ALL CATEGORY
Mayoritas Masyarakat Dukung Alvin Lim Kritik Keras Polri
Jakarta, FNN – Ketum KBPP (Keluarga Besar Putra-Putri Polri) Evita menghimbau Alvin Lim agar tidak mencaci-maki karena tindakan Alvin Lim berupa kritikan yang terlalu keras akan merusak Polri. Hal ini disampaikan Evita dalam salah satu media nasional yang terbit beberapa hari lalu. Namun, nampaknya masyarakat menanggapi berita tersebut dengan memberikan dukungan kepada Alvin Lim. Terlihat ada total 163 komentar, sekitar 90% lebih komentarnya mendukung Alvin Lim dan menghujat Polri dan KBPP, seperti berikut ini. Jim Bean: saya sempet nonton chanel Yutube Alvin, dia advokat dan punya bukti, ga mungkin blunder hoax. Ajak debat aja bu. King Queen: Emang pernah yah selama ini di kritik baik2 dan berubah? Law Enforcement: Alvin Lim ketika ngomong santun tidak didengerin kritiknya. Terpaksa dia ngomong keras di media. Yg Alvin Lim omongkan semua benar. 100% benar. Jimmy Saputra: sombong dan antikritik. Ahmad Faisol: Loh, bukannya sudah sejak dulu Polri Rusak?? Tuh kasus Yosua, kasus judi online dan setoran2, hampir semua kebagian dan jadi mafia, yg jujur hanya oknum dan sangat sedikit, Menghina saja saya rasa Pantas apalagi kritik, itu hal yg wajib!!! Anonimous User: apa yg disampaikan adalah kenyataan.selama ini rakyat kecil sering jadi korban kelakuan polisi. skrg ada yg mewakili menyuarakan hati rakyat.apa salahnya? Otje Moses: Dia bukan kritik tapi fakta!!! Inspirasa 6777: bukannya polisi sdh sekian lama dikritik tp ga pernh bs memperbaiki diri? bukankah polisi yg merusak dirinya sendiri??? bukankah polisi sdh menjatuhkan harga diri dan menghinakan dirinya sendiri???? Ketua LSM Konsumen Cerdas Hukum, Maria menanggapi tidak heran masyarakat makin antipati. KBPP bukannya ingin Polri diperbaiki malah secara membabi-buta meminta Alvin Lim untuk berhenti memcaci-maki Polri. “Logika aja, apakah seorang Alvin Lim mampu merusak institusi Polri, jika seluruh personel Polri baik dan berkualitas. Penyebab Polri hancur dari Internal atau dari eksternal Polri? Masyarakat sudah pintar makanya tidak mudah terhasut pemikiran dari Ketum KBPP. Sebaiknya Ketum KBPP beri masukan ke Polri saja, kemana KBPP ketika Polri terpuruk kasus Ferdy Sambo?” ucap Maria dengan kritis. “Berhenti pencitraan dan merasa bahwa Institusi Polri adalah super power dan anti kritik, idealnya Polri adalah Institusi Pelayan Masyarakat. Camkan itu!” tanggap Maria. Maria juga mengakui bahwa Alvin Lim ini sebagai seorang perintis, rela berkorban demi mengkritik Polri. Alvin tahu bahwa resiko kena ITE besar ketika mengkritik Polri, namun karena beliau ingin membela masyarakat dan memperbaiki citra Polri maka dengan terpaksa disampaikanlah kritik keras tersebut. Maria sekali lagi mengingatkan bahwa LSM Konsumen Cerdas Hukum menerima banyak laporan mandeknya LP Investasi bodong seperti LP Mahkota dengan Terlapor Raja Sapta Oktohari di Polda metro Jaya dan KSP SB, Net89 mandek di Mabes Polri. Bahkan Kresna Life dan Sekuritas yang sudah Tersangka, selama 2 tahun ini tidak ditahan oleh Tipideksus Mabes. “Wajar jika masyarakat berasumsi ada permainan, atau dugaan gratifikasi para pelaku Investasi bodong ke oknum Jenderal Polri. Wajar pula jika seorang Alvin Lim mengkritik bahwa ada oknum Jenderal Polri jadi anjing peliharaan oknum Pelaku Investasi bodong, karena tindakan hukum yang tumpul. Solusinya kan mudah, polisi tinggal proses LP Investasi bodong tersebut, bukannya malah menyerang orang yang mengkritik Polri.” Alvin Lim pun ternyata menanggapi kritik KBPP dan 4 Irjen Purn Polisi dalam kanal Youtube Quotient TV. (mth/*)
Pemerintah Menantang Demo, Aktivis 98 Kembali Berjuang
Jakarta, FNN - Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi telah memicu banyak pergerakan dari berbagai elemen untuk menolak, salah satunya adalah Barisan Jaringan Organisasi Kampus (BJORKA) 98. Minggu, 18 September 2022, BJORKA 98 dalam konferensi pers menyatakan empat sikap terhadap kenaikan harga BBM, yaitu: 1. Mendukung setiap aksi demonstrasi di seluruh Indonesia. 2. Menolak pencabutan subsidi BBM 3. Mengajak seluruh elemen untuk menggalang kekuatan untuk melakukan aksi demonstrasi. 4. Menjaga soliditas dan soliditas dalam bergerak dan tidak mudah diprovokasi. BJORKA 98 yang terdiri dari para aktivis 98 menolak dengan keras kenaikan BBM. Dukungan moral mereka merupakan tanggung jawab untuk menuntaskan reformasi pada massa 98 yang belum berakhir. Selain itu, para aktivis 98 juga akan memberikan dukungan logistik untuk menyokong para demonstran agar terus dapat berjuang. Dan aktivis yang tergabung dalam Bjorka tersebut menyatakan bahwa demo untuk menurunkan harga BBM hanya pemicu untuk menumbangkan rezim yang menyelewengkan amanat konstitusi dan bersekutu dengan oligarki. Salah seorang aktivis Forum Kota, Imanuel Ebenezer mengatakan bahwa kenaikan BBM karena alasan salah sasaran atau kebanyakan dikonsumsi orang kaya, hal itu seperti menembak orang kaya, tapi orang miskin yang mati. (rac).
