ALL CATEGORY
Pasca Deklarasi, Serangan ke Anies Makin Masif: Waspadalah!
Tetap para relawan dan pendukung Anies harus waspada. Waspada, waspada dan waspada. Antisipasi segala kemungkinan. Kan masyarakat semua sudah pada tahu kelakuan mereka. Siapa mereka? Ah, lagak pilon aja lu. Oleh: Alex Wibisono, Aktivis Tinggal di Kota Depok KAGAK ada cara lain kalahkan Anies Rasyid Baswedan. Serang, serang, dan serang terus. Fitnah, fitnah, dan fitnah terus. Jegal, jegal, dan jegal terus. Kalau masyarakat dijejali fitnah terus-menerus, lama-lama bisa percaya juga. Banyak yang sudah percaya. Sekali dua kali kagak percaya. Tapi, kalau sudah 100x akan percaya. Ini yang dilakukan para buzzer itu. Pesaing Anies kagak diunggulkan. Kagak siap untuk beradu gagasan, beradu prestasi, beradu rekam jejak. Kagak siap. Panik. Maka, satu-satunya cara ya serang Anies. Serangannya berupa fitnah. Ini lebih efektif. Juga, serangan SARA. Kadrun, itu SARA bro. Pasca deklarasi Nasdem yang diikuti silaturahmi dengan lautan massa dari kader Demokrat, ini akan membuat para pesaing semakin panik. Mereka akan tingkatkan serangan. Semua peluru sudah mulai dimuntahkan. Waspada bro! Semua hasil kerja di DKI Jakarta akan dibongkar-bongkar. Ratusan kilometer jalur sepeda, satu lubang aspal saja ditemukan, akan jadi viral. Akan diulas berulangkali. Apalagi kalau ada yang pura-pura jatuh di dekat lubang. Wow. Akan digoreng sampai kering. Jakarta International Stadium (JIS), ada satu pengemis di pintu gerbangnya, akan jadi framming berita. Seoleh JIS kotor dan kumuh. Padahal, boleh jadi pengemis dikirim oleh oknum. Namanya juga drama. Begitulah polanya selama ini. Akan terus begitu. Lu pasti paham. Masyarakat perlu lu kasih tahu juga. Biar paham. Yang ada di otak mereka adalah menyerang. Hari ke hari cari obyek yang bisa jadi bahan menyerang. Cari terus. Ubek-ubek sampai ketemu. Karena, hanya itu yang mereka punya. Kagak punya yang lain. Adu cakep, kalah. Adu gagah, kalah. Adu otak, kalah. Adu kesantunan, kalah. Adu prestasi, apalagi. Adu elektabilitas, ya berkompetisi aja dengan fair. Kagak usah main serang dan main fitnah. Cemen lu. Makin lu banyak fitnah, itu tandanya calon lu kagak punya prestasi. Kagak punya yang bisa dibanggain. Kalau kagak punya, kenape maksain nyapres. Pensiun aje dah... husnul khatimah bro. Serahkan Indonesia kepada ahlinya. Aman dan damai negeri ini. Adil dan sejahtera bro. Rumornya, pada tanggal 16 Oktober nanti, ada ratusan karangan bunga yang dikirim ke Balaikota DKI. Isinya hujat Anies. Waduh, ngeri kali. Semoga aja ini hoaks. Semoga ya. Hoaks, hoaks, hoaks. Semoga. Biar kagak bikin gaduh. Kagak pantes. Kagak elok. Bisa kualat pada rakyat. Namanya juga rumor. Desas desus. Kalau ternyata nanti bener, siapa kira-kira yang kirim ya? Tetap para relawan dan pendukung Anies harus waspada. Waspada, waspada dan waspada. Antisipasi segala kemungkinan. Kan masyarakat semua sudah pada tahu kelakuan mereka. Siapa mereka? Ah, lagak pilon aja lu. Bro, atu yang gue mau kasih tahu lu. Dengan segala cara Anies mau dijegal. Itu intinya. Selama ini, mereka halalkan segala cara. Lu dan para pendukung Anies mesti siap-siap hadapi mereka. Jangan pakai emosi. Tetap taat hukum dan santun. Itu ajaran Anies Baswedan. Depok, 8/10/2022. (*)
Baik dan Buruk Dampak Calistung Bagi Si Kecil
