ALL CATEGORY
Rocky Gerung: Kasus Sambo Mengungkap Kerapuhan Institusi
Jakarta, FNN – Pengamat politik Rocky Gerung menyatakan kasus Sambo mengubah cara berpikir bangsa dan sebagai kunci dalam mengungkap kerapuhan institusi yang terjadi di Indonesia. Rocky bersama wartawan senior FNN Hersubeno Arief memulai pembahasan mereka mengenai perkembangan intelektual bangsa melalui video yang berjudul \"Mabes Judi Online Hanya 200 M dari Mabes Polri. Sambo Bisa Bebas!\" dipublikasikan melalui kanal Youtube Rocky Gerung Official, Selasa (20/09/22). Wafatnya Azyumardi Azra turut meninggalkan duka mendalam kepada jajaran pers serta seluruh masyarakat Indonesia. Sebagai seorang intelektual, kita tidak hanya kehilangan sosok tokoh Ketua Dewan Pers tersebut, melainkan juga dengan isi pikirannya, kata Rocky. Membahas soal intelektual, Rocky mengatakan bahwa intelektual bangsa ditentukan oleh tutur independen dalam berpikir. Menurutnya, banyak pikiran masyarakat yang tidak independen, sehingga disewa oleh negara serta aparat. \"Kapasitas intelektual bangsa ini ditentukan oleh mereka yang bertutur independen dalam berpikir. Banyak orang yang punya pikiran tapi tidak independen. Pikiran yang disewa oleh negara, pikiran yang disewa oleh aparat,\" ucap Rocky melalui kanal Youtube Rocky Gerung Official dengan video yang dirilis pada Selasa, 20 September 2022. Berbagai kasus mulai dari perekonomian yang sedang memburuk hingga isu politik di antara institusi negara tengah menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Indonesia membutuhkan kekuatan pikiran sehingga kritis dalam menghadapi permasalahan yang sedang terjadi. Rocky mengaitkannya dengan kasus Sambo. Pengamat politik tersebut berpendapat bahwa peristiwa Sambo mengubah cara berpikir tentang bangsa. Pikiran rakyat tidak lagi dibatasi oleh kelompok maupun keyakinan tertentu. \"Peristiwa Pak Sambo ini betul-betul mengubah cara kita berpikir tentang bangsa. Kesepakatan untuk menghasilkan keadilan tidak lagi dibatasi oleh Kadrun atau Cebong, tidak lagi dibatasi oleh agama. Jadi, simbol-simbol keadilan akhirnya muncul lagi,\" ujar Rocky. Dengan pemikiran kritis masyarakat yang independen, kasus Sambo dapat terkuak dan mengungkap adanya kerapuhan institusi negara. “Kasus Sambo justru membuat kita bening untuk melihat keadaan bahwa kerapuhan institusi itu ada pada tingkat yang paling tinggi pada akhirnya,” kata Rocky. (Ida, oct)
Kolektor Berburu Koin dan Uang Kertas Langka Bergambar Ratu Elizabeth
Ottawa, FNN - Kematian Ratu Inggris Elizabeth telah mendorong para kolektor untuk bersaing mendapatkan koin dan uang kertas langka bergambar dirinya. Para pedagang koin mengatakan permintaan uang kertas dan koin langka telah meningkat drastis sejak sang ratu wafat di Skotlandia pada 8 September.Salah satu yang diburu kolektor adalah uang kertas Kanada pecahan 20 dolar sebelum Perang Dunia Kedua yang menampilkan gambar Elizabeth ketika masih anak-anak. Selain itu, ada koin 50 sen Australia yang diterbitkan khusus untuk merayakan 70 tahun kekuasaannya (Platinum Jubilee).Permintaan berdatangan, baik dari kolektor musiman maupun pemula yang ingin mengenang kematian penguasa Inggris yang memerintah paling lama itu. Wajah Elizabeth tergambar pada 33 mata uang, paling banyak sedunia, menurut Buku Rekor Dunia Guinness. \"Ada lonjakan yang luar biasa pada permintaan,\" kata Peter Hutchison, spesialis koin bersejarah di Hattons of London, yang mengaku sedang membalas permintaan dari tempat-tempat yang jauh seperti Australia.Yang paling banyak dicari adalah koin seri terbatas yang dijual kepada kolektor tangan pertama. Harganya terus meningkat ketika kolektor koin musiman berusaha melengkapi koleksinya dan bersaing dengan pemula untuk mendapatkannya, kata Hutchinson.\"Saya kira ada peningkatan lebih besar sekarang ketika lebih banyak orang masuk ke pasar dan berusaha mendapatkannya,\" katanya, seraya menunjuk pada uang kertas Kanada keluaran 1954 yang dijuluki \"Devil\'s Head\".Uang kertas itu bergambar Ratu Elizabeth yang sebagian rambutnya seakan menampilkan wajah iblis yang sedang menyeringai. \"Hanya perlu menarik cukup banyak orang di eBay untuk menaikkan harganya,\" kata dia.Di Australia, pakar koin Joel Kandiah mengunggah video di TikTok pekan ini yang mengatakan bahwa nilai koin Purple Coronation (Penobatan Ungu) telah meroket dari 2 dolar menjadi 180 dolar Australia (Rp1,8 juta).Sean Isaacs, pemilik Alliance Coin & Banknote di Almonte, Ontario, sedang mempersiapkan lelang bulan ini untuk penjualan sejumlah barang langka bertema kerajaan, termasuk uang kertas Kanada nominal 20 dolar keluaran 1935 yang menampilkan Putri Elizabeth saat berusia 8 tahun. \"Ini salah satu dari 10 uang kertas abad ke-20 yang paling banyak diburu, jadi saya tertarik untuk melihat kegairahan terhadap uang-uang itu,\" kata dia.Uang-uang kertas yang akan dilelang oleh Isaacs nilainya mulai dari 300 dolar hingga \"sekian ribu\" dolar Kanada per lembar, tergantung kondisinya. Selembar uang kertas Prancis yang langka dan tanpa cacat bisa terjual 18.000 dolar sampai 22.000 dolar Kanada (sekitar Rp247 juta), kata dia.Minat terhadap malam lelang itu tinggi, kata Isaacs. Dalam sebuah lelang daring, uang kertas 20 dolar bergambar Elizabeth terbitan 1935 sedang dilelang pada harga 2.100 dolar Kanada dan akan ditutup 10 hari lagi.Isaacs memperkirakan adanya minat yang sangat besar terhadap koin apa pun terkait sang ratu. Dia juga mengaku bersemangat untuk melihat koin pertama bergambar Raja Charles. \"Akan ada momen penting lain untuk mengoleksi,\" katanya.Namun, masih perlu waktu cukup lama sebelum koin dan uang kertas bergambar Raja Charles sampai ke tangan masyarakat, khususnya di luar Inggris. Semua bank sentral di Kanada, Australia dan Selandia Baru mengatakan uang kertas bergambar Ratu Elizabeth masih akan berlaku bertahun-tahun ke depan.Percetakan uang Kanada mengatakan pihaknya akan terus membuat koin bertahun 2022 untuk memenuhi kebutuhan publik. Koin baru di Australia pada saatnya akan menampilkan Raja Charles, meskipun tidak dalam waktu dekat, menurut Royal Australian Mint. \"Menurut sejarah, koin-koin bergambar penguasa baru kerajaan dirilis kira-kira 12 bulan setelah penobatan,\" kata percetakan uang Australia itu.Hingga kini, belum ada tanggal yang ditetapkan untuk penobatan Raja Charles. (Ida/ANTARA/Reuters)
