ALL CATEGORY
KOMNAS HAM Baru Harus Bongkar Kembali Kasus KM 50
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan SETELAH terpilih 9 anggota Komnas HAM baru untuk Periode 2022-2027 yang diketuai oleh Atnike Nova Sigiro maka tugas berat ke depan sudah menghadang. Di samping harus ikut memeriksa kasus Kanjuruhan Malang yang menewaskan ratusan warga sipil dan melibatkan aparat Kepolisian khususnya Brimob, juga membongkar kembali kasus Km 50. Komnas HAM baru ini diuji akan integritasnya apakah ini Komnas yang bermutu dan dapat dipercaya atau sama saja dengan Komnas HAM lama yang dinilai berpredikat ayam sayur. Biasa bekerja galak di awal melempem diujung. Independen prosesnya, kompromi hasilnya. Rekomendasi basa basi yang ditindaklanjuti sambil menari-nari. Tidak ada arti. Kasus Km 50 adalah contoh penanganan Komnas HAM menyedihkan. Hal ini menjadi desakan atau urgensi bahwa Komnas HAM baru harus membongkar kembali kasus pembantaian sadis 6 warga Indonesia yang tidak berdosa oleh aparat di Km 50 Jalan Tol jakarta-Cikampek. Lima hal yang mendasari desakan ini : Pertama, Komnas HAM lama bekerja ringan karena mendasari diri hanya pada UU No 39 tahun 1999 tentang HAM bukan pada UU No 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Akibatnya posisi Komnas HAM menjadi sangat lemah. Undang-Undang yang telah memberi kekuatan malah dinafikan. Kebodohan luarbiasa Komnas HAM. Kedua, Komnas HAM hanya menyelidiki pembantaian 4 anggota Laskar FPI dengan menerima skenario palsu \"upaya merebut senjata\". Sementara pembunuhan, bahkan pembantaian, 2 anggota Laskar lainnya yang dibawa dengan mobil lain, ternyata diabaikan dan dianggap benar secara hukum. Ketiga, Komnas HAM diduga kuat menyembunyikan data tentang penumpang di mobil Land Cruiser hitam dan mobil yang mengejar dan menembak di Interchange Karawang Barat. Anehnya, Komnas HAM justru mempertanyakan penumpang yang diminta untuk diproses hukum itu dalam rekomendasinya. Keempat, Komnas HAM tidak menjelaskan tentang peran 30 personal Propam yang ditugaskan Ferdi Sambo untuk ikut menangani kasus ini, ini penting untuk menjawab adakah pembuntutan dan pembunuhan itu terkait dengan operasi Satgassus Merah Putih yang terkuak kemudiannya ? Kelima, Komnas HAM menyembunyikan dan terkesan takut untuk menyampaikan fakta apa adanya, terutama keterkaitan kasus ini dengan keterlibatan intansi lain di luar institusi Kepolisian. Ini dapat menjadi bukti bahwa pembuntutan rombongan HRS dan pembantaian 6 anggota Laskar FPI bukanlah bagian dari penegakan hukum, melainkan pembunuhan politik yang berkualifikasi pelanggaran HAM berat. Komnas HAM lama telah gagal atau melakukan \"obstruction of justice\" dalam penanganan kasus Km dari 50 ini. Dan tentunya ini adalah hutang yang harus ditagih ke depan. Sebagai bentuk taubatnya maka personal Komnas HAM lama dapat \"curhat\" atau menyampaikan fakta dan temuan tersembunyi kepada Komnas HAM yang baru. Komnas HAM baru wajib untuk membongkar kembali kasus Km 50 yang bukan saja menggantung tetapi penuh dengan rekayasa penanganan dan perlindungan. Di samping menyelidiki peran mantan Kadiv Propam dan Kasatgassus Irjen Pol Ferdi Sambo, Komnas HAM mesti memeriksa keterlibatan Kapolda Jaya Irjen Pol Fadil Imran dalam kasus Km 50 dengan segala rekayasa dan kebohongannya. Komnas HAM baru harus berani agar terbukti tidak menjadi ayam sayur juga. Selamat menunaikan tugas bu Atnike Nova Sigiro dan jajaran Komnas HAM periode 2022-2027. Semoga menjadi ayam petarung yang mampu menjadi penyambung hati dan suara keadilan rakyat. Bandung, 7 Oktober 2022
Firli Oh Firli Ada Apa Denganmu
Saya hampir tidak percaya ketika membaca berita yang banyak bertebaran di media mainstream dan media sosial mengenai sepak terjangnya yang memaksakan supaya Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dijadikan tersangka dalam kegiatan Formula E. Saya berharap berita tersebut tidak benar, mengingat reputasi Anies yang luar biasa dalam membangun Kota Jakarta. Oleh: Anhar Nasution, Anggota Komisi III DPR RI periode 2004 s/d 2009. KETIKA itu Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) dijabat oleh Jendral Dai Bahtiar. Saya hanya melihat beberapa kali Firli Bahuri yang mengikuti setiap kali Kapolri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR. Ketika itu, Firli masih berpangkat AKB (Ajun Komisaris Besar). Dalam pandangan saya, Firli cukup bersahaja dan santun. Saat berpapasan dengan saya, ia selalu senyum hormat dan menyapa, \"Selamat Siang Pak Anhar.