ALL CATEGORY
Putri Candrawathi Ikut Menembak Brigadir J, Sebut Kamaruddin Simanjuntak
Jakarta, FNN - Kamaruddin Simanjuntak, kuasa hukum Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J, mengatakan di persidangan bahwa Putri Candrawathi, istri mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo, ikut menembak Brigadir J.Hal tersebut diungkapkannya sebagai saksi pertama yang diperiksa dalam persidangan terdakwa Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada E di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa.Berdasarkan hasil investigasi dan informasi yang didapatkan pihaknya, Putri diketahui ikut menembak Brigadir J bersama dengan Ferdy Sambo dan Bharada E. Sehingga, sambungnya, ada tiga orang pelaku yang menembak Brigadir J. \"Kami temukan fakta baru bahwa yang menembak adalah Ferdy Sambo dan Richard Eliezer atau Bharada Richard Eliezer bersama dengan Putri Candrawathi,\" kata Kamaruddin di hadapan majelis hakim.Mendengar pernyataan Kamaruddin, Hakim Ketua Wahyu Iman Santosa pun mencoba meyakinkan kembali pernyataan tersebut dengan bertanya, \"Putri Candrawathi terlibat menembak?\". \"Ya, karena ada menggunakan senjata yang diduga buatan Jerman,\" jawab Kamaruddin. Sementara ditemui usai persidangan, Kamaruddin kembali menjelaskan bahwa ada tiga selongsong peluru yang ditembakkan di tubuh Brigadir J, yakni ada yang buatan Jerman, Austria dan Ukraina. \"Nah, jadi berdasarkan selongsong peluru dan jenis-jenis senjata inilah kita dapat informasi kalau pelakunya tiga,\" ucapnya.Namun, ia mengaku melimpahkan kepada hakim untuk menguji kebenaran dari temuan informasi pihaknya bahwa ada tiga pelaku penembak Brigadir J, di mana Putri menjadi salah satunya. \"Ternyata informasi yang saya berikan ke penyidik maupun kepada majelis hakim dibenarkan oleh Eliezer (Bharada E),\" tuturnya.Kamaruddin menjelaskan bahwa informasi itu didapatkannya dari sumber rahasia yang tak mau ia ungkapkan di persidangan. \"Hakim tadi meminta disebutkan sumber-sumbernya saya bilang sampai kiamat pun enggak akan saya berikan karena saya komitmen dengan janji saya,\" ujar Kamaruddin.Agenda sidang pemeriksaan 12 saksi Bharada E dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J dari pihak korban dan keluarga korban turut dihadiri langsung oleh Bharada E yang hadir di Ruang Sidang Utama Oemar Seno Adji, PN Jaka Selatan.Keduabelas orang saksi itu, adalah Kamarudin Simanjuntak, Samuel Hutabarat, Rosti Simanjuntak, Mahareza Rizky, Yuni Artika Hutabarat, Devianita Hutabarat, Novita Sari Nadeak, Rohani Simanjuntak, Sangga Parulian Sianturi, Roslin Emika Simanjuntak, Indrawanto Pasaribu, dan Vera Mareta Simanjuntak.Sidang Kamaruddin tersebut dimulai sekitar pukul 10.00 WIB. Adapun sebanyak 12 saksi yang akan diperiksa secara bergilir tampak mengenakan pakaian seragam berwarna merah putih ketika memasuki ruang persidangan.Dalam surat dakwaan Bharada E dinyatakan melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J berdasarkan perintah dari pimpinannya Ferdy Sambo.(Sof/ANTARA)
Tiga Daerah Otonomi Baru di Papua Diresmikan Akhir Oktober
Tanjung Selor, FNN - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut tiga daerah otonomi baru di Papua, yakni Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Tengah segera diresmikan pada akhir Oktober 2022.\"Kemungkinan akhir Oktober atau awal November akan kita bentuk. Undang-Undangnya sudah ada secara de jure. Secara de facto belum operasional. Yang paling muda yang sudah operasional itu adalah Kalimantan Utara,\" tutur Tito Karnavian di Tanjung Selor, Selasa. Kehadiran Tito di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan sebagai inspektur upacara HUT ke-10 Provinsi Kaltara. Tito menyebut pemekaran tiga daerah otonomi baru (DOB) di Papua merupakan hal prioritas, tanpa \"melihat sebelah mata\" usulan DOB dari daerah lain di Tanah Air. \"Untuk Papua, bahwa di sana kita kan tahu instabilitas keamanan dan ketertinggalan pembangunan. Ketersebaran luas wilayah di sana sangat tinggi. Sehingga problem kesejahteraan masyarakat Papua menjadi sangat utama. Oleh karena itulah pemekaran dipercepat di sana,\" tutur Tito.Saat ini sebut mantan Kapolri ini, ada 324 daftar usulan DOB yang masuk di Kemendagri. Baik usulan DOB provinsi maupun kabupaten dan kota.Untuk diketahui, pemerintah resmi memekarkan Papua menjadi tiga provinsi, yaitu Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Hal itu setelah DPR mengesahkan Rancangan Undang-undang Daerah Otonomi Baru Papua pada 30 Juni 2022.Undang-Undang tersebut menyebutkan Presiden Joko Widodo harus mengangkat penjabat gubernur hingga pemilihan kepala daerah definitif dalam enam bulan setelah undang-undang disahkan. (Sof/ANTARA)