Kenaikan BBM Memicu Inflasi RI 2022 Akan Mencapai 4,6 Persen
Jakarta, FNN - Asian Development Bank (ADB) atau Bank Pembangunan Asia memproyeksikan inflasi Indonesia tahun ini akan berada di level 4,6 persen atau naik dari perkiraan sebelumnya sebesar 3,6 persen akibat adanya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).“Terjadi kenaikan harga BBM pada September. Hal ini akan menyebabkan lonjakan tingkat harga pada September, Oktober dan November sehingga inflasi setahun penuh akan menjadi sekitar 4,6 persen,” kata Ekonom Senior ADB Henry Ma dalam acara Asian Development Outlook 2022 Update on Indonesia di Jakarta, Rabu.Henry mengingatkan inflasi masih akan tinggi sampai semester I-2023 yang diperkirakan mencapai 5,5 persen sampai 6 persen akibat kenaikan harga komoditas dan BBM ini.Tak hanya karena kenaikan harga BBM dan komoditas, inflasi tinggi sepanjang semester I tahun depan juga diakibatkan oleh basis inflasi yang rendah pada periode sama tahun sebelumnya.Menurutnya, perkembangan inflasi Indonesia sepanjang semester I-2022 masih cukup moderat dan rendah sehingga ini menjadi base year effect terhadap inflasi pada semester I tahun berikutnya.Meski demikian, Henry mengatakan inflasi akan kembali melandai pada semester II-2023 di kisaran 3,8 persen sehingga sepanjang tahun depan inflasi diperkirakan sebesar 5,1 persen.“Inflasi diperkirakan rata-rata 5,1 persen pada 2023 yang naik dari proyeksi sebelumnya 3 persen,” tegas Henry. (Ida/ANTARA)
Listrik 450 VA Subsidi Dipastikan Tidak Dihapus
Jakarta, FNN - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menepis isu kenaikan tarif listrik bersubsidi dan penghapusan golongan 450 Volt Ampere (VA) ke 900 VA.\"BUMN tidak pernah punya rencana untuk menaikkan tarif listrik dengan menghilangkan pelanggan 450 VA dan mengubahnya menjadi 900 VA,\" kata Erick yang dikutip dari akun Instagram @erickthohir di Jakarta, Rabu.Hal itu disampaikan Erick sebagai bentuk penegasan apa yang telah disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa pemerintah terus berupaya untuk meringankan beban masyarakat di tengah situasi ekonomi global yang masih bergejolak. \"Sesuai dengan pernyataan Bapak Presiden tadi pagi, kami dari Kementerian BUMN belum ada rencana menaikkan,\" ucap Erick.Sementara itu, Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Agus Sutanto mendukung langkah yang diambil pemerintah untuk tidak menaikkan tarif listrik bersubsidi dan penghapusan golongan 450 Volt Ampere (VA) ke 900 VA. \"Sebab secara faktual masih banyak masyarakat yang hanya butuh 450 VA, bahkan kurang,\" ujarnya.Dia mengatakan, jika memang akan membatasi subsidi dan tepat sasaran, maka paling tepat adalah membatasi pemakaian. Dia mencontohkan seperti 60 kWh per bulan untuk kelompok rentan, jika lebih 60 kWh, maka dikenakan tarif non subsidi.Menurutnya, jika konsep subsidi listrik bersifat gelondongan berdasar golongan VA-nya, memang berpotensi besar salah sasaran. \"Pekerjaan rumah pemerintah adalah memetakan kelompok masyarakat yang harus naik ke 900VA dan kelompok masyarakat yang tetap bertahan di 450VA. Jadi, listrik golongan 450 VA tetap dibutuhkan,\" jelasnya.Saat ini, kata dia, YLKI tidak sepakat penghapusan golongan pelanggan 450 VA. YLKI mendorong pembatasan pemakaian kWh per bulan, misalnya maksimal 60 kWh untuk golongan 450VA.Sebelumnya Presiden Jokowi menegaskan pemerintah tidak akan menghapus pelanggan listrik berdaya 450 volt, ia menyatakan golongan pelanggan berdaya 450 VA tetap ada dan tidak ada perubahan \"Tidak ada. Subsidi 450 tetap dan tidak ada penghapusan 450 ke 900,\" kata Jokowi menegaskan. (Ida/ANTARA)
Indonesia dan Belanda Membahas Pentingnya Penerapan Keadilan Restortif
Jakarta, FNN - Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) bersama Reclasseering Netherland membahas pentingnya penerapan keadilan restoratif (\"restorative justice\").\"Belanda adalah negara yang telah berhasil dengan konsisten menerapkan pendekatan keadilan restoratif,\" kata Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kemenkumham Heni Yuwono di Jakarta, Rabu.Hal tersebut disampaikan pada rangkaian kegiatan Indonesia Netherlands Legal Update (INLU) 2022 di Jakarta. Heni mengatakan Belanda memiliki pengalaman panjang dalam menerapkan keadilan restoratif melalui berbagai mekanisme, salah satunya penjatuhan sanksi alternatif.Penerapan keadilan restoratif untuk mewujudkan masyarakat yang lebih aman bukan semata-mata untuk menghentikan perkara, namun lebih kepada pemulihan hubungan antara pelaku tindak pidana, korban, keluarga, dan masyarakat, paparnya.Praktik-praktik dan pelaksanaan pidana alternatif yang beragam di Belanda, termasuk pelibatan masyarakat hingga koordinasi yang baik dengan aparat penegak hukum dinilai patut dijadikan contoh oleh Indonesia, katanya. \"Saya yakin Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk mengadopsinya,\" kata Heni.Apalagi, ujar dia, pada dasarnya cikal bakal hukum di Indonesia dengan Belanda memiliki kemiripan. Ditambah lagi, konsep keadilan restoratif pada dasarnya