ALL CATEGORY
Kolumnis Ady Amar Bukukan Kezaliman yang Dialami Habib Rizieq
Jakarta, FNN - Kebenaran terkadang harus menunggu waktu yang tepat untuk mendapatkan pengakuan dari sejarah. Demikian pernyataan pengamat politik dan pemerhati bangsa Tony Rosyid dalam buku terbaru karya kolumnis Ady Amar. Diketahui pada September 2022 Ady kembali menerbitkan buku terbarunya berjudul “Tuhan Tidak Diam, Episode Gapai Keadilan Habib Rizieq Shihab”. Buku setelan 217 ini menjadi semacam \"catatan reportase” peristiwa yang dialami Habib Rizieq Shihab selama dikriminalisasi oleh penguasa. Perlakuan tidak adil tak hanya diarahkan kepada Habib, tetapi juga sampai terbunuhnya 6 laskar Front Pembela Islam (FPI) pengawalnya, pembubaran ormas FPI, lalu ditahannya Habib Rizieq dan beberapa pengikutnya hingga jalannya sidang yang melelahkan. Wartawan senior FNN, Tjahja Gunawan menilai buku ini merekam alur kejadian demi kejadian yang dialami, dari waktu ke waktu, terekam apa adanya. Ady Amar menyajikannya dengan bahasa sederhana nan apik. Sementara anggota Majelis Habaib Progresif, Smith Alhadar menilai buku ini menjadi saksi rasa resah atas ketidakadilan yang menimpa Habib Rizieq. Tidak hanya itu, Lieus Sungkharisma, tokoh Tionghoa yang aktif dalam gerakan demokrasi dan HAM menyebut buku ini mengungkap berbagai fakta ketidakadilan yang diterima oleh Habib Rizieq Shihab. Ketidakadilan yang tidak semestinya ia terima. Sedangkan Mustofa Nahrawardaya, Pemimpin Redaksi Majalah Tabligh PP Muhammadiyah menilai buku ini akan menjadi aset bersejarah. Sementara jurnalis senior dan pengamat sosial politik, Asyari Usman menyebut Ady Amar adalah satu makhluk yang tak kenal lelah menjelaskan perjuangan Habib Rizieq Shihab melawan kezaliman. Selain itu, Abdul Chair Ramadhan, Direktur HRS Center juga menjelaskan buku ini berisi berbagai dimensi perjuangan sang Imam Besar Habib Rizieq Shihab dengan berbagai risiko yang dihadapinya. Saat ini Habib Rizieq Shihab memang sudah dibebaskan, tapi bebas bersyarat. Ditahannya Habib Rizieq sebenarnya itu hal yang tidak patut ia terima. Pengamat sosial politik, Rocky Gerung menilai sejarah akan menimbang: apakah Habib Rizieq Shihab adalah pemecah bangsa atau penyuara keadilan. Tetapi sebelum timbangan itu tiba, jelas bahwa Habib Rizieq Shihab dijebak dalam permainan politik yang kotor. Habib Rizieq Shihab ini memang fenomenal. Jika bicara runtut, intonasinya terjaga, dan memukau. Terkadang ia bicara lembut bak sutera, tapi pada saat yang lain nada suaranya menaik keras menggelegar. Bicara tanpa teks dengan durasi waktu panjang mampu ia lakukan, dan menggelorakan semangat. Pekikan takbir yang keluar dari lisannya seolah membangkitkan kesadaran bahwa semuanya kecil, kecuali Rabb semesta. Dalam prolognya pakar hukum tata negara Refly Harun turut membela dan menyoroti vonis empat tahun yang diberikan kepada Habib Rizieq Shihab terkait kasus swab di rumah sakit UMMI Bogor. “Jangankan diadili dan dihukum empat tahun penjara dalam tingkat pertama dan tingkat banding, serta kemudian hukumannya dikurangi dua tahun dalam tingkat kasasi Mahkamah Agung (MA). Bagi saya, HRS dijadikan tersangka saja tidak layak,” tegas Refly. Menurutnya, masalah yang menjerat HRS terlalu sepele untuk dipidanakan. Yaitu sekadar pelanggaran prokes yang justru dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam banyak kesempatan. Sehingga banyak yang mempertanyakan mengapa hanya HRS yang dijerat dengan pidana, sementara pelanggar prokes lain tidak demikian. Termasuk Presiden Jokowi yang dalam beberapa kesempatan melakukan hal yang sama, jawaban dari pertanyaan semula itu, dua saja, yaitu kebenaran dan keadilan. “Sebagai orang hukum, paling tidak, saya akrab dengan berbagai tema tentang kebenaran dan keadilan. Karena dalam hukum itulah yang sesungguhnya dibela, yaitu menegakkan kebenaran dan menegakkan keadilan. Dan saya kira itu juga tugas manusia seluruhnya. Saya melihat dan merasakan betul bahwa proses hukum yang menjerat HRS itu adalah proses hukum yang sangat dipaksakan. Mahasiswa hukum yang mengikuti persidangan HRS, maka hanya akan menggelengkan kepala, apalagi ahli hukum. Karena sangat tidak pantas,” sambungya. Dalam epilognya dosen filsafat Dr. Ahmad Sastra menyampaikan, membaca buku yang ditulis oleh Ady Amar berjudul Tuhan Tidak Diam, Episode Gapai Keadilan Habib Rizieg Shihab memberikan satu gambaran dan ibrah bahwa betapa perjuangan menegakkan kebenaran Islam itu tidak mudah. (Lia)
