ALL CATEGORY
Degradasi Regulasi Ketenagalistrikan Agar PLN Bubar Lebih Cepat?
Untuk memperlancar pengalihan aset ini, maka digunakan seabrek istilah dalam bahasa asing, tapi kesannya asal comot. Lah kok rasanya saya tahu siapa konsultannya. Oleh: Salamuddin Daeng, Pengamat Ekonomi Politik Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) KATA orang tua di kampung, air itu jernih di hulunya tetapi semakin ke hilir makin keruh, karena perilaku manusianya. Ini adalah pengibaratan yang tepat untuk menggambarkan bagaimana negara awalnya mengatur semua yang berkaitan dengan ketenagalistrikan, tetapi seiring perjalanan waktu semua dirusak oleh para pengurus negara, pemerintah, dan legislatif. Pada 37 tahun yang lalu, Indonesia sudah memiliki UU Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan. UU ini dengan baik mengatur bagaimana negara memastikan rakyat berdaulat atas ketenagalistrikan. PLN ditunjuk sebagai perusahaan negara yang bertugas untuk menjalankan layanan ketenagalistrikan nasional. Demikian juga pelaku usaha yang ingin berpartisipasi dalam layanan ketenagalistrikan diberikan peluang. Sistem kelembagaan yang dibangun dalam UU Nomor15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan yakni: (1) Integrasi dalam penyediaan ketenagalistrikan mulai dari pembangkit listrik, Transmisi hingga Distribusi; (2) Pengadaan listrik di mulai dari titik pembangkitan sampai masyarakat. Kaidah ini yang selalu mau dirongrong oleh berbagai kepentingan; (3) Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (KUK) diberikan peluang usaha. UU ini mempersilakan berbisnis, yang penting tidak merugikan negara dan ada dalam integrasi layanan listrik yang dijalankan oleh negara. Namun, sejak era reformasi yang semangatnya liberalisasi ekonomi terjadilah pergeseran filosofi, strategi melalui regulasi pelembagaan liberalisasi dalam sektor ketenagalistrikan. UU ketenagalistrikan dibongkar secara total. Strategi pengusahaan negara terhadap cabang-cabang produksi yang penting bagi negara sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak lagi diutamakan. UU Ketenagalistrikan era reformasi memang bermaksud menyerahkan bisnis listrik kepada oligarki modal. Ora Kapok Di bawah sikap takluk pada agenda liberalisasi ekonomi yang disponsori modal asing bekerja sama dengan konglomerat busuk dan oligarki nasional, maka disahkanlah UU Nomor 20 tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan. UU ini mempreteli hak menguasai negara dalam penyediaan ketenagalistrikan melalui pasal pasal unbandling pengelolaan PLN baik secara vertikal maupun horizontal. Usaha penyedian listrik oleh PLN selaku perpanjangan tangan negara hendak dipotong-potong untuk sebagian diserahkan ke pihak swasta atau agar sebagian menjadi bisnis yang dikuasai swasta. UU ini dinyatakan bertentangan dengan pasal 33 UUD 1945, sehingga tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat. Putusan MK yang disampaikan majelis hakim MK dalam sidang pembacaan putusan atas permohonan judicial review UU 20/2002 terhadap UUD 1945 yang diajukan oleh BHI, Serikat Pekerja PLN, dan Ikatan Keluarga Pensiunan Listrik Negara (IKA PLN) di kantor MK, Jl. Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (15/12/2004). Amar putusan ini dibacakan oleh 9 hakim, termasuk Ketua MK Jimly Ash-Shiddiqie, secara bergiliran. Dalam amar putusannya, MK menetapkan bahwa pasal 27, 28, 33, dan 54 UUD 1945 telah dilanggar oleh ketentuan di dalam UU 20 Tahun 2002. Pelanggaran itu, terutama terhadap pasal yang menyatakan bahwa listrik merupakan komoditi yang dapat dikompetisikan dan ditingkatkan harga jualnya dan listrik merupakan cabang usaha yang cukup dikuasai oleh negara dalam konsep perdata. Lima tahun kemudian disahkan UU 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. UU ini sama dengan UU sebelumnya yang membawa konsep penyelenggaraan ketenagalistrikan secara unbandling. Skema yang dibangun UU ini adalah pengelolaan ketenagalistrikan secara terpisah pisah baik secara horizontal maupun vertikal atau keduanya secara bersamaan. Tentu saja maksudnya supaya listrik yang dipisah-pisah itu dapat diambil-alih oleh swasta atau diserahkan bagian bagiannya secara utuh 100 persen kepada swasta. UU yang sudah mati dibangkitkan lagi oleh oligarki Indonesia. Lagi-lagi UU Nomor 30 Tahun 2009 dibatalkan oleh MK. Dari pasal-pasal yang diuji itu, ada 2 pasal yang akhirnya dibatalkan oleh MK karena bertentangan dengan Undang Undang Dasar (UUD) 1945, yaitu Pasal 10 ayat 2 dan Pasal 11 ayat 1. “Menyatakan Pasal 10 ayat (2) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” demikian bunyi salinan putusan MK. MK juga menyatakan, “Pasal 11 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Oligarki Indonesia memang gak akan bisa tobat. Kegagalan dua kali tidak menjadikan mereka kapok. UU Ketenagalistrikan kembali dimasukkan ke dalam Omnibuslaw yakni UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. UU Ketenagalistrikan yang sudah mati dua kali dihidupkan kembali. Dalam cluster ketenagalistrikan UU Cipta Kerja konsep liberalisasi ketenagalistrikan dibangkitkan lagi dari dalam kuburnya. Lagi-lagi UU ini dibatalkan oleh MK. Kali ini yang dibatalkan adalah proses formalnya dan memberi tenggang waktu kepada pemerintah dan DPR untuk memperbaiki UU ini. Pokrol Bambu Namun, bukannya memperbaiki kesalahan formil dalam UU Ciptaker, akan tetapi malah menjadikan UU Ciptaker sebagai dasar bagi pemerintah untuk menerbitkan peraturan turunan dari UU Ciptaker terutama dalam sektor ketenagalistrikan. Oligarki Indonesia seperti orang kebelet pipis tidak tahan untuk mempercepat liberalisasi PLN atau bahasa lainnya agar aset-aset PLN segera bisa dipreteli, sehingga bisnis listrik ke depan tidak didominasi PLN. Wah ini adalah main pokrol bambu. Pemerintah bergerak bagaikan hantu membuat berbagai agenda privatisasi PLN, yakni melalui sub holding PLN. Anak anak perusahaan PLN dipisahkan dari induknya, agar bisa dilepas ke swasta. Usaha melepaskan ke swasta melalui sub holding dilanjutkan dengan IPO, lease back, strategic partner hingga pengalihan aset. Baru-baru ini Pemerintah mengalihkan aset PLN pada PT Bukit Asam, BUMN tambang batubara yang sebagian sahamnya dimiliki pihak swasta. Alasannya untuk mempercepat penutupan pembangkit batubara tersebut, dengan alasan mencapai target Net Zero Emission (NZE). Kok kayaknya gak nyambung antara tujuan dan tindakan. Apakah PT BA kesulitan jual batubara sehingga diserahkan pembangkit PLN? Atau apakah PT BA kesulitan uang sehingga diajak jualan listrik PLTU dengan sistem take or pay dengan PLN? Untuk memperlancar pengalihan aset ini, maka digunakan seabrek istilah dalam bahasa asing, tapi kesannya asal comot. Lah kok rasanya saya tahu siapa konsultannya. Saya pernah dengar dia orang yang suka deception dengan bahasa asing itu ceramah tentang taktik seperti begitu. Gunakan istilah asing yang banyak dalam menjual aset negara. Pertama dialihkan ke BUMN Tbk, setelah itu dialihkan ke swasta murni. Kalau ini sudah jual aset namanya. Ngono Mas. (*)
