ALL CATEGORY
Rocky Gerung: Membangun IKN Baru Itu Sama dengan Fir'aun Bangun Piramida
PRESIDEN Joko Widodo dalam acara jajak pasar atau market sounding untuk menawarkan investasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara kepada investor. Kepada para pengusaha dalam negeri, Jokowi meyakinkan, peluang investasi di ibu kota baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, itu terbuka lebar. “Investasi terbuka lebar, mau di mana? Di sebelah mana? Di kawasan inti, ya harganya beda. (Di sini juga) ada financial center, healthcare center, education center, silakan,\" katanya di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Selasa malam, 18 Oktober 2022. Pemerintah mengejar pembangunan megaproyek agar pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur segera terealisasi. Sesuai rencananya, pemerintah membutuhkan dana Rp 466 triliun untuk memindahkan ibu kota sampai tahap terakhir pada 2045 mendatang. Menurut Jokowi, tak seluruh ongkos pembangunan itu didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Dari Rp 466 triliun, hanya Rp 89,4 triliun di antaranya yang akan dibiayai dengan APBN. Sedangkan sisanya, Rp 235,4 triliun, akan dipenuhi dari investor swasta melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha. Kemudian Rp 123,2 triliun lainnya dari dukungan BUMN dan BUMD. Tak hanya itu. Pemerintah juga menawarkan Tax Holiday 30 Tahun dan juga HGB 160 Tahun. “Itu kelihatannya Pak Jokowi panik karena itu satu-satunya jejak yang ingin dia tinggalkan, IKN,” ungkap pengamat politik Rocky Gerung ketika berdialog dengan wartawan senior FNN Hersubeno Arief di Kanal Rocky Gerung Official, Rabu (19/10/2022). Berikut petikan dialog lengkap Hersubeno Arief dengan Rocky Gerung. Halo halo, seger nih Bung Rocky, habis liburan di Bali ya? Ya, saya kasih kuliah di Universitas Udayana, Denpasar, ramai sekali, dan orang bertanya semua hal soal masa depan Anies Baswedan, soal milenial mau ngapain di 2024, soal investor yang nggak masuk ke IKN, macam-macam, soal pembangunan LPG di pinggir laut Benoa segala macam, soal lingkungan, soal politik. Jadi, mahasiswa pulih lagi sebetulnya, akal sehatnya. Demikian juga dosen-dosen. Saya ketemu banyak dosen Universitas Udayana yang menganggap bahwa momentum ini adalah momentum yang mengerikan. Kira-kira begitu. Mereka bilang, kalau Pak Jokowi bilang itu ada langit gelap, apalagi Bali, itu mengerikan. Jadi, begitu cara mereka melihat. Juga mereka melihat G20 di Bali nanti itu mau apa katanya. Buat apa sebetulnya? Apa itu cuma konsolidasi kapital global. Jadi, kritisi semua dari Udayana, bagus betul ketika saya kemarin kasih kuliah di situ. Walaupun sekarang ini ya memang lagi mau melihat ya, karena menjelang G20 saya baca tingkat hunian hotel di Bali sudah sampai 70%. Bagaimanapun ini juga seasen yang ditunggu-tunggu juga. Iya, dari segi itu ada soal, kan pasti yang pertama masuk di situ adalah CIA, segala macam intel pasti sudah masuk situ. Itu konsekuensinya kampus-kampus akan diliburkan. Kira-kira begitu. Jadi, akan ada pengendalian keamanan yang super ketat. Yes. Oke. Jadi kalau Anda mendeteksi mood publik itu, apa sekarang? Fear, anger, hopeless, atau apa? Fear. Dan, semacam frustrasi saja. Kan kalau kita bicara dengan kalangan akademis itu serius, artinya mereka merasakan. Ya kalau buzer ya tetap saja merasa ini bagus segala macam, walaupun perutnya sudah keroncongan. Tapi, kalau akademisi yang bicara itu terlihat bahwa mahasiswa itu betul-betul mengerti apa yang terjadi pada bangsa ini. Dan, aspek-aspek lingkungan kan di Bali, soal pariwisata dan lingkungan, itu betul-betul itu hidup mati wilayah itu. Keadaan itu yang saya kira perlu untuk kita perhatikan, gejala-gejala awal dari krisis ekonomi itu pasti justru terbaca di pusat-pusat pariwisata, karena nggak ada orang yang bisa masuk di situ atau ingin investasi di wilayah-wilayah yang kelihatannya tidak lokatif dalam satu ya sebut saja satu dua semester ke depan. Oke, kita bicara kemarin Presiden Jokowi dalam sebuah forum untuk promosi IKN kelihatannya kalau saya lihat ini betul-betul diobral habis IKN ini, karena Pak Jokowi ini ngomong bahwa sudah banyak yang akan masuk investasi, rumah sakit dan sebagainya, terus IKEA bahkan masuk disebut Pak Jokowi. Tapi yang juga menarik Pak Jokowi, ternyata ini saya baca rupanya diobral habis ini. Ada tax holiday sampai 30% bagi investor yang akan masuk ke sana. Kemudian juga tax reduction-nya sampai 350%. Sebelumnya kan menteri ATR menawarkan sampai HGB itu selama 160 tahun. Ini kan dahsyat Bung Rocky. Itu kelihatannya Pak Jokowi panik karena itu satu-satunya jejak yang ingin dia tinggalkan IKN, IKN, IKN. Jadi et all cost akan dilelang, barang basi yang mau dilelang itu. Kan sebetulnya orang sudah hitung tuh nggak bakal ada investor yang masuk dan akhirnya dibuka segala macam, dijual, dan makin lama tekanan pada lingkungan makin besar karena dijual murah, yang akhirnya amdalnya nggak diperlukan lagi karena siapa saja boleh masuk di situ. Juga Bambang Soesatyo bilang dia mau bikin sirkuit di situ. Artinya, akan banyak karbondioksida yang