ALL CATEGORY
Terjadi Ledakan di Asrama Polisi Solo Baru, Jateng
Solo, FNN - Kepolisian sedang menyelidiki ledakan di Asrama Polisi Grogol Indah, Solo Baru, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, yang terjadi pada Minggu sekitar pukul 18.00 WIB.\"Benar ada suara ledakan di Aspol Solo Baru,\" kata Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol.Iqbal Aqudusy, saat dihubungi di Semarang, Minggu malam.Menurut dia, satu polisi bernama Bripka Dirgantara Pradipta dilaporkan terluka dalam kejadian tersebut.Dari laporan awal, kata dia, ledakan berasal dari sebuah paket dalam wadah kardus coklat.\"Korban sudah dilarikan ke rumah sakit yang selanjutnya dirujuk ke RS Moewardi Solo,\" katanya.Unit penjinak bom, lanjut dia, telah diterjunkan ke lokasi kejadian.Petugas masih menyelidiki lebih lanjut penyebab terjadinya ledakan tersebut. (Sof/ANTARA)
Pembebasan Lahan Bakal Tol Jagat Kerthi Bali Dipercepat
Denpasar, FNN - Gubernur Bali, Wayan Koster, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Sekretaris Kabinet Indonesia Pramono Anung Wibowo mengaku akan mempercepat pembebasan lahan yang akan digunakan untuk pembangunan jalan tol Jagat Kerthi Bali.\"Yang menjadi keputusan untuk segera dilaksanakan ialah mempercepat pembebasan lahan, meliputi pengukuran lahan oleh BPN Bali,\" kata Koster, dalam keterangan yang diterima di Denpasar, Minggu.Selain pengukuran lahan dalam percepatan pembebasan lahan kemudian mempercepat penentuan harga lahan oleh penyedia jasa, mempercepat pembayaran lahan oleh konsorsium pemrakarsa, dan mempercepat konstruksi oleh konsorsium pemrakarsa, kata dia.Dalam Rakor yang berlangsung di Jakarta, Jumat (23/9) itu, turut hadir Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian PUPR, Danang Parikesit. Pertemuan ini dilakukan untuk menindaklanjuti arahan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono.Pada peletakan batu pertama pembangunan jalan tol Jagat Kerthi Bali di Jembrana, Sabtu lalu (10/9), dia menyampaikan untuk mempercepat infrastruktur jalan penghubung dari Gilimanuk-Mengwi tersebut. \"Saya minta tol 96,21 kilometer ini segera selesai karena ini kebutuhan untuk masyarakat agar bisa selesai 2025,\" kata dia saat itu.Dengan itu, Koster sepakat dan memutuskan untuk mempercepat pembangunan jalan senilai Rp24 triliun itu yang awalnya dicanangkan rampung pada 2028. \"Agar hasilnya berkualitas, Gubernur Bali mendapatkan tugas untuk melakukan pengawasan hingga mengevaluasi secara ketat dan rutin, kemudian hasilnya dilaporkan ke Menteri PUPR di Jakarta,\" ujar Koster, di hadapan Sekretaris Kabinet, Pramono Anung.Koster menyampaikan bahwa percepatan pengerjaan jalan tol Jagat Kerthi Bali yang melalui tiga kabupaten, 13 kecamatan, 58 desa ini dilakukan untuk mewujudkan kehidupan warga Bali yang sejahtera dan bahagia secara niskala–sakala (duniawi dan non duniawi) sesuai visi pembangunan daerah Bali, yaitu Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru.(Sof/ANTARA)
Ratusan Pewarta Cianjur Mengikuti Sosialisasi Tahapan Pemilu yang Digelar KPU
Cianjur, FNN - KPUD Cianjur, Jawa Barat, menggelar sosialisasi tahapan Pemilu 2024 bersama seratusan pewarta yang tergabung dalam organisasi PWI dan IJTI Cianjur, sebagai upaya sinergitas penyelenggara menjelang tahapan awal pemilu.Ketua KPUD Cianjur, Sely Nurdinah, di Cianjur, Minggu, mengatakan sosialisasi tahapan pemilu bersama pewarta itu, merupakan upaya KPU Cianjur untuk mempercepat penyampaian informasi ke tengah masyarakat terkait pemilu serentak untuk memilih presiden dan wakil presiden pada Februari 2024 dilanjutkan pemilihan kepala daerah dan wakil rakyat tingkat daerah hingga pusat di Oktober 2024.\"Kami baru bisa menggelar sosialisasi untuk rekan pewarta yang bertugas di Cianjur dan tergabung dalam organisasi profesi PWI dan IJTI Cianjur. Selama ini sinergitas sudah terjalin dengan baik dan semakin baik lagi ke depan,\" kata dia.Pihaknya juga meminta setiap tahapan yang akan dilakukan mendapat dukungan pemberitaan dari seluruh pewarta agar dapat sampai langsung ke masyarakat pemilih yang ada di Cianjur, sehingga masyarakat dapat dengan cepat mengetahui informasi sampai ke hari H pemilu.