Jakarta, FNN - Dosen Psikologi, Deansyanti, menjadi narasumber, di acara Seminar Pendidikan, Problematika Pendidikan Anak Indonesia dan Masa Depannya, Jl. Kusuma Atmadja No. 76, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (8/10). Dea mengawali materi dengan berdiskusi. \"Apakah Calistung Baik untuk anak?\". Beberapa peserta seminar setuju dan tidak setuju. Si kecil memiliki perkembangan yang berbeda. Maka dari itu, seharusnya sebelum menduduki bangku pendidikan. Anak-anak harus dipersiapkan terlebih dahulu kesiapan atau Pra-Pendidikan dimulai dengan keluarga. Perkembangan anak tidak hanya dari \"Calistung\" (membaca menulis berhitung) tetapi, perkembangan bisa dari kognitif, fisik, dan sosio-emosinal. Lingkungan belajar-pun harus disesuaikan dengan tumbuh kembang anak atau dilengkapi dengan fasilitas bermain dan tidak terbatasnya ruang gerak untuk anak. \"Eksplorasi anak itu tidak harus calistung terlebih dahulu, bisa dengan anggota tubuh untuk melakukan gerakan, bermain (menggenggam, menangkap, melempar), kemampuan visual, kemampuan kinestetik, kemampuan auditori, yang seharusnya lebih dulu, ketimbang memberatkan dan menuntut anak untuk bisa calistung,\" tutur Dea. Tak hanya itu, Dea menambahkan bahwa anak-anak harus memiliki kesiapan belajar dari fundamental movement skill yang lebih dahulu, akan merangsang atau mempengaruhi membaca, menulis, serta berhitung. Bukan berarti calistung buruk, hanya saja, anak perlu dampingan yang tepat, untuk daya kembangnya sehari-hari. Apalagi dengan konsep belajar yang menyenangkan. Dalam penutup materinya, Dea berpesan kepada peserta seminar, untuk tidak memiliki kecenderungan ingin menyamakan, membandingkan, mengharuskan segala sesuatu akademik berjalan dengan baik. Lalu, berilah banyak kesempatan anak untuk eksplorasi dan ruang belajar yang menyenangkan. Dengan begitu, anak tidak mendapatkan tekanan akademik, baik dari stres atau depresi dengan gejala fisik, emosional, kognitif, dan perilaku. (Ind)
Fadel Muhammad: Banyak Anggota DPD Tarik Tanda Tangan Mosi Tidak Percaya
Jakarta, FNN – Fadel Muhammad menyebut 39 dari 97 anggota Dewan Perwakilan Daerah mencabut tanda tangan mosi tidak percaya untuk mencopot dirinya dari jabatan Wakil Ketua MPR dari unsur DPD.Fadel mengatakan bila ada satu saja anggota DPD yang sebelumnya melakukan penandatangan mosi tidak percaya kemudian menarik dukungan maka sudah cukup untuk mengatakan bahwa mosi tidak percaya itu tidak sah.\"Apalagi, saat ini jumlahnya mencapai 39 anggota dan tidak tertutup kemungkinan akan terus bertambah,\" kata Fadel di Jakarta, Jumat, dikutip dari siaran pers.Menurut dia, banyaknya anggota DPD yang menarik dukungan karena mereka sadar alasan yang dipakai Ketua DPD untuk mengajukan mosi tidak percaya inkonstitusional.Fadel mengatakan alasan mosi tidak percaya yang digalang Ketua DPD karena ia dianggap lalai memberikan laporan kinerja pimpinan MPR selama tiga tahun berturut-turut mengada-ada karena keharusan menyampaikan laporan kinerja pimpinan MPR itu tertuang dalam keputusan DPD Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib yang diputus pada Februari 2022.\"Ini tata tertibnya saja baru diputus pada Februari 2022, sementara saya dibilang tidak membuat laporan selama tiga tahun,\" ujarnya.Sementara itu Anggota DPD Angelo Wake Kako mengaku menarik diri dari mosi tidak percaya terhadap Fadel Muhammad karena proses yang ditempuh tidak sesuai prosedur.Senator dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur (NTT) itu berharap sengketa internal DPD segera berakhir.\"Ketua DPD harus berani mengoreksi kesalahan dirinya sendiri,\" ujarnya. (mth/Antara)
Mengapa Kembali ke UUD 1945?
