ALL CATEGORY
Tragedi Kanjuruhan: LaNyalla Sesalkan Penanganan Polisi di Stadion
Jakarta, FNN – Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyesalkan pola penanganan terhadap suporter yang turun ke stadion oleh polisi dengan menghajar dan menembakkan gas air mata, sehingga terimbas pada penonton yang ada di tribun. Menurut LaNyalla, akibat kepanikan massal dan dampak dari gas air mata, ratusan orang berdesakan yang ingin keluar dari tribun menjadi korban. Larangan penggunaan gas air mata itu telah diatur FIFA dan tertuang pada Bab III tentang Stewards, pasal 19 soal Steward di pinggir lapangan. “Jelas ditulis; Dilarang membawa atau menggunakan senjata api atau gas pengendali massa,” tegas LaNyalla, mantan Ketum PSSI. Hal itu membuktikan lemahnya koordinasi. Padahal sebelum match, pasti ada rakor pengamanan antara Panpel dengan Kepolisian. “Entah apa alasan yang membuat polisi menembakkan gas air mata ke tribun itu, sehingga membuat kepanikan massal,” lanjut LaNyalla. Strategi evakuasi yang utama adalah mengamankan pemain, dan itu sudah dilakukan. Selanjutnya tinggal mencegah penonton melakukan perusakan atau saling serang antara dua kubu. Sambil semua pintu keluar dan jalur evakuasi dibuka untuk pengosongan stadion. “Pengosongan tribun dengan menembakkan gas air mata, jelas menyalahi aturan FIFA,” tandas LaNyalla. Diberitakan, dunia sepakbola tanah air berduka. Ratusan pendukung Arema FC meninggal setelah terjadi kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang. Kerusuhan sepakbola memang pernah terjadi. Tapi kejadian di Kanjuruhan ini sangat luar biasa, karena jumlah korban sangat besar. “Sebuah catatan kelam bagi persepakbolaan nasional, bahkan dunia. Saya prihatin dan menyesalkan kenapa hal itu harus terjadi,” ungkap LaNyalla. (mth)
KAMI Lintas Provinsi Kecam Tindak Represif dalam Tragedi Kanjuruhan
Solo, FNN – Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Lintas Provinsi menyampaikan empati dan bela sungkawa sedalam-dalamnya atas jatuhnya korban jiwa dan luka-luka dalam tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, yang terjadi usai laga pertandingan sepakbola Arema FC vs Persebaya pada Sabtu, 1 Oktober 2022. “KAMI menduga bahwa penggunaan kekuatan yang berlebihan (excessive use force) melalui penggunaan gas air mata dan pengendalian massa yang tidak sesuai prosedur menjadi penyebab banyaknya korban jiwa yang berjatuhan,” kata Sekretaris KAMI Lintas Provinsi Sutoyo Abadi dalam rilisnya yang diterima FNN, Ahad (2/10/2022). Menurut KAMI, bahwa penggunaan gas air mata tersebut telah dilarang dan sangat jelas menyalahi ketentuan FIFA sebagaimana disebutkan dalam FIFA Stadium Safety and Security Regulation Pasal 19 menegaskan, penggunaan gas air mata dan senjata api dilarang untuk mengamankan massa dalam stadion. KAMI menduga tindakan aparat dalam kejadian tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain sebagai berikut: 1. Perkapolri Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Pedoman pengendalian massa; 2. Perkapolri Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian; 3. Perkapolri Nomor 08 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara RI; 4. Perkapolri Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Lintas Ganti dan Cara Bertindak Dalam Penanggulangan Huru-hara; 5. Perkapolri Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Huru-hara. Atas pertimbangan tersebut, KAMI menyatakan: 1. Mendesak Kapolri, Ketua Umum PSSI, Dekom dan Direksi PT Liga Indonesia Baru dan semua pihak terkait bertanggung jawab secara sosial dan moral terhadap jatuhnya korban jiwa dan luka-luka dalam tragedi Kanjuruhan Malang; 2. Mengecam Tindak represif aparat terhadap penanganan suporter dengan tidak mengindahkan berbagai peraturan, terkhusus Implementasi Prinsip HAM POLRI; 3. Mendesak Negara untuk segera melakukan penyelidikan terhadap tragedi ini yang mengakibatkan jatuhnya 182 korban jiwa (terpantau sampai pada 2 Oktober 2022) dan korban luka dengan membentuk tim investigasi independen; 4. Mendesak Kapolri untuk melakukan Evaluasi secara Tegas atas Tragedi yang terjadi yang memakan Korban Jiwa baik dari masa suporter maupun kepolisian; 5. Mendesak Propam Polri dan POM TNI untuk segera memeriksa dugaan pelanggaran profesionalisme dan kinerja anggota TNI-Polri yang bertugas pada saat peristiwa tersebut; 6. Hentikan pelaksanaan liga sepakbola sampai batas waktu yang tidak ditentukan, sampai ada jaminan keamanan setiap pelaksanaan pertandingan liga sepak bola di Indonesia. (mth)
Penjegalan Anies: Presiden Jangan Diam
Ketika penyelidik KPK meminta keterangan ahli pidana, demikian Tempo, ahli menyatakan pelanggaran Formula E hanya merupakan pelanggaran administratif. Pendapat ini, misalnya, dinyatakan oleh ahli pidana Prof. Romli Atmasasmita. Romli lalu dibujuk untuk mengubah pendapatnya. Namun Romli menolak. Oleh: Tamsil Linrung, Wakil Ketua MPR/Anggota DPD RI. LAPORAN Koran Tempo tentang manuver Ketua KPK Firli Bahuri menjegal Anies Baswedan bukan perkara sepele. Ini skandal besar. Skandal dimana institusi penegakan hukum negara merusak tatanan pelaksanaan demokrasi terbesar di Indonesia. Ketua KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) tidak hanya menjegal Anies, tetapi menjegal demokrasi Indonesia. Maka presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak boleh diam, atas tiga pertimbangan utama. Pertama, diamnya Presiden sama artinya pembiaran terhadap penjegalan demokrasi. Diamnya presiden juga berarti pembiaran terhadap lembaga penegak hukum negara yang secara menjijikkan cawe-cawe dalam politik. Diamnya presiden adalah pembiaran terhadap