\"Saat ini, kami masih menunggu hasil verifikasi pendaftaran partai politik ke KPU pusat, dilanjutkan dengan pendaftaran di daerah. Semua tahapan nanti akan kami informasikan ke teman-teman pewarta,\" katanya.Wakil Ketua PWI Cianjur, Deni Hendra, mengatakan, sosialisasi yang dilakukan KPUD Cianjur bersama pewarta yang bertugas di Cianjur terkait tahapan pemilu serentak, merupakan sinergitas yang selama ini sudah terjalin baik, meski beberapa kendala saat pelaksanaan masih ditemukan pewarta.\"Kami meminta tidak hanya sosialisasi, tapi kemudahan informasi saat pelaksanaan dapat dengan mudah dilayani dengan membuka posko informasi terpusat, sehingga pewarta dengan mudah mendapat data atau informasi seputar pemilu,\" katanya.Sedangkan Ketua IJTI Cianjur, Rendra Gojali, mengingatkan terkait netralitas pewarta selama pemilu digelar sesuai amanat Dewan Pers dan tugas fungsi pewarta sebagai kontrol sosial yang tidak berpihak serta tidak terlibat dalam politik praktis. Sehingga profesional dan proporsional pewarta tetap terjaga dengan berita yang berimbang.\"Kita akan bersinergi dengan penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU Cianjur, namun sering kita lupa sebagai pewarta terkait netralitas dan tidak terlibat dalam politik praktis. Kalau terkait sosialisasi tentunya kita akan membantu agar masyarakat mendapat informasi yang jelas dan akurat,\" katanya.(Sof/ANTARA)
Satgas Polri VS Civil Society
Oleh Farid Gaban - Jurnalis Senior DALAM beberapa hari ini terungkap bahwa Satgas Khusus Polri yang dipimpin Fredy Sambo dipakai pula untuk membungkam oposisi dan mengkriminalisasi demonstran serta aktivis. Satgas itu dibentuk oleh Tito Karnavian, kini Menteri Dalam Negeri. Tito adalah mantan Kapolri yang naik daun secara politik berkat sukses membasmi terorisme (war on terror). Lebih setahun lalu saya telah menulis tentang bagaimana isu terorisme (war on terror) sangat rawan dipakai tidak hanya untuk menangkapi orang Islam, tapi juga para aktivis sekuler (HAM dan lingkungan). Perluasan cakupan Satgas Polri sangat mudah terjadi karena kita (publik) cenderung permisif, bahkan memberi \"blanko kosong\" kepada polisi dan badan intelijen negara. Tanpa kritisisme, kerja \"perang melawan teror\" mudah tergelincir disalahgunakan. \"War on terror\" di Indonesia sudah 20 tahun lebih, operasi anti-teror terlama di dunia di luar wilayah konflik. Alih-alih menagih tanggungjawab polisi, Densus, BNPT dan badan intelijen, kaum intelektual, akademisi serta jurnalis cenderung percaya begitu saja cerita polisi dan intel. Memberi blanko kosong kepada polisi dan intel punya konsekuensi luas bagi demokrasi kita dan bagi civil society keseluruhan (tak hanya bagi umat Islam yang selalu dijadikan sasaran kecurigaan). Pada 2003, Human Rights Watch membuat laporan yang menyimpulkan bahwa \"war on terror\" dimanfaatkan oleh para despot dan diktator sebagai dalih untuk mempersempit kebebasan sipil, memberangus oposisi dan meredam protes. Lewat \"perang melawan teror\", kekuasaan polisi dan aparat intel makin kuat. Tak hanya anggaran makin besar, tapi juga kekuasaannya, yang jarang dipertanyakan. Kita tidak peka lagi terhadap standar normal kehidupan bernegara. Kita cenderung membiarkan polisi melenggang begitu saja meski telah membunuh 100 lebih terduga teroris tanpa proses hukum (extra-judicial killing). Kita tidak peka lagi ketika kekuasaan polisi/intel dipakai untuk memberangus demonstrasi damai. Kita menutup mata bahwa polisi menangkap 5.000 demonstran dalam dua gelombang besar demonstrasi: anti-korupsi dan anti-Omnibus Law dua tahun terakhir. Kekuasaan besar polisi dan aparat intel akan cenderung mengarah pada pendekatan keamanan dan negara-polisi (police state). Memberi impunitas kepada aparat dan mendorong satu warga memata-matai warga lain. Dan itu tak hanya merugikan aktivisme Islam. Kekuasaan polisi dan aparat intel dipakai juga untuk meredam demonstrasi tanpa motif agama, aspirasi politik lokal seperti Papua, aktivisme sosial melawan penggusuran dan aktivis pembela lingkungan. Lebih segalanya, blanko kosong kekuasaan besar polisi dan aparat intel akan memperkuat posisi kaum oligark, melindungi perselingkuhan politisi dan bisnis yang makin korup dan menindas. (*)
Ke Mana Jin Ping?
