ALL CATEGORY
Negara Dalam Bahaya SOS
Bahkan kata Prof Salim Said, oligarki juga telah menguasai Jokowi. “Negara kita sekarang dikuasai oleh para Oligar termasuk Pak Jokowi. Saya tidak tahu dia sadar atau tidak,” katanya. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih DIKATAKAN oleh Prof. DR. Daniel M Rosyid negara sudah SOS bahwa: Negara dalam keadaan darurat.. hampir semua institusi negara lumpuh, kejahatan bersimaharajalela tak terbendung, kedunguan meluas, ketakutan mencekam bangsa ini…. Kini tinggal menunggu kebangkitan ummat Islam dan TNI untuk mengambil kembali kedaulatan rakyat dan negara. Negara sudah dikuasai asing dan aseng dengan kekuatan Oligargi. Mereka telah menguasai hasil tambang, hutan, minyak, air, dan tanah. “Bahwa laporan Bank Dunia pada 15 Desember 2015, sebanyak 74 persen tanah di Indonesia dikuasai oleh 0,2 persen penduduk ini pemilikan tanah paling ekstrim di dunia”. “Bahwa berkaca pengalaman di Afrika Selatan, 5 persen penduduk kulit putih menguasai 50 persen tanah, negaranya bubar. Sedangkan di Indonesia 0.2 % menguasai 74 % di Indonesia”. Tidak bisa dibantah negara sudah SOS “Save Our Ship” (Selamatkan Kapal Kami), atau “Save Our Souls” (Selamatkan Jiwa Kami). Guilford (1973): mengatakan bahwa oa_if you would understand world geopolitic today, follow the oil_ (Deep Stoat). (berbicara soal minyak maka 90% soal politik, dan 10% tentang teknis perminyakan itu sendiri). Henry Kissinger mengatakan: control oil and you control nation, control food and you control the peoples (Kendalikan minyak maka kamu menguasai negara, kendalikan pangan maka anda menguasai rakyat). Negara ini sudah terlalu lama dijalankan dengan cara yang salah, secara sewenang-wenang dan tanpa perlawanan. Banyak hal yang salah dilakukan oleh pemerintah. Ketika diberi saran oleh rakyat, bahkan oleh para pakar sesuai bidangnya masing-masing, mereka menutup telinga, membutakan mata dan nuraninya, menutup kritik, tampil jumawa seolah-olah serba bisa dan tahu semuanya. “Those who criticize are permanently removed in the wrong way. various ways have been done, including the correct way. Did it work? So i chose to be a martyr to make a change by slapping their face.” “(Berbagai cara telah dilakukan, termasuk dengan cara yang benar. Apakah itu berhasil? Jadi, saya lebih memilih menjadi martir untuk membuat perubahan dengan menampar wajah mereka),” tuturnya dalam akun twitter @bjorka, Ahad (11/9/2022). Prof. Salim Said mengatakan bahwa negara Indonesia sekarang ini dikuasai oleh oligarki. “Saya takut bahwa banyak yang dilakukan oleh Jokowi itu, adalah akomodasi dia terhadap banyak group-group oligarki,” ucapnya. Bahkan kata Prof Salim Said, oligarki juga telah menguasai Jokowi. “Negara kita sekarang dikuasai oleh para Oligar termasuk Pak Jokowi. Saya tidak tahu dia sadar atau tidak,” katanya. Dalam perjalanan waktu negara kita saat ini dalam bahaya besar menuju failed state. Demo mahasiswa dan rakyat sedang berlangsung, tuntutan turunkan BBM, itu hanya kejadian kecil dari kerusakan negara yang sedang terjadi. Tanpa fokus tuntutan perubahan total, semua akan sia-sia. Bahkan Presiden seperti menantang akan berapa lama kalian berdemo. Di balik kata ada makna kalian akan kelelahan dan akhirnya menghilang. Demo harus fokus pada tujuan kembalikan negara sesuai konstitusi UUD 1945. Dan tuntutan perubahan ke negara harus kembali normal harus fokus kembali ke UUD 45 asli dan kembalikan Pancasila sebagai ideologi negara dan falsafah hidup bangsa Indonesia. Negara terus menuju kehancurannya dan saat ini negara sudah SOS “Save Our Ship” (Selamatkan Kapal Kami), atau “Save Our Souls” (Selamatkan Jiwa Kami). (*)
IPW Desak Jokowi Segera Audit Satgassus Merah Putih
Jakarta, FNN - Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso mendesak untuk audit Satgasus Merah Putih yang dipimpin oleh mantan Kadiv Propam Irjen Ferdy Sambo, setelah dibubarkan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit. Berdasarkan informasi yang diperolehnya, Sugeng membeberkan mengenai latar belakang pembentukan hingga tugas dari Satuan Tugas Khusus (Satgasussus) Merah Putih. Satgassus Merah Putih itu telah terbentuk saat Jenderal Polisi Tito Karnavian menjadi Kapolri dan telah berjalan selama tiga periode. Sugeng mengatakan Ferdy Sambo telah menjadi Ketua Satgassus selama tiga periode. Hal ini disampaikannya sebagai salah satu narasumber