ALL CATEGORY
Bahasa Inggris Dihapus dari Kurikulum, TEFLIN Ingin Ketemu Komisi IX DPR
Jakarta, FNN – Menanggapi dihapusnya Bahasa Inggris dari muatan wajib kurikulum dalam RUU Sisdiknas, Utami Widiati, selaku Presiden TEFLIN (The Association for the Teaching English as a Foreign Language in Indonesia) mengajukan surat permohonan untuk beraudiensi langsung dengan Ketua Komisi X DPR RI. Berdasarkan rilis yang diterima FNN, Senin, 26 September 2022, TEFLIN menelaah Draf RUU Sisdiknas, khususnya Pasal 81 ayat (1) dan (2) mengenai muatan wajib kurikulum yang tidak mencantumkan Bahasa Inggris. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pengajaran Bahasa Inggris tidak lagi menjadi tanggung jawab pemerintah. Sebagai perkumpulan pendidikan Bahasa Inggris Indonesia, TEFLIN mengusulkan agar Bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya tetap dimasukkan secara eksplisit dalam muatan \"Bahasa\" RUU Sisdiknas 2022. TEFLIN juga menyampaikan usulan terkait penambahan ayat (5) pada Pasal 81 yang berbunyi: \"(5) Pemerintah memfasilitasi warga negara Indonesia yang ingin memiliki kompetensi berbahasa asing dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa.\" Dalam hasil telaah, TEFLIN memaparkan beberapa argumentasi terkait usulan tersebut. Pertama, TEFLIN menyinggung isi UU Sisdiknas 2003 yang membahas tentang pentingnya bahasa dalam pendidikan. TEFLIN memberi contoh pada negara Uni Eropa yang mewajibkan siswa mempelajari sedikitnya dua bahasa. Selain itu, berdasarkan Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2019, bahwa penggunaan Bahasa Indonesia memberi peluang digunakan bahasa asing, termasuk Bahasa Inggris. TEFLIN memaparkan dengan penghilangan Bahasa Inggris dari muatan wajib kurikulum, maka akan menurunkan kualitas keunggulan bersaing bangsa dalam kompetisi global. Diketahui, Draf RUU Sisdiknas yang sedang dipersiapkan untuk mengganti UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, UU Guru dan Dosen No. 14 Tahun 2005, dan UU Dikti No. 12 Tahun 2012. TEFLIN berharap aspirasi tersebut dapat dipertimbangkan sehingga tidak memunculkan dampak pengangguran bagi profesi guru Bahasa Inggris. (oct).
Dahsyat, Rocky Gerung Jual Diri?
Jakarta - FNN – Pengamat politik Rocky Gerung beberapa hari ini menjadi sorotan publik. Rocky yang dikenal sangat kritis terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo mendadak bertemu dengan dua orang penting Jokowi yakni Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan dan Gibran Rakabuming. Luhut Binsar Pandjaitan tampil sebagai narasumber pertama di channel YouTube barunya RG TV Channel pada Rabu (21/9/22), sedangkan Gibran Rakabuming diterima Rocky sebagai tamu di kediamannya kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat pada Jumat (23/9/22). Warganet pun sontak menghujani Rocky dengan pertanyaan, akankah Rocky masuk kekuasaan Jokowi dan tidak lagi mengkritik pemerintahan Presiden Jokowi. Hal ini juga diungkapkan oleh wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Hersubeno Point, Minggu (25/9/22). Hersubeno mengatakan sebagian pihak banyak bertanya kepada dirinya soal pertemuan Rocky Gerung dengan dua orang dekat Jokowi tersebut. “Sampai hari Minggu ini, sejumlah pesan melalui chat pribadi sampai telepon terus masuk kepada saya, saya dibombardir dengan pertanyaan, pernyataan dan hujatan terhadap bung Rocky Gerung yang baru saja bertemu dengan Luhut Padjaitan dan Gibran Rakabuming,” ujar Hersu. Bahkan Hersu menyampaikan ada juga pihak yang langsung menuduh Rocky sebagai agen kekuasaan yang selama ini diselundupkan ke kelompok oposisi. Kritik keras itu tak kunjung mereda, padahal Hersubeno dan Rocky telah membuat konten khusus untuk menjelaskan persoalaan tersebut di channel YouTube Rocky Gerung Official yang berjudul ‘Ekslusif! Rocky Gerung Bongkar Habis Pertemuannya dengan Luhut dan Gibran’ pada Sabtu (24/9/22). Lebih lanjut, Hersubeno