ALL CATEGORY
Kemenkes Diminta Mitigasi Kasus Gagal Ginjal Akut pada Anak
Jakarta, FNN - DPP Partai NasDem meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk mitigasi secara komprehensif kasus gagal ginjal akut misterius pada anak-anak. Ini kasus sudah luar biasa. Mitigasi mutlak perlu agar mendapatkan solusi yang tepat,\" kata Ketua DPP Partai NasDem Bidang Perempuan dan Anak Amelia Anggraini dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu. Sampai saat ini, kata dia, data Kemenkes menyebutkan 241 anak terkena gagal ginjal akut misterius, sebanyak 133 di antaranya meninggal dunia dan ada kemungkinan potensinya bertambah. Oleh karena itu, perlu mitigasi dengan menyisir seluruh fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia untuk mendapatkan data anak penderita gagal ginjal akut yang akurat, mendeteksi sumber masalah penyebab gagal ginjal selain dari obat sirop, penanganan anak-anak yang sedang berjuang sembuh, hingga pembenahan tata kelola farmakologi dalam negeri. Anggota DPR periode 2014—2019 ini menyebutkan hingga saat ini sebanyak 22 provinsi yang positif dengan kasus anak gagal ginjal akut. \"Ini berarti bukan hanya di wilayah yang sudah terlapor, melainkan juga penambahan berpotensi terjadi di daerah lain yang kini masih nol kasus. Kita harus waspada pada semua kondisi. Angka yang sekarang belum final,\" papar Amelia. Oleh sebab itu, kata dia, Kemenkes harus menyisir setiap fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia, mulai dari puskesmas, klinik, hingga RSUD, bahkan kalau perlu melibatkan kader posyandu karena erat kaitannya dengan anak. \"Hal ini perlu dilakukan agar datanya valid dan cepat tertangani,\" kata wanita yang biasa disapa Amel ini. Tidak hanya itu, lanjut dia, Pemerintah harus memastikan pasien gagal ginjal akut yang masih berjuang untuk sembuh mendapatkan fasilitas memadai. Hal itu merujuk pada fakta di lapangan bahwa tidak semua wilayah, apalagi yang terpencil, siap menangani pasien gagal ginjal karena terbatasnya jumlah dokter spesialis dan peralatan. Dalam kurun waktu beberapa bulan, kata Amel, anak dengan gagal ginjal ini meningkat. Kemenkes harus memastikan pasien dapat ditangani dengan baik, terutama kasusnya pada anak yang butuh perawatan ekstra. Amel berharap Pemerintah bekerja cepat dari hulu dan hilirnya. Dari sisi hulunya, perlu adanya riset yang mendalam lagi penyebab gagal ginjal ini selain dari kandungan pada paracetamol sirop. Menurut dia, risetnya harus komprehensif sampai ke akar-akar apakah kandungan etilen glikol (EG) dan dietilen glikol sebagai variabel utama penyebab gagal ginjal atau ada faktor lainnya. \"Dengan kasus ini juga saya ingin bersuara bahwa penataan pharmacology obat dan makanan harus dibenahi. Obat dan makanan yang aman perlu dijamin oleh lembaga yang kapabel karena taruhannya nyawa,\" demikian Amel.(Sof/ANTARA)
Ketua DPD RI Imbau Orangtua Beri Kecakapan Literasi Digital pada Anak
Surabaya, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengimbau para orangtua untuk mendampingi dan memberi kecakapan literasi digital pada anak-anak. Menurut LaNyalla, hal tersebut adalah bagian dari pengawasan orangtua kepada anak dalam menggunakan media sosial dan penggunaan internet. Dengan cara ini, anak-anak mampu memilah mana yang memberikan manfaat dan mana yang berdampak buruk. “Pengawasan literasi digital pada anak itu penting agar generasi kita lebih etis dan bijak dalam menggunakan media sosial,” kata LaNyalla saat reses di Jawa Timur, Sabtu (22/10/2022). Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, lingkungan digital memiliki nuansa yang cukup menarik, baik bagi anak-anak, generasi milenial maupun orangtua. Selain ruang untuk hiburan, media sosial juga kerap kali dijadikan ruang untuk berekspresi. “Namun seringkali ekspresi yang ditampilkan kebablasan. Dalam konteks inilah kita harus mengajarkan etika dalam bermedia sosial, sehingga generasi kita ke depan bisa bijak dalam menggunakannya,” ujar LaNyalla. Menurut tokoh asal Bugis yang besar di Surabaya itu, jika tak difilter dengan baik, lingkungan digital dapat memberi dampak yang signifikan terhadap gaya hidup, pemikiran, sikap dan karakter. “Kecakapan literasi digital diharapkan mampu menjadi filter atau meminimalisir dampak negatif dan memperkuat dampak positif bagi aspek-aspek kehidupan dan meningkatkan kualitas hidup dan etika,” ujar LaNyalla. Sebelumnya, Psikolog Universitas Merdeka Malang, Agustin Rahmawati berharap etika digital diharapkan dapat ditegakkan agar warga internet (warganet) dapat berakhlak mulia. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah menyebabkan perubahan gaya hidup masyarakat. Perkembangan iptek, khususnya teknologi digital, juga telah mengubah pola pikir manusia secara signifikan dalam berbagai aspek kehidupan. (Sof/LC)
Peran Tilang Elektronik Siap Dimaksimalkan oleh Korlantas
Jakarta, FNN - Direktur Penegak Hukum (Dirgakkum) Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri Brigjen Pol. Aan Suhanan menyampaikan pihaknya siap memaksimalkan peran tilang elektronik (ETLE) statis dan mobile.Menurut Aan, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu, kesiapan Korlantas dalam memaksimalkan peran ETLE itu dapat dilihat dari jumlah ETLE statis dan mobile yang mereka miliki.\"Korlantas Polri sampai saat ini sudah memiliki 280 lebih ETLE statis dan 800 lebih ELTE mobile untuk menilang pelanggar lalu lintas. Di samping itu, Korlantas juga memiliki 50 ETLE mobile yang terintegrasi dengan mobil,\" ujar dia.Aan lalu menegaskan bahwa meskipun tilang manual ditiadakan, penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas akan tetap dilaksanakan oleh Korlantas Polri.Lebih lanjut, ia menyampaikan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang ada sekaligus memberikan perlindungan dan keselamatan kepada masyarakat dalam berlalu lintas di jalan.\"Contohnya, aturan tentang penggunaan helm. Itu kan untuk melindungi masyarakat atau pengguna kendaraan bermotor roda dua sehingga tidak menimbulkan fatalitas yang tinggi ketika terjadi kecelakaan,\" ujar Aan.Kemudian, ia juga menyampaikan bahwa penyelesaian penegakan hukum terdiri atas dua cara, yaitu secara justitia dan nonjustitia.“Justitia artinya penyelesaiannya melalui proses hukum sampai vonis pengadilan, sedangkan nonjustitia adalah penegakan hukum dengan cara memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya patuh dan taat terhadap peraturan perundang undangan untuk perlindungan dan keselamatan masyarakat sendiri, memberikan sosialisasi, dan teguran kepada para pelanggar,\" jelas Aan.Aan mengatakan bahwa Korlantas Polri lebih menekankan pada langkah edukatif agar masyarakat mengerti pentingnya keselamatan lalu lintas.Sesuai arahan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, ujar dia, pada dua sampai dengan tiga bulan ke depan, Korlantas Polri akan melakukan kegiatan operasi simpatik dengan mengutamakan penegakan hukum yang lebih menekankan pada penerapan pendekatan nonjustitia.Langkah yang ditempuh adalah memberikan edukasi, sosialisasi, dan teguran bagi para pelanggar aturan lalu lintas, di samping tetap memaksimalkan penegakan hukum yang berbasis teknologi informasi, baik ETLE statis maupun mobile.\"Sampai dengan Natal dan Tahun Baru 2023, kami akan terus melakukan operasi simpatik. Teguran yang bersifat lebih edukatif, ya. Kami akan memberikan pemahaman kepada masyarakat,\" kata Aan.Ia lalu meminta seluruh jajaran Korlantas agar mengikuti arahan Kapolri Listyo Sigit, yakni memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan mengimbau masyarakat agar selalu menaati tata tertib berlalu lintas.Sebelumnya, Listyo menginstruksikan Korlantas Polri agar mengoptimalkan ETLE statis dan mobile serta mengurangi tilang manual untuk menghindari terjadinya pungutan liar (pungli).Instruksi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/2264/X/HUM.3.4.5./2022 tanggal 18 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh Kepala Korlantas Polri Irjen Pol. Firman Shantyabudi.(Sof/ANTARA)