Oleh Ridwan Saidi Budayawan DARI habis subuh sampai asar jagat politik Indonesia heboh soal Presiden seumur hidup China Jin Ping yang diberitakan tahanan rumah, dikudeta, kecapean pulang darj Uzbek. Heboh mereda setelah berita-berita itu tidak confirmed dengan Reuter, Aljazeera, dan CNN. Kok hebohnya di Indonesia saja? Kepala Negara asing dan negara yang banyak disebut dalam 7 tahun terakhir Jin Ping dan China. Apalagi Jin Ping disebut-sebut akan rasmikan KA cepat. Sebenarnya yang hilang dari penampakan Putin juga Kayaknya ada lagi tapi saya lupa.. (RS)
KKP-Rusia Memperkuat Kerja Sama Ekspor Produk Perikanan Indonesia
Jakarta, FNN - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengupayakan penguatan kerja sama perdagangan produk perikanan dengan otoritas Rusia untuk meningkatkan nilai ekspor perikanan ke negara tersebut.\"Indonesia memiliki komoditas perikanan unggulan yang dapat mengisi kebutuhan pasar perikanan Rusia seperti udang dan rumput laut,\" kata Sekretaris Jenderal KKP Antam Novambar usai melakukan pertemuan bilateral dengan Russian Federal Agency For Fisheries Ilya Shestakov di sela acara The V Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia di Saint Petersburg, Rusia.Dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Minggu, Antam menerangkan dalam pertemuan bilateral tersebut pihaknya meminta kesepakatan penguatan kerja sama perdagangan produk perikanan dua negara bisa dikebut, sehingga bisa dilakukan penandatanganan dokumen di sela kegiatan G20 di Bali pada November 2022.Di samping itu, perwakilan dari otoritas Rusia, Shestakov menyampaikan bahwa Rusia memiliki teknologi satelit pengawasan kapal penangkap ikan.\"Kami dapat jajaki kerja sama lebih lanjut terkait alih teknologi pengembangan satelit pengawasan karena sangat dibutuhkan dalam menerapkan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota,\" kata Antam.Sementara itu, Plt Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Ishartini yang juga turut dalam kunjungan kerja ke Rusia tersebut menyampaikan dalam beberapa tahun terakhir Rusia menjadi salah satu pasar potensial bagi ekspor produk perikanan Indonesia.Pada kesempatan ini, delegasi KKP melakukan kunjungan ke salah satu unit pengolahan ikan yang memproduksi olahan ikan dan rumput laut.\"Kami akan fasilitasi penjajakan peluang ekspor produk perikanan Indonesia yang dibutuhkan oleh industri perikanan Rusia,\" terang Ishartini.Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono juga menginstruksikan jajarannya untuk terus meningkatkan kinerja ekspor produk perikanan. Menteri Trenggono juga terus mengembangkan komoditas unggulan untuk mendukung kinerja ekspor perikanan Indonesia. (Ida/ANTARA)
Menorehkan Prestasi dan Menggerakkan Ekonomi Melalui Ajang Borobudur Marathon
Semarang, FNN - Ketika ribuan pelari maraton meneteskan keringat dan berjuang untuk menyentuh garis finis, miliaran rupiah berputar mengungkit perekonomian warga sekitar tempat perhelatan adu lari cepat itu.Uang miliaran rupiah itu berputar kencang dan melumasi gerigi-gerigi mesin perekonomian warga, mulai dari skala usaha mikro, kecil, hingga menengah. Putaran itulah -- mulai dari pralomba hingga pascalomba -- yang kemudian menggerakkan roda perekonomian untuk menopang kesejahteraan di semua lini.Efek itu pula yang selama ini dirasakan warga ketika lomba lari Borobudur Marathon diselenggarakan. Kawasan Candi Borobudur yang banyak dihuni kalangan UMKM juga mendapatkan rembesan berkah setiap Borobudur Marathon digelar.Borobudur Marathon digelar sejak tahun 1990. Namun, kala itu dengan nama yang lain dan lebih menitikberatkan pada pencarian dan pembinaan atlet lari.Dari sisi pembinaan atlet, Borobudur Marathon juga menjadi salah satu event yang bisa digunakan oleh Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) untuk memantau capaian prestasi atlet lari sekaligus melihat munculnya calon-calon pelari andal jarak menengah dan jauh.Odekta Elvina Naibaho, peraih medali emas bagi Indonesia di SEA Games 2022 di Vietnam, merupakan juara dari Borobudur Marathon 2021.Borobudur Marathon 2022 bakal dibagi menjadi tiga kategori. Pertama Borobudur Marathon Elite Race 2022 yang digelar pada 12 November dan diikuti 47 pelari