KPU Berikan Bimtek Secara Khusus kepada Partai Gelora Terkait Perbaikan Dokumen Persyaratan Parpol
Jakarta, FNN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan bimbingan teknis (bimtek) secara khusus kepada Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia dalam rangka perbaikan dokumen persyaratan partai politik (parpol), Sabtu (17/9/2022) sore. KPU sendiri mempersilahkan bagi parpol yang hasil verifikasi administrasinya belum memenuhi syarat (BMS) atau tidak memenuhi syarat (TMS) untuk melakukan perbaikan mulai 15-28 September 2022. Dalam kesempatan ini, Komisioner KPU RI Idham Holik, yang juga Ketua Divisi Teknis KPU RI memberikan Bimtek secara langsung kepada LO dan Admin Sipol Partai Gelora dari 34 DPW se-Indonesia. Bimtek yang digelar secara daring ini juga dihadiri para ketua, sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Ketua Pojka Verpol Daerah. Dalam Bimtek ini, KPU juga menugaskan dua tim teknis mereka, yakni Yulie Fitria Setianti dan Firdaus Pandu Aji untuk memberikan penjelasan secara teknis seputar pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik sesuai dengan PKPU No.4 Tahun 2022. Lalu, berdasarkan Keputusan KPU No.259 Tahun 2022 tentang Pedoman teknis bagi parpol calon peserta Pemilu, serta Keputusan KPU No.346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU No. 259 Tahun 2022. \"KPU telah menyampaikan ke kita, bahwa ada hal menarik, dimana kunci keberhasilan agar status BMS dan TMS tidak banyak, adalah keaktifan LO-nya. LO ini nongkrongnya, ngopinya, dan mungkin tidurnya harus di KPU-KPU, sehingga mengetahui persoalan-persoalan yang muncul,\" kata Mahfuz Sidik, Sekretaris Jenderal Partai Gelora dalam keterangannya, Minggu (18/9/2022). Menurut Mahfuz, ketika menemukan ada persoalan dalam proses verifikasi administrasi di KPU Provinsi/Kabupaten/Kota, maka LO bisa langsung melakukan komunikasi dengan admin di struktur DPW atau DPD untuk segera menginput data perbaikan di Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) KPU. \"Komunikasi ini yang akan kita lakukan, ngantornya di KPU-KPU dan bisa langsung berkomunikasi dengan struktur, sehingga nanti masalah-masalah yang ada bisa kita selesaikan. Ini penting untuk tahapan perbaikan, karena sudah nggak ada lagi perbaikan kedua begitu tanggal 28 September,\" katanya. Komisioner KPU RI Idham Holik mengatakan, proses verifikasi administrasi yang dilakukan KPU saat ini sesuai dengan pasal 173 ayat 2 dan pasal 17 Undang-undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Sehingga ketika proses input di Sipol KPU, dibutuhkan kecermatan dalam menginput data dan dokumen yang diperlukan. \"Karena yang namanya verifikasi itu adalah menguji keabsahan dokumen. Berbekal pengalaman kemarin, KPU menyampaikan hasil verifikasi dalam bentuk dokumen dengan keterangan yang sangat rinci dalam pelaksanaan perbaikan dokumen maupun menindaklanjuti apa ang tertera dalam hasil verifikasi administrasi yang telah dilakukan mulai tanggal 2 Agustus sampai dengan tanggal 11 September 2022 lalu,\" kata Idham. Ketua Divisi Teknis KPU RI ini mengingatkan kembali, kepada seluruh pimpinan parpol untuk segera melengkapi dokumen secara lengkap dalam masa perbaikan dari 15-28 September 2022. \"KPU juga memberikan kesempatan kepada Narahubung atau LO untuk berkonfirmasi mengenai pelaksanaan verifikasi administrasi dan faktual, kita menggunakan berbagai metode. Ketika pemegang kartu tidak bisa dihadirkan, maka parpol diberi kesempatan untuk menghubungi verfikator. Kita juga akan gunakan teknologi komunikasi untuk pemanggilan video untuk pelaksanaan verifikasi,\" katanya. Idham yakin Partai Gelora sudah siap menempatkan LO-nya di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota dalam rangka proses perbaikan dokumen persyaratan parpol. \"Saya yakin, berdasarkan informasi yang kami terima, bahwa Partai Gelora telah menempatkan LO-nya di 514 kabupaten/kota untuk berkomunikasi dengan tim verifikator KPU untuk pelaksanaan perbaikan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual,\" ungkapnya. \"Pada prinsipya, KPU memberikan ruang atau memberikan kesempatan kepada partai politik, termasuk Partai Gelora untuk menyampaikan pertanyaan terhadap apa yang belum dimengerti untuk didalami. Dipersilahkan menghubungi KPU Pusat, KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota,\" pungkas Idham. Seperti diketahui, KPU telah mengumumkan hasil verifikasi administrasi terhadap 24 parpol yang memiliki dokumen lengkap pada Rabu (14/9/2022). Dari 24 parpol tersebut, hanya PKB yang telah memenuhi syarat (MS) syarat verifikasi administrasi. Sementara 23 parpol lainnya masuk kategori belum memenuhi syarat (BMS) dan tidak memenuhi syarat (TMS). KPU memberikan kesempatan bagi parpol dengan kategori BMS dan TMS untuk melakukan perbaikan dokumen parpol dari 15-28 September 2022. Selanjutnya, verifikasi administrasi perbaikan terhadap dokumen yang diserahkan mulai 29 September sampai 12 Oktober 2022. Kemudian pengumuman verifikasi administrasi perbaikan pada 14 Oktober 2022.(*)
In Memoriam: Indonesia Menangis, Tiada lagi Prof Azyumardi Azra
