Jakarta, FNN - Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) kembali menggelar aksi unjuk rasa terhadap pemerintah di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat, Kamis (20/10/2022).

Gebrak kembali menuntut turunkan harga bahan bakar minyak (BBM), bahan pokok, serta tolak revisi Undang-undang (UU) Sisdiknas, cabut Omnibus law, UU P3, dan berbagai tuntutan lainnya. 

Dalam aksinya kali ini, Gebrak memberikan rapor merah terhadap tiga tahun pemerintahan Jokowi - Ma'ruf Amin.

"Pertama, kenapa kita memberikan rapor merah kepada Jokowi, sebab Undang-undang Cipta Kerja (Omnubus Law)  sejak awal tidak dikehendaki oleh rakyat," ungkap juru bicara Gebrak, Nining Elitos.

"Tetapi pemerintah kita menutup mata, mereka tetap memaksakan diri omnibus law diketuk secara tergesa-gesa dengan sangat ugal-ugalan," ucapnya menambahkan. 

Adapun alasan lainnya, kata Nining adalah soal sikap kepemimpinan, janji, dan kenyataan yang didapat tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan.

"Kedua, kita bisa melihat bagaimana seharusnya pemimpin menjamin bagaimana kepastian kerja, bagaimana peningkatan kesejahteraan, bagaimana kebebasan berpikir, berpendapat, melakukan unjuk rasa. Kita dapat merasakan, saat ini ruang demokrasi kita semakin dipersempit," tutur Nining.

Nining menjelaskan akan ada begitu banyak penilaian buruk bila diuraikan. Dalam kesempatan tersebut dia juga meminta agar pemerintah menghentikan tindak represif terhadap rakyat yang mengkritik.

"Dan di antaranya kami mendesak hentikan represifitas terhadap seluruh rakyat, masyarakat sipil karena tanpa kontrol, tanpa kritikan rakyat, negara ini tidak mungkin menuju arah yang lebih baik," tegas Nining. 

"Kita mendesak kekuasaan yang diberikan mandat oleh rakyat harus untuk kepentingan rakyat," tambahnya.

Dan Nining berpendapat bahwa dengan banyaknya pemaksaan regulasi dan tindak represif, serta pemerintah yang lebih mendukung segelintir orang adalah bentuk kegagalan pemerintahan. 

"Ini bentuk kegagalan, gagal menyejahterakan rakyat, tetapi mereka berhasil melindungi segelintir orang untuk mengeksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia kita," terang Nining. (rac)