sudah ada dalam jati diri bangsa Indonesia. Hal itu tercermin dalam semangat kekeluargaan, gotong royong, kearifan lokal, dan adat istiadat yang dimiliki.Ia berharap melalui diskusi panel yang diselenggarakan kedua belah pihak dapat mencari poin penting terkait penjatuhan pidana alternatif dan pidana percobaan dalam kerangka penerapan keadilan restoratif.Selain itu, baik Indonesia maupun Belanda bisa menemukan formulasi bagaimana seorang pelanggar hukum tidak mesti harus selalu dikirim ke lembaga pemasyarakatan namun tetap membangun pertanggungjawaban pelaku serta pemenuhan kepentingan korban.Dia berharap lahir berbagai rekomendasi pengembangan bagi kedua negara, khususnya rekomendasi tentang penerapan keadilan restoratif untuk penyusunan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang saat ini prosesnya masih dibahas di tataran legislatif. (Ida/ANTARA)
Pergantian Pimpinan Berpegang pada Tertib Hukum
Jakarta, FNN - Wakil Ketua (Waka) MPR Arsul Sani menegaskan MPR berpegang pada tertib hukum serta mengedepankan fatsun atau kesantunan mengenai pergantian Pimpinan MPR, dalam hal ini pergantian dari unsur DPD sebagaimana diusulkan dalam Surat DPD Nomor 30/KEL.DPD/IX/2022.\"Pimpinan MPR tidak tergesa-gesa dan akan berpegang pada tertib hukum serta mengedepankan fatsun dalam menindaklanjuti surat dari kelompok DPD tertanggal 5 September 2022 dengan nomor 30/KEL.DPD/IX/2022 perihal usul pergantian pimpinan atau wakil ketua MPR dari unsur DPD,\" kata Arsul, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.Dengan berpegang pada tertib hukum itu, kata dia lagi, keputusan yang diambil mengenai pergantian pimpinan tersebut tidak mengandung konsekuensi hukum bagi MPR.Hal itu, dia sampaikan untuk menanggapi keinginan Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti, agar MPR segera melantik Tamsil Linrung sebagai Wakil Ketua MPR dari unsur DPD menggantikan Fadel Muhammad.Adapun tertib hukum dalam hal ini berarti penggantian Pimpinan MPR dilakukan sesuai dengan ketentuan UUD NRI 1945, Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), Tata Tertib MPR, serta hierarki perundang-undangan yang berlaku.Lebih lanjut, Arsul menyampaikan, mengenai pergantian pimpinan atau wakil ketua MPR dari unsur DPD ini, ada persoalan hukum yang masih berproses.Persoalan itu merujuk pada fakta bahwa setelah menerima surat dari DPD, Pimpinan MPR juga menerima surat-surat lain dari pimpinan serta anggota DPD. Surat-surat itu menunjukkan bahwa surat DPD sebelumnya mengandung persoalan hukum.Sejumlah surat yang diterima Pimpinan MPR setelah menerima surat pertama dari Pimpinan DPD RI tertanggal 5 September 2022, di antaranya, surat dari Wakil Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin terkait dengan penarikan tanda tangan dalam keputusan pencabutan mandat wakil ketua MPR RI dari utusan DPD RI.Langkah Sultan mengeluarkan surat penarikan tanda tangan itu, juga diikuti oleh Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono. “Dari empat Pimpinan DPD, dua telah melakukan penarikan tanda tangan. Tidak hanya pimpinan, salah satu anggota DPD dari NTT juga menarik tanda tangan,” ujar Arsul.Oleh karena itu, ia mengatakan MPR akan mempertimbangkan surat-surat itu, sekaligus meminta Pimpinan DPD agar kembali memastikan usulan pergantian wakil ketua MPR dari unsur DPD itu.Berikutnya, kata Arsul, Pimpinan MPR juga menerima surat-surat keberatan dari pihak kuasa hukum Fadel Muhammad yang dilampiri dengan berkas tindakan hukum yang sedang mereka tempuh.Di antaranya, Surat Nomor 160/ESL/VIII/2022 dari Elza Syarief Law Office Advocates & Legal Consultants perihal keberatan dan penolakan atas mosi tidak percaya terhadap Fadel Muhammad selaku Wakil Ketua MPR RI tertanggal 19 Agustus 2022.Lalu, ada pula Surat Nomor 08/DP&Partner/SP/IX/2022 dari Dahlan Pido & Partners perihal permohonan penghentian pemberhentian dan penggantian Fadel Muhammad dari Wakil Ketua MPR RI unsur DPD RI periode 2019-2024, sehubungan adanya pengajuan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 5 September 2022.Menurut Arsul, semua surat yang masuk ke MPR itu akan dikaji dan menjadi rujukan bagi para pimpinan dalam mengambil keputusan. \"Dari banyaknya surat yang masuk, tentu langkah yang diambil memerlukan waktu,” ujar dia.Bahkan, sebelum mengambil sikap, Arsul juga menyampaikan MPR akan mendengarkan pendapat serta masukan dari berbagai pihak terkait masalah itu, seperti Pimpinan MPR, Sekretariat Jenderal (Setjen) MPR, dan pihak-pihak lainnya. (Ida/ANTARA)
Anies Presiden "De Facto"
Oleh: Yusuf Blegur | Mantan Presidium GMNI Saat Anies begitu didukung dan dicintai sebagian besar rakyat Indonesia, di sisi lain tak disukai bahkan dibenci oleh oligarki dari korporasi dan partai politik. Maka tunggu saja, kehadiran pemimpin \"de facto\" yang mengemban aspirasi dan kehendak rakyat dari demokrasi yang sehat?. Ataukah pemimpin \"de jure\" tanpa mandat rakyat dari demokrasi yang sakit?. Mungkin terlalu dini dan mustahil menyebut seorang Anies Baswedan menjadi presiden \"de facto\" di saat sekarang ini. Ada tiga faktor yang menegaskan premis itu menjadi sekedar angan-angan dan dianggap uthopis. Pertama, karena pilpres baru akan digelar pada tahun 2024. Kedua, karena pada 16 Oktober 2022 Anies baru akan mengakhiri masa jabatannya sebagai gubernur Jakarta. Ketiga, rasanya seakan kurang pas membicarakan hal tersebut di saat negara sedang kacau balau alias berantakan. Namun apakah semua yang terjadi pada NKRI, harus selalu mengikuti keinginan dari pikiran-pikiran yang normal dan rasional?. Termasuk prosesnya sesuai dengan ukuran formal dan konstitusional?. Pertanyaan tersebut tidak serta-merta harus ditafsirkan sebagai wacana