Masalah yang paling menyedot perhatiannya adalah RUU KUHP yang dapat mengancam kemerdekaan pers. Ia terjun langsung menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR-RI. Oleh: Ilham Bintang, Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat INNALILLAHI Wainnailaihi Rojiun. Telah berpulang ke pangkuan Illahi Rabbi: Cendekiawan Muslim, Professor Azyumardi Azra. Almahum mengembuskan nafa terakhir Minggu (18/9) pukul 12.30 waktu setempat di RS Serdang, Selangor, Malaysia. Ia meninggalkan seorang istri, Ibu Ipah Farihah dan empat anak. Prof Azyumardi Azra sempat dua hari dirawat di RS akibat terpapar Covid-19. Virus itu baru diketahui bersarang di tubuhnya saat ditangani di RS Serdang, Malaysia, Jumat (16/9) petang. Hal itu diawali di atas pesawat dalam penerbangan ke Malaysia, sore itu Prof Azyumardi mendadak terserang batuk keras, panjang, disertai sesak nafas. Dari Bandara Azyumardi langsung dilarikan ke RS yang berjarak 35 km dari Kualalumpur. \"Semalam sudah dalam penanganan intensif tim medis RS Serdang,” kata Datuk Zakaria A. Wahab, wartawan senior, mantan Pemred Kantor Berita Bernama Malaysia dan Penasihat/Pendiri ISWAMI (Ikatan Setiakawan Wartawan Malaysia-Indonesia). Tidak lama setelah pecah kabar Prof Azyumardi terserang sakit di seluruh grup WhatsApp wartawan Indonesia dan Malaysia, kami meminta bantuan rekan wartawan di Malaysia untuk ikut memantau. Zakaria wartawan pertama yang merapat di RS Serdang. Zakaria bertemu Dubes RI untuk Malaysia. “Saya sendiri ada bertanya doktor di ruang terbuka, mengesahkan Prof AA dijangkiti covid dan tidak boleh diziarahi,” tambah Zack, panggilan akrab Zakaria. Sejak semalam Prof Azyumardi sudah dalam pemantauan KBRI di sana. Kunjungan Dinas di Sumbar Ketua Dewan Pers itu pada awal pekan lalu mengadakan kunjungan kerja di Sumatera Barat. Ia sempat ke Bukittinggi dan mengunjungi keluarganya di Batusangkar sebelum bertolak ke Malaysia melalui Jakarta. Sabtu kemarin ini, sedianya mantan Rektor UIN tersebut jadi salah satu pembicara dalam seminar internasional di Selangor bersama tokoh penting Malaysia, Anwar Ibrahim. Saksi mata dalam penerbangan adalah Guru Besar Universitas Sumatera, Professor Budi Agustono. Ia dan istri sama-sama berangkat dari Bandara Soekarno Hatta dengan Azyumardi. Mereka sempat ngobrol sejak di bandara hingga di dalam pesawat. Semalam Budi membagi kisah yang dilihatnya dalam pesawat di grup WhatsApp wartawan. “Dua puluh menit sebelum pesawat mendarat, saat saya, istri dan pak Azra sedang bercakap tiba-tiba pak Azra batuk tanpa henti, tubuhnya berkeringat dingin. Saya minta dia minum air mineral. Saya memijat tubuhnya yang keringat dingin lalu meminta pramugari memasang selang oksigen di hidung dan mulut. Meski selang terpasang sesak nafasnya tak berhenti, malah tubuhnya begerak ke kiri ke kanan di atas kursi pesawat,” kisah Budi. Ketika pesawat parkir dan pintu pesawat dibuka menurunkan penumpang, lanjut Budi, “saya dan istri mengurus kesehatan pak Azra yang diminta turun belakangan. Saya dan istri gelisah dan cemas melihat kesehatan pak Azra. Tidak lama sesudah itu kami bertiga turun dengan selang oksigen dan dibawa segera ke bed panjang perawatan lalu dilarikan ambulans ke rumah sakit. Saya sempat merogoh tas tenteng Pak Azra mencari telpon, tapi karena bingung dan panik lambat ketemunya. Akhirnya istri saya menelpon temannya staf khusus Menteri Sosial meminta bantuan mengabarkan ke istri atau keluarga pak Azra,” lanjutnya. “Saya sampaikan ke istri antar dan temani Pak Azra demi keselamatan dan keamanan. Kita bantu sekuat kita ke RS di Kuala Lumpur,” ungkap Budi. “Istri saya, Reni Sitawari Siregar, mengantarkan hingga ke dalam ambulans untuk dilarikan ke rumah sakit, sedangkan saya urus imigrasi di Bandara,” kisah Prof Budi Agustono. Tanpa Swab Indonesia, seperti halnya Malaysia telah menghapus keharusan Swab Antigen/ PCR untuk perjalanan luar negeri. Kondisi itu membuat penumpang pesawat yang terpapar Covid19 dalam kategori orang tanpa gejala (OTG) sulit terdeteksi. Baru seminggu lalu, Pemerintah Malaysia menghapuskan larangan memakai masker di dalam ruangan. Saya mengenal Prof Azyumardi cukup lama. Ia pernah menjadi Wartawan Panji Masyarakat (1979-1985). Kesamaan isu atau topik yang kami bahas dalam tulisan masing-masing semakin mengeratkan hubungan. Semasa pandemi Covid19 kami intens berkomunikasi. Usia kami sama-rentan terpapar Covid19, sehingga mengatur sebaiknya beraktifitas dari rumah saya. Suatu hari di tahun lalu, anak cucunya tertular Covid19. Ia mengontak saya meminta dicarikan Ivemertin, obat cacing yang terkenal itu. Yang dipercaya sebagian masyarakat bisa melawan virus Covid19. Masa itu, obat tersebut sangat sulit mencarinya, harganya di pasaran ikut dimainkan karena diburu banyak orang, meski dilarang pemerintah untuk digunakan menyembuhkan Covid19. Kebetulan saya memiliki stock, maka saya kirimlah ke beliau. “Alhamdulillah, anak cucu berangsur baik, sudah keluar keringat. Terima kasih Pak Ilham,” ucapnya. Komunikasi semakin intens sejak pria kelahiran 67 tahun lalu itu ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pers (DP). Begitu menjabat kasus di dunia pers terus meningkat, membuatnya praktis sejak itu siang malam beraktifitas. Masalah yang paling menyedot perhatiannya adalah RUU KUHP yang dapat mengancam kemerdekaan pers. Ia terjun langsung menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR-RI. Kolumnis yang sangat produktif itu sering mengirimi saya link tulisannya membahas pelbagai topik di berbagai media kemudian kita bahas bersama. Demikian sebaliknya. Rabu ( 14/9) lalu kami masih bertegur sapa. Hari itu beliau sedang berada di Padang, Sumatera Barat. Saya ketahui dari fotonya ketika bersama wartawan Sumbar menghadiri jamuan makan siang Gubernur Sumbar, Buya Mahyeldi Ansharullah. Foto saya