ALL CATEGORY
Pesan dari Heru Budi kepada Pegawai Sekretariat Presiden
Jakarta, FNN - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyampaikan sejumlah pesan kepada para pegawai Sekretariat Presiden sebelum bertugas di Balai Kota.\"Pak Deputi, Bu Deputi, rekan-rekan sekalian. Hari ini saya terima kasih sudah diberikan amanah yang luar biasa, amanah yang memang cukup tinggi animo masyarakat dan tentunya cukup berat bagi kami meneruskan atau pun atau melaksanakan pelayanan kepada masyarakat,\" kata Heru, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.Hari ini Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melantik Heru Budi Hartono sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 100/P Tahun 2022 tentang Pengesahan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Masa Jabatan 2017-2022 dan Pengangkatan Penjabat Gubernur DKI Jakarta yang ditetapkan Presiden Joko Widodo pada 14 Oktober 2022. Heru Budi sebelumnya adalah Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) sejak 2017.\"Saya sudah menjalankan (jabatan Kasetpres) 5 tahun, tapi tadi Pak Bey menyatakan tidak melepas. Semuanya saya serahkan kepada pimpinan dan saya di sini 5 tahun lebih 3 bulan, bersama rekan-rekan sekalian. Semua berjalan dengan cepat kan,\" ujar Heru.Penetapan Heru Budi Hartono sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta dilakukan dalam Rapat Tim Penilai Akhir (TPA) yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Istana Merdeka, Jakarta pada Jumat (7/10) siang.\"Hari Jumat ada pengumuman TPA dan seterusnya, hari ini pelantikan Pj Gubernur, kesempatan yang langka ini. Saya sekali lagi berterima kasih selama saya menjabat di Sekretariat Presiden, dukungan luar biasa, dan sebenarnya yang paling mendapatkan banyak ilmu adalah kita bertugas di Sekretariat Presiden. Itu ilmu luar biasa, untuk mempelajari semua kehidupan,\" kata Heru.Ia pun mengaku masih sesekali akan datang ke kantor Sekretariat Presiden untuk melakukan tugas-tugasnya. \"Masih banyak tugas-tugas ke depan yang harus saya laksanakan. Sekali lagi saya sewaktu-waktu ke sini mohon diterima,\" kata Heru lagi.Dia pun mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah memberikan dukungan kepada dirinya. \"Tentunya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat, tokoh masyarakat, dan tentunya para pejabat yang telah mendukung secara moril kepada saya agar kami bisa melaksanakan tugas dengan baik,\" ujar Heru.Selama Heru Budi Hartono menjabat sebagai Pj Gubernur DKI, ada pelaksana harian (Plh) Kasetpres yang akan mengerjakan tugas Kasetpres untuk membantu Presiden Jokowi dalam bekerja.Jabatan tersebut akan dilaksanakan secara bergantian oleh Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media, Sekretariat Presiden Bey Triadi Machmudin, dan Deputi Bidang Administrasi dan Pengelolaan Istana Rika Kiswardani sesuai dengan periode waktu. (Ida/ANTARA)
Bukan Orang Baru, Heru Budi Hartono Jadi Pj Gubernur DKI Jakarta
Jakarta, FNN – Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melantik Heru Budi Hartono sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta menggantikan Anies Baswedan. Pelantikan Penjabat ini dilaksanakan pada Senin (17/10/2022) di Sasana Bhakti Praja, Kantor Kemendagri. \"Mengangkat saudara Heru Budi Hartono sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta terhitung sejak saat pelantikan untuk masa jabatan paling lama satu tahun,” kata Tito. Heru bukanlah orang baru dan telah berkarier selama belasan tahun di Pemprov DKI Jakarta. Ia juga dikenal dekat dengan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Pada saat Ahok mencalonkan diri dalam Pilkada DKI Jakarta 2017, Ahok ingin menjadikan Heru sebagai Calon Wakil Gubernur melalui jalur independen. Namun akhirnya Ahok mencalonkan diri lewat jalur politik dan berpasangan dengan Djarot Syaiful Hidayat, politisi PDIP. Awal karir Heru sebenarnya telah dimulai pada 1993 sebagai Staf Khusus Wali Kota Jakarta Utara dan terus menanjak. Pada 2013, posisi Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri Pemprov DKI Jakarta diemban oleh Heru. Lalu tahun 2014, Heru ditunjuk Jokowi untuk menjabat sebagai Wali Kota Jakarta Utara. Jabatan Kepala Biro Daerah-lah yang membuatnya bisa dekat dengan Jokowi dan akhirnya diberikan kepercayaan lebih. Hanya setahun menjabat Wali Kota, lalu pada 2015 ia kembali ke Pemprov DKI dan menjabat sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Kini Heru resmi dilantik jadi Pj Gubernur DKI Jakarta berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 100/P/2022. Heru terpilih dari tiga kandidat. Terdapat dua kandidat lainnya, yaitu Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar dan Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Marullah. (Fer)
Hakim Supaya Jatuhkan Hukuman Mati Bagi Ferdy Sambo