Meneropong Nakhoda Baru di Muhammadiyah Menjelang Muktamar
Dan, hebatnya pula Muhammadiyah tidak mengambil bagian Amar Ma\'ruf dan Nahi Mungkar dalam kedzaliman ini. Maka jadilah kemungkaran menari-nari di hadapan kita semua. Oleh: Moh. Naufal Dunggio, Aktivis dan Ustadz Kampung MUKTAMAR adalah forum tertinggi di setiap Ormas. Mengubah aturan dan memilih pemimpin dalam 5 tahun sekali di setiap Ormas, maka Muktamar tempatnya. Begitu juga di Muhammadiyah. Di Muktamar nanti harus ada penyegaran kepengurusan. Ayahanda yang sudah tua-tua dan mulai sakit-sakitan silakan legowo diganti dengan yang yunior yang smart dan berenergi serta Berani menentang badai. Sebagaimana dulu Yai Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah. Berani menentang badai di tengah-tengah kepungan penjajahan. Alhamdulillah Muhammadiyah masih berlanjut sampai sekarang. Kalau sekarang kita butuh NAKHODA seperti itu bukan sebaliknya hanya suka main di ZONA AMAN dan gak mau di koreksi dan dikritik. Apalagi era sekarang era milenial. Pengurus yang gak mau dikritik silakan diam di rumah sambil tahlilan. Kalau mengkritik berdasarkan argumen maka terimalah kritik itu. Tapi, kalau berdasarkan sentimen cukup didengar saja. Masuk kuping kanan dan keluar kuping kiri. Makin kedepan tantangan Muhammadiyah makin kencang. Apalagi kalau gak mau nurut penguasa. Maka dicari² celah untuk mengacaukan dari dalam Muhammadiyah. Sekarang saja ada ayahanda yang tidak disukai oleh rezim dan berniat mau singkirkan ayahanda tersebut dari kepengurusan Muhammadiyah yang 13 itu. Tapi karena sistem yang dipakai muhammadiyah tidak sama dengan Ormas-ormas lain maka susah Muhammadiyah diintervensi. Di pimpinan pusat ada tiga nama yang pantas untuk jadi Nakhoda Baru di Muhammadiyah setelah era Ayahanda Haidar Nasir. Yakni Ayahanda Anwar Abbas, ada ayahanda Busro Muqoddas dan ada ayahanda Abdul Mukti. Ketiga ayahanda itu sudah teruji dalam kepemimpinan kemarin. Kenapa hanya tiga itu. Itu karena penulis hanya tahu ketiga ayahanda ini di saat merespon persoalan umat dan penguasa. Kalau yang lain banyak yang pintar tapi lebih banyak diam main di zona aman. Kenapa ayahanda Haidar Nasir harus diganti, karena Muhammadiyah butuh penyegaran pengurus. Kalau ditanya kepada penulis cenderung ke mana, maka ane akan jawab ayahanda Abdul Mukti lebih cocok dan lebih segar dalam memimpin Muhammadiyah. Sebab kalau beliau yang jadi Nakhoda banyak anak muda yang jadi kader lebih dimanfaatkan untuk kelanjutan Muhammadiyah. Tapi yang jelas Muhammadiyah Tidak Boleh Melepaskan ketiga aset ini dalam kepengurusannya yang 13 nanti. Ini harus diperhatikan oleh para peserta Muktamirin. Jangan sampai salah memilih pemimpin. Ketiga ayahada tersebut di atas adalah Top Ten dalam menggawangi Muhammadiyah ke depan. Dan kalau nanti ayahanda terpilih jadi Nakhoda harus hati-hati dan siap dikritik karena kritik itu bukan barang haram. Dan, yang paling penting Ijazah para ayahanda yang terpilih harus jelas, jangan Aspal. Jangan ditanya salah satu pengurus, tapi yang jawab satu angkatan sambil pakai acara reunian yang basa-basi yang baru kenalan waktu itu. Sekarang negeri ini lagi dilanda tsunami kepalsuan dan tipu-tipu. Dan hebatnya yang bersangkutan tidak merasa berdosa melakukan itu. Dan, hebatnya pula Muhammadiyah tidak mengambil bagian Amar Ma\'ruf dan Nahi Mungkar dalam kedzaliman ini. Maka jadilah kemungkaran menari-nari di hadapan kita semua. Kalau kedzaliman ini kita biarkan dan dianggap lumrah maka tidak mustahil tsunami beneran akan melanda negeri ini terutama Jakarta. Na\'udzubillahi Mindzalik. Selamat bermuktamar. Carilah pemimpin yang Smart, \'Alim, Shaleh dan Berani menentang badai penguasa. Semoga Muhammadiyah tetap jaya dan selalu membangun negeri dan membantu umat yang papa. Wallahu A\'lam ... (*)
Teroris Aneh Muncul Lagi
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan BIASANYA saat situasi politik sedang gaduh dan mengganggu lingkaran kekuasaan, teroris itu muncul. Rupanya si teroris memiliki instink atau kepekaan intelegensia tinggi. Saking tingginya sering berperilaku abnormal, gila misalnya. Sulit membongkar siapa dia, karena memang tidak ada niat yang kuat untuk membuka, sebaliknya mengambangkan bahkan menutup. Dahulu seorang wanita yang \"dikemas\" berjilbab tiba-tiba menerobos Mabes Polri di Jl Trunojoyo setelah berjalan ke sana ke sini seperti linglung lalu menodongkan senjata seperti siap menembak Polisi yang berada di pos penjagaan. Dengan \"sigap\" Polisi lain segera menembak perempuan \"teroris\" yang menodongkan pistol tersebut dan tewas. Kini seorang wanita yang \"berjilbab dan berhijab\" berjalan di depan Istana Merdeka. Tiba-tiba di depan gerbang utama dia menodongkan pistol FN ke arah seorang Paspampres. Polisi lalu lintas segera mengamankan perempuan tersebut. Kini yang bersangkutan berada di Polres Metro Jakarta Pusat dan menurut Kapolda Jaya Irjen Pol Fadil Imran kasus ini \"masih didalami\". Publik merespons kasus aneh ini dengan pandangan beragam ada yang berkeyakinan ini serius bagian dari aksi terorisme. Sebagian besar diduga menganggap kejadian ini hanya \"main-mainan\". Dua skenario mainan : Pertama, perempuan ini \"stress\" atau \"linglung\" yang dikendalikan oleh aktor intelektual termasuk yang memberi pistol FN. Sang aktor mengarahkan halusinasi perempuan tentang \"orang jahat\" yang harus ia tembak dengan didahului penodongan pistol. Kedua, perempuan sehat yang diiming-iming uang asal mau mengikuti skenario untuk berjalan di luar pagar Istana dan mengarahkan pistol ke paspampres. Dibohongi bahwa pistol yang dibawa hanya mainan. Nanti akan ada polisi yang pura-pura menangkap. Ternyata ditangkap betulan. Perempuan ini nantinya dilepas diam diam atau skenario bunuh diri. Apapun skenario untuk si perempuan itu namun maksud dan tujuannya adalah citra adanya ancaman dan pembuktian kebenaran isu radikalisme dan terorisme. Arah kepada umat sangat jelas sebab beratribut pakaian muslimah dan bercadar. Berulang framing dan tuduhan keji seperti ini ditujukan kepada umat Islam. Teroris yang datang secara periodik dan pada musim tertentu adalah bukti bahwa terorisme itu artifisial. Baik di tingkat lokal, regional maupun mondial. Proyek terorisme global sudah dihentikan dengan aturan UU Amerika dan Resolusi PBB tentang \"Internasional Day to Combat Islamophobia\". Perempuan bercadar penodong pistol FN ke Paspampres dapat dibilang nekad bagi orang sehat. Dengan senjata api yang ia arahkan dapat berisiko ia yang ditembak balik. Atau memang ini awal skenario agar tidak meninggalkan saksi hidup? Artinya ketika ternyata hidup maka plan A misi telah gagal. Rakyat kini menunggu apakah pendeskriditan umat melalui perempuan bercadar itu sampai pada proses peradilan hingga terbuka siapa, apa, dan mengapa termasuk disainernya atau seperti biasa peristiwa ini akan menguap begitu saja. Cukup dengan sakit jiwa. Meski dengan tanda tanya besar soal pistol FN. Namanya juga main-mainan. Melucu dan membodohi rakyat Indonesia. Negeri yang terus dilecehkan dengan berbagai dagelan. Bandung, 26 Oktober 2022.
