ALL CATEGORY
Hadir di Musprovlub Muaythai Indonesia Jatim, LaNyalla Minta Kepentingan Organisasi Diutamakan
Surabaya, FNN – Ketua Umum Pengurus Besar Muaythai Indonesia, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta kepentingan organisasi Muaythai diutamakan untuk mendukung prestasi dan kesejahteraan atlet. Hal itu disampaikan LaNyalla saat menghadiri Musyawarah Provinsi Luar Biasa (Musprovlub) Muaythai Indonesia Provinsi Jawa Timur, di Graha Kadin Jatim, Rabu (28/9/2022). Dalam sambutan yang dibacakan Ketua Harian PB Muaythai Indonesia, Fachrul Razi, LaNyalla meminta seluruh insan Muaythai di Indonesia untuk mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi. “Karena sukses cabang olahraga bukan diukur dari sukses organisasi saja, tetapi juga sukses prestasi para atlet,” tegas LaNyalla. LaNyalla yang juga Ketua DPD RI, percaya seluruh pihak yang terlibat dalam Musprovlub Muaythai Indonesia Provinsi Jawa Timur dapat mengutamakan musyawarah mufakat agar organisasi ini cepat bergerak dan melakukan konsolidasi, untuk kemudian mencapai sasaran. LaNyalla juga mengucapkan terima kasih KONI Jawa Timur yang memberikan dukungan terselenggaranya Musprovlub Muaythai Indonesia Jawa Timur. Sehingga roda organisasi dan kepengurusan Pengprov Muaythai Jawa Timur segera terbentuk. “Tugas utama kita sebagai pengurus cabang olahraga ini adalah bergerak cepat untuk melakukan konsolidasi organisasi, terutama di tingkat Pengprov, agar cabang olahraga ini segera siap menyongsong PON ke XXI di Aceh dan Sumatera Utara,” tegas LaNyalla. Hal ini menjadi prioritas utama Muaythai Indonesia, selain dari persiapan-persiapan menghadapi event dan turnamen yang ada. Sebab, katanya, kejuaraan berjenjang akan memacu prestasi yang lebih tinggi lagi di tingkat internasional. “Karena pencarian bibit atlet Muaythai untuk menyongsong kejuaraan yang lebih tinggi, di tingkat ASEAN dan Asia dapat diukur dari kejuaraan di tingkat nasional kita, salah satunya melalui Pekan Olahraga Nasional,” tutur LaNyalla. Pada kesempatan itu, hadir Ketua Umum KONI Jatim, Muhammad Nabil, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Pemprov Jatim, Pulung Chausar dan seluruh pengurus Muaythai Indonesia se-Jawa Timur. (mth/*)
Dewan Pers Minta Aparat Usut Peretasan Awak Redaksi Narasi
Jakarta, FNN - Dewan Pers meminta aparat penegak hukum untuk proaktif menyelidiki peretasan terhadap akun digital 24 awak redaksi Narasi yang terjadi sejak 24 September 2022.\"Meminta aparat penegak hukum supaya proaktif untuk menyelidiki kejadian peretasan ini dan segera menemukan pelakunya serta mengusut tuntas,\" kata Wakil Ketua Dewan Pers M. Agung Dharmajaya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.Dewan Pers menerima laporan dari beberapa konstituen bahwa telah terjadi peretasan terhadap akun digital 24 awak redaksi Narasi. Kejadian ini merupakan peristiwa peretasan terbesar yang pernah dialami awak media nasional.Berkaitan dengan kejadian tersebut, Dewan Pers mengeluarkan seruan berupa kecaman terhadap semua tindakan peretasan dan meminta dengan segera agar pihak yang melakukan peretasan menghentikan aksinya.Selain itu, dia juga memandang bahwa tindakan peretasan merupakan perbuatan melawan hukum dan berakibat pada terganggunya upaya kerja jurnalistik serta kemerdekaan pers. Padahal, menjaga kemerdekaan pers adalah tanggung jawab semua pihak, baik perusahaan pers, publik/masyarakat luas, pemerintah, maupun aparat penegak hukum. \"Dewan Pers mengingatkan ancaman hukuman terhadap pihak yang mengganggu kerja jurnalistik,\" kata Agung Dharmajaya.Hal ini karena kemerdekaan pers juga dijamin sebagai hak asasi warga negara dalam Pasal 4 Undang-Undang Pers sehingga setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat dan menghalangi kegiatan jurnalistik bisa dikenai pidana.Kemerdekaan pers sekaligus merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi keadilan dan supremasi hukum. Hal ini menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara demokratis. \"Oleh sebab itu, kemerdekaan mengeluarkan pendapat dan pikiran dijamin sebagaimana Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945,\" ucapnya. (Ida/ANTARA)
Anggaran Siber Naik, Bjorka Menghilang, Anggota Polri Diduga Retas Akun Jurnalis