perampasan hak warga negara untuk dipilih dan memilih oleh institusi formal negara. Kedua, secara hierarkis KPK berada di bawah Presiden. Perubahan UU KPK yang digagas di Rezim Presiden Jokowi telah mengubah warna KPK. “KPK adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun,” begitu bunyi UU No. 19/2019 tentang KPK. Bagaimana mungkin KPK independen terhadap kepentingan politik eksekutif bila KPK dinyatakan berada dalam rumpun kekuasaan eksekutif? Relasi kuasa yang tegak lurus dengan presiden cenderung membuka ruang tunduknya KPK kepada presiden. Maka, rakyat mungkin bertanya-tanya, apakah penjegalan Anies atas inisiatif mandiri Ketua KPK? Atau, apakah penjegalan Anies tidak ada kaitannya dengan celah ruang tunduk KPK kepada presiden? Pertanyaan itu sekaligus menjadi pertimbangan ketiga yang menuntut presiden tidak boleh diam. Masyarakat harus diyakinkan bahwa presiden bekerja ekstra keras mencegah kerusakan di bumi Indonesia. Yang dilakukan Ketua KPK memang harus kita respon secara keras. Koran Tempo menulis, Ketua KPK Firli Bahuri disebut berkali-kali mendesak satuan tugas penyelidik agar menaikkan status Formula E ke tahap penyidikan. Ada keinginan menetapkan Anies menjadi tersangka sebelum partai politik mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta itu sebagai calon presiden 2024. Namun, rupanya belum cukup bukti untuk hal tersebut. Tapi Firli berkukuh. Pertimbangannya, jika Parpol mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden, maka pengusutan perkara itu harus dihentikan. Agaknya, target Ketua KPK bukan murni penegakan hukum, melainkan target politik agar Anies tidak dapat mengikuti pemilihan presiden. Ketika penyelidik KPK meminta keterangan ahli pidana, demikian Tempo, ahli menyatakan pelanggaran Formula E hanya merupakan pelanggaran administratif. Pendapat ini, misalnya, dinyatakan oleh ahli pidana Prof. Romli Atmasasmita. Romli lalu dibujuk untuk mengubah pendapatnya. Namun Romli menolak. Penolakan Romli tidak memutus semangat menjegal Anies. Ketua KPK memerintahkan tim penyelidik mencari pakar hukum pidana yang bersedia menjelaskan kasus Formula E sebagai pelanggaran pidana. Konon, Pakar Hukum Pidana Universitas Al-Azhar Agus Surono (yang sebenarnya telah pindah ke Universitas Pancasila sejak 2021) bersedia untuk hal tersebut. Tidak hanya mengatur jajarannya, Ketua KPK juga bakal turun gelanggang melobi Ketua BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Tujuannya agar BPK bersedia mengeluarkan hasil audit yang menyatakan adanya kerugian negara dalam penganggaran hingga penyelenggaraan formula E. Di media Rakyat Merdeka Online berbeda, Ketua KPK Firli Bahuri menanggapi kabar itu. Firli mengatakan, kerja KPK diuji di pengadilan, bukan hasil ramalan, opini, dan halusinasi. Meski normatif, kita sependapat dengan argumen ini. Tempo belum tentu benar. Masalahnya, pertama, apakah laporan Tempo adalah hasil ramalan, opini, atau halusinasi? Media investigasi ini tentu memiliki sumber kredibel dan telah menimbang dengan matang sebelum menurunkan berita. Bila tidak faktual, berita yang disajikan dengan mudah menjadi bumerang. Risiko itu tentu disadari Tempo. Kedua, penegakan hukum tidak cuma di pengadilan. Tetapi sejak penyelidikan, penyidikan, hingga vonis pengadilan. Semua merupakan satu rangkaian yang diharapkan terjadi secara natural. Kalau tidak ditemukan bukti, jangan dipaksakan. Pun sebaliknya. Sekali lagi, presiden harus angkat bicara. Bila perlu, segera bentuk tim independen untuk mencari tahu kebenaran kriminalisasi terhadap Anies Baswedan, agar presiden mendapatkan informasi utuh dan benar. Tidak berlebihan pula jika Komisi III DPR atau Komite I DPD memanggil dan meminta keterangan Ketua KPK. Jelang Pemilu 2024, semua penyelenggara negara harus berperan serta meyakinkan seluruh rakyat indonesia bahwa Pemilu berlangsung jujur dan adil. Bukan dengan kata, tetapi dengan tindakan. (*)
Presiden Madura United Angkat Bicara Tanggapi Tragedi Kanjuruhan
Jakarta, FNN - Tragedi kerusuhan yang memakan banyak korban di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur, Sabtu (2/10/22) mengundang perhatian dari sejumlah pihak. Presiden Madura United, Achsanul Qosasi memberi tanggapan terkait kerusuhan tersebut. Achsanul Qosasi meminta pengurus PSSI mundur dan meninggalkan jabatannya sebagai bentuk kepedulian terhadap korban dan keluarga. Hal itu disampaikan Achsanul Qosasi di akun media sosial Twitter rasminya, Minggu (2/10/22). “Mungkin ada yang tidak sependapat dengan saya. Tapi, inilah sikap saya sebagai klub Madura United FC atas tragedi di Kanjuruhan,” ujarnya pada akun twitter @AchsanulQosasi. Selain itu, Qosasi mengatakan kompetisi Liga 1 harus dihentikan sampai ada pernyataan resmi dari Fédération internationale de Football Association (FIFA). “Hentikan Kompetisi, sampai ada statement resmi FIFA,” lanjutnya. Lebih lanjut, dalam penyelesainnya, Qosasi meminta PSSI untuk tidak melemparkan kesalahan kepada pengurus pertandingan di Malang. Menurutnya, PSSI harus menyerahkan kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) atau Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). “Tidak perlu PSSI membuat tim ini itu, serahkan aja kepada Kemenpora atau KONI selaku organisasi pemerintah. Libatkan penegak hukum dan FIFA untuk investigasi atau langkah yang diperlukan,” tegasnya. Qosasi meminta keputusan tersebut besifat nasional di bawah kendali PSSI. “Jangan melokalisir kesalahan di Malang, bahwa yang salah seolah yang mengurus pertandingan di Malang. Ini adalah keputusan federasi nasional di bawah kendali PSSI,\'” pungkasnya. Masyarakat Indonesia tentunya berharap PSSI mampu bertanggung jawab penuh terhadap tragedi sepak bola yang terjadi saat ini. (Lia)