apalagi sebagai upaya yang mendukung tindakan irasional dan tidak konstitusional. Terlebih jabatan presiden yang baku aspek hukumnya dan jika dikaitkan dengan figur Anies yang dikenal sebagai intelektual yang mengedepankan akal sehat dan taat pada aturan main. Anies juga diidentikan sebagai pemimpin yang terbiasa tertib administrasi, mengikuti aspek prosedural dan cenderung lentur pada birokrasi. Jejak rekamnya dalam dunia pendidikan maupun karir pemerintahan mulai dari mendirikan program Indonesia Mengajar dan menjadi Rektor Universitas Paramadina hingga duduk sebagai menteri pendidikan dan menduduki jabatan gubernur Jakarta. Membuktikan Anies bukan tipikal pemimpin yang bergaya preman dan ugal-ugalan. Pun demikian memori kolektif bangsa Indonesia bukan tidak pernah bahkan bisa dianggap sering mengalami peristiwa atau kejadian di luar kebiasaan kalau tidak bisa disebut \'abnormal\'. Sejarah kental memberi pelajaran pada rakyat Indonesia, tidak sedikit kenyataan-kenyataan pada kehidupan bernegara dan berbangsa lahir dari fenomena di luar logika dan penalaran. Secara empiris baik aspek politis maupun ideologis, rakyat cukup kenyang menyantap menu ketidakpatutan dan ketidaklayakan. Terlalu banyak realitas kehidupan yang harus diterima sebagai guratan nasib atau sesuatu yang sudah menjadi takdir Tuhan. Entah yang datang berupa kebaikan atau keburukan sekalipun, entah dalam kehidupan pribadi atau dalam lingkungan masyarakat. Betapapun keduanya sangat terikat dan tak terpisahkan dari sebuah sistem, sebuah aturan yang integral dan komprehensip dalam ketatanegaraan. Bercermin pada pergerakan kemerdekaan Indonesia di masa lalu, saat rakyat berjuang mengusir penjajahan dan ingin menjadi negara merdeka dan berdaulat. Mengemuka betapa jauh dari logis dan kewarasan bahwa bangsa Indonesia hanya berbekal dengan persenjataan tradisional dan seadanya mampu melawan kolonialisme dan imperialisme dunia yang ditunjang oleh pasukan tentara terlatih serta persenjataan yang lengkap dan modern pada waktu itu. Begitupun luar biasa dan menakjubkan saat bangsa yang begitu besar, luas dan kaya, dengan kebhinnekaan dan kemajemukannya mampu berhimpun dan berikrar dalam satu konsensus nasional menjunjung Pancasila, UUD 1945 dan NKRI. Tak kalah penting dan menariknya bumi nusantara yang eksotik alamnya, juga teguh memelihara kultur dan natur yang kuat budaya patron klen di dalamnya. Salah satunya dalam memilih pemimpin yang diyakini sebagai satrio piningit yang akan membawa kemakmuran dan keadilan bagi rakyatnya. Rakyat akan manut pada arahan para orang tua, guru, tokoh adat, pemimpin desa atau kampung, dan pimpinan-pimpinan komunitasnya. Demikian sedikit dari banyak hal yang faktual yang sangat sulit bisa diterima dalam ranah kesadaran akal dan logika. Peristiwa atau kejadian-kejadian yang memuat nilai-nilai kemaslahatan dan hanya bisa leluasa diterima dengan kesadaran spiritual dan kemampuan menyelami dimensi trasedental. Semua itu seperti panggilan \"given\", layaknya anugerah Ilahi yang diberikan untuk rakyat, negara dan bangsa Indonesia. Begitupun sebaliknya republik yang berbasis dari kekuasaan kerajaan-kerajaan nusantara ini, pasca kemerdekaan dan bertransformasi menjadi NKRI. Tak usai dirundung kenestapaan sebagai sebuah negara bangsa. Kesengsaraan dan penderitaan menjadi realitas kontradiktif dari apa yang diyakini sebagai keinginan para \"the founding fathers\" dan cita-cita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan sebagai jembatan emas seperti yang dikatakan Bung Karno, pada akhirnya hanya menampilkan perpindahan kekuasaan dari satu rezim ke rezim yang lain. Menjadi semacam parade pemerintahan yang hanya mampu mewujudkan dan menopang hegemoni dan dominasi kekuatan ideologi kapitalisme dan komunisme di negerinya sendiri. Betapa digdayanya pengaruh keniscayaan global yang bertentangan dengan falsafah dan dasar negara Pancasila yang pernah menggerakan dan memengaruhi gerakan non blok dalam percaturan internasional. Tregedi demi tragedi dalam konflik yang saling menegasikan dan membunuh sesama anak bangsa, telah menjadi keseharian dinamika memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan di dalam negeri semakin menjadi tradisi. Dampak lokal akibat kebijakan internasional, meskipun semua itu dilakukan atas nama demokrasi, HAM, perdamaian dunia, gerakan anti korupsi, isu lingkungan, soal ketahanan pangan dlsb. Etalase kampanye dari globalisme yang perlahan dan berangsur-angsur membunuh peradaban manusia dan nilai-nilai keagamaan. Kenyataan itu yang membentuk situasi dan kondisi pada fase kemudharatan atau kejahatan kemanusiaan secara terstruktur, sistematik dan masif. Dalam hal ini, semua itu seperti menjadi hukuman atas dosa politik berjamaah atau lebih ekstrim kutukan pada bangsa ini baik yang dilakukan oleh para elit pemimpin, kelas menengah maupun rakatnya sendiri. Boleh jadi kondisi obyektit dari fenomena-fenomena distorsi itu sebagai konsekuensi dari syahwat memburu materialisme dan mengabaikan religiusitas. Masyarakat modern tanpa nurani dan akal sehat, masyarakat beragama tanpa berTuhan. Kembali kepada figur Anies dengan gelat pencapresannya dan kontestasi pada pilpres 2024. Seperti tak bisa dihindarkan dari kesadaran etos dan mitos bangsa Indonesia. Sebagaimana upaya pencarian pemimpin yang jujur dan adil, yang telah lama dirindukan rakyat. Pemimpin yang dipilih karena penilaian dari keyakinan lahir dan batin. Anies secara persfektif politik realitas, mungkin agak sulit dan seperti menghadapi tembok besar untuk menjadi presiden yang diinginkan rakyat. Terlebih saat demokrasi berisi dan dalam kemasan kapitalistik dan transaksional. Kekuatan liberalisasi dan sekulerisasi