ALL CATEGORY
Pasca Kenaikan BBM, Penumpang Bus AKAP Anjlok 50%
Jakarta, FNN – Dua pekan, pasca kenaikan tarif angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), penumpang bus anjlok hingga 50%. “Akibat kenaikan tarif bus, penumpang turun drastik dari 30-an menjadi hanya 15 penumpang saja,” kata Iwan, petugas loket PO Garuda Mas di Terminal Poris Plawad, Tangerang, Kamis (22/9/2022). Kenyataan yang mengenaskan ini, juga dialami PO Bus lain, seperti PO Tunggal Dara, PO Kurnia dan PO Harapan Jaya. Padahal, menurut pengakuan mereka, PO bus hanya menaikkan tarif rata-rata sebesar 20%, masih di bawah kenaikan harga solar yang naik 32%, dari Rp 5.150 menjadi Rp 6.800 per liter. “Seberuntung-beruntungnya terisi 20 penumpang (58,8%, red) dari kapasitas seat 34 penumpang untuk kelas eksekutif,” kata Iis, petugas loket dari PO Tunggal Dara. Anjloknya penumpang bus AKAP ini adalah dampak lanjutan dari kenaikan BBM, khususnya jenis solar. Sementara, PO Bus tidak berani menaikkan harga tiket penumpang hingga 30%. “Meskipun tidak melanggar aturan tarif dasar, juga tarif batas atas dan tarif batas bawah, PO Bus tidak berani menaikkan hingga 30%. Bagaimana mau menaikkan hingga 30%, naik 20% saja penumpangnya sudah hilang separuh,” kata Iwan. Sebelumnya, Kementerian Perhubungan telah menaikkan tarif angkutan AKAP, Rabu, 9 September 2022, seminggu setelah harga BBM dinaikkan. Sehingga, tarif dasar angkutan AKAP per 2022 menjadi sebesar Rp 159 per penumpang per kilometer. Angka itu naik dari tarif dasar 2016 yang hanya Rp 119 per penumpang per kilometer. Sedangkan untuk batas atas dan bawah, penentuan tarif bus AKAP terbagi atas wilayah I dan II. Tarif batas atas wilayah I yang meliputi Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara naik menjadi Rp 207 per penumpang per kilometer dari Rp 155 per penumpang per kilometer. “Untuk tarif batas bawah penyesuainya adalah Rp 128 per penumpang per kilometer naik dari Rp 95 per penumpang per kilometer,” kata dia. Adapun tarif batas atas untuk wilayah II yang mencakup Kalimantan, Sulewesi, dan Indonesia Timur naik menjadi Rp 227 per penumpang per kilometer dari sebelumnya hanya Rp 172. Sedangkan batas bawah Rp 142 per penumpang per kilometer, naik dari sebelumnya Rp 106. Akibat kenaikan itu, serta merta semua PO Bus AKAP langsung menaikkan tarif tiketnya pada Ahad (04/09/2022), sehari pasca kenaikan harga BBM pada Sabtu (03/09/2022), dan secara resmi Kemenhub memberlakukan tarif baru sepekan kemudian, Rabu (09/09/2022). Berikut beberapa tarif PO Bus AKAP yang baru; PO Agramas menaikkan Rp 40.000 tarif tiketnya, masing-masing tujuan dan keberangkatan Wonogiri dari Rp 210.000 menjadi Rp 250.000, dan rute Pacitan harga awal Rp 230.000 menjadi Rp 270.000. Begitu pula PO Tunggal Dara, naik Rp 30.000 menjadi Rp 250.000 untuk jurusan Wonogiri. Sedangkan PO Garuda Mas untuk tujuan dari dan ke Sumenep memberlakukan tarif baru, yaitu Rp 320.000 dari Rp 290.000, naik Rp 30.000. (anw)
Tak Percaya Polri: Audit Satgasus Harus Dilakukan Masyarakat
Jakarta, FNN – Haris Azhar berpendapat, audit Satgasus perlu dilakukan oleh kelompok akademisi, praktisi, dan korban. Pemeriksaan dan pembeberan fakta dilakukan kelompok tersebut, tak perlu sempurna, karena ini akan menjadi simbol bahwa masyarakat ini tak tinggal diam terhadap kasus Ferdy Sambo. Dalam seminar “Audit Satgasus Merah Putih Polri, Segera!” yang diadakan di Hotel Sofyan, Tebet, Jakarta Selatan, pada Rabu (21/9), Haris Azhar hadir sebagai pembicara bersama Sugeng Teguh, Anton Purnama, Irma Hutabarat dan Benni Akbar. “Saya mengusulkan audit itu harus dilakukan oleh masyarakat. Jangan Anda minta lagi ke Mabes Polri, Kompolnas, DPR, atau pemerintah. Lebih baik oleh masyarakat,” kata pendiri Lokataru itu. Menurutnya, penjaga demokrasi di negara ini adalah masyarakat itu sendiri. Pemerintah justru diuntungkan oleh keberadaan Satgassus karena mampu meredam oposisi. Sementara itu, Kompolnas abai terhadap Satgassus. Sebelumnya ia mengatakan Satgassus mempunyai ranah kewenangan dalam ruang lingkup UU ITE. Satgassus juga punya kewenangan dengan UU yang berbau uang dan juga kekuasaan. Bahkan, semenjak ada Satgassus, korban pidana UU ITE meningkat dan banyak dari korban adalah oposisi kekuasaan. Ia juga berpendapat jika Satgassus dibubarkan tapi tanpa diungkap, maka itu tak akan cukup. “Bahayanya, kalau Satgassus dibubarkan tetapi tidak diungkap. Pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Satgasus diambil alih oleh kelompok-kelompok tertentu,” lanjut Haris Azhar. Ia kemudian menambahkan, pemerintah harus mencari pengganti Satgassus. Ini dikarenakan pekerjaan-pekerjaan yang menguntungkan bagi penguasa dari sisi politis maupun keuangan akan hilang. Maka dari itu, Haris menginginkan rakyatlah sebagai pilar demokrasi untuk membongkar Satgasus agar bisa menjabarkan semua sumber permasalahan. (Fer)
Dugaan Rekayasa Minta Maaf dan Pengampunan PKI Muncul Kembali
Kalau Asumsi Atau Kecurigaan Masyarakat Ini Benar, Maka Yang Akan Terjadi Bukan Menyelesaikan Masalah, Justru Akan Timbul Masalah Yang Lebih Besar Dan Berbahaya. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih PADA 2012 silam, Komnas HAM menyatakan adanya indikasi pelanggaran HAM berat dalam peristiwa Gerakan 30 September 1965. Kasus pelanggaran HAM yang ditemukan meliputi pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, penghilangan paksa. Dari dugaan-dugaan itu, Komnas HAM menemukan sebagian besar korban adalah anggota PKI dan organisasi lain yang masih berkaitan. Korban lainnya adalah masyarakat umum. Menjelang peringatan ke-50 Gerakan 30 September 2015, muncul isu Presiden Joko Widodo akan memaafkan dan/atau minta maaf kepada PKI. Buru-buru Mengko Pulhukam saat itu Luhut Binsar Pandjaitan menepis itu adalah hoak. Pemerintah memastikan tidak akan meminta maaf kepada keluarga yang terlibat Gerakan 30 September (G30SPKI), tetapi tetap akan mengusahakan ada rekonsiliasi. “Siapa memaafkan siapa, karena kedua pihak ada terjadi, kalau boleh dikatakan korban, jadi saya pikir tidak sampai ke situ (meminta maaf),” jelasnya saat itu. Saat Megawati menjabat sebagai Presiden RI, PDI Perjuangan juga berupaya mencabut TAP MPRS No. XXV/1966 tentang pembubaran PKI dan larangan terhadap ajaran Komunisme, Marxisme, dan Leninisme di Indonesia. Pada saat itu massa umat Islam bergerak melakukan aksi penolakan terhadap wacana tersebut. Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) bermasalah sejak awal. Salah satu alasannya, itu karena tidak memasukkan ketentuan hukum yang langsung terkait dengan penyelamatan ideologi Pancasila. Yaitu Ketetapan (TAP) MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 yang menyatakan Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai partai terlarang, termasuk pelarangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan ideologi atau ajaran komunisme, marxisme, dan leninisme. Presiden Jokowi sempat memberikan sambutannya, dalam acara pembukaan Kajian Ramadan 1438 Hijriah. Kegiatan yang diadakan oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur ini diadakan di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) mulai Sabtu, 3 Juni 2017. Jokowi dengan gamblang menyampaikan isu bangkitnya PKI. “Saya mau bicara mengenai masalah yang berkaitan dengan PKI karena sekarang ini masih banyak isu bahwa PKI bangkit, komunis bangkit,” katanya seraya bertanya, “mana, mana, mana ada PKI, tunjukkan kepada saya.” Fenomena kongres PKI: Kongres PKI ke VII di Blitar Selatan 1967, Kongres ke VIII pada 2000 di Sukabumi Selatan Jabar, Kongres ke IX 2005 di Cianjur Selatan Jabar. Kongres ke X, 2010 di Magelang Jawa Tengah dan Kongres ke XI di Banyumas Jawa Tengah pada 2015, adalah bukti mereka tetap eksis. Perjuangan PKI agar Pemerintah minta maaf dan meminta kompensasi ganti rugi serta agar PKI tetap eksis dan bisa kembali hidup di Indonesia terus bergerak, tetap harus di waspadai. Saat ini Presiden Jokowi telah melahirkan Keppres Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tim Penyelesaian Non-yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu. Pemerintah mengaku hal ini sebagai langkah terobosan pemerintah mempercepat pemenuhan hak-hak korban dengan penyelesaian non-yudisial. Mekanisme non-yudisial berorientasi pada pemulihan korban. Alasan menempuh mekanisme non-yudisial lebih memungkinkan terwujudnya hak-hak korban, seperti hak untuk mengetahui kebenaran, hak atas keadilan, hak atas pemulihan, dan hak atas kepuasan. Apapun alasannya Keppres tersebut memuat misteri politik tersembunyi yang harus diwaspadai, sangat mungkin hanya dijadikan jalan pintas untuk seolah dianggap menuntaskan pelanggaran HAM berat, bahkan ada agenda politik lain yang mendesak harus diambil. Melacak rekam jejak digital tentang polah tingkah PKI selama ini bisa menjadi Keppres 17 Tahun 2022 ini sebagai pintu masuk Pemerintah akan minta maaf kepada PKI kemudian hak-hak Komunisme dipulihkan lagi, dan PKI sebagai institusi dihidupkan, direhabilitasi dan negara harus memberikan ganti rugi kepada pihak-pihak yang merasa menjadi korban. Asumsi dan dugaan tersebut di atas pasti akan ditolak Pemerintah dengan berbagai alasan, bahkan bisa jadi langsung diterjang itu angan-angan hoak belaka. Masyarakat saat ini tidak boleh menelan mentah-mentah begitu saja apapun ucapan dan kebijakan Presiden Jokowi yang sangat sering dalam hitungan hari sudah berubah dan membahayakan negara, karena dugaan kuat Presiden dalam kendali kekuatan lain yang sangat besar, sehingga ruang gerak PKI telah menemukan momentumnya. Masyarakat harus waspada tinggi menjaga agar tragedi dan ambisi neo-PKI itu berkuasa kembali, meskipun saat ini mereka secara “soft defacto” berkuasa. Terbitnya Keppres 17/2022 ini, bisa jadi sebagai sinyal bahwa bahaya laten PKI sudah semakin nyata, kuat masuk di semua lini pemerintahan. Diduga kuat ada agenda tersembunyi dari maksud Keppres ini dibuat. Yang aneh mengapa agenda pelanggaran HAM berat kasus pembunuhan yang di depan mata, seperti tragedi KM 50 justru dianggap angin lalu. Justru akan menyelesaikan kasus-kasus lainnya yang dibatasi waktunya minimal akhir Desember 2022 dan atau ada perpanjangan waktu satu tahun pada 2023 saat menjelang akhir masa jabatannya. Tampak kerjanya sangat politis, ada apa? Kecurigaan masyarakat, Presiden Jokowi ingin melepas test the water untuk mendorong pengakuan PKI dan antek-anteknya sebagai korban pelanggaran HAM berat pada masa silam, dengan alasan rekonsiliasi tidak bisa diabaikan. Dugaan skenario yang akan dibuat yaitu: PKI adalah korban, negara harus memohon maaf kepada korban dan keluarga PKI. Korban atau keluarganya berhak dapat bermacam kompensasi (PKI akan direhabilitasi), dipulihkan nama baiknya, serta diberi hak hidup kembali dan berkembang. Kalau asumsi atau kecurigaan masyarakat ini benar, maka yang akan terjadi bukan menyelesaikan masalah, justru akan timbul masalah yang lebih besar dan berbahaya. Dan dampaknya nanti justru Presiden bisa terpental sebagai pihak yang harus diadili oleh pengadilan rakyat. (*)
Partai Gelora : Sipol KPU Rawan Serangan Siber, Pemilu 2024 Berpotensi Alami Kekacauan
Jakarta, FNN - Kasus peretasan data oleh hacker Bjorka memicu Indonesia menghadapi dua tantangan besar saat ini. Yakni tantangan eskalasi konflik geopolitik dan konflik Pemilu 2024. \"Pemerintah harus benar-benar menjaga atau memperkuat sistem pertahanan siber kita agar kita tidak terseret dalam konflik yang tidak perlu,\" kata Anis Matta, Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia dalam Gelora Talk bertajuk \'Bjorka dan Ancaman Kedaulatan Digital Kita\', Rabu (21/9/2022) sore. Dalam jangka pendek yang perlu diantisipasi terkait kebocoran data, menurut Anis Mata, adalah memperkuat sistem pertahanan nasional dengan menjadikan siber sebagai matra baru dalam sistem pertahanan nasional kita. \"Cepat atau lambat, eskalasi konflik geopolitik akan menyeret Indonesia dalam pusaran besaran konflik dalam waktu dekat. Bukan hanya di Eropa, tapi Kawasan Pasifik akan menjadi spot paling panas di hari-hari yang akan datang,\" katanya. Anis Matta menegaskan, serangan siber juga sangat mungkin terjadi pada Pemilu 2024 mendatang, meskipun KPU telah menerapkan kombinasi penggunaan data manual dan digital dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) KPU. \"Proses