menegaskan untuk para pihak untuk tidak ambil kesimpulan hanya dari satu atau dua tayangan maupun peristiwa serta menunjukkan track record dari Rocky Gerung. “Mari saya tunjukkan, tidak lama setelah Rocky wawancara bersama pak Luhut, dalam perbincangan saya dan Rocky di channel Rocky Gerung Official, bung Rocky dengan santai dan leluasa mengkritik pengangkatan pak Luhut sebagai penanggung jawab konfersi kendaraan listrik,” jelas Hersu. Kemudian, satu hari setelah bertemu dengan Gibran, Rocky juga dengan enteng tetap mengkritik berbagai kebijakan Presiden Jokowi termasuk menaikkan harga BBM dan konfersi kompor listrik. Menurut Hersu, pertemuan Rocky tersebut tidak akan menghilangkan sikap kritisnya. Sebagai orang yang kenal Rocky Gerung cukup lama, Hersu mengaku sama sekali tidak khawatir Rocky tergoda terhadap kekuasaan atau kekayaan. “Kalau toh dia jadi tergoda, saya tentu jadi orang pertama yang mengingatkan,” pungkasnya. (Lia)
Ada Konsekuensi Bencana jika Rusia Memakai Senjata Nuklir di Ukraina
Washington, FNN - Amerika Serikat akan merespons secara tegas setiap penggunaan senjata nuklir oleh Rusia di Ukraina dan telah menjelaskan \"konsekuensi bencana\" yang akan dihadapi Moskow, kata Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan, Minggu (25/9).Pernyataan Sullivan merupakan ultimatum terbaru Amerika menyusul ancaman nuklir terselubung dari Vladimir Putin dalam pidatonya Rabu lalu. Putin juga mengumumkan mobilisasi militer masa perang pertamanya sejak Perang Dunia II. \"Jika Rusia menerobos garis ini, akan ada konsekuensi bencana bagi Rusia. Amerika Serikat akan menanggapinya secara tegas,\" kata Sullivan dalam program \"Meet the Press\" NBC.Sullivan tidak membeberkan karakteristik rencana tanggapan AS dalam pernyataan pada Minggu, namun menurutnya bahwa AS secara pribadi ke Moskow telah \"menjabarkan secara rinci apa maksudnya.\" Ia menuturkan AS kerap berkomunikasi langsung dengan Rusia, seperti beberapa hari belakangan untuk membahas situasi di Ukraina serta tindakan dan ancaman Putin.Presiden AS Joe Biden dalam pidato di Majelis Umum PBB di New York, Rabu, menuduh Putin membuat \"ancaman nuklir terang-terangan terhadap Eropa\" dengan nekat mengabaikan tanggung jawab nonproliferasi nuklir.Rusia juga sedang mengelar referendum di empat wilayah Ukraina timur yang bertujuan mencaplok wilayah yang dikuasai pasukan Rusia selama invasi yang dimulai sejak Februari lalu.Ukraina dan sekutunya menyebut referendum itu sebagai sebuah kepalsuan yang dirancang untuk membenarkan eskalasi perang dan upaya mobilisasi Putin setelah baru-baru ini kalah di medan perang.Dengan menyertakan daerah Luhansk, Donetsk, Kherson dan Zaporizhzhia ke dalam Rusia, Moskow dapat menggambarkan ofensif untuk merebutnya kembali sebagai serangan terhadap Rusia sendiri, sebuah peringatan untuk Ukraina dan sekutunya dari Barat.Usai mengalami kemerosotan di medan perang, Putin mengerahkan 300.000 tentara seraya mengancam akan menggunakan \"cara yang ada\" untuk melindungi Rusia. \"Ini bukan sebuah gertak,\" ucap Putin dalam pidato yang dianggap di panggung dunia sebagai ancaman kemungkinan penggunaan senjata nuklir.Sullivan pada Minggu mengatakan: \"Putin masih berniat melenyapkan warga Ukraina yang diyakini olehnya tidak memiliki hak untuk hidup. Jadi dia akan terus datang dan kami harus terus datang dengan senjata, amunisi, intelijen dan semua dukungan yang bisa kami berikan.\" (Ida/ANTARA/Reuters)
KBRI Tokyo Bersama Kemendagri Membuka Layanan Kependudukan bagi WNI di Jepang