papan atas nasional dengan menempuh jarak 42,195 kilometer. Pelari top Betmen Manurung dan Odekta Elvina Naibaho bakal ambil bagian di nomor bergengsi ini.Kategori kedua, Young Talent, diikuti peserta berusia 20 tahun ke bawah. Mereka bakal adu cepat lari sejauh 10 kilometer pada 12 November. Ketiga, half marathon sejauh 21,0975 km yang akan diikuti oleh 5.000 peserta pada 13 November.Peserta dibatasiMeski pandemi COVID-19 mereda, yang ditandai dengan rendahnya jumlah kasus aktif harian penyakit berbahaya tersebut, panitia tetap mengikuti kebijakan Pemerintah Pusat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan demi mencegah penularan COVID-19.Oleh karena itu, panitia Borobudur Marathon 2022 membatasi jumlah peserta event akbar tersebut, hanya separuh dibandingkan dengan masa sebelum pandemi. Pada tahun 2022, jumlah pelari yang mengikuti lomba dibatasi 5.000 peserta.Seperti sudah diduga sebelumnya, animo masyarakat untuk mengikuti lomba lari tersebut sangat tinggi. Lebih dari 7.000 orang berminat mengikuti secara langsung adu cepat lari di kawasan Candi Borobudur tersebut.Karena harus tetap menerapkan protokol kesehatan dan membatasi jumlah peserta, maka panitia hanya menyediakan kuota untuk 5.000 pelari pada Borobudur Marathon 2022. Panitia akhirnya menerapkan sistem undian (ballot). Hanya peserta beruntung yang bisa mengikuti langsung Borobudur Marathon 2022.Untuk pelari nasional, tentu perlakuannya berbeda. Mereka bisa mengikuti langsung setelah melalui seleksi.“Saat ini kuota 5.000 peserta sudah terpenuhi. Padahal hingga akhir pendaftaran tercatat sekitar 7.000 peminat,” kata Ketua Yayasan Borobudur Marathon Liem Chie An.Menyehatkan kembali ekonomiJumlah peserta sebanyak itu bukan saja mengindikasikan populernya olahraga lari di negeri ini, melainkan juga memberi harapan bahwa Borobudur Marathon bakal memberi rembesan ekonomi ke berbagai lini (multiplier effect).\"Ini merupakan event yang ditunggu, menjadi usaha kita bersama-sama untuk menyehatkan tidak hanya raga, tapi menyehatkan kembali ekonomi, sosial, termasuk interaksi sosial pelari dengan masyarakat,\" kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.Sport tourism pada Borobudur Marathon menjadi ruang bagi sektor UMKM di sekitar Candi Borobudur untuk mengembangkan ekonomi pariwisata.Karena memiliki beragam sasaran, Borobudur Marathon 2022 mengambil tema Stronger to Victory, menjadi lebih kuat untuk maju menuju kemenangan. Tema ini merupakan lanjutan dari tema pada tahun sebelumnya yaitu Symphony of Energy atau kesatuan energi untuk terus bergerak maju.Kendati secara global pandemi COVID-19 relatif mereda, dunia hingga hari ini masih diwarnai gejolak yang berimbas pada ketidakpastian ekonomi dan politik. Kondisi ini pula yang harus dihadapi sekaligus diatasi oleh setiap bangsa, termasuk Indonesia.Perang Rusia-Ukrania yang hingga hari ini belum ada tanda-tanda berakhir terbukti mengganggu rantai pasok pangan dan energi global. Indonesia merasakan dampak atas kenaikan harga energi dunia tersebut dengan beban subsidi energi yang membengkak hingga lebih dari Rp500 triliun pada tahun 2022.Kenaikan harga BBM tersebut dikhawatirkan berdampak pada pertumbuhan bisnis UMKM, yang menjadi pilar terpenting perekonomian Indonesia. Belum lagi ancaman kenaikan inflasi akibat penyesuaian harga BBM.Oleh karena itu, ajang Borobudur Marathon 2022 menjadi simpul penting dari ikhtiar besar Pemerintah Indonesia untuk tetap bisa melanjutkan tren pertumbuhan ekonomi yang dicapai pada Triwulan II 2022 (year on year) sebesar 5,44 persen. Sebuah angka pertumbuhan yang tinggi di tengah ketidakpastian global.Kehadiran ribuan pelari, belum termasuk keluarga atau kolega yang diajak peserta, di kawasan Candi Borobudur memiliki daya ungkit perekonomian di sekitar Borobudur. Hotel berbintang, pondokan (home stay), losmen, rumah makan, toko cendera mata, hingga pedagang kaki lima bakal mendapatkan rembesan ekonomi secara proporsional dari ajang tersebut.Dengan asumsi setiap peserta dan keluarganya membelanjakan Rp2 juta (termasuk biaya penginapan dan transportasi), setidaknya ada uang mengalir dan berputar Rp10 miliar selama 2 hari ajang itu berlangsung. Jumlah yang tidak kecil karena dari uang masuk tersebut, sebagian keuntungannya akan dialihkan dalam bentuk konsumsi, investasi baru, atau menambah modal usaha.Investasi baru atau penambahan modal tersebut pada gilirannya akan menyerap tenaga kerja.Walhasil, Borobudur Marathon yang selama bertahun-tahun digelar tersebut bukan saja melahirkan para juara, melainkan juga mampu menggerakkan roda ekonomi warga lebih kencang. (Ida/ANTARA)