dalam seminar online dan offline yang bertajuk “Audit Satgassus Merah Putih Polri, Segera!” di hotel Sofyan Soepomo, Jakarta Selatan, Rabu (21/9/22). Hadir juga sebagai narasumber dalam seminar tersebut, DR. Anton Permana (Alumni LEMHANAS), Haris Azhar (LOKATARU), Irma Hutabarat (Aktivis Senior), dan Benni Akbar Fatah (FNP). Selanjutnya Sugeng menjelaskan, pada 2019, Satgassus diketuai oleh Idham Azis dan Ferdy Sambo menjadi sekretarisnya. Kemudian saat Idham Azis menjadi Kapolri, Ferdy Sambo kemudian menjadi ketua Satgassus sampai Satgas tersebut dibubarkan oleh Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Menurut Sugeng, Satgassus Merah Putih memiliki kewenangan yang begitu besar dan menangani tindak pidana yang masuk kategori mewah. Lebih lanjut, Sugeng menyampaikan empat alasan Satgassus dibubarkan. Pertama, Satgassus tersebut adalah polisi elite. Kedua, terjadi demoralisasi di kalangan polisi yang bukan merupakan anggota Satgassus. Ketiga, adanya tumpang tindih kewenangan karena penyelidikan dan penyidikan sebetulnya kewenangan Satker Reserse. Keempat, Satgassus itu tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Diketahui sebelumnya, Kepala Kepolisian RI (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi membubarkan Satuan Tugas Khusus (Satgasus) yang diketuai oleh mantan Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo per 11 Agustus 2022. Adapun pembubaran tersebut dilakukan pasca Ferdy Sambo ditetapkan menjadi tersangka atas pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat. (Lia)
Kembangkan Pariwisata, Wabup Tana Toraja Minta Dukungan Ketua DPD RI
Tana Toraja, FNN – Wakil Bupati Tana Toraja, Zadrak Tombeg, meminta dukungan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, untuk mengembangkan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Hal itu disampaikan Zadrak saat Ketua DPD RI melakukan kunjungan kerja ke Tana Toraja, Rabu (21/9/2022). Menurut Zadrak, Kabupaten Tana Toraja merupakan salah satu daerah tujuan wisata unggulan di Indonesia dengan potensi budaya yang unik dan alam yang indah. “Namun, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir pariwisata Tana Toraja mengalami pasang surut, terutama dengan adanya wabah Covid-19,” paparnya. Zadrak menyebut Pemkab Tana Toraja telah menyusun rencana strategis pengembangan pariwisata yang berdimensi budaya dan lingkungan dengan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Namun, rencana yang telah disusun tersebut masih belum optimal dalam memajukan kepariwisataan Tana Toraja. “Berbagai perubahan yang terjadi, termasuk kondisi kepariwisataan internasional ternyata berpengaruh terhadap kepariwisataan Tana Toraja yang seolah-olah stagnan,” ujar dia. Salah satu faktor penting yang perlu dibenahi adalah aksesibilitas yang merupakan permasalahan yang perlu untuk segera ditindaklanjuti. “Oleh karenanya, kami berharap pengembangan pariwisata Tana Toraja dapat mengakomodir tuntutan, perubahan, kendala dan permasalahan yang terjadi agar dapat menunjang pengembangan pariwisata Sulawesi Selatan,” ujar Zadrak. Asisten II Pemkab Tana Toraja, Yunus Sirante, menambahkan, adapun daya tarik utama dalam pengembangan ini di antaranya pemandangan bentang alam nan eksotik dari Puncak Buntu Sarira ke seluruh penjuru Toraja, hamparan awan di pagi hari serta sunrise dan sunset, kolam alam di Tilangnga’, goa alam Kambuno, Alang Deata (Lumbung Dewa), Glamping Area, Gugusan Buntu Sarira, Desa Wisata Sarira dan panjat tebing. “Mengenai aksesibilitas kami harapkan mudah dijangkau oleh semua jenis kendaraan roda dua dan roda empat,” katanya. Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mendukung penuh pengembangan pariwisata di Tana Toraja. Menurutnya, sektor pariwisata merupakan penggerak roda perekonomian di tingkat dasar. “Pariwisata langsung bersentuhan dengan masyarakat. Saya setuju agar Tana Toraja ini terus dikembangkan, sehingga menjadi destinasi unggulan dengan ciri dan karakternya sendiri,” kata LaNyalla. Senator asal Jawa Timur itu menambahkan, potensi keunikan sosial budaya Tana Toraja yang dipadu dengan kekhasan alam memerlukan rencana pengembangan yang mengedepankan dimensi budaya maupun lingkungan dengan berorientasi lada peningkatan ekonomi, yang pada gilirannya memajukan kesejahteraan masyarakat. “Tentu tujuan utama dari pengembangan sektor pariwisata ini adalah bagaimana pondasi perekonomian masyarakat semakin kuat. Maka, keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata merupakan satu keharusan dalam memajukan daerah,” ujar LaNyalla. Ia terus mendorong agar sektor kepariwisataan Tana Toraja mendapat prioritas untuk dikembangkan. Apalagi, Tana Toraja telah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan juga Kawasan Strategis Nasional (KSN). “Tentu ini menjadi harapan besar bagi percepatan pengembangan kepariwisataan Tana Toraja sebagai salah satu daerah tujuan wisata unggulan,” papar LaNyalla. (Sof/LC)