Tokyo, FNN - Kementerian Dalam Negeri bekerja sama dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Tokyo membuka layanan administrasi kependudukan bagi warga negara Indonesia (WNI) di Jepang, Senin (26/9).Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam peninjauannya di Sekolah Republik Indonesia Tokyo, Senin mengatakan layanan tersebut untuk mempermudah WNI mencatatkan kependudukannya yang saat ini masih belum terdaftar.“Ini untuk mempermudah warga negara Indonesia yang ada di luar negeri, diaspora Indonesia itu kan banyak, di Malaysia, Saudi, Amerika termasuk Jepang untuk menghubungkan pencatatan kependudukan dan catatan sipil (Dukcapil) dengan kedutaan-kedutaan,” katanya.Dia menyebutkan dari sekitar 128 kedutaan RI di luar negeri, sebanyak 38 kedutaan sudah terhubung dengan Dukcapil di Indonesia. “Saya sudah menyampaikan kepada Ibu Menlu Retno dan beliau memberikan sinyal yang sangat positif,” katanya.Sehingga, lanjut dia, pengurusan Dukcapil di luar negeri, termasuk untuk KTP elektronik, akta kelahiran dan kartu keluarga (KK) tidak perlu pulang ke Indonesia. “Jadi bisa membantu WNI di luar negeri perpanjang KTP, bahkan tadi ada salah satu warga yang 10 tahun tidak punya KTP sama sekali. Dia mau pulang ragu-ragu. Jadi, bisa membuat KTP dan memperpanjang KTP tanpa perlu pulang dan biaya transportasinya tidak mahal,” katanya.Dalam kesempatan sama, Duta Besar RI untuk Jepang dan Federasi Mikronesia Heri Akhmadi mengatakan masih banyak WNI di Jepang yang belum terdaftar kependudukannya. “Sangat banyak. Warga kita separuhnya itu yang bolak-balik yang mayoritas, separuhnya sudah banyak yang menetap dan beranak-pinak di Jepang,” katanya.Dia menyebutkan sebanyak 30.000 WNI sudah menetap dan mendapatkan identitas penduduk tetap (permanent resident) di Jepang. “Tapi mereka tetap harus memiliki identitas Indonesia yang hidup untuk program perlindungan dan pelayanan ke depan ataupun pembinaan agar tetap pada jati diri Indonesia,” katanya.Layanan administrasi kependudukan bagi WNI Jepang dilaksanakan di Sekolah Republik Indonesia Tokyo (SRIT), Meguro City, Tokyo, Senin (26/9) mulai pukul 09.00-12.00 waktu setempat.Sejumlah WNI berdatangan sejak pagi hingga siang hari untuk mengurus berbagai urusan kependudukan dan catatan sipil, mulai dari e-KTP, akte, dan kartu keluarga. (Ida/ANTARA)
Garuda Menerapkan Strategi Agar Restrukturisasi Berjalan Baik
Jakarta, FNN - Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban mengatakan PT Garuda Indonesia Tbk telah menerapkan strategi-strategi inisiatif untuk memastikan restrukturisasi berjalan baik ke depannya.\"Pertama, mereka sudah melakukan negosiasi dimana tarif sewa pesawat untuk wide body rata-rata turun sebesar 43 persen dan narrow body rata-rata turun sebesar 34 persen,\" kata Rio dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin.Garuda Group, lanjut dia, juga akan mengurangi jumlah pesawat dari 196 pada 2020 menjadi 119 pada 2022. \"Garuda juga berhasil menegosiasikan dengan para penyedia pesawat untuk meningkatkan power by hour dimana pembayaran biaya pesawat disesuaikan dengan durasi pemakaian pesawatnya,\" ucapnya.Selain itu, optimalisasi rute network juga akan dilakukan sehingga Garuda mengurangi rute dari 102 di 2019 menjadi 76 di 2022 dengan hanya mengoperasikan rute yang menguntungkan. \"Penawaran rute ke depan juga akan disinergikan dengan Citilink,\" ucapnya. Garuda juga akan meningkatkan pendapatan bisnis terkait lain, termasuk kargo, dari potensi 323 juta dolar AS pada 2022 menjadi sekitar 514 juta dolar AS pada 2025.Adapun rencana right issue dan konversi saham Garuda diharapkan bisa diselesaikan pada Desember 2022 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa akan dilakukan pada 14 Oktober 2022.Sebelumnya, pemerintah mengusulkan penambahan modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) untuk Garuda Indonesia melalui penyertaan modal negara (PMN) senilai Rp7,5 triliun dan pengumpulan dana publik yang diharapkan mencapai Rp5,37 triliun. (Ida/ANTARA)
Sebanyak 2.078 IUP Tidak Produktif Dicabut Satgas Investasi