Rishi Sunak dan Anies Baswedan: Warna Kulit vs Ideologis
Apakah Indonesia lebih rasis dari Inggris? Apakah moralitas kita terganggu jika warna kulit Anies berbeda dengan kita, seperti yang dituduhkan antara lain oleh Sri Bintang Pamungkas? Oleh: Dr. Syahganda Nainggolan, Sabang Merauke Circle RISHI Sunak, 42 tahun, keturunan India, istrinya India, telah dilantik menjadi orang nomer satu di Inggris kemarin. Satu miliar empat ratus juta penduduk India ikut merayakan pelantikan itu, penuh bangga. Berbagai media internasional dan lokal (India), pada Senin (24/10/2022), telah mengaitkan Hari Raya Hindu, Diwali, sebaai hari kemenangan kebaikan atas keburukan, memberikan dua berkah besar, yakni India menang Cricket atas Pakistan dan dilantiknya Sunak sebagai Perdana Menteri. Kejadian ini membawa kenangan manusia pada seorang bernama Mahatma Gandhi. Pada 129 tahun lalu, Gandhi yang baru menyelesaikan kuliahnya di bidang hukum di Inggris, menggigil kedinginan di stasiun KA Pietermaritzburg, Afsel. Gandhi diturunkan paksa di stasiun itu oleh petugas kereta karena dia naik kereta kelas bisnis. Tujuannya masih jauh ke Pretoria. Kelas bisnis hanya untuk kulit putih, namun tidak dicantumkan di tiket. Awalnya Gandhi menolak turun. Tapi apa daya. Bahkan, Gandhi ketakutan untuk mengambil selimutnya di tas. Akhirnya dia merintih dalam kedinginan sepanjang malam. Namun, dari sinilah Gandhi mulai bangkit menjadi pemimpin Bangsa India. “I was born ini India, but was made in South Africa,” kata Gandhi sebagaimana dimuat The Hindu (2019) dalam artikel “A visit to Pietermaritzburg station, where Gandhi was pushed off the train in South Africa”. Artikel ini juga memuat hari itu adalah hari kebangkitan “Satyagraha”. Gandhi marah dengan diskriminasi rasial yang menimpanya. (Sebagai catatan ajaran Satya Graha atau menolak kerjasama dengan musuh telah mengilhami perjuangan Bung Karno). Gandhi (dan Nehru) berhasil memerdekan India 74 tahun lalu dari Inggris. Inggris telah menjajah India selama 89 tahun, setelah mereka tercatat menduduki Benggali tahun 1757 (190 tahun sebelum merdeka). Setelah kemerdekaan, orang-orang India menjadikan Inggris sebagai tempat utama migrasi, baik untuk mengais rejeki maupun menggapai pendidikan tinggi. Beberapa waktu lalu, seorang menteri Inggris mempersoalkan banyaknya orang India yang tidak pulang ke India, melewati batas visa kunjungan yang diberikan. Namun, tanpa bisa dibayangkan, sekarang orang India bukan lagi menjadi pedagang kelontong di London, tapi dengan Sunak menjadi Perdana Menteri, telah jadi orang tertinggi. Jauh dari London, di Indonesia seorang keturunan Arab, Anies Baswedan, 53 tahun, telah dilantik Partai Nasdem, beberapa waktu lalu, sebagai kandidat presiden Indonesia 2024. Puluhan ribu rakyat pun tumpah ruah di Jakarta melepaskan Anies dari posisi Gubernur tanggal (16/10/2022) lalu. Mereka semakin cinta kepada Anies, khususnya sejak dia dicalonkan sebagai Presiden. Drone Emprit, lembaga survei model tercanggih, Crowdsourcing Methode, menunjukkan kepopuleran Anies Baswedan jauh sekali di atas kandidat lainnya, di medsos saat ini, antara lain 4,4 kali lipat dari Ganjar Pranowo dan 16,7 kali dari Prabowo. Namun, jalan panjang masih menghantui Anies Baswedan, karena dia masih membutuhkan partai pendukung lainnya, rencana KPK mentersangkakan atas kasus Formula E dan Presiden Jokowi yang mendukung kandidat lainnya. Lalu untuk apa judul artikel ini membandingkan Rishi Sunak dan Anies Baswedan? Pertama adalah soal warna kulit. Sebagai India, Sunak saat ini menjadi simbol kebhinekaan. The New York Times, (24/10/2022) menulis berita dengan judul “Sunak’s Ascent Is a Breakthrough for Diversity, With Privilege Attached”. Bahwa Penerimaan rakyat Inggris ini sekaligus penerimaan atas dua simbol minoritas, bukan kulit putih dan bukan Kristen, sebagai pemimpin mereka. Kedua, soal pendidikan. Sunak merupakan sosok yang menempuh pendidikan di tempat utama di Inggris dan Amerika. Dia berhasil lulus kuliah di Oxford, Inggris dan Stanford, Amerika. Ketiga, soal profesionalisme. Sunak merupakan Bankers dari Goldman Sach, salah satu perusahaan keuangan terkemuka di dunia. Keempat, Sunak merupakan India-Inggris, yakni orang yang lahir dan dibesarkan di Inggris. Bukan imigran seperti kakeknya. Kelima, dia unggul sebagai kandidat di partai yang memerintah, yakni partai Konservatif. Khususnya untuk menggantikan Liz Truss sebagai pemimpin partai, sekaligus Perdana Menteri. Bagaimana dengan Anies? Soal warna kulit, Sri Bintang Pamungkas (SBP) telah menyerang Anies dalam artikelnya 3 hari lalu, yang menyebar di berbagai group WA. Arab seperti Anies Baswedan, seperti juga orang-orang China menurut SBP tidak punya hak dan moralitas politik untuk menjadi pemimpin di Indonesia. Mereka adalah manusia yang seharusnya berterima kasih sudah dapat makan dan minum di negeri ini. Pikiran seperti SBP ini memang telah berkembang sepuluh tahun lalu, ketika SBP, yang terang-terangan, dan berbagai pihak lainnya yang samar, menolak Jokowi jadi pemimpin, karena dia dianggap mereka tidak Indonesia asli. Kalimat “Indonesia Asli” memang tercantum dalam UUD 1945 asli sebagai calon presiden. Namun, setelah UUD itu diamandemen, tahun 1999-2002, kalimat Indonesia asli itu diubah menjadi hanya “Warga Negara Indonesia” sejak kelahirannya. Artinya, secara legal itu tidak menjadi persoalan. Yang digugat SBP adalah soal kepantasan dan moralitas. Untuk di Inggris kejadian Sunak dapat diperkirakan sebagai berikut, pertama, memang ada diversity dalam masyarakat mereka saat ini, atau kedua, mereka terpaksa membutuhkan orang yang tepat dan mampu menyelamatkan perekonomian mereka dari krisis. Atau ketiga, rakyat Inggris telah hancur lebur karena krisis begitu besar, sehingga mereka tidak mampu lagi mengontrol sirkulasi elite politik. Perkiraan ini sebenarnya merupakan analisa dari berbagai analis dalam media-media internasional. Semuanya tentu perlu didalami. Dalam asumsi kebhinekaan (diversity) seharusnya Indonesia lebih baik dari bangsa kulit putih. Sejarah 250 tahun bangsa kulit putih menjajah dunia, diskriminasi dan kebencian rasial selalu menjadi senjata utama mereka untuk membantai manusia lainnya. Alasan Sri Bintang memojokkan Anies Baswedan secara rasialis tentunya justru kurang bermoral. Memang benar bahwa boleh jadi kita akan memberikan tongkat komando menyelamatkan negara ini pada bangsa pribumi, atau akan lebih bermoral, dengan catatan memang ada pemimpin bangsa kita yang bebas korupsi. Namun, kita harus membuka peluang Anies untuk bisa muncul sebagai pilihan yang terbaik. Jangan dibunuh karakternya sebelum bertanding. Sehingga ini memperluas pilihan yang ada. Namun, dibanding dengan Sunak, orang biasa, Anies Baswedan memiliki warisan kejuangan dari kakeknya sebagai pendiri Negara Indonesia 77 tahun lalu. Warisan sejarah ini adalah warisan patriotisme yang mampu menjamin kecintaan Anies pada Indonesia. Moralitas yang seharusnya ditantang oleh oposite Anies adalah kemampuan Anies untuk membangun kembali negeri kita. Sebab, pertanyaan semua negara yang dihancurkan pandemi COVID-19, perang dingin dunia barat versus Rusia/China dan badai krisis ekonomi dunia saat ini, adalah bisakah bangsa itu bangkit, bukannya bangkrut? Apakah Anies akan membawa keselamatan atau kehancuran? Untuk menjawab ini sangat terhubung dengan kapasitas dan jejak langkah Anies itu sendiri. Dalam ukuran kapasitas, ditambah jejak pendidikan, Anies tentu jauh di atas semua kandidat yang ada. Skala pengelolaan negara, baik sebagai Menteri Diknas maupun Gubernur DKI, Anies telah melewati kerja dengan kompleksitas dan skala yang tinggi. Gubernur Jateng, seperti Ganjar Pranowo, misalnya, merupakan jabatan yang terdesentralisasi kekuasaannya, terbagi dengan walikota dan bupati di sana, tidak sebesar