Sidang Pelanggaran HAM Paniai Dipantau Lembaga Amnesty Internasional
Makassar, FNN - Direktur Eksekutif Lembaga Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid memantau langsung proses sidang perdana kasus dugaan pelanggaran HAM berat di Paniai, Provinsi Papua Barat yang disidangkan di Pengadilan HAM, Ruangan Prof Bagir Manan, Pengadilan Negeri Kelas I Khusus Makassar, Sulawesi Selatan.\"Nampaknya persiapannya (sidang) tidak matang, bahkan tadi dari jadwal 180 hari (pelaksanaan sidang), tapi ini sudah (molor) termakan waktu 90 hari lebih,\" ujar Usman kepada wartawan usai memantau sidang, di Makassar, Rabu.Hal ini berkaitan atas penetapan satu orang sebagai terdakwa yakni Mayor TNI (Purn) Isak Sattu selaku Perwira Penghubung (Pabung) Komando Distrik Militer (Kodim) 1705/Paniai di Kabupaten Paniai saat itu posisinya sebagai perwira tertinggi yang dianggap bertanggung jawab dalam insiden penembakan warga.Kejadian tersebut pada Senin, 8 Desember 2014 sekitar pukul 11.00 WIT di Lapangan Karel Gobay dan Kantor Komando Rayon Militer (Koramil) 1705-02/Enarotali di Jalan Karel Gobay, Kampung Enarotali, Distrik Paniai yang mengakibatkan 14 orang korban, 10 orang luka-luka serta empat di antaranya meninggal dunia.Menurut dia, yang paling penting adalah substansi perkaranya, benar tidak peristiwa di Paniai itu memang terjadi akibat perbuatan terdakwa. Ia menghormati proses hukum, walaupun menimbulkan pertanyaan publik, apa benar terdakwa pelaku sesungguhnya. Sebab, banyak hal yang meragukan bahwa pelakunya hanya satu orang.\"Dalam sidang, diduga banyak yang hilang kronologisnya terutama siapa yang melakukan penganiayaan terhadap anak-anak (korban), itu siapa. Harus dibuktikan dulu, itu menurut saya,\" kata mantan Koordinator Komite untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) ini menekankan.Selain itu, sebelum kejadian penembakan pada Senin, 8 Desember 2014, ada dugaan tindak kekerasan dan penganiayaan warga oleh oknum aparat pada Minggu, 7 Desember 2014 sesuai uraian dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum (JPU).Bahwa di Jalan Enarotali-Madi Kilometer 4 sempat terjadi cekcok mulut antara warga Ipakiye Tanah Merah diduga nyaris ditabrak oknum aparat saat melintas ketika mereka meminta sumbangan dari pengguna jalan untuk acara perlombaan Pondok Natal Desember 2014. Buntutnya, usai kejadian itu, diduga terjadi penganiayaan warga setempat.\"Ada penganiayaan di tanggal tujuh itu dan ada penembakan di tanggal delapan. Hari pertama itu kan mengakibatkan luka fatal, tapi tidak menyebabkan kematian, tetapi siapa pelakunya, itu tidak ada,\" ujar Usman pula.Pihaknya berharap, sidang berikutnya segala celah kosong yang ada harus diisi dalam pembuktian, apalagi agendanya menghadirkan saksi fakta maupun ahli. Sedari awal, kata dia, pihak keluarga masih ragu apakah perintah sidang itu sungguh-sungguh memberikan keadilan atau hanya sebatas formalitas.\"Tentunya, kami harus menerima kenyataan bahwa sidang ini akhirnya digelar. Kami ingin melihat negara sungguh-sungguh atau sebaliknya. Ini adalah ujian bahwa PN Makassar membawa beban yang sangat berat dan tantangan berat, kalau gagal bisa disalahkan,\" katanya menambahkan. (Sof/ANTARA)
Hasto Menepis Isu Dewan Kolonel PDIP