Komunitas Arek Lancor Deklarasikan La Nyalla sebagai Capres 2024
Pamekasan, FNN - Ratusan orang yang mengatas namakan diri Komunitas Arek Lancor mendeklarasikan dukungan pada Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti untuk maju sebagai Calon Presiden RI pada Pemilu 2024 di Pamekasan, Jawa Timur, Minggu.Kelompok orang yang terdiri dari kalangan buruh, petani, nelayan, kalangan milenial, dan ulama di Pamekasan ini menyatakan dukungan, karena La Nyalla dinilai sebagai figur yang tepat untuk melanjutkan kepemimpinan Jokowi.\"Selain karena La Nyalla berpengalaman dalam hal tata kelola pemerintahan, beliau juga merupakan sosok yang tegas,\" kata Koordinator Relawan Arek Lancor Hendra Irawan.Hal lain yang mendorong kalangan buruh, petani, nelayan dan ulama mendukung La Nyalla maju sebagai Capres 2024, karena ia dinilai memegang teguh ajaran Islam.Selain itu, La Nyalla juga merupakan sosok yang independen dan egaliter, dan hal itu bisa dilihat dari sikap La Nyalla yang kerap mengkritik kebijakan pemerintah yang tidak sejalan dengan aspirasi rakyat.\"Sebagai pimpinan lembaga tinggi negara yang membawa aspirasi daerah, dia sangat independen dalam bersikap, La Nyalla konsisten mengkritik kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat di daerah\" terangnya.Menurut Hendra, langkah masyarakat Pamekasan mendaulat La Nyalla sebagai \'The Next President RI 2024\' sudah tepat, pasalnya La Nyalla juga merupakan pemimpin yang berkarakter pemersatu. \"Untuk menjadikan Indonesia sebagai negara kuat, maka dibutuhkan pemimpin yang mampu menyatukan seluruh potensi anak bangsa, dan karakter pemersatu itu tercermin dalam diri La Nyalla,\" katanya.Di akhir kegiatan, ratusan warga Pamekasan yang hadir dalam acara itu menyatakan ikrar untuk bersama mendorong dan memenangkan LaNyalla sebagai Presiden RI 2024. Deklarasi dukungan oleh kelompok masyarakat sebagaimana di Pamekasan, Minggu itu merupakan yang ke-8 di Jawa Timur atau ke-18 di Indonesia. (Sof/ANTARA)
Maknai Kelahiran Nabi Muhammad SAW, Ketua DPD RI: Kemenangan Era Baru
Jakarta, FNN – Perayaan kelahiran Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal tahun 1444 Hijriyah, memiliki makna tersendiri bagi Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Senator asal Jawa Timur itu berharap hal ini tak hanya sekedar perayaan semata. Tetapi harus mampu menemukan makna di balik kisah peristiwa kelahiran Nabi Muhammad SAW. “Dalam beberapa kisah disampaikan kelahiran Nabi Muhammad SAW itu ditandai dengan hancurnya Pasukan Gajah yang datang menyerang Ka’bah. Ini memiliki makna yang mendalam, yakni kehancuran musuh-musuh Allah SWT dan datangnya era baru,\" kata LaNyalla, Sabtu (8/10/2022). Dikatakan LaNyalla, selain hancurnya pasukan gajah, peristiwa lainnya yang menandai kelahiran Nabi Muhammad SAW diantaranya adalah padamnya api yang disembah kaum Majusi serta datangnya cahaya. Berangkat dari hal tersebut, LaNyalla mengajak kepada seluruh umat Islam untuk memaknai peristiwa-peristiwa yang terjadi bersamaan dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW tersebut. “Mengenai tanda terbitnya cahaya, saya yakin bahwa setiap perjuangan akan ada hasil akhirnya. Cahaya menunjukkan sebuah kemenangan,\" ujarnya. Berangkat dari hal itu, LaNyalla menilai umat Islam harus menjadi pemenang dan memberikan energi positif terhadap lingkungan di mana tempat kita ini berada. “Islam harus menjadi Rahmatan Lil \'Alamain sebagaimana yang menjadi spirit agama Islam ini. Umat Islam juga harus terus menjadi pemenang, utamanya terhadap dirinya sendiri dalam melawan hawa nafsu yang merugikan diri sendiri dan sesama anak bangsa,\" ingat LaNyalla. LaNyalla juga meminta kepada seluruh umat Islam untuk turut mempedomani ahlak dan kebiasaan Nabi Muhammad SAW, baik dalam kehidupan sehari-hari, maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. \"Tentu pedoman itu dapat membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik, ke arah yang kita inginkan bersama-sama, yakni bagaimana rakyatnya hidup sejahtera berdampingan satu sama lain,\" harap LaNyalla. (mth/*)
Pembina Repro: Tekad Kawal Prabowo Subianto Sebagai Presiden