kombinasi seperti ini sangat memungkinkan terjadinya serangan siber pada Pemilu 2024. Kita bisa saja mengalami banyak kekacauan,\" kata Ketua Umum Partai Gelora ini. Anis Matta meminta pemerintah belajar dari kasus Pemilihan Presiden (Pilpres) Amerika Serikat (AS) pada 2016 dan 2020. Hasil Pilpres AS tersebut, sampai sekarang tidak dipercayai, bahkan mantan Presiden AS Masih terus mengangkat kecurangan Pemilu 2020 hingga kini. \"Apalagi di tengah krisis ekonomi sekarang ini, sedikit saja ada trigger dari mishandling dalam kasus data Pemilu nanti 2024, kita sangat mungkin terseret dalam kerusuhan politik,\" katanya. Sebab, suasana psikologis masyarakat di tengah krisis ekonomi secara keseluruhan menjelang Pemilu 2024 panas bisa meledak setiap saat. \"Secara mental dan suasana psikologis, masyarakat itu dalam kondisi siap untuk meledak. Karena itu, saya mengulangi kembali agar pemerintah memperkuat sistem pertahanan siber kita, supaya kita tidak terseret dalam konflik yang tidak perlu,\" pungkasnya. Anggota Komisi I DPR Dave Akbarshah Fikarno (Dave Laksono) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) atau Peratutan Presiden (Perpres) sebagai tindak lanjut dari pengesahan Undang-undang (UU) Perlindungan Data Pribadi (PDP) pada Selasa (20/9/2022). \"UU-nya sudah kita kirim ke Istana, semoga dalam waktu dekat akan bisa diberikan ke Presiden. Ini langkah kita selanjutnya untuk peraturan pemerintah, peraturan presiden dan lain-lain yang mengatur secara teknis pidananya,\" kata Dave Laksono. UU PDP ini, kata Dave Laksono, tidak hanya melindungi data pribadi dan negara, juga jaringan. Sementara orang-orang yang mengakses dan menjual data tanpa izin, yang selama ini terkesan dibiarkan, sekarang dapat dipidana karena merupakan perbuatan kriminal, \"Pemerintah diharapkan terus menginventarisasi persoalan keamanan di dunia internet di masing-masing lembaga maupun perbankan, yang rawan diretas hacker,\" katanya. Ia berharap upaya penindakan pelanggaran di dunia siber perlu diperkuat lagi, dengan secepatnya menyelesaikan pembahasan RUU Keamanan Siber sebagai landasan hukumnya. \"Tapi kalau bentuk Satgas, itu sifatnya adhoc, karena kasus Bjorka saja. Sangking cepatnya, kita bingung tukang es ditangkap, padahal nggak punya komputer, nggak bisa beli pulsa bisa jadi TSK. Tetapi infonya, pulangnya dikasih uang Rp 5 juta, ya kita nggak tahulah. Paling nggak aksi Bjorka ini mempercepat penyelesaian UU PDP,\" katanya. Politisi Partai Golkar ini berharap berharap pemerintah lebih sigap lagi memperkuat perangkat hukumnya. Sebab, Saat ini, belum jelas siapa penanggung jawab dari \'wali data\' keamanan siber, apakah Polri, BSSN, Kementerian Kominfo atau membentuk lembaga baru \"Nah, kita berharap setelah PDP ini, RUU Keamanan Siber perlu segera dibahas dan diselesaikan untuk menjaga data dan jaringan kita,\" tegasnya kembali. DPR, lanjutnya, terus mendorong pemerintah untuk memberikan literasi digital kepada publik dalam berbagai forum, selain memperbanyak infrastruktur TIK di seluruh Indonesia. Sehingga, kata Dave Laksono, masyarakat menjadi faham dan mengerti tentang penggunaan digital, dan bijak dalam berselancar di dunia maya. Jangan Dianggap Remeh Sementara itu, Pengamat Intelijen Negara Wawan H Purwanto, mengatakan, peretasan data yang dilakukan Bjorka hanya bersifat umum, sifatnya pribadi dan tidak ada kebocoran negara. \"Jadi untuk mencegah kebocoran data itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Sehingga isu kebocoran data tersebut dinilai hanya hoax saja, semua kita encrypto (enkripsi). Kita cek semua data negara aman,\" kata Wawan. Menurut Wawan, perlindungan data pribadi dan negara perlu melibatkan semua pihak, baik sebagai mitigasi maupun pencegahan kejahatan siber secara nasional maupun lokal. \"Ini peran bersama, pemerintah, swasta untuk membangun infrastruktur guna menjaga perlindungan data publik. Dalam UU PDP ini juga diatur sanksi pidana dan denda,\" katanya. Juru Bicara Badan Intelijen Negara (BIN) mengajak semua pihak bersama-sama menjaga kedaulatan digital kita, melalui peningkatan kapasitas bulding, SDM, dan pembangunan infrastruktur digital. Sehingga Pemilu 2024 tidak terganggu dan berjalan lancar. \"Kita tidak bisa sembrono lagi, semua stakeholder harus bertindak lebih mengenai pengamanan datanya. Dengan adanya kombinasi ini, hasil Pemilu 2024 nantinya diharapkan bisa berjalan lancar dan meminimalisir aksi hacker dalam melakukan peretasan,\" katanya. Pakar Keamanan Siber dan Forensik Digital Alfons Tanujaya, meminta pemerintah jangan menganggap remeh aksi peretasan yang dilakukan Bjorka, meskipun data yang dibobol bersifat umum. Pemerintah harus berupaya melindungi data pribadi warganya seperti yang telah dilakukan Isreal. \"Israel sebagai contoh, tidak main-main sekarang sudah memiliki tim siber yang terkemuka di dunia. Tim bekerja dan dibiayai negara, dan dilakukan oleh talenta terbaik,\"ungkapnya. Alfons mengatakan, masyarakat Indonesia yang datanya dibocorkan hanya pasrah dan berdoa saja, karena tidak bisa berbuat apa-apa. \"Jadi ketika kita dikasih telur 10 biji, dikasih tepung dan mentega, itu yang enak dibikin apa? Di tangan saya, itu paling jadi telur dadar atau telur mata sapi. Tetapi di tangan orang jago seperti Bjorka, itu bisa jadi kue yang paling enak,\" katanya. Artinya, di tangan orang awam, big data itu tidak mengerti dan bingung digunakan untuk apa? Sebaliknya, di tangan orang yang jago, big data tersebut bisa digunakan untuk pemenangan Pemilu 2024. \"Big data bisa digunakan untuk pemenangan Pemilu 2024, pemetaan penduduk di mana saja. itu yang perlu disadari,\" kata peneliti keamanan siber dari Vaksin.com Karena itu, Alfons berharap agar big data dikelola sebagai amanah, bukan sebagai berkah. Sebab, ketika datanya bocor akan merugikan negara dan wargaya. \"Jadi saya berharap berharap kelola big data itu sebagai amanah, jangan sebagai berkah. Harus dilakukan sebagai amanah untuk menjaga data itu Tapi kalau sebagai berkah, lalu datanya bocor, maka kita akan mendapat musibah,\" tegasnya. (sws)
Kudeta dan Pemberontakan Dunia Dilakukan Kolonel, PDIP Bentuk Dewan Kolonel Mau Kudeta Siapa?