Peluang Anies Berat Sekali
Dengan sikon politik di China, tentu saja potensi terjadinya revolusi rakyat di Indonesia jelas semakin terbuka. China yang selama ini dianggap menyokong Presiden Jokowi dan Oligarki, akan lebih fokus pada persoalan di China. Oleh: Mochamad Toha, Wartawan Forum News Network (FNN) FAKTANYA Anies Rasyid Baswedan belakangan ini memang salah satu nama yang diunggulkan menjelang kontestasi Pilpres 2024 nanti. Setidaknya, bagi Partai Keadilan Sosial (PKS) nama Anies sudah patent menjadi Bakal Calon Presiden yang akan diajukan sebagai Capres 2024. Apalagi, kabarnya, di hadapan Habib Rizieq Shibab, para Habaib dan Ulama di Petamburan, Anies sudah mendapat “restu” mereka. Ditandai dengan cipika-cipiki di depan HRS. Kelihatannya RI-1 nanti adalah Anies. Siapa Cawapres, semua calon partai koalisi sepakat agar Anies yang pilih sendiri. Karena duet mendatang harus “para jagoan”. Itu kalau nasionalis dan ingin memperbaiki NKRI yang sudah rusak berat di semua sistem pemerintahan. Konon, Surya Paloh dan PKS sudah setuju. Tinggal SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) yang masih perlu bargaining ketat. SBY tentu saja ingin Ketum DPP Partai Demokrat yang juga putranya, Agus Harimurty Yudhoyono (AHY) yang tampil sebagai Cawapres Anies Baswedan. Apakah NasDem dan PKS menyetujuinya? Belum tentu. Karena mereka juga punya calon yang ingin diajukan sebagai pendamping Anies. NasDem mengusulkan Khofifah Indarparawansa (Gubernur Jawa Timur) atau Andika Perkasa (Panglima TNI) untuk dampingi Anies. PKS menawarkan nama Hidayat Nurwahid, Iwan Prayitno dan Ahmad Heriawan untuk mendampingi Anies Baswedan pada Pilpres 2024 mendatang. Yang dikhawatirkan adalah jika NasDem tiba-tiba menarik diri dari koalisi PD dan PKS. Dapat dipastikan, peluang Anies untuk ikut kontestasi Pilpres 2024 bakal gagal. Sebab, dua partai ini belum penuhi syarat Presidential Threshold 20 persen, sehingga tidak bisa mengajukan Capres-Cawapres 2024. Perlu diingat, Surya Paloh itu hingga kini masih kolega James Riady, salah seorang yang disebut-sebut sebagai Oligarki. Dapat dipastikan, Paloh akan lebih turutin kemauan James Riady daripada konstituen NasDem sendiri. Di sinilah posisi “rawan Anies Baswedan. Apalagi, hingga detik ini pun NasDem masih belum secara tegas untuk declare Anies sebagai Capres 2024 NasDem. Meski dalam mendapat suara terbanyak saat Rakernas NadDem, namun Palon masih juga menawarkan nama Ganjar Pranowo dan Andika Perkasa yang berada dua urutan di bawah Anies. Bukan tidak mungkin NasDem menarik diri dari PKS dan PD kemudian bikin koalisi baru dengan parpol lainnya, seperti Golkar, PPP dan PAN maupun PKB jika Muhaimin Iskandar tidak dijadikan Cawapresnya Prabowo Subianto. Yang kita tahu, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri dari Golkar, PPP dan PAN itu ada di bawah kendali Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Marinves yang sangat dipercaya Presiden Joko Widodo. Apalagi, kabarnya, Luhut itu menjadi “komandan” lapangan oligarki. Sementara, parpol sendiri masih butuh dana untuk membiayai parpol, salah satunya bersumber dari oligarki yang punya duit tidak berseri. Dan, mereka siap menggelontorkan dana puluhan, bahkan, ratusan triliun rupiah untuk memuluskan kepentingan mereka. Jika ini yang terjadi, dengan bergabungnya NasDem bersama KIB bukan tidak mungkin NasDem akan mengusung Ganjar Pranowo yang terdepak dari PDIP untuk diajukan sebagai Capres NasDem plus KIB. Mereka tinggal menentukan siapa yang bakal dijadikan Cawapresnya Ganjar nanti. Ketum Golkar Airlangga Hartarto, Khofifah Indar Parawansa, atau ada tokoh lainnya di luar itu semua. Bisa jadi, justru yang bakal dipilih adalah Khofifah yang kini menjabat Gubernur Jawa Timur. Apalagi, saat Yudisium Universitas Airlangga, Ganjar dan Khofifah tampak