ALL CATEGORY
Manajemen Arema FC Dimintai Keterangan oleh Komnas HAM Soal Tragedi Kanjuruhan
Malang, Jawa Timur, FNN - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia meminta keterangan kepada manajemen Arema FC terkait tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur usai laga melawan Persebaya Surabaya, Sabtu (1/10) lalu.Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam, di Kota Malang, Jawa Timur, Jumat mengatakan bahwa ada sejumlah hal yang diperlukan oleh Komnas HAM dari keterangan manajemen Arema FC terkait tragedi yang menewaskan 134 orang tersebut.\"Untuk manajemen Arema FC, kami melakukan pendalaman. Seperti keterkaitan antara PSSI dengan klub, PT LIB dengan klub, termasuk hubungan broadcaster dengan klub,\" kata dia. Ia menjelaskan, hubungan yang saling terkait tersebut saat ini tengah didalami Komnas HAM, terutama menyangkut soal regulasi yang dibuat oleh Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) termasuk yang diadopsi dari Otoritas Sepak Bola Dunia, FIFA.Menurutnya, distribusi terkait regulasi keamanan yang sudah disiapkan oleh PSSI termasuk yang mengadopsi ketentuan FIFA tersebut ditelisik lebih dalam. Selain itu, Komnas HAM juga mendalami keterangan dari Ketua Panpel Arema FC dan Security Officer Arema FC.\"Regulasi yang dibuat PSSI, maupun yang diadopsi dari FIFA bagimana distribusinya, misalnya soal regulasi keamanan bagaimana distribusinya. Sehingga kita melihat spektrum kejadian Kanjuruhan ini secara luas, itu yang kami dalami,\" ujarnya.Ia menambahkan, ia ingin melihat tata kelola sepak bola Indonesia lebih dalam terkait tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan tersebut. Apakah regulasi yang ada, diterapkan dengan baik atau hanya menjadi sebuah aturan semata.\"Karna fakta-fakta sebelumnya memang ya cuma lokakarya. Kalau lokakarya itu hanya sertifikat keikutsertaan lokakarya bukan sertifikasi dalam konteks ada ujinya, dan sebagainya,\" katanya.Pada Sabtu (1/10), terjadi kericuhan usai pertandingan antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya dengan skor akhir 2-3 di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang. Kekalahan itu menyebabkan sejumlah suporter turun dan masuk ke dalam area lapangan.Kerusuhan tersebut semakin membesar dimana sejumlah suar dilemparkan termasuk benda-benda lainnya. Petugas keamanan gabungan berusaha menghalau para suporter tersebut dan pada akhirnya menggunakan gas air mata.Akibat kejadian itu, sebanyak 134 orang dilaporkan meninggal dunia akibat patah tulang, trauma di kepala dan leher dan asfiksia atau kadar oksigen dalam tubuh berkurang. Selain itu, dilaporkan juga ada ratusan orang yang mengalami luka ringan termasuk luka berat. (Ida/ANTARA)
Komnas HAM Belum Pernah Melakukan Penyelidikan Kasus KM 50
Jakarta, FNN – Pengacara senior Wirawan Adnan berpendapat bahwa Komnas HAM tak pernah melakukan penyelidikan kasus KM 50 Tol Jakarta-Cikampek. Apa yang dilakukan Komnas HAM hanyalah laporan pemantauan. Menurutnya, Komnas HAM bersifat enggan untuk menyelidiki kasus KM 50. Pendapatnya disampaikan dalam acara webinar, “Menggugat Peran Satgassus Merah Putih dalam Peristiwa Pembantaian 6 Pengawal HRS di KM 50” pada Kamis, 20 Oktober 2022. Sebelumnya, pada 7 Desember 2020 telah terjadi penembakan di Rest Area KM 50 Tol Jakarta-Cikampek. Kejadian ini menewaskan 6 anggota laskar FPI dan penembakan itu dilakukan oleh 3 anggota polisi, yaitu Briptu Fikri Ramadhan, Ipda Elwira Priadi, dan Ipda Yusmin Ohorella. Wirawan mengatakan, alasan Komnas HAM hanya melakukan pemantauan dan bukan penyelidikan adalah karena Komnas HAM hanya menggunakan wewenangnya sesuai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. “Perannya Komnas HAM pada waktu itu adalah cerminan pemerintah yang unwilling. Itu memang tidak bersedia mengungkap. Nah selama ini, (dalam) pengamatan kami adalah bahwa Komnas HAM itu belum pernah melakukan apa yang disebut sebagai penyelidikan,” jelas Wirawan. Sekarang ini kepengurusan Komnas HAM sudah baru dan periodenya 2022 hingga 2027. Menurutnya, saat ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan penyelidikan serius dan jauh dari rasa enggan. “Kalo bisa terungkap kasus KM 50, juga akan mudah terungkap tentang ada Satgassus Merah Putih dan yang lainnya,” tegasnya. Diskusi webinar ini dihadiri oleh beberapa tokoh. Mulai dari Letjen Purn. Yayat Sudrajat (Mantan Sesmenko Polhukam), Heru Susetyo (Advokat HAM), Rizal Fadhillah (Pemerhati Kebangsaan), Aziz Yanuar (Pengacara), hingga Marwan Batubara (TP3). (Fer)
Presiden Berupaya “Bungkam” Stadion Kanjuruhan?