\" Harap maklum, ketika itu nama saya cukup viral dengan sebutan \"Utaz Di Kampung Maling\". Sepintas, saya menilai Firli orang baik dan Insya Allah akan jadi pimpinan di Kepolisan RI kelak. Ketika dia menjabat di beberapa Kepolisian Daerah (Polda) saya masih suka telefonan sekedar menyapa kabarrnya. Dia masih sama, tetap santun. Dia memanggil saya, Abang. Pada saat Komisaris Jenderal Anang Iskandar menjabat Kepala BNN (Badan Nasional Narkotika), kebetulan saya ikut membantu, meski tidak lagi menjadi Anggota DPR RI. Ketika peringatan Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) digelar di Lapangan Trunojoyo, Kawasan Blok M, Jakarta Selatan, saya bertemu dengan Firli dan pangkat sudah Brigjen (Brigadir Jendral). Masih sama ketika AKBP dan saya Anggota DPR RI, tidak ada perubahan sikapnya terhadap saya. Ketika Firli terpilih menjadi Ketua KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), saya termasuk orang yang senang dan mendoakan supaya amanah. Saya menjadi kaget alang kepalang, ketika akhir-akhir ini mengikuti perkembangan berita tentang kinerja KPK yang dinakhodainya. Saya hampir tidak percaya ketika membaca berita yang banyak bertebaran di media mainstream dan media sosial mengenai sepak terjangnya yang memaksakan supaya Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dijadikan tersangka dalam kegiatan Formula E. Saya berharap berita tersebut tidak benar, mengingat reputasi Anies yang luar biasa dalam membangun Kota Jakarta. Saya berharap Komisi III DPR segera memanggil Firli Bahuri. Harus segera diklarifiķasi dan ditanyakan kebenaran berita tersebut. Persoalan tersebut harus segera dijernihkan, apalagi Anies yang selama menjadi Gubernur DKI Jakarta sudah memboyong banyak penghargaan, baik nasional maupun internasional. Jangan sampai upaya menjadikan tersangka secara paksa itu benar-benar dijadikan sebagai usaha menjegal Anies maju sebagai Calon Presiden (Capres) 2024. Apalagi, mantan Menteri Pendidikan Nasional itu telah resmi diusung oleh Partai NasDem, yang kemudian disusul Partai Demokrat dan sejumlah partai lainnya. Jika benar usaha menjegal, maka yang berhadapan dengan KPK, terutama Firli bukan Anies. Melainkan petinggi partai dan simpatisan. Tentu, lawan paling berat KPK adalah rakyat yang sudah muak dengan kelakuan rezim Joko Widodo. Jika Komisi III DPR tidak berani memanggil Firli Bahuri beserta jajarannya, meminta klarifikasi sejelas-jelasnya, maka tuduhan rakyat yang menyebutkan KPK sebagai alat politik menjadi benar. Bahkan, rakyat menjadi semakin percaya, KPK menjadi bagian dari kepentingan \'rezim oligarki\'. Jika sudah demikian, berarti lembaga antirasuah tersebut sangat berbahaya.
Kejahatan Negara Kepada Negara Makin Menggila
Arah politik negara pun tunduk dan lumpuh total pada kapitalis Oligarki yang sudah menguasai hampir semua kekuatan negara. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih TEORI Robert Michels: The iron law of Oligargi (hukum besi Oligarki). Melenggang pada rezim Mobokrasi: “pemerintahan yang dipegang dan dipimpin oleh rakyat jelata yang tidak tahu seluk-beluk pemerintahan”. Lahirlah mimpi, unconstitutional and plain stupid (inkonstitusional dan bodoh). Dampaknya kerusakan, kekejaman dan kekerasan di mana-mana. Ketika negara sudah berubah menjadi Neo Liberalism saat bersamaan negara sudah dalam kendali para kapitalis Oligarki, semua perangkat negara menjadi jongos pelaksana kebijakan mereka. Hilang lenyap norma keadaban, landasan konstitusi arah negara sudah menjadi sampah. Yang tersisa tinggal kekerasan dan pemaksaan kehendak. Dugaan sangat kuat keonaran, kerusuhan, kekejaman, dan kekerasan datang dari Istana. Menjelang Pilpres 2024 siapapun tanpa kecuali yang tidak seirama dan sejalan dengan para bandit, bandar politik pasti akan digilas, dipersekusi dan di kriminalisasi. Arah politik negara tunduk dan lumpuh total oleh para kapitalis Oligarki yang sudah menguasai semua kekuatan negara. Hukum telah berubah wajah menjadi kekuasaan. KPK terduga sudah gelap mata menjalankan kekuasaan politik hukum sesuai perintah istana. Habisi semua lawan politik yang tidak sejalan rezim boneka saat ini. Aaron Connely: Jokowi has been building a uniquely close relationship with the police ... The police now act as both a security and political force, actively building legal Cases againt govenent opponent (and) silencing critics. (“Jokowi telah membangun hubungan dekat yang unik dengan polisi ... Polisi Sekarang bertindak sebagai kekuatan keamanan dan politik aktif membangun kasus hukum melawan lawan pemerintah (dan) membungkam kritik”). Banyak contoh kasus yang dengan mudahnya Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai institusi atau kekuatan negara menjadi “pengawal” rezim Jokowi yang anti kritik. Pembunuhan Brigadir Joshua oleh mantan atasannya Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo bisa disebut sebagai “kejahatan negara kepada negara”. Karena keduanya itu adalah alat negara juga. Peristiwa tewasnya ratusan penonton (suporter) Aremania sebagai akibat dari tembakan gas air mata alat negara (Polri) di Stadion Kanjuruhan bisa disebut juga sebagai “kejahatan negara kepada negara”, karena rakyat itu termasuk bagian dari syarat adanya Negara. Arah politik negara pun tunduk dan lumpuh total pada kapitalis Oligarki yang sudah menguasai hampir semua kekuatan negara. Makin keras dan kejam Kejahatan Negara kepada Negara. Jadi, saat rezim ini kebentur akal waras, semua kesurupan. (*)
Peristiwa Kanjuruhan Bukan Tragedi tapi Kriminal, Harus Ada yang Bertanggung Jawab!