dibuang di situ, di paru-paru dunia tuh. Jadi, memang dari awal perencanaan, tidak menghitung jejak ekologi yang bakal punah di situ. Yang ada jejak ekonomi. Dan, orang merasa bahwa ya Presiden Jokowi akhirnya terbuai oleh ambisi untuk meninggalkan monumen besar di IKN. Padahal, orang nggak peduli lagi dengan itu, orang peduli dengan masa depan lingkungan, orang peduli dengan startup yang sebetulnya jadi bagian kepentingan bisnis masa depan yang juga anjlok di dunia itu. Kan startup semuanya habis sebetulnya itu. Nggak ada lagi orang bermain startup yang dibanggakan oleh Pak Jokowi dulu sebagai Unicorn, macam-macam itu. Jadi dunia lagi mengalami konsolidasi karena dua soal, krisis energi dan potensi perang dunia tuh. Sementara, Pak Jokowi mempromosikan, bahkan hampir gratis IKN untuk mengundang investor. Investor nggak bakal ke situ karena mereka punya cara berpikir bahwa dunia sedang berubah, ngapain masuk ke Indonesia yang itu- itu juga hasilnya nanti itu. Jadi, bujukan-bujukan bisnis itu enggak akan berpengaruh pada kehidupan ke depan. Dan, para investor dunia justru lagi kabur dari Indonesia. Oke, saya tadi sebut HGU, tapi maksudnya HGB. Saya tidak tahu apakah ini keterbatasan wawasan atau memang karena sekadar ambisi itu, melihat bahwa dunia sedang berubah. Sebenarnya dunia sedang bergerak ke arah kutub yang berbeda, sementara kita bergerak ke kutub yang lain dan terus-menerus itu dipromosikan dengan obral-obralan. Ya, itu yang disebut dalam keadaan kacau atau ketidakpastian, lakukan hal terbalik. Padahal, yang terbalik itu justru yang menjerumuskan kita hari ini. Jadi, mengundang kembali investor dalam keadaan dollar dipanggil pulang oleh Joe Biden karena inflasi di Amerika masih tinggi. Jadi, nggak masuk akal konsolidasi Amerika sebagai penyumbang terbesar gerak ekonomi itu masih ingin memulihkan dirinya sendiri, yang itu artinya semua orang yang punya uang itu mending balik ke Amerika dolarnya daripada masuk ke Indonesia yang kepastian politiknya juga enggak bisa dijamin. Kan orang berhitung, Anies jadi presiden enggak nih kalau 2024? Apakah Anies akan jamin bahwa 160 tahun itu akan berhasil membuat 30% tax dan segala macam insentif itu bisa sustainable. Kan tetap soalnya adalah keyakinan para investor tentang masa depan politik Indonesia. Rasa aman itu yang nggak bisa diberikan oleh pemerintah hari ini. Pemerintah hari ini masih akan ngotot, gampang investor masuk saja karena nanti Anies atau siapapun Ganjar Pranowo, itu akan teruskan proyek Jokowi. Oh, iya. Itu di dalam upaya janji kampanye begitu, tapi di ujungnya orang pasti akan tuntut Anies atau siapapun jadi presiden, dia mesti bikin kontra konsep dengan Pak Jokowi. Jadi banyak juga yang pasti akan dibatalkan oleh presiden berikutnya. Kan enggak bisa presiden sekarang mengikat kepentingan presiden berikutnya. Itu yang harusnya dilihat sebagai faktor yang akan menghambat investor karena investor selalu ingin ada kepastian politik. Ya. Oke. Jadi meskipun diobral murah seperti itu, Anda enggak yakin bahwa ini akan berhasil pembangunan ini. Kan sesuatu diobral murah itu karena nggak bermutu sebetulnya. Jadi, kalau semakin diobral murah, orang anggap ya kalau begitu tunggu saja sampai obralnya betul-betul sampai 99%. Jadi, investor juga mempermainkan kita kan. Mereka tahu kita butuh, bunganya bakal ditinggikan, atau Indonesia jual murah dengan segala macam fasilitas pajak yang dipermudah. Dan, itu sebetulnya. Itu bertentangan dengan konstitusi karena konstitusi bilang sumber daya alam kita itu dipakai untuk kepentingan rakyat, bukan diobral dengan cara murah untuk membiayai ambisi Presiden Jokowi. Selalu itu poinnya. Dan, saya selalu ingin terangkan bahwa saya beroposisi pada Pak Jokowi sebagai presiden, bukan pada menteri-menterinya. Menteri-menterinya kan disuruh saja itu. Banyak menteri juga yang terpaksa bermain oportunisme karena sudah mau habis masa jabatannya. Jadi, sekali lagi, publik mesti diajarkan bahwa masa depan republik kita itu tergantung pada perubahan politik di 2024. Apalagi kalau 2024 nggak terjadi itu, terjadi percepatan perubahan karena tekanan publik dan tekanan sosial ekonomi. Nah, investor pasti sudah tahulah gelagat permainan politik di Indonesia yang masih peras memeras. Dan, kelihatannya kalau saya baca ini, ada dua jurus yang dimainkan Pak Jokowi dalam mengobral IKN. Pertama, ngobrol IKN; kedua, dia mulai semacam menagih atau dalam tanda petik menekan sebenarnya. Dia sekarang misalnya kelompok Ciputra yang ditanya, kapan ini komitmennya masuk. Ini yang baru muncul Ciputra, tapi saya kira pasti banyak kelompok bisnis lain yang juga ditekan untuk segera masuk ke sana. Ketiga, memberikan janji-janji manis bahwa ada 9 rumah sakit itu sudah masuk, IKEA juga akan masuk. Saya membayangkan, kan biasanya produk-produk semacam ini sesuai dengan demand-nya. Kalau tidak ada masyarakat, yang masuk rumah sakit siapa. Rumah sakit itu siapa pasiennya? Terus produk-produk IKEA (perabot rumah tangga) kalau tidak ada yang membeli bagaimana? Siapa juga yang membeli di sana? Oh, itu urutan-urutan berpikirnya juga ngaco Pak