peroleh dari rekan Zulnadi, wartawan senior Pemred Semangat.com di Padang yang hadir dalam jamuan itu. Foto itu kemudian saya forward ke beliau. Seperti biasa dia pun merespons cepat di WA. “Terima kasih pak Ilham. Kolomnya ditunggu,” ucapnya. Dalam kunjungannya di Sumatera Barat, Azyumardi sempat ke Bukit Tinggi dan mengunjungi keluarganya di Batu Sangkar. Kuat dugaan lantaran kecapean melakukan perjalanan dinas yang membuat kondisinya drop dan dengan mudah diserang virus Covid19 yang secara obyektif sebenarnya penyebarannya sudah menurun di Indonesia dan di berbagai belahan dunia. Intelektual Segudang Prestasi Bukan hanya kalangan pers yang kehilangan Prof Azyumardi Azra, tetapi juga seluruh bangsa Indonesia. Prof. Dr. H. Azyumardi Azra, M.Phil., M.A., CBE CBE kelahiran 4 Maret 1955 adalah akademisi Muslim asal Indonesia. Ia dikenal luas sebagai cendekiawan muslim. Azyumardi terpilih sebagai Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada 1998 dan mengakhirinya pada 2006. Pada 2010, dia memperoleh titel Commander of the Order of British Empire, sebuah gelar kehormatan dari Kerajaan Inggris dan menjadi \'Sir\' pertama dari Indonesia. Pada 2022, Azyumardi terpilih menjadi Ketua Dewan Pers periode 2022-2025. Riwayat pendidikan tinggginya sendiri dimulai sebagai mahasiswa sarjana di Fakultas Tarbiyah IAIN Jakarta pada 1982, kemudian atas bantuan beasiswa Fullbright, ia mendapakan gelar Master of Art (MA) pada Departemen Bahasa dan Budaya Timur Tengah, Columbia University pada 1988. Ia memenangkan beasiswa Columbia President Fellowship dari kampus yang sama, tetapi kali ini Azyumardi pindah ke Departemen Sejarah, dan memperoleh gelar MA pada 1989. Saya dikirimi foto sewaktu almarhum mengenakan selang oksigen di dalam pesawat hingga ketika dirawat di RS hari Jumat itu. Dalam tulisan kemarin “Kisah Prof Azyumardi Azra yang Terpapar Virus Covid-19” (Sabtu,17/9) saya memanjatkan doa kesembuhannya segera. Semoga Allah SWT menjabahnya dengan memberikan kesembuhan kepada cendekiawan penting Indonesia itu, yang berpembaan humble namun sangat kritis. Tetapi Allah SWT berkehendak lain. Dia lebih menyanginya, maka Tuhan pemilik alam semesta beserta seluruh isinya, memanggilnya pulang. Insya’ Allah Tuhan menyediakan tempat lapang, nyaman, dan indah di sisi-Nya. Aamiin, YRA. Jakarta, 18 September 2022. (*)
Tito Membangun Otoritarian dengan Cuci Tangan
Oleh M Rizal Fadillah Satu langkah untuk membangun pemerintahan otoriter tengah dijalankan melalui Menteri Dalam Negeri Jenderal (Purn) Tito Karnavian. Keluar Surat Edaran (SE) No 821/5292/SJ tanggal 14 September 2022 yang membolehkan Pelaksana Tugas (Pt), Penjabat (Pj), maupun Penjabat Sementara (Pjs) Kepala Daerah tanpa persetujuan tertulis Mendagri melakukan mutasi atau pemberhentian ASN bila melanggar disiplin dan/atau tindak lanjut proses hukum. Aneh dan diduga memiliki motif politik tinggi dengan keluarnya Surat Edaran Mendagri di tengah kritik publik. Bagaimana mungkin adanya ratusan Kepala Daerah baik Gubernur atau Bupati/ Walikota yang ditunjuk langsung oleh Presiden atau Mendagri tanpa proses pemilihan? Demokrasi yang dihancurkan. Motif politik itu tidak bisa dilepaskan dari persiapan, termasuk rekayasa, untuk Pemilu tahun 2024. Adalah pembohongan publik alasan bahwa perlunya \"tanpa persetujuan tertulis\" Mendagri karena \"persetujuan tertulis\" akan memperlambat proses pengambilan keputusan. Lalu bagaimana Surat Edaran dapat disamakan dengan \"persetujuan tertulis\" secara umum ? Hukum Administrasi yang diabaikan bahkan diinjak injak. Surat Edaran Mendagri ini menjadi bagian dari bangunan otoritarian karena : Pertama, kewenangan besar Pt, Pj, dan Pjs adalah pemberian otoritas berlebihan bagi mereka yang hanya berstatus sebagai pejabat \"sementara\". Berbekal Surat Edaran Kepala Daerah \"sementara\" dapat berbuat sewenang-wenang. Untuk Kepala Daerah definitif saja masih ada pembatasan kewenangan dan pengawasan kuat dari Mendagri. Kedua, kewenangan \"tanpa persetujuan tertulis\" membuka peluang \"konsultasi\" atau \"persetujuan tidak tertulis\" atau \"instruksi bisik-bisik\" Mendagri kepada Kepala Daerah yang ditunjuknya itu. Ini konsekuensi dari Pt, Pj, atau Pjs Kepala Daerah yang dipastikan adalah \"orang-orangnya Mendagri\'. Ketiga, Surat Edaran (SE) bukanlah peraturan perundang-undangan karenanya hanya instrumen administrasi yang bersifat internal. Mutasi apalagi pemberhentian ASN adalah tindakan hukum yang harus berbasis pada peraturan perundang-undangan. Surat Edaran Mendagri No 821/5292/SJ adalah bentuk penyiasatan yang justru melanggar hukum. Ketiga, bagi mereka yang menjadi korban mutasi sekehendak Kepala Daerah atau ASN yang diberhentikan nyatanya tidak memiliki \"hak banding\" atau mengadu kepada atasan Pt, Pj, Pjs yakni Mendagri. Menyerahkan kepada proses peradilan akan sangat memberatkan korban. Adalah cara berpolitik munafik dijalankan dengan Surat Edaran ini. Mendagri cuci tangan atas segala keputusan Kepala Daerah. Dengan tidak mengeluarkan \"persetujuan tertulis\" Mendagri membersihkan dirinya sendiri. Segala kesalahan dibebankan kepada Kepala Daerah \"boneka\" nya. Ini semua adalah jalan untuk membangun pemerintahan otoriter dengan pola cuci tangan. Persis sebagaimana gaya Presiden Jokowi yang biasa melempar-lempar tanggung jawab. Mendagri sedang bermain untuk mengamankan prosesi Pemilu 2024. Democratic policing nya dijalankan dengan halus dan tersembunyi. Tito Karnavian memang pemain.