SOMASI dari Aremania yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo untuk segera meminta maaf tak digubris Istana. Bahkan, menyusul tembakan polisi dengan gas air mata pada penonton di Stadion Kanjuruhan itu sedang disorot dunia. “Kasus ini membuat Aremania atau rakyat Indonesia marah, bahkan sampai ke seluruh dunia. Di Eropa bahkan orang pakai pita hitam. Itu menunjukkan bahwa ini kasusnya itu bukan sekadar pintu, Pak Jokowi. Jadi, minta maaf dululah, baru kita ngomong tentang bagaimana memperbaiki,” tegas Rocky Gerung, dalam Kanal Rocky Gerung Official, Kamis (6/10/2022). Menurut pengamat politik itu, ini persoalan serius, tetapi ditanggapi seolah peristiwa biasa itu. Lalu dipakai istilah tragedi. Tragedi artinya sesuatu yang tidak mungkin dihindarkan karena dia bukan faktor manusia. “Manusia itu dicemplungkan nasibnya oleh kekuatan-kekuatan di luar kemampuan manusia, di luar kapasitas dia, artinya alam yang membuat tragedi. Kalau ini bukan alam yang membuat,” tegas Rocky Gerung dalam dialognya dengan Wartawan Senior FNN Hersubeno Arief. “Itu pentingnya Pak Jokowi di dalam keadaan krisis semacam ini datang ke publik, kasih public address. Pak Jokowi datang kasih pidato pendek yang menenangkan. Jadi, jangan defensif atau apologetik,” lanjutnya. Berikut ini petikan dialog lengkapnya. Halo halo... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, kita mesti mengawali hari ini dengan keberkahan Bung Rocky, karena terlalu banyak masalah di negeri kita ini dan kalau nggak kita kuat-kuat nggak banyak-banyak berdoa, ini berat situasinya Bung Rocky. Doa itu kita panjatkan setelah kita berniat untuk menyelesaikan masalahnya. Kan Tuhan bilang, kalau Anda tidak mampu menyelesaikan masalah jangan berdoa tuh. Jadi selesaikan masalahmu, maka doamu akan kami kabulkan. Ya, kira-kira itu. Ya, sepekat. Kita ikhtiar dulu ya. Ikhtiar dulu baru berdoa. Jangan nggak ngapa-ngapain lalu berdoa. Itu salah fatalis namanya. Iya, itu fatalis namanya. Dalam pepatah bahasa Latin namanya Ora Et Labora, bekerja dan berdoa. Jadi bekerja dulu gitu. Iya, agama juga mengajarkan begitu ya. Jadi, Tuhan tidak akan mengubah nasib sebuah bangsa kalau bangsa itu tidak mengubah sendiri. Nah, ini yang terjadi justru Pak Jokowi yang mau mengubah pintu di Kanjuruhan, karena kemarin Pak Jokowi rupanya melakukan inspeksi dan akhirnya beliau melihat satu pintu di situ yang disebut sebagai kuburan massal. Ada satu pintu yang terkunci. Ini yang orang heran kenapa pintu bisa terkunci. Biasanya kan kalau pertandingan selesai pintu-pintu itu langsung dibuka. Bagus kalau pintunya terkunci, asal yang disemprotkan itu adalah parfum. Orang nggak akan berebut keluar tuh. Tetapi, kalau yang disemprot adalah gas air mata kan, jadi kelihatannya Pak Jokowi dia ada pepatah bilang begini, “You cannot see the wood for the trees” ‘Anda tidak bisa melihat hutan kalau terpaku pada pohon-pohon’. Demikian juga Pak Jokowi, dia nggak bisa lihat problem besarnya karena terpaku pada hal-hal remeh-temeh itu. Kunci digembok segala macam. Kan semuanya bermula karena kepanikan. Datangnya kepanikan kenapa? Karena ada gas air mata. Kalau parfum yang disemprotkan, orang gembira-gembira saja tuh. Jadi, hal semacam ini menunjukkan juga pemahaman beliau tentang akar persoalan itu kurang sekali. Orang tentu akan kecewa ini bagaimana kok urusannya urusan pintu, itu kan urusan gampang saja. Kan ini semua tempat juga bisa bikin perbandingan. Tapi, kasus ini membuat Aremania atau rakyat Indonesia marah, bahkan sampai ke seluruh dunia. Bahkan di Eropa itu orang pakai pita hitam, itu menunjukkan bahwa ini kasusnya bukan sekedar pintu, Pak Jokowi. Jadi, minta maaf dululah baru kita ngomong tentang bagaimana memperbaiki. Karena rasa empati pada korban itu kurang diperlihatkan. Langsung ya nanti kita usut segala macam. Bukan sekadar Pak Jokowi, tapi juga Ketua PSSI segala macam. Jadi, nggak ada semacam pendalaman batin tentang peristiwa itu. Itu kan masalahnya. Karena itu, kemudian Arema atau masyarakat umum bahkan Persebaya, bahkan segala macam, kan kita lihat sekarang adalah seluruh suporter yang dulu berkelahi atau musuh-musuhan sekarang berkompak untuk mengatakan itu karena aparat. Jadi suporter di mana-mana juga sekarang merasa bahwa kami juga bisa kena hal yang sama tuh. Jadi, bagian ini yang musti didalami oleh Presiden Jokowi. Kita ingin Presiden Jokowi itu punya perspektiflah. Kini, seluruh masyarakat menunggu itu. Apa perspektif presiden. Ternyata, perspektifnya sesempit pintu yang dimasalahkan. Ya, dan kemudian beliau meminta diaudit seluruh stadion. Padahal, persoalannya bukan di stadionnya. Jelas ada Komnas HAM sudah memberikan semacam gambaran awal, dari pertemuan awal mereka persoalannya bukan di suporter yang turun ke lapangan yang membuat kerusuhan. Kemudian, secara khusus New York Times yang menyoroti. Kalau New York Times serius menyorotinya, karena ternyata memang polisi kita tidak terlatih dan kemudian juga tidak pernah diminta