Pengamanan Siber KTT G20 Secara Menyeluruh telah Disiapkan oleh BSSN
Jakarta, FNN - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) telah menyiapkan pengamanan siber dalam gelaran Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 secara menyeluruh, mulai dari sebelum pelaksanaan, saat pelaksanaan, hingga pasca-pelaksanaannya.“Hingga saat ini, BSSN telah melakukan berbagai rangkaian rencana pengamanan siber yang bahkan kita mulai sebelum pelaksanaan di bulan Juli lalu. Jadi, kita sudah memulai di bulan Juli hingga nanti saat pelaksanaan dan pasca-pelaksanaan gelaran KTT G20,\" ujar Juru Bicara BSSN Ariandi Putra, dalam konferensi pers #G20updates bertema \"Pengamanan Siber KTT G20\", sebagaimana dipantau melalui kanal YouTube FMB9ID_IKP di Jakarta, Selasa.Dalam pengamanan siber KTT G20 itu, Ariandi mengatakan BSSN berperan sebagai sektor pemimpin dan bertugas mengolaborasikan beberapa rencana pengamanan siber yang juga dilakukan oleh pemangku-pemangku kepentingan lainnya, seperti Polri, TNI, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (Kemkominfo), serta sejumlah kementerian/lembaga terkait lainnya.Di samping itu, tambah dia, BSSN juga menjalin kerja sama dengan berbagai provider jaringan internet dan juga event organizer yang mengampu pagelaran KTT G20. Rangkaian kerja sama itu bahkan sudah dilakukan pula oleh BSSN sejak bulan Juli lalu.Lebih lanjut, Riandi memaparkan langkah-langkah yang dilakukan BSSN terkait dengan pengamanan siber di KTT G20. Dalam hal itu, BSSN merumuskan tiga klaster dukungan pengamanan siber, yang terdiri atas pengamanan sebelum, saat, dan sesudah acara. \"Ini kami lakukan dalam rangka memaksimalkan dan melihat bagaimana situasi ideal pengamanan siber yang ingin dilakukan pada saat main event (acara inti) di tanggal 15 dan 16 November mendatang,\" ucapnya.Pertama, sebelum acara KTT G20, BSSN telah melakukan audit sistem manajemen keamanan informasi, mengukur tingkat kematangan keamanan siber, memantau anomali traffic (arus) berdasarkan laporan pemantauan National Security Operation Center (NSOC) yang dimiliki BSSN, serta memetakan potensi ancaman siber.Kemudian, saat KTT G20 berlangsung, BSSN akan memantau arus siber dan informasi insiden, mengamankan sinyal dan kontra pengindraan, serta melakukan forensik digital dan respons terhadap insiden siber yang terjadi.\"Pasca-event-nya, kami tidak ujug-ujug akan meninggalkan event (KTT G20) tersebut. Kami juga masih bekerja, masih melakukan berbagai hal, antara lain pelaksanaan identifikasi celah kerentanan pengamanan siber,\" ujar Riandi.Di samping itu, tambah dia, BSSN juga melakukan pemetaan potensi ancaman pengungkapan data dan tetap melakukan forensik digital serta respons terhadap insiden siber yang terjadi.Melalui rangkaian langkah pengamanan itu, BSSN berharap situasi ideal pengamanan siber KTT G20 di Nusa Dua, Bali, pada 15 dan 16 November 2022 mendatang benar-benar terwujud dan terlaksana dengan baik. (Sof/ANTARA)
Jangan Kecelik Lagi, Kata Cak Nun...! (1)