Tragedi Stadion Kanjuruhan Malang: Negara Harus Bertanggung Jawab Atas Jatuhnya Korban Jiwa
Jakarta, FNN - YLBHI dan Kantor LBH seluruh Indonesia menyampaikan bela sungkawa sedalam-dalamnya atas jatuhnya korban jiwa dan luka-luka dalam tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan yang terjadi setelah selesainya laga pertandingan sepakbola Arema vs Persebaya pada tanggal 1 Oktober 2022. Kami mendapat laporan bahwa sampai dengan Pukul 07.30 WIB, telah ada 153 korban jiwa dari kejadian ini. Demikian rilis yang diterima redaksi FNN Ahad siang +02/10/22). Sejak awal panitia mengkhawatirkan akan pertandingan ini dan meminta kepada Liga (LIB) agar pertandingan dapat diselenggarakan sore hari untuk meminimalisir resiko. Tetapi sayangnya pihak Liga menolak permintaan tersebut dan tetap menyelenggarakan pertandingan pada malam hari. Pertandingan berjalan lancar hingga selesai, hingga kemudian kerusuhan terjadi setelah pertandingan dimana terdapat supporter memasuki lapangan dan kemudian ditindak oleh aparat. Dalam video yang beredar, kami melihat terdapat kekerasan yang dilakukan aparat dengan memukul dan menendang suporter yang ada di lapangan. Ketika situasi suporter makin banyak ke lapangan, justru kemudian aparat melakukan penembakan gas air mata ke tribun yang masih banyak dipenuhi penonton. Kami menduga bahwa penggunaan kekuatan yang berlebihan (excessive use force) melalui penggunaan gas air mata dan pengendalian masa yang tidak sesuai prosedur menjadi penyebab banyaknya korban jiwa yang berjatuhan. Penggunaan Gas Air mata yang tidak sesuai dengan Prosedur pengendalian massa mengakibatkan suporter di tribun berdesak-desakan mencari pintu keluar, sesak nafas, pingsan dan saling bertabrakan. Hal tersebut diperparah dengan over kapasitas stadion dan pertandingan big match yang dilakukan pada malam hari hal tersebut yang membuat seluruh pihak yang berkepentingan harus melakukan upaya penyelidikan dan evaluasi yang menyeluruh terhadap pertandingan ini. Padahal jelas penggunaan gas Air mata tersebut dilarang oleh FIFA. FIFA dalam Stadium Safety and Security Regulation Pasal 19 menegaskan bahwa penggunaan gas air mata dan senjata api dilarang untuk mengamankan massa dalam stadion. Kami menilai bahwa tindakan aparat dalam kejadian tersebut bertentangan dengan beberapa peraturan sebagai berikut : 1. Perkapolri No.16 Tahun 2006 Tentang Pedoman pengendalian massa 2. Perkapolri No.01 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian 3. Perkapolri No.08 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara RI 4. Perkapolri No.08 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Lintas Ganti dan Cara Bertindak Dalam Penanggulangan Huru-hara 5. Perkapolri No.02 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Huru-hara Maka atas pertimbangan diatas, kami menilai bahwa penanganan aparat dalam mengendalikan masa berpotensi terhadap dugaan Pelanggaran HAM dengan meninggalnya lebih dari 150 Korban Jiwa dan ratusan lainnya luka-luka. Maka dari itu kami menyatakan sikap: 1. Mengecam Tindak represif aparat terhadap penanganan suporter dengan tidak mengindahkan berbagai peraturan, terkhusus Implementasi Prinsip HAM POLRI; 2. Mendesak Negara untuk segera melakukan penyelidikan terhadap tragedi ini yang mengakibatkan Jatuhnya 153 Korban jiwa dan korban luka dengan membentuk tim penyelidik independen ; 3. Mendesak Kompolnas dan Komnas HAM untuk memeriksa dugaan Pelanggaran HAM, dugaan pelanggaran profesionalisme dan kinerja anggota kepolisian yang bertugas; 4. . Mendesak Propam POLRI dan POM TNI untuk segera memeriksa dugaan pelanggaran profesionalisme dan kinerja anggota TNI-POLRI yang bertugas pada saat peristiwa tersebut; 5. Mendesak KAPOLRI untuk melakukan Evaluasi secara Tegas atas Tragedi yang terjadi yang memakan Korban Jiwa baik dari masa suporter maupun kepolisian; 6. Mendesak Negara cq. Pemerintah Pusat dan Daerah terkait untuk bertanggung jawab terhadap jatuhnya korban jiwa dan luka-luka dalam tragedi Kanjuruhan, Malang. Narahubung: Muhamad Isnur (YLBHI) : 0815-1001-4395 Habibus Shalihin (Kadiv Advokasi LBH Surabaya) : 0823-3023-1599 Daniel (Koordinator LBH Surabaya Pos Malang) : 0856-3495-689
PSSI dan Persija Pun Bantu Rezim Redam Anies?
Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) dan Persija Jakarta enggan memakai Jakarta Internasional Stadium (JIS), murni soal harga? Atau ada \'titah\' penguasa? Oleh: Rahmi Aries Nova, Wartawati Senior Forum News Network (FNN) JIS yang kini menjadi stadion paling modern di Indonesia, suka tidak suka memang identik dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Anies pada 16 Oktober nanti akan habis masa jabatannya dan langsung bersiap untuk running sebagai calon presiden pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024 mendatang. Dibangun di era kepemimpinannya, dengan biaya fantastis Rp 5 triliun, JIS diprediksi bakal mendongkrak elektabilitas Anies secara fantastis pula. Anies akan disejajarkan dengan Presiden Pertama Indonesia Soekarno yang juga membangun Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) Senayan. Itulah yang ditakuti calon-calon lawannya dalam pilpres nanti, utamanya calon pilihan Istana alias suksesor Presiden Joko Widodo. Melihat keengganan PSSI dan Persija memakai ikon Kota Jakarta ini banyak yang menduga itu juga bagian dari meredam sinar Anies. Betul JIS masih memiliki kekurangan, tapi bukankah itu bisa diperbaiki dan dievaluasi bersama? Kalau pun harga sewanya yang mahal, ada yang menyebut Rp 1 miliar, dibandingkan