Jokowi. Kan dulu Pak Jokowi janjikan bahwa itu pertama yang akan dipindahkan adalah ASN. Berapa? Lima ribu atau sepuluh ribu. Itu yang nggak ada kepastian. ASN merasa, sudahlah mending gua pensiun daripada pindah ke tempat yang modelnya nggak bisa dia bayangkan, jauh dari mana-mana segala macam. Jadi kalau itu enggak dipastikan, siapa yang membangun rumah sakit? Masa rumah sakit buat korban-korban galian beton IKN. Itu cacing masuk rumah sakit, burung yang kehabisan oksigen juga masuk rumah sakit gara-gara ambisi Pak Jokowi. Apa begitu yang dikonsepkan ya. Ciputra juga mau ngapain di situ, bikin bangunan untuk kemudian jadi hutan kembali kan. Jadi, memang prospek yang tidak dituntun dengan akal sehat, dengan variabel soal environment, soal potensi gangguan keamanan di situ, soal tekanan dunia internasional supaya Indonesia tetap mempertahankan paru-paru dunia, jadi semua itu nggak dihitung karena Presiden Jokowi putuskan pembangunan itu secara politik, tanpa mendahulukan AMDAL. Kan itu konyolnya. Dari, dulu kita sudah bilang tuh, AMDAL dulu baru keputusan politik. Ini sudah keputusan politik, baru AMDAL. Saya dapat undangan banyak juga dari kampus di Kalimantan untuk mulai mempersoalkan AMDAL, kendati mereka dapat proyek untuk membenarkan. Tapi, kira-kira para dosen dan rektor di Kalimantan berubah pikirannya, melihat bahwa dunia ogah-ogahan sebetulnya untuk mendukung piramida dari Pak Jokowi. Ini kan kayak orang membangun piramida itu, korbannya banyak betul. Membangun Ibu Kota Negara itu kayak Firaun bangun Piramida. Supaya diingat, memang diingat. Tetapi, korban-korban pembangunan itu tuh berserakan di pondasi piramida. Itu yang mestinya kita ingatkan kepada Pak Jokowi supaya bijak. Batalkan saja, kan gampang tuh. Cuma membatalkan, lalu bilang nanti dipertimbangkan oleh presiden berikutnya. Ini beliau sendiri, Pak Jokowi, nggak kena beban. Beban oleh ambisinya sendiri. Sementara beban yang sedang dia hadapi ada beban soal ijazah yang juga akan panjang ceritanya. Walaupun soal ijazah nggak penting buat saya karena apa sih kertas itu. Tapi ini soal kejujuran, dan itu yang akan dibongkar publik terus. Kira-kira itu. Jadi kita berharap Pak Jokowi lakukan kontemplasi untuk semua hal, mumpung masih ada 3 semester sebelum 2024. Sebenarnya, dari sini saja kita sudah mulai bisa membayangkan apa yang terjadi dengan Pak Jokowi menyatakan ada investor yang mau masuk, kemudian diobral, kemudian juga nagih mereka-mereka para pengembang untuk segera masuk, itu sudah bisa kita bayangkan apa yang akan terjadi dengan IKN tanpa kita menyatakan gagal atau tidak. Iya, kalau itu di daftar lemarinya Menteri Bahlil, itu MoU kan ada tiga lemari besar. MoU, janji kesepakatan, itu akhirnya dibatalkan oleh keadaan ekonomi dunia dan kalkulasi para investor tentang masa depan politik Indonesia. Jadi bagian ini yang aneh, mana ada investor yang melihat kekacauan lalu dia datang untuk ambil untung. Dia berpikir, bisa kejebak di situ tuh gua, enggak balik modal gua. Itu soalnya. Dan sebenarnya, situasi dunia itu seperti situasi ekonomi rumah tangga kita secara umum gitu, rumah tangga orang-orang Indonesia, ketika ekonomi sedang memburuk maka ya mereka akan lakukan adalah tentu saja memperkuat daya tahan domestik dulu, walaupun ditawarin obral murah dan sebagainya. Tapi kita menganggap bahwa itu barang enggak penting buat kita, untuk apa. Dan situasi sekarang kan gitu, orang sekarang kann gitu. Hati-hati, beli yang hanya kebutuhan saja dan cash money itu jauh lebih aman ketimbang diinvestasikan. Ya, itu prinsip pertama dalam dalam ekonomi, yaitu kehidupan rumah tangga dulu, aturan rumah tangga yang mesti mereka diselamatkan. Tetapi juga mereka lihat ya rumah tangga Pak Jokowi juga lagi berantakan, rumah tangga negara ya. Ya, mengambil keuntungan dari rumah tangga Republik Indonesia yang lagi berantakan ngapain? Jadi dia pasti ngurus rumah sendiri. Jadi poin itu selalu dengan mudah kita tadi ilustrasikan semacam itu. Jadi, orang bisa ngertilah. Ini dunia gonjangganjing, ketidakpastian di Eropa, China, ketidakpastian hubungan Jepang dengan anggaran dia yang diusulkan untuk meningkat, inflasi di Amerika yang belum bisa terkendali, segala macam, suku bunga Federal Research dinaikkan, impact-nya ke Indonesia itu justru tekanan. Jadi, semua soal itu enggak bisa sekadar dijanjikan 160 tahun, 30 tax holiday, itu enggak ada itu. Itu bagi investor dia cuma lihat, ini saham-saham yang tadinya blue chip lagi rontok gitu. Saham-saham startup lagi rontok, enggak ada yang mau invest di situ. Sementara Pak Jokowi sudah lupa tuh bahwa dia menginginkan startup itu bergerak untuk mendukung ekonomi itu enggak jalan. Jadi, semua kekacauan variabel dunia itu enggak dipedulikan oleh Pak Jokowi karena dia tetap anggap IKN itu adalah legasi dia, pameran terakhir beliau yang pasti akan jadi puing-puing nanti. Kalau dalam dua semester ini nggak ada tanda-tanda dibangun ya sudah makin lama investor makin oke, selamat tinggal janji-janji Presiden Jokowi. (ida/sws)
Setelah Melanggar Konstitusi, Kini Politisasi Jadwal Pilkada, untuk Kepentingan Siapa?