Jakarta, FNN - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menepis isu pembentukan Dewan Kolonel oleh anggota DPR RI Fraksi PDIP untuk mendukung Ketua DPR Puan Maharani maju sebagai bakal Calon Presiden (Capres) 2024. \"Tidak ada yang namanya Dewan Kolonel, karena hal tersebut tidak sesuai dengan AD/ART partai,” kata Hasto dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.Ia menambahkan, “Mana ada di dalam partai, struktur seperti militer. Jadi partai kan yang dikenal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai, Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Dewan Pimpinan Cabang (DPC), hingga anak ranting. Sehingga tidak dikenal adanya Dewan-Dewan Kolonel,” katanya pula.Ia menyebut telah berkoordinasi dengan Ketua Fraksi PDIP DPR RI Utut Adianto dan Sekretaris Fraksi PDIP DPR RI Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul, keduanya menyebut bahwa isu Dewan Kolonel hanyalah guyonan dalam politik.\"Kemudian saya juga memberi tahu Pak Utut selaku ketua fraksi bahwa Fraksi PDI Perjuangan DPR RI itu tugas utamanya adalah kepanjangan dari partai di dalam memperjuangkan seluruh ideologi dan platform partai, baik fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan,\" katanya pula.Hasto juga membantah bahwa Puan menyetujui Dewan Jenderal. Ia menyebut yang disetujui oleh Puan adalah kemerdekaan dalam berserikat. “Enggak ada. Kan saya sudah memberikan bantahan secara resmi bahwa Dewan Kolonel tidak ada, karena kami adalah partai sebagai suatu institusi yang memperjuangkan kehendak rakyat, yang dimaksudkan Mbak Puan adalah kebebasan di dalam berserikat, berkumpul,\" ujarnya lagi.Dia mengatakan bahkan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri juga kaget atas mencuatnya isu pembentukan Dewan Kolonel di Fraksi PDIP tersebut. “Bahkan tadi pagi pun, Ibu Mega ketika melihat di running text pada saat saya laporan ke beliau, beliau juga kaget dan kemudian saya diminta memberi penjelasan bahwa tidak ada Dewan Kolonel,” ujarnya pula.Ia kemudian menyampaikan pesan Megawati agar seluruh kader PDIP berdisiplin utamanya terkait dengan capres dan cawapres yang dinamikanya sangat kuat. Ia menyebut fokus seluruh kader PDIP saat ini ialah menjadi jembatan aspirasi rakyat agar terbangun energi positif untuk kemajuan bangsa.“Diingatkan oleh Ibu Ketua Umum (Megawati) bahwa berpolitik itu harus melihat konteks, dan konteks yang saat ini adalah partai turun ke bawah membantu rakyat, membangun harapan rakyat, apalagi situasi yang belum pulih akibat pandemi, kemudian disusul kebijakan yang terpaksa harus diambil terhadap kenaikan BBM,\" kata Hasto. (Sof/ANTARA)
Digitalisasi Pemilu Menuju Pesta Rakyat yang Demokratis
Tanjungpinang, FNN - Pemanfaatan teknologi dalam pemilu bukan sebuah halusinasi. Penggunaan teknologi dalam proses pesta demokrasi, yang kemudian dikenal dengan istilah digitalisasi pemilu, merupakan harapan yang dapat diwujudkan.Pada era digitalisasi, penggunaan teknologi pada masa pemilu merupakan keniscayaan. Karena, digitalisasi pemilu diyakini mampu memberi kemudahan masyarakat untuk menggunakan hak suaranya. Penggunaan perangkat digital dalam pemilu juga menciptakan efisiensi, baik dari aspek anggaran maupun sumber daya manusia.Energi yang dikeluarkan penyelenggara pemilu sudah tidak terlalu besar dibanding pemilu dengan sistem konvensional.Penggunaan teknologi dalam pemilu juga mampu menghadirkan pemilu yang transparan dan mencegah terjadi pelanggaran pemilu akibat kelalaian maupun keterbatasan pengawasan. Teknologi akan mempermudah penyelenggaraan tahapan pemilu dan memperkuat pengawasan pemilu, meski jumlah petugas yang terbatas.Menyadari bahwa pemilu sebagai akar demokrasi untuk melanjutkan estafet kepemimpinan, berbagai negara pun mulai mencobanya. Dari hasil penelitian International Idea tahun 2019 terhadap 106 negara, diperoleh kesimpulan bahwa digitalisasi pemilu merupakan langkah tepat untuk melahirkan pemimpin dari pesta demokrasi yang demokratis, transparan, jujur, dan adil.India dengan jumlah penduduk mencapai 1,3 miliar orang, misalnya, menggunakan e-voting dalam pemilu berskala nasional maupun lokal. Filipina, yang berada dalam satu kawasan (ASEAN) dengan Indonesia, Brazil, Estonia, Kazakhstan, Norwegia, Nepal, Rusia, Pakistan, Amerika, dan Belgia juga memanfaatkan teknologi pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara pemilu.Meski demikian, penggunaan teknologi dalam penyelenggaraan tahapan pemilu masih ditemukan kelemahan, seperti masalah keamanan sistem yang dibangun sehingga berimbas pada kepercayaan pemilih. Padahal, kepercayaan masyarakat pemilih merupakan bagian terpenting dalam pemilu. Krisis kepercayaan terhadap pemilu merupakan benih konflik yang potensial membesar.Tidak semua negara berhasil menggunakan teknologi pemilu. Bahkan dua negara maju, seperti Belanda dan Jerman kembali menyelenggarakan pemilu secara konvensional setelah gagal menggunakan sistem digitalisasi.Dari keberhasilan dan kegagalan dalam penyelenggaraan