dengan pemasukan tiket dan hak siar itu pun bisa jadi \'kecil\'. Sebagai perbandingan, pada 2010 saat timnas berlaga di Stadion Utama GBK, yang saat itu menampung 60.000-70.000 penonton, pemasukan dari tiket lebih dari Rp 10 miliar, belum hak siar dan sponsor. Sementara daya tampung JIS 82.000 penonton. Faktor keamanan? Biarlah menjadi tugas kepolisian. Selama ini klub-klub juga sudah keluar uang cukup besar untuk biaya keamanan, yang di liga tetangga Malaysia saja gratis, karena itu memang sudah menjadi tugas polisi Diraja (negara). Jadi sangat disayangkan tim nasional senior besutan Shin Tae-yong tidak menjajal stadion megah ini saat friendly match resmi FIFA melawan Curacao pekan lalu. Dalihnya pun seperti mengada-ngada, tapi banyak yang menduga PSSI, yang dijanjikan Jokowi akan dibangunkan pusat latihan di kawasan Ibukota Negara Baru (IKN), diminta untuk tidak ikut \'membesarkan\' Anies. Sebaliknya Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan (Iwan Bule), yang kabarnya akan maju pada pemilihan gubernur Jawa Barat, memanfaatkannya untuk \'branding\' dirinya dengan memainkan dua pertandingan melawan Curacao di dua kota di Jabar, Bandung (Stadion Gelora Bandung Lautan Api) dan Bogor (Stadion Pakansari). Persija pun demikian. Seakan lupa bahwa Anies membangun JIS karena desakan Jak Mania, Persija belum mendeklarasikan JIS sebagai kandangnya. Persija tidak memakai JIS dalam laga di Liga 1, juga untuk friendly match saat menjamu Jeonbuk Hyundai yang rencananya digelar pada akhir November, menyambut ulang tahun Persija ke-94 pada 28 November 2022. PSSI dan Persija mengabaikan bahwa kecintaan masyarakat pada timnas dan warga Jakarta pada Persija akan menghadirkan eforia gaya baru di JIS. Seperti eforia fans Grup Band Dewa besutan Ahmad Dhani, yang hanya dalam satu jam 60 ribu tiketnya sold out, untuk konser yang baru akan berlangsung 52 hari lagi! PSSI dan Persija lupa bahwa tidak selamanya rezim ini berkuasa. Bagaimana kalau Anies ditakdirkan yang Maha Kuasa jadi Presiden RI berikutnya? Karya nyata Anies di Jakarta sungguh luar biasa, tak ada kandidat lain yang menyainginya. Anies sulit dibendung meski skenario jahat KPK berusaha menjeratnya. Anies memang bukan tipe pendendam (jadi memang tak punya musuh, buzzerRp yang memusuhinya), tapi masyarakat tidak akan pernah lupa. Bahwa pada suatu masa PSSI dan Persija pernah menjadi alat penguasa, yang ingin terus berkuasa dengan menghalalkan segala cara. (*)
Tragedi Tewasnya Ratusan Suporter, Polisi Sangat Tidak Profesional
Oleh Sugeng Waras - Purnawirawan TNI AD Tragedi gas air mata di stadion Kanjuruhan Malang saat laga sepak bola favorit rivalitas antara PS PERSEBAYA Surabaya VS PS AREMA Malang tanggal 1 Oktober 2022 malam, menorehkan peristiwa hitam legam karena telah menelan korban manusia dewasa, anak anak , laki laki dan wanita yang cukuo signifikan. Seharusnya para panitia penyelenggara dan semuanya yang terlibat jauh jauh sudah mengantisipasi akan semarak, semangat dan menggeloranya pertandingan ini karena sama sama favorit, andalan dan kebanggaan masing masing, yang dari tahun ketahun, selalu panas dan mendidih. Segala kemungkinan akan bisa terjadi, namun alternatif cara cara bertindak dari yang paling ringan hingga paling beresiko tinggi pasti menjadi kiat kiat benang merah yang harus diantisipasi oleh penyelenggara terutama pihak keamanan/kepolisian. Peristiwa naas itu terjadi ketika usai wasit meniupkan peluit tanda selesainya pertandingan yang membuahkan hasil 3 --2 untuk kemenangan tim Sawunggaling PERSEBAYA Surabaya. Dimulai merangkak majunya tim suporter Arema Malang yang merangsek maju ke tengah tengah lapangan ( untuk melampiaskan kekecewaan dan kekesalanya terhadap para pelatih dan oficial tim Arema ) , disitulah petugas kepolisian mulai beraksi dengan menyemburkan gas air mata dari mobil waterkanon yang sudah disiagakan sebelumnya. Namun menjadi aneh dan tanda tanya ketika semburan waterkanon gas air mata diarahkan dan ditujukan ketribune dimana para penonton / suporter yang kebanyakan dari arek arek Ngalam laki laki, perempuan dan anak anak sedang menunggu lerainya keadaan darurat dibawah / lapangan serta sedang terbuntunya pintu pintu keluar yang penuh sesak manusia. Sudah barang tentu seketika keadaan menjadi berubah total panik, ketakutan, kebingungan dan berupaya menyelamatkan diri, mencari perlindungan, saling tumpang tindih, bertabrakan dan terinjak-injak. Demikan halnya keadaan dibawah, ditengah lapangan saat itu yang tidak jauh berbeda keadaanya dengan kejadian di tribune. Hingga saat berita ini ditulis dari akumulasi beberapa rumah sakit yang merawat ada 127 korban meninggal dunia, bahkan ada tambahan lagi 2 orang menyusul meninggal dunia dari lebih180 orang yang dirawat. Dikaitkan dengan adanya peraturan dari VIVA yang melarang penggunaaan gas air mata pada kejadian seperti ini, maka polisi wajib dimintai keterangan dan pertanggung jawabanya atas kejadian ini, apalagi tidak menutup kemungkinan telah mendunianya pemberitaan ini. Akankan keterangan dan pertanggung jawaban itu akan bisa melegakan kita semua? Karena polisi memeriksa polisi sedang trending saat ini dikaitkan empati, simpati dan kepercayaan rakyat terhadap polisi. Sekali lagi atas insiden ini semua dapat disimpulkan, POLISI TIDAK PROFESIONAL! (Bandung, 2 Oktober 2022)
Tragedi Besar Akibat Suporter Tak Siap Kalah dan Polisi Represif