Karena dalam prinsip-prinsip demokrasi, yang ada hanyalah kedaulatan rakyat, tidak ada satupun dari 11 prinsip demokrasi yang memberikan dan menyebutkan kedaulatan partai politik! Oleh: Chris Komari, Activist Democracy, Activist Forum Tanah Air (FTA) USA & Global, City Council 2002 & 2008 JANGAN 76 ngimpi, Capres yang diusung oleh partai politik itu akan berbuat yang significant terhadap kepentingan rakyat di atas kepentingan partai politik dan oligarchs? Apapun hebatnya seorang Capres, ketika sudah diikat janji politik (kontrak politik) oleh partai pengusung dan Konglomerat oligarchs yang mengeluarkan dana untuk membiayai Pilpres, tidak mungkin Capres itu akan melawan kepentingan partai pengusung dan oligarchs di atas kepentingan rakyat. That is almost impossible and wishful thinking. Karena itu, rakyat Indonesia yang harus lebih pinter dari Capres, lebih pinter dari petinggi partai politik dan oligarchs, untuk tidak mendukung Capres dengan gratis. Semua Capres itu harus ditodong, diikat dengan janji politik dan kontrak sosial dengan rakyat secara tertulis. Ada 5 perubahan yang harus terjadi di Indonesia untuk mengembalikan kedaulatan rakyat dari tangan jahil petinggi partai politik. Dalam sistem pemerintahan demokrasi yang baik dan benar (true and full democracy), konsep dasarnya adalah \"kedaulatan rakyat\" (sovereignty of the people atau popular sovereignty), bukan kedaulatan pemerintah! Artinya, Pemerintahan itu ada untuk \"melayani\" rakyat, dan rakyat itu ada \"tidak\" untuk melayani pemerintah. Itu harus benar-benar ada implementation-nya dalam pemerintahan secara nyata, bukan hanya lip service dan hoax. Kedua, dari 11 prinsip-prinsip demokrasi, tidak ada satupun dari 11 prinsip demokrasi itu yang memberikan atau menyebutkan kedaulatan partai politik. Tidak ada sama sekali. Bila sekarang di tanah air Indonesia, partai politik sangat berkuasa bahkan lebih di atas kedaulatan rakyat, itulah yang harus kalian sadari, harus dibongkar dan diperbaiki dengan mengembalikan kedaulatan tertinggi dari tangan partai politik kepada rakyat. Anomaly demo-krasi yang sudah berubah menjadi partai-krasi itulah yang harus menjadi fokus dan prioritas nomer #1 bagi seluruh anggota masyarakat di Indonesia. Prioritas kalian bukan Capres, bukan Pilkada dan bukan Pileg, tetapi merebut kembali kedaulatan rakyat yang sudah dikudeta, dimanipulasi dan diambil alih oleh partai politik. Karena itu, seluruh elemen masyarakat Indonesia perlu menuntut janji dan membuat kontrak politik kepada semua Capres, semua Caleg dan semua calon pemimpin daerah untuk \"mau berjanji\" (membuat social contract) dengan rakyat untuk mengembalikan kedaulatan rakyat\" dari tangan partai politik, dengan: 1). Membatalkan UU MD3, dan mengembalikan hak recall (PAW) kepada rakyat. 2). Membatalkan UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, khususnya pasal 222, yang dikenal dengan istilah Presidential Threshold 20%. 3). Memisahkan semua anggota Legislatif, DPR, DPD dan DPRD dari ikatan partai politik dengan UUD atau UU tersendiri. 4). Membatasi kedaulatan partai politik dan keberadaan partai politik tidak boleh memiliki kekuasaan dan kedaulatan lebih tinggi dari kedaulatan rakyat dengan membatalkan UU partai politik dan menggantinya dengan UU partai politik yang lebih demokratis. 5). Memisahkan \"text asli\" UUD 1945 dengan text 4x amandemen, sebab text asli UUD 1945 dengan segala kekurangan dan kelebihannya harus dijaga, dihormati dan dilestarikan sebagai jada, karya dan hasil compromised version dari para pendiri NKRI. Karena itu, text asli UUD 1945 harus dibiarkan utuh dan dipisahkan dengan semua text 4x amandemen, seperti yang dilakukan di Amerika Serikat (AS). Kelima hal di atas itulah yang saat ini harus diminta dan ditodongkan kepada semua Capres, Caleg,dan pemimpin daerah 2024. Apa untungnya kalian mendukung seorang Capres, tetapi tidak mau membuat janji politik secara \"tertulis\" dengan rakyat? Jadi kalau ada Capres yang mau dan berani membuat 5 janji politik (social contracts) di atas secara tertulis dengan rakyat, maka siapapun nama Capres itu, masih akan sangat menguntungkan rakyat. Daripada seorang Capres yang keren, pinter, religious, pinter berbicara, pinter berbahasa Jawa, Inggris dan Arab, punya prestasi politik segudang dan punya title sepanjang kereta api, tetapi tidak mau dan tidak berani membuat janji politik dan social contracts dengan rakyat untuk melakukan 5 perubahan di atas! Percuma, karena tidak menguntungkan rakyat dan hanya menguntungkan oligarchs! Karena selama kedaulatan rakyat itu masih dikuasai partai politik, jangan berharap ada perubahan politik di tanah air Indonesia! Prove me I am wrong on this! Silakan dibuktikan saya salah dalam soal ini! Voting dalam Pemilu (Pilsung) dan Voting dalam Deliberation di Parliamen (DPR/Congress) itu 2 hal yang berbeda, baik secara konsep, prinsip, sistem, proses, prosedur, dan mekanismenya jauh sangat berbeda! 