Jakarta, FNN - Satgas Percepatan Investasi serta Satgas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi telah mencabut 2.078 izin usaha pertambangan (IUP) yang diminta Presiden Jokowi untuk dicabut karena tidak dijalankan atau tidak produktif.Ketua Satgas yang juga Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers di Jakarta, Senin, menargetkan pemulihan izin bagi perusahaan yang melayangkan keberatan atas pencabutan bisa rampung paling lambat pada minggu kedua Oktober 2022. \"Terkait perkembangan evaluasi pencabutan izin, IUP yang 2.078 izin, tahap pertama, semua izin sudah dicabut,\" katanya.Dari total 2.078 IUP yang dicabut itu, sebanyak 733 perusahaan tambang mengajukan keberatan atas pencabutan IUP tersebut.Satgas pun telah melakukan evaluasi ulang di mana pada tahap pertama, dari sekitar 213 IUP, hanya sebanyak 83-90 IUP yang memenuhi syarat perizinan dan telah dikembalikan izin usahanya atau dipulihkan izinnya.\"Sekarang kami masuk tahap kedua, sebanyak 219 izin di batch kedua. Sekarang yang memenuhi syarat dalam proses untuk pemulihan itu kurang lebih ada 115 izin,\" katanya.Bahlil mengungkapkan, pemulihan tahap kedua itu didominasi perizinan galian C, yang banyak dikerjakan oleh pengusaha dan UMKM di daerah. Pemulihan atau pengembalian izin kepada pada pengusaha kecil itu juga dilakukan pemerintah sebagai wujud komitmen dalam rangka melakukan penataan perizinan pertambangan.\"Jadi kalau yang benar kita harus kembalikan. Jangan dzolim kepada pengusaha. Yang betul-betul memang yang tidak memenuhi apa yang di kaidah, norma dan tujuan pemberian izin itu yang kami lakukan pencabutan,\" katanya.Sisa sekitar 300 perusahaan yang mengajukan keberatan itu akan masuk pemulihan tahap ketiga yang diharapkan bisa rampung pada akhir September atau paling lambat minggu kedua Oktober 2022.\"Mudah-mudahan akan selesai di bulan September ini. Tapi karena banyak perusahaan dari daerah-daerah, saya butuh waktu lagi dengan tim Satgas, itu paling lambat minggu kedua Oktober selesai,\" katanya.Bahlil menegaskan, dalam proses pemulihan izin, tidak ada upaya-upaya oknum Satgas Investasi untuk bisa mengembalikan IUP atau izin yang telah dicabut. Ia pun meminta pengusaha untuk mendatangi langsung Satgas Investasi jika ada masalah atau keluhan terkait pencabutan izin.\"Tolong dicatat, tidak ada gerakan-gerakan tambahan dari tim. Jangan dengar ada orang lain yang misal katakan bahwa nanti bisa diurus, nanti dengan cara A, cara B. Itu jangan percaya pengusaha, silakan datang ke Satgas, kalau memang benar mereka punya, pasti akan dikembalikan. Tetapi kalau tidak benar, mau dengan cara apapun itu saya yakinkan itu tidak bisa karena Satgas fair sekali,\" katanya.Bahlil juga menjelaskan perkembangan pencabutan izin sektor kehutanan di mana Satgas telah mencabut 31 izin sektor pemanfaatan hutan dengan total 696.398,5 hektare.\"Ini sudah kami lakukan pencabutan, sudah tahap ketiga. Insya Allah kami akan selesaikan paling lambat bulan Oktober ini juga, selesai untuk sektor kehutanan,\" imbuhnya.Menurut Bahlil, pencabutan izin di sektor kehutanan merupakan bentuk keadilan bagi izin-izin yang sudah diberikan tetapi tidak difungsikan sebagaimana mestinya sehingga diambilalih pemerintah.\"Misal hutannya masih original, belum dilakukan apa-apa, itu akan dikembalikan jadi kawasan hutan. Ini arahan Presiden dalam rangka menjaga optimalisasi hutan kita di Indonesia juga sekaligus untuk mendorong keterlibatan pemerintah dalam menjaga ekosistem hutan dan menurunkan emisi rumah kaca dan karbon bisa terjaga baik,\" katanya. (Ida/ANTARA)
Pesta Durian yang Ditunggu Rakyat
