ALL CATEGORY
Dekan FISIP UNHAS Apresiasi Gagasan LaNyalla Kembali ke UUD 1945 Naskah Asli
Makassar, FNN – Dekan FISIP UNHAS, Dr Phil Sukri, M.Si, mengapresiasi inisiasi Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, untuk mengembalikan UUD 1945 naskah asli. Menurutnya, yang dilakukan LaNyalla merupakan upaya untuk mengembalikan Indonesia ke jalur yang tepat. “Saya kira apa yang diinisiasi Pak LaNyalla adalah upaya yang nyata untuk memastikan Indonesia kembali kepada rel yang tepat dalam mencapai kesejahteraan rakyat,” kata Sukri, saat Kuliah Umum LaNyalla bertema “Mengembalikan Kedaulatan, Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat” di Universitas Hasanuddin Makassar, Jumat (23/9/2022). Sukri menjelaskan, yang terpenting semangatnya adalah menempatkan kerangka kebangsaan kepada yang lebih tepat. “Kalau gagasannya adalah kembali kepada UUD 1945 naskah asli dengan dilakukan adendum terhadap hal-hal yang penting, penyesuaian-penyesuaian dengan beberapa kondisi kekinian, saya kira itu pantas diapresiasi,” tegas Sukri. Dikatakannya, ada beberapa persyaratan penting dalam melakukan adendum. Sebab, adendum adalah upaya penyesuaian dengan kondisi sekarang. “Syarat paling penting dari adendum itu adalah, apakah itu dibutuhkan. Tafsir kebutuhan itu yang tentunya diupayakan agar kita tak kembali ke belakang, namun menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Dan yang terpenting adalah upaya untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Selebihnya itu urusan teknis,” tegas dia. (mth/*)
Ketua DPD RI: Perubahan Konstitusi Sebabkan Banyak Paradoksal Kebangsaan
Makassar, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengatakan perubahan konstitusi yang terjadi dalam kurun waktu pada 1999-2002 telah menyebabkan banyak paradoksal dalam kehidupan berbangsa. Paradoks yang timbul itu dipaparkan LaNyalla saat menyampaikan Kuliah Umum bertema \"Mengembalikan Kedaulatan dan Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat\" di Universitas Hasanuddin Makassar, Jumat (23/9/2022). Dikatakan LaNyalla, hampir 95 persen isi pasal dalam UUD 1945 naskah asli telah diubah. UUD perubahan itu tak lagi menjabarkan ideologi Pancasila. \"Yang dijabarkan adalah ideologi lain yakni liberalisme dan individualisme yang mempermulus tumbuhnya kapitalisme dan menguatnya oligarki ekonomi,\" kata LaNyalla. Hal inilah yang menjadi paradoksal. Karena negara yang kaya raya dengan sumber daya alam ini, tetapi ratusan juta penduduknya miskin dan rentan miskin. Sementara segelintir orang menjadi sangat kaya raya. Pasal 33 UUD 1945 naskah asli yang terdiri dari 3 ayat berikut penjelasannya, telah diubah menjadi 5 ayat dan menghapus total penjelasannya. \"Dampaknya, perubahan mazhab perekonomian Indonesia dari mazhab pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat, menjadi mazhab pertumbuhan ekonomi yang ekuivalen dengan pendapatan pajak dari rakyat,\" imbuhnya. Akibat dari amandemen tersebut, maka lahir sejumlah undang-undang yang menyerahkan perekonomian kepada mekanisme pasar dan privatisasi. Konsep dan filosofi Pancasila bahwa perekonomian disusun oleh negara untuk sepenuhnya kemakmuran rakyat, malah dibiarkan tersusun oleh mekanisme pasar yang memperkaya orang per orang pemilik modal. Perubahan arah kebijakan ekonomi itu berimbas pada APBN yang pada akhirnya melulu mengandalkan utang. Tahun ini saja, kita harus membayar bunga utang saja, sebesar Rp 400 triliun. \"Dan Presiden sudah menyampaikan dalam nota Rancangan APBN tahun 2023 nanti, pemerintah akan menambah utang lagi sekitar Rp 700 triliun,\" tutur LaNyalla. Paradoks berikutnya adalah tugas Pemerintah Indonesia sebagaimana tertulis dalam naskah Pembukaan UUD, dimana pemerintah berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. \"Hal itu semakin jauh dari harapan. Kewajiban pemerintah untuk menjamin rakyat dalam mengakses kebutuhan hidupnya lalu disebut subsidi, yang sewaktu-waktu dapat dicabut karena APBN tidak sanggup meng-cover. Kewajiban pemerintah itu diubah menjadi opsional, menjadi subsidi, sehingga dapat dihapus,\" terangnya. Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, hal ini akan terus terjadi. Bukan hanya menyangkut subsidi BBM, tetapi akan merambah ke subsidi listrik. Karena, banyaknya izin yang diberikan kepada swasta untuk membangun pembangkit listrik swasta yang harus dan wajib dibeli oleh PLN. \"PLN mengalami over suplai listrik, sehingga nanti kompor gas rakyat yang menggunakan LPG 3 kg, akan diganti dengan program kompor listrik 1.000 watt, sehingga rakyat akan lebih banyak bayar listrik,\" ujar LaNyalla. Paradoks berikutnya adalah tugas dan tujuan adanya pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tugas dan tujuan tersebut disederhanakan menjadi kewajiban pendidikan saja. Padahal, mencerdaskan otak dengan mencerdaskan kehidupan itu sangat berbeda. Mencerdaskan kehidupan itu artinya mencerdaskan kemanusiaan secara utuh. Membangun jiwa dan raga, termasuk moral dan akhlak, jasmani dan rohani, serta semangat nasionalisme dan patriotisme melalui ideologi. \"Yang paling menjadi ancaman serius akibat dari amandemen konstitusi adalah penghancuran ingatan kolektif suatu bangsa dengan metode damai atau non-militer, yaitu dengan menjauhkan generasi bangsa itu dari ideologinya,\" tegas LaNyalla. Jika sudah demikian, maka bangsa ini akan mudah dipecah belah, dikuasai dan dikendalikan pikirannya agar tak memiliki kewaspadaan, jati diri dan kesadaran dalam regenerasi untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional bangsa. \"Setelah itu, proses pencaplokan bangsa ini oleh bukan orang Indonesia asli akan dilakukan dengan tiga tahapan, yaitu kuasai perekonomiannya, kuasai politiknya dan kuasai Presiden atau Wakil Presidennya,\" tutur LaNyalla. Dikatakan LaNyalla, jika tiga episentrum penting tersebut sudah dikuasai oleh bukan orang Indonesia asli, maka kita tidak akan bisa apa-apa lagi. \"Anda akan tersingkir dan menjadi penduduk marginal yang tidak kompeten dan tidak mampu bersaing, karena terbelit dalam kemiskinan. Dan lingkaran setan kemiskinan struktural inilah yang akan dilanggengkan,\" ucap LaNyalla. Tokoh asal Bugis yang besar di Surabaya itu mengatakan demokrasi Pancasila adalah yang terbaik untuk Indonesia. Dan konsepsi sistem bernegara itu tertuang di dalam naskah asli UUD 1945. \"Di mana terdapat unsur dari partai politik, utusan daerah dan unsur golongan-golongan yang lengkap, sehingga utuhlah demokrasi. Semuanya terwadahi, sehingga menjadi demokrasi yang berkecukupan tanpa ada yang ditinggalkan,\" katanya. LaNyalla juga mengajak kepada semua pihak untuk menyatukan tekad kembali kepada UUD 1945 naskah asli untuk kemudian kita sempurnakan dengan cara yang benar, dengan cara adendum, sehingga tidak menghilangkan Pancasila sebagai Norma Hukum Tertinggi. \"UUD 1945 naskah asli wajib dan harus kita sempurnakan agar kita tidak mengulang praktek penyimpangan yang terjadi di era Orde Lama dan Orde Baru,\" demikian LaNyalla. Pada kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi Staf Khusus Ketua DPD RI, Brigjen Pol Amostian. Sedangkan dari Universitas Hasanuddin Makassar hadir di antaranya Rektor Universitas Hasanudin Prof Dr Ir Jamaluddin Jompa, MSi, Dekan Fisip Unhas Dr Phil Sukri, MSi, Kepala Kantor Sekretariat Rektor Unhas Dr Sawedi Muhammad MSc, Wakil Dekan III Fisip Unhas Prof Dr Suparman Abdullah M.Si, sejumlah staf pengajar dan ratusan mahasiswa. (mth/*)
Perjuangan Anies adalah Perjuangan Rakyat
Oleh: Yusuf Blegur | Mantan Presidium GMNI KETIKA gerakan politik masih mengedepankan ahlak dan keberadaban terus menuntun perilaku. Betapapun hebatnya badai kebencian dan fitnah, pemimpin sejati tak akan lari menghindarinya. Kemampuan menderita menjadi kekuatannya dan kesabaran menghadapi tekanan menjadi pelindungnya. Anies terbiasa dalam kesadaran spiritual dan trasedental, untuk konsisten dalam kepatuhan pada Ilahi sembari berkesinambungan menghidupi kesolehan sosial. Jejak rekam yang mememesona karena melumuri perjalanan hidupnya dengan dedikasi dan pengabdian. Membuat Anies tetap menampilkan semangat untuk terus belajar dan berproses mewujudkan tujuan hidupnya. Jabatan publik yang lalu, sekarang dan kelak akan diembanya, semata-mata untuk menuangkan ilmu yang didapat sebagai alat untuk menghadirkan kemaslahatan. Lebih dari pembentukan ahlak, Anies terus tertantang merealisasikan pikiran, ucapan dan tindakannya untuk memberi manfaat seluas-luasnya dalam ruang publik. Terlebih saat tampil menjadi seorang pemimpin dan pemangku kepentingan hajat hidup orang banyak. Anies tahu betul bahwa hidupnya bukan untuk diri sendiri ataupun keluarganya. Ia menyadari telah menjadi bagian dari kehidupan orang banyak. Dengan sumpah jabatan yang ada dipundaknya, Anies telah memikul beban berat rakyat dan menyiapkan pertanggungjawabannya di hadapan Tuhan. Setelah menyelesaikan jabatan gubernur Jakarta dengan catatan memuaskan dan mampu melampaui ekspekktasi. Anies yang semenjak dilantik menjadi orang nomor satu di DKI tak pernah luput dari gelombang isu, intrik dan fitnah. Nyaris tak leluasa menjalankan roda pemerintahannya. Tak