1). Dalam Pilsung (Pemilu), One Man-One Vote artinya memang satu hidung punya 1 suara. Justru bila ada 1 hidung memiliki atau mewakili ratusan, ribuan atau jutaan suara, seperti system Noken di Irianjaya di mana 1 Kepala Suku mampu influence dan directing semua anggota suku untuk memilih satu kandidat atau satu partai politik itu yang salah kaprah dan tidak demokratis. Karena Pemilu (Pilsung) adalah manifestasi, aktualisasi dan implementasi dari sistem pemerintahan Direct-Democracy! Di mana rakyat sendirilah yang langsung memberikan suara dan mandat kepada seorang calon pemimpin bangsa dan wakil-wakil rakyat di pemerintahan. Itulah Direct-Democracy! 2). Tapi beda dengan sistem, proses, prosedur dan mekanisme Representative-Democracy, seperti dalam Deliberation dan Voting di Parliament (DPR). Semua anggota Legislative (DPR) adalah representatives of the people (wakil-wakil rakyat), sebagai manifestasi atau cerminan dari Representative-Democracy. Karena semua anggota Legislative (MPR, DPR, DPD) itu adalah mewakili rakyat (representing the people), bukan mewakili partai politik! Juga bukan menjadi boss rakyat, kemudian mengkudeta kedaulatan rakyat dan berbalik posisi dan status menjadi wakil-wakil partai politik. Anggota legislative adalah wakil rakyat, bukan wakil partai politik. Karena dalam prinsip-prinsip demokrasi, yang ada hanyalah kedaulatan rakyat, tidak ada satupun dari 11 prinsip demokrasi yang memberikan dan menyebutkan kedaulatan partai politik! Dalam Deliberation dan Voting di Parliament (DPR); proses pengambilan keputusan di Parliament (DPR) atau yang dikenal dengan istilah Deliberation, konsep demokrasi One Man-One Vote bukan berarti suara 10 rondo ucul mengalahkan suara 1 profesor. Itu pengertian konsep One Man-One Vote yang salah, dan jelas tidak paham prinsip demokrasi khususnya on separation of power, checks and balances. Perlu diketahui, suara 1 anggota DPR atau DPD dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur mewakili puluhan juta suara rakyat daerah, yang jauh lebih besar dibanding wakil anggota DPR dan DPD dari Irianjaya atau Maluku. Jadi tidak mungkin dalam Representative-Democracy, konsep One Man-One Vote dalam deliberation diartikan suara 10 rondo ucul mengalahkan suara 1 orang profesor! (*)
Puan Maharani-lah Capres PDIP
Akan lebih baik segera deklrasikan Puan Maharani, sehingga pemilih captive PDIP yang di kisaran 20% jadi lebih tahu dan mensosialisasikannya. Oleh: Andrianto, Aktivis 98 dan Pengamat Kebangsaan JATUH talak 1 kepada Ganjar Pranowo yang pede menyatakan siap untuk Capres 2024. Sudah bisa diduga dari hasil Rakernas II PDIP Juni 2022 yang dibacakan sendiri oleh Ganjar Pranowo yang menyatakan bahwa Capres hak prerogatif Ketum PDIP tiada lain ya Megawati Soekarnoputri. Publik menangkapnya sebagai pemborgolan terhadap Ganjar. Tidak mungkin sang pembaca tidak mengerti makna yang dibacanya. Sebelumnya, itu memang terlihat PDIP sudah gusar dengan manuver Ganjar yang ambisius dengan ditopang Cyber Army dan perangkat relawan yang dulu pendukung Joko Widodo. PDIP seperti halnya PKS adalah partai kader yang lebih mengutamakan kader yang loyal pada perintah partai, jabatan adalah Penugasan bukan Perebutan. Situasi Ganjar yang ambisius ini yang membuat kader senior seperti Bambang Pacul, Trimedya Panjaitan dan juga Masinton Pasaribu jadi mempertanyakan kapabilitas Ganjar? Ganjar belum pernah mentas di level nasional kecuali pernah menjadi anggota DPR biasa yang namanya justru keserimput skandal E-KTP. KPK mencatat, sudah 8 x memeriksa Ganjar dan juga menghadirkan ke persidangan. Situasi Ganjar beda jauh dengan Jokowi dulu yang terkesan tidak ambisius dan menunggu dengan sabar titah dari Mega jelang dua bulan pemilu. Ganjar Pranowo bisa jadi bertindak semborono karena ada dukungan dari Jokowi. Sering terlihat Jokowi bersama