ALL CATEGORY
Eggi Sudjana: Tembok Pembatas dan Kawat Duri, Polisi Melanggar Hukum
Jakarta, FNN – Aksi unjuk rasa kembali digelar oleh Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB) untuk menuntut penurunan harga bahan bakar minyak (BBM), serta batalkan undang-undang Cipta Kerja dan RUU KUHP di depan Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat pada Senin, 10 Oktober 2022. Pengamanan demonstrasi dengan tembok beton dan kawat berduri kembali menjadi sorotan. Eggi Sudjana, aktivis Indonesia yang juga seorang advokat dalam orasinya mengatakan bahwa pengamanan tersebut telah melanggar hukum. \"Menurut pasal 13 Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998, harusnya polisi memfasilitasi demo kita diterima oleh presiden. Jadi, barikade itu melanggar hukum,\" ucap Eggi. Eggi juga mengatakan, seharusnya aparat kepolisian mempertemukan demonstran kepada presiden agar dapat melakukan audiensi. “Tidak ada di dalam undang-undang itu. Itu penyimpangan hukum, tidak benar. Pasal 13 Anda bisa baca, siapa yang didemo difasilitasi oleh polisi harus ditempatkan ketemu dengan yang didemo,\" tukas Eggi. \"Persoalannya kita menghadapi orang-orang yang tidak mau mengerti hukum. Padahal itu sudah ada dalam hukumnya,\" tutur Eggi menambahkan. Adapun aksi AASB hari ini adalah aksi kedua setelah aksi pertama pada 10 Agustus 2022. (Rac)
Mega Bertemu Jokowi, PDIP Dorong Nasdem Segera Dikeluarkan dari Kabinet
PRESIDEN Joko Widodo sudah bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Istana Batu Tulis, Bogor pada Sabtu (8/10/2022). Menurut Kepala Negara, pertemuan tersebut membahas beberapa hal mulai dari soal ekonomi hingga politik jelang 2024. Jokowi menilai stabilitas politik dan keamanan domestik saat ini menjadi penting. Pasalnya, kedua hal tersebut memiliki korelasi langsung dengan stabilitas ekonomi. “Jangan sampai menjelang Pemilu 2024 ada persoalan besar dalam ekonomi global dan ekonomi kita ikut terganggu. Itu yang kita tak kehendaki, sehingga saya intens berbicara dengan ketua partai politik,” katanya di Istana Merdeka, Senin (10/10/2022). Hanya itukah yang dibicarakan Jokowi dan Megawati? Pengamat politik Rocky Gerung membahasnya bersama Wartawan Senior FNN Hersubeno Arief dalam Kanal Rocky Gerung Official, Senin (10/10/2022). Berikut ini petikan dialognya. Halo halo, Bung Rocky. Kita mulai percakapan hari Senin ini, seperti kita juga sudah prediksi, ketegangan politik itu terus meningkat, gitu. Dan kelihatannya, sinyal-sinyal dari Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, ini mulai ada tekanan agar Nasdem segera didepak dari kabinet, karena dia membuat analoginya itu yang paling menarik adalah perobekan bendera Belanda di atas hotel Mojopahit di Surabaya dulu, jadi warna birunya yang disobek, sekarang tinggal warna merah putihnya. Karena katanya Nasdem sudah punya calon presiden sendiri. Itu ramai juga ini Bung Rocky. Ya, waktu itu yang menyobek bendera Belanda itu adalah pejuang. Kalau sekarang yang nyuruh nyobek itu ya orang yang ada di dalam. Mustinya yang menyuruh menyobek yang dari luar, kalau yang dari dalam itu pengkhianat justru. Itu cara membuat metafor juga kadangkala kacau. Dan saya kira ini sebetulnya nggak terlalu terkejut kalau ada tekanan-tekanan semacam itu ya, karena memang seperti yang kita perkirakan bahwa akan ada ketegangan-ketegangan semacam itu setelah Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan dan sekarang ini di dunia maya mulai diserang dengan namanya bukan Nasdem tapi jadi Nasdrun, Nasional Demokrat tapi kadrun. Masih saja itu narasinya. Artinya, nggak berhenti orang untuk membahas Islamofobia juga itu. Nasdrun itu semacam tema yang diparodikan, tapi di belakang itu ada desain (gerakan) Islammofobi. Dan orang sudah menduga siapa sebetulnya yang masih doyan Islamofobi. Ya sudah pasti yang menginginkan supaya persaingan politik itu tidak didasarkan pada politik identitas. Kan begituan-begitaun saja itu. Jadi bolak-balik lagi di situ. Tetapi, kalau PDIP dalam dua tiga hari terakhir ini sangat intensif untuk memojokkan Nasdem, itu sama artinya PDIP kehilangan endosi untuk memajukan dirinya sendiri kan. Kan kalau dalam persidangan politik, kalau