Jakarta, FNN – Perjuangan para relawan yang akan mengantarkan Prabowo Subianto menuju kursi Presiden diawali dengan peresmian Sekretariat Nasional Relawan Prabowo atau REPRO yang berlangsung di kantor Repro, Jakarta, Sabtu (8/10/2022). Pembina Repro Tommy Sanger mengatakan satu tekad untuk memenangkan Prabowo Subianto sebagai Presiden pada Pemilihan Presiden 2024. “Kita menerima siapa saja yang ingin bergabung, dengan bekal pengalaman waktu yang lalu, pengalaman beliau (Prabowo Subianto) dalam kontestasi Pilpres 2014 dan 2019. Itulah modal kita hari ini, mari bergandengan tangan semua saudara- saudara kita yang akan bergabung,” katanya. Hotmian Siregar mengatakan peresmian Sekretariat Nasional Relawan Prabowo tingkat nasional sebagai satu wadah untuk perjuangan bangsa. “Peresmian ini sebagai awal perjuangan bersama untuk melahirkan pemimpin yang benar, pro terhadap rakyat, mau mengabdikan hidupnya untuk bangsa dan negara. Prabowo Subianto, negarawan sejati, seorang rival politik yang mau menjadi pembantu Presiden, hanya untuk satu kata \'pengabdian\' kepada negara dan bangsa hingga akhir hayat,\" katanya. Ia mengatakan dalam setiap pidatonya, Prabowo Subianto mengemukakan dengan tegas dan lantang. :Itulah pemimpin yang tidak munafik, pemimpin yang memiliki prinsip. Yang diinginkan sebagai landasan bagi peradaban bangsa,” lanjutnya. Ia juga mengatakan masih banyak kesedihan dan tangisan Ibu Pertiwi. “Masih ada duka yang disembunyikan, jeritan rakyat yang tidak tersampaikan. Makanya kita mengajak semua untuk bangkit dan berjuang karena segala sesuatu pasti ada campur tangan Tuhan. Semoga kita diberi jalan yang terbaik dalam perjuangan ini,” harapnya. Sekretaris Jenderal Repro Abdul Rakhman menjelaskan bahwa relawan sudah ada dari Papua sampai Aceh dalam 27 provinsi. “Desember 2022 ini akan kami adakan konsolidasi nasional gerakan Prabowo yang akan dihadiri seluruh relawan dari provinsi dan kabupaten dan seluruh jaringan yang akan kami bangun seluruh Indonesia. Untuk menutup seluruh kecurangan-kecurangan, sehingga relawan kali ini untuk menyempurnakan ‘kemenangan’ Prabowo Subianto. Prabowo tak pernah kalah,” tegasnya. Ia menegaskan Repro siap mengawal Prabowo Subianto. “Tahun 2024 kami siap mengawal pelantikan Prabowo Subianto menjadi Presiden RI yang ke- 8,” tegasnya. Repro terbuka untuk siapa saja, untuk semua elemen masyarakat. Dalam konferensi pers tersebut, Lendry SH mengatakan tujuan peresmian Sekretariat ini adalah sebagai titik awal pergerakan ini. Repro sudah memiliki DPW (Dewan Perwakilan Wilayah) pada 27 provinsi, DPC, ranting hingga tingkat RT/RW. “Itu yang sedang kami galakkan sehingga para relawan yang mau bergabung, silakan. Inilah titik nol pergerakan kami,” ujarnya. (mth/*)
Mewaspadai Skenario Jahat Penundaan Pemilu
Jika penundaan Pemilu dipaksakan, bisa ditebak akar rumput akan bergejolak. Pada titik inilah peran 272 Pj kepala daerah cukup signifikan. Sembari menenangkan gejolak di wilayah masing-masing, para penjabat itu dapat saja mendukung penundaan Pemilu atas nama rakyat daerah yang dipimpinnya. Oleh: Tamsil Linrung, Wakil Ketua MPR Terpilih/Anggota DPD RI MENJELANG Pemilu 2024, akan ada 272 Penjabat (Pj) kepala daerah yang menggantikan kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada 2022 dan 2023. Situasi ini dapat menjadi amunisi dahsyat mendorong agenda busuk penundaan Pemilu. Jumlah 272 jelas signifikan. Angka ini adalah separuh dari total kepala daerah seluruh tanah air. Indonesia memiliki 416 kabupaten, 98 kota dan 34 provinsi. Totalnya, 548 pemerintah daerah. Tak seperti kepala daerah yang dihasilkan melalui pemungutan suara pemilu, penjabat bupati dan wali kota diajukan oleh gubernur dan dipilih oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Sedangkat pejabat gubernur diajukan oleh Mendagri dan kemudian ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo. Penunjukan itu rentan dieksploitasi untuk kepentingan politik pada Pemilu (Pemilihan Umum). Indikasi Pemilu akan berlangsung tidak jujur dan tidak adil bukan isu baru. Isu ini telah diteriakkan beberapa pihak, seperti Mantan Presiden Indonesia Soesilo Bambang Yudhoyono. SBY menduga Pilpres 2024 akan direkayasa hanya diikuti oleh dua pasang calon presiden dari kalangan “mereka”. Namun, mereka kecele. Partai Nasdem mendadak mendeklarasikan Anies Baswedan. Saya menduga, deklarasi lebih awal ini ada kaitannya dengan isu kriminalisasi Anies Baswedan sebagaimana laporan utama Koran Tempo, 1 Oktober 2022. Meski perolehan