MENGAPA PDIP membentuk Dewan Kolonel, meski kemudian dibantah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto? “Jadi, memang kedudukan Kolonel itu yang paling efektif karena masih memegang komando,” kata Rocky Gerung. “Kita nggak tahu kenapa istilah Kolonel yang dipakai. Tentu untuk efektivitas komando,” lanjut pengamat politik yang juga Presiden Akal Sehat itu kepada Hersubeno Arief, wartawan senior FNN dalam kanal Rocky Gerung Official, Rabu (21/9/2022). “Tapi kelihatannya memang dimaksudkan ada semacam efisiensi dalam organisasi karena kan Mbak Puan musti digelontorkan suara, artinya dinaikkan popularitasnya tuh. Dan terlihat mungkin hanya sistem yang dipandu oleh tradisi Kolonel itu yang bisa menaikkan Mbak Puan,” lanjut Rocky Gerung. Lebih lengkapnya, ikuti dialog Hersubeno Arief dengan Rocky Gerung berikut ini. Halo Bung Rocky, 86 Siap! Okelah, kalau Anda mungkin Dewan Jenderal, saya masih levelnya Dewan Kolonel karena senioritas dan banyak pertimbangan-pertimbangan lain. Itu soal yang lebih menarik buat bicara tentang strategi PDIP untuk mengatur politik melalui Dewan Kolonel. Kan itu yang lagi heboh sekarang, Hersu. Saya heran kenapa mereka memilih istilah Dewan Kolonel. Biasanya, kata kolonel itu kan dalam politik mengingatkan kita pada Kolonel Untung, itu di Indonesia. Tapi ada juga Kolonel Kadhafi. Jadi memang kedudukan Kolonel yang paling efektif karena masih memegang komando. Ya kalau nggak Jenderal kan ya sudah Jenderal itu ya sudah elit, sifatnya sudah lebih politis. Jadi itu kira-kira. Kita nggak tahu kenapa istilah Kolonel yang dipakai. Tentu untuk efektivitas komando, tapi nanti orang mulai mengira-ira itu ada apa? Apa benar ada Dewan Kolonel? Kan pertanyaan-pertanyaan usil dari netizen itu yang nanti merepotkan dijawab mungkin, tapi ya sudah itu kita hormati apa yang diputuskan PDIP, sama seperti kita hormati apa yang lagi dipertengkarkan oleh Demokrat dengan PDIP. Ya, tapi maksud saya ini kan kalau kita ngomong PDIP itu kan dan urusannya dengan Puan ini soal kelanjutan trah Soekarno. Kan begitu ya. Ini arahnya kan jelas seperti itu. Kenapa mereka nggak sensitif bahwa nama istilah dewan itu Dewan Jenderal, itu dulu sensitif sebenarnya buat keluarga Bung Karno, karena mengingatkan pada kejatuhan Bung Karno juga karena isu Dewan Jenderal itu kan? Pasti sudah dihitung, lalu dipilih. Kan yang di PDIP tahu itu istilah Dewan Jenderal, istilah Dewan Kolonel, atau bahkan nama-nama tadi, Gringo Honasan, Kolonel Untung. Tapi, ada juga Kolonel Soeharto yang memimpin Jogja kembali segala macam. Tapi kelihatannya memang dimaksudkan ada semacam efisiensi dalam organisasi karena Mbak Puan musti digelontorkan suara, artinya dinaikkan popularitasnya tuh. Dan terlihat mungkin hanya sistem yang dipandu oleh tradisi Kolonel itu yang bisa menaikkan Mbak Puan. Jadi kita akan lihat nanti efek dari Dewan Kolonel ini pada baliho-baliho baru Mbak Puan. Kira-kira begitu? Dan itu yang menandakan bahwa oke, Dewan Kolonel sudah sedang bekerja. Intinya tetap untuk naikkan Mbak Puan sebagai calon presiden dari PDIP. Tetapi, dengan diungkapnya Dewan Kolonel ini sekarang kita sudah bisa membaca dengan transparan kelihatannya itu soal Mbak Puan jadi capres dari PDIP itu harga mati gitu ya. Dan Ganjar Pranowo dan juga Pak Jokowi sudahlah sudah mulai fokus bagaimana mendapatkan perahu sendiri gitu, kalau berani ya. Itu yang menarik. Dan Pak Prabowo pasti merasa waduh, saya purnawirawan, tapi PDIP punya Dewan Kolonel. Kan mustinya Pak Pabowo yang pakai DC semacam itu kan. Tapi ya Pak Prabowo akhirnya mengerti bahwa ya nggak mungkin Ibu Megawati (Soekarnoputri) di ujung usianya itu, di ujung usia artinya di ujung wisdomnya sebagai pemimpin lalu tidak memberi kesempatan pada ini momen terakhir buat Ibu Puan. Kalau dia nggak bisa juga meneruskan trah Soekarno, itu juga PDIP tenggelam juga, kan tetap PDIP itu digantungkan pada aura kepemimpinan Soekarno. Karena itu, kelihatannya semua istilah akan dikaitkan dengan pemimpin bangsa ini pada Bung Karno. Yang tinggal kita hitung adalah efek dari penggunaan istilah itu. Tetapi, saya kira juga sudah dihitung efeknya. Tinggal orang menduga lebih dalam lagi, artinya Pak Prabowo sudah di luar radar PDIP, karena ini sudah final, Ibu Puan akan didorong oleh Dewan Kolonel untuk terus berkibar sampai 2024. Jadi, perjanjian Batu Tulis ya sudah tinggal batunya saja, tulisannya sudah hilang. Jadi, jelas ini, betul pilihannya “no or never”. Jadi, artinya sebenarnya orang seperti Ganjar Pranowo harusnya musti realistis. Kalau dia terus melakukan perlawanan yang terjadi nanti malah juga perlawanan dari dalam dan juga tindakan dari PDIP terhadap Ganjar akan semakin keras. Itu dua hal. Pertama, Ganjar itu tidak akrab dengan PDIP atau bahkan disingkirkan. Yang kedua, sebagai tokoh dia nggak mungkin bikin perahu sendiri tanpa restu Jokowi. Di situ kesulitannya. Jadi dalam perbandingan dengan Prabowo, pasti Pak Jokowi merasa aman dengan Prabowo karena Prabowo sudah mampu untuk bikin koalisi. Jadi, didorong-dorong Ganjar ya nggak jalan-jalan juga tuh. Kelihatannya Pak Jokowi akan bersikap lebih akrab pada Prabowo