mendapat persetujuan, tak mendapat dukungan dan bahkan adanya upaya menghambat dan menggagalkan implementasi program-program kepemimpinannya. Menjadi menu keseharian Anies yang diterimanya dalam menahkodai birokrasi di ibu kota negara tersebut. Namun Anies bergeming, tak sedikitpun menggoyahkannya. Sikap permusuhan dan kebencian yang menjadi buntut dari dendam politik pilkada Jakarta tahun 2017 itu. Tak menghentikan Anies untuk fokus, terarah dan terukur serta terus berprestasi membangun Jakarta. Hasilnya terbukti dan Anies berlimpah penghargaan nasional dan internasional. Tak kalah penting dan menjadi prinsip, tingginya tingkat kepuasan warga Jakarta menjadi bekal strategis Anies untuk ikut berkontribusi dan berdaya guna bagi rakyat Indonesia. Euforia sekaligus menjadi kerinduan rakyat Indonesia pada kehadiran seorang pemimpin sejati. Membuncah saat negeri ini akan menyelenggarakan pilpres 2024. Pesta demokrasi paling akbar yang akan memilih presiden itu, dipenuhi hingar-bingar aspirasi dan kehendak politik, termasuk dari pelbagai kepentingan yang menginginkan kekuasaan. Pejabat eksekutif, leguslatif dan yudikatif serta-merta ikut bermain dan berharap dapat memenangkan setidaknya memenuhi target dari perhelatan politik praktis itu. Pengusaha, politisi dan birokrasi menjadi instrumen dominan yang mewarnai perhelatan demokrasi langsung yang begitu kapitalistik dan transaksional. Anies tak terbendung dan terus memuncaki bursa capres. Upaya pembunuhan karakter dan segala cara untuk menjegal pencapresannya oleh kalangan tertentu dan lawan politiknya, justru malah menumbuhkan simpati dan empati rakyat. Survey obyektif, tanpa rekayasa dan jujur terus menunjukkan grafik tertinggi Anies pada bursa capres. Sebagai capres berkarakter dengan statistik tingkat dikenal, disukai dan dipilih rakyat yang tinggi, membuat Anies semakin meninggalkan kompetitornya. Biaya tinggi dan melibatkan mesin politik birokrasi serta otoritas didukung kekuasaan yang besar pada capres lainnya, tak mampu menenggelamkan Anies yang hanya bermodal prestasi, dukungan rakyat dan kemuliaan cita-cita untuk kebaikan Indonesia. Saking besarnya peluang Anies memenangkan pilpres 2024, terlebih sudah ada indikasi dukungan PKS, Demokrat dan Nasdem yang akan mengusung Anies sebagai capresnya. Musuh politik sekaligus musuh demokrasi tak pernah berhenti menggagalkan Anies untuk menduduki jabatan tertinggi di pemerintahan republik ini. Banyak pihak yang tak menginginkan, akan tetapi lebih banyak lagi yang menginginkan Anies menjadi presiden. Kekuatan oligarki yang menguasai birokrasi dan lembaga politik berusaha keras agar presiden terpilih dalam pilpres 2024 menjadi bisa menjadi boneka dan dalam genggaman kekuasaannya. Hampir semua institusi negara dalam pengaruh dan tekanannya, termasuk yang terkait pemilu seperti KPU, Bawaslu, TNI dan Polri. Akankah proses demokrasi dalam pileg dan pilpres 2024 dapat berjalan terbuka, jujur dan adil?. Mungkinkah sama seperti pilpres 2014 dan 2019 yang hanya menghasilkan presiden yang dianggap rakyat sebagai boneka dan kacung oligarki yang merusak NKRI?. Masihkah ada kecurangan seperti yang dilansir SBY yang pernah menjadi presiden ke-6 RI?. Rakyat belum dapat memastikan meski gejalanya sudah terasa. Begitu juga semua entitas politik yang ada, semua masih meraba bagaimana pilpres 2024 bisa lebih berkualitas baik dari pelaksanaan teknisnya maupun kualitas hasilnya. Terutama dapat memilih presiden yang dikehendaki rakyat dan memiliki kemampuan menjadikan Indonesia jauh lebih baik. Saat negara diambang kehancuran tatkala diselimuti krisis multi dimensi, rakyat membutuhkan seorang pemimpin yang bisa menyelamatkan dan memperbaiki NKRI. Sejalan dengan itu, geliat figur Anies yang dipelopori antusias para relawan dan partai politik serta dukungan luas rakyat. Sepertinya menjadi bekal utama Anies untuk memenangkan pilpres 2024. Betapapun tak mudah dan membutuhkan effort tersendiri, Anies bersama rakyat akan membuktikan demokrasi masih bisa diharapkan sesuai koridornya dan politik masih menyimpan moralitas. Karena bersama rakyat Anies dapat memenangkan pilpres 2024 dan menjadikannya sebagai momentum kebaruan Indonesia. NKRI yang rakyatnya semangat dalam revolusi ahlak dan berkeberadaban sebagai sebuah bangsa. Semoga Anies dapat mengemban amanat kepemimpinan nasional yang dianugerahkan Tuhan dan dipercayakan rakyat. Meski sulit dan berat perjuangannya, tak ada yang mustahil dan tak ada yang tak mungkin dalam hidup ini. Terlebih saat semua menyadari, perjuangan Anies adalah perjuangan rakyat.