Ganjar. Bahkan dalam acara relawan utamanya, Jokowi memberi angin kepada Ganjar. Jokowi tentu lebih nyaman sama Ganjar Proteksi hukuman KPK dari kasus E-KTP jadi collateral loyalitas selamanya. Apalagi KPK sekarang anak cabang eksekutif langsung di bawah Presiden? Jokowi butuh orang yang loyal untuk amankan proyek-proyek mercusuar yang untungkan Oligarki tapi rugikan rakyat Indonesia. Situasi dan kondisi politik sudah makin terbaca, Gerindra sudah resmi Capreskan Prabowo Subianto. Nasdem Capreskan Anies Baswedan bahkan Golkar sejak munas 2 tahun lalu Capreskan Airlangga Hartarto. Maka masuk akal bilamana PDIP Capreskan kader utamanya sekaligus kader ideologis dan biologis yakni Puan Maharani. Jalannya pemerintahan 8 tahun ini yang ugal-ugalan jauh dari gambaran ideal PDIP. Hutang yang menumpuk hingga lebih dari Rp 7.000 triliun, ekonomi yang pro Oligarki, hukum yang suram ditambah kohesi sosial yang bisa mengancam integrasi bangsa warisan Bung Karno sang inspirator PDIP. Dapat dikatakan eksprimen menjadikan Presiden sebagai petugas partai telah gagal. Sang petugas ternyata lebih jadi petugas oligarki. Tentu keledaipun tak mau jatuh pada lubang yang sama. Tinggal menunggu waktu saja Ganjar Pranowo di-kick out alias dipecat untuk melapangkan jalan Putri Mahkota, yakni Puan Maharani sang kader utama. Lantas gimana peluangnya? Dalam kontestasi pemilu disamping figur tentu mesin partai dan momentun jadi azas kemenangan. Elektabilitas Puan yang kecil akan berderek dengan ruang waktu. Contohnya dulu Jokowi juga rendah ketika berduel lawan Foke atau Ganjar ketika berduel sama Bibit saat Pilkada. Ya itu pilkada? Ini kan pilpres? Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga dulu modalnya tidak setinggi Mega, makanya Mega pede menggaet Cawapres dari ormas NU, KH Hasyim Muzadi. Jelang dua bulan pemilulah ada accident Jenderal taman kanak-kanak kepada SBY yang tidak lagi dilibatkan di kabinet. SBY lantas mundur dari kabinet dan menyatakan siap Capres dan sejarah sudah kita ketahui hasilnya. Jadi waktu masih tersedia buat Puan Maharani. Lagipula pemilu bukan soal menang kalah. Kehormatan sebagai partai besar jadi pertaruhan PDIP. Toh PDIP sudah pernah menjadi oposan dan pernah jadi pemenang. Akan lebih baik segera deklrasikan Puan Maharani, sehingga pemilih captive PDIP yang di kisaran 20% jadi lebih tahu dan mensosialisasikannya. Untuk Cawapresnya ada 5 figur yang layak dan bisa menutupi kekurangan Puan yakni Jenderal Andhika Perkasa, Kepala BIN Budi Gunawan dan Tito Karnavian, Mendagri. Dari kalangan sipil juga ada Muhamimin Iskandar dan Mahfud MD. Meski lebih pas duet Puan dan Budi Gunawan. Bagaimana menurut Anda? (*)
Bisa Menjadi Ketua Umum PDIP, Ganjar Ancaman Bagi Megawati
Jakarta, FNN - Ketua umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri tengah menghadapi dilema besar lantaran ada dua nama kader banteng yang mencuat ke publik. Dua kader itu adalah Puan Maharani yang kini menjabat sebagai Ketua DPR RI dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Sikap Megawati ini tercermin dari munculnya surat peringatan keras dari DPP PDIP ke Dewan Kolonel. PDIP juga akan memanggil Ganjar Pronowo karena pernyataannya siap menjadi capres 2024 mendatang. Demikian pembahasan wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Hersubeno Point, Minggu (23/10/22) di Jakarta. Hersu panggilan akrab Hersubeno Arief menyatakan banyak yang menduga keras bahwa sikap PDIP ke Ganjar ini dikarenakan selama ini Megawati sudah menyiapkan Puan sebagai capres ataupun cawapres yang akan diusung pada 2024. “Sikap ini merupakan dilema Megawati sebagai pemegang hak prerogatif untuk pemilihan presiden 2024 nanti,” kata Hersu. Hersu menyebut Megawati pastinya sangat menginginkan Puan sebagai presiden 2024. Selain itu, menurut Hersu meskipun Puan sudah melakukan konsolidasi, berkeliling setiap daerah, bertemu ketua umum partai lain, hingga baliho sudah ada dimana-mana, namun elektabilitas Puan tidak naik-naik. “Walupun naik, belum terlalu signifikan atau belum bisa bersaing, elektabilitas Ganjar lebih bagus dari pada Puan,” ungkapnya. Hanya saja dilema