Polri Diminta Mengusut Dugaan Tindak Pidana Kasus Gagal Ginjal
Kota Bogor, FNN - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta Polri mengusut dugaan tindak pidana impor bahan obat sirop dalam kasus gagal ginjal akut yang dialami ratusan anak di Tanah Air. Permintaan Polri untuk mengusut kasus tersebut merupakan kesepakatan hasil koordinasi dengan beberapa kementerian, kata Muhadjir.Muhadjir Effendy saat diwawancarai di sela meninjau lokasi pengungsian warga terdampak longsor di Gang Barjo, Kebon Kelapa, Kota Bogor, Jawa Barat, di Masjid Jami Nurul Ikhlas Jalan Veteran, Sabtu, mengatakan pengusutan perlu dilakukan karena berdasarkan data awal bahan baku obat sirop yang menyebabkan ratusan anak Indonesia gagal ginjal akut diimpor dari sebuah negara yang justru tidak terkena kasus ini.\"Kita sudah melakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan, BPOM, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian dan kita telah mendapatkan masukan dari semua pihak. Tadi malam saya sudah telepon Pak Kapolri agar kasus gagal ginjal akut ini diusut dan ditelaah kemungkinan ada tidaknya tindak pidana,\" jelasnya.Muhadjir menyebutkan ada tiga negara importir bahan obat sirop, yakni Indonesia dengan kasus terbanyak di atas 100 orang anak yang diperkirakan akan terus bertambah, negara Zambia di Afrika Selatan sebanyak 70 kasus, dan Nigeria di Afrika Barat berjumlah 25 kasus.Pemerintah, kata Muhadjir, akan menelisik ke bagian yang paling hulu dari mulai asal bahan baku obat sirup itu, bagaimana proses masuk ke Indonesia, dan terdistribusi pabrik-pabrik farmasi mana serta macam-macam produk yang dihasilkan dari bahan tersebut.Muhadjir menyatakan pemerintah segera menetapkan status terkait ada pelanggaran atau tidak, dan jika ada masuk dalam kategori pidana atau tidak. Kasus ini sangat penting karena menyerang anak-anak di bawah umur, terutama umur 10 tahun ke bawah dengan rata-rata 1-6 tahun yang merupakan sumber daya manusia (SDM) berharga di masa depan. \"Bagi kita, satu korban, bukan tak ternilai karena itu kita berharap kalau ada pelanggaran harus ditindak secara tegas,\" katanya.Ia mengungkapkan hingga saat ini belum diketahui bagaimana dampak bagi mereka yang belum sembuh karena serangannya pada organ yang paling vital. Pemerintah tidak ingin kasus ini terulang kembali sehingga apa pun status hasil pengusutan kasus bahan baku obat sirop dalam kasus gagal ginjal ini yang terpenting adalah penanganan cepat.Sebelumnya Kementerian Kesehatan telah mengumumkan sebanyak 102 merek obat sirop yang dikonsumsi para pasien gagal ginjal akut progresif atipikal (\"acute kidney injury\"/AKI) di Indonesia.Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam agenda konferensi pers terkait AKI yang diikuti dalam jaringan di Jakarta, Jumat (21/10) mengatakan Kemenkes telah mendatangi 156 rumah pasien dan ada 102 obat sirop yang ada di lemari keluarga anak yang terkena kasus gagal ginjal akut. Data tersebut, kata Budi, telah diminta Presiden Joko Widodo untuk dibuka kepada publik.Menkes Budi mengatakan seluruh produk obat sirop tersebut terbukti secara klinis mengandung bahan polyethylene glikol yang sebenarnya tidak berbahaya sebagai pelarut obat sirop selama penggunaannya berada pada ambang batas aman.Sesuai Farmakope dan standar baku nasional yang diakui, ambang batas aman atau \"Tolerable Daily Intake\" (TDI) untuk cemaran EG dan DEG sebesar 0,5 mg/kg berat badan per hari.Namun, jelas Budi, kalau formula campurannya buruk, polyethylene glikol bisa memicu cemaran seperti Etilen Glikol (EG), Dietilen Glikol (DEG), dan Etilen Glikol Butil Ether (EGBE). Polyethylene glikol adalah pelarut tambahan yang jarang dicatat dalam informasi produk obat.Daftar obat sirop tersebut merupakan hasil telisik Kemenkes bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan organisasi profesi terkait tentang kejadian AKI di Indonesia sejak September 2022.Oleh sebab itu, Menko PMK Muhadjir mengimbau agar aman, maka masyarakat lebih baik tidak mengonsumsi obat sirop sebelum dinyatakan aman oleh pemerintah. Obat-obat sirop yang beredar sementara ditarik hingga ada kepastian pengusutan kasus gagal ginjal akut.