PENGAMAT Politik Rocky Gerung mengatakan, khusus tentang ‘65 selalu kita musti lihat bahwa itu peristiwa yang berskala internasional dan upaya untuk memulihkan keretakan bangsa ini juga makin lama makin jauh karena yang terjadi adalah ketidakadilan sosial berlanjut. Kemudian stigma Islamofobia masih ada, dan bahkan, menguat di wilayah-wilayah tertentu. Itu mengingatkan orang bahwa kerjaan semacam ini adalah kerjaan komunis. Mungkin sekali perlu penelitian tentang kaitan itu, yaitu Islamofobia. “Tetapi, paling tidak pemerintah tidak mampu untuk menghentikan gejala perpecahan bangsa ini berbasis pada agama,” tegas Rocky Gerung dalam Kanal Rocky Gerung Official, Rabu (28/9/2022). Jadi, lanjutnya, masalah bangsa ini pada akhirnya tergantung pada kecepatan kemampuan dari Presiden Joko Widodo untuk bukan mengendalikan keadaan sebetulnya, “tapi memberi harapan bahwa akan terjadi kembali Indonesia yang berpikir, akan ada kembali Indonesia yang adil, akan ada kembali Indonesia yang berbasis hukum.” “Semua orang akhirnya merasa ya memang ini negeri lagi dalam ketegangan. Jadi, bahayanya yaitu anggaran yang berlebih justru nggak bisa dikontrol oleh publik kan,” ujar Rocky Gerung dalam dialognya dengan wartawan senior FNN Hersubeno Arief. Bagaimana dialog lengkap Hersubeno Arief dengan Rocky Gerung? Berikut ini dialog lengkapnya. Halo halo, apa kabar Anda semua. Ketemu di hari Rabu, 28 September. Kebiasaan lama sebagai wartawan nggak pernah memperhatikan tanggal merah, tanggalnya sama semua, pokoknya on terus. Tinggal berapa hari lagi nih G30S PKI dan seperti biasa situasinya kalau menjelang G30S PKI menghangat gitu dan beberapa stasiun televisi ini menariknya sudah mulai memutar film G30S PKI yang sudah sempat tidak boleh tayang. Ya, selalu, setiap September kita dag dig dug karena ingat kembali beberapa peristiwa di masa lalu yang sebetulnya adalah ideologi-ideologi perang dingin waktu itu, kemudian masuk ke Indonesia, lalu berubah jadi peristiwa yang kemudian dicatat sejarah sebagai pelaku manusia. Sekarang kita ikuti lagi ritme yang sama, upaya untuk memperjuangkan hak asasi manusia gagal dalam beberapa hal, termasuk kegagalan pemerintah Jokowi untuk meneliti ulang dan memutuskan status dari peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan pelanggaran HAM itu. Pada ‘65 lalu macam-macam sampai soal reformasi. Tapi khusus tentang ‘65 selalu kita musti lihat bahwa itu peristiwa yang berskala internasional dan upaya untuk memulihkan keretakan bangsa juga makin lama makin jauh karena yang terjadi adalah ketidakadilan sosial berlanjut. Kemudian stigma Islamofobia masih ada dan bahkan menguat di wilayah-wilayah tertentu. Itu mengingatkan orang bahwa kerjaan semacam ini adalah kerjaan komunis. Mungkin sekali perlu penelitian tentang kaitan itu, yaitu Islamofobia. Tetapi, paling tidak pemerintah tidak mampu untuk menghentikan gejala perpecahan bangsa ini berbasis pada agama. Itu dasarnya dan itu yang kita mau ingatkan bahwa bangsa ini sebetulnya bisa disatukan kembali kalau pemimpinnya punya konsep, punya konsep yang mendasar, yang juga orang tuntut otentik dari beliau, dari Presiden terutama, bukan konsep-konsep yang disodorkan oleh pembantu-pembantu dia, baik yang mempunyai kepentingan oligarkis atau yang punya kepentingan mendekat pada kekuasaan. Jadi masalah bangsa pada akhirnya tergantung pada kecepatan kemampuan Pak Jokowi untuk bukan mengendalikan keadaan sebetulnya, tapi memberi harapan bahwa akan terjadi kembali Indonesia yang berpikir, akan ada kembali Indonesia yang adil, akan ada kembali Indonesia yang berbasis hukum. Nah itu yang nggak ada. Dan kita mulai ragu apakah pemimpin yang akan menggantikan Pak Jokowi bisa mengatasi masalah ini. Kalau masalah ekonomi sudah pasti berat, tapi masalah perpecahan bangsa ini. Mungkin ekonomi bisa pulih, satu waktu nanti negara-negara barat menganggap oke kita bantu Indonesia, karena Pak Jokowi nggak presiden. Tapi soal-soal sosial politik, terutama yang bersifat ideologis, itu nggak bisa dipulihkan dengan bantuan Barat. Itu hanya boleh kita kerjakan sendiri sebagai bangsa. Nah, itu yang nggak ada pada Pak Jokowi. Pengetahuan beliau tentang demokrasi itu minus sekali, di mana-mana demokrasi kebebasan, tapi indeks demokrasi kita tidak membaik. Ya. Dan di tengah situasi Itu orang sekarang dihebohkan dengan peretasan dari sejumlah jurnalis. Peretasan jurnalis narasi terutama, karena belakangan ini kan Najwa Shihab sangat mengkritisi soal polisi gitu. Dia sebenarnya melakukan edukasi bahwa publik harusnya tahu hak-haknya berhubungan dengan polisi, juga berkaitan dengan kasus Ferdy Sambo. Dan, kemudian mereka diretas. Dan orang juga kemudian dikait-kaitkan kemarin ada adanya fenomena Bjorka. Kemana ini bjorka kok ngilang, karena bersamaan dengan itu DPR menyetujui penambahan anggaran untuk BSSN. Dan orang selalu curiga dengan masalah-masalah semacam itu, ini memang sengaja dimainkan itu. Ya, itu berminggu-minggu kita bahas soal bjorka dan orang bilang bjorka itu bukan orang, bjorka itu institusi. Ya, kan orang menduga kalau dia institusi ya artinya dia resmi disodorkan untuk mengalihkan opini publik. Tapi ketika betul tadi, di mana anggaran bidang security lalu ketemulah asumsi kita dengan politik itu bahwa DPR akhirnya secara resmi menaikkan anggaran. Sama seperti jeruk balas jeruk kan akhirnya. Jadi bjorka itu .... Semua orang akhirnya merasa ya memang ini negeri lagi dalam ketegangan. Mungkin bagian-bagian