Anies. Kapasitas dan pendidikan Anies setara dengan Sunak di Inggris itu. Meskipun, negara mereka jauh lebih besar. Perbedaan Anies dan Sunak terletak pada ideologinya. Sunak mewakili simbol kapitalis, di mana mazhab berpikir dia mempunyai rujukan pada Adam Smith dan Margareth Thatcher, yakni Mini Government, Pajak Rendah, dan Pertumbuhan Tinggi. Sementara Anies akan lebih sosialistik alias Pancasilais, yakni membangun negara dan rakyat sekaligus, sebagaimana selama Gubernur dia membuat jargon “Maju Kotanya, Bahagia Warganya”. Ideologi Anies bertumpu pada pembangunan manusia, keadilan bersama dan demokrasi. Untuk kemenangan Sunak tersebut, kaum buruh dan sosialis di Inggris tidak menyambut gembira. Nadia Whittome, tokoh buruh Inggris keturunan India mengingatkan kaum buruh bahwa Sunak adalah pilihan buruk buat rakyat kecil. Menurutnya, dalam Al-jazeera, Senin (24/10/2022), “Rishi Sunak as Prime Minister isn’t a win for Asian representation,” katanya. “He’s a multi-millionaire who, as chancellor, cut taxes on bank profits while overseeing the biggest drop in living standards since 1956. Black, white or Asian: if you work for a living, he is not on your side,” lanjutnya. Dikaitkan dengan ideologis, pemikiran Sri Bintang yang mengutamakan “presence” bukan “Essence”, perlu kita singkirkan untuk sementara waktu. Sebab, Bangsa Indonesia saat ini benar-benar membutuhkan pemimpin yang dengan segenap jiwanya ingin menyelamatkan bangsa. Jadi, Sunak dan Anies mempunyai kesamaan dalam kebutuhan suatu bangsa ketika dilanda krisis. Mereka hadir ketika krisis besar datang. Keduanya mempunyai kapasitas dan sekolah yang baik. Keduanya lahir dan besar di dalam negerinya. Bedanya Sunak besar dalam lingkungan Partai Konservatif yang pro kapitalis, sedangkan Anies Baswedan tumbuh dalam “Kawah Candradimuka” Pancasila yang sosialistik. Penutup Perdana Menteri Inggris yang berdarah India dan Anies Baswedan berdarah Arab mempunyai kemampuan, kapasitas dan pendidikan yang sama mumpuni untuk membangun negaranya. Semua bangsa di dunia benar-benar mengharapkan pemimpin yang mampu membangun kembali sebuah negara setelah pandemi Covid-19, perang dingin Barat vs. Rusia/China dan badai krisis ekonomi saat ini. Kerelaan Bangsa kulit putih Inggris yang biasanya rasis, menunuk Sunak, bisa jadi benar-benar menunjukkan adanya diversity atau kebhinekaan pada masyarakat Inggris saat ini, setidaknya dalam membawa mereka keluar dari krisis. Apakah Indonesia lebih rasis dari Inggris? Apakah moralitas kita terganggu jika warna kulit Anies berbeda dengan kita, seperti yang dituduhkan antara lain oleh Sri Bintang Pamungkas? Kita perlu menghindari pembunuhan karakter pada calon pemimpin yang mungkin bangsa ini sedang membutuhkan. Dengan bolehnya setiap WNI bertarung untuk Capres, sesuai dengan UUD 1945 Amandemen, setidaknya pertanyaan moralitas calon presiden ke depan adalah terkait dengan patriotisme dan kecintaan mereka pada negara, bangsa dan rakyat. Kita membutuhkan Essensi bukan Eksistensi saja. (*)
Benteng el Alamein dalam Politik Lokal
Oleh Ridwan Saidi Budayawan LOKASI gurun barat Afro dan berjarak 66 Km dari Iskandaria, Mesir. Pada PD II benteng dikuasai pasukan poros Jerman-Italia. Letak benteng strategis. Mau masuk Afro mustahil tanpa merebut benteng ini. PM Inggris Churchil sembari menghisap lisong duduk berhari-hari sama General Montgomery berdiskusi bagaimana menaklukkan benteng. Akhirnya ketok martil: 27 Juli 1942 Montgomery serang el Alamein, dan benteng jatuh ke Inggris. Dengan kuasai el Alamein, Sekutu menguasai seluruh Afrika. Jokowi, pemerintah, KIB menghadapi persoalan dan serial serangan. 1. Untuk Jokowi menyangkut kasus ijazah palsu. Untuk Pemerintah: 2. Ekonomi yang gelap dalam waktu dekat. Pengakuan pemerintah sendiri. Ditambah kewajiban bayar bunga dan cicilan hutang yang makin hari makin mahal karena rupiah jatuh. 3. Kasus-kasus terkait polisi: Somba dan Kanjuruhan. Dan kasus Km 50 yang dalam pengungkapan. 4. Mensukseskan G20 yang bisa-bisa berjalan via zoom webinar karena Putin terserang deman ambruknya Cremea Bridge dan Jin Ping dilanda Revolusi Toilet setelah Kongres PKC 16/10. Dinding jamban di China dicoret-coret pemerotes. PM Ingris yang baru terpilih juga tak dapat dikata siap berhadir di Bali. Untuk KIB: 5. Jelang pemilu Pilpres: 5.1. PPP ganti Ketum secara darurat. Ketum hasil muktamar dicpot, Ketum Plt dibetot. 5.2. Yeny Wahid aktif mengerahkan massa untuk Anies, tentunya tak membahagiakan PKB 5.3. Pra kampanye Anies dikuningkan di mana-mana menyusul langkah Akbar Tanjung dukung Anies Baswedan. 5.4. Hubungan Ganjar Pranowo tak dapat dikatakan bagus dengan DPP PDIP Sementara itu ribuan pendemo pelajar, mahasiswa, emak-emak, buruh hampir tiap hari di seluruh Indonesia mengalir ke jalan. Dari masalah terurai tak dapat diketahui mana yang benteng el Alamein, atau kolektifa masalah-masalah adalah benteng el Alamein. Moga-moga Tuhan selamatkan bangsa dan negara Indonesia. (RSaidi)
Berpidato di Hadapan Berbagai Tokoh Agama Dunia, Din Syamsuddin Kutip Alquran.
Jakarta, (FNN) - Ketua Centre for Dialogue and Cooperation Among Civilizations, Din Syamsuddin mengatakan, telah tiba saatnya umat lintas agama bekerjasama membangun peradaban dunia baru pasca pandemi. Hal itu dikatakan Din Syamsuddin dalam pidatonya pada Konperensi Internasional Komunitas Sant\'Egidio di Roma, 25 Oktober 2022. Konperensi tahunan tersebut mengangkat tema The Cry for Peace/Il Grido della Pace (Jeritan untuk Perdamaian) dihadiri 300 peserta dari berbagai agama dari banyak negara, dan ribuan pengembira anggota Komunitas Sant\'Egidio dari berbagai negara. Dari Indonesia ikut hadir Wakil Ketua MUI (Majelis Ulama Indonesia), Marsudi Masyhudi. Pada upacara pembukaan yang berlangsung di La Nuvola atau Rome Convention Centre, hadir antara lain Presiden Italia, Sergio Mattarella; Presiden Perancis, Emmanuel Macron, dan Sekretaris Jenderal Liga Muslim Sedunia, Muhammad Abdul Karim Al-Isa. Sergio dan Macron sama-sama mengatakan agama sangat diperlukan pada masa sekarang, khususnya pasca pandemi. Di awal pidatonya pada sesi tentang Pelajaran dari Pandemi (Lessons from the Pandemic), Din Syamsuddin mengatakan, pandemi adalah bentuk musibah yang merupakan takdir Ilahi, tetapi juga merupakan akibat ulah insani. Ia mengutip ayat al-Qur\'an Surah Ar-Rum Ayat 41 bahwa \"Telah nyata kerusakan di darat dan di laut akibat perbuatan manusia, maka Allah Subhanahu Wa Ta\'ala akan merasakan sedikit dari apa yang mereka perbuatkan agar mereka kembali\". Din menegaskan, pandemi Covid-19 adalah kejadian luar biasa yang perlu dijadikan pelajaran. Oleh karena itu, kata Chairman of World Peace Forum (Forum Perdamaian Dunia) itu, umat berbagai agama harus mengambil hikmah dari musibah, yaitu membangun solidaritas atas dasar persaudaraan kemanusiaan. Kolaborasi Lintas Agama adalah suatu kemustian. Karena menurut Guru Besar Politik Islam Global FISIP UIN (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri) Jakarta itu, tidak ada satu kelompok agama yang bisa mengatasi masalah sendiri, tetapi harus dalam bentuk kerjasama. Kolaborasi Lintas Agama, menurut mantan Ketua Dewan Pertimbangan MUI ini, tidak berarti mencampuradukkan keyakinan agama-agama, tetapi mengambil bentuk kerjasama kemanusiaan. Sejatinya, agama diturunkan bagi umat manusia dan kemanusiaan. Kolaborasi lintas agama bukanlah hal baru. Umat berbagai agama sudah banyak bekerjasama. Di Indonesia Muhammadiyah Disaster Management Centre (MDMC) sudah sering bekerjasama dengan Catholic Relief Service, World Vision (Protestan), Buddha Tzechi, dan lainnya, khususnya dalam penanggulangan bencana alam. Kini saatnya, umat berbagai agama perlu mengembangkan kerjasama dalam menanggulangi masalah akibat pandemi, dan membangun peradaban dunia baru pasca pandemi. (Anw).