Contoh mutakhir maladministrasi publik adalah bagaimana pemerintah ini memberikan HGB 160 tahun untuk menarik investor IKN. Oleh: Daniel Mohammad Rosyid, Guru Besar ITS Surabaya, @Rosyid College of Arts SAAT komitmen bacapres Anies Rasyid Baswedan untuk kembali ke UUD 1945 dipertanyakan, pakar Hukum Tata Negara Refly Harun mengatakan, gagasan untuk kembali kepada UUD 1945 naskah asli adalah keinginan besar tentara. Selanjutnya dia mengatakan bahwa persoalan Republik ini bukan hanya soal rancangan UUD, tetapi praktik nyata politik. Baik Orde Lama ataupun Orde Baru adalah bukti nyata bagaimama UUD 1945 ditafsirkan dan dipraktikkan sesuai agenda sesat Soekarno dan Soeharto. Ini pernyataan yang sulit dibantah, tapi menyembunyikan kesalahan yang berbahaya. Seperti MPR hasil reformasi bisa seenaknya menggganti UUD 1945, restu Refly seperti mengatakan anak-anak boleh mempertanyakan status akad nikah ayah ibunya sendiri. Pembentukan negara seperti dinyatakan dalam keseluruhan UUD ‘45 adalah hasil kesepakatan agung para pendiri bangsa. Oleh Al Qur\'an, negara itu disebut sebagai mitsaaqan ghaalithan, setara dengan aqad nikah. Kita boleh saja tidak suka dengan siapa ayah ibu kita, tapi kita sebagai anak hasil aqad nikah itu tidak punya pilihan kecuali menerima aqad nikah itu apa adanya. Perubahan aqad bisa dilakukan dengan addendum untuk merespons dinamika disruptif global, regional dan nasional. Fitrah negara kepulauan bercirikan Nusantara dengan keragaman hayati dan budaya yang luar biasa, serta dengan bentang alam seluas Eropa ini meniscayakan pemerintahan maritim yang kuat serta desentralisasi. Jika Prof. Kaelan UGM saja mengatakan bahwa sejak penggantian UUD ‘45 menjadi UUD 2002 bangsa ini telah murtad, maka bisa dikatakan juga bahwa kita telah menjadi bastard yang lahir di luar nikah. Penting segera untuk disadari bahwa kehidupan kita bukan soal infrastruktur dan gedung-gedung megah pencakar langit serta pabrik-pabrik saja, tapi juga serangkaian jalinan janji-janji dan kesepakatan-kesepakatan. Begitulah kesetiaan pada janji dan kesepakatan para pendiri bangsa tersebut merupakan nilai penting dalam kehidupan bersama ini yang ditandai dengan kemajemukan. Bhinneka Tunggal Ika bukan sekedar slogan kosong, tetapi amanah yang mensyaratkan kesetiaan. Praktik politik tidak bisa menjadi alasan mengapa UUD 1945 bisa diganti dengan UUD 2002. Jika UUD bisa diganti oleh MPR hasil Pemilu, maka kesesatan praktik politik akan selalu memperoleh pembenaran UUD melalui penggantian tersebut. Kita akan kehilangan norma-norma dasar negara. Ini berbahaya karena kita kehilangan pedoman. Jika setiap generasi boleh mengganti kesepakatan awal pendirian negara, maka kita seperti membangun rumah pasir yang tidak kunjung selesai. UUD ‘45 bukan sekedar dokumen akademik, tapi ia adalah dokumen sejarah yang menjadi pondasi negara ini. Sinyalemen bahwa kembali ke UUD ‘45 itu keinginan tentara adalah tidak benar. Dwi Fungsi ABRI adalah praktik politik Orba seperti dwi fungsi (atau malah multi fungsi) polisi adalah praktik politik rezim Jokowi. Jika dwi fungsi ABRI itu adalah hasil tafsir Soeharto, banyak maladministrasi publik seperti dwi fungsi polisi adalah buah dari kesalahan tata kelola yang lahir dari UUD 2002. Benar sinyalemen Prof. Sri Edi Swasono bahwa deformasi besar-besaran kehidupan berbangsa dan bernegara adalah fitur orde reformasi yang paling nyata. Contoh mutakhir maladministrasi publik adalah bagaimana pemerintah ini memberikan HGB 160 tahun untuk menarik investor IKN. Kembali ke UUD 1945 adalah pertobatan dari kemurtadan dan kebastardan bangsa ini. Hingga itu terjadi, maka semua kehidupan berbangsa dan bernegara yang tercengkram bandit, bandar dan badut politik saat ini adalah ekspresi para munyuk yang terkutuk. Ngawi, 8 Oktober 2022. (*)
Mahasiswa Harapkan Penegakan HAM di Masa Depan