yang menumpuk pada oligarki korporasi dan partai politik, sulit menjamin proses kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpin secara ideal sesuai aspirasi dan kehendak rakyat yang sesungguhnya. Oligarki yang telah menjadi representasi kolonialisme dan imperialisme modern saat ini, semakin nyata dan berhadapan langsung dengan Anies dan rakyat dibelakangya yang menginginkan perubahan Indonesia menuju kebaikan. Terlebih di saat rakyat sudah lelah dan jenuh hanya bisa bermimpi tentang negara kesejahteraan, tentang kehidupan adil makmur dan sentosa. Mimpi-mimpi indah yang sudah berubah menjadi sikap apriori dan skeptis itu, kini mewujud kenyataan sebaliknya, parah dan mengerikan. Rakyat telah paripurna hidup dalam habitat negara gagal. Bukan kemajuan negara dan kebahagiaan rakyatnya, rezim terus terbang tinggi meroket ke langit membawa haraga BBM, listrik, sembako, transportasi, pendidikan, kesehatan, pajak dan semua hajat hidup orang banyak. Seiring itu harga diri para pejabat dan politisi semakin jatuh terjun bebas, turun sedalam-dalamnya kerak bumi. Tanggung jawab dan kewajiban negara diperhalus bahasanya menjadi subsidi,yang sewaktu-waktu bisa dikurangi atau dihapus serta dijadikan modus untuk maling uang rakyat. Rakyat telah menjadi populasi penduduk tanpa pemerintahan dan tanpa negara. Hanya habitat kaum lemah yang tak berdaya dan tertindas karena terus-menerus dilecehkan, dihina, diperkosa, dirampok, dibantai dan dibunuh oleh penguasa dzolim. Politik kekuasaan dari rezim yang berorientasi pada dehumanisasi. Kalau sudah seperti itu pilpres 2024 yang menjadi harapan dari transisi kepemimpinan nasional yang sejatinya membawa perubahan nasib rakyat menjadi lebih baik. Disinyalir publik hanya menjadi mainan dan dikuasai oligarki. Anies yang dielu-elukan rakyat untuk menjadi presiden, seolah-olah hanya pasrah pada partai politik yang dianggap enggan mewujudkan \"political will and goid will\" pada perbaikan masa depan Indonesia. Partai politik seperti terjebak pada kepentingan pragmatis serta kesinambungan politik trah dan oligarki. Rakyat pesimis partai politik memiliki kesadaran makna hakekatnya demokrasi khususnya penyelenggaraan pemilu dan pilpres. Bukan hanya kecurangan tapi juga menjadi status quo bagi penguasa terlebih pada pilpres 2024 yang dibayangi presiden tiga periode atau perjangan jabatan presiden. Akankah Anies mendapat tiket pencapresannya?. Ataukah Anies tetap menjadi ancaman sekaligus musuh oligarki dalam pilpres 2024?. Bisa jadi ini akan menjadi episode perjalanan politik paling krusial bagi masa depan Indonesia. Jika saja partai politik dan para cukong pemilik modal besar dibelakangnya, lagi-lagi membajak esensi dan substansi demokrasi pada pilpres 2024. Bukan tidak mungkin itu menjadi anti klimaks bagi kekuasan oligarki dan selanjutnya menjadi klimaks bagi kedaulatan rakyat dalam penolakannya pada proses dan hasil pilpres 2024. Atau bukan hal yang mustahil ketika arus besar dukungan suara rakyat terhadap Anies dalam prosesnya terindikasi dimanipulasi oleh oligarki baik korporasi maupun partai politik. Berpotensi akan menimbulkan mosi tidak percaya pada rezim termasuk produk pemilu dan pilpres 2024. Bahkan bisa menimbulkan pemberontakan sosial dan politik pada rakyat bahkan sebelum pelaksanaan pilpres 2024. Dengan amburadulnya penyelenggaraan negara hingga sudah memasuki krisis multidimensi, sikap antipati dan kemarahan rakyat pada pemerintah akan bermetamorfase menjadi revolusi. Betapapun itu, semua elemen bangsa tampaknya akan berpikir panjang dan melakukan kalkulasi ulang. Untuk menghindari ongkos sosial dan materi yang terlalu mahal dan berpotensi pada kebangkrutan dan kehancuran nasional. Negara dengan semua irisan kekuasaannya baik dalam tatanan struktural maupun kultural akan merumuskan jalan keluar dari semua problematika bangsa. Termasuk mencari jalan tengah atau \"win-win solution\" demi kebaikan rakyat, negara dan bangsa Indonesia. Semua petinggi dan pemangku kepentingan publik suka atau tidak suka, senang atau tidak senang dan terpaksa atau tidak terpaksa, ughens dan menjadi prioritas menyelamatkan Indonesia dari kehancuran yang lebih buruk lagi. Termasuk bisa mengatasi krisis pemimpin, mengangregasi dan mengintegrasi kembali pembelahan sosial pada rakyat yang begitu memprihatinkan serta upaya serius dan sungguh-sungguh memulihkan persatuan dan kesatuan bangsa, stabilitas nasional serta menjamin transisi kepemimpinan yang terhormat, bermartabat dan memenuhi prinsip-prinsip sejatinya kedaulatan rakyat. Memilih dan menjadikan pemimpin nasional dalam hal ini termasuk presiden yang berkarakter, jujur, adil, amanah, sarat prestasi dan berintegitas. Selayaknya sudah menjadi syarat dan keharusan bagi presiden yang memimpin Indonesia ke depannya. Dengan modal sosial dan politik serta jejaring yang luas di dalam dan luar negeri serta didukung dan dicintai rakyat. Anies sepertinya memenuhi kriteria dan kualifikasi tersebut, untuk menjadi presiden Indonesia. Anies yang santun, sabar, cerdas dan identik dengan kepribadian yang terbuka dan merangkul semua anak bangsa, menjadi yang terbaik dari yang baik atau kalau mau lebih tawadhu lagi, terbaik dari yang terburuk. Tentunya melalui proses demokrasi yang konstitusional dengan produk pilpres baik yang menghasilkan politik ideal atau politik realitas. Pemimpin yang lahir dari rahim rakyat atau rahim oligarki, pemimpin yang \"de facto\" didukung dan dicintai rakyat melalui proses demokrasi yang sejati, atau pemimpin \"de jure\" tanpa mandat rakyat melalui manipulasi demokrasi. Faktanya, Anies sesungguhnya telah menjadi presiden\"de facto\" sebelum ataupun sesudah pilpres 2024. (*)
Revolusi Rakyat Tertunda?