JAKARTA dalam bulan ini dibanjiri dirian. Di beberapa sudut ibu kota terlihat buah itu diperjual-belikan. Apalagi di beberapa swalayan dan tempat-tempat khusus penjualan buah-buahan, komoditas enak dan beraroma menyengat itu pasti ada, baik yang masih bulat dengan durinya maupun yang sudah dikupas dan buahnya dimasukkan kotak plastik. Pesta durian! Itulah kalimat yang sering terdengar ketika sekelompok orang asyik menikmati buah yang sebutan populernya King of Fruit (raja dari segala buah) itu. Pesta durian bisa dilakukan langsung di lapak pedagang atau dibawa ke rumah dan dinikmati bersama keluarga. Jakarta sedang pesta durian? Ah itu hanya omongan ngebacot doang. Andaikan daerah Parung, Bogor, Banten dan daerah lainnya tidak memasoknya, pasti Jakarta tidak kebagian durian. Padahal, di Jakarta ada beberapa wilayah yang populer dengan nama duren. Ada daerah Tanjung Duren, Duren Tiga, Duren Sawit. Duren atau durian adalah kata yang bermakna sama. Wilayah yang disebut duren di Jakarta itu sudah tidak ada lagi kebunnya. Jangankan kebun, pohon durian di wilayah ini sudah tidak ada lagi. Sudah berubah menjadi pohon gedung dan rumah mewah. Belakangan, Duren Tiga menjadi terkenal lagi. Akan tetapi, bukan karena ada kebun durian atau ada pasar durian maupun pesta durian di kawasan itu. Kalau mau membeli durian, lebih pas di Kasawan Kalibata, yang berjarak tidak terlalu jauh dari Duren Tiga. Duren Tiga belakangan terkenal seantero Nusantara karena ada jenderal polisi membunuh anak buahnya. Ya, Inspektur Jenderal (Irjen) Ferdy Sambo melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Josua Hutabarat. Tidak tanggung-tanggung, Sambo mengajak istrinya Putri Candrawahi bersekongkol melakukan pembunuhan berencana itu. Kasus pembunuhan itu menyeret puluhan polisi dan lima di antaranya sudah dipecat atau pemberhentian dengan tidak hormat dari anggota polisi. Itu di Duren tiga. Pesta durian di musim durian sebenarnya masih ditunggu-tunggu rakyat. Sebab, puncaknya belum sampai. Pada saat durian membanjiri Jakarta, rakyat juga melakukan pesta jalanan. Mereka memprotes Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang seenaknya menaikkan harga BBM atau Bahan Bakar Minyak. Akibatnya, harga kebutuhan pokok yang sudah mahal, semakin mahal lagi. Tiap hari rakyat, mulai dari emak-emak, mahasiswa, kaum buruh atau pekerja, ulama, purnawirawan dan bahkan pelajar turun ke jalan. Tiga tuntutan yang mereka suarakan dengan lantang, yaitu “Turunkan harga BBM, turunkan harga kebutuhan pokok, dan tegakkan supremesi hukum.” Akan tetapi, tidak sedikit spanduk dan suara orator yang menyuarakan, “Turunkan Jokowi!” Ada lagi tulisan, “BBM Naik, Ente Turun!” Para pendemo tidak bosan dan lelah dalam menghadapi rezim Jokowi yang dinilai semena-mena terhadap rakyat. Tiap hari mereka ‘pesta jalanan’. Mereka menyebut dirinya sebagai “Parlemen Jalanan,” karena parlemen yang sesungguhnya (DPR) sudah menjadi tempat bisu. Meski begitu, mereka tetap silih berganti mendatangi gedung Parlemen, yang berada di Senayan, Jakarta Pusat itu. Selain gedung DPR, sasaran mereka adalah Istana Kepresidenan, di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Hanya saja, pendemo tidak bisa masuk, akibat blokade ketat yang dilakukan aparat kepolisian, baik dengan menggunakan kawat berduri maupun barrier beton, yang belakangan dimensinya dibuat lebih tinggi dan tebal dari ukuran semula. Beberapa kali barrier beton dan kawan berduri berhasil dijebol para pendemo. Akan tetapi, mereka belum berhasil menembus blokade aparat kepolisian. Bentrok pun tidak bisa dihindari. Beberapa mahasiswa luka-luka, karena mereka jatuh didorong kembali ke arah kawat berduri yang sudah dijebol. Kegigihan para pendemo yang tidak bosan-bosanya turun ke jalan harus diakui semua pihak. Kita harus memberikan dukungan dan semangat agar perjuangan mereka bisa terwujud. Mereka berteriak dengan suara lantang, baik dikala panas terik maupun hujan. Mereka tidak bosan menyuarakan kepedihan rakyat. Hampir sama dengan pedagang durian yang tidak bosan-bosan menawarkan dagangannya. Jika durian sudah turun dari pohonnya, Jokowi pun diharapkan segera lengser dari jabatannya. Rakyat sudah muak dan bosan atas berbagai kebohongan dan tipu-tipunya. Bahkan adu-domba yang dilakukannya terhadap sesama anak bangsa. Rakyat sedang menunggu pesta durian yang lebih besar. Rakyat menanti perubahan yang bisa menjadikan bangsa ini menjadi besar dan jaya.*