Jakarta, FNN - Kasus pembunuhan brigadir Nopriansyah Yoshua Hutabarat atau Brigadir J telah sampai pada persidangan. Senin, 17 Oktober 2022 menjadi sidang perdana bagi empat orang terdakwa pembunuhan, yaitu Ferdy Sambo (FS), Putri Candrawathi (PC), Kuat Ma\'ruf (KM), dan Ricky Rizal (RR). Agenda sidang perdana tersebut adalah pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Demi terwujudnya penegakan keadilan, organisasi masyarakat (Ormas) Pemuda Batak Bersatu (PBB) mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) untuk mengawal proses peradilan. PBB menghadirkan sekitar 500 orang anggota dan simpatisannya. Namun, tidak ada satu orang pun yang bisa masuk ke ruang sidang karena penuh. Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) DKI Jakarta PBB, DF Siringo-Ringo menjelaskan, tidak ada yang bisa masuk ke ruang sidang. \"Kegiatan ini (kedatangan mereka) adalah mengawal, memastikan bahwa acara sidang pertama FS berjalan dengan baik. Sehingga apa yang menjadi tuntutan untuk kita, berjalan sesuai dengan rencana,\" katanya. Sebagian anggota PBB lainnya menunggu di luar gerbang PN Jaksel dan menuntut agar bisa masuk. Sempat terjadi keributan dengan aparat polisi yang berjaga ketat di pintu gerbang PN Jakarta Selatan, yang berada di Jalan Ampera itu. \"Itu adalah bentuk kecintaan anggota kami, ikut menyaksikan proses peradilan pada hari ini,\" ucap Siringo-Ringo. PBB mengharapkan agar FS diberikan hukuman mati. \"Tuntutan kami adalah sesuai dengan aksi damai pada bulan sebelumnya. Atas izin ketua kita, bahwa tuntutannya adalah dihukum mati,\" ujarnya menegaskan. PBB akan mempercayakan proses peradilan kepada JPU dan majelis hakim dalam menegakan keadilan. \"Tentu percayakan proses hukumnya. Kami harapkan Jaksa Penuntut Umum bertindak sebagai penuntut yang benar-benar sesuai fakta di lapangan. Hakim, diharapkan benar-benar tidak tebang pilih menegakkan supremasi hukum,\" ucapnya. (Rac)
Enak, Presiden Tidak Bertanggungjawab kepada Siapa-Siapa
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan SAAT UUD 1945 asli masih berlaku Presiden bertanggungjawab kepada rakyat melalui MPR \"Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR\". Sebagai mandataris, Presiden bertanggungjawab kepada MPR. Pertanggungjawaban yang sangat jelas dan inilah yang dikehendaki oleh \"the founding fathers\" dalam rangka mengimplementasikan sila keempat Pancasila. Kini setelah empat kali amandemen yang menciptakan predikat \"UUD 2002\" atau \"UUD 1945 palsu\" maka Presiden menjadi leluasa berbuat tanpa harus mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada siapa-siapa. Tidak jelas pula agenda apa yang akan dikerjakan. Dahulu ada \"arahan rakyat\" melalui GBHN kini menjadi semau-maunya saja. Benar bahwa DPR adalah wakil rakyat akan tapi Presiden tidak bertanggungjawab kepada DPR. Ini menjadi penyebab utama Pemerintahan Jokowi menjadi amburadul kinerjanya. Presiden yang tidak bermutu itu masih ngotot pula untuk terus melanjutkan periode dengan dukungan kelompok kepentingan dan penekan amoeboid dan misterius yang bernama oligarki. Empat \"prestasi\" menonjol Pemerintah di era ini, yaitu : Pertama, sukses membungkam suara kritis DPR sebagai konsekuensi dari partai mayoritas yang terkooptasi dalam partai koalisi pemerintah. Mengubah sistem presidensial menjadi quasi parlementer dan DPR yang berfungsi sebagai \"tukang stempel\" di pinggir jalan. Kedua, sukses membungkam media. Media cetak dan televisi sakit gigi dan tidak mampu memberitakan sikap kritis kepada pemerintah apalagi suara oposisi. Demonstrasi buruh, mahasiswa, umat, dan elemen rakyat lain nyaris tidak pernah terberitakan. Rezim Jokowi sukses dalam membunuh media informasi. Hanya media sosial yang masih mampu berkelit. Ketiga, sukses membuat sepi investasi dan sibuk menumpuk hutang luar negeri. Proyek mangkrak dan mubazir menjadi fenomena dari realisasi program ekonomi. Jurang kesenjangan yang semakin menganga. Ekonomi pribumi sulit mengimbangi dominasi dan penguasaan asing dan aseng. Sumber daya alam dieksploitasi habis-habisan demi memperkaya para pemilik modal. Keempat, sukses meminggirkan kekuatan politik umat Islam. Isu terorisme, radikalisme dan intoleran menjadi senjata efektif untuk melumpuhkan. Moderasi menjadi jalan untuk sekularisasi dan de-Islamisasi. Atau sekurangnya melakukan rezimintasi faham agama melalui politik belah bambu, satu diangkat lainnya diinjak. Semua \"prestasi\" itu dijalankan tanpa kontrol dan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas. Karena memang Presiden pada kenyataannya tidak bertanggungjawab kepada siapa-siapa. Ini adalah produk dari road map politik yang dicanangkan untuk menggerus demokrasi dan melecehkan ideologi. Saatnya kita sadar diri untuk mengubah situasi. Presiden harus undur diri dan sistem bernegara mesti segera dibenahi. Jika tidak, rakyat terpaksa harus terus menerus memikul tandu berisi pemimpin negeri yang sudah lumpuh dan tidak mampu berbuat apa apa lagi. Sang pemimpin yang hanya bisa mengoceh dan berhalusinasi tentang ibukota dan istana baru, mobil-mobilan berteknologi tinggi, kereta cepat antrian panjang penumpang, menggali harta karun bertrilyun-trilyun, membahagiakan famili dan kroni, serta menjual negara dengan harga obral lalu mendapat untung besar. Mengoceh sendiri di atas tandu yang dipikul rakyat dengan nafas terengah-engah. Sang pemimpin itu memang beban. Bandung, 17 Oktober 2022