suara Nasdem masih jauh dari ambang batas (Presidential Threshold) 20 % pencalonan presiden, namun deklarasi dilakukan agaknya dengan keyakinan penuh, PKS dan Demokrat bakal menyusul. Deklarasi Anies telah memecah kebuntuan dan apatisme berpolitik rakyat. Deklarasi itu sekaligus merontokkan skenario jahat mendesain Pemilihan Presiden (Pilpres) hanya dua kandidat. Ada kegelisahan besar. Ada ketakutan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017 silam terulang di Pilpres 2024. Ambisi Menunda Pemilu Kini, tersisa dua kemungkinan skenario busuk lainnya. Yaitu: Pertama, tetap memaksakan kasus Formula E yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjerat Anies. Kemungkinan ini telah saya urai dalam tulisan yang lain (Baca: Anis Dijegal, Rakyat Berontak). Kedua, memaksakan penundaan Pemilu. Gagasan untuk membatalkan atau menunda Pemilu seperti bara dalam sekam. Begitu angin bertiup, ada energi, bara ini akan berubah menjadi angin yang bisa meluluhlantakkan bangunan demokrasi kita. Potensi energi ini salah satunya ada pada 272 penjabat (Pj) kepala daerah. Dengan menguasai mereka ini berarti menguasai separuh wilayah Indonesia secara politik. Tidak heran, saat memilih salah satu dari tiga nama calon Pj Gubernur DKI Jakarta yang diusulkan DPRD Provinsi Jakarta, Presiden Joko Widodo menunjuk Heru Budi Hartono, yang juga Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres). Sebagai Kasetpres, Heru adalah orang dekat jokowi. Dengan situasi kebatinan seperti itu, pj kepala daerah sulit bertindak netral terkait Pemilu 2024. Alih-alih menjaga independensi, sang penjabat sementara malah bisa berperan aktif mengegolkan misi penundaan Pemilu. Agenda penundaan Pemilu tersebut punya banyak varian. Tempo hari, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengklaim 110 juta big data menginginkan Pemilu ditunda. Dalam kesempatan lainnya, tiga ketua umum (Ketum) partai menggelontorkan ide Pemilu ditunda. Dan, konon, mereka mendengar kemauan itu dari kalangan pengusaha dan petani. Opini yang ingin dibangun itu adalah penundaan Pemilu lahir dari keinginan masyarakat. Namun, hal ini tidak mudah karena yang dirasakan masyarakat berbeda dengan yang diopinikan para pejabat itu. Rakyat menolak. Penolakan tersebut tercermin dari hasil penelitian beberapa lembaga survei, selain terjadi gelombang kritik di media sosial. Artinya, bahwa penundaan Pemilu mustahil dilakukan atas nama kehendak masyarakat. Maka, harus ada cara lain menuju perpanjangan masa jabatan. Salah satu yang dicurigai adalah menunda Pemilu dengan alasan keterbatasan anggaran. Ketimbang variabel sebelumnya, variabel ini lebih memungkinkan sehingga harus diwaspadai dengan saksama. Pasalnya, penundaan Pemilu dimungkinkan oleh UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Disebutkan, penundaan pemilu dapat dilakukan atas empat variabel, yaitu bencana alam, gangguan keamanan nasional, kondisi ketertiban sosial, dan hal lain yang mengganggu tahapan Pemilu. Variabel terakhir terasa begitu longgar, sehingga bisa menjadi pintu masuk kesulitan anggaran. Anggaran Pemilu sebesar Rp 76,6 triliun bukan duit sedikit bagi negeri yang sedang paceklik ini. Terlebih, untuk pencairan kebutuhan tahapan Komisi Pemilihan Umum tahun 2022 saja, Pemerintah sudah ngos-ngosan. Atau, jangan-jangan kesan ngos-ngosan sengaja dicitrakan. Soalnya, krisis keuangan itu tidak terlihat saat pemerintah begitu bersemangat membangun Ibu Kota Baru berbiaya super jumbo, Rp 466 triliun. Jika penundaan Pemilu dipaksakan, bisa ditebak apa yang bakal terjadi di akar rumput: bergejolak. Pada titik inilah peran 272 Pj kepala daerah cukup signifikan. Sembari menenangkan gejolak di wilayah masing-masing, para penjabat itu dapat saja mendukung penundaan Pemilu atas nama rakyat daerah yang dipimpinnya. Pemerintah bisa merayu Anggota Dewan Perwakilan Rayat (DPR), Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan anggota lembaga negara lainnya untuk juga menikmati kue perpanjangan masa jabatan. Saya meyakini, mayoritas teman-teman di DPD akan menolak. Entah dengan DPR dan lembaga lain. Lalu, rakyat dapat apa? Bisik-bisik di kalangan teman-teman oposisi yang mengatakan, anggaran Pemilu 2024 boleh jadi dialokasikan ke masyarakat dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT). Alasannya apa, dasarnya hukumnya apa, itu soal yang mudah saja dirumuskan. BLT terbukti mampu meredakan gejolak. Ini adalah cara lain “menyogok” rakyat. (*)