Nasdem tumbuh maka PDIP harus tumbuh juga, supaya terjadi konfrontasi pikiran dalam bentuk debat misalnya. Kalau PDIP ingin melecehkan Nasdem, itu artinya PDIP nggak mampu untuk menumbuhkan diri sendiri. Jadi, menunggu orang lain jatuh baru dia merasa unggul. Lalu orang (bilang) jatuhin dong dalam persaingan yang fair. Jadi, itu kritik saya. Tapi itu adalah permainan politik. Dan Nasdem juga pasti akan kirim lagi bikin sinyal baru itu. Itu menunjukkan juga sekaligus memang ide dari Presiden Jokowi untuk hanya dua calon dan itu juga yang bocor pada SBY, memang sedang berlangsung. Nah, PDIP akhirnya terbaca juga hanya ingin dua calon, kira-kira begitu kan. (Hasto juga menyampaikan hal yang sama, dua calon). Hasto kan dari awal merasa bahwa efisien. Jadi, sebetulnya PDIP berupaya untuk mendekatkan pada Jokowi supaya Jokowi nggak marah betullah pada PDIP. Padahal, Pak Jokowi juga merasa sudah saatnya Nasdem... bikin kekuatan blok sendiri kan. Jadi, tetap persaingan itu berlangsung, tapi tanggung gitu. Kalau PDIP betul-betul ingin menghukum Pak Jokowi karena peristiwa yang kemarin, ya nggak usah bikin kehebohan dan mengatur pertemuan dengan Ibu Mega, lalu ditafsirkan itu sebagai pertemuan dua Soekarnois. Ngapain kan. Dan orang juga merasa bahwa iya, Presiden Soekarno dulu bener, tapi banyak hal yang juga buruk kepada Presiden Soekarno, yaitu menjadikan dirinya presiden seumur hidup. Apa itu yang mau kita tiru? Kan bukan itu. Yang ingin kita tiru adalah cara berpikir Bung Karno yang kritis, yang logikanya bagus, metaforanya bagus, cara menjebak orang dalam perdebatan bagus. Itu mustinya tuh. Jadi, ingatkan bagian bagus dari cara berpikir Bung Karno. Itu yang nggak terlihat pada PDIP yang kader-kadernya tidak mampu berpikir secerdas Bung Karno. Itu saja. Dan sebenarnya kita dengan jelas kelihatannya kemarin pertemuan itu, apalagi kan kita kemarin ingat Hasto menyatakan, ini bicara tentang kesinambungan pemimpin nasional yang dimulai dari Bung Karno, Ibu Megawati, dan kemudian Pak Jokowi. Dan itu artinya saya kira pasti mereka mengingatkan bahwa ya harusnya terjatuh ke tangan PDIP lagi. Itu yang harus diingatkan oleh Ibu Megawati ke Pak Jokowi, kira-kira begitu. Jadi, harus trah Soekarno-lah kira-kira sekarang yang harus jadi. Gitu kan. Iya. Jadi, terlihat bahwa PDIP itu cemas sekali tuh. Akibatnya, pindah lagi bandulnya. Sekarang Pak Jokowi bisa distribusikan sisa-sisa grip dia, sisa-sisa genggaman dia ke siapa. Sangat mungkin juga PDIP berpikir jangan-jangan Jokowi sudah bikin Gentlement Agreement dengan Pak Surya Paloh. Hal-hal semacam itu menimbulkan spekulasi bahwa PDIP tidak siap untuk berkompetisi karena kadernya kurang. Ini saya gambarkan secara deskriptif saja. Dan kita bisa uji itu di dalam, ini tadi saya ngomong dengan mahasiswa di Palu dengan LSM di Palu, juga partai-partai politik yang ada di situ. Dan, semuanya minta analisis tentang hubungan Ibu Mega dengan PDIP, hubungan Nasdem dengan Ibu Mega, serta hubungan Ibu Mega dengan Pak Jokowi di dalam kondisi Anies dicalonkan oleh Nasdem dan Nasdem masih bagian dari pemerintah. Jadi, sampai ke bawah juga orang bicarakan itu tuh. Dan, orang merasa bahwa politik Indonesia kasak-kusuk di antara mereka saja tuh. Jadi, hak rakyat untuk memperoleh perdebatan politik bermutu itu dibatalkan oleh saling jegal di Istana tuh. Tadi teman-teman di Palu menganggap bahwa ya sudah, biarin saja kan. Ada Nasdem, ada PDIP, ada Pak Jokowi. Ya sudah, kita mau cepat-cepat lihat kampanye sampai ke daerah tuh. Anies bertengkar dengan Ganjar, Ganjar bertengkar dengan Puan, Puan bertengkar dengan Prabowo, masyarakat Palu menginginkan cara berpikir itu. Saya kira juga seluruh Indonesia menginginkan itu walaupun saya dan FNN tetap menganggap bahwa Pemilu itu susah untuk diperlihatkan kualitasnya kalau masih ada 20%. Tapi rakyat menginginkan orang melihat ada pertengkaran langsung dalam bentuk debat, bukan kirim-kirim sinyal, ini pertemuan Batu Tulis, yang ini sobek bendera. Itu apa? Tapi, kalau kita lihat sinyalnya Bung Rocky, walaupun sudah berlangsung pertemuan di Batu Tulis, kelihatannya agenda Pak Jokowi masih jalan terus sendiri. Kita kemarin mendengar PPP yang bergabung