Lawan Terus Kenaikan BBM !
Oleh Sugeng Waras | Purnawirawan TNI AD JUDULNYA sederhana BBM NAIK, tapi dampaknya luar biasa. Oligarkhi semakin subur, ekonomi rakyat semakin hancur! Lalu mudah dikuasai, diadu domba dan tidak diberdayakan. Wahai bangsaku, TNI POLRI ku dan para PARPOL ! Ini masalah negara, ini masalah bangsa, ini masalah kedaulatan rakyat dan ini masalah anak cucu kita ! Tegakkan kepalamu, busungkan dadamu, buka lebar matamu, buka luas pikiranmu dan bersihkan hatimu ! NKRI dalam keadaan bahaya, barangkali sudah terlanjur, para pengelola negara mungkin sudah sadar atas kesalahan dan dosa dosanya terhadap para pendiri bangsa khususnya dan rakyat Indonesia umumnya, namun enggan mengakui dan mengutarakanya, karena disimpang siur antara belenggu cengkeraman oligarki dan kenikmatan yang dirasakanya. Kini bukan lagi saatnya TNI POLRI lebih utamakan garda terdepan dan benteng terakhir rezim. TNI POLRI harus BERDIRI TEGAK antara Pemerintah dan rakyat sebagai garda terdepan dan benteng terakhir NEGARA ! TNI POLRI harus sadar, bahwa kenaikan BBM yang signifikan ditengah masih terseok seoknya rakyat terbelenggu oleh penderitaan pandemi. Sampai hatinya rezim menekan dan menindas potensi finansial rakyat yang sangat sangat terbatas, dicekik dan dihancur lumatkan hingga tak berdaya, hanya karena sebagai solusi mengatasi hutang negara ! Airmata rakyat sudah habis kering, barangkali hati nurani para anggota MPR, DPR/D, pejabat pejabat BUMN serta para petinggi negara tak tersentuh dan tak terketuk hatinya, bahwa keseharian rakyat dalam cemas harap kebimbangan mengadu nasib untuk makan hari ini dan esok. Sekali lagi... KENAIKAN BBM hal yang sangat fundamental untuk menyuburkan Oligarki dan menghancurkan rakyat ! Wahai....Para petinggi PAR POL ! Swith dan putar pikiranmu, jangan hanya berpikir mengancang ancang kemenanganmu di Pilpres 24. Kerahkan dan turunkan semua anggotamu, untuk sungguh sungguh aktif dan berpartisipasi, melawan kenaikan BBM ini. Tinggalkan dan tanggalkan untuk sementara ego pribadimu, lupakan sejenak hal hal yang membuat nikmatmu. Marilah bersama sama anak bangsa lainya kita turun dan tangani kenaikan BBM ini, jangan hanya sebagai penonton saja. Punya malulah dan punya harga dirilah..terhadap bangsamu dan negaramu. Saya yakin jika semua parpol ikut turun menangani kenaikan BBM ini, niscaya dalam sekejab rezim akan mengubah kebijakanya. Wahai Polisi, tidak perlu lagi pasang pasang rintangan dan barikade sekitar DPR/MPR atau Istana, beri kesempatan rakyat bermusyawarah dan bermufakat dengan para wakil wakilnya. Wahai rakyat sudah saat nya kita unras dengan santun dan elegant dengan menghargai dan menghormati kepada para wakil wakil kita. Kapan kita mulai...sekarang ! Catatan : Jangan pernah pemerintah bersombong, berkepala besar dan berkeras kepala kepada rakyat. Karena rakyat adalah ibu kandungmu, yang sewaktu waktu bisa marah dan membuat penderitaanmu. Wait n see... !
Keberlanjutan Anies Baswedan
Oleh: Yusuf Blegur | Mantan Presidium GMNI KEBERHASILAN Anies menjadikan Jakarta sebagai kota yang lebih modern dan humanis, linear dengan pemenuhan aspirasi dan kepuasan warganya. Setelah terbentur-terbentur kemudian terbentuk, Anies berpeluang bertransformasi dari gubernur Jakarta menjadi presiden Indonesia. Tentunya, sesuai dengan kehendak rakyat dan mengakomodasi semua kepentingan entitas politik yang ada. Purna bakti sebagai gubernur DKI Jakarta tepatnya setelah tanggal 16 Oktober 2022, Anies telah mengambil banyak hikmah. Selain menunaikan amanah sekaligus tugas mulia baik dari Allah Subhanahu wa ta\'ala maupun dari warga Jakarta. Anies diantaranya mampu mengejawantahkan arti dari konsep pembangunan Jakarta bertema maju kotanya, bahagia warganya. Anies juga mampu menjadi figur dengan kepemimpinan \"role model\" yang mengedepankan karakter berintegritas dengan keunggulan figur yang berkarakter, jujur, cerdas dan berprestasi. Kemuliaan adab atau ahlakul kharimah dengan terus mempertahankan sikap sabar, terus menebar senyum dan hangat pada semua orang, menjadi identifikasi sosial Anies, yang semakin sulit dijumpai pada banyak sosok yang bersentuhan dengan dunia politik dan kepentingan publik. Seperti apa yang menjadi esensi dan substansi pada kepemimpinan Rasulullah shalallahu alaihi wassalam, bahwasanya beliau diutus Allah sebagai nabi dan rasul tidak bukan dan tidak lain adalah untuk memperbaiki Ahlak. Maka pesan sekaligus semangat itupula yang menjadikan pondasi kepemimpinan Anies sejak menjadi rektor Universitas Paramadina, mendirikan program Indonesia mengajar hingga dipercaya sebagai menteri pendidikan dan sebagai gubernur Jakarta. Anies sadar dan paham betul, mencapai tujuan dari cita-cita Indonesia merdeka yakni masyarakat adil dan makmur. Tidak cukup diraih hanya dengan pembangunan fisik semata atau sekedar memenuhi kebutuhan materil. Meminjam istilah Bung Karno membangun jiwa dan badannya, atau pandangan Pak Harto dengan pembangunan manusia seutuhnya. Anies menangkap betul, betapa pentingnya menjunjung moralitas dan pembentukan ahlak dalam dimensi kemaslahatan umat. Dunia politik yang tak terpisahkan dari paradigma dualisme. Memberikan makna pada umumnya, politik sangat ditentukan oleh siapa lakonnya. Ditangan orang yang baik dan benar politik akan membawa kemaslahatan. Begitupun