tertentu dari sistem intelijen kita itu merasa anggaran masih kurang. Oleh karena itu, tambah lagi tuh. Tapi, bahkan setelah anggaran berlebih, ketegangan sosial nggak berhenti juga. Kan mestinya anggaran intelijen itu diam-diam dipakai juga untuk menimbulkan kesetaraan sosial, kesejahteraan ideologi. Itu nggak jalan. Jadi, bahayanya anggaran yang berlebih justru nggak bisa dikontrol oleh publik kan. Kalau wilayah intelijen itu nggak bisa dikontrol oleh publik, wah, itu bahaya betul. Nah, kita nggak tahu apa yang dikerjakan oleh intelijen. Tiba-tiba mungkin sudah ada di sekitar kita lalu data diserap atau upaya untuk menekan. Proyek penekanan itu kemudian pertama-tama tentu akan diarahkan pada para jurnalis kritis. Najwa Shihab pasti sangat kritis tentang kepolisian dan memang berhak kita tahu kenapa lamban betul. Apa betul ada sesi baru di wilayah kriminal itu. Apa benar bahwa pada akhirnya Presiden Jokowi juga cuma bisa meminta dipercepat. Begitu tahu bahwa percepatan itu bisa juga merembet ke istana, lalu berhenti sinyal-sinyal itu. Itu bahayanya tuh. Nah, ini kan memang heboh soal peretasan sejumlah jurnalis dan sekarang jumlahnya bertambah. Tapi yang menarik tentu saja apa yang disampaikan oleh Usman Hamid, dari Amnesti Internasional, yang dia dengan tegas langsung meminta bahwa Polri untuk menertibkan anggotanya, menindak anggotanya yang melakukan peretasan. Jadi, artinya ini amnesti internasional sudah punya data berarti ya bahwa yang melakukan peretasan itu adalah anggota Polri. Dan saya kira ini sangat berbahaya kalau kemudian ada masyarakat yang kritis terhadap lembaga kepolisian, kemudian ada jurnalis yang kritis, dan kemudian dibalas dengan peretasan. Padahal, kita ingat Pak Listyo Sigit pada waktu itu siapa yang kritiknya paling keras terhadap polisi itu akan jadi teman saya. Pada waktu itu kan begitu Pak Listyo Sigit menjanjikan. Tetapi, realitasnya sebaliknya. Ada keadaan yang kita lagi tunggu sebetulnya. Kasus Ferdy Sambo ini mau sampai di mana kira-kira. Jadi, sebetulnya kalau kasus ini dijadikan alat untuk negosiasi di kalangan petinggi Polri sendiri maka yang akan terjadi adalah fight back dari kelompok antar kelompok di situ. Jadi, sangat mungkin ini bukan kebijakan kepolisian, tapi efeknya akhirnya membuat kita melihat bahwa Pak Lisyo Sigit akhirnya nggak mampu untuk mengasuh kasus ini, sebut saja mengasuh kasus ini supaya nggak pergi ke mana-mana. Jadi, tanda-tanda bahwa ada fight back itu ditunjukkan bahwa sebagai Kapolri gagal atau tidak sempurna memelihara suasana menjelang Pemilu nanti. Itu berbahayanya. Jadi, seharusnya kasus Sambo selesai, lalu kemudian masuk pada soal-soal yang sangat politis karena soal jaringan Sambo yang dianggap juga terkait dengan kepentingan-kepentingan kemenangan Pemilu satu pihak di 2019, itu macam-macam. Jadi, sangat mungkin ada kecemasan yang terbaca dari awal bahwa kepolisian itu tahu arahnya bakal terlalu berat beban, sebut saja beban politik dari kasus Sambo ini terlalu berat. Karena itu, mereka yang potensial untuk memperdalam kasus ini, kemudian mulai diretas. Jalan pikirannya begitu kan. Jadi, jangan sampai bagian yang merupakan kebebasan pers itu dikait-kaitkan dengan kasus ini. Justru pers membantu. Najwa Shihab orang yang pintar, berani, dan tentu kupingnya juga ada di mana-mana, selain matanya ada di mana-mana. Ya, “Mata Najwa” itu pasti ada di mana-mana. Kita jangan sampai Mata Najwa dimata-matai oleh ... Nggak boleh, itu tidak etis. Ini serius, karena ini bisa terjadi pada siapa saja. Masih untung ini cuma peretasan, kalau dulu kan biasanya diikuti dengan kelompok-kelompok yang sekarang kita cukup berlega hatilah, ada kelompok-kelompok yang biasanya tugasnya tukang melaporkan dan kemudian ditangkap oleh polisi. Tapi sejak Pak Listyo Sigit kasus-kasus semacam ini sudah mulai berkurang. Tapi ini ada intensi, ini balik lagi seperti yang Anda sebut tadi, fight back gitu, misalnya kasus Sambo, benar kita sampai sekarang mesti mengamati dengan waspada, bukan curigalah. Misalnya sidang kode etik terhadap Brigjen Hendra Kurniawan, yang sampai sekarang ditunda-tunda terus karena katanya saksi kuncinya sakit. Nah, kita kemudian tanya apakah benar ini ada kaitannya dengan sakit atau bagian dari upaya untuk tawar-menawar yang masih belum deal sehingga sidangnya ditunda. Jadi, ini membuktikan tersendat-sendatnya kasus ini bahwa Pak Sambo itu akarnya sangat kuat sekali. Ini permasalahannya. Jadi, daun-daunnya sudah dipangkas tapi akarnya masih memproduksi klorofil, zat hijau daun. Dan, mulai terlihat bahwa Pak Kapolri itu sebetulnya telah melemah. Dari segi waktu sudah habis, sudah inflasi emosi publik dan belum ada keputusan itu. Keadaan ini yang kita inginkan diterangkan sebetulnya oleh Pak Mahfud MD karena Pak Mahfud yang dari awal mendorong-dorong ini kan. Mustinya Pak Mahfud datang juga dong ke depan