Lambang Kotapradja Djakarta Raja
Oleh Ridwan Saidi Budayawan LAMBANG ini dibuat sebelum ada Monas dan obsesi Jakarta dikepung benteng masih bergelayut di pemikiran sementara orang di Jakarta dan sekitarnya. Kasteel (benteng) itu rencana orang-orang Belanda akhir abad XVI sebelum mereka ke Batavia. Hingga pun 1602 mereka ke Batavia sampai Proklamasi Kemerdekaan 17/8/45 in benteng dalam makna kasteel belum pernah dibikin Belanda. Kesibukan kemudian pindah ke kalangan sementara arkaeolog Indonesia. Mereka incar dua sasaran: 1. Toponim benteng 2. Tembokan atau pun tumpukan batu bata. Benteng itu artinya pojok, bojong, quartier, atau tempat hunian tersudut. Di Ciampea saja ada benteng masa\' iya ini defence be system. Batu bata berserak, apalagi tersusun, kecuali yang di pangkalan material, sudah mereka nyatakan bukti yang cukup untuk menjatuhkan kesimpulan bahwa itu benteng/kasteel tanpa lihat posisi dan lingkungan. Dinding-dinding bata di Jl Tongkol itu tongkol yang bernakna (tembok) ratapan. Saya pun perlu memberi catatan bahwa Gang Tembok, baik yang di Kali Pasir atau Kota, tak ada kaitan dengan kasteel. Itu tembok rumah penduduk jaman Indonesia medeka. Begitu juga toponim Gedong Rubu di Kemayoran Sunter, tak ada kait mengait dengan kasteel. Dalam bahasa Betawi gedong itu rumah batu, atau goa. Dia roboh karena tanah penyangga goa tergerus air sodetan kali Sunter. Lambang Kotapradja dengan unsur kasteel melekat di KTP. Ukurannya besar, sulit dikantongi, baik kantong baju atau celana belakang. Diselipin di pici juga tetap nongol. Yang aman ditaruh di rumah. Untung itu zaman tak ada razia KTP, yang sering razia jengki (jeans). (RSaidi)
Empat Langkah Teknis Antisipasi Krisis Pangan
Oleh Bachtiar Nasir - Ketua Umum DPP Jalinan Alumni Timur Tengah Indonesia (JATTI) RESESI global yang kian menghantui perekonomian dunia, bagaikan berlomba dengan krisis pangan dunia. Faktor iklim yang tidak menentu memang menjadi alasan utama terjadinya krisis pangan. Akan tetapi, situasi geopolitik yang semakin memanas akibat konflik Rusia-Ukraina, menjadi pemicu semakin dekatnya bencana kemanusiaan itu nyata di depan mata. Saat ini, lonjakan harga minyak dan gas, menyebabkan biaya pupuk dan panen, juga transportasi hasil bumi ikut merangkak naik. Komoditi pangan utama dunia seperti gandum sangat terpengaruh. Harga olahan makanan yang berbahan dasar gandum seperti mie dan roti juga semakin mahal. Walaupun bahan pokok makanan orang Indonesia masih beras, akan tetapi akibat efek domino kelangkaan gas dan minyak; seluruh lini produksi akan tetap terpengaruh. Muaranya, harga-harga pangan di dalam negeri juga akan tetap merangkak naik dan orang-orang yang terancam kelaparan akan semakin banyak. Data Badan Pangan dan Pertanian Dunia (Food and Agriculture Organization/ FAO), patut membuat kita khawatir. FAO mengungkapkan, angka kelaparan di dunia terus meningkat dengan bertambah hingga 46 juta orang sejak 2020 atau melonjak 150 juta orang sejak 2019 dikarenakan kenaikan harga pangan. Kondisi ini diprediksi akan lebih buruk pada tahun 2022. Kondisi ini membutuhkan solusi cepat dan nyata sebelum apa yang dikhawatirkan benar-benar terjadi. Oleh karena itu, sangat penting untuk meng-up grade kualitas sumber daya manusia umat ini, untuk segera membendung masalah kerawanan pangan agar tidak semakin membesar. Yang pertama dengan meningkatkan kompotensi sumber daya dan teknologi pangan. Kita melihat bahwa sebagian besar generasi muda umat ini sangat kecil ketertarikannya untuk bergerak di sektor pertanian maupun kelautan. Itu sebabnya, pada masa mendatang, krisis petani dan nelayan menghantui bangsa Indonesia. Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2019 jumlah petani di Indonesia mencapai 33,4 juta orang. Adapun dari jumlah tersebut, petani muda berusia 20-39 tahun jumlahnya hanya 8% atau setara dengan 2,7 juta orang. Kemudian, sekitar 30,4 juta petani atau 91% berusia di atas 40 tahun, dengan mayoritas usia mendekati 50-60 tahun. Kondisi ini diperparah dengan penurunan jumlah regenerasi petani muda. Dalam data yang sama, dari periode 2017 ke 2018, penurunan jumlah petani muda mencapai 415.789 orang. Melihat kondisi ini, bila dengan cara konvensional pertanian dan perikanan terlihat tidak menarik, maka diperlukan terobosan-terobosan baru untuk membuat sektor pertanian dan kelautan berteknologi tinggi dan menjadi profesi bergengsi. Yang