Oleh Asyari Usman - Jurnalis Senior FNN KITA semua beduka. Sebanyak 127 orang meninggal dunia dalam kerusuhan usai pertandingan Arema Malang lawan Persebaya Surabaya di stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, 1 Oktober 2022 malam. Arema kalah 2-3 dari Persebaya. Korban nyawa yang tidak perlu terjadi. Kerusuhan ini semata-mata disebabkan oleh para supporter hooliganis yang tidak siap menerima kekalahan klub mereka. Hampir pasti, inilah penyebab tunggal kerusuhan yang sangat memalukan itu. Berbagai laporan dan rekaman video menunjukan sejumlah supporter Arema, yang dikenal dengan julukan Aremania, langsung melompat ke lapangan seusai pertandingan. Mereka mengejar para pemain Persebaya. Ini jelas memperlihatkan bahwa mereka tidak terima kekalahan. Arogansi supporter Arema. Tidak ada lain. Aremania merasa Arema tidak boleh kalah. Dunia sepakbola, atau dunia olahraga pada umumnya, adalah ajang kontestasi yang tidak mungkin didominasi secara permanen. Rekor juara bisa saja dipegang bertahun-tahun, tetapi tidak mungkin melawan kodrat alami bahwa kehebatan akan berpindah ke individu atau tim lain. Seperti disebut terdahulu, penyebab kerusuhan Kanjuruhan adalah sejumlah supporter yang tak rela menerima kekalahan. Bagaimana dengan penyebab kematian yang begitu banyak? Aspek ini perlu didalami dengan serius. Besar kemungkinan tindakan pihak keamanan dalam mengendalikan kerusuhan itu menyebabkan banyak korban nyawa. Sejumlah pihak meyakini penggunaan gas air mata oleh Polisi menyebabkan situasi sangat kacau. Bukti-bukti foto dan video menunjukkan gas air mata disemprotkan di dalam stadion stadion. Tindakan ini memicu kepanikan. Kepanikan memicu “movement” (hamburan) orang yang tak beraturan. Pada gilirannya, “movement” yang kacau itu menyebabkan banyak orang yang terinjak-injak. Sebagian mereka diduga meninggal akibat terinjak-injak (stampede) itu. Gas air mata membuat penonton pertandingan mengalami pedih mata dan sesak napas. Kondisi ini membuat hamburan mereka untuk menyelamatkan diri tak terkendali. Di lain sisi, banyak penonton yang tidak sigap menyelamatkan diri. Khususnya mereka yang menonton bersama keluarga. Bahkan bersama anak yang masih kecil. Stadion Kanjuruhan disebut sebagai arena bagi keluarga untuk menikmati hiburan sepakbola. Diperkirakan, keluarga-keluarga yang berada di stadion tidak mungkin melakukan gerak cepat. Ada laporan, suami-istri tewas terinjak-injak sementara anaknya yang masih kelas 5 SD selamat. Penggunaan gas air mata sebetulnya dilarang oleh Asosiasi Federasi Sepaknola Internasional (FIFA). Juga penggunaan senjata api, tidak diperbolehkan. Khairul Fahmi dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) meminta agar dilakukan investigasi penggunaan gas air mata. \"Perlu diinvestigasi seksama, dugaan bahwa aparat kepolisian mengabaikan ketentuan FIFA yang melarang penggunaan senjata api dan gas air mata. Apalagi penggunaan gas air mata untuk penghalauan saat itu kurang mempertimbangkan keadaan,\" ujar Fahmi kepada tvOne, hari ini (02/10/2022). Seorang analis masalah keamanan, Dr Anton Permana Simioni, mengatakan Polisi yang bertugas di stadion tidak mengikuti prosedur operasi baku (SOP). “SOP yang salah itu mulai dari upaya cegah dini dan tangkal dini yang tidak berjalan,” kata Anton. Menurut pakar masalah keamanan dan pertahanan ini, Polisi menyamaratakan supporter bola dengan pengunjuk rasa. “Akibat salah doktirn, salah SOP. Menggeneralisasikan pola ancaman dengan penindakan yang sama,” ujar Anton menambahkan. Kalau dilihat pengalaman operasi kepolisian selama ini dalam menghadapi massa yang dianggap mengancam, memang wajar disimpulkan bahwa Polisi lebih suka menerapkan tindakan represif. Inilah yang terjadi dalam demo pasca Pilpers 2019, demo Omnibus Law, dan demo-demo yang terjadi sebelum dan sesudahnya. Polisi kelihatannya menomorsatukan cara-cara keras dan berdarah-darah ketika mereka menghadapi rakyat. Ini harus diperbaiki. Selain itu, untuk urusan sepakbola, edukasi kepada supporter perlu diperhatikan dengan serius. Mentalitas “tak boleh kalah” tidak boleh dibiarkan merasuki benak mereka. Banyak pelajaran dari tragedi suram dan seram di stadion Kajuruhan. Pelajaran untuk PSSI, pengurus klub sepakbola, kepolisian, dan juga penggemar. Semoga tidak terulang lagi.[]
Rocky Gerung: Saya Mendorong Sri Mulyani Keluar dari Kabinet, Serahkan Mandat kepada Rakyat
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati diminta pakar politik Rocky Gerung untuk segera keluar dari Kabinet Presiden Joko Widodo. Pasalnya, “Yang bikin kesalahan kan Sri Mulyani yang tidak terang-terangan mengatakan data pada Pak Presiden. Lalu akhirnya pasrah atau menyerah gitu. Dan penyerahan itu harus juga diikuti dengan tindakan.” Menurut Rocky Gerung, Sri Mulyani berbohong dua kali itu. Secara moral dia tahu bahwa salah kalau tidak jujur pada Presiden; “Yang kedua data-data itu harusnya dilengkapkan dalam sidang kabinet, bukan cuma satu dua figur yang bagus yang dikasih pada Pak Presiden sehingga Pak Presiden merasa baik-baik saja,” tegasnya. “Saya mendorong pada Sri Mulyani untuk keluar dari kabinet, menyerahkan diri pada rakyat, menyerahkan kembali mandat itu pada rakyat, dan itu fair-nya begitu,” lanjut Rocky Gerung kepada Wartawan Senior FNN Hersubeno Arief dalam Kanal Rocky Gerung Official, Sabtu (1/10/2022). Berikut dialog lengkapnya antara Rocky Gerung dengan Hersubeno Arief. Halo halo Bung Rocky, apa kabar nih? Ketemu di akhir pekan dan selamat datang kembali ke Jakarta, dan welcome to the jungle. Iya, itu cuma ada acara di Tokyo satu minggu dan ketemu banyak masyarakat Indonesia juga. Saya ada acara seminar soal lingkungan sebetulnya, terus dibajak oleh beberapa teman di Yokohama, Tokyo, untuk diskusi tentang keadaan Indonesia. Dan, semua menganggap bahwa lebih baik nggak pulang daripada tersesat secara