tanggung jawab. Jadi selalu berulang. Setiap kali ada kesalahan, ya tidak ada tanggung jawab. Itu sebenarnya inti persoalannya. Betul. Jadi, tanggung jawab itu yang kita tagih pada aparatur tentu saja. Aparat tertinggi dikendalikan oleh Presiden. Tetapi, mungkin terlalu tinggi kalau ke Presiden. Kapolda ada tuh. Ini bukan sekadar siapa yang di lapangan atau panitia yang ada di lapangan. Kan aparat yang tidak terlatih, aparat yang tidak mengerti cara penanganan kerusuhan di dalam ruangan tertutup, itu yang mustinya diaudit atau minimal ditata ulang. Pak Presiden ngomong tentang aparat, bukan tentang infrastruktur yang sempit di situ. Kan begitu cara kita melihat soal. Dari awal kita sudah bisa lihat gerakan gas itu ke mana. Harusnya, misalnya kalau mau sekadar asal-asalan, mestinya gas itu ditembakkan ke pintu yang terkunci. Lah itu pintunya jebol baru gitu kan. Tapi, tetap orang menghitung itu lapangan sepak bola ya pasti potensial ada kerusuhan. Karena itu, latih cara mengatasi kerusuhan, bukan dengan membabi-buta menembakkan kiri-kanan tuh. Jadi, bagian-bagian teknis itu kan mudah dibaca, tetapi Presiden juga harus mengerti bahwa penyelesaiannya bukan penyelesaian teknis. Ini satu sistem pengamanan yang buruk di mana-mana tuh. Pengamanan mahasiswa juga buruk segala macam, demonstrasi. Ini sistem pengamanan pelatihan aparat kita. Itu yang mesti diperbaiki Pak Presiden. Bukan mata Anda itu tertuju pada pintu yang sempit. Itu juga jadi sempit perspektif Anda. Karena kalau kemudian dipersoalkan Stadion Kanjuruan ini bisa jadi persoalan dengan Bu Megawati, karena ini stadion yang meresmikan Ibu Megawati loh. Jangan-jangan Pak Jokowi juga nggak tahu tuh. Oh, ya akhirnya orang kait-kaitkan hal semacam itu. Tapi Ibu Megawati nggak pernah berpikir bahwa aparat penjaga ketertiban pertandingan itu tak terlatih. Tentu Ibu Megawati merasa sudah terlatih sehingga ya bagian-bagian tersebut sebetulnya akhirnya orang kaitkan lagi kan. Ya Ibu Mega nanti akan berkomentar, ya kan saya buat itu dengan asumsi Bapak Jokowi akan melatih kepolisian. Jadi, jangan salahkan saya. Kira-kira begitu. Sebenarnya, seluruh dunia juga, yang dari jauh pun, sudah bisa langsung mengambil kesimpulan ketika kita tahu bahwa korban itu akibat ada orang berlarian karena semprotan gas air mata. Kenapa mereka bisa menyimpulkan itu? Karena FIFA sudah jelas melarang ada penggunaan gas air mata, sementara Kapolda misalnya menyatakan bahwa itu sesuai dengan SOP. Dari situ saja makanya seorang kolumnis di New York Times atau juga Bayern Munchen atau bahkan pemain seluruh dunia bisa langsung menyimpulkan ada persoalan yang serius pada petugas keamanan, bukan pada suporter atau pada stadionnya. Nah, informasi-informasi begini yang aparatnya Pak Jokowi atau staf khusus segala macam nggak brief. Pak Jokowi perlu diberi briefing tuh, internasional begini. Terjemahkan New York Time, terjemahkan koran-koran yang di Eropa supaya Pak Jokowi ngerti: Oh, iya ya, semua sepakat bahwa ini melanggar aturan FIFA, bahwa seluruh dunia langsung bisa melihat apa penyebab dari kejadian brutal itu. Jadi, dunia nggak melihat pintunya. Jadi, Pak Jokowi mesti diajarin supaya bisa berpikir lebih lebar, supaya dia dapat perspektif dengan perbandingan-perbandingan tuh. Ini bukan cuma salah Pak Jokowi, itu memang kapasitas beliau begitu. Tapi staf di sekitar beliau tidak kasih informasi yang benar sehingga Pak Jokowi akhirnya merasa ya ini cuma soal karena pintu kecil itu. Jadi hal-hal begini yang dari dulu kita ajarkan pada istana, supaya berpikirnya itu lebar dan dalam. Itu masalahnya. Kita jadi penasihat informal juga nih. Apa boleh buat Bung Rocky, karena kan kemarin juga kita baca bagaimana staf khusus Presiden Jokowi yang tetap bersikukuh atas somasi Aremania terhadap Presiden Jokowi dan juga para otoritas yang lain. Tetapi, menurut mereka apa urusannya Pak Jokowi harus minta maaf. Ini yang saya kira mesti kita jelasin. Ini staf khusus dungu juga nih. Kan itu somasi untuk meminta perhatian Pak Jokowi terhadap keadaan psikososial dari masyarakat yang getir, yang marah segala macam. Kan somasi itu artinya teguran etis. Memang dia disebut somasi karena cuma itu jalannya. Tapi kan dalam hukum yang beradab, kalau disomasikan orang mesti oh iya, gua salah, jangan-jangan ya. Itu namanya somasi. Somasi itu bukan tuntutan hukum. Itu adalah awal dari menyadarkan orang yang bersalah. Itu somasi. Jadi, staf khusus presiden ini, siapa mereka mereka, nggak paham tentang dasar pertama dari somasi adalah etika imperatif. Itu dia nggak ngerti belajar dari mana dungu-dungu ini. Ini betul-betul membuat membuat publik menjadi sangat kecewa dan ternyata sikap-sikap semacam itu ya sikap lari dari tanggung jawab itu diikuti juga oleh di bawahnya, misalnya PSSI. Ketua umum PSSI mengatakan bahwa tanggung jawabnya bukan pada PSSI. Tanggung jawabnya itu pada panpel. Haduh... Saya jadi speechless deh mau ngomong. Kalau begitu tanggung jawabnya ada pada si