dalam KIB Banten kan sudah mulai mendeklarasikan Ganjar Pranowo. Kemudian ini kemarin di Jawa Timur, muskwilnya Jawa Timur juga menyebut 10 nama, ada nama Anies dan sebagainya, tapi tetap menempatkan Ganjar di urutan teratas. Ini kan bukan kadernya sendiri yang calonkan. Malah kadernya sendiri, Pak Yasin, yang sekarang ini Wakil Gubernur Jawa Tengah, malah ditempatkan di urutan ke-10. Saya kira kan ini kita tahu belaka bahwa ini bagian dari operasi politik dan merupakan sinyal bahwa Pak Jokowi terus bergerak juga dengan agendanya sendiri. Bayangkan misalnya milenial, kemarin saya masih ngobrol dengan kalangan milenial tentang isu lingkungan bersama Green Peace, dan isu ini masuk tuh, kalangan milenial merasa apa sih sebetulnya yang mau kita pilih apa, yang kita ikuti siapa, ini operatornya siapa sih. Jadi, ini pemilih pemula yang merasa terus nantinya apa yang mau dipamerkan dari kasak-kusuk itu. Mereka mengikuti, tapi mereka nggak ngerti itu. Kenapa mesti ada 10 sih? Kenapa bahkan Nasdem juga dikritik? Kenapa nggak satu saja dari awal Anies. Kenapa musti 3 kan? Kan bagi mereka aneh, mencalonkan orang tapi ada 10. Itu dianggap ini kok kayak ada sembunyi-sembunyian, ngumpet-ngumpet gitu, atau mau menang banyak, tapi pasangnya macam-macam, lalu sebetulnya nggak ada yang diunggulkan. Jadi, memasang banyak orang itu harusnya ada yang diunggulkan. Tetapi, betul tadi ini saling meraba dulu. Kan kirim-kirim rabaan politk dulu tuh di antara tokoh-tokoh itu kan. Tapi kelihatannya memang PPP itu ya memang massa PPP ya pasti ke Anies-lah, walaupun direkayasa tapi kalau saya bertemu dengan mereka merasa ya itu kan partai yang bikin tuh. Tapi societal base ini, basis di bawah itu menganggap bahwa yang paling cocok dengan PPP ya Anies. Itu intinya kan. Bahkan, mereka tanya ke saya, itu apa argumennya ya kenapa PPP dekat dengan Anies. Ya karena Anies beroposisi, dan PPP punya tradisi beroposisi juga tuh. Yang nggak beroposisi sekarang yang memang mencari jabatanlah dalam pemerintahan kan. Saya sendiri juga pernah berbincang, kita juga membahas adanya forum Ka\'bah Membangun, itu kader-kader senior, orang-orang seperti Pak Mudrik Sangidu dan sebagainya. Itu kan ini kita tahu nih tokoh-tokoh selain ini tokoh kultural gitu kita sebutnya ya. Ya, itu kan perahu retak masalahnya. Mau ditempel secara formil melalui PPP yang resmi diakui negara. Padahal, PPP itu berceceran, berserakan di mana-mana, dan bisa dikumpulkan dengan ide yang sama, ide yang satu. Lalu nanti timbul dua versi, nanti deklarasinya di sana, Anies PPP juga massanya, yang di sana Ganjar. Lalu orang bingung tuh. Tapi orang akan lihat, ya kalau Ganjar deklarasinya rapi, itu artinya ada uang di situ tuh. Dan dideklarasikan oleh elit partai PPP, sementara Suharso Monoarfa yang sebetulnya elit juga disingkirkan. Lalu orang merasa oh, itu artinya memang orang yang dikehendaki adalah Ganjar, bukan hasil dari konferensi dari bawah. Jadi, perpecahan sudah pasti terjadi, dan selalu dalam perpecahan semacam itu, massa itu yang cair itu akan pergi pada orang yang dizolimi itu. Jadi, semakin Anies dideklarasikan di KPK, ini kan begitu pikirannya kan, makin orang akan memilih Anies. Jadi, sebetulnya Anies itu pertama kali dideklarasikan di KPK, bukan di Nasdem. Tapi justru itu yang menjadi heboh dan dukungan kepada Anies terjadi setelah Firli mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden. Oke. Tetapi sebenarnya dengan apa yang dilakukan oleh PPP ini dan kita tahu PPP itu adalah KIB, tahu bahwa ternyata meskipun bertemu di Batu Tulis, ya tetap saja ada nggak ketemulah antara Bu Mega dengan Pak Jokowi. Ini kalau orang bilang seperti satu ranjang tapi dua mimpi, gitu ya Ya, susah. Sebetulnya bukan lagi satu ranjang, tapi connecting door-lah. Jadi, tetap terlihat, yang cemas itu PDIP. Itu intinya. Jokowi nggak cemas, karena dia merasa dia sudah punya musyawarah kerja, sudah punya Ganjar segala macam. Tetap Pak Jokowi kendati masih meraba-raba arahnya tapi dia merasa lebih firm sebetulnya dalam politik. Jadi, tersingkir sebenarnya PDIP. Karena itu, PDIP butuh rekonsiliasi dengan Jokowi dan publik merasa ya berarti PDIP lemah dong. Katanya petugas partai, tapi