Jakarta, FNN – Mengenal lebih dekat dengan posisi HAM di NKRI dalam kegiatan Diskusi Publik yang diadakan oleh Green Force UNJ, Kampus A, Rabu (5/10/2022). Gerakan mahasiswa Indonesia selalu mengambil peran dalam perubahan demokrasi, khususnya HAM. Yenny Silvia dari LBH Jakarta yang menjadi pemantik pertama dalam diskusi publik tersebut. Yenny menerangkan bahwa HAM adalah hak yang melekat pada manusia sejak lahir yang tidak dapat direnggut, HAM adalah hak yang melekat pada manusia sejak lahir yang berasal dari Tuhan, dan HAM adalah hak yang melekat pada manusia sejak lahir yang pelaksanaannya tergantung dari pemerintah setempat. Namun, HAM yang terakhir selalu menjadi kontroversi. “Pandangan politik yang berbeda terhadap masyarakat atau kita sebagai warga dengan pemerintah. Hak-hak yang seharusnya kita dapat, namun pemerintah bersikap represif. Contohnya pada zaman PKI,” kata Yenny. Kemudian, Wahyudi al Maroky, Direktur Pamong Institue menjadi penyambung pemantik pertama. Karena, ia berasal dari Papua, memberikan banyak insight sebagai korban dari represifnya pemerintah dan OPM. “Saya tidak berharap pada pemerintah yang duduk di sana, tapi saya berharap banyak pada kalian, mahasiswa yang duduk di depan saya,” tegas Wahyudi. “Iya memang benar, tidak perlu kami, pemateri di sini berharap terhadap oligarki, karena kalian-lah 5-10 tahun mendatang, akan meruntuhkan praktik-praktik oligarki,” kata Hersubeno Arief, Wartawan Senior FNN. Hersubeno Arief, menjadi pemantik terakhir. Ia memberikan materi berdasar poin HAM \"Hak Berpendapat dan Berekspresi\" terlebih karena berprofesi sebagai wartawan. “Kita tidak bisa diam saja, sumber kerusakan oligarki yang menguasai. Penguasa dibesarkan oleh Pengusaha. Begitupun sebaliknya,” tambah Hersubeno. Pada hakikatnya, HAM belum pernah benar-benar berjalan dan diposisikan dengan baik. Negara seharusnya menempati posisi yang sangat sentral dalam konsep HAM. Pemikiran yang bersifat kontraktual antara negara (pemerintah) dengan rakyatnya. Tidak ada lagi pelanggaran by ommission dan pelanggaran by commission. (Ind)
My Pertamina Dikubur Bersama Kompor Induksi?
Padahal isu digitalisasi adalah isu yang sebangun dengan isu perubahan iklim. Lihat saja di G20 yang saat ini Indonesia selaku ketuanya, isu soal perubahan iklim dan digitalisasi menjadi agenda utama forum internasional yang anggotanya negara dengan GDP terbesar di dunia. Oleh: Salamuddin Daeng, Pengamat Ekonomi Politik Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) MASING masing negara dan perusahaan memiliki masalah yang berbeda-beda dengan penggunaan energi fosil. Sehingga bisa memiliki strategi yang berbeda serta beragam untuk mencapai net Zero Emission. Demikian juga dengan Indonesia yang memiliki perusahaan negara yang memproduksi energi fosil, yakni Pertamina. Sebagai perusahaan terbesar di negara ini, dapat mengambil tindakan yang lebih beragam dalam mencapai komitmen net Zero Emission tersebut. Salah satunya komitmen besar yang dapat dibangun Indonesia adalah melalui digitalisasi konsumsi energi fosil BBM dan LPG. Mengapa pendataan melalui digitalisasi berkaitan dengan net Zero Emission? Kita mulai dari analisis sederhana mengapa pendataan konsumsi BBM dan LPG dapat dikatakan sebagai komitmen besar? Karena dengan pendataan itu maka konsumsi BBM dan LPG di Indonesia akan berkurang secara significant. Artinya, Pertamina dapat mengurangi emisi karbon dengan cara semacam ini. Mengapa demikian? Kita akan ulas. Di Indonesia BBM dan LPG adalah barang bersubsidi. Berarti Indonesia selalu menghadapi dua masalah besar terkait isue climate change, yakni penggunaan energi fosil dalam jumlah besar dan energi fosil yang disubsidi penggunaannya dalam jumlah besar. Dua masalah. Sebagai BBM dan LPG subsidi tentunya harganya lebih murah dari BBM umum dan LPG