pers, kasih tahu bahwa ini ternyata ada hambatan-hambatan internal segala macam. Kan Pak Mahfud jago dalam memberi sinyal. Jadi, paling enggak Pak Mahfud kasih sinyallah, kasih kisi-kisi kenapa ini macet, supaya orang tahu, dia macetnya karena variabel politik atau karena variabel pembuktian atau karena menyusun dakwaan yang agak rumit. Kan itu nggak mungkin kalau soal dakwaan kan gelar perkara sudah, segala macem, potensi dari kasus ini untuk melebar sudah dikendalikan. Kemudian apalagi? Kenapa nggak dialihkan saja ke Kejaksaan? Kan itu. Jadi, satu-satu penjelasan adalah ada akar politik yang kuat di bawah kasus Sambo. Ya, memang betul yang Anda sebut tadi. Kalau soal Kejaksaan kan sempat dikembalikan lagi waktu itu. Kasus berkasnya Ferdy Sambo ini kan sempat dikembalikan oleh Kejaksaan karena perlu dilengkapi. Dan orang mengawasi dengan cermat pada waktu itu, banyak, bukan hanya orang biasa tapi ada juga seorang mantan Hakim Agung MA Gayus Lumbuun misalnya mengingatkan bahkan sampai ketua Komnas HAM juga mengingatkan bahwa potensi dari Sambo untuk lepas atau untuk setidaknya hukumannya ringan, itu sangat besar. Karena konstruksi hukumnya lemah. Padahal, hakim itu selalu punya prinsip dia lebih baik melepaskan 1.000 orang yang salah daripada menghukum 1 orang tidak bersalah. Dan itu bisa jadi justifikasi. Ini kasus yang sering jadi cause selebre yang diselebrasikan. Karena dalil kita dari awal Pak Sambo ini bukan sekadar seorang pejabat tinggi Polri, tapi yang punya kemampuan khusus yang sangat mungkin orang anggap diwariskan oleh Pak Tito (Tito Karnavian, mantan Kapolri). Ada aktivitas yang di luar kontrol, tetapi dimaksudkan untuk jaga bangsa ini. Kira-kira ini. Karena itu dibikin staf khusus (Satgassus Merah Putih) supaya dia bisa melampaui birokrasi di dalam Kapolri sendiri atau birokrasi. Pada waktu itu kita bayangkan kegiatan-kegiatan semacam itu biasa dalam kepolisian. Tetapi, waktu dia mulai memperlihatkan ada penimbunan uang, itu orang mulai curiga bahwa kalau begitu ini sarang korupsi juga dong. Kalau begitu uang yang berlebih itu bisa dipakai untuk apa saja dong. Itu bahayanya. Kan bagian ini yang saya kira sekarang lagi dinegosiasikan diam-diam. Bagaimana kalau itu sampai harus dibawa ke pengadilan. Tapi sebetulnya nggak ada soal juga, bangsa ini kan sudah paham dan sudah tahu bahwa polisi memang harus direformasi total itu. Sudah nggak ada soal. Yang baru para politisi di belakang itu, yang pernah ada di dalam sinyal yang sama, lalu kecipratan beberapa proyek misalnya, mungkin mereka yang mulai blingsatan, lalu mulai menunda proses ini. Jadi, itu yang kita sebut bahwa kasus Sambo ini akan membuka banyak gorong-gorong yang akan menghubungkan apa yang terjadi oleh peristiwa di rumah-rumah yang lain. Tentu bukan kriminal tapi aktivitas politik. Jadi kira-kira itu soalnya. Kalau kita bayangkan, kalau kita lihat dari atas, bisa pakai drone, itu jalan ke arah Sambo itu bukan sekadar jalan di sekitar daerah Duren Tiga saja, tapi ke arah Menteng, bisa ke arah Kebayoran, bahkan bisa ke arah Solo, Surabaya. Maksud saya ke Surabaya lewat Solo. Jadi, kita lihat bahwa pemanasan di atas kertas sudah selesai dan sekarang tinggal orang tunggu ke arah mana panah-panah yang dulu itu dibuat peta itu akan berakhir sampai ujung. (Ida/sws)
Seragam KOKAM Muhammadiyah Masuk Museum
Penyerahan oleh Mudrick SM Sangidu dan diterima langsung oleh Prof. DR. Haidar Nasir didampingi oleh Ahmad Dahlan Rais, Ust Syukri Fadholi, Edy Mulyadi dan beberapa pimpinan Muhammadiyah lainnya. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih SEJARAH mencatat, Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (KOKAM) lahir sebagai jawaban atas keprihatinan segenap kader persyarikatan Muhammadiyah pada awal tahun 1965. Pada waktu itu tujuan KOKAM lahir adalah untuk memberi dukungan fisik terhadap perjuangan bangsa, inilah bentuk peran konkrit bela negara dari persyarikatan Muhammadiyah bersama komponen bangsa lainnya dalam memberi dukungan fisik terhadap berbagai bentuk ancaman bagi kedaulatan negara Republik Indonesia. Diketahui, pada saat itu menjelang peristiwa Gestapu PKI, kaum komunis mulai berusaha mematangkan kadernya dengan meningkatkan ofensif revolusionernya. Melihat keadaan genting saat itu, atas usul pimpinan dan disambut dengan suara bulat oleh peserta kursus untuk membentuk Kesatuan Perjuangan di dalam Muhammadiyah Jakarta Raya dengan nama Komando Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan Muhammadiyah yang disingkat KOKAM. Tepat pukul 21.30 tanggal 1 Oktober 1965 diproklamirkan berdirinya KOKAM. Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah disingkat KOKAM adalah salah satu bidang program kerja organisasi otonom dari persyarikatan Muhammadiyah adalah Pemuda Muhammadiyah, yaitu program kerja bidang KOKAM dan SAR. Nama Prodjokusumo lekat dengan dengan KOKAM. Karena di tangannya itu KOKAM dilahirkan. Nama lengkapnya Haji Sudarsono (HS) Prodjokusumo. Nama populernya yaitu Pak Prodjo, lahir pada 31 Agustus 1922 di Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Jogjakarta. Untuk mengenang dan mengamankan jejak-jejak sejarah KOKAM, maka kader Muhammadiyah Mulkan Sangidu (ayah Mudrick S. Mulkan Sangidu), sebagai penguasa konveksi membuat seragam pertama KOKAM. Seragam tersebut selama ini tersimpan rapi di rumah Mudrick SM Sangidu, menunggu waktu yang tepat untuk diserahkan ke PP Muhammadiyah untuk masuk ke Musium Muhammadiyah. Tepat pada Selasa, 27 September 2022, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir bersedia menerima Jaket pertama seragam KOKAM di Kantor PP Muhammadiyah: Jl. Cik Di Tiro Nomor 23, Terban, Kec. Gondokusuman, Kota Jogjakarta, Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ). Penyerahan oleh Mudrick SM Sangidu dan diterima langsung oleh Prof. DR. Haidar Nasir didampingi oleh Ahmad Dahlan Rais, Ustad Syukri Fadholi, Edy Mulyadi dan beberapa pimpinan Muhammadiyah lainnya. Sesuai rencana, Jaket tersebut akan disimpan di Museum Muhammadiyah di Universitas Ahmad Dahlan (UAD) yang akan diresmikan menjelang dibukanya Muktamar Muhammad pada 18 - 20 November 2022. (*)
Irma Hutabarat Geram Dengan Terjalnya Kasus Kematian Brigadir J
Jakarta, FNN - Irma Hutabarat berpendapat bahwa banyak kekeliruan yang nyata ketika Obstruction of Justice. Sudah memasuki babak 3 bulan kematian Brigadir J tidak menemukan jalan terang. Aktivis perempuan bernama Irma Hutabarat hadir sebagai pembicara dalam \"Diskusi Publik Obstruction of Justice: Terjalnya Poroses Pencarian Keadilan Kasus Joshua\" yang dilaksanakan Selasa (28/09) di Hotel Grand Mahakam, Jl. Mahakam, Jakarta Selatan. \"Terjalnya ini sedari awal. Hasil otopsi yang pertama bukan hasil yang sesungguhnya. Menurut saya, itu hanya rehabilitasi, pemindahan mayat yang berdarah-darah saja,\" tegas Irma. Kemudian, hasil otopsi pertama seharusnya tidak dikenakan kepada pelaku (Pihak Sambo). Irma merasa geram karena laporan yang masuk hanya ada dua, yaitu pelecehan dan percobaan pembunuhan yang dilakukan terhadap orang yang mati (Brigadir Joshua). Dari 97 orang yang terlibat, tidak ada yang melaporkan bahwa ada mayat di rumah Jendral (Sambo). \"Kalau oknum kita bisa mengatakan 1 atau 2, tetapi ini 97 orang. Sambo adalah suatu sistem yang rusak,\" tambahnya. Dalam penutup, Irma berharap tidak ingin Sambo mati begitu saja, cukup Sambo dihukum dengan setimpal, yang dapat mengubah reformasi polisi, ketimbang hilangnya nyawa Sambo (hukum mati), lebih banyak manfaatnya untuk negara. (Ind)
Skenario Berlapis Dalam Operasi Intelijen
Akhir cerita, Operasi Mirrage jalan terus. Sosok Al Mahdi jadi-jadian tetap dimunculkan sesuai skenario awal Operasi Mirrage. Oleh: Hendrajit, Pengkaji Geopolitik dan Direktur Eksekutif Global Future Institute (GFI) BAGI seorang analis intelijen strategis, membaca titik lemah agen lawan, nggak usah harus repot-repot nyari data-data rahasia dan eksklusif. Dengan bermodalkan analisis psikologis yang tajam, dari biodata resmi yang bersifat terbuka pun bisa kebaca titik kekuatan sekaligus titik lemahnya. Waktu deputi operasi badan intelijen Soviet Vasily Gordik mendapat bocoran informasi yang masih serba samar ihwal maksud dan tujuan sebenarnya dari pertemuan intensif antara delegasi Inggris dan Amerika berkedok pertemuan kerjasama dagang di sebuah hotel mewah, maka perlu diadakan penyusupan ke jantung daerah musuh, untuk mendapat informasi yang lebih dalam apa misi di balik pertemuan dua delegasi dua negara sekutu tersebut. Maka Vasily Gordik meminta nama-nama siapa motor dari pertemuan dua negara tersebut, berikut biodata atau curriculum vitae masing masing. Kemudian mencuat dua nama, Howard dari CIA dan Peter Gemmel dari MI-6 Inggris. Kebetulan memang kedua orang inilah para pemain kunci Operasi Mirage. Operasi Mirrage adalah sebuah operasi intelijen yang didasari gagasan untuk memunculkan sosok pemimpin Muslim, dia seolah-olah lahir dari rahim umat, padahal binaan Inggris Namun, setelah menelaah biodata kedua agen andalan AS dan Inggris ini, Gordik lebih tertarik menjadikan Gemmel untuk jadi sasaran penyusupan agennya untuk mengorek informasi. Apa yang membuat Gordik yakin Gemmel lebih mudah ditembus walapun praktiknya nanti pasti nggak mudah juga. Rupanya berkat kejelian Gordik yang sejatinya merupakan seorang psikolog, dua hobi Gemmel yaitu main ski dan berselancar olah raga air, serta menonton tari balet, bagi Gordik ini sebuah petunjuk yang orang lain, termasuk Gemmel sendiri nggak menyadarinya, atau bukan merupakan hal istimewa. Bagi Gordik, dua hobi ini menggambarkan kalau Gemmel orangnya romantis. Dan, untuk seorang agen yang terlatih menggerus perasaannya sendiri, ini rada kontrakdiktif. Orang yang hobi bersilancar