sebaliknya, ditangan orang yang jahat dan hipokrit maka politik akan mendatangkan kemudharatan dan malapetaka. Dunia dan sejarah peradaban manusia telah menjadi saksi bisu, betapa perjalanan kehidupan umat manusia sangat ditentukan oleh siapa pemimpinnya dan bagaimana ia menjalankan sistem politiknya. Negara dan agama terus berkelindan antara seiring sejalan dan berhadap-hadapan dalam mengurus kepentingan dan hajat hidup orang banyak. Konsep negara agama terus mengalami pasang-surut hubungannya dengan konsep liberalisasi dan sekulerisasi yang menginduk pada kapitalisme dan komunisme. Relasi sosial politik itu tak pernah berhenti begitu dinamis hingga tak jarang menemui konflik, dimana konsep Ketuhanan menebar spiritual di satu sisi, sementara di sisi lain materialisme cenderung sarat nilai atheis. Kehidupan dunia meski dibalut dengan persfektif globalisme, tetap saja membuat eksistensi negara-negara di pelbagai belahan benua yang ada dengan keragaman pemimpinnya, tetap kuat menampilkan disharmoni dan peperangan. Meskipun isu demokratisasi, HAM, lingkungan, ketahanan pangan, penanggulan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan dlsb., terus bergulir dan menjadi kesepakatan internasional. Mutlak perlu kemauan dan keberanian membawa negara Indonesia pada posisioning sebagai kekuatan non blok. Sebagaimana pernah tercatat dalam KAA di Bandung tahun 1955 yang historis dan heroik itu, Indonesia sepatutnya menjadi sebuah negara pancasila yang bernafaskan nasionalis religius dan religius nasionalis yang progressif. Tidak terkoyak oleh kapitalisme dan tidak tercabik oleh komunisme. Menjadi bangsa yang berdaulat dalam bidang politik, mandiri dalam bidang ekonomi dan kpberkepribadian dalam kebudayaan. Anies dengan model kepemimpinan yang merangkul dan telah dibuktikan selama mengurusi ibukota negara. Telah memberi nuansa baru tentang bagaimana masyarakat yang heterogen bisa tercipta tanpa harus mengabaikan realitas sosial yang homogen. Tatanan nilai kemajemukan dan kebhinnekaan tetap dapat menjamin aspek pluralitas. Eksistensi Pancasila, UUD 1945 dan NKRI bisa diwujudkan bukan hanya sebatas konsep negara, melainkan menjadi \"way of life\" sekaligus menjadi \"passion\" dari struktur dan kultur rakyat Indonesia. Begitupun kehadiran penyelengaraan pemerintahan dengan pemimpin yang cakap dan bijak, menjadi faktor penting dan utama masih adanya ruang bagi kemanusiaan dan terbukanya peluang negara kesejahteraan. Tidak serta-merta bangga dan puas atas kinerja dan pretasi dari semua pembangunan fisik saja. Anies tahu betul bagaimana menerjemahkan dan menjawab tuntutan amanat penderitaan rakyat. Anies terus mengelola kepentingan publik dalam ranah keseimbangan antara kesadaran ideal spiritual dengan kesadaran rasional materil. Keberhasilan serta sukses pembangunan Jakarta yang modern dan humanis, layak bertransformasi pada Indonesia secara keseluruhan. Kepemimpinan Anies dalam menguba Jakarta menjadi lebih baik, memberikan sinyal kemampuannya untuk mendapat kepercayaan, tantangan sekaligus mandat dari rakyat Indonesia untuk ikut mengelola republik yang sedang gamang dan dalam keadaan yang sangat rapuh. Jadi, menunggu aspirasi dan kehendak rakyat dalam pilpres 2024 termasuk semua entitas politik yang ada. Indonesia tak bisa ditawar-tawar lagi membutuhkan keberlanjutan Anies Baswedan. (*)
Indonesia di Tepi Jurang Kehancuran
Novel Ghost Fleet, bukan sekedar imajinasi atau hanyalah, tetapi abstraksi rentetan skenario yang akan terjadi bahwa pada tahun 2030 negara Indonesia telah lenyap dari peta dunia. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih KATA \'Indonesia\' memang disebut dalam novel Ghost Fleet, namun hanya tujuh kali di enam halaman dari 400 lebih halaman yang ada. Imajinasi novel Ghost Fleet, bahwa Indonesia bubar 2030 bisa jadi nyata, jika terjadi Great Depression seperti 1929. Ekonomi kita yang alami pendarahan akibat perang dagang USA-RRC. “From the water right now, Jamie Simmons thought the Zumwalt looked less like floating death and more like one of those ramshackle floating tidal towns off what used to be Indonesia, people weaving sheets of metal, plastic, and wood into improbable geometries to create homes”. (Dari air sekarang, Jamie Simmons berpikir Zumwalt kurang terlihat seperti kematian mengambang dan lebih seperti salah satu kota pasang surut terapung yang bobrok dari bekas Indonesia, orang-orang menenun lembaran logam, plastik, dan kayu menjadi geometri yang mustahil untuk membuat rumah). Artinya saat itu, pada 2030, Indonesia sudah hilang. Sinyal nafsu dorongan Presiden Jokowi ingin tetap berkuasa baik melalui perpanjangan masa jabatannya - jabatan Presiden 3 tahun maupun turun penawaran menjadi Wakil Presiden pada Pilpres 2024, terang benderang bagian dari Imajinasi novel Ghost Fleet dalam sebuah skenario besar rontoknya NKRI. Dalam perjalanan waktu negara kita saat ini dalam bahaya besar menuju failed state. Negara kita hari ini hampir penuh dikuasai oligarki politik dan oligarki ekonomi. Pergeseran kekuasaan dan kedaulatan atas nama rakyat dan demokrasi Pancasila, hanya simbolis semata. Rezim ini hanyalah proxy boneka dari sebuah kekuatan besar oligarki yang berkolaborasi dengan kekuatan elit global baik dari barat maupun timur. Di mana orientasi dan opportunity