Tiga Perguruan Tinggi Indonesia-Ethiopia Sepakati Kerja Sama Global
Jakarta, FNN - Tiga perguruan tinggi Indonesia dan Ethiopia sepakat untuk meningkatkan peran mereka di kancah global mengingat posisi penting mereka dalam pembangunan internasional.Menurut keterangan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Addis Ababa yang diterima di Jakarta, Minggu, kesepakatan itu dicapai dalam Forum Pendidikan Tinggi Indonesia-Ethiopia bertajuk Higher Education for the International Development, yang diselenggarakan secara hibrida oleh KBRI di Addis Ababa, Jumat.Tiga perguruan tinggi yang terlibat dalam kesepakatan tersebut adalah Universitas Harambe, Universitas Budi Luhur dan Universitas Merdeka Malang.Forum Pendidikan Tinggi Indonesia-Ethiopia tersebut disebutkan digelar dengan tujuan untuk meningkatkan hubungan dan kerja sama perguruan tinggi Indonesia dan Ethiopia dan peran global mereka.Selain itu, ketiga perguruan tinggi kedua negara juga akan meningkatkan hubungan dan kerja sama untuk kepentingan bilateral Indonesia dan Ethiopia serta pembangunan global. Duta Besar Al Busyra Basnur mengatakan bahwa forum pendidikan tinggi Indonesia-Ethiopia itu merupakan kedua kalinya diselenggarakan KBRI Addis Ababa.Sebelumnya, pada 10 Mei 2022 sebanyak 18 perguruan tinggi Indonesia dan Ethiopia ikut serta dalam forum serupa.Saat ini terdapat 23 Memorandum of Understanding (MoU) antara perguruan tinggi Indonesia dengan Ethiopia. Pada 2021 sendiri, terdapat 17 MoU yang ditandatangani antara perguruan tinggi kedua negara.Sementara itu, Founder dan CEO Universitas Harambee Feyissa Ararssa dijadwalkan akan ke Indonesia pada akhir pekan ini untuk bertemu langsung dengan mitra kerja di Indonesia sekaligus menghadiri Trade Expo Indonesia (TEI) 2022.Forum Pendidikan Tinggi Indonesia-Ethiopia menghadirkan sejumlah pembicara, antara lain Duta Besar RI untuk Ethiopia, Djibouti dan Uni Afrika Al Busyra Basnur, Duta Besar non-residen Ethiopia untuk Indonesia Prof. Dr. Fekadu Beyene, Rektor Universitas Budi Luhur Dr. Wendi Usino, Presiden Universitas Harambee Dr. Habtamu Teka, Kepala Biro Kerja Sama dan Inovasi Universitas Merdeka Malang Andini Risfandini dan Founder sekaligus CEO Universitas Harambe Feyissa Ararssa. (Ida/ANTARA)
Di Istana Batu Tulis Megawati -Jokowi Mungkin Membahas Ganjar Pranowo
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo mengadakan pertemuan dengan Ketua Umum PDIP di Istana Batutulis, Bogor pada Sabtu (8/10/2022). Pertemuan itu menurut Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto berlangsung selama dua jam. Keduanya membahas mengenai krisis pangan dan ekonomi yang dihadapi Indonesia. Krisis itu disebabkan oleh dua faktor, yaitu pandemi covid-19 dan perang Rusia - Ukraina. Pengamat politik Rocky Gerung mengoomentari pertemuan Presiden Jokowi dan Megawati melalui tayangan Youtubenya, Rocky Gerung Official yang dipandu wartawan senior FNN Hersubeno Arief, Minggu (09/10/22). Rocky menyebut mereka melakukan pembahasan terhadap kesinambungan kepemimpinan nasional. Sedangkan Hersubeno Arief lawan diskusi Rocky Gerung menegaskan bahwasanya pertemuan itu merupakan pertemuan yang bersifat kontemplatif. Menanggapi hal tersebut, Rocky Gerung menyampaikan bahwa semua hal yang diperjanjikan di Batu Tulis tidak ada hasilnya. Menurutnya perjanjian di Batu Tulis itu selalu tinggal menyisakan batunya saja. Tulisannya hilang. \"Apakah Bu Megawati berinisiatif untuk memberitahu Pak Jokowi bahwa era Jokowi sudah selesai, baik apa yang sudah diperbuat, dan apa yang masih bisa dititipkan pada bangsa ini,\" tanya Rocky. Tak hanya itu, Rocky Gerung mengatakan bahwa hal ini terdapat dua imajinasi dari dua orang yang saling mengirim sinyal. \"Bu Mega pasti ingin memastikan bahwa Pak Jokowi harus kembali jadi petugas partai,\" ujar Rocky Gerung. Namun tak dipungkiri, adanya pertemuan Presiden Jokowi dan Megawati dapat diduga oleh masyarakat apakah ada transaksi baru dalam pertemuaan tersebut. Dengan itu, Rocky Gerung mempertegas bahwa tidak ada transaksi di dalam pertemuan itu. Sebab, menurut Rocky Gerung, Ibu Megawati merasa politik dari Presiden Jokowi bertentangan dengan keputusan partai, tetapi menurutnya ada suatu hal yang masih terselubung yaitu soal Ganjar Pranowo. \"Ganjar mungkin bisa dipanggil ulang