dan jet ski serta menonton tari balet, biasanya orangnya romantis. Dan, dari sini Gordik melihat peluang buat menembus pertahanan Gemmel dan itu berarti juga menembus jantung pertahanan badan intelijen Inggris MI-6. Maka disusunlah operasi \"perangkap madu\". Karena Gemmel hobi tari ballet, maka Gordik mengirim seorang Balerina kawakan Rusia yang kebetulan juga agen binaan Gordik, untuk memikat Gemmel. Ketika rombongan balet Rusia road show ke Inggris, dengan terlebih dulu sang Balerina mengontak Gemmel, dengan bersandiwara bahwa dirinya ingin membelot ke Inggris, karena merasa dikekang kebebasannya di negaranya sendiri. Teori Gordik terbukti benar. Gemmel yang saat itu sudah menduda bertahun- tahun setelah istrinya meninggal dunia, tiba-tiba selain kepincut juga jatuh cinta dengan sang Balerina. Untuk cerita seterusnya, nggak perlu diceritakan lagi. Intinya, sang Balerina berhasil mendapatkan info yang diharapkan Gordik. Bahwa AS dan Inggris sedang berencana menciptakan sosok Al Mahdi “jadi-jadian” sebagai upaya mengendalikan dan menjinakkan kekuatan Islam di Timur Tengah. Dan, dengan bermodalkan bocoran informasi ini, Rusia mendesak Inggris dan AS agar diikutsertakan dalam Operasi Mirage. Kalau tidak, rencana kedua negara itu akan dibongkar. Cuma ya itu tadi. Dalam skenario besar Pickhard itu, kebocoran informasi Operasi Mirage, memang sesuatu yang diharapkan. Bocoran itu justu sebuah undangan tidak resmi pada Rusia untuk ikut bermain. Sebab, kalau terang- terangan diajak, KGB malah curiga. Namun yang tidak disadari oleh Howard dan para petinggi CIA, ada skenario dalam skenario, yang disusun secara senyap oleh Pickhard, Perryman dan Gemmel. Tanpa sepengetahuan CIA apalagi KGB. Dalam power game ini, Inggris tetap masih unggul dalam permainan catur menolak pembukaan gambit menteri. Akhir cerita, Operasi Mirrage jalan terus. Sosok Al Mahdi jadi-jadian tetap dimunculkan sesuai skenario awal Operasi Mirrage. Tapi tokoh sentralnya yang semula memplot binaan CIA yaitu Haji Maskan sebagai Al Mahdi, diganti oleh seseorang yang selama ini jadi tangan kanan Haji Maskan namun ternyata sudah jadi agen tanam binaan M-16 di dalam komunitas Islam Timur Tengah bertahun-tahun dan dianggap sosok tidak penting di balik bayang-bayang ketokohan Haji Maskan. Sehingga CIA dan KGB tetap ikut dalam konsorsium Operasi Mirrage tapi Inggrislah sang sutradaranya. Cheers! (*)
Kerja Sama Pemerintah dan Kampus Harus Ditingkatkan
Jakarta, FNN - Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad berharap peningkatan kerja sama Pemerintah dengan kampus untuk mendengar maupun menampung hasil penelitian dari perguruan tinggi dalam rangka mendukung pembangunan. \"Agar kedua belah pihak bisa saling berkontribusi dalam pengembangan masyarakat dan daerah,\" kata Fadel dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.Fadel mengemukakan hal itu usai menghadiri Sidang Senat Terbuka dalam rangka Pengukuhan Guru Besar Tetap Universitas Negeri Gorontalo (UNG), Gorontalo, Selasa (27/9).Ia menyebut perguruan tinggi memiliki banyak kerangka ilmiah terkait dengan upaya-upaya pengembangan ekonomi dan kemajuan masyarakat.Namun, dia menyayangkan masih banyak hasil penelitian di kampus yang belum dimanfaatkan ataupun belum memberi peran apa pun, baik bagi masyarakat maupun pemerintah daerah. \"Setop kebiasaan itu. Sangat disayangkan jika hasil-hasil penelitian terus dibiarkan saja dan tidak memberi manfaat, termasuk yang ada di Universitas Negeri Gorontalo ini,\" katanya.Fadel pun meyakini jumlah penelitian, karya, ataupun jurnal ilmiah yang dihasilkan UNG sangat besar. Oleh karena itu, diingatkan Fadel bahwa hasil penelitian itu perlu dimanfaatkan lebih besar lagi pula agar memberi manfaat bagi masyarakat serta kemajuan daerah. \"Untuk menghasilkan riset dan penelitian ilmiah, itu biayanya tidak kecil. Perlu dimanfaatkan lebih besar agar tidak mubazir,\" katanya.Pada kesempatan itu, Fadel juga mengapresiasi perkembangan yang dicapai oleh UNG. Fadel menyebut saat pertama berdiri pada tahun 2004, UNG hanya memiliki empat guru besar dan kini bertambah pesat menjadi 44 guru besar pada tahun 2022. \"Bahkan, dalam waktu dekat jumlah tersebut dipastikan akan bertambah karena ada 15 calon guru besar yang masih dalam proses,\" ucapnya.Acara Sidang Senat Terbuka dalam rangka Pengukuhan Guru Besar Tetap Universitas Negeri Gorontalo itu berlangsung di Ballroom Hotel Damhil UNG, Selasa (27/9). Pada kesempatan tersebut, ada tiga guru besar yang dikukuhkan dan menyampaikan orasi ilmiahnya, yakni Amir Halid, Fahrudin Zain Olilungo, dan Rieny Sulistijowati. (Ida/ANTARA)
Membaca Survei CSIS