Gerakan Nasional Pembela Rakyat Akan Gelar Aksi 411
Jakarta, (FNN) - Aksi Bela Rakyat (ABR) keempat akan digelar pada Jum\'at, 4 November 2022. Selain tema sentral sebelumnya, aksi unjuk rasa yang berpusat di sekitar Patung Kuda, Jakarta Pusat itu menuntut supaya Joko Widodo (Jokowi) segera mundur dari presiden. Konsolidasi aksi dilakukan di aula Masjid Baiturrohman, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa, 25 Oktober 2022 malam. Selain konsolidasi, pertemuan juga menghasilkan terbentuknya Presidium GNPR (Gerakan Nasional Pembela Rakyat). Presidium GNPR beranggotakan 11 orang. Mereka antara lain, Ketua Umum Front Persaudaraan Islam (FPI), Muhammad Alatas; Ketua Umum Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-U), Yusuf M. Martak; Ketua Umum Persaudaraan 212 (PA 212), KH. Rd. Abdul Qohar; mantan penasihat KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Abdullah Hehamahua, Marwan Batubara. Sedangkan Slamet Ma\'arif dalam kesempatan tersebut juga ditunjuk menjadi Panglima Aksi. ABR ke-4 digelar karena tidak ada satu pun tuntutan yang disampaikan sebelumnya dipenuhi Jokowi. Tuntutan mereka dalam aksi sebelumnya adalah turunkan harga BBM (Bahan Bakar Minyak), turunkan harga-hara dan tegakkan supremasi hukum. Oleh karena itu, aksi pada Jum\'at pekan depan itu lebih fokus meminta Jokowi mundur sesuai UUD 1945. Tuntutan mundur tersebut juga sesuai dengan kebebasan berpendapat. Muhammad Alatas mengajak umat Islam datang dan bergabung. Titik kumpulnya, antara lain melakukan shalat Jum\'at di Masjid Istiqlal. Dia berharap peserta aksi datang sebanyak-banyaknya. (Anw).
Jangan Kecelik Lagi, Kata Cak Nun...! (2)
Selain membiarkan terbentuknya Partai Koalisi yang menguasai suara mayoritas, keberadaan Tyranny Majority itu dibiarkan dan tetap melakukan voting! Itu namanya demokrasi lontong sayur! Oleh: Chris Komari, Activist Democracy, Activist Forum Tanah Air (FTA) USA & Global, City Council 2002 & 2008 ITULAH mengapa di US Senate, ada mekanisme Filibuster di mana 1 orang Senator bisa melakukan Filibuster untuk menghentikan 99 Senator lainnya untuk tidak mengambil voting. Alasannya? Karena 1 Senator yang mewakili satu negara bagian (State) itu suaranya bisa mewakili 40 juta orang, seperti State of California (CA). Bila ada RUU yang mau di-voting di US Senate dan RUU itu merugikan satu negara bagian, maka 1 Senator itu memiliki kekuasaan untuk melakukan Filibuster agar seluruh senate tidak melakukan voting. 3). Parliamen (MPR/DPR/DPD) harus menciptakan mekanisme seperti Filibuster di US Senate, untuk menghilangkan keberadaan Tyranny Majority, seperti terbentuknya Partai Koalisi pro pemerintah yang menguasai mayoritas suara di DPR. Sebab, bila tyranny majority yang berbentuk partai koalisi yang pro pemerintah itu dibiarkan begitu saja ketika voting akan dilakukan, kan sudah jelas kelompok mereka yang menang voting terus? This is no brainer! Ini sistem deliberation dan voting model apa? Tapi itu yang sudah dijalankan di Indonesia puluhan tahun, bukan? Karena itu, MPR/DPR/DPD harus membuat mekanisme sendiri untuk menghilangkan Tyranny Majority di Parliamen. Tidak sulit amat menciptakan sistem atau mekanisme itu untuk menghilangkan Tyranny Majority di MPR, DPR dan DPD, jika diperlukan, saya bisa membantu! Sehingga ketika terjadi deadlock (musyawarah untuk mufakat tetapi mufakat tidak dicapai), maka suara 1 orang anggota MPR, DPR atau DPD bisa menghentikan voting, karena mereka mewakili suara puluhan juta orang Daerah. Itulah mekanisme Filibuster di US Senate, karena 1 Senator mewakili 1 negara bagian, seperti California, mewakili 40 juta suara rakyat California. Tidak mungkin 1 suara Senator yang mewakili 40 juta suara di negara bagian, sama nilainya dengan suara Senator dari Alaska, Wyoming atau North Dakota yang hanya mewakili suara rakyat negara bagian yang lebih sedikit. Karena itu, supaya adil, fair dan square untuk semua Senator dari 50 negara bagian, diciptakan mekanisme Filibuster untuk semua Senator, guna melakukan Filibuster (menghentikan voting di US Senate), bila 1 Senator wakil negara bagian itu merasa dirugikan oleh RUU (Bill) yang akan di-voting. Itu artinya, di US Senate tidak ada Tyranny Majority meski, dalam satu masa, partai Republican menguasai US Senate, dan di masa lainnya, partai Demokrat menguasai US Senate. Tetapi setiap senator di US Senate itu bisa melakukan Filibuster, artinya 1 suara Senator bisa mengalahkan 99 suara Senator yang lain. Itulah konsep Deliberation dan Voting dalam Representative-Democracy. Tidak seperti konsep deliberation dan voting di DPR sekarang! Selain membiarkan terbentuknya Partai Koalisi yang menguasai suara mayoritas, keberadaan Tyranny Majority itu dibiarkan dan tetap melakukan voting! Itu namanya demokrasi lontong sayur! 4). Sistem, proses, prosedurial dan mekanisme deliberation di US House of Representative dan di US Senate itu sangat complex, ada banyak steps yan00g harus ditempuh, ketika terjadi deadlock dan sebelum voting diambil. Ini perlu penjelasan tersendiri karena sangat complex dan perplexing. 5). Ketika voting dilakukanpun, masih ada steps, proses, prosedur dan mekanisme serta kondisi yg harus dipenuhi untuk voting bisa dilakukan, salah satunya adalah tidak boleh ada Tyranny Majority. Tetapi steps, proses, prosedur dan mekanisme banyak sekali yang harus dipenuhi, sebelum akhirnya semua anggota House of Representative atau anggota US Senate itu setuju untuk mengambil voting up and down. Ini juga perlu penjelasan tersendiri karena sangat complex dan perplexing. Sistem deliberation di DPR, aturan sidang di DPR, aturan voting mulai dari sidang di era Konstituante tahun 50\'an dan 60\'an hingga sekarang, masih belum dan tidak ada yang demokratis, dalam pandangan saya sebagai activist democracy 20 tahun lebih. Bahkan acuan dan standards yang dipakai dari Sila ke-4 Pancasila, juga tidak jelas dan abstracts. 1). Bagaimana mengukur Hikmat/Hikmah (Kehikmatan) dan Kebijaksanaan seorang anggota Parliamen (DPR)? 2). Ukuran standarnya apa? 3). Dan siapa yang mengukur? Beda dengan di US Congress dan semua anggota State\'s Legislature, yang dipakai pedoman itu nyata, kongkrit dan jelas, seperti aturan yang ada di: 1). Robert\'s Rule of Order (Parliamentary Proceedings Guidelines) untuk semua anggota Legislatif di USA, mulai dari City Council hingga anggota US Congress. 2). Di masing-masing negara bagian (State) ada 1 aturan atau UU lagi sebagai penjelasan dan penyempurnaan aturan persidangan umum (public meetings) untuk anggota Legislatif negara bagian (State), mulai anggota City Council hingga anggota State\'s Legislature. Di negara bagian California ada UU tersendiri, yakni California Government Code Section 54950 to 54960 yang dikenal dengan disebutan: UU \"The Brown Act.\" (*)
Advokat Garda Hukum 508 Serahkan Maklumat Ke DPR RI Terkait Covid 19