Oleh: Anthony Budiawan - Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) PEMILIHAN Kepala Daerah (Pilkada) direncanakan serentak, artinya terjadi bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, serentak untuk kepala daerah yang sudah habis masa jabatan 5 tahunnya, agar dilaksanakan serentak di semua daerah. Tetapi, serentak bukan berarti ditunda, seperti yang terjadi sekarang. Yaitu, pilkada yang seharusnya dilaksanakan 2022 baru akan dilaksanakan 2024. Itu namanya ditunda secara serentak. Sementara itu, kepala daerah yang dipilih secara demokratis, yang masa jabatan 5 tahunnya sudah habis, diberhentikan. Dengan demikian, menurut UUD Pasal 18 ayat (4), telah terjadi kekosongan jabatan kepala daerah tersebut, seperti terjadi di DKI Jakarta. Karena, menurut konstitusi, kepala daerah wajib dipilih secara demokratis. Artinya dipilih oleh rakyat melalui pilkada, bukan ditunjuk atau diangkat oleh mendagri atau bahkan presiden. Artinya, pengangkatan Penjabat Kepala Daerah melanggar konstitusi. Anjing menggonggong, Kafilah berlalu. Mendagri tetap menunjuk dan mangangkat Penjabat Kepala Daerah. Di samping melanggar konstitusi, pilkada serentak 2024 sepertinya juga dipolitisasi. Tahun 2024 juga tahun pemilu dan pilpres. Pemilihan anggota DPR dan DPRD, serta pemilihan presiden. Anehnya, jadwal pilpres dilaksanakan lebih dahulu dari jadwal pilkada. Padahal Pilkada sudah tertunda lama sekali. Pelaksanaan Pilpres dijadwalkan Februari 2024, sedangkan pilkada dijadwalkan November 2024. Pertanyaannya, kenapa bukan pilkada yang dilaksanakan terlebih dahulu, baru kemudian pilpres? Sehingga kepala daerah yang dipilih secara demokratis tersebut bisa bersikap netral ketika pilpres. Kalau pilpres dilaksanakan terlebih dahulu, apakah Penjabat Kepala Daerah yang ditunjuk pemerintah, sehingga dapat dikatakan “orang pemerintah”, dapat bersikap netral? Hampir dapat dipastikan, tidak. Sebagai “orang pemerintah”, Para Penjabat Kepala Daerah tersebut diperkirakan akan bertindak untuk kepentingan pemerintah, atau koalisi pemerintah. Politisasi jadwal pilkada seperti ini akan berdampak negatif terhadap demokrasi, menghancurkan demokrasi, menuju jurang kehancuran. (*)
Kebakaran Masjid Islamic Centr,e, Api Padam Pukul 17.00
Jakarta, FNN --- Masjid Raya Jakarta Islamic Centre (JIC) terbakar hebat, Rabu, 19 Oktober 2022. Kebakaran terjadi setelah Shalat Ashar sekitar pukul 15.15 WIB. Api pertama kali membakar dari sisi barat kubah Masjid JIC. Angin yang bertiup kencang dengan cepat membakar bagian lain dari badan kubah Masjid JIC. Dalam waktu kurang lebih setengah jam, kubah utama Masjid Raya JIC rubuh ke lantai dua dan reruntuhannya juga sampai ke lantai satu bangunan Masjid Raya JIC. \"Cepatnya runtuh kubah juga mungkin disebabkan oleh beratnya beban 12 buah lampu kipas khas Betawi dengan berat 1 ton\" kata Paimun Karim, Humas Masjid Raya JIC dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (19/10/2022). Untuk mengatasi kebakaran Masjid JIC, kata Paimun, telah dikerahkan delapan mobil pemadam kebakaran dari unit pemadam Jakarta Utara. Menurut Paimun, api berhasil dipadamkan pada pukul 17.00 WIB. Kebakaran pun bisa dikendalikan sehingga tidak menjalar ke bangunan lain di sekitarnya yakni Gedung Sosial Budaya dan Gedung Bisnis. \"Tidak ada korban jiwa dari kebakaran ini. Beberapa dokumen dan perangkat komputer dari Pengelola Masjid Raya JIC dan lembaga-lembaga agama Islam lainnya juga berhasil diamankan dan dipindahkan ke Perpustakaan di Gedung Sosial Budaya,\" ujar Paimun. Penyebab kebakaran diduga dari aktivitas pekerjaan perbaikan kubah. Sebab per tanggal 26 Agustus 2022, Masjid Raya JIC sedang dalam masa renovasi yang dikerjakan oleh PT. Dwi Agung Sentosa Pratama yang ditunjuk oleh PT. Mitra Sindo Makmur berdasarkan surat nomor 017/MSM/VIII/2022. Tertanggal 19 Agustus 2022. Masjid JIC mulai dibangun pada tanggal 1 Oktober 2001 dan pertama kali dipakai untuk shalat Jumat pada tanggal 9 September 2002 dan diresmikan pada 4 Maret 2002. Selama dua dekade ini, Masjid JIC menjadi masjid kebanggaan masyarakat Jakarta. Aspek sejarahnya yang berdiri di eks lokasi lokalisasi Kramat Tunggak seluas 10,9 hektar menjadi fenomenal. Ciri khas lainnya adalah bentang kubah Masjid JIC sebagai masjid dengan bentangan kubah tanpa tiang terpanjang se-Asia Tenggara yakni 66 meter. \"Dan saat ini sudah dipasang police line untuk pengamanan area kebakaran, \" tambah Paimun Karim. (TG)
Kutuk Aneksasi Rusia di Ukraina, Menlu Madagaskar Dipecat