subsidi. Sementara sebagian besar BBM dan LPG yang dijual di Indonesia adalah BBM dan LPG subsidi bukan BBM dan LPG non subsidi. Sedikitnya 40 persen BBM yang diperdagangkan adalah BBM subsidi dan sebanyak 80 persen LPG yang didistribusikan adalah LPG 3 kg atau LPG subsidi. Menurut regulasi BBM dan LPG subsidi ini hanya dapat dikonsumsikan oleh kelompok yang berhak saja. Dengan demikian jika BBM dan LPG dikonsumsi oleh yang tidak berhak maka itu adalah ilegal. Apa yang terjadi? Konsumsi BBM dan LPG menjadi tidak terkendali. Setiap perencanaan yang dibuat pemerintah selalu salah. Kuota BBM dan LPG subsidi selalu jebol. Maka terjadi kesalahan lagi atau kesalahan ketiga yakni BBM dan LPG subsidi digunakan atau dikonsumsi secara ilegal di Indonesia. Tidak sampai dis ana kesalahannya. Ternyata BBM subsidi terutama solar banyak dimanfaatkan oleh kelompok perusak lingkungan yang menjadi musuh utama isu perubahan iklim, yakni kelompok perkebunan sawit dan pertambangan batubara. Maka terjadilah kesalahan keempat yakni BBM solar subsidi di Indonesia digunakan secara ilegal oleh kelompok penghasil emisi terbesar di Tanah air yakni pertambangan batubara dan perkebunan sawit. Mengenai kebenaran hal tersebut sebenarnya pemerintah dalam hal ini menteri ESDM memiliki datanya. Namun tampaknya mereka tidak berdaya menghadapi permainan para pengusaha batubara dan sawit. Walaupun pemerintah mengeluarkan pernyataan agar pengusaha sawit dan Batubara dilarang menggunakan solar subsidi namun hal ini tidak pernah ditindaklanjuti oleh penegak hukum di lapangan. Pendatataan Dapat Menekan Emisi Karbon Program pendataan melalui digitalisasi my Pertamina sebetulnya sangat tepat untuk menekan konsumsi BBM dan LPG subsidi. Karena dengan pendataan maka hanya kelompok yang berhak yang dapat menggunakan BBM dan LPG bersubsidi dan dipastikan BBM dan LPG bersubsidi tidak lagi diselewengkan. Berapa penurunan konsumsi BBM dan LPG yang diharapkan? Paling tidak sejumlah konsumsi perusahaan sawit dan batubara ditambah ekspor ilegal ke luar negeri atau ke negara-negara tetangga yang harga BBM dan LPG-nya lebih murah dan ditambah penggunaan BBM subsidi oleh industri serta penggunaan LPG subsidi oleh kelompok masyarakat yang tidak berhak. Itu semua adalah jumlah yang sangat banyak dan significant. Dengan demikian digitalisasi pendataan melalui My Pertamina akan menjadi langkah penting bagi perusahaan Pertamina untuk mencapai komitmen net Zero Emission pada bagian hilir. Tentu saja langkah-langkah di hulu juga dikerjakan. Dengan pendataan maka usaha pemerintah di hilir seperti program komplenter melalui kompor induksi dapat terjadi secara lebih alamiah dan tidak bersaing dengan LPG. Sehingga patut disayangkan sekarang adalah program pendataan melalui My Pertamina tidak lagi bergaung. Adanya suara suara sumbang sebelumnya yang memprotes pendataan ini telah dimanfaatkan oleh banyak pihak yang tidak berhak menggunakan BBM dan LPG subsidi. Tampaknya pemerintah terus mengalah dengan mereka. Padahal isu digitalisasi adalah isu yang sebangun dengan isu perubahan iklim. Lihat saja di G20 yang saat ini Indonesia selaku ketuanya, isu soal perubahan iklim dan digitalisasi menjadi agenda utama forum internasional yang anggotanya negara dengan GDP terbesar di dunia. Jadi bagaimana ini Pak Jokowi? Apakah nasib pendataan digitalisasi melalui My Pertamina akan dikubur seperti kompor induksi? Ingat Pak Jokowi, jaman sekarang data adalah kunci! (*)
Prabowo Bakal Limbung