Jakarta, FNN - Sebuah organisasi kemasyarakatan yang menamakan Garda Hukum 508 menyampaikan maklumat ke DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), terkait Covid-19. Mereka akan terus mengawal proses hukum meninggalnya satu juta rakyat Indonesia akibat virus tersebut. Sebab, mereka menuduh virus yang berasal dari Wuhan, Republik Rakyat Cina itu buatan manusia. \"Covid-19 adalah Virus SARS generasi ke-2 buatan manusia yang dikembangkan dengan teknologi revolusi industri generasi 5.0.\" Demikian Ketua Garda Hukum 508, Rusdi dan Pendiri Garda Hukum 508, Joko Ahmad Sampurno dalam siaran persnya, di Jakarta, Selasa, 25 Oktober 2022. Sehari sebelumnya, mereka mendatangi gedung DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) RI, di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, bermaksud menyampaikan maklumat. Akan tetapi, rombongan tidak berhasil menemui satu orang pun anggota DPR karena masih reses. Garda Hukum 508 mengeluarkan 17 maklumat yang diperuntukkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Mereka meminta pertanggungjawaban DPR yang yang membuat Undang-Undang Karantina Tahun 2018 sebagai pintu masuk menyambut Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) untuk membunuh rakyat Indonesia. Pihak GH 508 meminta pertanggungjawaban DPR atas terbitnya UU Karantina tersebut. Rusdi dan Joko mengatakan siap mengawal proses hukum terhadap masyarakat dan keluarga korban yang menjadi Covid-19. Virus corona bisa mematikan karena memicu pengentalan darah dengan membatasi Oksigen (O2) sehingga berkurang mengikat atom carbon dan menciptakan kelebihan atom carbon di dalam darah. Kelebihan atom carbon di dalam darah itulah yang akhirnya berujung pada pengentalan darah. “Carbon yang menjadi hasil buang metabolisme sel-sel seluruh organ manusia dibuang melalui respirasi paru-paru mengikat dengan senyawa Gas Oksigen (O2) menjadi CO2. Virus itu juga menyerang sel-sel dan menciptakan Sputum (Cairan Flue) untuk menutup organ-organ pernafasan dan organ antibody yang bisa menutup saluran pernafasan,” kata Joko. Menurut Joko, virus itulah yang bertugas mencegat atau membatasi agar oksigen tidak masuk ke paru-paru dan tidak bisa diserap ke dalam darah. \"jika respirasi paru-paru kekurangan mendapatkan Oksigen (O2), maka Atom Carbon berlebih dalam darah. Kondisi tersebut menyebabkan pengentalan darah dan berlanjutnya ke pembekuan darah dan menyebabkan gagal Jantung atau kematian,\" ujar Joko. Joko mengatakab, sejauh ini pihaknya menduga kelembaban udara menjadi pemicu terjadinya pandemisasi Covid-19 di Indonesia. Khususnya, berawal ketika ada karyawan Kapal Pesiar Diamond Jepang yang dibawa ke Pulau Seribu pada Februari 2020 lalu. \"Dengan menggunakan kelembaban Udara, Covid-19 di Pulau Seribu dalam satu hari dapat menjangkau ke Jakarta. Dengan begitu pandemisasi Covid 19 di Indonesia diduga berasal dari Kapal Pesiar Diamond di Jepang yang karyawannya dibawa ke Pulau Seribu bulan Febuari 2020. Selanjutnya, seminggu kemudian Ibu Kota Negara Indonesia, Jakarta menjadi Pusat Pandemi Covid-19,\" ujarnya. Menurut Joko, berlarutnya penyelesaian masalah pandemi disebabkan prosedur penanganan kementerian kesehatan di seluruh dunia yang tidak sesuai Ilmu Biologi dan Ilmu Kedokteran. Menkes di seluruh dunia mengambil strategi Karantina, 5 M dan vaksin sehingga justru diduga menghasilkan pembesaran Covid-19 di seluruh negara di dunia. “Cara kementerian kesehatan di seluruh dunia tidak menggunakan prosedur penghentian pendemi Covid 19 sesuai Ilmu Biologi dan Ilmu Kedokteran, karena penghentian Pandemi Pathogen (Virus/Bakteri) dilakukan dengan membasmi Virus/Bakteri atau membasmi pembawanya. Artinya, cara ampuh untuk menghentikannya adalah dengan membasmi Covid-19 nya atau mengecilkan kelembaban udara,\" tutur Joko. Joko menyebutkan, empat teknologi basmi Covid-19 itu. Pertama, Artificial Intelligence Lung Respirasition. Kedua, Eukalyptus Machine Air : Mesin pemburu dan pembasmi Covid 19 di dalam tubuh dan di luar tubuh manusia. Ketiga, Humidity Machine Reducer: mesin penurun kelembaban udara berbasis basmi Covid 19. Keempat, Program Zero Mortalitas Medis Covid -19. Formula ilmu dan teknologi Covid-19 ini beserta empat teknologi basmi akan segera di launching Lembaga Perlindungan Konsumen negara-negara di dunia (149 Negara Negara PBB) yang berpusat di Genewa PBB dalam Kongres ISO COPOLCO – PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) Basmi Covid-19 di dunia yang rencananya diselenggarakan pada Nopember 2022 di Bali. (Anw).
Peta Dukungan Pilpres 2024: Ganjar China; Anies, Prabowo, Andika, Amerika Serikat
SETELAH sempat “dicekal” selama beberapa tahun, Prabowo Subianto pekan lalu akhirnya bisa masuk dan berkunjung ke Kementerian Pertahanan AS di Pentagon. Prabowo datang sebagai Menteri Pertahanan RI. Adakah pembicaraan dengan koleganya di Pentagon itu terkait dengan gelaran Pilpres 2024 dan dukungan kepada tokoh-tokoh Indonesia yang bakal tarung dalam Pilpres 2024 nanti? Ataukah ada agenda lain menyangkut situasi politik di Indo Pasifik yang perlu mendapat perhatian serius dari AS dan Indonesia? Terutama ancaman China yang juga berkepentingan dengan isu Pilpres 2024? Untuk mengetahui itu semua, berikut dialog wartawan senior FNN Hersubeno Arief dengan pengamat politik Rocky Gerung di Kanal Rocky Gerung Official, Selasa (25/10/2022). Tentang Geopolitik Global Halo halo, apa kabar Anda semua. Senang sekali masih terus bisa meng-update berbagai informasi aktual untuk Anda semua lewat channel Rocky Gerung official, bersama saya Hersbeno Arif dan Bung Rocky Gerung. Cerah nih, Bung Rocky, latar belakangnya bunga-bunga lagi menghijau. Ya, bunga menghijau, yang sedang gugur adalah kekuasaan. Oh, begitu ya. Ya, kalau ada yang gugur, pasti selalu ada yang tumbuh. Itu juga yang terjadi di Inggris, yang kita amati ini menarik sekali karena untuk pertama kalinya saya kira dalam sejarah, ada imigran India itu yang menjadi Perdana Menteri di Inggris, di tengah situasi yang sangat menantang di Inggris. Kita nggak tahu berapa lamanya akan bertahan. Yang sebelumnya kan cuma 44 hari bertahan. Nah, sementara di China, ini kelihatannya Xi Jinping makin menguatkan mencengkeramkan kukunya di sana karena dia menjadi presiden di periode ketiga, dan bisa jadi mengarah ke seumur hidup gitu nanti. Dan, dia sudah mulai menyingkirkan lawan-lawan politiknya. Nah, kalau kita ngomongin China, bagaimanapun juga itu pasti ada kaitannya dengan geopolitik global dan terutama Indonesia kalau untuk kawasan Asia Tenggara. Sementara, untuk Inggris itu juga jangan lupa bagian dari kaukus, kaukus antara Amerika Serikat, Inggris, dan Australia yang pasti juga memperhatikan Indonesia. Mari kita bicarakan ini dari dampak globalnya Bung Rocky. Ini pembicaraan yang tiba-tiba harus kita lakukan karena ada perubahan dalam geopolitik sebetulnya. Dan betul, kalau kita mulai dari Inggris, kita anggap bahwa itu satu terobosan bahwa akhirnya politik identitas nggak bekerja lagi di situ. Bayangkan kalau di Indonesia, misalnya, nggak mungkin itu terjadi. Karena ini mesti dicari macam-macam cara, nanti kalau ada seseorang yang punya potensi dilabeli politik identitas. Nah, ini keturunan India yang betul-betul karena kemampuan dia, dulu dia Menteri Keuangannya Boris Johnson, jadi dari partai yang sama, partai konservatif. Dan kelihatannya Inggris mengandalkan pikiran-pikiran partai konservatif yang sangat liberal untuk menyelesaikan perekonomian di negeri itu. Dan, kelihatannya publik Inggris masih percaya. Tetapi, yang lebih penting adalah sinyal bahwa partai konservatif, kalau dia memerintah, itu dia pasti akan sejalan dengan politik Amerika Serikat. Kebetulan AS bukan partai