tentunya, juga harus ditunjang dengan kompetensi generasi milenial untuk menguasai teknologi ke-agrobisnisan dan ke-agromaritiman. Seperti yang dilakukan oleh generasi milenial petani Australia yang telah menggunakan sejumlah perangkat berteknologi canggih untuk membantu proses penyemaian bibit hingga panen. Mereka menggunakan pesawat untuk menyemai bibit dan menggunakan mesin panen modern untuk memanen. Sehingga gabah dapat langsung dikeluarkan dan diolah untuk mendapatkan bulir beras. Bahkan New South Wales, negara bagian Australia, telah berhasil panen raya dengan hasil 1, 1 juta ton per tahun 2013. Padahal, Australia sendiri bukan negara pengkonsumsi beras seperti Indonesia dan negara di Asia lainnya. Intensifikasi di bidang pangan ini sangat mendesak untuk dilakukan. Semakin meningkatnya kualitas SDM akan sangat menentukan kualitas pangan yang dihasilkan dan manajemen ketahanan pangan yang diterapkan; guna menjamin ketersediaan. Kedua, dengan memanfaatkan lahan tidur. Indonesia saat ini memiliki jutaan hektare lahan tidur. Terutama di pulau Sulawesi dan Kalimantan. Adapun jenis tanaman yang ditanam atau peternakan yang diupayakan di atasnya, dapat disesuaikan dengan kondisi alam sekitar. Pemanfaatan lahan yang terlantar ini sebenarnya tidak hanya di daerah pedalaman saja, tetapi juga dapat dilakukan di daerah perkotaan dengan luas tanah yang tidak terlalu besar sekalipun. Oleh karena itu, intensifikasi sumber daya dan pemanfaatan lahan tidur ini sebenarnya membutuhkan campur tangan pemerintah. Agar tidak memunculkan konflik atau penyelewengan hasil pemanfaatan lahan. Ketiga adalah pemanfaatan sumber daya lokal. Banyak komoditi unggulan tiap daerah yang bisa dimanfaatkan untuk mempertahankan ketersediaan pangan. Alangkah baiknya, jika tiap daerah memiliki tanaman pangan unggulan dan sumber pangan hewani berkualitas yang berasal dari tanah sendiri. Dan, masyarakatnya juga mau mengkonsumsi hasil tanah sendiri itu sebagai bahan pangan pokok. Seperti di daerah yang banyak memproduksi ubi dan ketela pohon, maka bukan masalah bila hasil bumi tersebut yang lebih diutamakan untuk dikonsumsi ketimbang beras. Pemerintah pada fase ini juga harus memberikan dorongan dalam usaha memperluas kreasi pangan. Sehingga masyarakat dapat terlepas dari ketergantungan mengkonsumsi satu jenis bahan pokok. Seperti yang dilakukan oleh warga Kampung Cirendeu, Bandung, Jawa Barat yang sudah melepaskan ketergantungan mereka dari beras dan menjadikan singkong sebagai bahan makan pokok. Lebih dari seabad yang lalu, tepatnya tahun 1918. Meski, bukan berarti sama sekali menolak mengkonsumsi nasi, tetapi alangkah baiknya jika kita mulai membiasakan diri dan keluarga untuk mengkonsumsi bahan makanan pokok lain. Sehingga, pameo di masyarakat “bila belum makan nasi berarti belum makan”, bisa segera pupus. Keempat, banyak bersyukur dan tidak mubadzir. Inilah yang sebenarnya sangat diharapkan dari perilaku konsumsi umat, terutama kaum muslimin di negeri ini. Kebiasaan untuk bersyukur dan tidak mubadzir dalam mengkonsumsi makanan akan sangat positif untuk mendukung pemerataan pangan. Allah Ta\'ala berfirman, وَلَقَدْ مَكَّنَّٰكُمْ فِى ٱلْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَٰيِشَ ۗ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ \"Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur.\" (Surat Al-A’raf: 10). Mari gunakan apa yang kita miliki semaksimal mungkin untuk kebaikan hidup dan optimalisasi ibadah. Apa yang masih tersisa, sangat baik jika kita gunakan untuk sedekah kepada mereka yang membutuhkan. Sejatinya, sedekah adalah resep yang paling manjur untuk pemerataan pendapatan dan penanggulangan rawan pangan. Ketika setiap orang tergerak untuk meringankan penderitaan tetangga atau orang-orang di dekatnya yang membutuhkan, maka bahaya kelaparan akan lebih mudah dihindari. Kesadaran untuk hemat dan berbagi inilah yang secara mental harus dibangun untuk menanggulangi ancaman krisis pangan, di samping berbagai langkah teknis seperti intensifikasi pertanian dan peternakan, percepatan teknologi, pembangkitan lahan tidur, serta peningkatan kualitas dan kreasi komoditi lokal unggulan. Islam sendiri menekankan pentingnya ketahanan pangan dan usaha umat manusia untuk menjaganya. Sebagaimana Rasulullah Saw bersabda, إن قَامَتِ السَّاعَةُ وَفِي يَدِ أَحَدِكُمْ فَسِيلَةٌ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا تَقُومَ حَتَّى يَغْرِسَهَا فَلْيَغْرِسْهَا “Jika terjadi hari kiamat sementara di tangan salah seorang dari kalian ada sebuah tunas, jika ia mampu sebelum terjadi hari kiamat untuk menanamnya, maka tanamlah.” (Riwayat Bukhari dan Ahmad). Artinya, meski kondisi genting layaknya hari kiamat sekalipun, Rasulullah Shallallahu \'alaihi wasallam berpesan agar manusia tetap mengupayakan ketersediaan makanan; salah satunya dengan cara menanam, sebagai mana yang beliau perintahkan.