negara diselenggarakan atas remot kekuatan oligarki. Kombinasi cara Neo-Liberalisasi dan Neo-Komunisme dalam mendegradasi kedaulatan negara kita dari semua sisi adalah sebuah realitas yang sedang berjalan. Navigasi dan kebijakan negara dijauhkan dari ramu rambu pagar keamanan dan keutuhan negara, yaitu pagar UUD 1945 asli yang di dalamnya terdapat Pembukaan memuat tujuan negara dan Pancasila. Keadaan yang sangat penyakitkan ketika Pribumi sedang terus terkena gempuran, keluarlah Instruksi Presiden Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penghentian Penggunaan Istilah Pribumi dan Non Pribumi. Sebuah Keputusan yang menghilangkan akar sejarah terbentuknya NKRI. Pasal 6 (1) UUD 1945 yang semula berbunyi: “Presiden ialah orang Indonesia ASLI .. diganti menjadi: “Presiden dan Wakil Presiden harus warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Presiden dan Wakil Presiden”. Kompas dan kiblat bangsa sempurna menuju arah kehancurannya sejak ditetapkan pada 18 Agustus 1945, UUD 1945 telah mengalami empat kali perubahan atau amandemen. Amandemen UUD 1945 dimulai pada 1999 hingga 2002, andemen paling brutal dan ugal ugalan untuk menenggelamkan negara ini. Otomatis muncul post truth dalam bentuk logical fallacy, yang mengaburkan segala bentuk kejahatan negara menjadi sebuah pembenaran absolute, oleh boneka kekuasaan, meramkah degradasi dan kerusakan: ekonomi, politik, sosial budaya, dan Hankam. Beruntun sinyal ambruknya negara ditandai ketimpangan ekonomi akibat penguasaan sumber daya nasional oleh segelintir orang adalah bentuk fakta nyata hari ini. “Bahwa laporan Bank Dunia pada 15 Desember 2015, sebanyak 74 persen tanah di Indonesia dikuasai oleh 0,2 persen penduduk ini pemilikan tanah paling ekstrim di dunia”. Hutang berkedok investasi adalah kanker ganas yang secara bertahap melumpuhkan sendi-sendi penting kedaulatan negara. Karena hutang dan investasi dari negara luar dapat mendikte kebijakan dalam negeri kita. Sempurna, dengan masuknya TKA dengan dalih masuknya investasi yang diduga kuat adalah tentara asing lengkap dengan tenaga intelijen masuk dengan leluasa. Novel Ghost Fleet, bukan sekedar imajinasi atau hanyalah, tetapi abstraksi rentetan skenario yang akan terjadi bahwa pada tahun 2030 negara Indonesia telah lenyap dari peta dunia. Logika politik mengatakan kalaulah tidak lenyap dari peta dunia - Indonesia akan mengalami kehancuran yang nyata. Kesadaran bersama seluruh rakyat sebagai pemilik kedaulatan negara wajib “Kembai ke UUD 1945 asli” adalah sebuah kemutlakan yang harus bersama diperjuangkan. “kembali ke UUD 45 asli atau negara hancur dan lenyap darr peta dunia”. (*)
Eko Kunthadi Akan Semakin Menggila Setelah Dimaafkan Ning Imaz
Ini bisa membuat dia akan merasa semakin kebal. Semakin percaya diri. Semakin arogan. Kecuali pemberian maaf itu tetap diikuti proses hukum. Namun, faktanya, tidak. Oleh: Asyari Usman, Jurnalis Senior FNN EKO Kunthadi lega. Dia dimaafkan oleh Uztazah Fatimatuz Zahra (Ning Imaz). Ketua relawan Ganjar Pranowo itu menghina Ning Imaz yang menjelaskan tafsir al-Quran, surah Ali Imran ayat 14. Ning Imaz adalah putri KH Abdul Khalik Ridwan dari pondok pesanren Lirboyo, Kota Kediri. Suami Ning Imaz, Gus Rifqil Muslim, mengatakan bahwa dia memafkaan Eko Kunthadi, yang sering dijuluki “Kuntet” di media sosial itu, karena mencontoh Mbah Maimun Zubair yang selalu memaafkan orang yang menghinanya. Juga, mencontoh KH Mustofa Bishri. Penghinaan Eko itu sangat menyakitkan semua orang. Bukan saja bagi Ning Imaz. Tapi juga bagi umat Islam. Sebetulnya, selain menghina Ning Imaz pribadi, Eko juga melecehkan al-Quran. Ada dua bagian penghinaan oleh Eko. Pertama, “Tolol tingkat kadrun”. Ini jelas ditujukan kepada Ustazah NU itu. Kedua, “Hidup kok cuma mimpi selangkangan”. Ini ditujukan ke ayat al-Quran yang dibahas oleh Ning Imaz. Artinya, Eko melecehkan agama Islam juga. Bukan hanya menghina Ustazah. Sekarang, Eko dimaafkan oleh Ning Imaz dalam kaitan penghinaan pertama. Jadi, untuk urusan dengan Ning Imaz, Eko sudah Oke. Tetapi tidak untuk penghinaan kedua – pelecehan al-Quran. Urusan ini bisa panjang. Masuk ke dalam penistaan agama. Kita fokus dulu pada kemaafan dari Ning Imaz. Apa makna pemberiaan maaf ini? Salah satunya adalah kemuliaan yang memberi. Hanya saja, pemberian maaf yang mulia itu tidak pantas dihibahkan kepada Eko Kunthadi yang terkenal suka melecehkan orang dan agama. Dia sudah bolak-balik melakukannya tetapi tidak diproses hukum karena dia adalah buzzer penguasa. Dia dilindungi oleh para penguasa. Makna yang kedua dari pemaafan Eko adalah merestui sikap dan tindak-tanduk dia yang bermisi menghina agama. Pemberian maaf ini sama dengan penerbitan Surat Izin Menghina (SIM) agama Islam untuk Eko. Ini bisa membuat dia akan merasa semakin kebal. Semakin percaya diri. Semakin arogan. Kecuali pemberian maaf itu tetap diikuti proses hukum. Namun, faktanya, tidak. Lirboyo cuma mengimbau agar Eko sopan-santun bermedsos dan tidak lagi menghina. Imbauan itu sudah sering disampaikan kepada buzzer Islamofobia ini. Tapi, dia malah busung dada. Eko tidak akan jera seperti diharapkan pimpinan Lirboyo. Dia akan terus menghina orang dan mencaci agama serta umat Islam. Eko akan semakin menggila setelah dimaafkan Ning Imaz. Medan, 18 September 2022. (*)