oleh Bu Megawati, kalau dia berupaya untuk kembali ke pangkuan keluarga Soekarno,\" papar Rocky. Mantan dosen filsafat dari UI itu juga menambahkan bahwa antara Megawati dan Jokowi kemungkinan saling konfirmasi atau saling klarifikasi tentang apa benar Pak Jokowi menghendaki dua calon. Rocky Gerung juga menyinggung tentang Prabowo Subianto yang sempat bertemu Megawati di Istana Batu Tulis Hing Puri Bima Cakti pada 2009 silam membuat perjanjian. \"Sebetulnya semua hal yang Batu Tulis sekarang pak Jokowi dan ibu Mega melakukan perjanjian di Batu Tulis untuk memikirkan bangsa,\" katanya. \"Dulu ibu Mega dan Pak Prabowo melakukan pertemuan di Batu Tulis dengan janji untuk saling mengikat siapa yang duluan jadi presiden,\" kata Rocky Gerung. Dalam kesempatan itu Rocky Gerung menyindir Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri yang sempat membuat perjanjian tentang Pemilu 2009. \"Menurut saya perjanjian di Batu Tulis itu selalu menyisakan batunya, tulisannya sudah ke hapus,\" kelakar Rocky Gerung.. (Ida/sof)
Terkait Peristiwa Kanjuruhan, TGIPF Temui Berbagai Pihak
Jakarta, FNN - Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Peristiwa Stadion Kanjuruhan Malang menemui berbagai pihak terkait dan meninjau langsung Stadion Kanjuruhan, Jawa Timur, untuk mengusut tragedi yang menewaskan 131 orang.Anggota TGIPF Peristiwa Stadion Kanjuruhan Malang Mayjen TNI (Purn) Suwarno mengatakan tim bertemu dengan semua unsur pengamanan terkait, baik dari kepolisian, Brimob, pengendali lapangan, serta TNI.\"Kami sudah mendapatkan informasi dari unsur panitia pelaksana di lapangan, unsur dari steward, dari security officer; dan hari ini, tim sempat melihat ke Stadion Kanjuruhan. Semua informasi ini akan kami jadikan sebagai masukan dan nanti kami akan olah di Jakarta,\" kata Suwarno dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.Menurut dia, tim TGIPF juga menemui beberapa perwakilan Aremania, yang merasakan langsung saat kejadian di Kanjuruhan pada Sabtu (1/10). Tim berharap mendapatkan beberapa masukan komprehensif dari semua unsur.Sementara itu, anggota TGIPF Nugroho Setiawan, yang juga merupakan AFC Safety Security Officer, menyampaikan bahwa kesimpulan sementara adalah Stadion Kanjuruhan tidak layak untuk digelar pertandingan berisiko tinggi atau high risk match.\"Mungkin kalau medium atau low risk masih bisa. Jadi, artinya untuk high risk match kami harus membuat kalkulasi yang sangat konkret, misalnya adalah bagaimana mengeluarkan penonton dalam keadaan darurat; sementara yang saya lihat adalah pintu masuk berfungsi sebagai pintu keluar, itu tidak memadai, kemudian tidak ada pintu darurat,\" jelasnya.Oleh karena itu, lanjut Nugroho, upaya yang harus dilakukan berikutnya ialah memperbaiki dan mengubah struktur pintu di Stadion Kanjuruhan.\"Kami juga mempertimbangkan mengenai aspek akses, seperti anak tangga sebagaimana safety description,\" kata PFA Safeguardian Committee Chairman tersebut.TGIPF telah menemui sebagian besar pihak yang terlibat dalam pertandingan antara Arema FC dan Persebaya Surabya di Stadion Kanjuruhan, Malang, Sabtu, yang berujung pada kerusuhan hingga menewaskan ratusan suporter.Tim yang diketuai langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD itu terus bekerja untuk memenuhi ekspektasi publik hingga menghasilkan pencarian fakta secara menyeluruh atas tragedi Kanjuruhan. (Ida/ANTARA)
Program Mobil Dinas Listrik Bisa Memperburuk Perubahan Iklim, Patut Ditunda
Dengan komposisi bauran pembangkit listrik di Indonesia seperti ini, maka mobil BBM sepertinya jauh lebih bersih dari mobil listrik. Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) PEMERINTAH akan mengganti mobil dinas pemerintah menjadi mobil listrik. Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Namun, alasan atau tujuan mengganti kendaraan dinas menjadi mobil listrik tersebut tidak dijelaskan. Apakah karena total biaya operasional selama kepemilikan, atau yang dikenal dengan total cost of ownership, untuk mobil listrik lebih murah dibandingkan dengan mobil BBM (berbahan bakar minyak)? Atau apakah mobil listrik lebih bersih dari mobil BBM, artinya emisi karbon mobil listrik lebih rendah dibandingkan mobil BBM? Alasan yang mana, yang menjadi dasar keputusan pemerintah mengganti mobil dinas menjadi mobil listrik tersebut? Atau keduanya? Menurut beberapa kajian di Amerika Serikat bahwa biaya operasional dan kepemilikan mobil listrik tidak selalu lebih murah dari mobil BBM. Bahkan menurut caranddriver.com, https://www.caranddriver.com/shopping-advice/a32494027/ev-vs-gas-cheaper-to-own/, yang membandingkan mobil listrik dengan mobil BBM, untuk merek dan jenis mobil yang sama, total cost of ownership (TOC) mobil BBM ternyata lebih irit dari mobil listrik. Caranddriver.com membandingkan total biaya kepemilikan Mini Cooper Hardtop BBM dengan Mini (Cooper) Electric. Hasilnya, Mini Cooper BBM lebih irit $7.858 untuk total biaya kepemilikan selama 3 tahun. Belum termasuk insentif tax credit untuk mobil listrik, apabila ada. Total biaya kepemilikan tiga tahun Mini Cooper Hardtop BBM sebesar $41.454 versus Mini Cooper Electric sebesar $49.312. Sedangkan selisih biaya kepemilikan selama tiga tahun untuk Hyundai Kona BBM (sebesar $39.817) versus Hyundai Kona Electric (sebesar $55.311) lebih besar lagi. Hyundai Kona BBM lebih irit $15.494. Bagaimana di Indonesia? Apakah mobil listrik lebih irit? Jangan sampai keputusan mengganti mobil dinas dengan mobil listrik malah akan membebani APBN. Belum lagi memperhitungkan devisa yang terkuras, karena mobil listrik harus diimpor dari luar negeri. Sedangkan mobil BBM diproduksi di dalam negeri. Bukankah Presiden Jokowi sering mengatakan, betapa bodohnya kita harus impor terus, padahal ada produksi dalam negeri? Atau, apakah mungkin keputusan mengganti mobil dinas pemerintah dengan mobil listrik karena emisi karbon mobil listrik lebih rendah, alias lebih baik, dari mobil BBM? Pendapat ini juga tidak sepenuhnya benar, tergantung bagaimana listrik tersebut diproduksi, apakah menggunakan energi baru dan terbarukan (EBT) atau energi fosil seperti batubara, gas, solar? Kalau porsi EBT dalam pembangkit listrik sangat besar, seperti di Selandia Baru yang mencapai 80 persen, maka emisi karbon mobil listrik pasti jauh lebih baik, atau lebih rendah. Tetapi di Indonesia sangat beda. Indonesia bukan Selandia Baru. Bauran pembangkit listrik di Indonesia masih dikuasai energi fosil, khususnya batubara yang merupakan energi yang sangat kotor. Pada tahun 2020, porsi EBT hanya 6,13 persen, dan tenaga air 8,04 persen. Sedangkan energi fosil batubara mencapai 64,27 persen, gas mencapai 17,81 persen dan BBM (solar) mencapai 3,01 persen. Dengan komposisi bauran pembangkit listrik di Indonesia seperti ini, maka mobil BBM sepertinya jauh lebih bersih dari mobil listrik. Maka itu, pemerintah seharusnya berupaya memperbesar porsi EBT di dalam bauran pembangkit listrik terlebih dahulu, sebelum memutuskan mengganti mobil dinas dengan mobil listrik, agar emisi karbon pembangkit listrik menjadi lebih rendah, dan emisi karbon mobil listrik lebih bersih dari mobil BBM. Jangan sampai keputusan mengganti mobil dinas dengan mobil listrik seperti yang terjadi pada wacana konversi kompor gas ke kompor listrik, yaitu untuk menyerap surplus listrik PLN, dan sekaligus menciptakan proyek APBN? (*)
Bermutu atau Tidaknya Produk Pemilu 2024 Bergantung pada Kita
Semarang, FNN - Kita (rakyat Indonesia) yang bakal menentukan apakah produk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 bermutu atau malah sebaliknya.Di sinilah perlu kesadaran pemilu, kesadaran akan pengetahuan bahwa pemilihan umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota legislatif serta Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Batasan pemilu ini selengkapnya termaktub dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 1.Setidaknya kita tahu bahwa pada tanggal 14 Februari 2024 ada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres), serta pemilu anggota DPRD tingkat provinsi dan kabupaten/kota.Namun, sebelum sampai hari-H Pemilu 2024, saat ini kita sedang mengikuti tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum. Penahapan ini sudah diatur di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022. Mulai 14 Oktober 2022 hingga 21 Juni 2023, penyelenggara pemilu melakukan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Sudahkah kita masuk daftar pemilih?Untuk mengetahuinya, tinggal klik https://lindungihakmu.kpu.go.id/, kemudian tampil \"Pencarian Data Pemilih: Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2022\". Kita isi kolom nama kabupaten/kota, nomor induk kependudukan (NIK), nama lengkap (sesuai dengan nama kita di KTP), dan tanggal lahir.Setelah