tahapan pemilu dengan memanfaatkan teknologi itu seharusnya menjadi perhatian pemerintah. Perhatian itu sebagai bentuk evaluasi terhadap kelemahan dalam sistem digitalisasi pemilu untuk kemudian ditingkatkan. Mengembalikan sistem digital pemilu menjadi konvensional juga bukan jawaban kebutuhan kepemiluan, melainkan menurunkan derajat harapan masyarakat.Perkembangan teknologi dari masa ke masa tidak terlepas dari peran dunia pendidikan, terutama kampus. Kampus harus mampu melahirkan dosen dan mahasiswa yang memiliki kualifikasi mengembangkan teknologi untuk berbagai sektor strategis, salah satunya pemilu.Pemilu di IndonesiaSetahun berjalan era reformasi, Indonesia ternyata sudah berupaya menggunakan teknologi pemilu, meski tidak menyeluruh. Tepatnya tahun 1999, sejarah teknologi kepemiluan dimulai setelah pemerintah menyadari digitalisasi pemilu akan mempermudah KPU dan jajarannya menyelenggarakan tahapan pemilu.Digitalisasi pemilu juga dinilai mampu melahirkan pemimpin dari proses pemilihan yang berkualitas, transparan, dan profesional.Dalam catatan sejarah kepemiluan di Indonesia, digitalisasi pemilu tidak dilaksanakan dalam seluruh tahapan, melainkan pada proses pendaftaran partai politik peserta, pengelolaan logistik pemilu, rekapitulasi pemilu, registrasi pemilih, pendaftaran calon, kampanye, dan laporan dana kampanye.Dalam hal ini, rekapitulasi suara hasil pemilu bukan merupakan alat bukti, melainkan hanya berperan sebagai alat bantu. Padahal teknologi rekapitulasi suara yang kemudian disebut sebagai e-recap dalam Sistem Penghitungan (Situng) dibangun untuk mempermudah proses rekapitulasi suara dari hasil penghitungan konvensional di tempat pemungutan suara (TPS).Kesalahan dalam input data pemilih di TPS menyebabkan kesalahan rekapitulasi suara atau sebaliknya. Namun KPU RI menyadari Situng memberikan kemudahan bagi jajarannya, mulai di tingkat kelurahan hingga provinsi dalam proses rekapitulasi suara.Berkaca dari pengalaman dalam proses digitalisasi Pemilu 2019, misalnya, penggunaan teknologi pada tahapan yang penting dan strategis sebaiknya dilaksanakan pada Pemilu 2024. e-voting merupakan salah satu tahapan yang penting sebagai penyeimbang e-recap.Sistem pemungutan suara secara digital atau elektronik merupakan gagasan strategis yang menjawab kebutuhan publik saat ini.Penyelenggara pemilu dan pemerintah harus mampu membangun kepercayaan publik dalam pemilu dengan melahirkan sistem yang mudah, transparan, dan berkualitas. Sistem itu juga sebagai bagian terpenting melahirkan kepercayaan peserta pemilu yang sudah terkuras energinya berkompetisi dalam pemilu.e-voting mampu mengurangi beban kerja petugas, meningkatkan kualitas pemilihan, dan menghemat anggaran. Namun, hasilnya dipengaruhi pada sistem yang dibangun sehingga memang wajib memperhatikan aspek keamanan dan keandalan sistem digital yang digunakan.Kemudahan dalam proses pemungutan suara juga menjawab kebutuhan publik pada masa pandemi COVID-19. Protokol kesehatan masih harus dilaksanakan untuk mencegah penularan COVID-19. E-voting mengharuskan pemilih dan petugas tidak berinteraksi. Pemilih juga tidak perlu mencoblos surat suara, melainkan cukup menentukan pilihan melalui sistem atau aplikasi khusus yang telah disiapkan secara digital.e-voting juga tidak membutuhkan bilik suara, gembok, meja, dan peranti fisik lainnya di TPS. Kemudian penggunaan e-voting juga mengurangi jumlah petugas di TPS, PPS, dan PPK, termasuk petugas keamanan dan pengawas pemilu di lokasi itu.Dari uraian tersebut dapat diprediksi sekitar 60 persen anggaran negara yang dialokasikan untuk anggota badan ad hock dan lainnya pada pemilu, dapat dimanfaatkan untuk kegiatan lainnya.Contohnya, pada Pilkada Kepri 2020, KPU Kepri mendapatkan dana hibah sebesar Rp98 miliar, yang sebagian besar digunakan untuk membayar honor anggota badan ad hock, seperti KPPS, PPS, dan PPK.Tahun politikWarsa 2024 menjadi tahun politik yang paling sibuk. Bagaimana tidak, pemungutan suara yang dijadwalkan serentak di 514 kabupaten dan kota pada 14 Februari 2024, itu merupakan sejarah baru bagi Indonesia. Bagaimana tidak, beberapa bulan setelah pemilu atau tepatnya 27 November 2024 Indonesia kembali menyelenggarakan pilkada serentak di 34 provinsi.Seluruh pihak tentu tidak menginginkan peristiwa suram pada Pemilu 2019 kembali menimpa penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan dan