Oleh M Rizal Fadillah - Pengamat Politik dan Kebangsaan PILPRES 2019 Prabowo adalah harapan dan pilihan untuk perubahan. Dukungan rakyat sangat kuat bahkan terhadap hasil Pilpres pun diyakini pasangan Prabowo-Sandi adalah pemenang. Namun hasil politik berbicara lain. Pasangan Jokowi Ma\'ruf meski tidak menang tetapi berhasil dimenangkan. Prabowo dikalahkan oleh kekuasaan. Prabowo tidak ngotot untuk menunjukkan dirinya sebagai Presiden Rakyat yang berhadapan dengan Jokowi Presiden Istana atau Presiden Oligarki. Prabowo mengalah atau menyerah atau bahkan menjadi pecundang dengan siap menjabat sebagai Menhan. Pilihan yang tentu mengecewakan pendukungnya. Prabowo dilihat publik berubah dari maung jadi meong. Siasat \"masuk ke dalam\" dianggap tepat oleh Prabowo dan barisannya, tetapi tidak oleh pendukung. Mereka tidak percaya lagi pada Prabowo yang semakin tenggelam di dalam \"kolam\". Penuh puja puji pada Jokowi bahkan berkategori penjilat. Prabowo yang dulu garang menggebrak mimbar untuk menyemangati pendukungnya telah hilang ditelan segumpal jabatan. Strategi menggapai kursi Presiden pada Pemilu 2024 ternyata semakin berat. Pengalaman kalah beberapa kali Pilpres tidak menjadi nilai tambah. Hasil pooling yang sering menempatkannya pada urutan teratas tidak merepresentasi dukungan riel di lapangan. Getaran nurani suara rakyat lebih mengarah kepada tokoh lain, yaitu Anies Baswedan. Mainan survey untuk kandidat Istana atau Oligarki adalah Ganjar Pranowo. Agar publik tidak kaget, posisinya di urutan kedua. Prabowo korban mainan berada di urutan teratas. Anies yang harus \"disingkirkan\" ditempatkan ketiga. Jika fair dan obyektif, Anies semestinya teratas. Tapi kebanyakan lembaga survei adalah institusi hoax yang terlegalisasi. Bohong pun aman-aman saja. Prabowo yang dideklarasikan Partai Gerindra sebagai Capres menghadapi masalah besar pasca deklarasi Partai Nasdem yang mencalonkan Anies Baswedan. Tiga nama Anies, Andika, dan Ganjar diseleksi ketat dan menghasilkan Anies Baswedan. Why not the best, kata Surya Paloh. Sudah terbaca peluang kecil Prabowo untuk menang jika ia harus berhadapan dengan Anies Baswedan. Di tengah upaya untuk mengecilkan Anies ternyata Centre for Strategic and International Studies (CSIS) mendapatkan angka yang memenangkan Anies Baswedan ketika dipertarungkan \"head to head\". Anies Baswedan menang ketika berhadapan dengan Ganjar maupun Prabowo. Anies Baswedan (47,8 %) versus Ganjar Pranowo (43, 9 %). Sementara Anies Baswedan (48,6 %) versus Prabowo Subianto (42, 8 %). Survey diumumkan bulan September 2022 atas 1.200 responden yang tersebar di 34 Propinsi. Margin eror 2,84 % dengan tingkat kepercayaan 95 %. Prabowo bakal limbung jika Anies Baswedan lolos menjadi Capres. Meskipun Gerindra berkoalisi dengan PDIP, tetap saja berat untuk mampu mengalahkan Anies Baswedan. Tampaknya hanya \"permainan\" KPK yang mampu mengalahkan Anies. Namun jika hal itu dilakukan, maka harganya sangat mahal yakni kemarahan rakyat dan pemakzulan paksa Jokowi. Berlanjut pada tuntutan penghukuman atas dosa-dosa politik yang telah dilakukannya. Bandung, 8 Oktober 2022
Bintang Betawi Kinclong-kinclong di Langit Sejarah Indonesia
Oleh Ridwan Saidi Budayawan BANYAK sarjana sejarah Indonesia yang mengira orang-orang Betawi tergolong fuqara wal masakin (miskin lagi pula papa) dalam hal pemilikan pahlawan dan orang masyhur. Maka mereka patungan shodaqoh dua nama agar orang Betawi sudi apalah kiranya menerima dua nama itu sebagai pahawan kesuma warga Jakarta. Yang satu PJak yang katanya memmbagun Jakarta. Dan satunya lagi PHila yang katanya melumat penjajah Portugis di Jakarta. Info ini tanpa penjelasan riwayat dua nama itu dan tanpa time line pula sehingga mirip wayang klitik yang dimainkan dengan jari jemari. De Stad van Coen yang ditulis van der Zee mengatakan tahun 1610 PJak mengaku pemilik tanah Jakarta. Ia tawarkan pada Inggris. Khobar keberadaan calo tanah sampai ke teligga Syahbandar Rana Manggala. Pasukan Betawi dengan senapan serbu PJak dan pengikut di Kp Gusti. Mereka ditewaskan. PJak dan 10 pengikut lari ke arah barat dan dikejar. Di satu tempat bernama Kasemen PJak dan pengikutnya ditewaskan semua. Tentang PHila dapat dibaca dalam laporan Ferdiinand Mendez Pinto Adventres 1539-1540, 602 hal. PHila dalam rombongan orang Achem, di barat Algier, dengan missi taklukan zona econ Pasuruan. Mereka kalah dan tekuk mereka punya lutut. Sisa pasukan Achem yang hidup ada yang bikin onar di Sumedang dan PHila tahun 1540 mengonari Jakarta.. Tanpa ampun PHila dan pengikutnya dihancurka pasukan Syahbandar Wa Item. Dalam luka PHila lari ke Cirebon dan sampai di tempat mati. Berikut kronologi orang-orang masyhur dan berjasa dari Tanah Betawi. 