KPK Memulai Pertemuan G20 ACWG Putaran Ketiga di Australia
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memulai pertemuan G20 Anti-Corruption Working Group (ACWG) putaran ketiga di Canberra, Australia, Senin hingga Kamis (29/9).\"Pertemuan ini sebagai rangkaian dari Presidensi Indonesia pada G20 Tahun 2022 yang mengusung tema Recover Together Recover Stronger\", kata Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.Ipi menjelaskan KPK sebagai ketua atau chair dan Australia sebagai co-chair ACWG telah menggelar dua kali pertemuan untuk membahas isu terkait antikorupsi. Pertemuan putaran pertama ACWG digelar secara hybrid pada 28-31 Maret 2022 di Jakarta, dan pertemuan putaran kedua dilaksanakan luring pada 5-8 Juli 2022 di Bali.\"Dalam kedua pertemuan tersebut, para delegasi dari negara anggota G20 telah memberikan dukungannya terhadap Indonesia sebagai presidensi yang mengusung empat isu utama antikorupsi,\" jelas Ipi.Pembahasan tersebut kemudian dilanjutkan pada pertemuan ketiga di Australia, salah satunya soal peningkatan peran audit dalam pemberantasan korupsi.\"Dalam pertemuan sebelumnya telah disepakati isu ini menjadi High Level Principle (HLP), sehingga poin-poin kesepakatannya akan menjadi dokumen kebijakan yang mengikat dan ditagih implementasinya pada masa mendatang,\" katanya.Kemudian akan dibahas pula terkait partisipasi publik dan pendidikan antikorupsi, serta soal kerangka pengawasan regulasi dan supervisi pengaturan profesi hukum pada pencucian uang hasil korupsi.\"Bahwa kedua isu tersebut dalam pertemuan sebelumnya disepakati menjadi compendium atau rangkuman best practice yang selanjutnya dapat diimplementasikan, baik bagi para negara peserta G20 maupun dunia internasional,\" kata Ipi.Selanjutnya, dibahas pula terkait pencegahan korupsi pada sektor energi terbarukan. \"Di mana pada isu ini disepakati untuk menjadi background paper yang pembahasannya akan dilanjutkan pada presidensi berikutnya,\" imbuhnya.Ipi mengatakan pertemuan ketiga ACWG di Australia merupakan pertemuan terakhir sebelum KTT G20 pada 15-16 November 2022 di Bali.KPK berharap dalam pertemuan ACWG putaran ketiga tersebut, para delegasi mencapai kesepakatan dalam pembahasan poin-poin pada isu-isu utama tersebut. Kesepakatan itu nantinya dapat memberikan dampak perbaikan bagi upaya-upaya pemberantasan korupsi; tidak hanya bagi negara anggota G20, namun juga dunia internasional.\"Sehingga pemberantasan korupsi ini selanjutnya memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi global yang sedang bangkit dan pulih dari pandemi COVID-19 ini,\" ujar Ipi. (Ida/ANTARA)
Beberapa Personel Polri Mengisi Jabatan Struktural Luar Institusi
Jakarta, FNN - Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menerbitkan surat telegram mutasi 20 personel yang ditugaskan pada jabatan struktural baru pada sejumlah kementerian dan lembaga di luar institusi Polri.Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo dikonfirmasi di Jakarta, Senin, membenarkan penerbitan surat telegram mutasi sejumlah perwira Polri tersebut yang ditandatangani oleh Asisten Kapolri Bidang SDM atas nama Kapolri pada tanggal 24 September. “Iya betul (ada TR mutasi),” kata Dedi.Surat Telegram Nomor: ST/2045/IX/KEP/2022 terdiri atas enam orang perwira tinggi (pati) jenderal bintang satu (brigjen pol) dan 14 perwira menengah (pamen) berpangkat komisaris besar (kombes pol). Mereka ada yang dimutasi di luar Polri sebanyak 15 orang, dan tujuh orang ditarik kembali ke dalam institusi Polri.Sejumlah perwira yang ditarik dari jabatan di luar institusi Polri kembali ke Mabes Polri itu, di antaranya, Brigjen Pol M Awal Chairuddin penugasan Setmilpres dimutasi sebagai Analis Kebijakan Utama Bidang Pidana Bareskrim Polri.Kemudian, Brigjen Pol Rakhmad Setyadi, penugasan di Kemenpan RB dimutasi sebagai Analis