kelurahan. Berdasarkan catatan KPU, kala itu sebanyak 894 petugas meninggal dunia dan 5.175 petugas mengalami sakit saat melaksanakan tugas.Jalan tengah untuk mengurangi beban kepada penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan dan kelurahan adalah membangun sistem dengan memanfaatkan teknologi. Petugas yang kelelahan dalam menyelenggarakan pemilu secara konvensional sebaiknya menjadi isu yang dibahas saat ini untuk memulai peradaban baru dalam proses kepemiluan yang canggih namun bisa dilakukan sederhana berkat dukungan teknologi.Petugas yang kelelahan mengerjakan tugas-tugas kepemiluan akan mempengaruhi kinerjanya, misalnya, keliru menginput perolehan suara salah satu peserta pemilu. Kesalahan penginputan perolehan suara, yang kemudian menyebabkan kesalahan dalam rekapitulasi suara, berpotensi menimbulkan permasalahan lainnya akibat ketidakpercayaan publik.Karena itu, e-voting dan e-recap merupakan dua tahapan yang perlu diperhatikan, tidak hanya sebatas alat bantu, melainkan sebagai salah satu alat ukur keberhasilan dalam pemilu. (Sof/ANTARA)
Elite Politik Harus Lebih Dewasa dalam Berdialektika
Jakarta, FNN - Pakar komunikasi politik Emrus Sihombing mengajak para elite politik lebih matang dan dewasa dalam berdialektika karena pernyataan mereka bisa memengaruhi sikap masyarakat. \"Pasti berpengaruh ke bawah, tinggal kuat atau tidaknya, ini jadi tidak produktif di masyarakat. Bagi masyarakat yang tidak kritis bisa saja menelan yang elite politik katakan. Saya berharap elite politik berdialektika dengan kematangan dan kedewasaan agar masyarakat mendapat pencerahan,\" kata Emrus dihubungi di Jakarta Rabu. Emrus merespons pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). AHY, kata dia, menyampaikan kebanyakan proyek infrastruktur dibangun di era SBY menjadi Presiden dan Presiden Joko Widodo tinggal meresmikan, sedangkan SBY menyebut Pemilu Presiden 2024 diatur hanya diikuti dua pasangan calon. Menurut Emrus, ada upaya memanipulasi persepsi publik, seolah SBY lebih hebat. Padahal, kata Emrus, setiap pemimpin pasti punya kelebihan dan kekurangan. Emrus menegaskan kejujuran dalam berkomunikasi itu penting agar masyarakat yang menerima pesan bisa tercerahkan. \"Menurut saya, pola komunikasi politik AHY tidak dewasa, ini \'framing\' hanya untuk menguntungkan SBY dan dirinya. Seharusnya AHY menyatakan ini pembangunan di era SBY kemudian dilanjutkan Jokowi. Kemudian dia mengakui mana proyek pembangunan era Jokowi,\" kata Emrus. Pengamat politik dari Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro mengatakan pernyataan SBY mengenai kemungkinan Pilpres 2024 sedang diskenariokan diikuti dua pasangan calon tentu perlu diverifikasi lebih lanjut oleh Partai Demokrat. \"Bisa saja Demokrat konfirmasi ke Partai NasDem, kenapa beberapa bulan belakangan ini Demokrat dan NasDem terlibat dalam proses komunikasi intensif bagi penjajakan koalisi sehingga komunikasi politik di antara kedua partai tersebut tentu sangat baik saat ini,\" kata Bawono. (Sof/ANTARA)
Gde Siriana: Dewan Kolonel Tetap Tak Akan Dongkrak Elektabilitas Puan
Baru-baru ini mencuat \'Dewan Kolonel\', sebuah tim yang dibentuk oleh anggota Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPR loyalis Puan Maharani. Pencetusnya adalah Johan Budi Sapto, mantan Jubir KPK. Anggotanya ada 12 orang dan sudah dilaporkan ke Puan Maharani. Gde Siriana Yusuf, analis politik dan Direktur Eksekutif INFUS memberikan pandangan terkait Dewan Kolonel PDIP tersebut kepada wartawan FNN Sri Widodo Soetardjowijono. Petikannya: Apa pandangan Anda terkait PDIP bentuk Dewan Kolonel? Kalau dari nama saya gak paham kenapa namanya Dewan Kolonel. Kenapa gak dikasih nama Dewan Kombes?. Tapi kalau lihat misi dan tugas-tugasnya, sepertinya ini menjadi Brand Ambassador nya Puan Maharani jelang Pilpres 2024. Apakah PDIP sudah bulat mencalonkan Puan Maharani sebagai Capres 2024? Saya lihat ini Dewan Kolonel ini sebagai indikasi adanya kristalisasi di tubuh PDIP terutama loyalis Megawati untuk mengusung Puan. Apalagi setelah dalam 1-2 bulan terakhir relawan Ganjar Pranowo tidak banyak melakukan aktivitas dukungan di berbagai daerah. Juga Ganjar Pranowo tidak banyak bersuara soal Pilpres 2024. Juga perlu dilihat hasil pertemuan Puan Maharani dan Prabowo beberapa waktu lalu, seperti apa deal yang sebenarnya. Barangkali mereka sepakat sebagai pasangan calon. Hanya