Antananarivo, FNN - Presiden Madagaskar telah memecat menteri luar negerinya karena memilih untuk mengutuk aneksasi Rusia terhadap empat wilayah Ukraina, kata dua sumber di kantor sang presiden.Rabu lalu, Majelis Umum PBB menggelar pemungutan suara untuk mengutuk upaya aneksasi itu dan mendesak semua negara untuk tidak mengakui langkah Rusia tersebut.Dari 193 negara anggota, 143 negara memilih untuk mendukung sebuah resolusi yang menegaskan kembali kedaulatan, kemerdekaan, kesatuan dan integritas wilayah Ukraina di dalam perbatasannya yang diakui secara internasional.Dua pejabat senior di kantor Presiden Andriy Rajoelina mengatakan kepada Reuters bawa Menlu Richard Randriamandrato dipecat karena menjadi salah satu pendukung resolusi PBB itu.Invasi Rusia di Ukraina pada tahun ini telah menempatkan banyak negara Afrika pada posisi diplomatik yang sulit. Banyak dari mereka memiliki hubungan sejarah yang rumit dengan Barat dan negara bekas Uni Soviet itu, selain kerja sama ekonomi yang penting dengan Rusia.Mereka menghindar untuk bersikap jelas terhadap perang tersebut, sehingga membuat frustrasi beberapa negara Barat. Hingga pekan lalu, Madagaskar selalu bersikap abstain dalam pemungutan suara di PBB untuk berbagai resolusi yang terkait dengan krisis di Ukraina.Pemerintahnya berbicara netral dan tidak memihak pada persoalan tersebut. Sejauh ini Randriamandrato menolak untuk berkomentar.Sebanyak 14 dari 35 negara yang abstain pada pemungutan suara pekan lalu berasal dari Afrika. Rusia, Belarus, Korea Utara, Suriah dan Nikaragua memilih untuk menentang resolusi itu. (Sof/ANTARA/Reuters)
Bumilangit Meraih Primaniyarta atas Ekspor "Superhero" Indonesia ke Dunia
Tangerang, FNN - Perusahaan Indonesia pemegang 1.200 karakter \"superhero\" Indonesia, PT Bumilangit Entertainment Corpora meraih penghargaan Primaniyarta yang disaksikan oleh Presiden Joko Widodo pada ajang Trade Expo Indonesia (TEI) ke-37, karena kiprahnya mengekspor \"superhero\" Indonesia ke pasar dunia.\"Penghargaan ini menumbuhkan kepercayaan diri kami untuk melangkah lebih jauh karena ternyata Intelectual Property (IP) Indonesia bisa juga loh dikenal di negara lain,\" kata Vice President of Licensing and Merchandise Bumilangit Entertainment Agung Rachmawan di Tangsel, Banten, Rabu.Agung menyampaikan, Bumilangit memproduksi beberapa produk kreatif, mulai dari komik digital, film, hingga \"action figure\" yang menampilkan superhero khas tanah air. Beberapa di antaranya yakni Gundala, Si Buta Dari Gua Hantu, Sri Asih serta masih banyak karakter lainnya.Tak puas merajai pasar dalam negeri, Bumilangit menggenjot ekspor produk-produknya ke pasar dunia. Salah satunya Gundala, superhero berpakaian nuansa merah ini merilis filmnya tidak hanya di Indonesia, namun juga di Malaysia.\"Kami juga membawa Gundala ke Toronto Film Festival. Kemudian dari sana mereka mendistribusikan ke Paris, Timur Tengah, Jepang, dan Amerika Serikat dalam bentuk DVD,\" ujar Agung.Selain itu, Bumilangit juga bekerja sama dengan pemegang lisensi gim PUBG, untuk menjadikan Gundala sebagai salah satu karakter dalam permainan kenamaan tersebut. \"Awalnya hanya di Indonesia, namun kemudian beberapa negara tertarik, jadi PUBG juga menghadirkan di beberapa negara dengan waktu tertentu,\" ujar Agung.Selain itu, salah satu komik keluaran Bumilangit yang ditampilkan dalam platform Webtoon, diterjemahkan ke dalam 25 bahasa, di antaranya Arab, China, Korea, dan Jepang, dan mampu menarik 175 juta pembaca dari berbagai negara.Menurut Agung, hal yang paling menantang adalah bagaimana perusahaan yang namanya diambil dari makna sinergi para kreator di bumi yang memiliki impian setinggi langit ini adalah meraih hak intelektual di pasar internasional.\"Untuk itu kami minta dukungan dari pemerintah agar lisensi kami di berbagai negara itu bisa kami dapatkan, karena birokrasinya lumayan kuat. Sehingga dengan dukungan dari pemerintah, kami yakin akan dapat lebih mudah,\" ujar Agung.Diketahui, Primaniyarta merupakan kategori penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia kepada eksportir dan Kepala Daerah pendukung ekspor yang dinilai paling berprestasi di bidang ekspor.Pada TEI ke-37, Presiden Joko Widodo menyerahkan langsung Penghargaan Primaniyarta kepada para pejuang ekspor nasional dan kepala daerah. (Sof/ANTARA)
Tim Kuasa Hukum Roy Suryo Minta Majelis Hakim Batalkan Surat Dakwaan JPU
Jakarta, FNN - Kasus meme stupa Candi Borobudur mirip Joko Widodo (Jokowi) yang melibatkan mantan Menteri Olahraga dan Pemuda (Menpora), Roy Suryo kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Rabu (19/10/22). Agenda persidangan kali ini pembacaan eksepsi oleh kuasa hukum Roy Suryo atas dakwaan tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) minggu lalu. Dalam eksepsinya, tim kuasa hukum meminta agar Majelis Hakim membatalkan surat dakwaan tersebut. Pitra Ramdoni selaku kuasa hukum Roy Suryo mengatakan surat dakwaan dinilai tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap. Termasuk surat dakwaan yang disusun secara prematur dan salah subjek. Salah satunya nomor induk kependuduk (NIK) Roy Suryo, salah. Begitu pun dengan alamat terdakwa yang tidak sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP). “NIK tidak sesuai dengan apa yang didakwakan oleh rekan-rekan JPU. Selain itu, alamat tidak sesuai dengan KTP, sehingga surat dakwaan tersebut cacat secara formil. Identitasnya tidak jelas,” kata Pitra. Kemudian, Roy Suryo juga meminta agar nama