Wah, Ternyata Acay yang Otak-Atik CCTV di KM 50
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan TERKUAK juga secercah informasi tentang raib atau tidak berfungsinya CCTV di Km 50 sebagai TKP peristiwa tewasnya 6 anggota Laskar FPI. Ternyata dari kasus pembunuhan Brigadir J di Duren Tiga terbuka informasi tersebut. Surat Dakwaan singkat pemeriksaan AKBP Arif Rahman Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyebut keterlibatan AKBP Ari Cahya Nugraha alias Acay baik dalam kasus Duren Tiga maupun Km 50. AKBP Acay adalah anggota Kepolisian Mabes Polri yang pernah dikurung di tempat khusus tetapi tidak menjadi tersangka dalam kasus Duren Tiga. Dalam dakwaan singkat tertulis bahwa saksi AKBP Ari Cahya Nugraha merupakan tim (pengamanan) CCTV pada kasus Km 50. Pihak Jasa Marga menyatakan bahwa CCTV Jalan Tol Jakarta Cikampek Km 50 tidak dapat diakses. Temuan Komnas HAM menunjukan adanya CCTV di dekat salah satu lapak rest area Km 50 dirampas oleh pihak kepolisian. Anehnya Komnas HAM tidak menyelidiki barang bukti CCTV yang disita atau diganti oleh petugas Kepolisian tersebut. Keterangan saksi AKBP Arif Rahman Hakim yang menyebut peran AKBP Ari Cahya Nugraha alias Acay dalam kasus Km 50 dapat dijadikan sebagai bukti baru (novum) untuk mengusut kembali pembunuhan atau pembantaian 6 anggota Laskar FPI sebagaimana janji Kapolri Jenderal Listyo Sigit di depan anggota DPR beberapa waktu lalu. Meskipun tanpa Novum sebenarnya sudah dapat segera diusut kembali kasus Km 50 karena : Pertama, rekomendasi Komnas HAM yang lalu belum sepenuhnya ditindaklanjuti oleh Kepolisian khususnya dalam memproses hukum penumpang 2 mobil yang membuntuti rombongan HRS dan menembak dua anggota Laskar FPI di interchange Karawang Barat. Kedua, Komnas HAM belum menggunakan hak penyelidikan pro-yustisia karena tidak mendasarkan tugasnya pada UU No 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Komnas HAM yang baru dapat segera melakukan pengusutan dengan lebih seksama. Ketiga, pelaku kejahatan pembunuhan atau pembantaian peristiwa Km 50 bukan hanya dua tersangka anggota Polri saja akan tetapi lebih banyak, sebab terbukti pelapor atas kejadian Km 50 itu berubah-ubah personalnya. Belum lagi bukti keberadaan mobil Land Cruiser hitam yang ternyata sama sekali tidak diusut atau diperiksa di sidang Pengadilan. Andaipun harus ada Novum maka sekurangnya ada tiga Novum yang sudah dapat dikemukakan yaitu Buku Putih TP3, rekaman persidangan kasus Habib Bahar Smith, dan temuan terakhir AKBP Acay yang telah melakukan otak atik atau perekayasaan CCTV Jl Tol Jakarta Cikampek Km 50. Sebenarnya sudah tidak ada lagi alasan hukum untuk tidak melakukan pengusutan kembali atas kasus pelanggaran HAM berat Km 50. Sebaliknya, membiarkan atau menggantungkan kasus ini justru hanya menjadi bukti bahwa pembunuhan atau pembantaian 6 anggota Laskar FPI itu merupakan kekejian atau kejahatan kemanusiaan dari penguasa negara. Bandung, 16 Oktober 2022
Anies Baswedan dan New Hope
Saya melihat Anies adalah antitesa dari rezim Jokowi ini. Sudah lazimnya era kebosanan itu berlaku universal. Rakyat pasti ingin sikon baru. Rakyat butuh New Hope (harapan) dan Anies bisa jadi figure of change-nya. Oleh: Andrianto, Aktivis Pergerakan 98 HARI ini Anies Rasyid Baswedan tuntaskan masa pengabdian di DKI Jakarta. Sebagai kota center of Indonesia, Jakarta adalah kota terbesar dari sisi luas 505 km persegi mirip dengan luas Singapura. Dengan penduduk jika siang 12 juta dan malam 8 jutaan, maka Jakarta kota terluas dan terpadat di Indonesia. Yang mendekati Surabaya 215 km/4 juta penduduknya. Jakarta yang didirikan Fatahilah ketika berhasil mengusir