Kebijakan Utama Bidang Pidter Bareskrim Polri. Kombes Pol Dulfi Muis penugasan di BIN dimutasi sebagai Analis Kebijakan Madya Bidang Kamneg Baintelkam Polri.Dalam surat telegram itu, juga ada perwira yang dimutasi kembali ke lembaga lainnya, di antaranya Brigjen Pol Eko Widianto penugasan di BIN kembali ditugaskan sebagai Pati Baintelkam Polri penugasan di BIN, kemudian Brigjen Pol Asep Guntur Rahayu, penugasan pada KPK dimutasi sebagai Pati Bareskrim Polri penugasan kembali di KPK.Pati lain yang dimutasi ke jabatan struktural di luar Polri, di antaranya Kombes Pol Achmad Marhaendra dimutasi sebagai Pamen Baharkam Polri penugasan di PT KAI, Kombes Pol Endrastiawan Setyowibowo jabatan Wakapusdik Binmas Lemdiklat Polri dimutasi sebagai Pamen Lemdiklat Polri penugasan pada Wantannas RI.Lalu, Kombes Pol Sutriyono selaku Pamen Densus 88 Antiteror Polri penugasan di BNPT, Kombes Pol Zainul Arifin selaku Kasubbaglatopsnal Bagrenopsnal Robinopsal Bareskrim Polri dimutasi sebagai Pamen Bareskrim Polri penugasan pada BNN.Dedi menyebutkan, surat telegram mutasi tersebut dalam rangka pembinaan karier, penyegaran guna meningkatkan kinerja satuan wilayah (satwil).“Sama di luar struktur juga mengisi pejabat-pejabat yang memasuki masa pensiun. Penugasan di luar struktur adalah permintaan dari satuan kerja (satker) tersebut kementerian atau lembaga yang membutuhkan tugas terkait dengan penegakan hukum dan kementerian dalam negeri,” kata Dedi pula.Total ada tiga surat telegram Kapolri yang diterbitkan pada tanggal 24 September, yakni telegram Nomor: ST/2046/IX/KEP./2022 sebanyak 30 personel dimutasi dalam jabatan di struktur Polri, kemudian telegram Nomor: ST/2044/IX/KEP./2022 berisi daftar 35 personel Polri yang dimutasi dalam rangka pensiun. (Ida/ANTARA)
Kereta Cepat Melanggar dan Merugikan Keuangan Negara?
Jadi, cost overrun Rp 16,8 triliun, 25% dari pemegang saham = Rp 4,2 triliun, porsi Indonesia 60% = Rp 2,52 triliun. Kenapa minta tambahan modal Rp 4,1 triliun? Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) perkirakan ada cost overrun sekitar Rp 27 triliun, sedangkan menurut BPKP “hanya” Rp 16,8 triliun: US$1,176 miliar. Siapa yang harus menanggung cost overrun ini? Siapa pengendali manajemen proyek? Pihak China? Apakah sudah ada kerugian keuangan negara? Pembengkakan biaya atau perubahan biaya (cost overrun) proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) kelar diaudit (review) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Juru Bicara BPKP Eri Satriana menerangkan, pihaknya diminta Kementerian BadaN Usaha Milik Negara (BUMN) untuk melakukan review biaya proyek KCJB mulai akhir Desember 2021 lalu. Menurut Eri, adapun metode yang digunakan BPKP dalam perhitungan cost overrun dengan melakukan review dokumen atas asersi yang disampaikan Kementerian BUMN melalui wawancara dan pengamatan yang dilakukan di lapangan. Seperti dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (29/6/2022, PT KCIP yang merupakan pelaksana pembangunan dan penyelenggaraan Kereta Cepat Jakarta-Bandung, memperkirakan cost overrun mencapai Rp 27,09 triliun.Namun berdasarkan perhitungan BPKP, dijelaskan Eri, angka yang didapat lebih rendah dari perkiraan KCIC, atau di bawah Rp 20 triliun. Pasalnya, auditor hanya menghitung biaya pembangunan saja.Sedangkan biaya operasional setelah kereta cepat beroperasi nantinya tidak termasuk dalam biaya cost overrun. “Seperti yang sudah dimuat di beberapa media, untuk angkanya sebesar 1,176 miliar dolar AS atau setara Rp 16,8 triliun,” ungkap Eri. Eri memastikan BPKP sudah menyerahkan rekomendasi kepada Kementerian BUMN untuk dapat menyesuaikan cost overrun sesuai dengan hasil audit yang telah dilakukan.Apakah itu sudah dikonsultasikan, lanjut Eri, silakan dikonfirmasi kepada pihak yang meminta penugasan menghitung biaya cost overrun kepada BPKP. Karena BPKP berkewajiban memberikan hasil review ke pihak yang meminta. Indonesia meminta China Ikut tanggung jawab cost overrun, tapi justru China minta Indonesia yang tanggung jawab. Beda sekali permintaan kedua negara ini! Mohon Menkeu infokan, bagaimana selanjutnya? Apakah cost overrun ini bisa dianggap merugikan keuangan negara? Pembengkakan biaya pada proyek KCJB muncul setelah BPKP melakukan audit. Meski begitu, tidak semuanya cost overrun ditanggung Indonesia dan China. Sebagian dalam bentuk modal baru dan adanya pinjaman. Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa Indonesia dan China harus sama-sama menanggung cost overrun yang terjadi pada proyek KCJB. Bahwa cost overrun pada proyek KCJB muncul setelah BPKP melakukan audit. “Cost overrun kemudian berimplikasi bahwa Indonesia yang memiliki porsi 60 persen, sedangkan China 40 persen. Kenaikan cost overrun (tentu) juga harus ditanggung 60:40,” katanya pada rapat kerja Komite IV DPD dengan Menteri Keuangan, Bappenas, dan Bank Indonesia, Kamis (25/8/2022). Meski begitu, tidak semuanya cost overrun ditanggung Indonesia dan China. Sebagian dalam bentuk modal baru dan adanya pinjaman. Sri menjelaskan bahwa semua hal tersebut sedang dirundingkan dengan pihak China. Pasalnya, saat ini infrastruktur proyek KCJB sudah terbangun dan pemerintah tidak membiarkan proyek tersebut mangkrak. “Kalau sudah jadi proyeknya, sudah ada terowongannya ya harus kita jadikan saja karena gak mungkin mangkrak, tidak akan memberikan hasil positif pada ekonomi,” imbuhnya. Terkait penggunaan APBN untuk proyek KCJB, Menkeu mengatakan bahwa pihaknya siap untuk mempertanggungjawabkan kepada masyarakat. “Kami akan transparan kalau APBN masuk pasti itu ada dasar hukumnya dan dipertangungjawabkan secara optimal melalui audit BPKP dan BPK,” ucapnya. Porsi sumber pembiayaan Proyek Kereta Cepat itu meliputi ekuitas PT KCIC sebesar 25 persen serta 75 persen pinjaman dari China Development Bank (CDB). Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan bahwa agar pinjaman dari CDB cair, China meminta adanya semacam penjaminan. Karena itu, PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang ditunjuk sebagai leading consortium dari BUMN Indonesia (PT PSBI) pada PT KCIC mendapatkan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 4,1 triliun guna menambal cost overrun proyek. “Kita sedang diskusi. Mereka (China) minta 75 persen utang ini some sort of penjaminan. Kita sedang cari kalau melalui KAI gimana,” ujar pria yang disapa Tiko ini beberapa waktu lalu. Dengan estimasi cost overrun sekitar US$1,1 miliar sampai dengan US$1,9 miliar, PMN sebesar Rp 4,1 triliun melalui KAI diharapkan bisa menjadi penjaminan agar pinjaman kredit dari CDB cair. Namun, sampai dengan saat ini, KAI masih menunggu PMN tersebut cair agar bisa disetor ke KCIC, kendati sudah diberikan lampu hijau dari DPR Juli 2022 lalu. Tiko menyebut sebagian dari PMN untuk KAI akan cair tahun ini dan berasal dari APBN 2022. “Kita lagi tektokan melihat sisa anggaran (2022) karena kalau baru dapat tahun depan akan lambat lagi (dari target proyek Juni 2023). Sebagian sekitar Rp 3 triliun cair tahun ini supaya bisa bernegosiasi sama CDB agar (pinjaman) cair,” jelasnya. Selain itu, negosiasi tersebut dilakukan untuk memperpanjang periode konsesi pengelolaan China. Hal itu, jelas Tiko,supaya masa pembayaran bisa menjadi lebih panjang juga. China, yang memiliki kepemilikan saham di KCIC sebesar 40 persen, memiliki konsesi pengelolaan selama 50 tahun sejak kereta cepat beroperasi. Selain cost overrun, tadi sama ada perpanjangan periode konsesi supaya masa pembayaran juga lebih lama. Sebagai bagian dari recovery cash flow. Jadi, cost overrun Rp 16,8 triliun, 25% dari pemegang saham = Rp 4,2 triliun, porsi Indonesia 60% = Rp 2,52 triliun. Kenapa minta tambahan modal Rp 4,1 triliun? Apakah tambahan modal bisa langsung dikasih, meski belum ada anggaran? Indikasi penyimpangan APBN? (*)
POPULER