kok minta bertemu petugas partai. Panggil saja mustinya kan. Jadi, sinyal itu menunjukkan PDIP galau dalam menghadapi fenomena Anies style. Jadi, kalau Anda baca ini kemungkinan besar bisa-bisa justru PDI yang nantinya nggak dapat partner ya? Ya, itu. Lama-lama nanti orang anggap ya PDIP 20% iya, tapi kan 20% itu tiket. Yang orang tanya, terus nonton siapa di situ punya tiket tapi mau nonton siapa. Puan tetap nggak bisa naik suaranya itu. Padahal, PDIP berapa minggu lalu bilang, nggak, kami akan maju sendiri. Kalau mau maju sendiri ngapain masih bertamu ke Pak Jokowi. Orang baca juga begitu. Kangen ya atau tahulah bahwa Pak Jokowi itu sebetulnya potensial untuk bikin betok sendiri di luar PDIP kan. Itu bahayanya. Ya Pak Jokowi sebagai seorang politisi yang sudah 7 tahun, dia mengerti itu kimia politiknya. Di situ keunggulan Pak Jokowi, dia mengerti kimia politik. Tapi kita senang saja kan. Bahwa ini cekcok lalu berantakan ya yang paling senang ya sayalah, karena saya memang nggak menginginkan lihat ada persatuan. La pemilunya curang. Kan saya usulkan terus supaya kan mustinya partai-partai yang nggak punya kuota 20% itu rame-rame bikin deklarasi bahwa kami membubarkan fraksi kami di DPR. Itu baru ada kejutan. Kan nggak ada soal kan bubarin fraksi DPR kan bikin orang oh ya itu ada pemberontakan etis di situ kan. (Ida/sws)
Gerakan Nasional Pembela Rakyat Bersama Aliansi Buruh Tuntut Harga BBM Diturunkan
Jakarta, FNN - Gerakan Nasional Pembela Rakyat (GNPR) menggelar aksi unjuk rasa untuk yang ketiga kalinya, di area bundaran Patung Arjuna Wijaya atau Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin (10/10/2022). Tiga isu sentral tetap menjadi tuntuan mereka sejak aksi pertama dan kedua. Pertama, turunkan harga BBM (Bahan Bakar Minyak). Kedua, turunkan harga-harga dan ketiga, tegakkan supremasi hukum. Sebelum melaksanakan aksi, orator GNPR, Habib Muhammad mencoba menenangkan massa dengan cara mengajak membaca Al-Fatihah dan Solawat Nabi Muhammad. Selain GNPR, massa buruh juga melakukan aksi unjuk rasa di tempat yang sama. Jumlah peserta aksi yang digelar Aliansi Gabungan Serikat Buruh tidak seperti yang disampaikan pimpinan pekerja yang menyebutkan, \"Aksi Sejuta Buruh.\" Tuntutan yang disampaikan buruh hampir sama dengan GNPR, yaitu menolak kenaikan harga BBM dan meminta supaya pemerintah menurunkan harga berbagai kebutuhan pokok. Selain itu, para buruh meminta supaya mencabut Undang-Undang Ciptakerja. Koordinator lapangan aksi Gerakan Buruh Seluruh Indonesia (GSBI), Emilia menjelaskan tuntutan mereka. “Pertama tuntutan kami memintan supaya Undang-Undang Omnibus Law atau Ciptakerja Nomor 11 tahun 2002 dicabut. Kedua, batalkan Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (RUU KUHP),\" kata Emilia. Menurut Emilia, sekarang ini para buruh menghadapi berbagai beban berat akibat kenaikan harga BBM dan kebutuhan pokok. Oleh karena itu, ia berharap supaya ada kepastian kenaikan upah minimal. Ia juga menyampaikan semakin sulitnya mendapatkan pekerjaan. Ditambah lagi dengan banyaknya korban PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) yang masih terus terjadi. Sejumlah buruh membawa pamplet yang antara lain bertuliskan, “Batalkan kenaikan harga BBM, Cabut Undang-Undang Ciptakerja, Turunkan Harga Sembako, Tolak RUU KUHP.\" Emilia mengancam akan menurunkan massa yang lebih banyak lagi jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak segera memenuhi tuntutan mereka. “Kami meminta Presiden Jokowi supaya mendengarkan aspirasi buruh. Jika tidak, maka kami akan melaksanakan aksi selanjutnya dengan massa yang lebih banyak,\" katanya. Sedangkan salah seorang peserta aksi, Arif Gunardi mengaku sudah mulai lelah melakukan aksi unjuk rasa. Namun, mereka tidak akan berhenti berjuang menyampaikan tuntutan. “Apa segini saja kaum buruh kita, apa kita cukup diam jika tuntutan mengenai UU Ciptakerja tidak dikabulkan.” kata Arif. Arif mengajak kaum buruh dan elemen masyarakat terus melakukan aksi unjuk rasa. Bahkan, katanya, aksi yang lebih besar akan dilakukan dengan tuntutan supaya Jokowi mundur jika tidak memenuhi keinginan mereka. Sekitar pukul 17.00 buruh membubarkan diri dengan tertib. (Anw).