baiknya dipulihkan dari segala tuduhan dan tuntutan hukum. Hal ini dikarenakan pihak yang membuat dan memposting meme stupa Candi Borobudur sampai sekarang belum diproses hukum. Roy Suryo telah terlebih dahulu melaporkan ketiga akun yang membuat dan memposting meme tersebut, namun malah dirinya yang dipidana hanya karena meneruskan unggahan tersebut. “Padahal, sesuai dengan ketentuan hukum undang-undang Nomor 31 Pasal 10 ayat 1 dan 2 tentang perlindungan saksi dan korban, dijelaskan bahwa setiap pelapor atau saksi maupun korban yang akan ataupun sedang membuat laporan polisi terkait dengan perkara yang dibuat pelapor tersebut dalam kasus ini tidak dapat dipidana ataupun digugat secara perdata,\" tegas Pitra. Sehingga, persidangan Roy Suryo dapat dilakukan jika laporan tersebut sudah rampung. “Maka untuk itu seharusnya kalau memang ini mau fair dan mau berimbang, laporan polisi kita dulu yang diproses,” sambungnya. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Tri Anggoro Mukti menyatakan bahwa Roy Suryo sengaja menyebar informasi yang menimbulkan rasa kebencian terhadap individu dan kelompok masyarakat tertentu, berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Tim JPU telah menyampaikan tiga poin dakwaan terhadap Roy Suryo dalam sidang perdana kasus ini pada Rabu (12/10/22). Ketiganya yaitu Pasal 28 Ayat 2 juncto Pasal 45 A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 tentang ITE, Pasal 156A Undang-Undang Hukum Pidana, dan Pasal 15 Undang-Undang Peraturan Hukum Pidana. (Lia)
LaNyalla Dukung Penuh Lulusan UHW Perbanas Menjadi Enterpreneur
Surabaya, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendukung penuh agar lulusan Universitas Hayam Wuruk (UHW) Perbanas Surabaya menjadi entrepreneur atau wirausahawan. Bahkan dia berharap 100 persen lulusan UHW Perbanas Surabaya menjadi pengusaha. Hal itu disampaikan LaNyalla saat berdialog dengan ratusan mahasiswa dalam rangkaian acara Kuliah Umum Wawasan Kebangsaan dan Kewirausahaan UHW Perbanas Surabaya, Rabu (19/10/2022). “Terus terang saya bangga dengan Perbanas, yang telah membuat roadmap di tahun 2021 hingga 2025 mendatang, untuk menjadi entrepreneur university. Sehingga perguruan tinggi ini serius mengembangkan pusat bisnis berbasis pengetahuan dari masing-masing program studi yang ada di sini,” paparnya. Untuk mencapai tujuan tersebut LaNyalla meminta sivitas akademika UHW Perbanas Surabaya maupun para mahasiswa bekerjasama dengan banyak pihak, salah satunya KADIN. “Di Jawa Timur ini ada KADIN Institute yang saya bentuk sejak saya menjadi Ketua KADIN Jatim beberapa tahun yang lalu. Adik-adik mahasiswa bisa belajar di sana, bisa mendapatkan pelatihan untuk menjadi entrepreneur yang sukses,” kata LaNyalla. “Kebetulan saat ini saya mengajak Ketua KADIN Surabaya, yang merupakan kader saya sendiri yang saya didik dari kecil. Adik-adik mahasiswa bisa langsung berkoordinasi,” imbuhnya. Ditambahkan LaNyalla, dengan menjadi entrepreneur dapat membuka lapangan kerja yang artinya akan membantu masyarakat secara luas. “Kita bisa mengurangi angka pengangguran. Jadi peranan kewirausahaan dalam perekonomian nasional sangat penting bagi kemajuan bangsa. Bisa menjadi penggerak perekonomian dan pembangunan nasional di Indonesia,” ujar dia lagi. Dalam kesempatan itu LaNyalla juga menerima pertanyaan dari mahasiswa terkait potensi resesi ekonomi di tahun 2023 dari kacamata wirausaha. “Dengan ancaman resesi tersebut, apakah kami yang akan menjadi entrepreneur ini dalam membuka usaha menunggu dulu perekonomian membaik atau tetap diteruskan,” tanya mahasiswa Ilmu Akuntasi, bernama Harfin. LaNyalla menjawab bahwa untuk menjadi seorang entrepreneur prosesnya panjang dan tak serta-merta. Untuk memulai membuka usaha, katanya, perlu satu keyakinan. “Feeling orang berbisnis itu tak usah menunggu. Kalau tidak begitu kapan lagi kita mau maju atau kapan kita mau gerak. Jadi pengusaha harus berani untung dan berani rugi. Tetapi memang harus dengan melihat timing. Kalau tidak tepat ya jangan ditrabas,” jawabnya. Sementara itu Rektor UHW Perbanas Surabaya Dr Yudi Sutarso SE, MSi menjelaskan bahwa berkomitmen menghasilkan lulusan yang bisa memberi kontribusi nyata pada bangsa. Sehingga sangat fokus pada pendidikan kewirausahaan. “Dari mahasiswa di sini memang sekitar 30 persen ingin menjadi pengusaha, sedangkan yang 70 persen berkarir atau menjadi karyawan. Harapan kita apapun nanti, para adik-adik mahasiswa ini berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara,” tuturnya. (Sof/LC)
Tahu Polisi Membawa Benda Dilarang, tapi Pengawas Pertandingan Tak Lapor