pemegang kunci pintu itu. Jadi, begitu kan. Atau kunci pintunya yang tanggung jawab. Kan ini gila reasoning dari istana kan. Itu kayak orang nggak terdidik dalam berpikir, asal jeplak saja. Kami nggak akan minta maaf karena nggak perlu lagi karena presiden sudah pastikan diusut. Memang itu presiden ngomong diusut apa nggak ngomong diusut, itu pasti harus diusut. Jadi, yang lebih penting adalah dimensi etik dari peristiwa itu yang membuat orang jengkel, marah, sedih, geram, segala macam. Kan itu disomasi. Jadi, hati nurani publik minta presiden minta maaflah. Nanti Istana bilang kenapa kita minta maaf, itu kan yang salah adalah juru kunci, yang pegang kunci kan. Itu saya bayangkan cara berpikir istana ini yang betul-betul ya sering saya sebut dungu itu. Bukan orangnya yang dungu, tapi cara berpikirnya dungu. Keadaan dunia marah, lalu dianggap bahwa ya nggak perlu minta maaf. Loh, seluruh dunia itu marah, FIFA marah karena kalian itu nggak ngerti manajemen kerusuhan itu. Jadi, itu intinya tuh. Ini bahayanya kalau presiden dikelilingi oleh orang-orang yang hanya punya keahlian teknis, teknis hukum apalagi. Itu nggak ngerti bahwa di belakang teknikaliti dari hukum itu ada desain etis di situ, ada moral clarity. Somasi itu untuk minta moral clarity. Begitu cara berpikirnya tuan-tuan dan puan-puan yang ada di istana. Saya kira wajar kalau Anda pagi ini kelihatan rada emosional. Karena ini serius betul, tapi ditanggapi seolah peristiwa biasa itu, yang nggak perlu minta maaf segala macam. Lalu dipakai istilah tragedi. Di mana ada tragedi. Di dalam peradaban, kalau kita baca asal-usul kata tragedi, tragedi artinya sesuatu yang tidak mungkin dihindarkan karena dia bukan faktor manusia. Manusia itu dicemplungkan nasibnya oleh kekuatan-kekuatan di luar kemampuan manusia, di luar kapasitas dia, artinya alam yang membuat tragedi. Kalau ini bukan alam yang membuat. Ini yang membuat adalah petugas keamanan, dan itu yang nggak dipahami oleh istana. Oh, ini tragedi kemanusiaan. Nggak ada. Tragedi kemanusiaan itu tidak bisa diprediksi. Nah, peristiwa di Malang itu bisa diprediksi. Sesuatu yang bisa diprediksi pasti bisa dikontrol. Nah, gagal kontrol itu artinya gagal prediksi tuh. Itu bukan karena kehendak alam. Kalau tragedi karena kehendak alam. Di luar kapasitas manusia. Kalau ini ada di dalam manajemen yang dikelola oleh sistem yang gagal untuk memberi rasa aman. Itu yang mesti dipahami dungu-dungu yang berkeliling di sekitar Pak Jokowi, sehingga Pak Jokowi nggak ngerti sebetulnya beda antara tragedi dan kriminal. Oke. Kita teruskan evaluasinya ya, karena kalau kita tadi lihat New York Times, jelas. Dia jelas menuding langsung petugas keamanan, dalam hal ini kepolisian, ada memang tentara tapi di situ diperbantukan gitu ya. Dan, ini sebenarnya kalau kita lihat memang terjadi soal serius kelihatannya di internal kepolisian. Kemarin, ini kita geger ada dua Bintara polisi Polda di Polda Papua Barat yang rupanya diminta mengantarkan kue ulang tahun untuk TNI yang kemarin itu merayakan ulang tahun ke-77, tapi malah melakukan pelecehan. Kue ulang tahunnya malah dijilat, dia menyatakan supaya tidak panjang umur, dan sebagainya. Dan ini membuat pimpinan Polri kalang kabut dan harus minta maaf pada pimpinan TNI. Dalam keadaan semacam ini, kita selalu minta pertanggungjawaban. Saya ini rumuskan kembali bahwa tragedi tidak perlu ada pertanggungjawaban karena itu desain semesta. Tetapi, ini butuh pertanggungjawaban. Nah, karena itu, kemudian orang merasa bahwa kalau nggak ada pertanggungjawaban, jadi semua orang bisa suka-sukanya gitu melecehkan atau menghina segala macam. Jadi, satu paket bahwa institusi Polri itu memang disorot publik dan nggak ada pembenahan. Sudah dari kasus Pak Sambo itu nggak ada pembedahan, lalu terjadi ekses-akses semacam itu. Bayangkan misalnya kalau kemarahan itu tumpah bersama dengan kemarahan buruh, kembaran suporter, dan kemarahan TNI. Kan berantakan. Nah, itu pentingnya Pak Jokowi di dalam keadaan yang krisis semacam ini datang ke publik, kasih public address. Itu biasa dalam hal yang betul-betul dramatis. Ada bencana, ada segala macam. Itu Pak Jokowi datang kasih pidato pendek yang menenangkan. Itu intinya. Jadi, jangan defensif atau apologetik. Jadi, lakukan sesuatu secara dorongan keras dari batin bahwa bangsa ini sedang retak. Suatu peristiwa yang barusan terjadi di Malang itu ternyata tidak dipahami oleh anggota polisi yang ada di Papua, misalnya. Jadi, emang ini yang anggota di Papua mungkin ya sangat junior, dia belum bisa paham bahwa kita ada dalam kecemasan, bahwa institusi polisi itu ada dalam sorotan tajam, bahkan dari internasional menganggap bahwa polisi itu memang nggak terlatih gitu. Dan orang akan anggap bahwa polisi Indonesia juga berbahaya kalau begitu, menangani potensi rakyat segala macam kalau terjadi G20, misalnya. Cara memandang kita itu lihat hutannya, bukan sekadar lihat pohon-pohonnya. (Ida/sws)
Soal Pertahanan: Ubah System atau Orientasi?