kan gak jelas juga, siapa capresnya siapa cawapresnya. Nah, mungkin saja ada catatan dari kesepakatan itu untuk perlu mendongkrak lagi elektabilitas Puan yang menurut beberapa survei masih relatif rendah dibandingkan calon-calon lain. Jadi Dewan Kolonel ini sebagai inisiatif untuk dongkrak elektabilitas lagi. Soal ini mengkonfirmasi Puan maju sebagai Capres saya kira belum ya. Kan biasanya PDIP last minute baru putusin Capres. Masih perlu lihat-lihat calon-calon Capres lawannya siapa aja. Tapi setidaknya dengan adanya brand ambassador Puan Maharani yg namanya Dewan Kolonel ini dapat dilakukan survei lagi untuk mengetahui sejauh mana elektabilitas Puan mampu dinaikkan lagi dan bagaimana pengaruhnya terhadap elektabilitas partai. Jika setelah ada brand ambassador pun elektabilitas Puan tetap gak ngangkat signifikan, juga berdampak buruk pada elektabilitas partai, saya kira Megawati akan jalankan plan B nya. Mengapa Hasto membantah keberadaan Dewan Kolonel ini? Seperti saya bilang tadi, ini kan inisiatif loyalis Puan saja. Ada yang tidak sabar mendesak Megawati umumkan segera Puan jadi Capres. Tapi kan Megawati juga mengukur terus. Di kalangan akar rumput, apakah Puan benar-benar mewakili trah Soekarno? Atau ada yang lain yang lebih diterima, misalnya Prananda. Perlu dicatat bahwa sekian puluh tahun Megawati mampu pimpin PDIP artinya dia punya keistimewaan. Dan saya pikir Megawati punya rencana yang terbaik untuk PDIP. Tidak selalu harus mengikuti kemauan anak jika itu akan merugikan partai yang puluhan tahun dia besarkan. (*)
PMKI DEsak Pimpinan MPR Segera Berhentikan Fadel Muhammad
Jakarta, FNN - Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia (PMKI) mendesak pimpinan MPR segera mengeluarkan surat keputusan pemberhentian Fadel Muhammad sebagai Wakil Ketua MPR dari unsur Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Sebab, sejak 5 September 2022 ia tidak lagi menduduki jabatan tersebut setelah dimosi tidak percaya pada Kamis, 18 Agustus 2022. Desakan tersebut disampaikan PMKI dalam sebuah diskusi bertema, \" Quo Vadis Indonesia, di Tepi Jurang dan Kebangkrutan,\" di Jakarta, Rabu, 21 September 2022. Desakan tersebut disampaikan salah satu tokoh PMKI, Syahganda Nainggolan. PMKI merupakan organisasi kemasyarakatan yang didirikan sejumlah aktivis lintas angkatan. Organisasi gerakan moral tersebut didirikan tahun 2021 yang lalu. Dalam diskusi tersebut, sejumlah aktivis yang ikut menjadi pembicara antara lain Rocky Gerung, Muhammad Said Didu, Ahmad Yani, Lieus Sungkarisma, Habil Marati dan Arif Minardi. Tamsil Linrung yang menjadi Wakil Ketua MPR terpilih menggantikan Fadel juga hadir dan menyampaikan pandangannya atas kondisi bangsa sekarang. Menurut Syahganda, Rapim MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) pada Senin, 19 September 2022 memutuskan mengirimkan surat kepada DPD yang intinya menunda pelantikan Tamsil Linrung dengan alasan supaya tidak ada masalah hukum setelah pelantikan. Padahal, pergantian dari Fadel ke Tamsil jelas sesuai undang-undang yang berlaku dan dilaksanakan melalui Rapat Paripurna DPD RI. Surat pimpinan MPR tersebut jelas terlihat mempertimbangkan semua masukan dari seorang Fadel Muhammad dan pengacaranya. Pimpinan MPR malah mengabaikan surat DPD yang merupakan suara forum tertinggi lembaga negara ini, yaitu melalui penghitungan suara terbuka pada rapat paripurna. Lebih mengherankan lagi, Fadel yang seharusnya tidak menjabat lagi masih diundang menghadiri Rapim MPR pada Senin, 19 September 2022, dan ikut memutuskan hasilnya. \"MPR yang seharusnya mempertimbangkan keputusan DPD yang dilakukan secara kelembagaan melalui sidang/rapat paripurna, malah bertindak seolah-olah sebagai pengacara Fadel Muhammad,\" demikian bunyi pernyataan pers PMKI itu. PMKI mendesak Ketua MPR, Bambang Soesatyo beserta seluruh pimpinan lembaga negara tersebut agar segera mengagendakan pelantikan Tamsil Linrung. Hal itu guna mengisi kekosongan jabatan Waka MPR dari unsur DPD. MPR harus menghormati keputusan DPD, supaya jangan sampai terjadi sengketa anrar lembaga negara. Keputusan DPD tidak dapat dibatalkan oleh MPR sebagai sesama lembaga negara. \"MPR bertugas menindaklanjuti dengan melantik Wakil Ketua MPR, Tamsil Linrung, hasil keputusan DPD. Tidak boleh menunda (pelantikan) dan mempertanyakan kembali hasil keputusan rapat paripurna DPD itu,\" ujar Sjahganda Nainggolan. (Habil).