ekonomi. Itu serius, bener-bener. Kemudian saya anggap ada semacam sinisme, tapi mereka bilang dilema kita adalah kita balik ke Indonesia dalam keadaan Indonesia berantakan secara ekonomi dan politik. Mending tinggal di Jepang semuanya terjamin itu. Tapi, mereka tetap ingin agar Indonesia tumbuh, karena itu saya anggap ya sudah itu pilihan mereka. Tapi apa yang mereka pilih sebetulnya bagian dari kenyataan hidup kita yang kebanyakan sinyal bagus, ekonomi membaik segala macam. Nah, bagi mereka yang ada di luar negeri tentu tahu bahwa itu bohong semua dan mereka anggap bahwa pemerintah Indonesia itu seperti memberi angin surga. Menanam padi sambil maju itu artinya kita menginjak sendiri tanamannya. Begitu kira-kira. Ini benar ini, karena kita kan kemarin menyinggung ketika kita bahas Pak Luhut ygn sudah bilang akan ada badai besar, Ibu Sri Mulyani juga memberi sinyal ekonomi kita memburuk, sementara Pak Jokowi masih membanggakan bahwa pertumbuhan ekonomi kita kuartal 2 dan kuartal 3 tahun 2022 ini akan ini lebih tinggi dibandingkan seluruh negara G20. Walaupun kita tahu bahwa perbandingan itu pun juga tidak Apple to Apple gitu. Tetapi, yang lebih bikin terkejut sehari kemudian Pak Jokowi menyampaikan pernyataan bahwa akan ada awan gelap dan badai besar pada tahun depan. Jadi kita bingung ya dalam sehari Jokowi itu pernyataannya sudah berubah-ubah gitu. Itu sudah biasa itu sebetulnya. Jadi nggak usah bingung karena memang Pak Jokowi juga nggak bisa paham bahwa yang dimaksud oleh Pak Luhut badai itu ya kebijakan dia sendiri, kebijakan Jokowi yang akan menyebabkan badai. Cuman Pak Luhut nggak mungkin ucapkan itu karena beliau tahu tentang keadaan ekonomi segala macam. Demikian juga Sri Mulyani. Kan terpaksa beberapa menteri yang pintar di kabinet, Ibu Sri Mulyani dan Pak Luhut, harus mengucapkan itu bahwa akan ada badai besar. Apa penyebab badainya tuh? Ya kelemahan dari layar ekonomi Indonesia sendiri kan. Walaupun badainya sebesar apapun, kalau layarnya kuat, perahu itu pasti meluncur justru lebih kencang, gitu. Kan kita mau nunggu badai supaya perahu itu riding the titan wave, ‘menunggangi arus pasang itu’. Tetapi, kalau layar kita rapuh, tiangnya patah, tiangnya itu Pak Jokowi sendiri sebetulnya. Jadi Pak Jokowi memberi peringatan tentang dirinya sendiri. Begitu kan? Oke. Jadi Anda bisa buka-buka lagi nanti filenya. Kita lihat pidato Pak Jokowi tanggal 29 seperti apa, kemudian tanggal 30 seperti apa. Itu berbeda antara bumi dengan langit gitu. Dan ternyata memang hasil itu dikonfirmasi juga. Ya kalau selama ini kan kita bangga-banggakan, termasuk Bu Sri Mulyani juga menyatakan bahwa kita tak akan resesi karena angka resesi kita lebih rendah dibandingkan. Sebelumnya kan terlalu begitu. Dan Pak Jokowi selalu membandingkan bahwa negara-negara seperti Amerika, Turki, dan sebagainya angka resesinya sangat tinggi. Tetapi, ini ada hasil semacam publikasi dari berbagai lembaga dunia itu yang sekarang itu ternyata memasukkan kita Indonesia dalam 100 negara tersendiri di dunia. Ini ada dua lembaga, yang satu dari World Population Review, itu memasukkan Indonesia ke dalam negara termiskin urutan ke-73 karena pendapatan nasional bruto hanya 3.870 perkapita tahun 2020. Kemudian GF mac.com ini menempatkan Indonesia dalam negara paling miskin nomor 91 di dunia. Anda tinggal pilih mana yang datanya. Yang jelas itu semua memasukkan Indonesia dalam 100 negara-negara miskin sekarang. Jadi, itu paradoksnya Pak Jokowi memimpin 7 tahun dengan tema ekonomi meroket, akhirnya setelah 7 tahun nyungsep betul. Itu 100 negara termiskin di dunia itu dan Indonesia berada pada nomor 91. Jadi, masalah ini betul-betul masalah yang fundamental buat kita. Jadi, gunanya apa Pak Jokowi 7 tahun dan nggak menghasilkan apa-apa itu. Jadi, sebetulnya itu tamparan bukan sekadar pada bangsa ini, tapi juga pada generasi ke depan yang berharap bahwa Indonesia punya bonus demografi. Jadi, semua kemewahan kita untuk melihat bonus demografi ibukota baru segala macam itu, dipukul satu kali oleh data tadi dan kita tahu bahwa kita betul-betul buruk. Nah, ini buzer-buzer ini mau ngapain lagi kan. Dia nanti akan bilang wah itu statistiknya bohong itu. La, Jokowi sendiri bilang bahwa badai pasti datang, ada awan gelap, dan sebetulnya sudah tiba tuh. Jadi, inilah akibatnya kalau tidak ada oposisi. Kalau ada oposisi, dari dulu pasti akan ada koreksi pada kebijakan, koreksi pada kehidupan sosial. Karena nggak ada oposisi maka seolah-olah diam-diam pemerintah kalau orang Medan bilang sour sendiri gitu. Itu bahayanya demokrasi yang tidak dituntun oleh counter filling force. Aktivitas kritik yang dilakukan oleh Awali, Anthony Budiawan, Rizal Ramli, Faisal Basri, Ihsanuddin Noorsy segala macam dianggap sebagai nggak bener tuh. Nah, sekarang mereka yang ternyata benar kan. Jadi, itu dasarnya kenapa kita minta supaya ya baiknya percepat Pemilu saja. Ngapain lagi nunggu lama-lama. Kalau nggak Indonesia akan menjadi nomor sekian itu dalam skala dunia. Demikian juga kita mesti kasih kritik kepada Ibu Sri Mulyani terutama, yang terus memberi sinyal positif, sehingga Pak Jokowi terbuai juga dengan mulut manis Sri Mulyani. Kan begitu kan? Kan kalau kita mau fair, Ibu Sri Mulyani nggak pernah kasih data yang tegas pada Pak Jokowi. Data tegas itu diberi Ibu Sri Mulyani ke DPR, ke masyarakat. Bukan pada Pak Jokowi sehingga Pak Jokowi nggak punya sense of crisis? Kalau Sri Mulyani bilang ekonomi memburuk itu dia terangkan pada publik, bukan pada presiden. Jadi, pada presiden diterangkan hal yang sebaliknya. Begitu sidang mungkin saya bayangkan Sri Mulyani bilang, iya Pak, nggak apa-apa