Oleh Ridwan Saidi Budayawan BEBERAPA hari lalu seorang tokoh partai berkata karena perubahan politik global kita harus mengubah sistem pertahanan kita. Pernyataan ini langsung diresponi Istana. Panglima TNI Jend Andika usai pertemuan di Istana 3/10/2022 berkata dengan tenang kepada pers bahwa TNI akan bekerja dengan apa yang ada pada TNI. Kemungkinan besar TNI sudah mengantisipasi perubahan global ini.. bukan sekedar paham. Tentu beda dengan mereka yang mendadak paham. Mirip mendadak dangdut. Perubahan global terasa kuat bahwa Rusia sejak dua bulan lalu ternyata gagal mengintervensi Ukraine . Dan China juga makin tampak ragu menginvasi Taiwan. Malah Jin Ping sudah sekitar 10 Hari tak tampak. Perubahan yang diendus mereka yang lagi berkuasa itu makin kuatnya Amerikka. Indonesiia di era Jokowi malah akrabnya dengan China. Kalau mau, revisi politik luar negeri (polugrii) agar tak nampak kali kedekatan kita dengan China. Mestinya ini yang diubah bukan system tapi orientasi Indonesiia di era Jokowii malah akrab dengan China. Tempat Indonesia tidak bagus-bagus amat di konstelasi global, apalagi setelah tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 182 orang. Ini melukai rasa kemanusiaan sejagat. Di setiap stadion bola di seluruh permukaan bumi mesti dijembreng spanduk yang cerminkan rasa kecewa kepada Indonesia. Imej Indonesia jatuh di mata dunia. Nilai rupiah jatuh di pasar uang. Tokoh resmi itu mesti insyaf bahwa bukan masanya lagi untuk jual tampang. Apa yang didapat penguasa dengan serangkaian pameran kekuasaan mulai dari KM 50 hingga Kanjuruhan? Jatuhnya nama Indonesia, dan saya tidak yakin kejatuhan ini dapat ditolong dengan tindak copras capres. C atau core copras capres jual tampang. Tampang tampang. (RSaidi)
Jihad Era Sekarang
Di antara jihad yang harus diprioritaskan saat ini ialah menegakkan keadilan dan menjunjung tinggi konstitusi, melawan korupsi, manipulasi, politik uang, penistaan agama, penyalahgunaan kekuasaan, kriminalisasi ulama, dan teror buzzer, serta penyebaran hoaks. Oleh: Muhammad Chirzin, Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta ISTILAH jihad sangat populer di dunia, baik di Timur maupun Barat. Salah satu konsep pokok ajaran Islam tersebut paling sering disalahpahami, baik oleh kalangan Muslim maupun non-Muslim. Dua pandangan ekstrem di kalangan Muslim, yakni jihad dipahami sebagai perang fisik melawan orang kafir dan perang melawan hawa nafsu. Stereotipe pandangan Barat bahwa jihad adalah perang suci untuk menyebarkan agama Islam. Secara bahasa jihad berarti mencurahkan daya upaya. Menurut istilah jihad adalah perjuangan untuk melakukan transformasi guna mewujudkan ideal-ideal Islam. Jihad ialah bekerja sepenuh hati untuk menegakkan agama Allah dan meninggikan kalimat-Nya. Kosakata jihad terulang 41 kali dalam Al-Quran. Sebagian turun pada periode Mekah dan sebagian besar lainnya turun pada periode Madinah. Dalam sejarah Islam peperangan antara umat Islam dan kaum Kafir terjadi pada tahun kedua setelah hijrah Nabi Muhammad saw bersama para sahabat ke Madinah. Di antara ayat-ayat jihad periode Mekah adalah sebagai berikut. “Andaikata Kami menghendaki benar-benarlah Kami utus pada tiap-tiap negeri seorang yang memberi peringatan (rasul). Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir, dan berjihadlah menghadapi mereka dengan Al Quran dengan jihad yang besar”. (QS 25:51-52). Betapa pun beratnya beban dakwah itu, Nabi Muhammad SAW tidak boleh tunduk kepada kemauan orang kafir. Maka, janganlah engkau taati kemauan orang-orang kafir, karena mereka berada pada jalur kehidupan yang salah. Berjuanglah menghadapi mereka dengan Al-Quran, dengan membaca, menghayati, mengamalkan, dan menjelaskan isinya kepada mereka dengan semangat perjuangan yang besar. Engkau berhadapan dengan manusia yang sangat angkuh. Hadapilah orang-orang kafir dengan ketegasan dan kesungguhan hati. Bantahlah ucapan-ucapan mereka dengan dalil-dalil dan argumentasi yang kuat. Jangan sekali-kali berhenti dari berjuang di jalan Allah walaupun hal itu menjadikan kamu lelah. Ini akan menambah derajatmu di hadirat Tuhanmu dan akan memberikan manfaat sangat besar di seluruh alam. Diantara pesan jihad dalam Al-Quran periode Medinah adalah sebagai berikut. “Orang-orang mukmin ialah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan tidak ragu-ragu, berjuang dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang tulus hati”. (QS 49:15). Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah, meyakini semua perbuatan dan sifat-sifat-Nya, serta membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasul-Nya. Kemudian, sepanjang waktu mereka tidak ragu-ragu sedikit pun dan tidak goyah pendiriannya. Mereka berjihad dengan menyerahkan harta dan mengorbankan jiwa raga di jalan Allah. Mereka itulah orang yang benar dalam ucapan dan perbuatan mereka. Mereka benar-benar beriman, dan benar imannya. Jihad adalah ujian keimanan. Pada periode Madinah, sebagian ayat-ayat jihad adalah dalam konteks perang, sebagaimana tertera dalam surat Al-Anfal dan At-Taubah berikut. “Mereka yang beriman, berhijrah, dan berjihad dengan harta dan nyawa di jalan Allah; dan mereka yang memberi perlindungan dan bantuan, mereka itulah yang saling melindungi satu sama lain. Sedangkan mereka yang beriman, tetapi tidak berhijrah, kamu tidak berkewajiban melindungi mereka sebelum mereka juga berhijrah. Tetapi, jika mereka meminta bantuan dalam soal agama, maka wajib kamu menolong mereka, kecuali kepada suatu golongan, yang antara kamu dengan mereka terikat oleh suatu perjanjian. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS 8:72). “Berhijrah, dan berjihad di jalan Allah, dan yang memberi perlindungan dan bantuan, mereka itulah orang yang beriman sebenarnya. Mereka diberi ampunan dan rezeki yang mulia”. (QS 8:74). “Mereka yang beriman kemudian dan berhijrah serta berjihad bersama kamu, maka mereka termasuk golongan kamu. Tetapi, mereka yang mempunyai pertalian kerabat, lebih berhak satu sama lain menurut Kitab Allah. Sungguh Allah mengetahui segalanya”. (QS 8:75). Katakanlah, “Jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, pasangan-pasanganmu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, dan perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, serta tempat tinggal yang kamu sukai lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, dan dari berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusan-Nya. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang fasik”. (At-Taubah/9:24). Jihad bertujuan agar manusia mengabdi kepada Allah swt semata dengan menghilangkan segala bentuk kekerasan, dan menundukkan dunia kepada kebenaran, serta menciptakan keadilan. Jihad meliputi perang, membelanjakan harta, dan segala upaya untuk mendukung agama Allah. Kaum muslim diizinkan berperang ketika diserang musuh dan untuk mempertahankan kebebasan dakwah di jalan Allah, mencegah fitnah, menegakkan keadilan, dan membela kaum tertindas, serta menjamin keamanan dari segala bentuk permusuhan. Jihad di waktu damai dilakukan dalam bentuk membangun kehidupan yang baik dengan kekuatan tenaga, otak, dan keikhlasan berkorban dalam mengisi jiwa dan mendidik umat. Jihad dilaksanakan berdasar tuntunan Al-Quran dan sunah Rasulullah, serta teladan langkah-langkah perjuangan Nabi saw sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi. Sasaran jihad adalah orang-orang kafir, munafik, dan siapa pun yang menyimpang dari ajaran Al-Quran dan sunah Nabi SAW. Sarana jihad adalah harta benda dan jiwa-raga. Imbalan jihad adalah kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, sedangkan sanksi meninggalkannya ialah neraka jahanam. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, “Allah telah membeli dari orang-orang mukmin jiwa raga dan harta mereka supaya mereka beroleh surga. Mereka berperang di jalan Allah; mereka membunuh atau dibunuh. Itulah janji sebenarnya dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janji daripada Allah? Bergembiralah dengan janjimu yang telah kamu berikan, dan itulah kemenangan yang besar”. (QS At-Taubah/9:111) Memberantas kebodohan, kemiskinan, dan penyakit adalah jihad. Ilmuwan berjihad dengan ilmunya, pemimpin berjihad dengan kekuasaannya, pengusaha berjihad dengan hartanya, dan seterusnya. Dalam konteks kekinian dan keindonesiaan jihad dilakukan dalam kerangka dakwah amar makruf nahi munkar. Bertindak mengajak berbuat kebajikan dan mencegah segala kemungkaran. Rasulullah saw bersabda, “Man raa minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi… Siapa yang menyaksikan kemungkaran hendaklah mengubahnya dengan tangannya; jika tidak mampu, maka dengan lisannya; jika tidak mampu, maka dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemah iman”. (HR Muslim). Allah SWT mencela orang-orang yang tidak satu antara kata dan perbuatan. “Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan? Dalam pandangan Allah sangat keji bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan”. (QS 61:2-3) Mengajak kepada kebajikan harus dilakukan secara baik dan bijak. Demikian pula, mencegah kemungkaran niscaya dilakukan dengan baik dan elegan. Mencegah kemungkaran secara mungkar hanya akan beranak kemungkaran belaka. Di antara jihad yang harus diprioritaskan saat ini ialah menegakkan keadilan dan menjunjung tinggi konstitusi, melawan korupsi, manipulasi, politik uang, penistaan agama, penyalahgunaan kekuasaan, kriminalisasi ulama, dan teror buzzer, serta penyebaran hoaks. Allah SWT juga memperingatkan manusia agar tidak tertipu oleh karya maupun angan-angannya. “Janganlah kamu menyangka orang yang bergembira dengan apa yang mereka kerjakan, dan ingin mendapat pujian dari yang tidak mereka kerjakan, dan janganlah kamu mengira mereka akan lolos dari azab. Bahkan azab yang mengerikan itulah buat mereka”. (QS 3:188) Kesadaran adalah matahari. Kesabaran adalah bumi. Keberanian menjadi cakrawala. Dan perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata. (WS Rendra) Semoga ujung pena masih lebih tajam daripada ujung pedang. (Ebiet G Ade) Selamatkan Negerimu dengan HP-mu! (*)
AHY Siap Bertemu Anies Baswedan
Jakarta, FNN - Juru Bicara (Jubir) Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) siap bertemu Anies Baswedan dalam silaturahmi politik pada Jumat (7/10).\"Silaturahmi politik ini dilakukan atas kehendak bersama untuk menyatukan energi perubahan dan perbaikan untuk bangsa,\" kata Herzaky dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.Dia mengatakan Anies dan AHY merupakan dua sahabat yang sudah berulang kali melakukan pertemuan, membahas isu-isu kemasyarakatan dan kebangsaan terkini.\"Pertemuan itu akan membahas dinamika seputar demokrasi Indonesia, maupun perubahan dan perbaikan yang akan dilakukan ke depannya,\" katanya pula.Dalam pertemuan nantinya AHY akan didampingi Sekjen Teuku Riefky, Bendahara Umum Renville Antonio, para wakil ketua umum, sekretaris majelis tinggi Partai Andi Mallarangeng, para Wasekjen, para kepala badan dan para kepala departemen.Sebelumnya, AHY menghormati keputusan dan sikap politik yang diambil Partai NasDem yang mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada 2024.\"Saya mengikuti dan juga menghormati keputusan dan sikap politik yang telah disampaikan partai sahabat kami, yaitu NasDem yang sudah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden pada 2024,\" kata AHY.Menurut dia, keputusan NasDem untuk mengusung capres itu juga sudah dikomunikasikan sebelumnya dengan Demokrat, dan kemungkinan juga terhadap Partai Keadilan Sejahtera (PKS).\"Yang jelas kita bertiga komunikasi sangat baik, \'chemistry\' juga terus terbangun dengan erat, sehingga kami juga kedepankan semangat yang saling menghormati satu sama lain, karena setiap partai memiliki kedaulatan juga mekanisme internal yang harus kita hormati,\" katanya menegaskan. (Sof/ANTARA)