hadir di sana. Peluang Ganjar untuk tetap bersama PDIP dan diajukan sebagai Capres atau Cawapres PDIP sangatlah tipis. Ketum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri lebih memilih putrinya sendiri, Puan Maharani, ketimbang Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024, meski elektabilitas Puan jauh di bawah Ganjar. Jelas sekali, PDIP tak mau mengulang untuk ketiga kalinya “kesalahan” dalam menentukan Capres PDIP, seperti pada Pilpres 2014 dan 2019 lalu yang pilih Joko Widodo sebagai Capres PDIP, sehingga trah Soekarno nyaris hilang tidak berbekas. Karena, itulah Puan dipaksakan untuk maju Capres 2024. Bagaimana dengan Ketum Gerindra Prabowo Subianto? Tampaknya Prabowo sudah enjoy dengan Muhaimin Iskandar. Makanya dalam acara yang digelar PKB baru-baru ini, mantan Danjen Kopassus itu menyatakan sikap hormat kepada Ketum PKB ini dengan mengangkat tangan kanannya. Koalisi Gerindra dengan PKB ini sudah bisa maju sebagai pasangan Capres-Cawapres 2024: Prabowo Subianto – Muhaimin Iskandar. Muhaimin sendiri tampaknya juga sangat enjoy digandeng oleh Prabowo. Jika seperti narasi di atas yang terjadi, maka peluang Anies Baswedan untuk maju Pilpres 2024 semakin tipis. Satu-satunya peluang yang sangat mungkin adalah seperti “tawaran” politisi senior Golkar Jusuf Kalla untuk dijodohkan dengan Puan Maharani sebagai Capres PDIP. Mengingat selama ini peta politik Indonesia itu selalu mencari “jalan tengah”, maka bukan tidak mungkin niatan JK ini bisa terwujud: Anies Baswedan – Puan Maharani. Tujuannya jelas, solusi untuk mengatasi keterbelahan rakyat selama ini harus dengan cara “menikahkan” Anies dengan Puan. Apalagi, untuk mengajukan pasangan Capres-Cawapres, tanpa koalisi dengan parpol lain pun PDIP sudah bisa mengajukan sendiri. Cuma, yang perlu Anies ingat yaitu, pengalaman Presiden Abdurrahman Wahid yang akhirnya lengser dan digantikan oleh Megawati yang saat itu menjabat Wapres. Jangan sampai Anies hanya dijadikan Puan untuk meraih suara umat Islam saja, untuk kemudian didepak setelah berhasil jabat Wapres. Itu akibat dari politik jalan tengah tadi. Gus Dur dengan “poros tengah” ala Amien Rais, saat itu Ketua MPR, akhirnya dia juga yang lengserin Gus Dur. Skenario Revolusi Skenario “copras-capres” di atas bisa terjadi bila kondisi politik nasional dalam keadaan normal hingga menjelang Pilpres 2024 nanti. Tapi, jika melihat sikon politik akhir-akhir ini dengan maraknya demo anti kenaikan harga BBM yang semakin massif, peta politiknya tentu bakal berubah total. Apalagi, suara desakan agar Jokowi mundur dari jabatan Presiden juga marak saat demo BBM, karena dianggap membuat rakyat semakin susah. Ekonomi pun memburuk. Hutang sudah mencapai angka Rp 7.000-an triliun. Rakyat dicekik dengan beragam “pajak”. Selain BBM, listrik juga naik. Kebijakan Presiden Jokowi yang dinilai paling fatal adalah Keppres Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tim Penyelesaian Non-yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu. Pemerintah mengaku hal ini sebagai langkah terobosan pemerintah mempercepat pemenuhan hak-hak korban dengan penyelesaian non-yudisial. Mekanisme non-yudisial berorientasi pada pemulihan korban. Perjuangan PKI supaya Pemerintah minta maaf dan meminta kompensasi ganti rugi serta agar PKI tetap eksis dan bisa kembali hidup di Indonesia terus bergerak, tetap harus diwaspadai. Saat Megawati menjabat sebagai Presiden RI, PDIP juga berupaya mencabut TAP MPRS No. XXV/1966 tentang pembubaran PKI dan larangan terhadap ajaran Komunisme, Marxisme, dan Leninisme di Indonesia. Pada saat itu massa umat Islam bergerak melakukan aksi penolakan terhadap wacana tersebut. RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) bermasalah sejak awal. Salah satu alasannya, itu karena tidak memasukkan ketentuan hukum yang langsung terkait dengan penyelamatan ideologi Pancasila. Yaitu Ketetapan (TAP) MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 yang menyatakan Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai partai terlarang, termasuk pelarangan setiap kegiatan menyebarkan atau mengembangkan ideologi atau ajaran komunisme, marxisme, dan leninisme. Alasan menempuh mekanisme non-yudisial lebih memungkinkan