konservatif. Tetapi ada kepentingan bersama, yaitu di kawasan Indo Pasifik dan Australia justru. Karena kita tahu Amerika lagi bikin konsolidasi untuk memastikan bahwa China tidak boleh terlibat di Ukraina, melalui proksi Rusia. Jadi, kelihatannya Perdana Menteri Inggris yang baru itu akan ada di dalam jaringan baru politik di Asia dan Indo Pasifik, yaitu untuk mengkontain China. Kan tradisi partai konservatif akan selalu hati-hati atau bahkan bersifat reaktif terhadap China tuh. Kalau partai buruh mungkin sedikit lebih demokrat atau lebih luwes atau lebih moderat. Kalau partai konservatif di Inggris pasti dalam upaya untuk membentengi ekspansi ekonomi China, terutama, walaupun China sekarang lagi melarat karena ekonominya enggak tumbuh. Tapi itu soal penting buat kita pelajari. Ada sebut saja realignment di Eropa untuk memastikan bahwa China enggak boleh masuk di dalam persaingan dengan Eropa, terutama, karena krisis di Ukraina. Itu satu poin. Yang kedua, yang lebih menarik lagi, tentu adalah perubahan di China yang akhirnya dipastikan bahwa Xi Jinping kembali memimpin China tuh. Kendati kita baca banyak protes di masyarakat China bahwa Xi Jinping selama ini tidak memperlihatkan proses pembaruan demokratis. Jadi, kalau periode ketiga itu pasti nggak ada beban lagi pada Xi Jinping, untuk melakukan politik yang semakin otoriter. Kan dalam sejarah China Xi Jinping ini adalah orang yang menanamkan ideologinya sendiri itu, yang disebut Xi Jinpingcort, pikiran-pikiran Jinping yang dianggap sebagai sukses. Sekarang Xi Jinping dianggap sebagai semacam dewa. Karena itu, China harus diajari pikiran Xi Jinping. Itu yang ada di kurikulum-kurikulum Universitas sekarang, yang diprotes sebetulnya. Jadi, sebetulnya, kalau kita lihat tadi apa inchargement-nya bagi Indonesia, pasti Jinping akan meneruskan aktivitas koboi-koboian di China Selatan, di Indo Pasifik tuh. Karena memang nggak mungkin Jinping berubah menjadi lebih moderat. Justru dia ingin dapat kekuasaan tambahan supaya dia bisa pastikan bahwa China akan jadi setara dengan Amerika, senior super power. Kalau sekarang ini masih junior super power. Nah, yang menarik adalah apa nanti reaksi Amerika terhadap Xi Jinping? Ya pasti Amerika akan pasang barikade laut, segala macam kemampuan militer Amerika akan dikerahkan ke Indo Pasifik dan China Selatan atau Asia umumnya tuh. Sekarang, bagi Indonesia kira-kira mau ngapain gitu. Kan Amerika tetap akan tekan Indonesia untuk jadi proksi dia untuk menghalangi ekspansi China. Jadi, presiden berikutnya pasti tangan Amerika akan bermain di Indonesia. Kira-kira begitu gampangnya kan. Sebab, dalam dua tahun ke depan, Amerika pasti akan minta kepastian, Anda proksi mana. Jadi, kita lihat nanti, kampanye-kampanye presiden pasti akan diwarnai oleh kepentingan politik regional Amerika di Indo Pasifik. Ya, sebelum kita masuk ke Indonesia, kita terusin sedikit ya supaya analisisnya nyambung katanya. Kan walaupun tidak liberal, ini partai Demokrat itu justru dalam geopolitik global itu selama ini sangat berbeda dengan Partai Republik di mana Partai Republik lebih pada mementingkan kepentingan dalam negeri. Tapi kalau Partai Demokrat, persoalan HAM akan menjadi soal yang dia seriusin kan. Jelas bertabrakan dengan China kan. Itu betul yang diingatkan Hersu bahwa Partai Republik selalu dia melihat ke dalam kekuatan Amerika, gitu. Nah, itu yang disebut tadi sebagai American first. Tetapi, dalam politik luar negeri, apalagi kalau dipimpin oleh Demokrat, itu tema HAM jadi kekuatan sekali. Karena ada doktrin sejak perang dunia ke-2 bagi Amerika, siapapun yang melanggar HAM, siapapun yang mengkhianati kebebasan politik, siapapun yang berupaya untuk menganeksasi dengan kekerasan, itu artinya melanggar prinsip-prinsip universal human right declaration yang Amerika pasti ada di belakangnya tuh. Jadi, Amerika enggak peduli itu, mau negara apapun, kalau tanda-tanda ekspansionis, dia akan hajar. Amerika sendiri ekspansionis, tapi dia nggak memperluas wilayah itu. Nah, beda dengan Rusia pasti akan perluas wilayah, China akan perluas wilayah, Amerika tidak pernah memperluas wilayahnya, itu bedanya. Karena dia menganggap bahwa dia dapat mandat dari para pendirinya untuk mempertahankan wilayah bebas, di manapun. Jadi, kalau dibilang Amerika akan intervensi pasti, karena itu adalah perintah sejarah. Bahwa tidak boleh ada negara yang menganeksasi negara lain atas dasar kekuasaan. Jadi, itu pentingnya. Jadi, betul bahwa kita akan lihat bahwa dalam politik luar negeri, China terhadap China, Amerika akan sama dengan Inggris, yaitu kepentingannya sama, yaitu mencegah ekspansi teritorial dari China, terutama yang sedang terancam adalah Taiwan. Politik Indonesia Ya. Oke. Nah, ini mari kita masuk ke Indonesia. Kemarin kita lihat betapa pengaruh kuat dari Xi Jinping yang kelihatan adalah salah satu pesaingnya ya. Kemarin kita belum dapet konfirmasi tentang bagaimana Hu Jintao presiden sebelumnya ditarik keluar dari Kongres Partai Komunis China. Seperti biasa, kita enggak pernah dapat penjelasan yang resmi, tetapi video-video menunjukkan perdana menteri yang dari partainya Hu Jintao dan ini proksinya Hu Jintao digusur dari PKC. Artinya, memang ini semakin powerfull Xi Jinping ini. Dan seperti Anda sebutkan tadi, ini pertempurannya di Indonesia bagaimanapun 2024 mereka pasti akan mengamati itu. China akan mengamati, Amerika juga akan mengamati dengan cermat. Itu nasib kita tuh. Karena kita mau sebut negara besar iya, tapi kita nggak punya kemampuan sebagai super power. Negara kita besar doang gitu. Tapi dalam politik proksi itu lebih menentukan daripada besarnya negara tuh. Jadi, kelihatannya memang all the President Man itu, Xi Jinping mau pastikan bahwa saya mau diingat sebagai pembentuk China yang super power. Karena itu, nggak boleh ada satupun elemen dalam pemerintahan saya yang masih mendua tuh. Jadi, ekspansionisme atau watak ekspansionis dari Xi Jinping akhirnya diperlihatkan dengan mencegah siapapun yang masuk ke situ. Karena yang unik dalam China itu, kalau dia presiden sekaligus menguasai tentara merah, itu kuat sekali kan. Nah, ini baru jarang sebetulnya Presiden itu sekaligus jadi komandan tentara merah. Di sini Xi Jinping memastikan bahwa militer ada di bawah dia tuh. Jadi, komandonya bisa lebih cepat dan saya kira itu dari beberapa tahun lalu Jinping melakukan perubahan habis-habisan di tubuh militer supaya dengan mudah dikendalikan oleh dia tuh. Faksi-faksi dibuat atas nama kepentingan nasional, tapi yang dia taruh adalah orang-orang dia. Kira-kira kalau di Indonesia itu panglima-panglima teritorial itu punya mandat langsung dari Xi Jinping. Jadi sebagai presiden dia dengan mudah menggerakkan kekuatan militer. Jadi di situ bertumpu ambisi Xi Jinping untuk menjadi pemimpin dunia, sekaligus Ambisi ekspansionisnya, dengan akibat demokrasi makin merosot di China tuh. Dan pada saat bersamaan juga itu terjadi di Indonesia ya. Artinya, sekarang kelihatan sekali bahwa Pak Jokowi di bawah era Pak Jokowi itu kita bergerak lebih mendekat kepada China, meski Pak Luhut mencoba membuat balancing dengan tetap menjalin hubungan baik dengan Amerika Serikat. Tapi ada trend yang sama itu antara China dengan Indonesia, yakni semakin memburuknya iklim demokrasi. Ini ada satu penelitian terbaru