Jakarta, FNN - Komisioner Komnas HAM Mohammad Choirul Anam mengatakan pengawas pertandingan atau match commissioner laga Arema FC berhadapan dengan Persebaya Surabaya mengetahui adanya polisi yang membawa benda yang dilarang dalam aturan PSSI, tapi tidak melaporkannya.\"Kita mendalami bagaimana ketika hari \'H\' dia (pengawas pertandingan) lihat kok ada teman-teman polisi yang membawa benda-benda dalam aturan PSSI itu dilarang,\" kata Komisioner Komnas HAM Mohammad Choirul Anam di Jakarta, Rabu.Namun, yang menjadi pertanyaan kenapa (pengawas pertandingan) tidak melaporkan hal tersebut. Hal itu, juga sudah ditanyakan langsung oleh Komnas HAM dan match commissioner tidak bisa menjawab. \"Dia juga bingung karena perangkat nya tidak ada untuk pelaporan itu,\" kata Anam.Artinya, kata dia, problem dalam masalah tersebut sangat struktural dan mendasar. Selain itu, Komnas HAM juga menggali soal apa saja yang dilakukan oleh pengawas pertandingan yang sudah berada di Malang dua hari sebelum pertandingan dimulai.Lembaga HAM tersebut mendalami terkait apa saja yang dilakukan, bagaimana mekanisme, pertanggungjawaban, laporan dan lain sebagainya.Sementara, permintaan keterangan terhadap Asisten Operasi Kepolisian Republik Indonesia (Asops Polri), Komnas HAM lebih menanyakan soal perjanjian kerja sama antara PSSI dengan kepolisian. \"Yang menginisiasi perjanjian kerja sama itu adalah PSSI,\" ucap dia.Kepada Asops Polri, Komnas HAM mempertajam atau menggali lebih jauh apakah aturan tersebut disesuaikan dengan aturan yang dibuat FIFA, termasuk aturan yang disusun oleh PSSI. Tidak hanya soal itu, Anam mengatakan Komnas HAM juga menanyakan perihal penggunaan gas air mata dan lain sebagainya. (Sof/ANTARA)
Pimpinan dan Seluruh Anggota Polri Pedomani Arahan Presiden
Jakarta, FNN - Pimpinan dan seluruh anggota Polri harus serius memedomani arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan melaksanakan sebaik-baiknya arahan tersebut, termasuk arahan untuk hidup sederhana dan tidak bergaya hidup mewah, kata Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti.“Presiden dan Ibu Negara sudah memberikan teladan contoh gaya hidup sederhana. Kapolri dan Ibu Bhayangkari juga menunjukkan kesederhanaan,” kata Poengky saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.Menurut Poengky, anggota Polri harusnya malu dan mengubah gaya hidupnya, jika pimpinan negara dan pimpinan Polri saja menerapkan gaya hidup sederhana.“Sense of crisis sebagaimana yang disampaikan Presiden harus dilakukan,” ujarnya pula.Poengky mengatakan arahan Presiden sejalan dengan tugas pokok aparat kepolisian sebagai abdi negara harus melayani, mengayomi, dan melindungi masyarakat. “Jika masyarakat yang harus dilindungi hidupnya sederhana, bagaimana mungkin pelayan yang melayani malah bergaya hidup mewah, sehingga pasti tidak menjiwai dalam melaksanakan tugas-tugasnya,” kata Poengky.Selain sudah ada teladan, kata Poengky, Polri memiliki seperangkat aturan yang berkaitan dengan gaya hidup, antara lain Peraturan Kapolri (Perkap) tentang Bawah Mewah, Perkap tentang LHKPN, Perkap tentang Usaha Bagi Anggota Polri, dan Surat Telegram tentang Larangan Gaya Hidup Mewah serta pamer kemewahan di media sosial bagi seluruh anggota Polri beserta keluarganya.“Kompolnas sendiri pernah mengkritisi gaya hidup mewah istri perwira tinggi Polri ketika ada acara yang dilaksanakan di dekat Kantor Kompolnas, kami melihat mobil-mobil yang digunakan adalah mobil-mobil mewah, sehingga Kompolnas memotret bukti-buktinya dan mengirimkan ke Kapolri,” ujar Poengky pula.Kemudian, kata dia pula, kritikan Kompolnas tersebut ditindaklanjuti oleh Kapolri dengan mengesahkan Surat Telegram ST/30/XI/HUM.4.3./2019 tanggal 15 November 2019. “Tetapi sayangnya, Kompolnas melihat seperangkat aturan tersebut kurang berfungsi dengan baik,” katanya.Untuk itu, kata Poengky, Kompolnas mendorong adanya contoh teladan masing-masing atasan, pembinaan dan pengawasan dari atasan, dan mendorong Propam untuk proaktif melakukan pencatatan barang-barang mewah serta penindakan tegas jika ada pelanggaran.Kompolnas juga mendorong agar pimpinan, seluruh anggota Polri dan keluarga perlu menggelorakan kembali reformasi kultural Polri, diiringi niat baik, semangat serta konsistensi untuk hidup sederhana.“Kompolnas akan terus-menerus mengawasi hal tersebut, serta mengajak seluruh masyarakat termasuk media untuk membantu melakukan pengawasan,” katanya lagi.Poengky menambahkan, tidak semua anggota Polri bergaya hidup mewah, karena gaji anggota Polri yang kecil seperti anggota berpangkat tamtama dan bintara. “Tetapi mereka ikut terdampak dan dianggap ikut bergaya hidup mewah, padahal kesejahteraan mereka sangat kecil,” kata Poengky lagi.Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan kepada jajaran Polri, di Istana Negara, Jumat (14/10). Presiden meminta Polri dapat mengembalikan kepercayaan, melindungi, dan mengayomi masyarakat secara betul-betul. Selain itu, kepada seluruh anggota Polri juga diminta hilangkan bergaya hidup glamor, hedonisme, mewah dan harus punya sense of crisis. Intinya raih kembali kepercayaan masyarakat. (Sof/ANTARA)
Reformasi Total Polri Harus Segera Dilakukan