Peringati Maulid Nabi di Singapura, Ketua DPD RI: Ketidaktaatan dalam Beragama Merusak Moral Bangsa
Singapura, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengatakan berbagai kebobrokan moral, degradasi sikap mental, serta kejahatan perilaku di seluruh dunia, termasuk Indonesia, disebabkan oleh meluasnya ketidaktaatan dalam mengamalkan ajaran agama. Hal itu disampaikan LaNyalla ketika saat peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, yang diselenggarakan Majelis Shalawat An Nida, di Singapura, Minggu (9/10/2022). “Berbagai tindak kejahatan dan pelanggaran hukum justru dilakukan oleh orang-orang yang mengaku beragama. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Jawaban sederhananya karena tidak taat mengamalkan ajaran agama. Karena tidak taat maka pasti tidak istiqomah mengamalkan ajaran-ajaran agama,” tegas LaNyalla. Akibatnya, dalam penyelenggaraan negara pun terjadi banyak kerusakan sistem seperti bercokolnya oligarki politik dan ekonomi yang sengaja menyengsarakan rakyat, sehingga tidak terjadi keadilan sosial. “Kalau saja ada keadilan, pasti anda semua mencari nafkah di negeri sendiri, tidak perlu bekerja di negara lain,” ucap LaNyalla, disambut tepukan tangan meriah dari ratusan pekerja migran Indonesia, yang semuanya adalah wanita. Menurut LaNyalla, itulah sebabnya dirinya menawarkan gagasan agar UUD 1945 dikembalikan ke naskah aslinya sebagai sebuah jalan keluar. Karena amandemen yang dilakukan kemarin telah mengubah 97 persen naskah konstitusi menjadi konstitusi baru yang berbeda dari aslinya. “Perjuangan tersebut saya tawarkan untuk menyelamatkan Indonesia, antara lain agar ibu-ibu semua bisa bekerja dengan tenang di negeri sendiri, tidak perlu mencari pekerjaan di negara orang lain,” ujar LaNyalla, disambut pekik dukungan dan tepukan tangan meriah dari ratusan pekerja migran. LaNyalla menjelaskan, sikap dan pernyataan tegasnya itu bukanlah sebagai oposan terhadap pemerintah. Melainkan sebagai bentuk penyaluran aspirasi rakyat agar pemerintah bisa memperlakukan rakyat secara adil. “Sebab kehadiran kami di sini adalah untuk menjemput aspirasi warga Indonesia yang bekerja di sini,” ujar LaNyalla, seraya menambahkan bahwa pernyataan yang sama telah ia sampaikan kepada masyarakat di berbagai daerah di Indonesia, bahkan telah ia sampaikan juga kepada Presiden Joko Widodo. Peringatan Maulid Nabi sendiri dibuka oleh Penasihat Majelis Shalawat An Nida, Ustazah Dr. Nola Zain Salman, dan dihadiri juga oleh Wakil Duta Besar RI untuk Singapura, Djati Ismoyo. (Sof/LC)
Rapimnas Gerakan Nasional Indonesia Juara Dukung Ridwan Kamil Maju di Pilpres 2024
Jakarta, FNN - Hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Gerakan Nasional Indonesia Juara (GNIJ) mendukung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk maju di Pilpres 2024. \"Dalam rapimnas ini menyatukan visi dan suara untuk mendukung Ridwan Kamil maju di Pilpres 2024,\" kata Juru Bicara Nasional (Jubirnas) GNIJ Nunung Sanusi usai Rapimnas GNIJ di Jakarta, Senin. Dalam rapat yang berlangsung selama dua hari, dari Minggu (9/10) hingga Senin itu dihadiri oleh pimpinan GNIJ dari 31 provinsi di Indonesia serta 18 pimpinan simpul relawan yang selama ini bergerak bersama GNIJ. \"Mereka merumuskan beberapa kebijakan strategis, khususnya yang menyangkut Pemilu serentak 2024,\" ujarnya dalam siaran persnya. Nunung menegaskan, keputusan untuk mengusung Ridwan Kamil (RK) sebagai capres sudah bulat dan sudah disepakati oleh seluruh pimpinan GNIJ bersama 18 pimpinan simpul relawan yang ikut dan hadir dalam rapimnas di Jakarta. Keputusan itu diambil lantaran mereka menganggap RK memiliki kapasitas untuk menjadi pimpinan nasional. Tidak hanya itu, rekam jejak RK selama memimpin Bandung dan Jawa Barat juga baik. Nunung menyampaikan bahwa RK sudah menunjukkan kemampuannya membawa perubahan signifikan di Bandung dan Jawa Barat. \"Mengantarkan Bandung Juara dan Jabar Juara. Dan tagline itu juga kami dorong untuk Indonesia Juara,\" tuturnya. Keputusan mendukung RK untuk maju dalam pilpres 2024 juga sudah disampaikan langsung kepada Ridwan Kamil. Di tengah-tengah rapimnas, pada Minggu malam, Ridwan Kamil hadir. Orang nomor satu di Jawa Barat itu menemui seluruh pimpinan GNIJ dan 18 pimpinan simpul relawan. Pertemuan tersebut berlangsung sekitar dua jam untuk berdiskusi, termasuk menyampaikan hasil