Sebagian pemilik perusahaan yang sedang dan akan memasok listrik ke PLN, memang tercatat ada nama Luhut Binsar Pandjaitan, Erick Thohir, Garibaldi “Boy” Thohir, Sandiaga Uno, Prajogo Pangestu, Dahlan Iskan, dan lain-lain. Oleh: Mochamad Toha, Wartawan Forum News Network (FNN) PERTANYAAN yang sering saya terima dari rakyat belakangan ini, “Kapan Jokowi jatuh? Koq sepertinya kuat sekali ya? Padahal, demo rakyat sudah berkali-kali berlangsung di Jakarta dan daerah-daerah juga.” Sulit sekali untuk menjawab pertanyaan seperti itu secara pasti. Tapi, “Kenapa waktu Pak Harto koq terkesan begitu mudah jatuh? Padahal, Pak Harto waktu itu kuat sekali. Apa yang sebenarnya terjadi sekarang ini?” tanya seorang pedagang sayuran. Apakah revolusi rakyat akan terjadi atau memang tertunda? People power atau revolusi rakyat diprediksi bisa terjadi tapi juga bisa tidak. Semua itu tergantung kecerdasan dan keberanian milenial saat ini. Karena, kita tidak ingin adanya campur tangan asing dan aseng, seperti pada 1998. Yang diinginkan adalah people power murni, seperti 1945. Sehingga, nanti tidak ada aseng dan asing yang ikut camput menata sistem pemerintahan mendatang. Proses kejatuhan Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Presiden Soeharto maupun Presiden Soekarno, disinyalir ada campur tangan asing dan aseng. Bagaimana proses kejatuhan Bung Karno, Pak Harto, dan Gus Dur, rasanya tidak perlu dibahas dalam tulisan ini. Karena sudah banyak versi beredar di masyarakat. Tapi yang jelas, kejatuhan ketiga presiden terdahulu itu terjadi karena ada unsur asing dan aseng yang campur tangan. Apakah kebijakan Presiden Joko Widodo menaikkan harga BBM yang memicu demo besar-besaran selama ini bisa menggelincirkan Jokowi sehingga terjatuh dari tampuk kekuasaannya? Tampaknya, tidak semudah itu. Apalagi, naiknya harga BBM tersebut ternyata sudah atas persetujuan DPR. Suara penolakan dari PKS maupun Demokrat nyaris tak didengar Pemerintah, apalagi kolega fraksi lainnya di DPR. Yang terjadi justru Sekjend PDIP Hasto Kristiyanto menyindir PKS agar fokus urusi Kota Depok dibandingkan sibuk kritik kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi. Hasto juga mempertanyakan apa prestasi PKS selama memimpin Depok? Juru Bicara PKS Muhammad Kholid merespon pernyataan Hasto tersebut. Jawaban Kholid justru membuka “Alhamdulilah, Kota Depok selama dipimpin PKS telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 2,58% hingga 2021. Capaian ini jelas merupakan tingkat kemiskinan terendah ketiga di Indonesia!” jawab Muhammad Kholid, Juru Bicara PKS. “Tidak hanya itu, di bawah kepemimpinan kader PKS, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Depok juga mencapai peringkat tertinggi ketiga di Jawa Barat,” tambah alumni FEB Universitas Indonesia, yang juga warga Depok itu. Kholid mencoba mengajak Hasto untuk melihat dan membandingkan capaian tingkat kemiskinan di Kota Solo di bawah Gibran Rakabuming Raka dan PDIP atau Provinsi Jawa Tengah di bawah Ganjar Pranowo yang juga kader PDIP. “Kalau Sekjend PDIP mau adu prestasi Kepala Daerah, boleh saja. Mari kita bandingkan: mana yang sukses? PKS atau PDIP yang berhasil turunkan angka kemiskinan?” tantang Kholid kepada Hasto Kristiyanto. “Kota Solo lama di bawah kepemimpinan PDIP. Mulai dari Pak Jokowi hingga sekarang puteranya Gibran yang menjabat Wali Kota Solo. Bagaimana prestasi pengentasan kemiskinannya?” tanya Kholid. Data BPS menunjukan, tingkat kemiskinan di Solo mencapai 9,4% pada 2021. “Di level Kota, Solo adalah kota dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Jawa Tengah! Inikah prestasi yang dibanggakan PDIP?” tanya Kholid retoris. Tidak hanya itu, fakta di Provinsi Jawa Tengah juga gagal menurunkan tingkat kemiskinan ekstrim. Jumlah daerah kategori miskin ekstrim justru naik dari 5 daerah menjadi 19 daerah pada 2021. Selain itu, Jawa Tengah adalah provinsi kedua tertinggi tingkat kemiskinannya setelah DIY dibandingkan dengan provinsi lain di Jawa. Tahun 2021, Provinsi Jawa Tengah tingkat kemiskinannya mencapai 11,25% di 2021. “Jawa Tengah itu tingkat kemiskinannya tertinggi kedua di Pulau Jawa dan angkanya lebih tinggi dari tingkat kemiskinan nasional,” ujar Kholid. Hasto mestinya belajar membaca data ini sebelum sindir PKS. Rasanya sulit untuk memperbaiki citra PDIP yang “terpuruk” akibat kasus korupsi kadernya. Apalagi, kebijakan kenaikan harga BBM yang diumumkan langsung Presiden Jokowi yang diakui sebagai “petugas partai” itu telah memicu demonstrasi di Jakarta maupun berbagai daerah di Indonesia. Apakah gerakan demo massif pada 2022 ini sebagai masa pemanasan people power? Kebijakan Jokowi yang tidak pro rakyat itu berpotensi gembosi PDIP dan bisa rusak citra kader banteng yang maju Pilpres 2024. Sehingga prediksinya pada 2023 kemungkinan people power meletup. Semua skenario bisa berubah total. Artinya, “koalisi-koalisian” yang selama ini dirancang bakal berantakan. Tidak ada yang namanya Copras-Capres. Termasuk nama-nama yang selama ini digadang-gadang sebagai Capres seperti Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Puan Maharani, Airlangga Hartarto, Prabowo Subianto, dan sebagainya. Apalagi jika benar-benar terjadi revolusi rakyat. Semua akan berubah. Karena terjadi “gempa politik” yang luar biasa! Sebuah revolusi rakyat itu tidak mungkin berhasil jika tanpa campur tangan asing. Sebuah revolusi past i melibatkan pihak luar atau asing. Jadi, tidak ada revolusi yang tanpa pihak luar. Revolusi di kawasan Amerika Selatan itu tidak akan berhasil tanpa ada pihak luar. Coba lihat jejak sejarah, Revolusi Kuba. Tidak akan berhasil tanpa ada Che Guevara yang bukan orang Kuba. Revolusi Rusia dengan menggulingkan Tsar Nicholas, juga tidak akan berhasil tanpa ada campur tangan Inggris dan Jerman. Revolusi Amerika Serikat juga tidak akan berhasil tanpa ada campur tangan Inggris. Bahkan, Revolusi Indonesia yang menghasilkan Kemerdekaan RI tidak akan berhasil tanpa ada campur tangan asing. Yang menjadi pertanyaan, mengapa Revolusi Rakyat di Indonesia kali ini sulit terwujud? Apakah hal ini ada kaitannya dengan penunjukan Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan dengan tugas barunya dari Presiden Jokowi? Yakni, mempercepat pelaksanaan program kendaraan listrik. Tugas baru yang harus dilakukan Luhut tersebut tertuang dalam Inpres Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Mengutip inpres yang diterbitkan pada 13 September 2022 itu, setidaknya ada tiga pokok tugas yang mesti dijalankan Luhut terkait percepatan pelaksanaan program kendaraan listrik. Pertama, tugasnya melakukan koordinasi, sinkronisasi, monitoring, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan Instruksi presiden ini. Kedua, Luhut akan melakukan penyelesaian permasalahan yang menghambat implementasi percepatan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sebagai kendaraan dinas operasional dan kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat serta pemerintahan daerah. Ketiga, melaporkan pelaksanaan Inpres ini kepada presiden secara berkala setiap enam bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. “Luar biasa opung Luhut ini, super sakti. Satu proyek listrik, tapi benefitnya bisa \'nyetrum\' dari hulu hingga ke hilir,” kata Ahmad Khozinudin, Sastrawan Politik. Sebagian pemilik perusahaan yang sedang dan akan memasok listrik ke PLN, memang tercatat ada nama Luhut Binsar Pandjaitan, Erick Thohir, Garibaldi “Boy” Thohir, Sandiaga Uno, Prajogo Pangestu, Dahlan Iskan, dan lain-lain. Itulah yang besar kemungkinan menjadi penyebab sulitnya revolusi rakyat di Indonesia sekarang ini, kecuali Jokowi legowo mengundurkan diri. (*)
Gara-gara Sebuah Pisang!