Rocky Gerung: Judi 303 Terungkap, Bukti Nyata Kekacauan di Tubuh Pori
Jakarta, FNN – Perkembangan kasus Ferdy Sambo yang berawal dari pembunuhan berencana secara perlahan membongkar permasalahan kompleks yang terjadi di dalam internal kepolisian yang melibatkan banyak petinggi Polri maupun petinggi negara. Dalam perbincangannya dengan wartawan senior FNN Hersubeno Arief, Rocky Gerung menyoroti hal tersebut melalui video yang berjudul \"Mabes Judi Online Hanya 200 M dari Mabes Polri. Sambo Bisa Bebas!\" yang diunggah pada Selasa, 20 September 2022 melalui kanal Youtube Rocky Gerung Official. \"Perkara Sambo ini akan sangat kompleks karena di dalamnya ada kepentingan yang makin lama makin terlihat berlapis-lapis, dan politisasi kasus ini juga pasti akan berlanjut, karena Sambo mewakili satu kondisi yang betul-betul berantakan itu,\" ujar Rocky pada Hersubeno. Penyelidikan kasus ini berhasil mengungkap perjudian 303 yang juga didalangi oleh Ferdy Sambo. Hal ini membuktikan bahwa terdapat kekacauan dalam tubuh Polri setelah terkuaknya kasus ini. \"Dan kita akhirnya lihat pat-gulipat, sogok-menyogok, ancam-mengancam, terjadi di belakang keadaan kriminalnya Sambo. Ancam mengancam politik pasti terjadi, intai-mengintai jabatan pasti terjadi,\" tambah Rocky. Pengamat politik tersebut juga menyebutkan adanya kemungkinan kasus Sambo dapat membatalkan agenda strategis nasional, seperti Pemilu dan G20, disertai dengan keadaan ekonomi yang sedang memburuk hingga aparat kepolisian yang belum berhasil membenahi institusi. Baru-baru ini, pengacara Brigadir J, Kamaruddin Simanjuntak mengungkapkan bahwa ayah dari kliennya mengaku merasa lelah dan pasrah memperjuangkan keadilan atas anaknya yang tak kunjung selesai. Namun, Kamaruddin tetap bersikap optimis membela kebenaran. Sebagai bangsa yang cerdas, Rocky berpesan kepada masyarakat untuk mengawal kasus Sambo dengan menetapkan prinsip persamaan di hadapan hukum dan asas praduga tak bersalah. Selain itu. publik juga harus mengontrol variabel politik yang akan masuk. “Tetap kita ingin kawal proses Pak Sambo ini dengan segala macam prinsip equality before the law, the presumption of innocence. Tetapi dalam upaya untuk memastikan hukum itu bergerak, kita mesti kontrol juga variabel politik yang pasti akan masuk untuk cari bagian karena kepentingannya akan terganggu oleh persidangan Sambo nanti,” Rocky menjelaskan untuk menumbuhkan bangsa yang sehat, pelaku yang menghalangi demokrasi, mempunyai kaitan dengan uang politik yang haram seperti perjudian 303 tidak boleh ikut dalam Pemilu 2024. Hal ini merupakan kesepakatan moral yang perlu dikawal oleh publik. \"Jadi, betul kita kawal terus, tidak ada satupun yang boleh lewat dari tatapan mata moral publik. Mata politik mungkin masih bisa dikelabuhi, tapi mata moral itu akan berlanjut,\" ujar Rocky. (Ida, oct)
POPULER