kolonial Portugis, makin berkembang melampaui Demak yang saat itu ibukota Mataram Islam. Jadi ketika Belanda dipimpin admiral JP Coen menjadikan Jakarta, lantas menamakan Batavia menjadi pusat kolonial Belanda yang saat itu jadi trio kolonialis selain Portugis dan Spanyol. Jadi memang sudah historical takdirnya Jakarta jadi pusat pemerintahan yang juga pusat ekonomi. Bila merefeksi 5 tahun Anies memimpin Jakarta sudah banyak berubah wajah kemanusiannya. Tata kelola transportasi juga lebih baik. Meski problem utama kemacetan dan banjir tidak juga tertuntaskan, tetapi ini bisa debatble, mistri yang belum terpecahkan kenapa Jakarta tak bisa meniru Tokyo jadi kota Megapolitan sehingga Jakarta dengan kota satelitnya Bekasi, Bogor, Depok, bisa terkoneksi sehingga policy makers bisa komfrehensif. Menjadi Gubernur Jakarta memang special, dalam setiap survey Anies juga masuk 3 besar. Apalagi Nasdem juga sudah mendeklrasikan Anies Sebagai Bakal Capres. Saya rasa itu bagus, jauh-jauh hari masyarakat tahu bakal pemimpinnya. Apakah Anies akan launch tergantung dari persepsi kinerja Rezim Jokowi ini, bila makin terpuruk dengan isu Polri, ekonomi rupiah yang makin lunglai, demo-demo yang tiada henti minta harga BBM diturunkan, maka Anies bisa makin moncer. Saya melihat Anies adalah antitesa dari rezim Jokowi ini. Sudah lazimnya era kebosanan itu berlaku universal. Rakyat pasti ingin sikon baru. Rakyat butuh New Hope (harapan) dan Anies bisa jadi figure of change-nya. Catatan Prestasi Kepemimpinan Anies Baswedan sebagai Gubernur Jakarta bakal berakhir hari ini, Ahad, 16 Oktober 2022. Sejak lima tahun menjabat, beberapa karya dan pencapaian Anies menjadi sorotan masyarakat. Berikut beberapa prestasi dari Anies Baswedan selama menjadi gubernur DKI, dilansir Radaraktual.com. Pencapaian Anies merupakan suatu hal yang sangat penting sebagai bentuk pertanggungjawabannya selama ia memimpin DKI Jakarta. Berikut ini daftar prestasi yang dibanggakan Anies Baswedan selama 5 tahun menjadi Gubernur DKI Jakarta: 1. Jakarta Internasional Stadium (JIS) Menjelang purnatugas Anies berhasil menyelesaikan pembangunan stadion sepak bola yang diberi nama Jakarta Internasional Stadium (JIS) berlokasi di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ia membanggakan mahakaryanya ini sebagai satu-satunya stadion beratap penuh di Asia-Pasifik. Adapun JIS dibangun dengan dana APBD sebesar Rp 4,5 triliun. Menurutnya, jika pembangunan JIS sebagai bukti penuntasan janji yang telah ia sampaikan kepada The Jakmania saat lima tahun yang lalu. Stadion dengan kapasitas 82 ribu penonton itu memiliki atap yang bisa dibuka tutup secara otomatis. Meski begitu, JIS bukanlah proyek Anies sendirian selama menjabat gubernur. Diketahui proyek ini telah melewati sebanyak empat kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta. Selama proses pembangunannya, proyek ini juga sempat menuai kritik dan penolakan dari beberapa kalangan masyarakat. Hal tersebut terjadi karena Pemprov DKI telah menggusur sejumlah bangunan-bangunan yang dianggap liar di kawasan tersebut, tepatnya pada 24 Agustus 2008. 2. Penyelenggaraan Formula E Ajang balap mobil listrik internasional, Formula E telah sukses digelar di DKI Jakarta pada Sabtu (4/6/2022) lalu. Gelaran Formula E berlokasi di Ancol, Jakarta Utara. Ajang balap ini menjadi momentum yang penting di era kepemimpinan Anies Baswedan. Anies memamerkan keberhasilan gelaran ajang balap yang masuk dalam rangkaian acara ‘Jakarta Hajatan’ pada beberapa kesempatan penting di hadapan para pejabat. Anies menyebut jika suksesnya ajang balapan mobil listrik itu telah berhasil membawa nama baik ibu kota negara ke seluruh dunia. Adapun pembangunan sirkuit Formula E menggunakan dana anggaran sebesar Rp 60 miliar. Anies mengungkapkan jika gelaran Jakarta E-Prix adalah yang tersukses selama gelaran balapan tersebut dalam sewindu. 