Tapi sejak Nopember 2003 itu saya sengaja diundang menjadi salah seorang narasumber dalam tripartite dialogu itu. Dan hampir di setiap acara dialog itu Arthur selalu mengulangi cerita sopir taksi itu. Oleh: Imam Shamsi Ali, Presiden Nusantara Foundation/Board member, NYC Partnership of Faith JIKA saya ingin menyebutkan berbagai inisiatif interfaith atau Dialog antar pemeluk agama yang saya lakukan di kota New York tentu lumayan banyak. Dari pertemuan by-monthly 3 tokoh-tokoh agama Samawi; Islam, Kristen dan Yahudi, pertukaran kunjungan, hingga beberapa kegiatan sosial, antara lain mid-night run atau memberikan makan kepada homeless di malam hari di kota New York. Tapi ada sebuah kegiatan yang paling berkesan dan diminati oleh jamaah masing-masing agama, khususnya mereka yang beragama Kristiani. Kegiatan itu adalah annual trifaith dialogue (Dialog tiga agama; Yahudi, Kristen dan Islam) menyambut hari Thanksgiving Day di Amerika. Acara ini menjadi unik karena dihadiri oleh ribuan jamaah dari tiga agama untuk berdialog dengan tema-tema yang kontekstual. Satu kali misalnya bersamaan dengan 10 tahun pasca peristiwa “9/11”, kita para narasumber menyampaikan cerita dan hikmah yang kita ambil dari peristiwa itu dalam perspektif agama masing-masing. Berubah Karena Pisang Pada acara Dialog tiga agama itu ada tiga tokoh agama yang selalu tampil untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Biasanya topik pembahasan telah disetujui bersama jauh-jauh hari. Namun Dialog yang terjadi sangat ringan dan spontan, bahkan kerapkali penuh guyonan yang menghibur. Saya sendiri mewakili agama Islam yang ketika saya masih menjadi Imam di Islamic Cultural Center of New York atau yang lebih dikenal dengan masjid 96 Street. Saya juga Direktur Jamaica Muslim Center dan sebagai Chairman Masjid Al-Hikmah Queens. Agama Yahudi diwakili oleh Rabbi Dr. Peter Rubenstein, Senior Rabbi of Central Synagogue Manhattan yang sangat cantik dan historis. Beliau pada tahun-tahun itu berumur sekitar 70-an. Saat ini Peter Rubinstein menjadi senior director di Street 92nd yang sangat populer di kota New York. Peter juga pernah menjadi ketua Inisiatif Interfaith mantan PM Inggris, Tony Blair. Sementara agama Kristiani diwakili oleh Pastor Dr. Arthur Caliandro. Beliau adalah pastor Senior Marble Collegiate Church di Manhattan yang sangat kharismatik. Beliau ketika itu sudah memasuki umur hampir 80 tahun. Gereja Marble sendiri adalah gereja Protestan tertua di Amerika. Tripartite Dialog ini begitu sangat menarik bukan saja karena pembahasan yang seringkali dinamis dan terbuka. Tapi sambutan jamaah masing-masing agama yang hangat dan bersahabat. Sebuah pembuktian bahwa perbedaan apapun yang ada di antara manusia harusnya tidak menjadi alasan untuk saling terpecah dan bermusuhan. Satu hal yang sangat terkesan bagi saya pribadi adalah bagaimana kedua tokoh agama itu (Peter dan Arthur) sangat santun, sopan dan menghormati saya yang notabene-nya sangat yunior. Apalagi sebagai pendatang baru di tengah meningginya Islamophobia saat itu. Sedangkan mereka tidak saja secara umur, ilmu dan pengalaman yang hebat. Tapi juga menjadi pemimpin dari institusi yang besar dan terhormat. Peter adalah seorang Rabi Yahudi dari kalangan sekte Reform yang sangat dihormati. Saya masih ingat suatu ketika saya diundang hadir karena acara peringatan 9/11 di Synagogue yang dihadiri oleh Gubernur New York ketika itu, Andrew Cuomo. Para politisi dan pejabat sangat respek dan hormat kepadanya. Arthur Caliandro yang bersuara lembut, tapi dari mulut beliau selalu keluar hikmah-hikmah yang luar biasa. Tidak jarang melemparkan lolucon-lolucon segar yang menjadikan hadirin tertawa terbahak. Satu diantaranya adalah “Every time I meet Shamsi, I feel younger”… itu karena saya 1/2 umurnya lebih muda. Tapi yang paling menarik dari Arthur adalah cerita awal bersentuhan dengan Islam. Sebagaimana orang-orang Amerika lainnya, Arthur pernah teracuni oleh pandangan buruk tentang Islam. Apalagi dengan peristiwa 9/11 pada 2001 menjadikannya marah dan merasa harus melakukan sesuatu untuk meredam pergerakan Islam di Amerika dan dunia. Pada penghujung 2002 itulah suatu ketika dia pernah menghentikan sebuah taksi kuning (yellow cab) untuk membawanya ke sebuah pertemuan. Tanpa dia sadari, ternyata sopir taksi itu seorang Muslim warga Bangladesh. Dalam perjalanan itu terjadi percakapan yang menarik. Sang sopir bertanya kepadanya: “where do you live and what do you do” (di mana tinggal dan pekerjaannya apa?). Arthur menyampaikan bahwa dia adalah pastor gereja yang terletak di antara 29th Street dan 5 Avenue. Sang sopir menyampaikan bahwa dia seringkali sholat di belakang gereja itu. Kebetulan di belakang gereja itu ada masjid kecil, Masjid Abdurrahman. Singkat cerita, karena merasa sudah familiar dekat dengan komunikasi itu, sang sopir tiba-tiba saja menawarkan sebuah pisang kepada sang pastor. Walau sang pastor tidak mengambil pisang itu, tapi tawaran sebuah pisang itu menusuk dadanya. Ada perasaan bersalah atas berbagai kecurigaan selama ini. Selama ini dia memahami jika orang Islam itu kasar, pemarah, dan tidak bersahabat. Tapi ini ada seorang Muslim, sopir taksi, dengan bahasa Inggris