Selamat Bertarung Anies Baswedan
Politik identitas yang salah adalah menggunakan isu etnis dan agama untuk mendominasi. Sebaliknya, Anies Baswedan menggunakan identitas untuk emansipasi, afirmasi, dan anti kolonialisasi. Oleh: Dr. Syahganda Nainggolan, Sabang Merauke Circle TULISAN ini didedikasikan kepada komunitas pengundang saya di acara pelepasan 5 Tahun Anies Baswedan, Ahad, (25/9/22) di Warung Buncit. Ratu Elisabeth telah dimakam di Kastil Windsor, dekat London, beberapa hari lalu. Seluruh dunia melihat ke sana. Pemimpin-pemimpin besar negara-negara banyak yang melayat. Mereka bersedih. Sementara itu Truganini, terbaring dikuburannya sejak 146 tahun lalu. Dia, menurut Yuval Noah Harari, adalah perempuan orang asli (Aborigin) terakhir di Tasmania. Kedatangan Inggris, yang diperintahkan kakek-buyutnya Elisabeth, King George, telah memusnahkan semua orang pribumi asli di Tasmania. Tak tersisa. Diantara kesedihan ribuan manusia mengantarkan Queen Elizabeth ke liang kubur, jejak kejahatan imperialisme kulit putih masih menyisakan luka yang tidak bisa dikubur. Di Indonesia, untuk mempertahankan kaum pribumi, Anies Rasyid Baswedan, menegaskan dalam pidato kemenangannya 5 tahun lalu bahwa sudah saatnya pribumi bangkit. Bangkit maksudnya adalah untuk berkuasa di negerinya sendiri. Berkuasa artinya berdaulat, mandiri, dan bersolidaritas. Untuk statement penting Anies Baswedan ini, seorang anti nasionalis melaporkan Anies ke polisi, karena dianggap rasis. Tapi, setelah 5 tahun Anies memerintah di DKI Jakarta, semangat Anies dalam tema pribumi ini tidak pernah surut. Tepat seminggu lalu, ketika seorang supermodel senior, mempertemukan saya dengan Prof. Sri Edi Swasono, menantu Proklamator Indonesia, Bung Hatta, menceritakan syukur harunya ketika dua tahun belakangan ini dia tidak lagi membayar pajak rumah Bung Hatta, sang Proklamator. Selama ini Sri Edi, bahkan diantaranya, menjual berbagai aset keluarga, untuk membayar pajak rumah itu, Rp 140 juta. Padahal penghasilan dia hanya dari gaji seorang dosen saja. Menurutnya, rumah pendiri Republik Indonesia harus bertahan di Menteng, agar merupakan bagian sejarah. Beberapa rumah strategis dengan sejarah pejuang nasional terpaksa dijual keturunannya, karena tidak mampu lagi membayar pajak. Sejarah eksistensi pribumi ini menurut profesor Sri Edi telah dijaga Anies Baswedan. Itu adalah salah satu komitmen Anies mengutamakan pribumi. Komitmen Anies Baswedan pada isu pribumi juga terlihat pada kebijakan politik demografi di pantai utara Jakarta. Rezim Presiden Jokowi yang mendukung reklamasi pantai utara, menghadapi hadangan Anies Baswedan yang membatalkan reklamasi. Namun, gencarnya gerakan kekuasaan dan kekuatan rezim Jokowi tersebut, telah membuat Anies Baswedan \"terkalahkan\". Meski tidak kalah sepenuhnya. Namun, politik demografi Anies telah ditafsirkan sebagai upaya membatasi dominasi keturunan alias non pribumi di pantai utara Jakarta. Apalagi isu penjualan kawasan perumahan pantai utara saat itu ada yang ditujukan kepada pembeli luar negeri, dengan berbahasa Mandarin. Untuk kebijakan pengadaan perumahan murah, Anies juga merubah aturan luas kepemilikan tanah yang lebih kecil (1.000 M2), dari sebelumnya 6.000 M2, untuk pengusaha bisa terlibat bisnis perumahan murah. Alhasil, tuan tanah-tuan tanah pribumi bisa ikut menjadi pemain bisnis dalam pengadaan perumahan. Mengurus masa depan kaum pribumi adalah politik identitas. Tapi dalam bahasa asing itu disebut sebagai Nasionalisme. Jika tidak ada nasionalisme maka tidak berharga sebuah negara. Orang-orang Skotlandia dan Irlandia di Inggris, sampai kini juga, tetap menjaga nasionalisme mereka untuk tidak didominasi orang-orang English. Orang-orang yang memusuhi Anies Baswedan, tentu saja mencari celah untuk menghujatnya. Menghujat karena pertama terjadi perbedaan pengelompokan historis masyarakat dan kedua, mungkin karena dibandari cukong-cukong (oligarki) yang selama ini mencengkeram bangsa kita. Kelompok yang berbeda secara historis tentu saja gagal menyerang Anies dalam dimensi nasionalisme. Sebab, nasionalisme dalam versi yang diperjuangkan