rapimnas tersebut kepada mantan wali kota Bandung itu. \"Bahwa akang, oleh kami didorong, didukung untuk maju di RI 1 untuk 2024 nanti. Itu saya sampaikan,\" kata Nunung. Atas hasil rapimnas GNIJ, kata dia, RK menyambut positif. Meski sampai saat ini belum ada kendaraan politik, GNIJ optimistis RK akan segera bergabung dengan salah satu partai politik. Kepada GNIJ, lanjut dia, RK sudah menyampaikan akan bergabung dengan partai politik pada Desember 2022 atau Januari 2023. \"Sudah disampaikan. Januari beliau akan menentukan partai. Partainya apa akan diumumkan. Dan kami akan bersama-sama mengusung beliau,\" ujarnya. Di tempat yang sama, Sekjen GNIJ Suhara Iskandar menyampaikan bahwa RK sudah menjelaskan kepada seluruh pimpinan GNIJ terkait dengan dinamika politik. \"Politik bukan matematik. Yang penting, GNIJ akan terus bergerak untuk menyampaikan bahwa RK memiliki banyak prestasi dan layak untuk menjadi pimpinan Indonesia,\" kata Suhara. (Sof/ANTARA)
Pertemuan Jokowi-Megawati Bentuk Konfirmasi Politik
Jakarta, FNN - Ketua Umum Relawan Arus Bawah Jokowi (ABJ) Michael Umbas menyatakan pertemuan antara Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) merupakan bentuk konfirmasi politik.Dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin, dia menjelaskan pertemuan itu bukan soal isu apakah membahas personal capres antara Ganjar atau Puan, tetapi lebih dari itu, yakni bentuk konfirmasi sikap politik Jokowi dan Megawati selalu dalam bingkai ideologis, seiring sejalan, dan bukan pragmatisme atau kepentingan temporal.\"Pertemuan ini dianggap wujud komunikasi politik yang perlu terus dilakukan oleh partai koalisi pendukung Jokowi,\" katanya.Dia menegaskan bagi relawan ABJ, pertemuan itu adalah wujud komunikasi politik yang perlu terus dilakukan dengan koalisi partai yang masih satu visi. \"Jokowi memberi pesan bahwa beliau sangat solid dengan Megawati, ketika ada barisan koalisi yang sudah mulai berbelok arah,” ungkapnya.Menurut Umbas, Jokowi telah belajar banyak dari sikap kenegarawanan Megawati. Begitu pula kesabaran revolusioner yang kuat dan teruji dari Megawati. “Ketika tahun 2014, Mega mengalah menjadi capres, meskipun beliau ketua umum partai. Untuk kepentingan rakyat, Mega menyerahkan tiket capres PDI Perjuangan kepada kader terbaiknya, yakni Jokowi,” jelasnya.Umbas mendorong Jokowi untuk melakukan konfigurasi ulang koalisi, termasuk perombakan dalam kabinet. Hal ini penting agar pemerintah hingga 2024 tetap solid, konsisten bekerja untuk rakyat, bangsa, dan negara.“Pertemuan antara presiden dan mantan presiden ini untuk membahas berbagai persoalan kebangsaan, terutama ancaman krisis ekonomi global yang akan berdampak bagi Indonesia,” katanya. (Sof/ANTARA)
Bedah Sosok Anies Baswedan sebagai Capres oleh Relawan Alinsan
Jakarta, FNN - Relawan Aliansi Indonesia Sukseskan Anies Baswedan (Alinsan) membedah sosok Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) dalam diskusi publik di Jakarta, Senin.Diskusi dengan tema \"Indonesia Memanggil” itu digagas Alinsan bekerja sama dengan KBA News yang menghadirkan sejumlah tokoh partai politik dan komunitas masyarakat.Ketua DPP Partai NasDem Hermawi Taslim menyebutkan tiga alasan NasDem mengusung Anies Baswedan sebagai capres, yakni usianya harus lebih muda dari presiden sekarang, memiliki intelektual, dan wajib mempunyai jiwa nasionalis.\"Pada kriteria nasionalis, Anies Baswedan membuktikan dia seorang nasionalis. Bukan hanya dia, melainkan juga kakeknya adalah pahlawan nasional yang berjuang untuk bangsa dan negara ini,\" kata Hermawi Taslim menegaskan.Taslim mengungkapkan saat ini ribuan orang mendaftar menjadi kader NasDem usai partai tersebut mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres.Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal Demokrat Jansen Sitindaon menjelaskan tiga kriteria capres dan cawapres dari Demokrat, yakni integritas, kapasitas, dan elektabilitas.Menurut Jansen, sangat penting bagi seorang capres mempunyai elektabilitas sebab jarak dari pendaftaran serta penetapan capres/cawapres pada bulan September sampai dengan Oktober 2023 menuju pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024 relatif sangat singkat.Selain itu, capres harus bisa menjadi motor perubahan dan perbaikan di Indonesia. Dalam hal ini, kata dia, Partai Demokrat telah mempunyai kedekatan yang baik dengan Anies Baswedan. \"Anies Baswedan adalah sosok moderat yang berdiri di atas semua golongan,\" katanya menegaskan.Sementara itu, Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Pipin Sopan mengatakan bahwa Anies Baswedan secara khusus hadir pada Milad PKS pada bulan Mei 2022. \"Aspirasi kader PKS waktu itu menyebut bahwa Pak Anies Baswedan presiden,\" ungkapnya.Menurut dia, jika ada desakan untuk mendeklarasikan Anies, PKS tidak akan ke mana-mana. Hal ini mengingat partainya paham betul aspirasi rakyat dan tidak akan menggadaikan idealisme dan kepentingan rakyat.Ketua Umum Lintas Komunikasi Alumni Jerman Meidy Juniarto menyebutkan sebagian besar dari mereka menginginkan pemimpin strong leader dan punya pengalaman internasional. (Sof/ANTARA)
Soal Formula E, Mantan Pimpinan KPK Pasang Badan Buat Anies
Jakarta, FNN - Penyelidikan kasus dugaan korupsi formula E yang menargetkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan masih terus bergulir. Mantan pimpinan KPK Saut Situmorang pasang badan bela Anies Baswedan, hal itu disampaikannya dalam webinar bertema formulasi hukum formula E yang digelar Universitas Al-Azhar Indonesia, Sabtu (8/10/22). Awalnya, Saut menggambarkan ketika penyelidik dan penyidik KPK hingga jaksa sedang melakukan gelar perkara. Saat itu, katanya, jaksa seharusnya sudah bisa memperkirakan pasal apa yang dikenakan terhadap Anies di kasus tersebut. Saut mengatakan penyelidik saat itu tugasnya adalah meyakinkan penyidik bahwa penyelidikan yang tengah berjalan tersebut memang terdapat unsur pidananya. Saut pun mempertanyakan pasal tindak pidana apa yang diterapkan kepada Anies Baswedan dalam kasus dugaan korupsi penyelenggaraan formula E. Dalam hal ini, wartawan senior FNN Hersubeno Arief ikut menyoroti pernyataan dari mantan pimpinan KPK tersebut, “Mantan pimpinan KPK saja yang jelas-jelas sangat paham dengan Undang-undang anti korupsi dan mekanisme kerja di KPK saja mengaku bingung dan mempertanyakan salah Anies itu apa dan mau dikenakan pasal berapa,” ujarnya dalam kanal YouTube Hersubeno Point, Minggu (9/10/22). Hingga kini KPK belum bisa mendapatkan adanya kerugian negara di kasus ini. Saut pun merasa bingung dengan penyelidikan yang dilakukan KPK ini, karena formula E tidak ada merugikan negara maupun melawan hukum. Menurutnya, Anies tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Tipikor yang mengatur kerugian negara. “Kalau bicara buku \'Memahami untuk Membasmi\', itu kitab sucinya orang KPK, kalau saya katakan Pasal 2 setiap orang, unsur-unsurnya, memperkaya diri, pak Anies memperkaya diri nih? Memperkaya orang lain atau korporasi. Ada tuh memperkaya?” ungkapnya. Kemudian, Saut menyampaikan bahwa tidak mungkin KPK dapat memakai pasal lain seperti pemerasan maupun perbuatan curang. “Kemudian kalau pakai Pasal lain, enggak mungkin dipakai Pasal lain, Pasal yang mana? Pemerasan? Ada pak Anies memeras? Perbuatan curang? Ada? Coba deh dari berbagai macam jenis korupsi, pak Anies ini mau dikenakan Pasal berapa gitu? Ini kita bisa berdebat,” pungkasnya. (Lia)
Peradilan Ferdy Sambo Disiapkan Sesuai SOP oleh PN Jaksel
Jakarta, FNN - Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menyiapkan mekanisme peradilan pidana untuk terdakwa Ferdy Sambo dan kawan-kawan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang dimiliki, mulai dari penunjukan majelis hakim hingga jadwal sidang.\"Jadi, sesuai dengan SOP, ketika berkas dilimpahkan tentu kami terima di PTSP bagian kepaniteraan pidana. Nah, kemudian oleh kepaniteraan pidana akan diperiksa tentang kelengkapan berkasnya,\" kata Humas PN Jaksel Djuyamto kepada wartawan di PN Jakarta Selatan, Senin.Setelah berkas dinyatakan lengkap, lanjutnya, kemudian berkas perkara diserahkan ke ketua pengadilan yang berwenang memeriksa sesuai kewenangan PN dan kemudian menunjuk majelis hakim yang akan menangani perkara.\"Karena terdiri atas beberapa berkas perkara dan nanti oleh majelis hakim yang telah ditunjuk akan ditetapkan hari sidang sesuai dengan kewenangan majelis hakim. Mereka yang akan menetapkan hari sidang tentu sesuai katakanlah SOP,\" kata Djuyamto.Terkait hari pelaksanaan sidang, katanya, paling lambat dalam tempo tujuh hari setelah pelimpahan sudah ditetapkan. Sehingga, katanya, jika berkas perkara jadi dilimpahkan oleh Kejaksaan RI pada Senin pagi, maka Senin sore, atau selambat-lambatnya Selasa, majelis hakim akan menetapkan hari sidang.