ketimbang pada Puan dan Ibu Mega. Kan ini soal yang sangat pragmatis. Bagi Pak Jokowi tentu dia butuh cantolan di hari-hari terakhir ini dan di hari-hari pertama dia lengser. Sangat mungkin Pak Prabowo sudah ketemu dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi kasih sinyal bahwa sudah saya percaya Anda tuh. Jadi, itu sebenarnya yang kita tunggu, mungkin bulan November ini juga akan diucapkan bahwa Jokowi akhirnya memberi dukungan atau restu pada Prabowo. Kan cuma itu. Poin kita selalu adalah Pak Jokowi sudah gagal untuk tiga periode, itu wacananya sudah hilang, juga musyawarah rakyat itu juga sudah nggak mempan tuh. Jadi wakil presiden juga sudah hilang. Jadi tinggal satu poin, yaitu meyakinkan bahwa pemerintahan berikutnya akan menjamin reputasi Pak Jokowi untuk tidak dipersoalkan, baik secara hukum maupun secara sosial. Kan itu dalilnya. Dan, kelihatannya dalam bebeerapa tahun terakhir ini Pak Prabowo betul-betul mengasuh Pak Jokowi batin dan jalan pikirannya sehingga Pak Jokowi punya kepercayaan kepada Pak Prabowo dan itu blessing in disguise sekali pada Bapak Prabowo. Nah, itu mungkin yang menandakan mengapa Gerindra akhirnya mengambil risiko untuk berseberangan dengan PDIP. Demikian juga Demokrat membaca hal yang sama, lalu berseberangan dengan PDIP. Tetap juga Demokrat adalah partai yang berupaya untuk muncul sebagai alternatif. Kan nggak mungkin Demokrat sama Gerindra. Dan nggak mungkin lagi Demokrat kasih sinyal pada Presiden Jokowi untuk minta dilindungi atau diberi kesempatan memimpin. Jadi, Demokrat justru yang menjadi faktor di situ karena suatu waktu nanti Demokrat harus mengucapkan dia dengan siapa. Itu yang lagi ditunggu. Nah, kalau Anies, sudah pasti akan diganggu teruslah, karena Anies nasibnya sama kayak Ganjar sebetulnya. Jadi kita bicara faktanya bahwa di luar kenyataan, Anies elektabilitasnya akan tumbuh terus. Tapi, kalau misalnya Pak Jokowi sudah memilih Prabowo, itu pasti Anies akan disingkirkan, Ganjar sudah pasti tercecer. Cuma itu soalnya. Mari kita baca lebih detail konstelasi politiknya dengan munculnya gerakan Dewan Kolonel, dan kebetulan bulan September juga ini munculnya. Dengan adanya Dewan Kolonel ini kan kita memastikan bahwa Ganjar untuk PDIP selesai. Sementara ini kita bisa menyimpukan begitu. Kedua, kita tidak bisa membayangkan seorang Ganjar berani maju tanpa dukungan dari PDIP dan PDIP sendiri kan sudah mengingatkan bahwa kalau dipastikan Ganjar berani maju dari partai lain akan dihabisi di Jawa Tengah. Padahal, kita tahu pasti basis utama dari Ganjar di Jawa Tengah. Nah, kemudian sementara yang tersedia itu kan KIB dan kita tahu ini kan pepesan kosong. Karena nggak mungkin konstituennya PAN, konstituennya PPP, bahkan konstituennya Golkar, itu memilih Ganjar. Itu nasib Pak Jokowi, salah bikin perahu cadangan. Perahu cadangannya bocor semua dan tentu Ganjar juga ada di dalam kegemangan hari ini. Nggak mungkin Ganjar itu berpikir bahwa Jokowi lebih memilih dia dibandingkan Prabowo. Jadi dalam persaingan menjadi penerus Jokowi, ya mungkin Prabowo lebih masuk akal bagi Pak Jokowi. Jadi kira-kira itu soalnya. Kalau kemudian ada faktor lain, tentu yang kita inginkan ada faktor lain sehingga Pemilu batal kan. Tapi okelah kita akan masuk dulu di dalam kalkulasi mereka. Nah, Dewan Kolonel ini masih akan berupaya keras supaya kira-kira Puan itu bisa dapat di awal langsung 12% gitu elektabilitasnya. Tapi itu artinya uang yang dioperasikan oleh Dewan Kolonel ini musti juga cepat pada lembaga survei. Yang akan panen ya lembaga survei walaupun kita tahu itu aktivitas untuk bubble saja, untuk niup balon saja. Dan makin lama makin terlihat kualitas. Dan, pada suatu waktu nanti akan terjadi pertengkaran politik antara Agus Harimurti dengan Mbak Puan karena dua minggu lagi kan pasti orang mau lihat kualitas-kualitas perdebatan itu kan. Dan itu kita lihat komposisinya. Komposisinya nanti kita lihat bagaimana kalau misalnya terlihat Ibu Puan elektabilitasnya tinggi di baliho, tapi di forum-forum debat atau percakapan dan jurnalis dia jomplang. Nah itu bahayanya Dewan Kolonel itu mesti sesuaikan loh antara kemampuan argumen Ibu Puan dengan fakta sentimen di dalam statistik. Gitu soalnya. Nah, Anda tadi mengendus kecenderungan bahwa Pak Jokowi pada akhirnya nanti memilih Pak Prabowo gitu. Tapi, kalau kita baca statement dari Dewan Pembina, wakil ketua dewan Pembina Gerindra, justru dia menyatakan begini bahwa Pak Jokowi itu akan dukung Ganjar dan atau Erick atau Sandi demi cari selamat. Jadi, sebenarnya buat kalkulasinya ini yang mungkin bukan Prabowo yang diincar. Tapi saya juga mau menggarisbawahi bahwa itu sebenarnya cuma dalam rangka cari selamatlah, menyelamatkan dinasti dia, menyelamatkan kepentingan dia, dan sebagainya. Ya, kalau cari selamat pada Erick Thohir ya agak susah karena nggak naik-naik elektabilitasnya. Demikian juga Ganjar. Jadi, kira-kira Gerindra atau Bung Dasmon ini mengintip peluang Pak Jokowi untuk berbalik arah dari mereka yang dia andalkan. Kan semua mengandalkan Jokowi. Erick ada di situ. Ya lingkungan yang ada di sekitar Pak Jokowi. Setelah dilihat-lihat yang nggak bisa juga itu nambah keyakinan bahwa Jokowi bisa disebut saja bisa diasuh oleh seseorang di antara mereka. Yang paling rasional tentu adalah Gerindra. Jadi, kira-kira Dasmon politisi yang cerdik, dia mengintip sesuatu untuk dia balikkan nanti bahwa pada akhirnya Jokowi akan bersama Gerindra karena rasa aman itu ada dari awal dan pertemuan pertama dengan Prabowo waktu diundang untuk masuk kabinet kan pasti sudah ada dugaan lebih kuat bahwa oke kenapa Pak Jokowi butuh Prabowo ya karena Gerindranya gede. Itu aja. (Ida/sws)