yang ditulis oleh Profesor Leadle dengan Pak Saiful Mujani yang akan didiskusikan juga menyoroti bagaimana demokrasi Indonesia di era Jokowi ini menurun. Ya, saya baca itu artikel yang ditulis oleh Saiful Mujani kawan saya. Dan orang bertanya-tanya wah sudah mulai kritis ini Pak Saiful Mujani pada Presiden. Tapi kita tahu Saiful Mujani adalah orang yang belajar komparatif politik dan terpaksa dia musti terangkan bahwa Indonesia dalam ukuran apapun buruk demokrasinya. Kan itu. Walaupun dia suka bikin survei yang seolah-olah mengindikasikan kepemimpinan Jokowi, tetapi ini terjadi semacam paradoks, bagaimanapun lembaga survei mau mempromosikan Jokowi, ya di internasional Jokowi itu jatuh indeks demografinya itu. Apalagi di Leadle. Kan enggak bisa disogok untuk mengatakan ini baik-baik saja. Jadi, sebetulnya kita tahu bahwa keadaan kita memang buruk. Jadi, penting untuk mengetahui pikiran dunia bahwa Indonesia buruk. Karena itu, dalam persaingan 2024 nanti, ketika Xi Jinping mulai menyusun kembali kekuatan di Indo Pasifik, tentu Amerika akan cari partner Indonesia, siapa? Kan secara historis Indonesia itu selalu menjadi proksi Amerika untuk kontain komunis di Asia Tenggara itu. Yang terjadi kemudian berubah, Amerika mensponsori pemerintahan otoriter demi stabilitas di Asia Pasifik. Kan itu yang terjadi sehingga pada waktu itu Indonesia punya kepemimpinan politik di ASEAN melalui figur Pak Harto. Tapi kemudian pemburukan ekonomi menyebabkan perubahan macam-macam. Nah, sekarang kita lagi berpikir, di mata Indonesia kira-kira yang paham soal global politik siapa ya? Ganjar Pranowo? Itu agak susah tuh karena Ganjar paham soal Wadas doang, kira-kira begitu. Anies Baswedan, itu mungkin karena Anies sekolah di sana dan kedekatan dengan tokoh-tokoh Senator di Amerika cukup punya akses. Yang lebih potensial pasti Prabowo karena Prabowo kemarin sudah diterima di Departemen Pertahanan di Pentagon. Sangat mungkin itu juga dibicarakan. Seminggu yang lalu kan kita dapat berita dari Amerika bahwa Prabowo bertemu dengan petinggi di Pentagon itu. Dan itu pasti terkait dengan keamanan di Indo Pasifik tuh. Jadi, secara logis ya mungkin Prabowo akhirnya diterima Amerika, walaupun dulu tidak boleh masuk Amerika karena soal HAM. Tetapi, sejak dua tahun terakhir kan Amerika memungkinkan Prabowo untuk masuk ke Amerika. Jadi, sekali lagi, Indonesia ada di dalam kawasan yang agak rawan karena intervensi Amerika pasti akan masuk dalam pemilu Indonesia itu. Jadi bagi kita, ini kita cuma bikin analisis ya, bukan kita Pro Prabowo atau Pro Anies atau anti Ganjar, enggak, kita cuma memberitahu bahwa publik internasional akan menghitung faktor kepemimpinan baru Indonesia di dalam konteks keamanan Indo Pasifik, kira-kira begitu. Oke, tapi kalau kita buat pemetaannya supaya lebih mudah gitu ya, kita menyebut nama-nama calon yang sudah muncul di publik ya, ada Ganjar, Prabowo, Anies, bahkan juga mungkin kalau kita ngomongin soal geopolitik lokal kita mau memasukkan faktor Andika Perkasa di situ ya, Panglima TNI yang jelas ke Amerika gitu. Jadi kita bisa lihat misalnya ini posisinya kalau bicara soal kepentingan Pak Jokowi dan proksi Pak Jokowi, Ganjar dalam hal ini pasti akan lebih dekat dengan China gitu. Artinya, China punya kepentingan untuk men-support Ganjar, dalam hal ini begitu ya. Kemudian, tapi kalau Amerika mungkin referensinya Amerika akan ada Prabowo, Andika Perkasa, maupun Anies Baswedan. Gitu kan Bung Rocky. Itu selalu ada faktor yang nggak pernah dihitung oleh para politisi Indonesia tuh. Bahwa menguatnya China itu artinya mengajak duel Amerika. Amerika selalu punya posisi bila Anda ingin damai, bersiap-siaplah untuk perang. Jadi, sebetulnya penguatan China itu justru membahayakan Ganjar karena Ganjar nggak akan dipromosikan Amerika karena sinyalnya Ganjar adalah proksi Jokowi, dan Jokowi pasti proksinya China tuh. Dan Pak Luhut berupaya balancing itu. Pak Luhut kan paham tentang perubahan politik ke depan. Nah, Pak Jokowi enggak paham itu, jadi Pak Jokowi masih ngotot soal Ganjar, padahal sebetulnya dalam segi perhitungan politik global ya Ganjar itu nonfaktor karena dia enggak paham politik internasional. Karena ya ada dalam sejarah record dekat dengan China tuh. Jadi itu soalnya tuh. Sementara Prabowo tentu paham politik global, paham sebagai Menteri Pertahanan apalagi. Jadi, Pak Prabowo diuntungkan dalam situasi ketegangan di Indo Pasifik. Dia punya kedudukan yang strategis untuk menyatakan bahwa Indonesia dalam bahaya, persiapannya mesti ini-ini tuh. Kira-kira itu. Jadi, mungkin Pak Prabowo bilang ya itu kan gua sudah bilang kan. Gua sudah prediksi bahwa Indo Pasifik ini berbahaya, karena itu sudah betul saya ada di dalam, dan Pak Jokowi memang instingnya bagus. Kira-kira begitu. Oke, ini kan kita memetakan saja Bung Rocky, bagi kita memberikan panduan pada publik bahwa sebenarnya kita, bagaimanapun juga Indonesia itu, kita tidak bisa hidup dalam tempurung. Geopolitik global itu sangat berpengaruh, dan karena itu tentu saja kita harus memilih figur-figur pemimpin itu yang memang paham geopolitik global, punya kecakapan dalam mengelola politik geopolitik global, dan juga diterima oleh komunitas-komunitas politik global gitu kan harusnya. Itu yang kita sebut sebagai momentum yang pragmatik sebetulnya. Walaupun Indonesia secara normatif dituntun oleh prinsip bebas aktif segala macam, tapi nanti harus ditafsirkan bebas aktif itu bebas untuk aktif ke mana? Kira-kira begitu kan. Bebas aktif bukan berarti yang sana oke yang sini oke, yang sana enggak yang sini enggak. Enggak begitu, karena ketegangan dunia itu sekarang imperatifnya adalah soal ekonomi itu. Dan kemiskinan di Eropa sudah menjadi-jadi dan selalu orang anggap, kalau terjadi krisis ekonomi dunia maka cara penyelesaiannya adalah dengan perang. Itu yang sudah menjadi standar berpikir bahwa perang itu akan memulihkan semangat untuk membangun. Kira-kira begitu kan. Itu yang terjadi di perang dunia ke-2 ketika Eropa dihajar habis oleh pasukan sekutu Amerika lalu datang pemulihan melalui Marshall Plan, lalu Eropa dibangun kembali, lalu Bank Dunia kumpulin uang untuk merekonstruksi Eropa. Lalu efeknya bagi dunia ekonomi tumbuh lagi. Itu semacam dalil bahwa ekonomi itu bisa ditumbuhkan melalui perang. Jadi kita juga harus bersiap untuk menerima fakta itu bahwa ke depan seseorang yang disebut calon presiden Indonesia pasti akan diasuh oleh kepentingan Amerika itu. Dan itu riil. Itu yang namanya riil politik. Yang normatif politik tentu kita ingin supaya kita tidak mengulangi masuk dalam jebakan kolonialisme atau imperialisme. Tapi, sekali lagi, kita cuma mau hitung itu di peta sebetulnya, sebagai analis. Kita nggak pro Ganjar, tidak ingin mengelu-elukan Pak Prabowo, ingin menasihati Anies supaya juga belajar lebih banyak tentang potensi 2024, karena nanti Anies akan ditagih bahwa mampu nggak dia menyelesaikan potensi konflik China dan Amerika tuh. Sementara hutang kita pada China masih sangat besar kan. Jadi, ini soal-soal itu. Jadi, Anies diuji apakah dia akan masuk dalam jebakan baru, dia harus punya proksi oligarki. Ganjar juga akan diuji mampu nggak membaca politik kawasan. Nah, kalau Prabowo akan merasa tanpa diuji saya sudah paham. Kira-kira begitu. Itu faktanya begitu sih. (sof/sws)
POPULER