bagi Megawati jika memilih Ganjar adalah Ganjar berpotensi menjadi ketua umum PDIP berikutnya. “Jika Ganjar presiden apalagi jika dua periode, maka Ganjar potensial mematahkan trah Soekarno sebagai ketum PDIP,” tuturnya. Di sisi lain Ganjar juga harus berkejaran dengan kompetitornya dalam hal ini Anies Baswedan, yang setelah dia pensiun dari Gubernur DKI Jakarta dan kemudian di deklarasikan oleh partai Nasdem, tentunya Anies akan sangat gencar melakukan kampanye keliling daerah. “Jadi bukan hanya Megawati saja yang didilema, namun Ganjar pun juga, apabila dia maju, dia akan mendapatkan sanksi dari PDIP, tapi apabila dia tidak maju atau berdiam diri saja maka dia akan ditinggal oleh Anies Baswedan,” pungkasnya. (Lia)
Batik Moderasi Kesesatan
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan KEMENTERIAN Agama adalah lembaga pemerintah yang dibentuk untuk menjaga pelaksanaan dan kepatuhan warganegara kepada agamanya. Memelihara keberadaan dan kebebasan menjalankan ketentuan agamanya masing-masing. Tidak saling mengganggu dan tidak saling mengintervensi. Tidak pula membaurkan satu dengan lainnya. Bertoleransi pada perbedaan. Di era Pemerintahan Jokowi sekarang ini terasa beragama itu aneh-aneh. Atas nama toleransi dan moderasi maka simbol-simbol keagamaan dicampuradukkan. Contohnya viral video bersholawat di gereja atau mengucapkan salam dengan menghimpun semua agama. Ada Assalamu\'alaikum digabung dengan salam sejahtera, om swastiastu, namo budaya, salam kebajikan, dan lainnya. Bagi seorang muslim yang mengerti batasan bersyari\'at maka akan meyakini bahwa bersalam dengan mencampuradukkan semua salam agama adalah perbuatan maksiat yang dikategorikan haram. Itu bukan toleransi tetapi sinkretisme \"talbisul haqqa bil baathil\". Media Radar Tasik tanggal 24 Oktober 2022 memberitakan Kementerian Agama telah menerbitkan Surat Edaran No 28 tahun 2022 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Kementrian Agama tanggal 19 Oktober 2022. Di antaranya ada model pakaian batik bermotif sinkretisme. Batik hitam putih itu di samping Masjid ada pula gambar Gereja lengkap dengan simbol salibnya, ada Pura, Kelenteng, dan patung Buddha. Bercecer ornamen-ornamen nuansa salib. Konon Inilah batik Pakaian Dinas Harian yang akan dipakai pegawai Kementrian Agama yang mayoritas tentunya beragama Islam. Batik moderasi. Mungkin ada yang berpendapat itu kan hanya baju. Bukan ibadah atau akidah. Ia lupa baju itu penting agar kita dapat beribadah dengan senantiasa menjaga akidah. Allah SWT menyinggung soal pakaian seperti \"libassut taqwa\" baju ketakwaan, \"tsiyaaban khudron\" pakaian hijau di surga, \"saroobiiluhum min qothiron\" pakaian ahli neraka dari cairan aspal. Kita diperintahkan juga untuk selalu membersihkan baju \"wa tsiyaabaka fathohir\". Baju bermotif makhluk hidup saja masih diperdebatkan di kalangan ulama tentang kebolehan atau keharamannya. Apalagi batik bermotif rumah ibadah umat lain yang dipakai umat Islam. Dipastikan keharamannya. Pegawai Kementrian Agama itu banyak yang guru agama, ustadz atau kyai. Mereka orang yang lazimnya taat pada aturan agama. Alangkah janggalnya jika ustad atau kyai Pegawai Kementrian Agama berkopeah dan beratribut keagamaan seperti sorban atau sarung lalu berbatik bergambar Gereja dan Salib atau patung Buddha dan Kelenteng lalu masuk ke dalam Masjid untuk mengimami shalat berjamaah. Beragama Islam mengenakan atribut umat agama lain dipastikan akan bermasalah secara akidah maupun syari\'ah. Berpakaian secara baik dan menjaga kesucian adalah tuntunan. Ulama yang lurus dan takut hanya kepada Allah pasti akan menolak menggunakan seragam batik bermotif rumah ibadah Kristen, Hindu, Budha dan Konghucu. Quo vadis Pak Menteri? Takutlah kepada Allah atas perbuatan yang selalu melecehkan aturan syari\'at Allah SWT. Takutlah akan pakaian yang dipakai di akhir nanti. Pakaian ahli surga atau ahli neraka? Pakaian batik sinkretisme atau batik moderasi dapat membawa Pak Menteri dan jajaran yang menyetujuinya berjalan menuju neraka Jahanam. Karena itu adalah bagian dari amal yang menyesatkan umat. Bandung, 25 Oktober 2022.