Kata Pakar Asing: Betawi Turunan Budak
Oleh Ridwan Saidi Budayawan Tulisan Lance Castle Betawi Turunan Budak, potong leter BTB, ditulis tahun 1976, tapi baru tahun dua ribunan pakar berjubel-jubel menggemakan BTB. Kesimpulan Castle diambil dari 2 sensus bikinan Belanda: 1. Sensus 1667. Tak ada segmen Betawi. Malah budak ada 2. Sensus 1930 muncul segmen Betawi 60% dari penduduk Batavia 1,8 juta. Sedangkan segmen budak tak ada. Populasi Betawi begitu banyak dari mana kalau bukan dari budak. Begitu logika Castle. Ini dasar yang dipakai untuk comot kesimpulan Betawi turunan budak. Pada tahun 1956 muncul tulisan orang bernama Mimin Saleh dalam buku Jakarta 434 tahun dimana pakar adat Prof DR Sukamto juga menggelar imajinasinya HUT Jakarta 22 Juni 1527. Padahal saat itu yang gunakan penanggalan Masehi baru migran Greek dan Portugis. Menjadi pertanyaan tanggal Masehi yang dipakai pak Doktor dikonversi dengan penanggalan apa? Ada pun Mimin Saleh menulis tentang Betawi yang maknanya, menurut dia, bau tinja. Entah apa maksud orang ini menulis soal begini. Betawi bahasa Armenia: gerbang. Dalam debat saya vs Castle di muka umum bulan puasa 2003, saya katakan lokasi sensus itu di pulau Onrust dimana sejak 1619 Belanda oleh Syahbandar Aria Rana Manggala disuruh diam disitu dan di Kalimati yang oleh Belanda disebut Binnenstad. Native Batawi berhuni di seluruh Jacatra kecuali di kedua tempat itu. Castle bungkam. Yang marah ke saya malah seorang pakar UI, Prof Castle \'kan lagi sakit, jangan digituin dong, katanya. Saya jawab, kalau dia atit (sebutan manja untuk sakit) kenapa dia di mari? Itulah intelectual exercise yang saya alami di sini. Banyak pendapat dikeluarkan tanpa dukungan argumentasi. Orang yang disebut akademisi sering juga begitu. (RSaidi)
Rezim Makin Arogan, Para Aktivis Berkumpul Membahas Percepatan Perubahan
Jakarta, FNN – Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia (PMKI) menggelar temu tokoh nasional bertemakan \"Qua Vadis Indonesia Di Tepi Jurang Krisis dan Kebangkrutan\" di Teras Budhe, Jalan Panglima Polim V, Jakarta Selatan, Rabu (21/09/22). Forum tersebut menghadirkan para aktivis ternama Indonesia, di antaranya Syahganda Nainggolan (Direktur Sabang-Merauke Circle), Rocky Gerung (Pengamat Politik), Edy Mulyadi (Wartawan Senior FNN), Tamsil Linrung (Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI Sulawesi Selatan), Habil Marati (Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional Forum Ka’bah Membangun), Said Didu (Mantan Sekretaris Utama Kementerian BUMN), dan tokoh-tokoh lainnya. Selaku moderator, Syahganda memaparkan konsep acara ini. Pertama, sebagai rasa syukur atas bebasnya Edy Mulyadi. Kedua, mendukung pelantikan Tamsil Linrung sebagai Wakil Ketua MPR oleh Bambang Soesatyo. Dan mendukung gerakan mahasiswa, buruh, ulama, dan emak-emak mengenai BBM. Acara berlangsung selama 1,5 jam dengan inti acara menghasilkan resolusi. Rocky menjelaskan bahwa harapan itu bersifat absurd apabila hanya diperharapkan. Pengamat politik tersebut sempat membahas G20 yang akan digelar di Indonesia dan mengatakan dirinya ingin menerangkan sungguh-sungguh agar ada variabel yang kita pegang hari ini. Eskalasi harus diterjemahkan secara jelas, diperluas atau diperdalam. Menurut Rocky, eskalasi itu mestinya diperdalam. Rocky juga menyinggung ketidakadilan yang disebabkan oleh desain pemilu. Rocky mendukung gerakan mahasiswa dan emak-emak untuk menghasilkan lebih cepat aura perubahan. Bahwa perubahan politik hanya berubah kalau direncanakan. Edy Mulyadi, selaku wartawan senior FNN, menceritakan sedikit pengalamannya saat keluar dari penjara setelah 7 bulan 15 hari. Edy juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada tim pengacara Ahmad Yani yang telah memperjuangkan upaya pembebasannya. Selanjutnya, Tamsil Linrung menyampaikan karena dirinya dan LaNyalla yang merupakan aktivis berada di DPD RI, apabila keduanya diletakkan di MPR, pemerintah khawatir bahwa massa demonstrasi akan merobohkan pagar DPR agar dapat masuk. Hal tersebut dikarenakan anggota DPD RI itu mengaku akan mengusulkan bahwa demonstran harus diterima untuk masuk ke DPR. Tamsil juga menceritakan rencana dirinya untuk rapat dan mengikuti mekanisme pelantikan. Habil Marati, Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional Forum Ka’bah Membangun, menyampaikan peresmian forum tersebut yang akan digelar pada pertengahan Oktober di Yogyakarta. Habil menjelaskan tujuan dibentuk Forum Ka’bah Membangun untuk menjembatani kader untuk memilih PPP. Habil juga berharap koordinator dapat menemukan kembali Indonesia, salah satu