1. Nashr Ibni Ibrahim alias mualim Teko, Kapuk Muara. Ulama fikih dan penulis. Karyanya di British Library. Wafat 983 M 2. Sa\'ili, pelukis XV M . Pluit. Saya koleksi karyanya. 3. Wa Item. Historical time frame 1512-1540. Syahbandar Sunda Kalapa dan juru runding dengan Portugis 1521. 4. Mundari, patih Majakatera. Tandem (mitra) Wa Item runding dengan Portugis 5. Ki Alang, pujangga penulis Hikayat Tumenggung al Wazir. Life time medio XVI M - awal XVII M. 6. Asmat bin Asba XVII M. Ahli hukum Islam 7. Tumenggung Imam Kuningan XVIII M. Ulama dan orang tajir seJakarta 8. Bapa Slamet, julukan, pejabat tinggi era Daendels 1810-1825 9. Rama Ratu Jaya 1869 memimpin pemberontakan di Tambun lawan Belanda 10. Junaid al Batawi 1880an Imam Masjidil Haram 11. Muhamad Bakir, pujangga akhir XIX 12. Ahmad Beramka, idem nomor 11. 13. Tong Gendut 1916 pimpin pemberontakan lawan Belanda di Condet 14. M Husni Thamrin mencuat di pentas Volksraad 1918 15. Haji Ra\'ijin Kebon Siri berjuang depan Kranenburg, ahli adatrecht, u/ dpt pengakuan atas hukum adat Betawi pada 1918. Di-OK 16. Kaiyin bapa Kayah 1924 pimpin pemberontakan lawan Belanda di Tangerang 17. Mr Royani Su\'ud 1928 jadi Sekjen Kongres Pemuda II 18. Guru Mugeni mempertahankan mesjid yang dibangunnya 1930 di Kuningan yang mau ditutup Belanda. Penutupan gagal. 19. Ismail Marzuki 1930 mencuat namanya sebageai great composer 20 - 26. tokoh 45: Ka\'icang, Imam Syafi\'i, Kyai Nur Ali, Kyai Syam\'un Mauk, H. Darip, Nurjanah, Mufreni Mu\'min 27. Saleha Thabrani bintang kampanye pemilu 1955 28. Sejak 1957 Firman Muntaco populerkan dialek Betawi dlm karyanya di mingguan terbesar Berita Minggu. Ada pun Machbub Djunaidi sejak 1970 kolumnis nomor wahid. 29. Fifi Young sejak 1957 populerkan logat Betawi yang guri dalam film2nya 30. Abdul Chalik 1957 meroket namanya sebagai komponis Melayu Betawi. (RSaidi).
Aliansi Aksi Sejuta Buruh Bersiap Longmarch Menuju Istana Merdeka
Jakarta, FNN – Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB) akan melakukan longmarch dari Serang, Banten menuju Istana Merdeka pada 8-9 Oktober 2022. Longmarch yang dilaksanakan AASB hanya dihadiri oleh massa dari Banten dan bersatu dengan massa aksi lainnya dari Jabodetabek untuk melaksanakan demonstrasi tolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, cabut Undang-undang (UU) No. 11 tahun 2020 tentang cipta kerja dan batalkan RUU-KUHP pada 10 Oktober di Istana Merdeka sebagaimana yang dikatakan Arif Minardi, Presidium AASB ketika dihubungi Forum News Network (FNN). Adapun jumlah massa aksi ditargetkan sejumlah 25 ribu orang. \"Karena ada perubahan rencana, rencananya kita ini ada 25 ribu,\" ucap Arif Minardi. \"Nanti berikutnya misalkan ini gak digubris, ya kita berikutnya menuntutnya, ya presiden mundur, gitu aja. Nah, di situ harus gede-gedean (demonstran yang banyak),\" tukas Arif menambahkan. Arif juga mengatakan bahwa pihaknya tidak ingin bertemu selain dari presiden untuk diskusi. \"Kalau bukan presiden yang menerima, kita gak akan ke sana (diskusi), jangan ketemu, kecuali presiden langsung. Kalau bukan presiden kita gak akan menemui mereka,\" ungkap Arif. Adapun aksi yang akan digelar oleh AASB tersebut merupakan aksi di hari ke 38 sejak kenaikan harga BBM bersubsidi sejak 3 September lalu. (Ir)
Platform Politik Anies?