Queen of Sheba II M di Indonesia
Oleh Ridwan Saidi Budayawan QUeen of Sheba atau Ratu Saba II M bukan buian Ratu Saba Bikqis IX SM. Sheba penyenar Moses monotheism (re: Sigmund Freud, Moses and Monotheism, 1937). Ia diduga masuk via Barus lalu ke Sipirok (Giovani Italian Historian XV M melacak Sheba hingga Cirebon). Sheba menyebar monothrisme di seluruh Sumatera, Jakarta, Karawang, Cipari Kuningan. Sheba dan pengawalnya lari via laut Aden ke Indonesia dengan prau pada litho di atas, kata historian Italia Giovani XV M. Ratu Saba ke Sipirok mencari emas sambil menyebar ajaran monotheisme. Jejak Saba pada toponim di Tapanuli Utara dimana hampir seluruh kelurahan disana memakai toponim Saba. Di Pasaman ada Muaro Saba, seperti halnya di Jambi. Nomenclatur Perdana Mentri kerajaan Pagaruyung Datuk Perpatih nan Saba-Tang. Saba-Tang itu Saba yang luhur. Selain itu di Minang ada legenda Saba\'i nan Alui. Di Palembang ada pemakaman Sabo Kingking, pengikut Saba. Jejak Saba di Jalarta pada kata saba yang artinya berkunjung. Di Ciparin Kuningan terdapat batu dengan relief Ratu Saba. Tampaknya Cipari tempat kunjungan Saba yang terakhir. Setelah itu dia di Mesir, tidak kembali ke Axumite. Penyebaran monotheisme dilanjutkan oleh seorang Melayu Tuanku Raman pada V M. Time line ini didapat dari Time table of History oleh Bernard Grunn,1984. Kata Grunn, Indonesia mengenal tehnik pertanian yang maju pada V M. Tehnik maju pada pengairan. Raman membangun bendungan di Metro disebut Dam Raman yang masih ada dan OK hingga sekarang. Raman bangun bendungan Melayu di Tanjung Priyuk. Ada 2 prasasti di Palembang dan Jambi yang berisi ajaran monotheisme: 1. Prasasti Kedukan Bukit, Palembang, berisi proses penciptaan semesta alam. 2. Prasasti Koto Kapur, Jambi, berisi tata hubungan antar manusia. Prasasti Tukmas, Semarang selatan, berisi ajaran berserah diri. Jumlah prasasti monotheisn tiga buah. Lalampahan Bujangga Manik XIV M sebut Tuanku Raman dengan R Ramanea. Tuanku Raman berdasar data revelata penduduk native Batu Jaya Karawang. Tuanku Raman dimakamkan di Batu Jaya Karawang. Makamnya itu oleh penduduk disebut unur. Unur bahasa Melani yang artinya subject with intens affection. (RSaidi)
KIB Terancam Bubar
Oleh Tony Rosyid - Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa PPP, PAN dan Golkar resmi berkoalisi. Ketiga partai ini membentuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Mirip namanya dengan Kabinet Indonesia Bersatu. Sama-sama KIB. Ketiga partai ini telah deklarasi pada tanggal 14 Agustus 2022. Mengapa partai-partai koalisi lain yang ada dalam koalisi pemerintahan Jokowi tidak ikut gabung dengan PPP, PAN dan Golkar? Nasdem mendeklarasikan Anies dan mengajak Demokrat dan PKS untuk gabung. Gerindra berkoalisi dengan PKB. Sementara PDIP cukup percaya diri sendirian. Sejak PPP deklarasi KIB, masalah banyak datang. Ketum PPP Suharso Manoharfa dikudeta saat ke Eropa. Mardianto menjadi plt. Secepat kilat Menkumham menerbitkan surat pengakuannya. Dengan terbitnya surat Menkumham, Mardianto resmi sebagai plt ketum PPP. Ada apa? Publik bertanya-tanya. Semua penuh misteri. Mudah dibaca arahnya jika anda paham politik. Meski ketum PPP diganti, deklarasi Anies oleh sejumlah DPC PPP masih terus jalan. Padahal, KIB dibentuk yang salah satu anggotanya adalah PPP belum memutuskan ke siapa dukungan akan diberikan. Isu kuatnya ke Ganjar Pranowo. Kader PDIP. PPP pusat dianggap tak aspiratif. Kader dan pengurus daerah menginginkan Anies jadi presiden, tapi pusat cenderung ke Ganjar. Apakah para ketua DPC PPP yang tidak taat kepada DPP akan didepak dan diganti? Atau sebaliknya, mosi tidak percaya muncul, lalu plt ketua umum dikudeta? Situasi PPP sedang tidak menguntungkan. Jika ini terus dipertahankan, maka boleh jadi akan banyak kader PPP yang hengkang. Para bakal caleg PPP sedang mengkalkulasi. Jika nyaleg melalui PPP tidak bakal jadi, tak menutup kemungkinan mereka akan mundur dari PPP dan nyaleg dari partai lain. Pindah partai adalah hal biasa dalam sistem multi partai di Indonesia. Kalkulasinya sederhana. Jika konstituen mereka inginkan Anies presiden, dan PPP tidak ikut mengusung, maka ini kiamat bagi PPP. Para konstituen kemungkinan akan lari dan memilih partai yang mengusung Anies. Inilah yang jadi alasan bagi caleg PPP, baik DPRD maupun DPR untuk berhitung ulang. Mereka tidak ingin mati konyol, buang uang kampanye percuma. Pileg 2019, PPP sudah dihukum konstituannya, karena tidak aspiratif dalam pilkada dan pilpres. Jumlah kursi PPP di DPR turun drastis. Semula 39 kursi, menjadi hanya 19 kursi. 