bahu bangsa. Selanjutnya, Said Didu memaparkan 7 jebakan yang diwarisi oleh bangsa. Pertama, jebakan utang dengan membandingkan utang Soekarno hingga utang Jokowi. Kedua, jebakan infrastruktur tentang mangkraknya pembangunan sehingga berdampak pada perekonomian bangsa. Ketiga, jebakan politik identitas dengan adanya upaya melegitimasi kaum mayoritas. Keempat, jebakan demokrasi cukong. Kelima, jebakan hubungan internasional. Keenam, jebakan pembelokkan arah bangsa untuk meninggalkan landasan negara. Dan jebakan kodifikasi sosial. Said juga menyatakan kekhawatirannya bahwa sebanyak 50% pendapatan negara akan dipakai untuk membayar utang. Seperti yang diketahui, ide pencetus PMKI berasal dari Rocky Gerung. Forum ini diadakan sebagai ajang berkumpulnya aktivis-aktivis dan pejuang pergerakan dengan bertukar pikiran untuk mewujudkan karakter bangsa yang lebih baik. (oct)
Aktivis yang Bersuara, Lius: Jangan Mau Ditahan
Jakarta, FNN – Para tokoh nasional berkumpul dalam diskusi Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia (PMKI) yang digagas oleh Rocky Gerung pada Rabu, 21 September 2022 di Restoran Teras Budhe, Jakarta Selatan. Salah satu narasumber dalam diskusi tersebut adalah Lius Sungkarisma. Dengan dimoderatori oleh Syahganda Nainggolan, Lius mengatakan pengalamannya ditahan selama 2 minggu. Oleh karena itu, dia mengatakan jangan mau ditahan. \"Jangan mau ditahan karena kalau kita udah ditahan, kita gak akan bisa bergerak, teriak juga gak ada yang denger,\" terang Lius. \"Jadi, jangan sampai ditahan. Kita itung-itunglah, tapi bersuara harus terus. Saya walaupun diam-diam, tapi ya masih juga bunyi ga boleh berhenti. Sebab itu satu-satunya yang pasti kita ada, lain-lain udah ditangkap, kita ribut pun gak ada yang dengar di dalem,” ucap Lius menambahkan. Dalam kesempatan tersebut, Lius mengatakan keinginannya dan mengajak untuk memperbaiki keadaan negeri yang saat ini sudah parah. \"Tapi ini yang mau hadir ke sini, saya yakin 100 persen kita ini masih ada keinginan untuk bisa berkontribusi merubah keadaan yang sudah parah,\" ucap Lius, penuh keyakinan. “Tapi saya kira semangat kita ini pasti didengar dan makin banyak yang ikut,\" kata Lius mengakhiri pernyataannya. (Rac)
Syahganda: Jangan Sepelekan Suara Mahasiswa!
Jakarta, FNN – Para tokoh Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia (PMKI) berkumpul di Restoran Teras Budhe, Jalan Panglima Polim, Jakarta Selatan, Rabu (21/9/2022). Mereka di antaranya Syahganda Nainggolan, Edy Mulyadi, Tamsil Linrung, Habil Marati, Said Didu, Rocky Gerung, Lieus Sungkarisma, dan Ahmad Yani. Pertemuan tersebut menghasilkan dua resolusi. “Pertama, mendukung gerakan mahasiswa dan elemen masyarakat yang menuntut rezim sekarang untuk menurunkan harga BBM dan harga-harga bahan pokok yang mencekik rakyat,” kata Ketua Panitia PMKI Andrianto. Sedangkan resolusi yang kedua yakni mendukung keputusan DPD dalam rangka penggantian wakil ketua pimpinan MPR. Dia mengatakan, DPD adalah representasi langsung rakyat. “Karenanya pimpinan MPR yang ada sekarang ini tidak memiliki hak untuk menolak atau menunda apa yang sudah diputuskan paripurna DPD dalam hal penggantian wakilnya di MPR dari Fadel Muhammad kepada Tamsil Linrung,” katanya. Diskusi PMKI bertema “Di Tepi Jurang Krisis dan Kebangkrutan” ini, mereka menyikapi tentang masalah kenaikan BBM dan maraknya Demo Mahasiswa yang hari ini luar biasa animonya melebihi gerakan Reformasi 98. “Era sekarang perlawanan begitu massif melibatkan semua elemen rakyat,” ujar Andrianto. Menurut Syahganda Nainggolan, dari sekian aksi mahasiswa dan masyarakat tentang polemik kenaikan harga BBM, aksi kegiatan hari ini lebih mengerikan, beda dengan aksi BBM tahun-tahun sebelumnya. Dalam kesempatan itu, wartawan senior Edy Mulyadi yang baru bebas dari hukuman penjara, mengucapkan terimakasih kepada kawan-kawan semua yang hadir dalam forum diskusi PMKI dan tetap semangat untuk mengkritisi agenda pemerintah yang tidak pro rakyat. Tamsil Linrung mengapresiasi yang tinggi kepada Bung Edy Mulyadi yang baru keluar dari penjara. “Kita harus mengapresiasi Bung Edy karena beliau ini tetap tegar meski baru keluar dari penjara dan kita di ruangan ini juga berharap Bung Edy Mulyadi ini sebagai contoh agar ketika kita menyuarakan demokrasi jangan setengah-setengah, harus kongkrit dan tegas,” ujar Tamsil Linrung. “Mas Suharso (Manohara) rencana akan mengundurkan diri dan bergabung dengan gerakan kita karena beliau pun berharap agar demokrasi kita lebih baik ke depannya,” lanjutnya. Habil Marati, tokoh nasional menyebut, PPP akan me-launching Forum Kabah Membangun, diharapkan bisa menjadi penyambung lidah dari PMKI, yang bisa menjadi forum agar dapat mensinergikan kembali PPP. “Suharso ini pendiri KIB tetapi tiba-tiba diganti. Padahal beliau adalah pendiri dari KIB (Koalisi Indonesia Bersatu). Artinya, ada keretakan di lingkungan elit Jokowi, yang begitu mudah mencopot Ketum Parpol seperti yang terjadi di PPP ini,” katanya. Sementara itu, Said Didu mengungkap bahwa hutan Jokowi per hari Rp 1,7 triliun. “Bayangkan seberapa bahayanya ini jika berlanjut terus,” tegasnya. “Jebakan