Anies mewakili historis, sebagaimana dikembangkan oleh Bung Karno dalam tulisannya Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme, 1926. Dan juga perjanjian kebangsaan kita dengan meletakkan perkataan Pribumi, bahkan sebelumnya, Pribumi dan Islam, dalam UUD 1945. Jadi, siapapun yang menyerang Anies atas tuduhan atau argumentasi politik identitas telah salah dalam menafsirkan sejarah Bangsa Indonesia. Politik identitas yang salah adalah menggunakan isu etnis dan agama untuk mendominasi. Sebaliknya, Anies Baswedan menggunakan identitas untuk emansipasi, afirmasi, dan anti kolonialisasi. Anies Baswedan telah 5 tahun berjuang untuk kaum Pribumi. Bravo Anies Baswedan. Maju terus, pantang menyerah! (*)
Stop Grombolan BuzzerRp, Perusak Demokrasi dan Pemecah-Belah Bangsa
Jakarta, FNN – Negara harus menghentikan gerombolan BuzzerRp yang telah merusak character and nation building, merusak demokrasi dan memecah- belah bangsa ini menuju pertikaian sosial yang mengkhawatirkan dan mengerikan. Serangan para buzzer adalah tindakan bunuh diri bersama bagi demokrasi yang berkeadaban, yang dibutuhkan bangsa ini dalam menapak ke depan. Demikian pandangan mantan aktivis HMI ITB Muslim Arbi, akademisi Universitas Paramadina Herdi Sahrasad dan Direktur PEPS Anthony Budiawan, dalam webinar daring bertema ”BuzzeRp: Gerombolan Bayaran Penghancur Bangsa”, di Jakarta, Jumat (23/9/2022). Dalam forum itu berbicara sebagai panelis antara lain Direktur PEPS Anthony Budiawan, Dosen Paramadina Herdi Sahrasad, Pegiat Medsos Muslim Arbi, Direktur Narasi Institute Ahmad Nur Hidayat dan Direktur P3S Jerry Massie. Panelis menilai tindakan kaum buzzer itu telah melukai civil society dan merusak peradaban serta menghancurkan demokrasi substansial yang sedang dibangun bersama. “Para buzzer itu menjadi antek oligarki dan elit politik yang berkuasa untuk merusak demokrasi substansial, mempertahankan kekuasaan yang otoriter, jahat atau korup, mereka harus distop, dihentikan,” kata Herdi Sahrasad. Demokrasi Indonesia kini, kata Anthony Budiawan PhD, memang sudah diperhadapkan oleh serangan kelompok ‘Buzzer’ oleh oknum tertentu untuk merusak sistem demokŕasi bangsa ini. Menurut Direktur P3S, Jerry Massie diskusi ini membuka mata hati publik mengenai kejahatan buzzer dan penyimpangan yang mereka lakukan, yang merusak demokrasi substansial, menguntungkan oligarki dan elit penguasa, namun menghancurkan kohesi sosial kita. “Diskusi sangat baik bagi kalangan umum sampai akademisi untuk mendapatkan info soal siapa dan bagaimana cara kerja Buzzer,” ujar Jerry. “Kelompok ini sengaja diciptakan untuk menyerang lawan baik itu oposisi. Ada banyak tokoh yang kerap diserang misalkan Said Didu, Anies Baswedan sampai Rizal Ramli. Cara kerjanya, melemahkan, mengintimiadasi lawan bahkan sampai ke tahap character assassination (pembunuhan karakter),” tambah dia. Saat presidential election AS 2020 lalu di Amerika serta pemilu Indonesia 2019 silam, ulah buzzer dibongkar Jerry, peneliti politik Amerika ini. (mth/*)
Penghargaan untuk Sang Teladan
Sikap menyayangi yunior diperlihatkan melalui terbukanya rumah beliau di Wijilan, Jogjakarta (tahun 1980-an) menjadi perpustakaan bagi mahasiswa yang kantongnya pas-pasan, dan melalui pemberdayaan yunior dalam forum-forum internasional. Oleh: Prof. Dr. M. Fattah Santoso, Guru Besar Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) UNIVERSITAS Islam Negeri Sunan Kalijaga Jogjakarta menggelar Sidang Senat Terbuka Penganugerahan Gelar Doktor Honoris Causa dalam Bidang Sosiologi Perdamaian kepada Muhammad Habib Chirzin, cendekiawan yang dinilai luar biasa dalam bidang sosiologi perdamaian. Saya bersyukur kepada Allah SWT yang telah menakdirkan bisa hadir dalam upacara penganugerahan Doktor Honoris Causa untuk Sang Teladan, Ustadz Drs. Muhammad Habib Chirzin, oleh UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, Rabu, 21 September 2022. Tahniah, aalaafu mabruuk, ustadzii. Beliau sudah sepantasnya mendapatkan penghargaan ini. Karena beliau adalah teladan dalam banyak hal: 1) Konsistensi dalam pilihan; beliau memilih aktivitas di Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sejak 1970-an hingga kini. Yang menarik dari pilihan itu, beliau tidak tenggelam dalam dunia aksi/praksis, namun menjadikan LSM jembatan untuk meluaskan ilmu dan networking. Ilmu yang dipilih terfokus pada \"(sosiologi) perdamaian\". Networking yang dibangun nasional dan bahkan global, melintasi lima benua – seolah beliau berkata: \"Telah kugenggam dunia\". Pengembaraan empat dasawarsa yang memadukan aktivisme dan ilmu telah mengantarkan beliau tampil sebagai narasumber pada 109 forum ilmiah internasional. Per dasawarsa rata-rata lebih dari 25 forum ilmiah. Very very excellent. 2) Pembelajar penuh percaya diri dan piawai dalam berkomunikasi; sangat tidak mungkin \'konsistensi dalam pilihan\' yang begitu produktif tanpa menjadi pembelajar sepanjang hayat sekaligus penuh percaya diri (walau hanya dengan kemampuan berbahasa Inggris dari Gontor) sehingga melintasi batas-batas pendidikan formal – tidak canggung berwacana dan berdiskusi dengan doktor dan profesor, gagasan dan opininya diapresiasi sampai-sampai, misalnya beliau diberi amanah menjadi direktur International Institute of Islamic Thought (IIIT) Indonesia. Menjadi lengkap, beliau piawai dalam berkomunikasi dengan berbagai pihak tanpa membedakan, dan di hampir setiap akhir pertemuan beliau biasa berujar: \"Keep in touch\". 3) Dokumenter terbaik, par excellent; semua kegiatan di atas oleh beliau dan ibu Sri Hindun, isteri beliau, didokumentasikan dengan baik dalam bentuk soft-file maupun foto, hobi yang tidak banyak dilakukan orang. 4) Sense of humanity yang tinggi; memperlakukan kesetaraan dengan isteri dengan mengajaknya dalam forum-forum nasional dan internasional, hampir tidak ada kegiatan tanpa di samping beliau ibu Hindun – sebuah pasangan yang serasi, saling melengkapi, penuh kasih sayang. Selain itu, beliau juga menghormati yang senior dan menyayangi yang yunior, betapa capaian doktor honoris causa ini beliau persembahkan untuk para senior, terutama guru-guru beliau – alhamdulillah Trimurti Pondok Gontor sebagai simbol hadir lengkap. Sikap menyayangi yunior diperlihatkan melalui terbukanya rumah beliau di Wijilan, Jogjakarta (tahun 1980-an) menjadi perpustakaan bagi mahasiswa yang kantongnya pas-pasan, dan melalui pemberdayaan yunior dalam forum-forum internasional. Sungguh empat teladan yang tidak mudah diteladani oleh saya sekalipun. Sekali lagi, selamat, ustadzi, semoga bertambah berkah. (*)
UIN Sunan Kalijaga Anugerahi Honoris Causa Cendekiawan Bidang Sosiologi Perdamaian
Jogjakarta, FNN – Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Jogjakarta menggelar Sidang Senat Terbuka Penganugerahan Gelar Doktor Honoris Causa dalam Bidang Sosiologi Perdamaian kepada Muhammad Habib Chirzin, cendekiawan yang dinilai luar biasa dalam bidang sosiologi perdamaian.Dalam keterangan tertulis Humas UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, Rabu, penganugerahan gelar kehormatan ini karena dedikasi luar biasa Habib Chirzin dalam bidang sosiologi perdamaian, kiprah dalam mengembangkan dan mengarusutamakan nilai-nilai perdamaian melalui kegiatan sosial di lapangan, seminar, lokakarya, dan diskusi-diskusi, baik di dalam maupun luar negeri sejak 1982 hingga saat ini.Rektor UIN Sunan Kalijaga Al Makin mengatakan hal ini merupakan rangkaian dalam rangka memperkuat tiga penganugerahan setelah ini, yaitu Kardinal Miguel Guixot Ayuso dari Vatikan atas nama Paus Fransiskus, Kiai Haji Yahya Chalil Staquf dari PBNU, dan Dubes Hajriyanto Tohari, perwakilan dari Muhammadiyah.“Ketiganya simbol dari kedamaian dan persaudaraan umat manusia,” katanya.Dia juga mengatakan UIN Sunan Kalijaga berusaha berkontribusi dalam wacana perdamaian dunia. Sesuai dengan tulisan dan pidato M. Habib Chirzin, sehingga penganugerahan ini tentu pantas dan layak dipertahankan di publik.“UIN Sunan Kalijaga siap bertanggung jawab ke publik, karena secara akademis dan secara kualitas kontribusi sosial, untuk bangsa dan negara, penganugerahan ini harus dipertanggungjawabkan,” katanya.Pertanggungjawaban itu terletak pada figur yang menerima anugerah. Hal itu bisa dilihat pada biografi M. Habib Chirzin, di antaranya pada buku berjudul, \"Agama, Pembangunan dan Perdamaian (2022)\", yang tercantum presentasi internasional Chirzin sebanyak 92 kali, dari negara berbeda.