20 kursi hilang. Lebih dari setengahnya. Survei terakhir, suara PPP kurang dari 4 persen. Melihat kenyataan ini, kabarnya konsultan politik dan surveyer PPP mundur. Sikap ini dapat dimaklumi, mengingat jika PPP gagal di pemilu 2024, ini akan menodai track record lembaga survei tersebut. Jika 2024 PPP gagal ke senayan karena perolehan suara kurang dari 4 persen, publik akan bertanya: siapa konsultan politiknya? Ini akan menjadi catatan dan portofolio yang sangat tidak menggembirakan bagi lembaga survei bersangkutan. Selain PPP, nasib yang sama juga bisa dialami oleh PAN. Mayoritas pemilih PAN mendukung Anies presiden. Jika PAN tidak aspiratif, konstituen akan meninggalkan PAN. Apalagi muncul Partai Umat yang siap menampung larinya suara PAN. Keadaan ini akan jadi catatan serius bagi para kader PAN untuk mempertimbangkan ulang: apakah akan bertahan dan tetap terus ada di PAN? Atau nyaleg dari partai lain? Fakta politik ini mendesak kedua partai tersebut untuk mempertimbangkan ulang keanggotaannya di KIB. Mau tidak mau, harus dikalkulasi lebih cermat lagi. Jika bertahan di KIB menjadi ancaman bagi elektabilitas, bahkan nasib masa depan kedua partai tersebut, maka pilihan kedua partai ini besar kemungkinan akan mundur dari KIB. Golkar tidak mungkin bertahan sendiri tanpa PPP dan PAN. Dengan begitu, KIB berpotensi bubar. Di sisi lain, Ganjar Pranowo, nampaknya tidak cukup nyali untuk melawan PDIP dengan bersedia dicalonkan oleh KIB. Sebab, tanpa PDIP, Ganjar akan kehilangan dukungan dari para kader partai banteng ini. Sebaliknya, jika Ganjar diusung PDIP, maka PAN dan PPP kemungkinan akan mundur teratur. Bergabung dengan PDIP, membuat PPP dan PAN akan ditinggalkan konstituennya. Faktanya memang, para pemilih PPP dan PAN umumnya anti PDIP. Kecil kemungkinan Ganjar diusung oleh PDIP mengingat ada Puan Maharani yang dipersiapkan. Pilihan pada Puan demi alasan untuk mengamankan tongkat estafet trah Soekarno di kepemimpinan PDIP. Apalagi, Puan memang tokoh yang telah mengalami proses kaderisasi cukup panjang di PDIP. Berawal menjadi anggota DPR, lalu ketua fraksi, berlanjut menjadi menko, dan sekarang menjadi ketua DPR. Prosesnya cukup panjang dan nampak betul-betul telah dipersiapkan. Dalam situasi ini, tidak hanya Ganjar yang dilematis. PPP dan PAN juga mengalami dilema yang sama. Dengan begitu, sulit membanyangkan KIB bisa tetap bertahan. Milwaukee, USA, 23 Oktober 2022
Dalam Aksi Damai, Kate Victoria Lim Minta Keadilan di MA dan Kejagung
Jakarta, FNN – Masyarakat yang terdiri dari advokat, wartawan, LSM, dan elemen masyarakat memenuhi area Patung Kuda Monas, yang semula aksi damai untuk meminta keadilan akan dilakukan di depan gedung Mahkamah Agung dan aksi damai di depan Kejaksaan Agung RI, Senin (24/10/2022). Aksi Damai kali ini sangat unik karena hadirnya putri tunggal advokat vokal Alvin Lim yang turut memberikan orasinya. Perlu diketahui, Alvin Lim dieksekusi sebelum putusan In Cracth, yang mana diduga melanggar SEMA tahun 1985 karena Alvin Lim sebelumnya telah lepas demi hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sehingga seharusnya menunggu putusan MA. Kate Victoria Lim menunjukkan kedewasaan dan keberanian di luar sehingga mempesona pengunjung dan masyarakat yang melihat aksi damai itu. Kate di atas mobil komando mengumandangkan, “Bebaskan Alvin Lim! Di mana keadilan bagi masyarakat?” ucap Kate dengan lantang. Kate dalam keterangan pers mengungkapkan sulitnya mendapatkan keadilan bagi masyarakat, dimana hukum hanya dimiliki oleh orang berduit dan berkuasa. “Saya minta agar Mahkamah Agung sebagai benteng terakhir pencari keadilan dapat menegakkan hukum dengan rasa keadilan. Dua pelaku utama divonis 2,5 tahun, tapi papa saya yang katanya ikut serta malah divonis 4,5 tahun. Dimana keadilan? Hukum sangat tajam ke papa saya, tapi tumpul ke oknum pejabat seperti Jaksa Pinangki hanya vonis 4 tahun,” jelasnya. Sebelumnya Advokat Alvin Lim ditahan kejaksaan terkait dugaan ikut serta pemalsuan KTP karena memberikan alamat kantor hukumnya ke pelaku utama. Di mana alamat kantor digunakan untuk buat KTP palsu dan merugikan Allianz sejumlah 6 juta rupiah atas klaim rumah sakit. Kate menduga bahwa hal tersebut adalah rekayasa oknum tertentu yang terganggu atas suara vokal ayahnya. (mth/*)
POPULER