Malioboro Coffee Night #4: Ajang Kenalkan Kawasan Wisata Kotabaru
Yogyakarta, FNN - Malioboro Coffee Night yang akan digelar untuk keempat kalinya pada tahun ini berkolaborasi dengan program Wisata Belanja dan Kuliner akan menjadi ajang untuk memperkenalkan wisata baru di Yogyakarta yaitu kawasan Kotabaru.“Meskipun nama kegiatannya adalah Malioboro Coffee Night, tetapi pada tahun ini akan diselenggarakan di sepanjang pedestrian Jalan Jenderal Sudirman di kawasan Kotabaru,” kata Kepala Bidang Daya Tarik Wisata Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Yurnelis Piliang di Yogyakarta, Kamis.Menurut dia, festival kopi yang akan digelar pada 8-9 Oktober tersebut menjadi ajang yang sangat strategis untuk memperkenalkan kawasan wisata Kotabaru yang memiliki banyak potensi wisata menarik dan diharapkan dapat terus dikembangkan pada masa yang akan datang.Kawasan Kotabaru adalah salah satu kawasan cagar budaya di Kota Yogyakarta. Kawasan tersebut memiliki banyak bangunan bergaya Indische dan wisata belanja dan kuliner dengan beragam toko, kafe atau restoran. “Jalur pedestrian di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman juga sudah tertata dengan indah dan nyaman,” katanya.Sebelumnya, program Wisata Belanja dan Kuliner Yogyakarta digelar secara bergantian di destinasi wisata. Pada tahun lalu digelar di Taman Sari dan XT-Square. “Dan pada tahun ini, berkolaborasi dengan event Malioboro Coffee Night,” katanya.Perwakilan Komunitas Kopi Nusantara Andri selaku penyelenggara Malioboro Coffee Night #4 mengaku sempat khawatir dengan pilihan lokasi penyelenggaraan acara di sepanjang pedestrian Jalan Jenderal Sudirman dari simpang Gramedia hingga jembatan Gondolayu.“Jika mengacu pada event-event sebelumnya, pengunjung akan sangat banyak dan kami kami khawatir pedestrian serta taman yang sudah tertata ini akan rusak,” katanya yang menyebut jumlah pengunjung pernah mencapai 50.000 orang.Oleh karenanya, Andri menyebut, pembagian kopi sebagai event utama akan digelar lebih awal yaitu dimulai sejak pukul 15.00 WIB dengan harapan tidak ada penumpukan pengunjung di jam tertentu.Penyelenggara menyiapkan sekitar 26.600 gelas kopi yang akan dibagikan ke pengunjung. “Dimungkinkan, kopi yang dibagikan akan lebih banyak karena kami memperkirakan jumlah pengunjung bisa mencapai sekitar 30.000 orang,” katanya.Andri menambahkan, akan ada sekitar 150 petani hingga pelaku usaha kopi yang akan terlibat dalam kegiatan tersebut dan sebagian besar berasal dari luar Kota Yogyakarta. (Sof/ANTARA)
Polri Tetapkan 6 Tersangka Peristiwa Kanjuruhan
Jakarta, FNN - Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengumumkan penetapan enam tersangka dalam insiden Kanjuruhan yang menewaskan 131 orang di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Kamis malam.Keenam tersangka yaitu, AHL, Direktur PT LIB, AH, ketua panitia penyelenggara dari pertandingan di Stadion Kanjuruhan, SS, security office, Wahyu SS, Kabag Ops Polres Malang, H, Brimob Polda Jatim, TSA, Kasat Samapta Polres Malang.Para tersangka disangkakan dengan Pasal 359 KUHP dan Pasal 360 junto Pasal 103 juncto pasal 52 UU RI Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. (Sof/ANTARA)
Ketua DPD RI Nilai Pemerintah Belum Punya Jurus Jitu Antisipasi Resesi Dunia
Jakarta, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menilai pemerintah belum memiliki langkah antisipasi menghadapi ancaman resesi dunia. Padahal, resesi dunia diprediksi terjadi tahun depan. “Saya belum melihat strategi dan langkah-langkah konkret pemerintah dalam menghadapi ancaman krisis atau resesi dunia yang semakin nyata,” tutur LaNyalla, Kamis (6/10/2022). Dikatakannya, salah satu indikasi ancaman resesi global adalah kenaikan suku bunga acuan yang ditetapkan bank sentral di seluruh dunia. Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, krisis sovereign debt atau hutang negara, khususnya negara-negara berkembang semakin meninggi. Gejolak harga-harga komoditi pangan dan energi juga semakin tidak terkendali. Gandum yang menjadi komoditas utama food crisis semakin sulit untuk didapat. Padahal, ancaman bahaya kelaparan karena risiko pangan diprediksi akan terus meningkat pesat di Benua Afrika bagian Timur dan Benua Afrika bagian Barat. Saya melihat kegelisahan di tingkat akar rumput. Sebab, kelangkaan pangan di pasar-pasar tradisional hingga saat ini terus berlangsung,” tutur LaNyalla. Berdasarkan Survei terbaru Bloomberg, Indonesia masuk ke dalam negara Asia yang berpotensi mengalami resesi ekonomi. Dari daftar 15 negara Asia yang berpotensi mengalami resesi ekonomi, Indonesia berada di peringkat 14. Resesi adalah situasi yang terjadi ketika produk domestik bruto (PDB) atau pertumbuhan ekonomi suatu negara negatif selama dua kuartal berturut-turut. Indonesia pernah mengalaminya pada tahun 2020 silam dan risiko ini tidak boleh disepelekan karena dampaknya akan sangat nyata menimpa masyarakat. Jika suatu negara mengalami resesi, maka dampaknya ke masyarakat adalah sulitnya memperoleh barang-barang dari sisi keterjangkauan harga karena harga barang melambung tinggi. Dampak selanjutnya, adalah banyak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) karena kenaikan harga bahan baku pada tingkat produsen. Di sisi lain, permintaan atau konsumsi dari masyarakat akan menurun, sehingga terjadi penurunan omzet. Hal ini mengakibatkan perusahaan akan menekan biaya produksi dengan cara menekan biaya upah tenaga kerja dan menghentikan sementara serapan tenaga kerja. (Sof/LC)
POPULER