3. Pembangunan Jalur Sepeda Pada masa pemerintahannya, Anies menggencarkan pembangunan jalur sepeda. Anies menargetkan tersedianya 535,68 km jalur sepeda pada 2026 di Jakarta. Hal ini sesuai dengan Peraturan Gubernur yang diteken pada 10 Juni 2022, yaitu Pergub Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) DKI Jakarta Tahun 2023-2026. Kepala Dinas Perhubungan Syafrin Liputo menyatakan pada 31 Agustus lalu Jakarta sudah mempunyai 114,5 km jalur sepeda dan jalur ini akan tambah sebapanjang 195 km lagi. Terakhir, pada tanggal 21 September lalu, Anies mengungkapkan Jakarta telah memiliki 103 jalur sepeda. 4. Aplikasi Jakarta Kini (JAKI) Sejak pandemi Covid-19 pada 2020 lalu, Anies berinovasi dengan membuat aplikasi digital Jakarta Kini (JAKI). Aplikasi ini digunakan oleh Pemprov DKI sebagai pusat informasi dalam penanganan kasus Covid-19 dan banjir di DKI Jakarta. 5. JakLingko Prestasi Anies selanjutnya berkenaan dengan mobilitas Jakarta yaitu integrasi transportasi. Dia membanggakan pencapaian Tarif Integrasi Transportasi JakLingko. Dengan JakLingko semua warga dapat menggunakan fasilitas kartu uang elektronik atau aplikasi JakLingko untuk bertransaksi pada seluruh moda. Hal ini mengingat sebelumnya mereka harus butuh kartu-kartu berbeda untuk bisa mengakses transportasi yang berbeda. Tarif JakLingko yakni maksimal Rp 10 ribu dengan tujuan ke mana saja. 6. Pelebaran Trotoar Revitalisasi trotoar di DKI Jakarta terus digencarkan di era Anies Baswedan. Hal ini dapat terlihat pada sejumlah ruas jalan, trotoar kini sudah menjadi lebih lebar ketimbang sebelumnya. Meskipun sejumlah jalanan aspal menjadi agak sempit. 7. Sumur Resapan Sumur resapan termasuk salah satu karya Anies yang sangat kontroversial. Ide dasarnya yaitu Pemprov DKI ingin membuat air masuk ke dalam tanah. Namun nyatanya, tidak semua karakter tanah di Jakarta mampu menyerap air. Pada saat pembangunannya juga menuai kritik karena menyebabkan kemacetan dibeberapa titik jalan. 8. Revitalisasi Kota Tua Batavia Anies Baswedan telah mengubah zona Rendah Emisi (Low Emission Zone/LEZ) Kota Tua. Dalam revitalisasinya itu, saat ini Kota Tua hanya dapat dilalui oleh pejalan kaki, bus TransJakarta, kendaraan listrik, pesepeda, dan bus berstiker khusus. Tapi setelah kebijakan ini diresmikan masih ada saja kendaraan yang keluar masuk ke Jl Pintu Besar Utara. 9. Gratiskan PBB di bawah Rp 2 M Pada masa jabatan Anies, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi beberapa rumah warga yang mempunyai nilai jual objek pajak di bawah Rp 2 miliar gratis. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2022 yang mengatur tentang Kebijakan Penetapan dan Pembayaran Pajak Bumi, Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Tahun 2022 ini. 10. Rumah DP Rp 0 Rumah DP Rp 0 menjadi salah satu program Anies yang menuai kontroversi. Pada masa kampanyenya, program tersebut direncanakan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Belakangan, diketahui program itu hanya ditujukan bagi masyarakat yang berpenghasilan Rp 15 juta per bulan. Namun, program tersebut hingga kini terus berusaha direalisasikan dan pada 21 September 2022 lalu Anies menyatakan jika sudah membangun sebanyak 2.332 unit hunian dengan skema DP Rp 0. Nah itulah daftar prestasi Anies Baswedan selama menjadi gubernur DKI yang menuai pujian hingga kontroversi di tengah masyarakat. (*)
Peringatan Bagi Capres Lain, Anies Menuju Politik Kebangsaan?