\"Terkait obat sebetulnya sudah ada \'list\' sekian ratus obat saya tidak hafal, dari sekian ribu jenis obat yang berbentuk sirop. Tapi untuk masyarakat perlu saya imbau lebih baik hindari saja semua obat yang berbentuk sirop, kecuali obat sirop yang selama ini sudah diminum dan atas resep dokter. Jangan sekali-kali membeli obat sirop tanpa resep dokter,\" katanya. (Sof/ANTARA)
Ubedilah Badrun: Saya Hitung Rezim Ini Selama Lima Tahun Korupsi Rp 300 Triliun
Jakarta, FNN – Nilai korupsi yang terjadi di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo dihitung oleh dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun. Sosok yang kerap disapa Kang Ubed ini menyampaikan hasil perhitungannya tersebut dalam diskusi publik bertajuk \"Indonesia Dalam Belantara Benturan Kepentingan\" yang digelar di Sekretariat PMII, di Kawasan Senen, Jakarta Pusat, Jumat (21/10/2022). “Rezim ini telah mengkorupsi hampir Rp 300 triliun uang dalam lima tahun terakhir,” kata Kang Ubed. Menurut mantan aktivis 98 ini, jika nilai korupsi hasil perhitungannya itu dipakai untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), maka akan lebih memberikan manfaat bagi Indonesia. “Angka Rp 300 triliun itu kalau mau menjadikan mahasiswa profesor itu bisa sampai 3.000 mahasiswa jadi profesor,” urainya. “Atau kita bisa membangun hampir 300-an universitas sekelas Harvard,” sambungnya menuturkan. Maka dari itu, Kang Ubed menyayangkan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme yang menjadi satu persoalan yang diperjuangan saat reformasi justru kembali merajalela, bahkan dipertontonkan oleh keluarga pejabat. “Salah satu penyebab korupsi adalah kerakusan rezim, dan ini terjadi. Dan yang mengatakan negara ini negara para koruptor itu bukan saya, tapi Presiden RI (Joko Widodo), dia sudah mengatakan koruptor sudah masuk kategori extraordinary crime,” ucapnya. “Lalu kemudian kita lihat, apakah Presiden (Jokowi) dengan seluruh keluarganya menampilkan performa yang anti KKN itu? Tapi buktinya tidak,” tegas Kang Ubed. (mth/*)
Menghina Kongres, Mantan Penasihat Trump Dihukum 4 Bulan Penjara
Washington, FNN - Tokoh sayap kanan Amerika Serikat (AS) Steve Bannon (68) pada Jumat (21/10) dijatuhi hukuman empat bulan penjara karena menghina Kongres.Hakim pengadilan distrik federal Carl Nichols juga memutuskan bahwa Bannon, yang pernah menjabat kepala strategi untuk mantan presiden AS Donald Trump, harus membayar denda sebesar 6.500 dolar AS (1 dolar AS = Rp15.534).Nichols mengatakan bahwa Bannon \"tidak menyatakan penyesalan atas tindakannya,\" tetapi sepakat untuk menerima putusan tersebut sementara dia mengajukan banding atas vonis bersalahnya.Bannon pada tahun lalu didakwa karena menolak panggilan pengadilan dari panel khusus Gedung Putih yang menyelidiki serangan Capitol pada 6 Januari 2021 lalu.Bannon sebelumnya berpendapat bahwa dirinya seharusnya tidak masuk penjara \"karena mengandalkan nasihat dari pengacaranya.\"Dia dulunya adalah kepala eksekutif kampanye kepresidenan Trump pada 2016 dan menjabat sebagai penasihat senior Trump di Gedung Putih sebelum dipecat pada Agustus 2017. (Ida/ANTARA)
Untuk Mengamankan Pertemuan OKI di Bandung, Polisi Mengerahkan Ratusan Personel