klik \"Pencarian\", NIK dan nomor kartu keluarga (NKK) langsung muncul beserta info tempat pemungutan suara (TPS). Ini menandakan kita sudah masuk dalam daftar pemilih.Begitu pula terkait dengan penahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu sejak 29 Juli 2022 sampai dengan 13 Desember 2022. Perlu mengecek pada tautan https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik.Muncul frasa \"Cek Anggota Partai Politik Calon Peserta Pemilu\" dan \"APAKAH ANDA TERDAFTAR SEBAGAI ANGGOTA PARTAI POLITIK? SILAHKAN [silakan] MASUKKAN NIK YANG DI CARI [dicari]\".Kolom nomor NIK diisi, lalu klik \"CARI\" muncul NIK: 3374100********* tidak terdaftar dalam Sipol (Sistem Informasi Partai Politik).Sipol merupakan sistem dan teknologi informasi yang memfasilitasi pengelolaan administrasi pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu anggota legislatif serta pemutakhiran data parpol peserta pemilu secara berkelanjutan di tingkat KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, dan peserta pemilu.Namun, ada pula di antara kita yang tidak menjadi anggota parpol mana pun terdaftar. Ambil contoh pemberitaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung menerima 67 aduan pencatutan NIK oleh partai politik pada tahapan verifikasi administrasi calon peserta Pemilu 2024.Berdasarkan info dari anggota KPU Kabupaten Bangka Barat Harpandi di Mentok, Senin (3-10-2022), di antara 67 orang itu ada yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil (PNS), pegawai honorer di lingkungan pemerintah daerah, dan seorang anggota Polri.Dijelaskan pula bahwa temuan dan aduan itu diterima saat KPU adakan tahapan verifikasi administrasi terhadap 22 partai politik calon peserta pemilu yang dinyatakan lolos tahap pendaftaran oleh KPU RI.Di lain pihak, KPU tidak memiliki kewenangan maupun akses untuk menghapus keanggotaan parpol karena hanya pengurus parpol yang memiliki kunci untuk masuk dalam aplikasi Sipol (sipol.kpu.go.id).Terus apa yang harus kita lakukan? Klik saja tautan helpdesk.kpu.go.id/tanggapan muncul \"FORM TANGGAPAN MASYARAKAT\", lalu pilih tahapan pemilu, pilih tingkat satuan kerja, isi nama dan nomor identitas, pilih jenis identitas (KTP, paspor, atau SIM) beserta salinan format jpg/jpeg ukuran maksimal 1 megabita.Berikutnya, isi tempat tanggal/lahir, pilih jenis kelamin, pekerjaan, kewarganegaraan, alamat (sesuai dengan KTP), nomor telepon/HP, email, dan isi tanggapan/masukan serta bukti-bukti dengan format pdf/zip ukuran maksimal 5 megabita. Selanjutnya, unggah Form Tanggapan Masyarakat dengan format pdf/jpg/jpeg ukuran maksimal 1 megabita.Jika pencatutan ini ada unsur kesengajaan agar lolos menjadi peserta Pemilu 2024, patut dipertanyakan integritas parpol yang bersangkutan. Boro-boro memperjuangkan kesejahteraan rakyat, baru tahapan ini saja merugikan sejumlah orang.Pencatutan nama dan NIK tersebut jelas merugikan mereka yang kini sebagai ASN, TNI/Polri, kepala desa, perangkat desa, dan profesi lainnya yang dilarang menjadi anggota parpol.Tidak saja mereka, tetapi mereka yang berminat menjadi anggota penyelenggara pemilu pun terancam diskualifikasi. Misalnya, persyaratan untuk menjadi anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS), panitia pemilihan luar negeri (PPLN), kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), dan kelompok penyelenggara pemungutan suara luar negeri (KPPSLN), sebagaimana ketentuan dalam Pasal 72 huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, mereka tidak boleh menjadi anggota parpol.Dalam Pasal 72 huruf e menyebutkan syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan.Begitu pula bagi yang ingin menjadi menjadi calon anggota bawaslu, bawaslu provinsi, bawaslu kabupaten/kota, panwaslu kecamatan, panwaslu kelurahan/desa, dan pengawas TPS, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 117 ayat (1) huruf I. Mereka mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 tahun pada saat mendaftar sebagai calon.Oleh karena itu, siapa saja yang merasa bukan anggota/pengurus partai politik agar proaktif melakukan pemeriksaan NIK masing-masing melalui laman infopemilu.kpu.go.id. Kalau perlu melakukan pengecekan secara kontinu sesuai dengan jadwal tahapan verifikasi administrasi guna memastikan nama kita yang bukan anggota/pengurus parpol benar-benar tidak tercantum dalam Sipol. (Ida/ANTARA)
POPULER