ilustrasi adalah jebakan yang menggambarkan ilustrsi infrastruktur kita yang maju padahal realnya banyak infrastruktur yang nganggur seperti IRT, pelabuhan nganggur dan lain-lain,” lanjut Said Didu. Rocky Gerung lebih menyoroti masalah keragu-raguan yang akan mengurangi pergerakan kita untuk membuat perubahan. Jokowi pasti tahu detil kekayaan orang-orang yang berkoar-koar ini menjadi senjata untuk menekan pergerakan tokoh-tokoh pergerakan kita. Beberapa waktu lalu membuat tulisan apabila partai yang ga lolos PT kepung saja MK. “Ketidakadilan PT ini yang harus jadi perhatian kita semua karena menurut saya ini gak fear,” tegas Rocky Gerung. Perubahan politik akan terjadi apabila direncanakan itu poinnya harus ada perencanaan untuk membuat perubahan. “Lebih sistematik pergerakan kita ke depan supaya lebih terstruktur karena rakyat butuh kita hari ini, jangan memble,” lanjut Rocky Gerung. “Rakyat ini sedang menunggu kita untuk menaikan 1 oktaf perlawanan terhadap Rezim Jokowi,” tegasnya. Ketua Umum Partai Masyumi Reborn Ahmad Yani pun sepakat dengan Rocky Gerung. “Kita banyak gagasan yang cemerlang tapi kita belum bisa mengaplikasikan secara konkret, benar kata Bung Rocky banyak keragu-raguan dalam gerakan kita harus ada yang konkret,” kata Ahmad Yani. Andrianto berharap diskusi PMKI juga bisa menjadi pemantik bagi pemerintah agar lebih bijak menyikapi aspirasi rakyat. Direktur Sabang Merauke Circle Syahganda Nainggolan kembali mengingatkan dan meminta agar Pemerintah memberikan respons gerakan mahasiswa yang sudah berlangsung selama tiga pekan. Syahganda meminta agar Pemerintah tidak menyelepekan suara mahasiswa yang turun ke jalan. “Ini udah hampir 3 minggu belum ada respons makanya pemerintah. Pemerintah harus merespons, nggak boleh tidak,” katanya. “Kita akan sampaikan kepada pemerintah, mereka jangan nyepelekan suara mahasiswa yang ada di jalanan sekarang,” tegas Syahganda. (mth)
PMKI Minta Pimpinan MPR RI Berhentikan Fadel Muhammad
Jakarta - Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia (PMKI) meminta pimpinan MPR RI segera mengeluarkan surat keputusan pemberhentian Fadel Muhammad sebagai Wakil Ketua MPR RI dari unsur Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. \"MPR yang seharusnya mempertimbangkan keputusan DPD yang dilakukan secara kelembagaan melalui rapat paripurna, malah bertindak seolah-olah sebagai pengacara Fadel Muhammad,\" kata tokoh PMKI Syahganda Nainggolan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu. Menurut Syahganda, rapat pimpinan MPR RI pada Senin (19/9) memutuskan mengirimkan surat kepada DPD RI yang intinya menunda pelantikan Tamsil Linrung dengan alasan tidak ada masalah hukum setelah pelantikan. Padahal, kata dia, pergantian dari Fadel ke Tamsil jelas sesuai undang-undang yang berlaku dan dilaksanakan melalui Rapat Paripurna DPD RI. Ia mengatakan surat pimpinan MPR tersebut jelas terlihat mempertimbangkan semua masukan dari seorang Fadel Muhammad dan pengacaranya. Pimpinan MPR malah mengabaikan surat DPD yang merupakan suara forum tertinggi lembaga negara ini, yaitu melalui penghitungan suara terbuka pada rapat paripurna. Hal itu disampaikan Syahganda dalam diskusi bertema \"Quo Vadis Indonesia, di Tepi Jurang dan Kebangkrutan\". Dalam diskusi tersebut, sejumlah aktivis yang ikut menjadi pembicara, antara lain, Rocky Gerung, Muhammad Said Didu, Ahmad Yani, Lieus Sungkarisma, Habil Marati, dan Arif Minardi. Selain itu, PMKI meminta Ketua MPR RI Bambang Soesatyo beserta seluruh pimpinan lembaga negara tersebut agar segera mengagendakan pelantikan Tamsil Linrung. Hal itu guna mengisi kekosongan jabatan Wakil MPR dari unsur DPD. \"MPR bertugas menindaklanjuti dengan melantik Wakil Ketua MPR Tamsil Linrung, hasil keputusan DPD. Tidak boleh menunda pelantikan dan mempertanyakan kembali hasil keputusan Rapat Paripurna DPD itu,\" katanya menegaskan. Sebelumnya, DPD RI menarik dan memberhentikan Fadel Muhammad dari posisi Wakil Ketua MPR RI unsur DPD dalam rapat paripurna. Tamsil Linrung terpilih sebagai Wakil Ketua MPR unsur DPD setelah mengamankan dukungan dalam voting terbuka di Rapat Paripurna DPD. Tamsil berhasil menyisihkan Bustami Zainudin, Yorrys Raweyai, dan Abdullah Puteh dalam pemilihan yang digelar pada Kamis (18/8). Pergantian itu mendapatkan tanggapan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) yang menyatakan pimpinan MPR segera bersurat kepada pimpinan DPD RI terkait pergantian Fadel Muhammad sebagai Wakil Ketua MPR. \"Pimpinan MPR akan segera berkirim surat untuk menjawab surat pimpinan DPD RI terkait usulan pergantian pimpinan MPR unsur DPD RI dari Fadel Muhammad kepada Tamsil Linrung,\" kata Bamsoet dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (20/9). Dia menjelaskan pimpinan MPR RI mempersilakan terlebih dahulu kepada pimpinan DPD RI untuk memastikan bahwa usulan pergantian itu sudah berkepastian hukum sesuai ketentuan UUD NRI 1945, UU MD3, Tata Tertib MPR RI, dan sesuai dengan hirarki perundang-undangan yang berlaku. \"Dengan demikian tidak mengandung konsekuensi masalah hukum di kemudian hari bagi Lembaga MPR,\" ujarnya. (ant/sws)
POPULER