Bandung, FNN - Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Bandung mengerahkan 350 personel dengan ditambah Empat Kompi Brimob Polda Jawa Barat untuk mengamankan pertemuan para pemimpin parlemen negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) pada 24-26 Oktober 2022.Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Aswin Sipayung mengatakan pengamanan dilakukan karena akan ada 49 delegasi dari negara anggota OKI. \"Polrestabes Bandung sudah menyiapkan rencana pengamanan yang melibatkan kekuatan pengamanan dari Polrestabes Bandung dan Polda Jabar,\" kata Aswin di Bandung, Sabtu.Menurutnya, ada tiga tempat yang akan menjadi kegiatan pertemuan tersebut, yakni Hotel Pullman, Hotel Savoy Homann, dan Gedung Merdeka atau Museum Konferensi Asia Afrika. “Kami sudah menyiapkan setiap delegasi, staf delegasi maupun tamu internal di pemerintahan yang masuk (ke lokasi) harus menggunakan tanda pas pengenal masuk dan ada barcode yang kami siapkan,\" katanya.Selain di tiga tempat itu, menurutnya, pengamanan akan dilakukan di sejumlah mal, tempat wisata, dan area kuliner karena sejumlah tempat tersebut berpotensi dikunjungi delegasi dari negara-negara OKI.\"Kami menjadikan tempat itu sebagai objek vital, khususnya dari unsur Intel Polrestabes Bandung untuk mengamankan para delegasi yang akan berkunjung di Kota Bandung,\" katanya.Di samping itu, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa bakal ada rekayasa lalu lintas, khususnya di Jalan Asia Afrika yang terdapat Gedung Merdeka dan Hotel Savoy Homann. \"Kami akan tutup H-1, kami lakukan sedikit rekayasa tapi tidak akan macet untuk pengamanan di Gedung Merdeka,\" kata dia. (Ida/ANTARA)
Soal Penetapan Capres Tak Sembrono, Golkar Ikuti Arahan Jokowi
Jakarta, FNN - Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan partainya mengikuti arahan Presiden Joko Widodo agar penetapan calon presiden dan calon wakil presiden tidak terburu-buru dan sembrono. \"Kan Presiden bilang hati-hati, jangan sembrono, jangan emosi, ini emosinya biar turun tidak sembrono, kita pilih yang tepat,\" kata Airlangga saat penyerahan mobil listrik kepada 37 ketua DPD Golkar di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta, Sabtu. Oleh karena itu, Golkar bersama partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), yakni PAN dan PPP akan mencari sosok kandidat yang tepat dan tidak sembarangan. Menurut dia, dengan pemberian mobil listrik itu akan memberikan semangat bagi kader Golkar di daerah untuk memenangi Pemilu 2024. \"Ini memanaskan mesin Partai Golkar, tapi mesinnya \'silent\' (diam). Jadi enggak ada yang lihat, tahu-tahu kita sudah di depan,\" tuturnya.Penyerahan mobil listrik kepada seluruh DPD Partai Golkar untuk mendorong energi ramah lingkungan. Penyerahan mobil listrik ini, lanjut Airlangga, sesuai dengan visi dan misi Partai Golkar. \"Semangat ini yang ingin dibagi ke seluruh provinsi dan menjadi tugas ketua DPD Partai Golkar untuk mendorong \'green energy\' ke depan. Ditambah lagi kita sudah masuk dalam krisis energi, maka dengan penghematan energi dengan listrik yang saat ini Indonesia sedang \'over supply\' diharapkan bumi lebih sehat,\" jelas Airlangga.Presiden Joko Widodo meyakini Partai Golkar akan cermat dalam menentukan calon presiden dan calon wakil presiden menghadapi Pemilihan Umum 2024. \"Saya yakin, saya yakin, saya yakin Golkar akan dengan cermat, akan dengan teliti, akan dengan hati-hati, tidak sembrono dalam mendeklarasikan calon presiden dan wakil presiden 2024,\" kata Presiden Jokowi di Jakarta, Jumat malam (21/10). Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut saat menghadiri acara puncak Hari Ulang Tahun Ke-58 Partai Golkar di Hall C, Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat. Hingga kini baru satu parpol yang mengumumkan nama capres, yaitu Partai NasDem yang mengusung Gubernur DKI Jakarta Periode 2017-2022 Anies Baswedan pada Pemilihan Presiden 2024. Meskipun tadi saya lihat sudah teriak semua Pak Airlangga Hartarto dan saya meyakini bahwa yang akan dipilih oleh Partai Golkar, capres maupun cawapres ini adalah tokoh-tokoh yang bener,\" tambah Presiden. Presiden Jokowi menyebut Golkar adalah partai yang sudah matang, punya pengalaman malang melintang, dan banyak makan asam garam dalam perpolitikan Indonesia selama 58 tahun sehingga akan bertindak dengan hati-hati. \"Silakan terjemahkan sendiri karena bapak ibu sekalian, presiden itu seperti pilot, penumpangnya banyak sekali, seluruh rakyat Indonesia dan pilpres itu memilih pilot dan kopilot. Ini yang tidak mudah sekarang ini,\" ungkapnya. (Ida/ANTARA)