Pertama, Memprovokasi agar Anies segera ditangkap sebelum declare ada parpol yang resmi umumkan sebagai Capres. Padahal, Konvensi International Jenewa 1964, Capres tidak boleh dikriminalisasi. Oleh: Andrianto, Aktivis Pergerakan 98, Eksponen Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia/PMKI SUNGGUH mengaggetkan Survei Centre for Strategic and International Studies (CSIS) yang menyatakan Anies Baswedan bisa menang baik melawan Ganjar Pranowo maupun Prabowo Subianto dengan angka margin yang relatif sama 5% an. CSIS menemukan nama Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo kerap unggul dalam sejumlah simulasi survei elektabilitas capres 2024. CSIS melakukan beberapa simulasi mulai dari 14 nama, 7 nama, 3 nama, hingga 2 nama (head to head). Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Arya Fernandes, mengatakan hasil survei 2 nama dan mengatakan Anies unggul terhadap Ganjar. Elektabilitas Anies mencapai 47,8 persen, sementara Ganjar 43,9 persen. Sementara sisanya tidak tahu/tidak jawab. Mengutip Tempo.co, Senin (26 September 2022 14:58 WIB), survei simulasi pemilihan capres ini bukan hanya melibatkan elektabilitas dan popularitas para tokoh politik. Tetapi juga melibatkan pandangan generasi muda terhadap isu-isu politik saat ini yang menjadi populasi utama pada survei tersebut. Pada simulasi 14 nama dengan membandingkan tingkat elektabilitas, Ganjar berada pada posisi pertama dengan perolehan angka 25,9 persen. Sedangkan Anies berada di posisi ke-3 dengan 18,1 persen. Lalu pada simulasi 7 nama, Ganjar masih memimpin di peringkat pertama dan cenderung meningkat dengan perolehan angka 26,9 persen. Untuk Anies juga memperoleh peningkatan angka, namun tidak mengalami perubahan posisi dan tetap pada urutan ketiga dengan perolehan 19,9 persen. Peningkatan ini disebabkan adanya switching atau perpindahan pemilih saat pengerucutan nama tokoh politik yang tidak ada dalam daftar pilihan. Pada simulasi 3 nama, Ganjar dan Anies mendapatkan peningkatan perolehan angka. Hasil menunjukkan Ganjar memperoleh 33,3 persen, sedangkan Anies memperoleh 27,5 persen. Dalam tahap ini, Anies naik peringkat dan berhasil menduduki posisi kedua. Meskipun saat simulasi ini, Anies belum mendapatkan posisi pertama, tetapi saat survei 2 nama Anies menduduki peringkat pertama dan Ganjar bergeser ke peringkat kedua. Menurut Arya, CSIS melakukan survei head to head ini karena memiliki dugaan bila hanya survei 3 nama, maka akan terjadi 2 putaran dan tidak ada calon yang memperoleh polling di atas 50 persen. Kenapa head to head? Begini, kalau kita lihat 3 nama, itu kemungkinan akan 2 putaran. Karena tidak ada calon mendapatkan di atas 50 persen, dan data ini populasinya milenial besar, “Kemungkinan tidak akan bergerak jauh dari populasi umum,” ungkap Arya dalam pemaparan hasil survei CSIS bertajuk “Pemilih Muda dan Pemilu 2024: Dinamika dan Preferensi Sosial Politik Pascapandemi”, Senin, 26 September 2022. Survei CSIS ini dilakukan pada populasi pemilih muda berusia 17-39 tahun (generasi Z usia 17-24 tahun dan generasi milenial usia 24-39 tahun) dan dilakukan pada periode 8-13 Agustus 2022. Penarikan sampel menggunakan multistage random sampling terhadap 1.200 responden di 34 provinsi dan telah dilakukan proses kendali mutu dengan data yang valid dianalais sebesar 1.192 sample. Margin of error sebanyak +/-2,84 persen, pada tingkat kepercayaan 95 persen. Itu di atas margin of eror setiap survei 2-3 %. Padahal, belum lama ini survei Charta Politika menempatkan Ganjar di urutan pertama. Perlu dicatat, semua survei yang terindikasi seragam dari kepentingan Istana selalu menempatkan Ganjar di urutan pertama hasil survei. Memang survei CSIS tidak menjelaskan Anies dan Ganjar itu didukung parpol apa berikut pasangan cawapresnya? Sampai detik ini pun baru berupa sinyal dukungan parpol kepada Anies dari NasDem, Demokrat, dan PKS. Kalau Ganjar sulit dapat dukungan PDIP karena kedekatan Ganjar dengan Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Marinves. Tentu akan ciptakan relasi negatif bila terulang hal sama dengan Joko Widodo, PDIP pasti mengalami kesulitan yang sama. Dengan rentang pencapresan yang masih lama, semua dinamika bisa terjadi meski waktu yang kian mepet tidak ada ruang figur Capres baru muncul. Lain halnya pada masa akhir Presiden Jokowi insyaf dan berlakukan Perppu Nol persen buat Presidential Threshold (PT), barulah ajang pilpres nanti lebih menarik. Sehingga, publik punya pilihan yang banyak. Menariknya survei CSIS berdekatan dengan sinyalemen Ketua Bapilu Partai Demokrat Andi Arif yang bilang Presiden Jokowi akan gunakan otoriterisme demi muluskan agenda pilpresnya. Bahkan, dibilang tokoh potensial seperti Anies akan dipenjara. Demikian juga para pimpinan parpol yang tidak nurut. Lantas benang merah dari survei CSIS yakni: Pertama, Memprovokasi agar Anies segera ditangkap sebelum declare ada parpol yang resmi umumkan sebagai Capres. Padahal, Konvensi International Jenewa 1964, Capres tidak boleh dikriminalisasi. Kedua, Memberi sinyal kepada PDIP untuk usung Puan Maharani sebagai Capres. Toh terbukti Ganjar keok. Buat apa usung figur yang bakal kalah. CSIS melakukan survei ini untuk mengukur dan mengetahui preferensi politik muda ke depan tentang calon presiden dan partai poltik. (*)