“Pak Habib sudah presentasi keliling dunia, temanya adalah kedamaian, kerja sama, aktif. Jadi anugerah ini sangat layak dan kita harus mengakui reputasi beliau yang melampaui kita. Anugerah hanyalah pengakuan formal, reputasi sudah mendahului,” katanya. Pengalaman jabatan nasional dan internasional Chirzin adalah International Study Days for Society Overcoming Domination, Paris, South East Asia Regional Institute for Community Education, Asian Cultural Forum, Komisi Pendidikan HAM dan Perdamaian, International Advisory Board Global Education, Asian Muslim Action Network, International Institute of Islamic Thought, Wellbeing and Research dan lain-lain.“Pak Habib berperan sebagai anggota dewan penasihat dan lain-lain di berbagai negara. Tentu kita harus jujur, ini sudah melampaui kita-kita di universitas yang sudah profesor,” katanya.Dia juga mengatakan penganugerahan gelar oleh kampus ini adalah upaya menghubungkan kampus dan luar kampus, dunia nyata di luar kampus, agar kampus tidak menjadi \"Menara Gading\".“Kampus harus jujur mengakui kelebihan dan temuan dari luar. Kampus harus jujur mengakui kelemahannya dan mengakomodasi kemajuan dan kelebihan dari luar. Honoris causa mewadahi ini,” katanya. (mth/Antara)
Presiden Bantah Terlibat, Tamsil Linrung Duga Penggulingan Suharso Ada Keterlibatan Intelijen
Jakarta, FNN – Pergantian pucuk pimpinan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa ke Muhammad Mardiono mulai terkuak. Anggota DPD RI dari Sulawesi Selatan, Tamsil Linrung, menduga ada keterlibatan intelijen. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala (Bappenas) Suharso Monoarfa awalnya menduga ada intervensi Istana dalam penggulingan dirinya. Namun, hal itu dibantah oleh Presiden Joko Widodo saat ditanya langsung oleh Suharso.Hal itu diungkapkan Tamsil Linrung yang juga sahabat Suharso Manoarfa kepada wartawan di Teras Budhe, di Jalan Panglima Polim, Jakarta Selatan, Rabu lalu.“Tadinya Pak Suharso meyakini kalau ini adalah kemauan presiden, tadi dia bertanya ke presiden kalau ini kemauan presiden, ya sudah. Tapi presiden bilang \'tidak, saya tidak ikutan, saya malah minta untuk tidak bawa-bawa nama saya\'. Akhirnya Mas Harso ke Menkumham (Yasona Laoly) bertanya, \'kita kan berteman sama-sama menteri, kok bisa seperti ini tanpa pemberitahuan ke saya\',” ungkap Tamsil.Pasalnya, kata Tamsil, Suharso juga kaget proses penggulingan dirinya oleh Mardiono begitu cepat. Atas dasar itu, pihaknya mengonfirmasi langsung ke Presiden Jokowi. Namun ternyata, ada dugaan intervensi dari intelijen yang “bermain”.Tamsil menjelaskan, proses penggulingan berjalan secara cepat karena dalam waktu 1x24 jam rombongan mengatakan hasil Munas. Kemudian, keesokan harinya, keluar keputusan bahwa yang disahkan dan diakui kepengurusan Mardiono. “Tapi Menteri (Suharso) menjawab ini susah yang meminta adalah bos. Bos siapa? Saya sudah ketemu presiden, presiden bilang enggak. Pak BG (Budi Gunawan, Kepala BIN). Itu kata Mas Suharso ke Bachtiar Chamsyah (senior PPP),” tandasnya. Benarkah? Tampaknya BG perlu klarifikasi soal ini jika tidak ingin BIN ikut dibawa-bawa dalam kasus penggulingan Suharso ini. (mth)
Suku Bunga Acuan BI Biang Kerok Biaya Produksi Energi BBM dan Listrik Melejit (3)
Ini adalah pelanggaran sistem moneter internasional yang sangat kotor untuk menyelamatkan APBN yang jebol akibat utang. Kebijakan ini telah disemprit oleh IMF karena dinilai membahayakan. Oleh: Salamuddin Daeng, Pengamat Ekonomi Politik Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) BANK Indonesia (BI) menyatakan bahwa inflasi bisa mencapai 6 % akibat kenaikan harga BBM. Wah, tinggi sekali ya? Ngukurnya bagaimana? Kapan ngukurnya? BI kok jadi komentator, mengambil alih tugas pengamat? Gak salah? Kalau Badan Pusat Statustik (BPS) wajar bicara sebagai pengamat, karena BPS itu lembaga survey. Begitu data dihasilkan oleh survey mereka, BPS umumkan inflasi sekian, penyebabnya