Jakarta, FNN - Menteri Dalam Negeri Inggris Suella Braverman mengundurkan diri setelah baru dilantik selama 43 hari sebelumnya oleh Perdana Menteri Inggris Liz Truss.

Suella Braveman menyatakan mundur dari kabinet karena membagikan dokumen resmi dari surel pribadinya.

Dalam surat pengunduran diri kepada perdana menteri yang diunggah di Twitter, Braverman menulis bahwa sebelumnya dia mengirim dokumen resmi dari email pribadinya ke kolega parlemen yang terpercaya.

"Ini merupakan pelanggaran teknis terhadap aturan. Namun, saya harus pergi," kata Braverman.

Menanggapi hal itu akademisi Rocky Gerung mengatakan bahwa kedudukan moral seorang pejabat publik itu sebetulnya menjadi tuntunan masyarakat, bukan elektabilitasnya. Hal ini yang harus dipahami pejabat Indonesia.

"Kalau kita anggap misalnya Perdana Menteri Inggris itu elektabilitasnya tinggi, dia tahu bahwa dia gagal untuk membuktikan janji-janjinya walaupun orang tahu itu karena krisis Eropa yang menyebabkan separuh dari atau bahkan lebih dari separuh penduduk Inggris itu kekurangan dana untuk membeli makanan. Jadi itu pertanggungjawaban dari seorang pemimpin," kata Rocky kepada wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Jumat (21/10/22).

Rocky mengapresiasi bahwa seorang menteri hanya salah mengirim email, memakai email pribadi untuk urusan publik, menyebabkan dia merasa malu. 

"Jadi, standar moralnya begitu kan. Mustinya Indonesia kalau dianggap sebagai bangsa yang bermoral, kenapa nggak pakai standarnya Inggris?," paparnya.

Mengapa itu tak terjadi di Indonesia, sebab menurut Rocky feodalisme bangsa kita masih tinggi, juga karena arogansi di kita masih tinggi.

"Jadi, itu sebetulnya yang jadi sinyal, buat apa elektabilitas pejabat publik kalau etikabilitas itu nol? Jadi, kita mau ajari bangsa ini sebetulnya dengan mencontoh bangsa lain, tapi nanti dibilang itu kan Barat. La justru Barat yang bermutu kalau begitu kan. Jadi, sinisme kita selalu pada mereka yang menganggap Timur itu beretika, ternyata enggak tuh," tegasnya.

Menurut Rocky,  Ketua PSSI, bahkan Menpora, sebaiknya mundur saja. Sebab semua peristiwa publik akan dicatat dalam sejarah. Justru kalau Ketua PSSI mundur, maka selesailah problem etis bangsa Indonesia.

Jadi, hal-hal yang teknis macam itu menurut Rocky yang orang anggap pemerintah kok seluruh kabinet ini atau sistem birokrasi Presiden Jokowi, tidak dituntun oleh yang kita sebut noblesse oblesse itu.

"Jadi ketinggian moral itu kok hilang ya, padahal bangsa ini selalu dielu-elukan sebagai negara atau bangsa dengan moral standing yang kuat," tegasnya 

Ricky memandang euforia politk kita hari ini adalah euforia material, bukan euforia spiritual. Padahal, konstitusi kita minta presiden untuk pertahankan status etis dari kedudukan dia sebagai Presiden. Dan di situ kita gugat.

"Jadi kalau kita bilang 0% itu sebetulnya untuk mengembalikan etika politik. Dua puluh persen (20%) itu pengkhianatan etis dalam demokrasi," paparnya.

Jika sampai hari ini Ketua PSSI tidak mundur lantaran tidak ada penghormatan pada lembaga yang dibuat oleh negara untuk menyelesaikan soal ini.

"Justru kalau dia bersifat rekomendasi itu adalah proposal moral paling tinggi itu. Kalau sampai teguran hukum itu orang pasti akan malu. Jadi, memimpin pertanggungjawaban secara etis itu yang ditunggu oleh publik, yang bagi bangsa yang adiluhung itu yang diutamakan sebetulnya," pungkasnya. (sws, Ida)