Pak, ini bisa saya atasi. Tapi, di publik dia nggak mungkin berbohong begitu karena publik punya data pembanding. Jadi, ini akibatnya kalau menteri-menteri itu yes man saja atau yes man gitu. Nah, sebenarnya kalau kita menyimak pidatonya Sri Mulyani pada penutupan sidang paripurna kemarin, itu pada akhir penutupnya, meskipun ada gimik-gimik yang bikin heboh. Media seperti lebih menyoroti pada soal dia memberikan salam restorasi, salam Demokrat, salam pada Mega PDIP, tapi saya justru malah melihat itu noticenya ini pada pidato dia. Dia menutupnya itu dengan sebuah ayat dalam Alquran, tapi saya lupa persisnya, di mana dia yang menyebutkan bahwa kalau orang-orang itu yang beriman, dia percaya bahwa Tuhan itu akan menolong. Kira-kira begitulah kalimatnya. Coba kita simak ya penutupan pidato Ibu Sri Mulayani: “Mari kita berkolaborasi di dalam perbuatan baik, menjaga Indonesia, menjaga APBN seperti dikatakan bahwa barang siapa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan dia berbuat baik, dia mendapatkan pahala di sisi Tuhannya dan tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Semoga kita semuanya terus dapat berbuat yang terbaik untuk menjaga rakyat Indonesia, menjaga Indonesia, dan menjaga APBN, dan terus berserah diri sepenuhnya kepada sang Pencipta. Insya Allah Indonesia akan dapat melalui masa-mana penuh tantangan ini dengan baik dan selamat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Ta\'ala.” Jadi, dari kalimatnya Sri Mulyani itu, ini bukan gaya seorang menteri keuangan yang itung-itungannya rasional, ini sudah kayak orang buntu dalam segala macam upaya, akhirnya kita kembali kepada Tuhan. Kita berserah kepada Tuhan. Betul. Sri Mulyani tahu bahasa yang mesti dia pakai. Dia nggak bisa pakai bahasa bahwa kita bakal nyungsep segala macam itu. Walaupun di beberapa forum dia katakan itu, “kita potensial menuju Sri Lanka”. Jadi Sri Mulyani sedang melangkah menuju Sri Lanka itu. Tapi, buat publik yang lebih luas mungkin Indonesia, dia pakai metafor itu bahwa kita sebaiknya berdoa, kita sebaiknya tobat, kira-kira begitu kan. Itu artinya, ada kesalahan yang mereka buat sehingga dan bilang kita mari saya bertobat, mustinya begitu kan? Karena yang bikin kesalahan kan Sri Mulyani yang tidak terang-terangan mengatakan data pada Pak Presiden. Lalu akhirnya pasrah atau menyerah gitu. Dan penyerahan itu harus juga diikuti dengan tindakan. Jadi, kalau Ibu Sri Mulyani merasa bahwa dia gagal untuk meyakinkan Pak Jokowi bahwa keadaan ekonomi nggak boleh diperas seperti pohon, kan Pak Jokowi membayangkan APBN itu seperti pohon jadi daunnya itu adalah uang, bisa dipetik-petik saja itu, brankasanya ada isi uang. Jadi, itu yang mesti dipertanggungjawabkan oleh Ibu Sri Mulyani bahwa dia gugup untuk menerangkan keadaan sebenarnya pada Pak Jokowi sehingga Pak Jokowi selalu merasa di atas angin, ini biasa-biasa saja, baik itu. Nah, baru sekarang Ibu Sri Mulyani akhirnya harus menyerah dan pasrah pada keadaan itu. Jadi, mari kita tuntun kembali Sri Mulyani untuk jangan pergi pada Sri Lanka tapi keluar saja dari kabinet? Karena, itu gampangnya. Supaya ada pertanggungjawaban moral dan pertanggungjawaban akademis. Karena Sri Mulyani berbohong dua kali itu. Secara moral dia tahu bahwa salah kalau tidak jujur pada Presiden; yang kedua data-data itu harusnya dilengkapkan dalam sidang kabinet, bukan cuma satu dua figur yang bagus yang dikasih Pak Presiden sehingga Pak Presiden merasa baik-baik saja, kita akan kembali pulih, kita akan tetap meroket sampai ke 10 persen. Ini kegagalan komunikasi publik dan mata internasional melihat bahwa Indonesia itu selalu berbohong. Pada publiknya sendiri presiden berbohong, bagaimana pada kita, misalnya. Begitu kira-kira pikiran jurnalis dunia. Oke. Jadi sebenarnya kan kita kemarin bicara, harusnya pemerintah jangan ngomong soal cuma awan gelap, terus kemudian badai besar, dan sebagainya. Harusnya pemerintah bicara dong, mitigasinya bagaimana. Iya, kan di depan ada mercusuar, sudah kasih sinyal tuh, jangan mendarat di pulau itu karena berbahaya ada badai di situ. Eh, masih merapat juga. Poin kita selalu mitigasinya bagaimana? Kan gampang sebetulnya. Ada anggaran yang di-refocusing, ada infrastruktur yang mesti dihentikan, ada IKN yang harusnya berisi akal tapi ternyata itu kongkalingkong doang tuh. Jadi, semua hal yang disebabkan oleh kebijakan itu yang mesti dia mitigasi kan? Kan dia sendiri yang lakukan. Nah, kalau posisi yang melakukan mitigasi itu enggak akan dipercaya oleh pemerintah, seolah-olah akan menjatuhkan pemerintah. Padahal, memang ini sebetulnya kalau dari awal mitigasi itu dikerjasamakan dengan independen researcher, itu mungkin kita masih bisa selamat. Mungkin Awali akan bilang ganti datanya Pak, ambil yang paling bener. Lalu Said Didu yang paham tentang kebijakan di dalam mengusulkan sesuatu supaya BUMN ini jangan sembunyi-sembunyiin akuntansinya tuh. Kan banyak akademisi kita yang jujur. Rizal Ramli juga lakukan hal yang sama bahwa paradigma pembangunan ini kacau, keliru Pak. Tetapi, Pak Jokowi nggak mau mendengar itu. Dia cuma mau dengar sesuatu yang comply dengan gagasan dia bahwa Indonesia 2045 akan ada bonus demografi, bahwa Indonesia akan setara dengan pendapatan negara-negara besar dalam 10 sampai 20 tahun ke depan, bahwa karbon trading akan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip perjanjian internasional. Semuanya batal itu karena kekacauan dalam negeri. Jadi, kalau kita bilang mitigasi, dia nggak mungkin melakukan mitigasi sesuatu yang dia rencanakan memang untuk hancur. Ini tadi kalimatnya Sri Mulyani tadi kan sebenarnya itu isyarat jelas