Sambil menunggu Anies mengucapkan platform politiknya, kita sebagai publik pemilih cuma bisa berharap agar tak seperti menunggu Godot yang dirindukan kedatangannya tapi tak kunjung datang juga. Oleh: Daniel Mohammad Rosyid, Guru Besar ITS Surabaya, @Rosyid College of Arts ANIES Rasyid Baswedan telah dideklarasikan beberapa hari lalu sebagai bacapres Nasdem yang dipimpin Surya Paloh. Dengan rekam jejak yang cukup meyakinkan, kini Nasdem dengan menggandeng Anies makin kuat untuk menarik PKS dan Demokrat berkoalisi mengajukan Anies sebagai bacapres 2024. Dari sekian nama tokoh nasional yang populer, Anies telah membuktikan diri sebagai tokoh dengan elektabilitas yang tinggi. Yang kini masih sepi dari perbincangan publik adalah platform politik para bacapres. Di sinilah letak masalah praktik demokrasi kita yang sangat prosedural, jauh dari substansi demokrasi. Setiap Pemilu kita selalu disibukkan oleh hingar-bingar pribadi para calon, bukan platform politik yang diperjuangkannya. Lalu Chris Komari menyebutnya sebagai demokrasi lontong sayur yang ludes setelah hajatan pemilu usai. Padahal, seperti disinyalir oleh Sri Edi Swasono, sudah cukup banyak bukti bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita mengalami deformasi serius setelah penggantian UUD 1945 dengan UUD 2002. UUD 2002 dan UU turunannya telah menjadi papan lontar banyak masalah maladministrasi publik di mana UU dibuat bukan untuk kepentingan publik pemilih, tapi untuk kepentingan bandar politik yang membiayai peserta Pemilu, termasuk calon Presiden. Jika kerusakan arsitektur legal formal ini tidak pernah diperbaiki oleh presiden terpilih, maka dia akan selalu menjadi bagian dari masalah yang mendera Republik ini. Kecenderungan otoriterianik Orwellian rezim saat ini makin sulit disembunyikan. Semua lembaga negara produk UUD 2002 kini jatuh menjadi alat kekuasaan rezim dengan dukungan para bandar politik yang makin kekenyangan dalam menikmati berbagai kekebalan hukum dan konsesi ekonomi di berbagai sektor pembangunan sejak batubara hingga sawit. Oleh Laksamana Sukardi, UUD 2002 telah membuka bagi kesalahan tata kelola kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga para bandit politik leluasa melakukan apa saja, kecuali memperhatikan kepentingan publik. Seperti yang disinyalir Mulyadi Taampali, baik DPR, MK, KPU, KPK hingga POLRI kini hanya menjadi badut politik yang dengan sukarela menjadi alat kekuasaan para bandit dan bandar politik. Skandal Sambo hingga saat ini belum jelas konsekuensinya bagi reformasi POLRI, sementara skandal stadion Kanjuruhan direduksi hanya persoalan teknis stadion, bukan inkompentasi aparat keamanan. Bagi banyak purnawirawan, ulama, tokoh dan cendekiawan, presiden yang layak dipilih adalah sosok yang berani mengagendakan Dekrit Presiden untuk kembali ke UUD 1945 versi Dekrit Presiden Soekarno 1959. Untuk mengantisipasi tuntutan adaptasi dengan lansekap global strategis yang berkembang, perubahan atas UUD 1945 dimungkinkan dengan metode addendum, tanpa mengubah Pembukaan, batang tubuh, dan penjelasannya. Rakyat yang selama era reformasi ini telah menjadi jongos atau yatim politik harus dimerdekakan dengan mereposisi MPR RI kembali sebagai lembaga tertinggi negara. Kedaulatan harus dikembalikan ke tangan rakyat, bukan ke partai politik. Presiden dipilih oleh MPR sebagai mandataris MPR untuk menjalankan GBHN sebagai amanah rakyat, bukan petugas partai, apalagi menjadi badut politik kaki tangan para taipan. Sambil menunggu Anies mengucapkan platform politiknya, kita sebagai publik pemilih cuma bisa berharap agar tak seperti menunggu Godot yang dirindukan kedatangannya tapi tak kunjung datang juga. Akhirnya, pemilu hanya instrumen pemiluan rakyat yang makin mahal, tapi gagal merekrut pemimpin yang sanggup menyelamatkan Republik ini dari cengkraman para bandit, bandar dan badut politik. Ngawi, 7 Oktober 2022. (*)
POPULER