ini, itu, dan seterusnya. Tapi BI tidak pantas melakukan itu, memprovokasi inflasi. Sementara BI adalah pembuat kebijakan, bisa melakukan segala langkah bagi pengendalian inflasi. Dengan menggunakan instrumen moneter yang di bawah kekuasaan BI. Apakah BI mau cuci tangan? Publik tahu bahwa ketidakmampaun BI dalam pengendalian moneter, mengendalikan devisa, merupakan penyebab meningkatnya biaya produksi BBM dan listrik di Indoensia. BI mungkin buta, tidak dapat melihat fakta bahwa faktor utama yang menyebabkan mahalnya biaya produksi energi Indoensia terutama BBM dan listrik adalah merosotnya nilai tukar rupiah terhadap USD. Mengapa? Karena membeli bahan baku minyak mentah dan Batubara maupun energi primer lainnya semua menggunakan mata uang dolar. Bahkan, energi primer yang dihasilkan di dalam negeri dibeli oleh Pertamina dan PLN dengan dolar Amerika. Mengapa demikian? Mengapa bisa terjadi? Bukankah ini adalah pelanggaran serius terhadap UUD dan UU tentang mata uang? Faktor kedua yang menyebabkan mahalnya biaya produksi energi di dalam negeri adalah suku bunga. Baik Pertamina maupun PLN meminjam uang bank dalam jumlah besar untuk menjalankan tugas sebagai operator minyak, gas dan listrik. Bunga utang mereka adalah salah satu komponen paling mencekik dalam kegiatan usaha di bidang energi. Faktor ketiga adalah inflasi. Kenaikan harga harga akan memicu naiknya biaya produksi energi. Dalam memproduksi energi tidak bisa dilepaskan dari inflasi, kenaikan harga barang secara umum akan mengakibatkan naiknya biaya produksi untuk menghasilkan energi. Inflasi kata presiden Jokowi adalah mahluk yang paling menakutkan. Ngono ya? Semua itu, menjaga nilai tukar, menetapkan suku bunga acuan, pengendalian inflasi? Itu tugas siapa? Itu adalah tugas Bank Indonesia menurut UU BI. Tugas yang mereka tidak jalankan dengan benar, mungkin karena mereka tidak tau caranya, mungkin juga karena mereka menjalankan misi tertentu sehingga nilai tukar harus merosot, suku bunga tinggi, inflasi tidak dikendalikan. Sekarang BI melakukan langkah keliru, menaikkan suku bunga acuan, bukan dalam rangka mengendalikan inflasi tapi mendorong agar rentenir internasional mau membeli obligasi BI agar BI bisa membeli SBN di pasar perdana. Ini adalah pelanggaran sistem moneter internasional yang sangat kotor untuk menyelamatkan APBN yang jebol akibat utang. Kebijakan ini telah disemprit oleh IMF karena dinilai membahayakan. Kebijakan inilah yang membuat Indonesia tidak lagi dipercaya dan membuat rupiah nyungsep! (*)
Intelektual dari Gg Kernolong (Betawi berprestasi II)
Oleh Ridwan Saidi Budayawan PERKUMPULAN Kaum Betawi berdiri tahun 1918. Pendiri a.l M. Husni Thamrin. Lalu menyusul onderbouw Pemuda Kaum Betawi. Sejak awal organisasi Betawi in ini kegiatannya berorientasi intelelectualism. Sejak berdiri sudah terbitkan media bulanan Kaum Betawi kemudian berganti Tjahaya Betawi. Mereka mendirikan lima perpustakaan tersebar di sejumlah tempat. Sebelum berhimpun dalam ormas Betawi, orang2 Betawi banyak bergiat di Budi Utomo. Budi Utomo sejak berdiri berjuang agar putra2 Indonesia mendapatkan hak akan pendidikan. Dalam Kongres Budi Utomo II tahun1909 di Jakarta, kongres membahas tidak dibolehkannya anak-anak Betawi sekolah. Tampaknya perjuangan berhàsil. Pada tahun 1927 sarjana angkatan pertama Rechts Hogeschool termasuk Betawi Gang Kernolong Rohyani Su\'ud dengan gelar Meester in de rechten. Pada tahun 1928 Rohyani yang ditunjuk mewakili Pemuda Kaum Betawi di Kongres Pemuda II yang menghasilkan Sumpah Pemuda. Meseum Thamrin di Gg Kenari II sebelumnya gedung pertemuan yang dibeli MH Thamrin. Organisasi-organisasi pemuda dan partai mengeluh sering sulit mendapat gedung untuk vergadering, rapat. Seorang pebisnis Belanda Meneer Haas tawarkan gedung pemotongan hewan miliknya di Gg Kenari. Sapi potong Meneer Haas yang disukai pelanggan daging dalam. Jenis daging ini bekend sebagai daging has, atau haas. Seluruh kegiatan Kaum Betawi dan ormas pemudanya serta kegiatan pustaka dan penerbitan majalah berakhir di jaman Jepang karena tak dibolehkan oleh Dai Nippon Taekoku. (RSaidi)
POPULER