gitu ya, meskipun dia menggunakan bahasa agama gitu. Barangsiapa yang berserah diri kepada Allah dan berbuat baik begitu maka dia tidak akan takut dan akan dapat pahala. Ini bukan soal berserah diri. Kalau berserah diri itu urusan kita sebagai orang beragama, tapi tugas pemerintah itu bukan berserah diri. Tugas pemerintah itu bagaimana dia mengeluarkan rakyatnya dari bencana, kan itu yang harusnya tugas dia sebagai nahkoda. Ya, mustinya Sri Mulyani bilang, setelah berserah diri saya menyerahkan diri pada persidangan rakyat. Kan gampangnya begitu. Demikian juga presiden. Kan mereka semuanya musti disidang oleh rakyat karena kalau disidang oleh DPR kan dia-dia juga. Kalau para pemimpin kita disidang di DPR itu jeruk ngupas jeruk, cuma itu yang terjadi. Tetapi, menyerahkan diri itu atau berserah diri itu artinya harus betul-betul fundamental. Saya berserah diri artinya saya sudah berbuat salah gitu kan. Maka orang yang berbuat salah menyerahkan diri dong. Itu sebetulnya. Yang kita perlukan adalah keterangan semacam itu dari Sri Mulyani. Dan, saya mendorong pada Sri Mulyani untuk keluar dari kabinet, menyerahkan diri pada rakyat, menyerahkan kembali mandat itu pada rakyat, dan itu fair-nya begitu. Jangan seolah-olah minta tolong pada Tuhan. Padahal Tuhan nggak akan menolong orang yang nggak mampu menolong dirinya sendiri. Kan begitu. Ya Bung Rocky, saya kira kita mesti menyiapkan kalau toh pemerintah tidak mau menyatakan kita menghadapi situasi yang buruk, saya kira kita mesti mulai mengingatkan gitu bahwa situasi ke depan itu akan semakin memburuk. Yang bisa kita ingatkan itu adalah bahwa bagaimana kita tolong-menolong di antara kita, solidaritas di antara kita diperkuat, perpecahan yang seperti diembuskan buzer sudah lupakan saja semua. Karena ini eranya kalau toh ada bencana itu tidak pandang buzer, tidak pandang orang baik. Semua akan terkena bencana. Itu yang kita omongin ini buzer nggak ngerti pembicaraan kita, karena mereka cuma nunggu nanti Pak Jokowi ucapin lagi kalimatnya tuh. Kan begitu? Jadi begitu Pak Jokowi ucapkan kalimat buzer rugi lagi. Padahal buat makan di warteg dia berhutang itu. Kan begitu. Jadi ini buzer-buzer yang kalau dungu mungkin kita sudah tahu lah itu jalan pikirannya dungu. Tapi berharap yang tidak mungkin itu kan dungu dua kali. Kan jelas seluruh data itu menerangkan bahwa hidup ini sedang merosot, ya sudah, terima saja keterangan Sri Mulyani dan akhirnya terima keterangan Pak Jokowi bahwa memang akan ada badai dan mendung bahkan, dan mungkin hujan deras. Tapi ya sudah, kita sama-sama kita lucuti pikiran-pikiran buruk kita sendiri sebagai orang yang selalu mencurigai orang lain. Jadi, buzer ini berhentilah mencurigai oposisi. Oposisi itu gunanya baik betul. Buat bikin counter feeling atau balancing di dalam pikiran. Jadi, sekali lagi terima keterangan bahwa kita memang buruk. Bukan saja di Asia, tapi di dunia kita dianggap sebagai bangsa yang gak pernah bertumbuh secara ekonomi. Tidak pernah mulus melakukan transisi demokrasi. Ya, jadi semua klaim-klaim itu dibatalkan dengan data tadi bahwa Indonesia masuk dalam 100 negara termiskin di dunia. Lebih sedih lagi nanti kalau lebih kuat lagi datanya dan kemudian ternyata di Asia Tenggara juga kita mungkin terburuk. Itu lebih menyedihkan karena kemarin kan kita juga melihat data IQ kita juga rendah di Asia Tenggara, hanya di atas Timor Leste. Ya, itu paralel. Kalau IQ rendah pasti ekonomi juga buruk dan masa depan juga buruk. Itu sudah jadi satu tarikan nafas. Keburukan itu terjadi karena ketiadaan kontrol oposisi dan itu yang menyebabkan kita ingin 0% itu dibuat bener-bener supaya ada oposisi dalam persaingan politik. Begitu kira-kira. Yes 0%. (Sof/sws)
Tragedi Kanjuruhan, Ustaz Bachtiar Nasir Sampaikan Belasungkawa
Jakarta, FNN —Tragedi kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Sabtu (1/10/2022) malam WIB menyedot perhatian dan menyisakan duka mendalam bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Pimpinan AQL Islamic Center Ustaz Bachtiar Nasir turut menyampaikan belasungkawa atas peristiwa yang menyebabkan ratusan jiwa meninggal dunia dan luka-luka. “Turut berduka cita dan belasungkawa sedalam-dalamnya kepada seluruh Aremania yang baru saja mendapatkan musibah di dalam peristiwa yang menyedihkan kita semua, di lapangan Kanjuruhan,” kata UBN, sapaan karib Ustaz Bachtiar Nasir dalam video yang diposting pada akun Twitter @bachtiarnasir, Ahad (2/10/2022). UBN mendoakan semoga korban meninggal dunia ditempatkan Allah di dalam surga-Nya. Sementara yang korban luka-luka diberi kesabaran dan Allah berikan pahala. Pada kesempatan ini, UBN juga memberikan nasehat agar semua pihak berlaku bijaksana dalam menyikapi kalah-menang pada suatu pertandingan. “Sekaligus juga, saya memberi nasihat bahwa menang dan kalah dalam sebuah pertandingan adalah keniscayaan. Menanglah seperti orang-orang yang ksatria, tetapi kalahlah juga sebagai yang mulia. Itulah sportivitas,” ujar UBN. UBN berharap tragedi ini tidak terulang kembali pada masa mendatang. “Salam sepakbola. Tidak boleh ada lagi korban nyawa. Allahummaghfirlahum warhamhum wa’aafihaa wa’fu’anhum,” kata UBN mengakhiri videonya. Seperti diketahui, kericuhan tak terelakkan terjadi di stadion yang menjadi markas Arema FC pada laga melawan Persebaya Surabaya. Aremania turun ke lapangan setelah tim kesayangan mereka kalah dari rival bebuyutannya itu. Situasi yang tidak kondusif membuat petugas keamanan untuk bertindak. Alhasil, kericuhan dan kepanikan terjadi, terutama di area tribun Stadion Kanjuruhan. Akibat dari tragedi ini, diinformasikan sebanyak 127 orang tewas. (TG)
POPULER