terbatas sangat ramah dan baik. Singkat cerita, tanpa terasa perjalanan sampai di tujuan. Rupanya diam-diam sang sopir itu telah mematikan argo taksinya dan menolak mengambil sewa (bayaran) dari penumpangnya. Peristiwa ini menjadikan Arthur berubah drastis. Tidak saja bahwa dia secara pribadi berubah menjadi lebih positif. Tapi sejak Nopember 2003 itu saya sengaja diundang menjadi salah seorang narasumber dalam tripartite dialogu itu. Dan hampir di setiap acara dialog itu Arthur selalu mengulangi cerita sopir taksi itu. Sekitar tahun 2017 lalu Arthur meninggal dunia. Walaupun tidak menerima Islam sebagai agamanya, tapi sangat banyak hal positif yang dapat diambil sebagai pelajaran dari Arthur Caliandro. Beliaulah salah seorang partner saya dalam upaya membangun kerjasama antar pemeluk agama di kota dunia ini. Peace to the world! NYC Subway, 20 September 2022. (*)
Bahan Bakar LPG Itu Masalah Bagi Presiden Jokowi G20 Presidency
Nilai subsidi APBN Rp 135 triliun untuk LPG tersebut amatlah besar, tidak masuk di akal, kecuali pake kalkulator abal-abal, mungkin bisa masuk hitungannya. Oleh: Salamuddin Daeng, Pengamat Ekonomi Politik Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) MASALAH itu datang dari impor LPG yang sangat besar. Sudah tidak mungkin diatasi lagi. Ketergantungan pada LPG sangat akut. Ini telah menjadi bisnis banyak orang yang sangat kusut. Para politisi juga banyak yang bermain dalam carut-marut bisnis LPG di tanah air. Masalah berikutnya datang dari subsidi LPG yang sangat besar. Jumlahnya mencapai 85% dari seluruh LPG yang dikonsumsi di tanah air adalah LPG subsidi 3 kg. Angka yang aneh sebenarnya. Mengapa sebagian besar orang menggunakan LPG subsidi. Bagaimana pengawasan selama ini. Apakah memang seluruh lembaga pengawasan LPG subsidi itu melakukan pembiaran ini? DPR RI, BPH Migas? Apa yang mereka perbuat? Apa benar mereka terlibat dalam bisnis ini? Subsidi LPG seharusnya tidak sebesar itu, jika pengawasannya baik, dan LPG subsidi benar-benar dialokasikan kepada yang berhak menerimanya. Bayangkan saja jika subsidi LPG 3 kg diubah jadi subsidi langsung. Maka kemiskinan di Indonesia langsung habis seketika. Lenyaplah kemiskinan menurut indikator Badan Pusat Statistik (BPS) itu. Nilai subsidi LPG 3 kg dalam APBN 2022 itu mencapai Rp 135 triliun. Bisa dibayangkan kalau ini dibagikan ke 27 juta penduduk miskin Indonesia, maka setiap orang akan memperoleh Rp 420 ribu per bulan per orang. Maka selesai lah dan tamatlah riwayat kemiskinan menurut indikator BPS Indonesia. Tapi ini telah menjadi bisnis yang sangat ruwet, bisnis barang subsidi, bisnis menghisap dana APBN untuk segelintir orang para importir LPG, untuk bisnis negara-negara penghasil LPG yang tidak akan menyerah melanggengkan energy fosil sebagai bahan bakar umat manusia. Bagaimana bisa orang Indoensia buat masak nasi dan lontong harus impor bahan bakar dari Arab dan Amerika Serikat? Sementara itu untuk bakar sate menggunakan arang tidak masalah, malah tambah enak. Ini adalah bisnis yang menjerat leher orang dan melahap APBN tanpa ada pengawasan yang baik. Sedangkan Presiden Jokowi sebagai G20 Presidency, ketua transisi energi dunia, harus berpidato berapi-api, berkobar-kobar di G20 bahwa dunia harus meninggalkan energi fosil dalam waktu tidak lama lagi. Lah bagaimana bisnis dan subsidinya di Indonesia segede gaban? Dunia bakal kikikiki. Subsidi Aneh Ini subsidi LPG ini aneh ya. Nilainya kok bisa mencapai Rp 135 triliun. (Lihat nota keuangan RAPBN 2023). Separah itukah manajemen pengelolaan barang impor di Indonesia. Ini luar biasa boros. Catat bahwa LPG ini 85 persen adalah impor, didatangkan dari luar negeri. Harga hari ini senilai 650 dolar per ton atau senilai Rp 9,6 juta seton, atau sekitar Rp 8.600 per kg. Bagaimana tidak uang APBN digunakan untuk subsidi LPG 3 kg senilai Rp 135 triliun tersebut jika dipake langsung untuk membeli LPG impor, maka itu setara dengan 9,15 juta ton LPG impor. Sementara kebutuhan LPG subsidi hanya 8 juta ton. Jadi kalau Saudi Arabia atau Amerika Serikat datang membawa LPG ke Indonesia dan ditebus dengan uang APBN senilai Rp 135 triliun maka seluruh rakyat bisa mendapatkan LPG gratis tanpa bayar. Bukan lagi subsidi tapi gratis. Jadi, siapa yang diongkosin oleh pemerintah dengan subsidi LPG sebesar Rp 135 triliun itu? Apakah para importir LPG, makelar LPG, apakah pengambil kebijakan di DPR dan pemerintahan? Ataukah agen LPG, ataukah pemerintah daerah yang berwenang menetapkan harga LPG? Pantas saja bisnis LPG jadi rebutan di tanah air beta. Nilai subsidi APBN Rp 135 triliun untuk LPG tersebut amatlah besar, tidak masuk di akal, kecuali pake kalkulator abal-abal, mungkin bisa masuk hitungannya. Tapi jaman sekarang dimana kita bisa dapat kalkulator abal- abal! Bayangkan saudara-saudara nilai subsidi Rp 135 triliun tersebut dibagikan kepada 27 juta penduduk miskin Indonesia, maka masing masing orang miskin akan mendapatkan 5 juta setahun atau 420 ribu sebulan atau 14 ribu sehari. Maka dengan uang itu tamatlah dan musnahlah riwayat kemiskinan di Indonesia. Kemiskinan di Indonesia langsung nol berdasarkan indikator BPS. Jadi subsidi LPG 3 kg ini ini siapa sebenarnya yang makan? (*)
POPULER
