Jakarta, FNN – Sekretaris Jenderal DPP FSP LEM SPSI Arif Minardi bersama buruh lainnya mengancam akan mengosongkan pabrik dan menurunkan Presiden Joko Widodo dari jabatannya apabila tuntutan mereka tidak digubris. Hal ini disampaikan Arif pada orasinya di Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat, Senin (10/10).

Unjuk rasa yang dipelopori oleh berbagai serikat buruh bertajuk "Aliansi Aksi Sejuta Buruh" dari berbagai daerah ini memulai demonstrasi sekitar pukul 13.41 WIB dan memadati ruas Jalan Medan Merdeka Barat. Demo terpantau kondusif dengan arahan dari beberapa massa di atas mobil komando yang diterjunkan ke lokasi.

Salah satu orator yang juga merupakan Ketua Umum Aliansi Aksi Sejuta Buruh, Arif Minardi menegaskan bahwa terdapat dua pilihan antara demo akan diberhentikan atau Joko Widodo yang mundur dari jabatannya sebagai presiden.

“Maka ada dua pilihan, kita berhenti demo atau Pak Jokowi yang mundur jadi presiden," tegas Arif dalam orasinya di Patung Kuda pada Senin, 10 Oktober 2022.

Dalam orasinya, Arif mengajak buruh lainnya untuk siap mengosongkan pabrik demi menggelar aksi besar-besaran agar mendapat respons dari presiden.

"Kawan-kawan, kita siap mengosongkan pabrik, maka kita akan aksi," ujar Arif.

Arif mengajak agar demonstrasi bisa menghasilkan perubahan.

"Kalau Anda semua, buruh, tidak turun besar-besaran, kita akan begini terus. Saya tidak mau demo begini terus. Kita harus akhiri. Kita harus akhiri Jokowi sebagai presiden karena dia tidak menggubris demo-demo kita, dia hanya menggubris teman-temannya," tuturnya menambahkan.

Diketahui, sebanyak 35-40 serikat buruh mengikuti demonstrasi kali ini. Arif mengatakan akan mengumumkan kepada massa yang lebih banyak untuk menutup rangkaian demo terakhir nanti.

"Karena ini sedikit, terus ini sebagian kecil sebetulnya. Kami ingin, kan kalau kayak gini terus juga nggak lucu juga. Orang kasihan demo terus. Makanya, terakhir harus kita umumkan," ujar Arif saat ditemui setelah menyampaikan orasi.

Demonstrasi buruh ini dilandasi dengan tuntutan pencabutan UU Cipta Kerja (Omnibus Law), turunkan harga BBM, dan batalkan RUU KUHP.

Lantaran tidak adanya respons pemerintah menyebabkan buruh geram dan akan kembali melakukan aksi hingga Presiden Jokowi lengser  (oct)