Saya Mendukung Anies karena Mampu Memperkuat Nilai Kebangsaan, Ujar Surya Paloh
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyampaikan alasan mendukung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi calon presiden (capres) pada Pemilu 2024 karena dinilai Anies merupakan sosok yang tepat untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan.\"Sekarang, saya dukung Anies (karena) pada waktu ini, (dia) yang saya anggap tepat untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan,\" ujar Surya saat menyampaikan pidato dalam kegiatan silaturahim kebangsaan dengan sejumlah doktor dan guru besar dari berbagai universitas, di Ballroom NasDem Tower, Jakarta, Sabtu.Oleh karena itu, ia merasa heran dengan beberapa pihak yang menilai Partai NasDem sebagai \"kadrun\", yakni julukan untuk orang-orang yang dianggap berpikiran sempit, terpengaruh gerakan ekstremisme, dan fundamentalisme dari Timur Tengah, bahkan radikal setelah mengusung Anies sebagai capres pada Pemilu 2024.Hal yang hampir serupa, ujar Surya, terjadi pada Pilkada 2017. Pada saat itu, ia menyampaikan bahwa NasDem mendukung Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Namun, akibat dukungan itu Partai NasDem dicap berbagai pihak sebagai partai penista agama. \"Kan aneh, dukung Ahok saya dibilang penista agama, sekarang dukung Anies dibilang ini baru jadi kadrun,\" ujar Surya.Ucapannya itu disambut gelak tawa dari para pihak yang menghadiri silaturahim kebangsaan tersebut. Sebelumnya, DPP Partai NasDem secara resmi telah mendeklarasikan dan mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden pada Pemilu 2024.Hal tersebut disampaikan langsung oleh Surya Paloh di Ballroom NasDem Tower pada Senin 3 Oktober 2022. Anies yang juga hadir dalam kesempatan itu menerima pencalonan tersebut.\"Dengan memohon rida Allah, dengan memohon petunjuk-Nya, dan seluruh kerendahan hati, bismillahirrahmanirrahim, kami terima dan bersiap menjawab tantangan itu,\" kata Anies.(Ida/ANTARA)
Presiden Jokowi Sudah Tahu Kandidat Capres dari KIB
Jakarta, FNN - Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto, menyebutkan, Presiden Joko Widodo sudah mengetahui kandidat calon presiden yang akan diusung oleh partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). \"Presiden sudah tahu. Sudah tahu nama-namanya,\" kata dia, usai Tour Green ke Pantai Indah Kapuk di Penjaringan, Jakarta Utara, Sabtu. Menurut dia, untuk penentuan capres-cawapres, partai dari KIB (Partai Golkar, PAN dan PPP) akan selalu berkonsultasi dengan Jokowi. Komunikasi antara Partai Golkar, KIB dengan Jokowi terus dilakukan agar ada kesamaan. \"Ini khan komunikasi politik bukan komunikasi yang biasa saja, banyak hal yang dikomunikasikan,\" tuturnya. Langkah Partai Golkar dan KIB pun dalam penentuan visi dan misi serta calon presiden akan selalu selaras dengan Jokowi. \"Iya tentu selaras, sampai saat sekarang kan selaras. Namanya selaras kaya gamelan, kan harus selaras ga bisa gamelan lari ketempat lain,\" kata dia. Sebelumnya, dia mengatakan, KIB memiliki \"tiket premium\" pencalonan presiden dan wakil presiden untuk Pemilu 2024 karena suaranya melampaui batas minimal \"presidential threshold\". \"Partai Golkar bersama dengan PAN dan PPP sudah punya tiket Pak Presiden untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden tahun 2024. Tiketnya kalau nonton bola, tiket premium Pak Presiden, di atas batas minimal,\" kata dia, di hadapan Jokowi, para ketua umum partai politik hingga para menteri KIB pada acara puncak HUT ke-58 Partai Golkar di Hall C, Arena PRJ, Jakarta Pusat, Jumat (21/10). Ia pun menyebut KIB masih membuka diri bagi partai politik lain untuk bergabung sehingga dapat menguatkan tiket pencalonan capres dan cawapres untuk memenangkan Pemilu 2024. \"Tapi, kalau dibantu oleh teman-teman ketua umum yang ada di depan, tiket premium ini berubah jadi (tiket) VIP,\" ucapnya. (Ida/ANTARA)
POPULER