terwujudnya hak-hak korban, seperti hak untuk mengetahui kebenaran, hak atas keadilan, hak atas pemulihan, dan hak atas kepuasan. Apapun alasannya Keppres tersebut memuat misteri politik tersembunyi yang harus diwaspadai, sangat mungkin hanya dijadikan jalan pintas untuk seolah dianggap menuntaskan pelanggaran HAM berat, bahkan ada agenda politik lain yang mendesak harus diambil. Melacak rekam jejak digital tentang polah tingkah PKI selama ini bisa menjadi Keppres 17 Tahun 2022 ini sebagai pintu masuk Pemerintah akan minta maaf kepada PKI, kemudian hak-hak Komunisme dipulihkan lagi, dan PKI sebagai institusi dihidupkan, direhabilitasi dan negara harus memberikan ganti rugi kepada pihak-pihak yang merasa menjadi korban. Keluarnya Keppres 17 Tahun 2022 tersebut bisa memicu kemarahan rakyat (dan TNI tentunya) yang jelas-jelas juga sudah menjadi korban G-30-S/PKI 1965. Keppres 17 Tahun 2022 adalah bukti adanya pelanggaran konstitusi yang dilakukan Presiden Jokowi, atas TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966. Potensi untuk terjadinya People Power atau Revolusi Rakyat sangatlah besar. Jika kondisinya seperti itu, maka atas nama Undang-Undang, TNI bisa saja mengambil-alih kekuasaan. Karena negara dalam keadaan darurat atau genting. Kalau sudah demikian keadaannya, peluang Anies Baswedan semakin tipis dan bisa hilang untuk menjadi Presiden, karena Pilpres 2024 tidak ada lagi. Paling banter, Anies hanya bisa menjadi Wapres yang ditunjuk “Presiden Darurat”. Itupun juga harus atas desakan rakyat. Situasi politik di China yang kabarnya Xi Jinping sudah dicopot dari jabatan sebagai Sekjen PKC. Yang mencopot itu PKC. Militer China itu di bawah Sekjen PKC. Jadi, ini bukan kudeta militer. Dengan sikon politik di China, tentu saja potensi terjadinya revolusi rakyat di Indonesia jelas semakin terbuka. China yang selama ini dianggap menyokong Presiden Jokowi dan Oligarki, akan lebih fokus pada persoalan di China. Sekarang ini tinggal kembali ke rakyat dan TNI. Apakah ingin perubahan atau tetap dengan kondisi seperti sekarang ini, semakin semrawut. (*)
Mainkan Marawis, Cara Polisi Redam Aksi
Jakarta, FNN – Berbagai upaya dilakukan polisi untuk meredam massa demonstrasi kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang makin marak. Mulai dari memasang tembok beton dan kawat berduri hingga pembacaan doa dan sholawat di tengah aksi. Terakhir, pada Jumat (23/9/2022) lalu, misalnya, aparat yang belakangan sering diteriaki \'Sambo...Sambo\' ini, malah menggelar pertunjukan marawis untuk menyaingi orasi para pende adalah salah satu jenis \"band tepuk\" dengan perkusi sebagai alat musik utamanya. Musik ini merupakan kolaborasi antara kesenian Timur Tengah dan Betawi, dan memiliki unsur keagamaan yang kental. Itu tercermin dari berbagai lirik lagu yang dibawakan yang merupakan pujian dan kecintaan kepada Sang Pencipta. Peserta aksi Gerakan Nasional Pembela Rakyat (GNPR) Gusrofain mengaku cara ini cukup efektif meredam demonstrasi di Kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, pada hari itu. Lagu-lagu bernuansa rohani dengan dentuman alat musik yang keras membuat suara orator tenggelam. “Ya ini salah satu upaya polisi untuk meredam demonstrasi kali ini. Mereka juga manfaatkan suaranya yang kencang untuk mengalahkan suara orator,” ungkap Gusrofain. Jadi, meski marawis suatu langkah yang baik, yang dilakukan aparat keamanan, tapi suara kencangnya yang melebihi suara orator membuat penyampaian aspirasi dan pembacaan tuntutan-tuntutan terkait kenaikan harga BBM tidak terdengar. Ia juga mengatakan bahwa upaya polisi ini tidak \'menguntungkan\' bagi pendemo, karena suara kencang yang melebihi orator akan berpotensi menghalangi penyampaian aspirasi masyarakat berupa tuntutan-tuntutan terkait kenaikkan harga BBM. Padahal tuntutan-tuntutan itulah yang sesungguhnya harus didengar oleh penguasa yang makin tidak berpihak pada rakyat. Polisi sebagai aparat keamanan harusnya menjaga agar tuntunan tersebut bisa tersampaikan, bukan malah menyaingi apalagi menghalanginya. (Habil)
Deklarasikan Anies, Tiga Partai Akan Dapat Coattail Effect