\"Jadi, katakanlah hari ini betul dilimpahkan, kemudian sorenya ditetapkan; paling lambat besok pagi untuk penetapan majelis. Kira-kira nanti minggu ketiga itu hari sidang sudah akan ditentukan. Nanti akan kami informasikan kepada teman-teman media,\" jelasnya.Djuyamto menekankan hari sidang bisa ditentukan sehari setelah pihaknya menerima pelimpahan berkas terdakwa Ferdy Sambo dan kawan-kawan.Sementara itu, PN Jakarta Selatan juga sedang menunggu petunjuk terkait tempat pelaksanaan sidang, mengingat hal itu akan mendapat banyak perhatian masyarakat termasuk kalangan media yang meliput persidangan.Dia mengatakan hingga saat ini belum ada perubahan terkait pelaksanaan sidang perkara pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat dan perintangan keadilan atau obstruction of justice, sehingga sidang akan digelar oleh PN Jakarta Selatan.Namun, tambahnya, baik kejaksaan maupun pengadilan juga mempertimbangkan faktor lain, berkaca pada persidangan kasus mantan gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang menarik perhatian publik, sehingga digelar di ruang Dinas Pertanian.\"Kalau ruang sidang sampai hari ini belum ada perubahan, ya yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan; kecuali nanti ada petunjuk lebih lanjut dari pimpinan maupun dari Mahkamah Agung,\" kata Djuyamto.Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan pelimpahan berkas perkara terdakwa dan barang bukti kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua dan perkara obstruction of justice harus dilaksanakan Senin.Menurut Ketut, pelimpahan ke pengadilan hampir sama seperti pelimpahan tahap II dari penyidik ke jaksa penuntut umum (JPU), hanya saja terdakwa tetap berada di ruang tahanan mereka masing-masing, sehingga tidak terjadi pergeseran penempatan tahanan. \"Terdakwa tetap ada di sana (rutan) secara fisik, tapi secara yuridis itu sudah beralih kewenangan penahanan pada majelis hakim,\" ujar Ketut. (Ida/ANTARA)
SOP Pelaksanaan Pertandingan Disusun Polda Jabar dan Elemen Sepak Bola
Bandung, FNN - Kepolisian Daerah Jawa Barat menyusun 106 pasal untuk standar operasional prosedur atau SOP dalam penyelenggaraan pertandingan sepak bola berdasarkan hasil diskusi bersama seluruh elemen sepak bola di daerah setempat.\"Itu rambu-rambu yang kita buat berdasarkan kesepakatan semua pihak agar menjadi acuan bersama, SOP bersama, dalam penyelenggaraan pertandingan di wilayah Jawa Barat,\" kata Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Inspektur Jenderal Polisi Suntana usai kegiatan diskusi kelompok terarah (focus group discussion/FGD) bersama elemen sepak bola di Bandung, Senin.Kapolda menjelaskan setiap butir pasal SOP itu merupakan hasil kesepakatan bersama, mulai dari panitia penyelenggara lokal, manajemen klub yang ada di Jawa Barat, hingga para suporter.Menurut Suntana, keterlibatan seluruh elemen sepak bola sangat diperlukan guna menciptakan pertandingan yang nyaman dan aman. Adapun kegiatan FGD beserta penyusunan SOP itu merupakan tindak lanjut dari evaluasi penyelenggaraan sepak bola di Indonesia.\"Hindari fanatisme berlebihan, junjung jiwa sportivitas dalam setiap pertandingan. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang menyelenggarakan kegiatan ini,\" kata Kapolda.Sementara itu, Kabid Humas Polda Jawa Barat Komisaris Besar Polisi Ibrahim Tompo menambahkan seratusan pasal SOP yang telah disusun itu masih perlu disempurnakan dan terus dievaluasi. Nantinya draf pasal-pasal tersebut juga bakal dilaporkan ke Mabes Polri.Selain itu, lanjut Ibrahim, pasal-pasal itu masih bersifat lugas sehingga jumlah pasal untuk SOP pertandingan sepak bola masih belum tetap. \"Misalnya, dari aspek hukumnya, prosedur, situasionalnya, kemudian penerimaan publik juga. Itu harus diuji dulu, bila sudah akan kami sosialisasikan,\" kata Ibrahim.Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat Umuh Muchtar mengapresiasi langkah Polda Jawa Barat dalam kegiatan diskusi tersebut dan menjadi salah satu bukti keseriusan untuk mengamankan pertandingan sepak bola agar tidak terulang lagi tragedi di Stadion Kanjuruhan yang mengakibatkan 131 orang meninggal dunia. \"Saya yakin Bobotoh (pendukung Persib) sangat baik dan tertib mendengarkan apa yang disampaikan oleh Polda Jawa Barat,\" kata Umuh. (Ida/ANTARA)
POPULER
