Jakarta, FNN – Tragedi Stadion Kanjuruhan yang memakan ratusan korban jiwa, akan terus menjadi kenangan pahit bagi seluruh masyarakat Indonesia. Tentu tidak hanya insan sepak bola yang menyoroti tragedi tersebut, para tokoh-tokoh pun turut serta memberikan perhatian. Bagaimana menyikapi tragedi di awal Oktober 2022 tersebut?

TP3 dan UI Watch mengadakan webinar dengan tema “Tragedi Stadion Kanjuruhan Malang: Pemerintah Harus Bertanggung Jawab” secara daring pada Selasa (11/10/22) di Jakarta.

Dalam pembukaannya, koordinator acara Marwan Batubara menjelaskan tujuan dari webinar ini agar kebenaran dan keadilan dapat ditegakkan. Selain itu, juga untuk mengadvokasi masyarakat yang menjadi korban di pemerintahan Jokowi, korban yang tidak mendapatkan porsi yang layak dari penyelenggara negara.

Pemerhati kebangsaan, Rizal Fadillah menilai tragedi Kanjuruhan ada unsur pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam penembakan gas air mata oleh aparat kepolisian yang menyebabkan kerusuhan berujung pada korban jiwa.

Rizal mengatakan tanggung jawab pemerintah penting terhadap Kanjuruhan, karena sebagai penyelenggara negara, pemerintah wajib untuk melindungi rakyatnya, hal itu berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan negara harus melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Di sisi lain, Mayjen TNI Purn. Soenarko, menyatakan tragedi Kanjuruhan sangat menyakitkan hati para korban dan keluarga. Secara tegas Soenarko mengatakan tindakan yang dilakukan oleh aparat adalah tindakan sadis dan brutal.

“Aparat ini semacam tidak bertanggung jawab atau pengecut? Aparat melakukan tindakan sadis dan brutal, karena penonton di tribun itu campur, ada bapak-bapak, ibu-ibu bahkan anak-anak yang tidak melakukan hal apa-apa tetapi ditembak gas air mata, maka dari itu ini sangat biadab,” tegas Soenarko.

Menurutnya, pemerintah harus mempertanggung jawabkan kebrutalan, maka dari itu perlu dibentuk tim yang independen dan kompoten.

Kemudian, UI Watch Taufik Bahaudin mengkritik kinerja Presiden Joko Widodo, ia menilai daftar kebohongan Jokowi sangat banyak.

“Saya sangat mohon maaf tidak bisa respect terhadap pak Jokowi, bagaimana mau respect, daftar kebohongannya banyak bener,” ujar Taufik.

Menurut Taufik, kebohongan Jokowi ini menurun kepada unit kerja di bawah pemerintahan Jokowi yakni aparat kepolisian.

Taufik membandingkan kasus Sambo, KM 50 hingga tragedi Kanjuruhan ini memiliki skenario yang sama, mulai dari berbohong, merekayasa dan yang salah selalu jadi korban.

Selain itu, praktisi hukum, Aziz Yanuar tampak yakin jika ratusan nyawa yang melayang itu akibat ulah represif aparat terhadap pendukung Arema FC dan aksi penembakan gas air mata kearah tribun penonton.

Penembakan gas air mata disinyalir menjadi pemicu jatuhnya korban, selain bikin mata perih dan sesak nafas, penembakan gas air mata itu juga membuat penonton panik berebutan keluar  stadion, akibatnya ada yang terjatuh dan terinjak hingga tewas.

Menurut Aziz, aparat yang ditugaskan di stadion Kanjuruhan Malang, tugasnya untuk menjaga ketertiban para supporter bukan membunuh rakyat.

Selanjutnya, Ketua Umum Partai Masyumi Reborn, Ahmad Yani mengungkapkan tragedi Kanjuruhan ini perlu diusut, tidak hanya aparat yang di lapangan, tetapi juga perlu dilakukan evaluasi PSSI.

Ahmad Yani mengungkapan tragedi Kanjuruhan ini perlu dilihat dari berbagai macam paradigma. Ia menyebutkan sepak bola Indonesia yang sudah bermasalah sejak dulu dan adanya intervensi dalam pemilihan anggota PSSI. (Lia)