Oleh Tony Rosyid - Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa KONSOLIDASI Nasdem, PKS dan Demokrat semakin dekat ke titik temu. Hanya tinggal selangkah lagi. Pembicaraan fokus ke siapa yang akan dampingi Anies. Demokrat ingin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi cawapres Anies. Jika ini disetujui, deklarasi akan segera dilakukan. Nasdem mengusulkan Khofifah Indraparawansa, (Gubernur Jawa Timur) atau Andika Perkasa (Panglima TNI) untuk dampingi Anies. PKS menawarkan nama Hidayat Nurwahid, Iwan Prayitno dan Ahmad Heriawan untuk dipertimbangkan mendampingi Anies Baswedan di pilpres 2024. Ada sejumlah pihak yang mengusulkan agar Anies didampingi oleh Muhaimin Iskandar, Yeni Wahid atau Mahfudz MD. Nama Soetrino Bachir juga masuk di radar cawapres Anies. Secara prinsip, tiga partai ini sudah punya capres definitif yaitu Anies Baswedan. Sepakat dan kompak. Hanya perlu ijtihad terkait cawapres. Mana yang lebih berpeluang menang dan diterima oleh tiga parpol pengusung. Hanya itu saja. Keputusan tentang siapa yang akan jadi pendamping Anies nampaknya akan menenrukan kapan Anies dideklarasikan oleh tiga parpol tersebut. Jumlah parpol pengusung Anies akan bertambah jika Ganjar Pranowo tidak berani nyapres di luar tiket PDIP. Ganjar adalah calon yang nampaknya didukung oleh istana. Sejumlah partai koalisi pemerintah, terutama yang tergabung dalam Koalisi Indenesia Bersatu (KIB) didorong untuk mendukung Ganjar. Ini sekaligus ancaman bagi PDIP. Sudah lama istana dan PDIP punya pilihan politik yang tidak hanya berbeda, tapi berseberangan. PDIP calonkan Puan, sedang istana dukung Ganjar. Kenapa PDIP tidak calonkan Ganjar, padahal elektabilitasnya berada di atas Puan? Karena Ganjar menjadi ancaman trah Soekarno (Puan) untuk memimpin PDIP kedepan. Ganjar berkuasa, hampir pasti PDIP diambil alih. Puan tidak sekuat Megawati, pendiri PDIP. Puan harus ambil dulu PDIP, perkuat posisinya, konsolidasikan semua simpul partai, baru bisa kendalikan kader lain. Jika tidak, PDIP bisa lepas dari trah Soekarno. Jika Ganjar tidak nyapres, maka besar kemungkinan PAN dan PPP akan ikut merapat ke Anies. Alasannya? Pertama, para pemilih dua partai Islam ini mayoritas pendukung Anies. Bisa jeblok elektoralnya jika dua partai ini tidak mengusung Anies. Kedua, bagi kedua partai Islam ini, hambatan untuk mengusung Anies tidak ada lagi jika Ganjar tidak nyapres. Karena istana nyaris tidak punya calon kuat. Ketiga, peluang Anies menang sangat besar. Jika Ganjar tidak nyapres, pilihan rasional bagi Jokowi adalah mendukung Anies. Kepada Anies, Jokowi masih bisa bicara setara. Beda dengan Megawati, Jokowi adalah petugas partai. Tidak setara, tapi superior-inverior, karena ada posisi atas-bawah di struktur partai. Meskipun posisi netral tetap menjadi pilihan terbaik dan yang paling ideal buat presiden. Bagi parpol pengusung Anies, ada keuntungan elektoral. Anies sedang beranjak popularitas dan elektabilitasnya. Partai yang mengusung Anies akan mendapat efek elektoral. Ini keniscayaan politik. Para pendukung Anies akan memilih parpol yang memberi tiket ke Anies. Terutama pemilih militan Anies hampir pasti akan meninggalkan parpol yang tidak mengusung Anies. Ada sejumlah anggota DPR dan DPRD akhir-akhir ini telah meninggalkan parpol lamanya dan bergabung ke Nasdem. Satu alasan yang paling kuat: karena Nasden sejak deklarasikan Anies, makin diminati oleh para pemilih Anies. Nyaleg via Nasdem saat ini dianggap lebih menjanjikan. Pemilih muslim hampir pasti banyak yang tinggalkan partai-partai Islam dan pilih Nasdem jika partai-partai Islam tersebut tidak mengusung Anies di pilpres 2024. Ini bagian dari dinamika politik yang wajar dan bisa dijelaskan secara ilmiah. Jika setelah Anies tidak lagi menjabat sebagai Gubernur DKI tanggal 16 oktober 2022, lalu tiga partai segera deklarasikan Anies beserta pasangannya, maka ada beberapa keuntungan. Pertama, elektoral parpol pengusung Anies diprediksi naik. Kedua, koalisi ini akan semakin kokoh dan tidak mudah digoyang. Ketiga partai ini akan bisa bahu membahu hadapi setiap serangan dan segala upaya penjegalan dari pihak lain. Ketiga, punya waktu kampanya cukup panjang. Keempat, akan menjadi daya tarik parpol lain untuk ikut bergabung. Terutama PPP, PAN dan Golkar. Purwokerto, 25 September 2022
POPULER