Pinjaman Luar Negeri (PLN): Bahaya Serius Dalam Nilai Tukar
Intinya adalah negatif cash flow akan membahayakan nilai tukar. Pemerintah tidak pernah fokus pada perbaikan nilai tukar. Sepanjang era reformasi yang terjadi adalah pelemahan ekonomi Indonesia melalui perlahan nilai tukar secara rapi dan sistematis. Oleh: Salamuddin Daeng, Pengamat ekonomi politik dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) SAAT arus pinjaman luar negeri sudah negatif maka siap-siaplah nilai tukar akan memburuk. Apakah ada yang diuntungkan? Selalu ada, lihat cadangan devisa melemah pada saat harga komoditas tinggi. Berarti ada yang menyimpan uang hasil ekspornya dalam mata uang asing dalam jumlah besar. Mereka menunggu kejatuhan rupiah untuk mengambil alih semuanya di dalam.negeri. Termasuk membeli kepala pemerintahan. Semua bahaya yang akan dihadapi oleh pemerintahan sekarang dan ke depan semunya berawal dari penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang memang didesain untuk menguntungkan segelintir orang dan menjadikan negara sebagai bancakan oligarki nasional kolaborator bandit internasional. Bagaimana alurnya? Perhatikan fakta berikut. Masih tinginya Pinjaman Luar Negeri (PLN) merupakan instrumen utang yang lebih dulu dimanfaatkan oleh Pemerintah untuk membiayai defisit APBN. Hal itu sejalan dengan usaha pemerintah untuk semakin meningkatkan peran investor domestik melalui penerbitan SBN dan mengurangi ketergantungan terhadap sumber pembiayaan luar negeri. Masalahnya adalah pinjaman luar negeri terus mengalami penurunan secara relatif terhadap total utang. Namun demikian, peran penting pinjaman luar negeri tidak dapat dipungkiri dalam mendukung pendanaan proyek terutama proyek infrastruktur. Realisasi penarikan pinjaman tunai dalam periode 2018-2021 rata-rata mencapai target sebagaimana yang direncanakan dalam APBN. Realisasi tertinggi pinjaman tunai terjadi pada tahun 2020 saat Pemerintah menarik pinjaman tunai senilai US$ 6,9 miliar, yang antara lain bersumber dari World Bank sebesar ekuivalen US$ 1,2 miliar, dan Asian Development Bank (ADB) sebesar ekuivalen US$ 1,6 miliar. Penarikan pinjaman tunai pada tahun 2020 juga melebihi target karena adanya tambahan penarikan pinjaman program sampai dengan Rp 102.25, triliun atau 473,4 persen dari APBN sebagai bagian strategi pemerintah dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 serta pemulihan ekonomi nasional. (Ini bahasa APBN, gak salah ini? Lihat prosentasenya). Secara bruto, realisasi penarikan Pinjaman Luar Negeri periode tahun 2018-2022 rata-rata mencapai 186,7 persen dari target penarikan dalam APBN. Di samping melakukan penarikan pinjaman luar negeri, Pemerintah juga melakukan kewajiban pembayaran cicilan pokok PLN sesuai dengan jadwal jatuh tempo. Bahayanya sekarang adalah perkembangan realisasi pembayaran cicilan pokok PLN terutama dipengaruhi oleh perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan jadwal pembayaran pinjaman jatuh tempo. Penarikan pinjaman tunai dalam mata uang asing tahun 2023 direncanakan sebesar US$ 2,0 miliar atau ekuivalen Rp 29.5, triliun. Sementara itu, untuk 2024-2027 penarikan pinjaman tunai dalam mata uang asing direncanakan sebesar US$2,0 miliar atau ekuivalen dengan Rp28.9 triliun. Target penarikan pinjaman program tersebut dapat disesuaikan dengan mempertimbangkan kondisi pasar SBN, kapasitas mitra pembangunan multilateral dan bilateral, serta kesiapan pemenuhan policy matrix. Angka ini mengecil, karena kapasitas Indonesia tidak layak lagi dapat pinjaman. Akibatnya Aliran uang Pinjaman Luar Negeri (PLN) yang masih Negatif. PLN (neto) dalam RAPBN tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar negatif Rp 17.37 triliun, yang terdiri atas penarikan PLN (bruto) sebesar Rp 62.05 triliun. Sementara pembayaran cicilan pokok PLN sebesar negatif Rp 79.42 triliun. (Ingat ini sudah negatif, akan ada bahaya besar dalam nilai tukar, memang ini desainnya, gak bakal bisa ditahan). Dengan demikian, penarikan PLN (neto) RAPBN tahun anggaran 2023 lebih rendah jika dibandingkan dengan target outlook APBN tahun 2022 sebesar Rp 44.401,1 miliar terutama disebabkan oleh lebih rendahnya rencana penarikan pinjaman tunai. (Perhatikan sebenarnya ini logika dibuat-buat, yang terjadi ada tidak mungkin lagi menarik pinjaman luar negeri karena geopolitik, dan situasi politik nasional yang tidak lagi baik bagi investor). Dari sisi mata uang, cicilan pokok PLN jatuh tempo pada tahun 2023 akan dibayarkan terutama dalam mata uang dolar Amerika Serikat, yen Jepang, dan Euro. Sedangkan dari sisi kreditur terbesar, cicilan pokok PLN jatuh tempo tahun 2023 akan dibayarkan kepada kreditur bilateral seperti Jepang, Jerman, dan Korea Selatan, serta kreditur multilateral seperti ADB dan World Bank. Intinya adalah negatif cash flow akan membahayakan nilai tukar. Pemerintah tidak pernah fokus pada perbaikan nilai tukar. Sepanjang era reformasi yang terjadi adalah pelemahan ekonomi Indonesia melalui perlahan nilai tukar secara rapi dan sistematis. Pergantian pemerintahan SBY ke Jokowi Indonesia kehilangan separuh dari daya nilai tukar mata uangnya. Sekarang transisi pemerintahan tampak akan kehilangan separuh lagi. Jadi, kurs ini bisa jadi diproyeksikan berada pada Rp 25 ribu sampai 30 ribu per USD. Jadi apa kira kira, Men? (*)
POPULER