Herry IP: Saya Sudah Banyak Didik Pemain, Satu Ini yang Parah
Oleh Rahmi Aries Nova - Jurnalis Senior FNN Jakarta, FNN - Retaknya hubungan antara pelatih ganda putra Indonesia, Herry Iman Pierngadi alias Herry IP, dan anak asuhnya, Kevin Sanjaya Sukamuljo, menjadi perhatian pecinta olahraga bukutangkis Indonesia. Herry IP mengungkapkan bahwa Kevin Sanjaya sudah tidak mau lagi berlatih dengannya di Pemusatan Latihan Nasional (Pelatnas) PBSI, Cipayung, Jakarta Timur. Sementara itu, PBSI menyatakan bahwa hubungan antara Herry IP dan Kevin Sanjaya masih dalam kendali. Kepada media pemain ganda putra Pelatnas PBSI Kevin Sanjaya Sukamuljo terang-terangan \'menyerang\' pelatihnya Herry Iman Piengardi (IP), atau biasa disapa Koh Herry. Bukan hanya mengaku tidak ingin dilatih oleh Herry IP lagi, akan tetapi Kevin juga menyebut ia diperlakukan tidak adil sejak lama, bahkan sejak masuk Pelatnas pada 2013. Diketahui Herry IP sendiri sudah menjadi pelatih ganda putra Pelatnas PBSI sejak 1993. Dalam kurun waktu hampir tiga puluh tahun ia sudah melahirkan banyak juara bahkan juara olimpiade. Bahkan pemain binaannya kini juga sudah menjadi pelatih-pelatih yang melahirkan juara olimpiade, juga juara dunia. Kepada penulis, pemain-pemain binaan Herry IP, seperti Rexy Mainaky, Candra Wijaya, Sigit Budiarto mengaku bahwa Koh Herry adalah pelatih yang luar biasa. Piawai membaca permainan lawan dan ahli strategi di lapangan hingga mereka bisa meraih kemenangan demi kemenangan. Bukan cuma itu, kala itu, Herry IP juga selalu menjaga kekompakan pemain-pemain ganda putra dengan acara makan bersama pada Rabu siang tiap pekan. Jadi memang sulit dipercaya kalau Herry IP digambarkan sebagai pelatih seperti yang disebutkan Kevin. \"Ya nilai aja sendiri Rahmi. Kamu tahu saya pelatih seperti apa,\" cetus Herry IP kepada FNN. Betul, Herry IP dikenal sebagai pelatih bertangan dingin, bisa mengatasi pemain-pemain ganda putra yang karakternya rata-rata memang unik, memolesnya menjadi pemain berkelas dunia. Sebut saja Rexy yang extrovert berpasangan Ricky Subagja yang introvert, juga Candra yang rajin dengan Sigit yang \'malas\'. Juga pasangan-pasangan legendaris lain yang sifatnya bertolak belakang. Ada pemain yang tipe penurut ada juga yang \'nakal\', tapi semuanya bisa Herry IP kendalikan. Hasilnya ganda putra memang selalu jadi andalan PBSI baik di kejuaraan perorangan terlebih beregu seperti Piala Thomas dan Piala Sudirman. \"Saya sudah banyak didik pemain, satu ini saja yang attitudenya parah,\" ungkap Herry IP. Jadi bisa dibayangkan kekecewaan Pelatih Kepala Ganda Putra Pelatnas PBSI ini pada Kevin. Meski begitu Herry IP, yang juga pengkoleksi burung, ini tak mau larut, karena pemain-pemain ganda putra lain masih membutuhkannya. \"Sudah, saya lupakan saja,\" tegasnya. PBSI seharusnya juga mengambil langkah dan memberi sanksi tegas pada Kevin, yang mangkir latihan dan tidak ingin dilatih oleh Herry IP lagi. Kekasih Valencia Tanoesoedibjo, putri konglomerat Harry Tanoesoedibjo ini, bisa memilih berlatih di luar Pelatnas seperti yang pernah dilakukan Hendra Setiawan, Muhammad Ahsan, dan banyak pemain lain, tanpa perlu menghujat pelatih Pelatnas yang diakui atau tidak ikut membesarkan dan menjadikannya sebagai ganda terbaik dunia. (*)
Asal Usul Pasar
Oleh Ridwan Saidi Budayawan Kegiatan jual beli setelah beredarnya alat tukar secara luas. Diperkira abad VIII/IX M. Tempat jual beli awal dalam bahasa Betawi disebut pangkalan. Ada desa Pangkalan di Teluk Naga, ada Pangkalan Jati dan Pangkalan Asem di Jakarta. Pangkalan berganti pasar pada abad X/XI M. Ini bahasa Persia. Orang Persia datang Andunusi X/XI. Relief orang Persia ada di Borobudur XI M. Kata Pasar dan Gede berasal dari Pasargede ibukota kerajaan Persia. Orang Persia dikenal sebagai orang Gede. Banyak makam Persia disebut Ki Gede.. Sebelum gede kita gunakan kata besar. Ada toponim di Jakarta Sawah Besar dan Mangga Besar. Kemudiannya toponim dengan gede Pondok Gede dan Bojong Gede. Hari pasar di Betawi: Rebo, Kemis, Jumahat, Minggu. Pasar Senen dari Senenan, balap kuda. Lokasi pasar sebelumnya pejagalan, lapangan. Pasar dengan time frame: 1. Pasar Boker, sebelum pagi. Lokasi selatan perempatan Pasar Rebo. 2. Pasar Pagi , Kota, setelah boker. 3. Pasar Ciplak, setelah pagi. Lokasi selatan Pasar Rebo dan Sawah Besar. Pasar-pasar lama. 1. Pasar Majakatera, pindahan Pasar Pisang yang dibakar pengacau, litho atas. 2. Pasar Janis, Jembatan Lima. Janis flora. 3. Pasar SelEsa, nyaman, bukan SelAsa. Di Koja, Priuk. Zona econ sekitar pelabuhan berdiri IX M sesudah era kebabangkitan pasar. Ini di seluruh Indonesia. (RSaidi).
POPULER