Jakarta, FNN – KOPI Party Movement kembali mengadakan diskusi yang bertema, “Habis Sambo dan Tragedi Kemanusian Kanjuruhan Terbitlah Teddy, Quo Vadis Reformasi Total Polri?” di Dapoe Pejaten, Jakarta Selatan, Rabu (19/10/2022). Menghadirkan enam tokoh nasional sebagai pembicara utama, Komjen (Purn) Susno Duadji (Mantan Kabareskrim Polri), Dr. Margarito Kamis (Pakar Hukum Tata Negara), Kamaruddin Simanjuntak (Praktisi Hukum), Laksamana Madya (Purn) Soleman B. Ponto (Mantan Kepala BAIS TNI), Dr. Sidra Tahta (Pengamat Sosial dan Kepolisian), dan Haris Azhar (Direktur Eksekutif LOKATARU). Diskusi dibuka oleh Gigih Guntoro yang memberikan kata pengantar dan sekaligus pemantik. Selanjutnya acara dibawakan oleh Haris Rusly Moti sebagai moderator. Dalam diskusi Kolaborasi Peduli Indonesia (KOPI) Party Movement tersebut, hampir seluruhnya berpendapat bahwa masalah kepolisian adalah sistem. Pertama, sistem kepolisian di bawah presiden memberikan peluang menyalah-gunakan kewenangan. Dan satu solusi untuk mengatasi hal itu adalah dengan menempatkan Polri berada di bawah satu kementerian. Agar tidak lagi memberikan multifungsi Polri. Kedua, soal struktur belum ada perubahan. Performa polisi sampai saat ini masih sebagaimana Tentara Nasional Indonesia (TNI). Ketiga, soal kultur, hedonisme, kesombongan sebagai suatu akibat. Solusinya adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) agar membuat kajian untuk membenahi Polri, serta menempatkan Polri di bawah satu kementerian. Soleman Ponto menyatakan bahwa disiplin Polri masih sama dengan militer. Sehingga, perilaku polisi bukan pelayanan melainkan fungsi militer. “Polri tidak berubah, kata orang Aceh serupa lah tuh. Polri tetap menjadi pegawai negeri, bukan pegawai negeri sipil. Polisi sekarang bukan polisi Indonesia, tetap polisi militer,\" terang Soleman. Bahkan, Soleman memberikan pendapat satu kerusakan sistem dalam Polri berupa perbandingan bagaimana militer menentukan seorang Panglima butuh waktu enam bulan sebelum pengangkatan, berbeda dengan kasus Teddy Minahasa yang baru diangkat tetapi sudah ditangkap karena narkoba. \"Ada data dan informasi yang tidak sampai kepada Kapolri. Ada kesengajaan atau tidak ada sistem dalam polisi ini. Ini situasi yang membuktikan. Jadi, apa? Tiba hari tiba akal,\" ucap Soleman. Soleman menekankan bahwa polisi harus mengerti perasaan semua orang dan juga sesuai dengan budaya Indonesia yang beragam. Di sisi lain, Kamaruddin juga menyoroti pola rekrutmen, pola mental, dan pemberian gaji serta jabatan di Polri. \"Pola mental kepolisian sangat buruk, kalau tidak diberi uang dia tidak bekerja. Mentalnya mental uang,\" tukas Kamaruddin. \"Itu mental kepolisian kita karena berpihak pada mafia. Rebut kepolisian dari tangan mafia. Rebut pemerintah dari mafia,\" tegas Kamaruddin. Hal tersebut pun dipertegas oleh Haris Azhar yang menyatakan bahwa ada polisi dan pejabat yang memiliki jabatan dan wewenang yang tinggi, bukan hanya soal pengamanan tambang atau perkebunan sawit, tetapi juga memiliki saham di dalamnya. Dan dia pun menyarankan untuk dapat mengubah Polri dengan mengungkap kasus-kasus besar. \"Yang harus dilakukan Mabes Polri dan pimpinan adalah mengungkap kasus-kasus yang melibatkan pejabat-pejabat Polri atau anggota-anggota Polri. Itu yang harus dilakukan oleh Mabes {Polri. Ga usah ngurusin kasus-kasus yang cetek-cetek,\" ucap Haris, tegas. Adapun rekomendasi fundamental yang disarankan oleh Margarito Kamis dalam mereformasi Polri adalah dengan menempatkan Polri di bawah satu kementerian dan mengubah Undang-undang Kepolisan. Serta pengaturan ulang soal koordinasi dan pengawasan bagi kepolisian. Dan bila perlu dibuat badan yang independen untuk itu. \"Tanpa itu semua, jangan bermimpi ada perubahan,\" tegas Margarito. Dan persoalan kurangnya pengawasan tersebut juga dibenarkan oleh Susno Duadji sebagai mantan Kabareskrim. \"Pengawasan kurang, atau boleh tidak ada pengawasan eksternal. KPK yang personilnya tidak sampai 5000 saja ada tim pengawas, komisi Nasional. Hakim, ada komisi yudisial,\" ucap Susno. Susno Duadji juga menambahkan bahwa masyarakatlah yang mendesain Polri. Dan untuk dapat mengubah Undang-undang Kepolisan, perlunya dukungan politik dari DPR dan juga keseriusan Presiden. Dan sebagai pembicara terakhir, Sidra Tahta menambahkan bahwa Polri seharusnya membangun kepercayaan, kemitraan, dan pelayanan terbaik. Dia mengatakan bahwa 80 persen fungsi kepolisian adalah pelayanan. Sidra mengatakan bahwa perubahan Polri butuh dorongan dari masyarakat. Hal itu karena polisi yang dibuat pada Belanda untuk menjaga Belanda. Dan juga sistem kepolisian yang digunakan adalah sistem Eropa Kontinental. Dan satu masalah yang krusial lainnya yang dikatakan Sidra adalah masyarakat tidak mengerti cara berkomunikasi dan mengawasi kepolisian. Masalah yang sulit adalah kita menggunakan sistem kepolisian Eropa kontinental. Belanda membuat polisi di Indonesia mejadi kepolisian yang menjaga Belanda. Pertama, bahwa Polri ini perlu melanjutkan reformasi total. Polri belum bisa menempatkan diri secara profesional, akuntabel. Dan, kewenangan Polri yang luas harus segera dibatasi agar tidak terjadi kesewenangan. (Rac)
POPULER