Oleh: Anthony Budiawan - Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) PENCAPRESAN Anies oleh Nasdem terlalu dini, prematur. Anies belum menjadi capres yang sesungguhnya, karena belum memenuhi presidential threshold 20 persen. Artinya, masih banyak ketidakpastian, bisa berubah di tengah jalan. Namun demikian, sambutan masyarakat cukup antusias. Bahkan sangat antusias. Meskipun menuai kontroversi. Sudah ada pihak yang mengatakan atau “berpendapat” bahwa Anies akan memainkan politik identitas dalam pilpres 2024 ini. Di lain sisi, banyak pihak yang melihat “pendapat” tersebut hanya upaya membentuk opini, untuk menjauhkan pemilih. Tetapi, yang perlu diwaspadai adalah, pembentukan opini seperti ini bisa menjadi bumerang, dan berakibat fatal bagi capres lawan. Tidak efektif. Pertama, Anies dicalonkan sebagai capres 2024 oleh partai Nasdem, partai Nasional Demokrat, partai nasionalis dengan politik solidaritas. Dengan kata lain, Anies tidak didukung, atau belum didukung, oleh partai islam. Kedua, Anies didukung secara terang-terangan oleh Organisasi Masa Pemuda Pancasila, yang menganut prinsip nasionalis dan pancasilais. Bahkan Anies diberikan kartu anggota. Dalam pidatonya, Ketua Umum Pemuda Pancasila, Japto Soelistyo Soerjosoemarno, mengatakan anggota Pemuda Pancasila wajib memilih Anies. Ketiga, dan ini yang menjadi pukulan telak bagi Ganjar Pranowo dan Hasto Kristiyanto, Anies diundang untuk memberi sambutan dan sekaligus membuka acara Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) GMNI, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, di mana Ganjar dan Hasto merupakan alumni GMNI. Publikpun bertanya-tanya, mengapa Anies, mengapa bukan Ganjar atau Hasto? Rapimnas GMNI di Ancol pada 15 Oktober 2022 mengambil tema “Nasionalis Kolaboratif”, sejalan dengan politik solidaritas-nya Nasdem. Ketiga hal di atas menunjukkan Anies sedang menuju dan menjalankan politik persatuan, politik solidaritas, dan kolaboratif, intinya politik kebangsaan. Maka itu, lawan Anies dalam kontestasi pilpres 2024 nanti harus ekstra hati-hati. Tuduhan politik identitas akan menjadi bumerang. Karena semua itu tidak terbukti, bahkan terkesan hanya fitnah. Perlu diingat, seseorang semakin “teraniaya”, maka akan semakin populer. Maka itu, setiap capres harus mengedepankan program dalam kampanyenya nanti, bukan menyudutkan pihak lain, atau kampanye hitam yang akan menjadi bumerang. Anies sekarang ini, sebagai capres 2024, mendapat banyak keuntungan. Mendapat publikasi lebih awal dan lebih masif, dari capres-capres lainnya yang belum muncul. Kalau partai politik lainnya menunda pengumuman capresnya, maka semakin sulit mengejar popularitas Anies. (*)
Begitu Cepat Goodbener Anies Berlalu
Oleh Asyari Usman - Jurnalis Senior FNN SUNGGUH cepat waktu berlalu. Lima tahun silam, 16 Oktober 2017, Anies Baswedan dilantik sebagai gubernur DKI Jakarta. Hari ini beliau keluar dari Balai Kota. Mandat itu berakhir. Sungguh tak terasa. Tiba-tiba saja hari ini Anies menyudahi sejarah terbaik yang dilakonkan oleh gubernur terbaik di Jakarta. Memang agak susah untuk menyadari begitu cepat Anies berlalu kalau Anda tidak keliling Jakarta. Kata orang-orang, kalau Anda punya waktu mengitari Jakarta, termasuk Old City (Kota Tua), stadion JIS, taman-taman hijau, dlsb, barulah akan terlihat betapa selama lima tahun ini begitu banyak yang dikerjakan Goodbener. Sistem transportasi yang terintegrasi membuat warga semakin mudah bepergian. Rumah-rumah susun yang terjangkau dan menjangkau banyak orang kecil, menjadi kenangan yang tak terlupakan. Pelayanan untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus (special need), berjalan seperti yang disediakan di negara-negara maju. Lebih-kurang yang dilakukan Pak Gub adalah menggusur kemiskinan, bukan menggusur orang miskin. Anies berusaha membangun keadilan sosial untuk semua. Hasilnya diakui sangat fantastis. Pengakuan verbal berjubel, pengakuan resmi dengan sertifikat pun tak henti-hentinya dilayangkan. Bisakah disebut sempurna. Tetap saja belum sempurna. Dan memang tak mungkin sempurna. Namun, jauh lebih baik dari kondisi sebelum dia mengambil alih Balai Kota lima tahun yang lalu itu. Seandainya tidak ada panggilan rakyat agar dia menjakartakan Indonesia, pastilah Anies akan mengubah DKI lebih dahsyat lagi selama lima tahun berikutnya. Tapi, rakyat di segenap pelosok negeri sudah tak sabar menanti Anies duduk sebagai presiden. Hari ini, hampir di seluruh pojok Tanah Air, ratusan simpul relawan menyambut purnatugas Anies. Ratusan bahkan ribuan relawan secara simbolis menunjukkan panggialan rakyat itu. Bagi warga Jakarta, bisa dipahami betapa mereka merasa begitu cepat Pak Gubernur mereka menghabiskan waktu lima tahun. Tapi, bagi rakyat di seluruh Indonesia yang mendambakan perubahan dan kemajuan seperti yang dinikmati orang Jakarta, maka menunggu Anies duduk sebagai presiden pada 2024 terasa sangat lama. Tidak ada pilihan lain. Rakyat haruslah bersabar menunggu pilpes 2024. Bahkan, menunggu sambil senantiasa waspada. Sebab, begitu besar kekuatan jahat yang bertekad akan menjegal Anies menuju Istana. Mulai hari ini, kewaspadaan rakyat terhadap permainan kotor para elit boneka akan berada pada tingkat maksimum. Lawan-lawan politik Anies bukan orang sembarangan. Mereka memiliki kekuasaan besar dan juga duit besar. Semua bisa mereka beli dan mereka kendalikan. Rakyat tak hanya sekadar menyadari manuver jahat terhadap Anies, mereka juga siap lahir-batin untuk mengawal figur harapan itu. Pengawalan rakyat akan terlihat kasat mata ketika, mulai besok, Anies memenuhi undangan silaturahmi ke segala penjuru.[]
POPULER