Bagi Devi, peristiwa yang terjadi di Stadion Kanjuruhan itu adalah genosida. Menurutnya, ia nyaris tak mengenal jenazah anaknya karena tubuh kedua putrinya menghitam. Oleh: Mochamad Toha, Wartawan Forum News Network (FNN) STADION Kanjuruhan, Kabupaten Malang, akan diruntuhkan total setelah peristiwa penembakan gas air mata polisi pada Sabtu, 1 Oktober 2022, lalu yang menelan korban 134 penonton dari Aremania tewas. Keputusan itu disampaikan Presiden Joko Widodo setelah bertemu dengan Presiden FIFA, Gianni Infantino, di Istana Negara, pada Selasa, 18 Oktober 2022. Alasannya, supaya memenuhi standar FIFA. Keamanan di stadion tersebut dinilai tak layak, sehingga harus ada renovasi total yang dilakukan nantinya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (Kemen PUPR). “Stadion Kanjuruhan di Malang akan kita runtuhkan. Kita bangun lagi sesuai standar FIFA. Kita jadikan contoh standar stadion dengan fasilitas-fasilitas yang baik, menjamin keselamatan penonton dan pemain,” ujar Jokowi. “Lha koq stadionnya (benda mati) yang disalahkan, kan gas air mata polisi dan PSSI yang salah? Dari dulu ngeles dan mengelak berkilah terus, tidak berjiwa besar. Berjiwa kerdil?” begitu komentar netizen di grup WhatsApp. Padahal, Stadion Kanjuruhan tersebut menjadi “saksi bisu” yang jika diminta kesaksiannya terkait penembakan gas air mata polisi itu bisa “bicara” secara faktual tanpa rekayasa pihak tertentu yang ingin menutupi kejadiannya. Benar dengan apa yang ditulis wartawan senior Tjahja Gunawan. Penyelesaian peristiwa Kanjuruan itu dengan pendekatan “proyek”. Digusur dan diratakan, untuk kemudian dibangun kembali dengan dalih agar sesuai standar FIFA. Jika pada akhirnya Stadion Kanjuruhan yang diresmikan semasa Presiden Megawati Soekarnoputri pada 9 Juni 2004 (kini berusia 18 tahun) itu benar-benar digusur, sesuai perintah Presiden Jokowi, jelas ini adalah upaya legal menghilangkan atau merusak TKP atas “peristiwa kriminal”. Sehingga, tidak ada lagi “bukti” dan petunjuk terkait hilangnya nyawa 134 penonton Aremania itu. Padahal, meski “bisu”, Stadion Kanjuruhan masih bisa “bicara” sebagai saksi atas apa yang terjadi di dalamnya. Stadion Kanjuruhan terletak di Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, itu kapasitasnya 30.000 penonton. Stadion yang dibangun dengan biaya Rp 35 miliar ini menjadi markas Arema FC yang bermain di Liga 1 dan Persekam Metro FC yang bermain di Liga 3. Hapus CCTV Kabar mengejutkan datang dari Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF yang mengungkap berbagai temuan soal CCTV yang merekam peristiwa Stadion Kanjuruhanmenyusul tewasnya 134 penonton Aremania. Salah satunya adalah adanya rekaman CCTV selama 3 jam saat kejadian yang sudah dihapus. Rekaman yang dihapus yaitu setelah pertandingan Arema FC melawan Persebaya pada 1 Oktober 2022. Usai pertandingan yang berakhir dengan skor 3 : 2 untuk Persebaya, penonton turun ke stadion, dan rangkaian Baracuda melakukan evakuasi terhadap tim Persebaya. “Dapat terekam melalui CCTV yang berada di Lobby Utama dan Area Parkir,” demikian tertuang dalam dokumen TGIPF Kanjuruhan yang sudah dilaporkan kepada Presiden Jokowi pada 14 Oktober 2022. Rekaman CCTV tersebut mulai dari pukul 22.21.30 dapat merekam peristiwa dengan durasi selama 1 jam 21 menit. “Selanjutnya rekaman hilang (dihapus) selama 3 jam, 21 menit, 54 detik,” tulis dokumen TGIPF. Rekaman baru muncul kembali kemudian, selama 15 menit saja. Walhasil, hilangnya durasi rekaman CCTV ini menyulitkan atau menghambat tugas tim TGIPF untuk mengetahui fakta yang sebenarnya terjadi. Sehingga, TGIPF melaporkan bahwa mereka sedang berupaya untuk meminta rekaman lengkap ke Mabes Polri. Mengapa rekaman selama 3 jam, 21 menit, 54 detik itu sampai “hilang” dan harus diminta ke Mabes Polri? Penghilangan (penghapusan) petunjuk rekaman CCTV di Stadion Kanjuruhan ini mengingatkan kembali “hilangnya” CCTV saat menjelang tewasnya 6 laskar Front Pembela Islam (FPI) di KM 50 Tol Jakarta-Cikampek. Belakangan terungkap di persidangan Ferdy Sambo, tim JPU menyebut, nama Tim CCTV yang menghapus CCTV di rumah dinas Duren Tiga, sama dengan Tim CCTV KM 50 Tol Jakarta-Cikampek. Tidak hanya itu. Penghilangan TKP KM 50 juga akan dilakukan atas Stadion Kanjuruhan. Konfirmasi soal ini sudah disampaikan Presiden Jokowi dengan alasan disesuaikan dengan standar FIFA. Pernyataan Presiden Jokowi tersebut mengarah adanya kesalahan konstruksi Stadion Kanjuruhan sebagai penyebab tewasnya korban penembakan gas air mata polisi. Jelas sekali, Jokowi terkesan “melindungi” kesalahan fatal polisi yang telah menembakkan gas air mata ke arah penonton di atas tribun. Padahal, TGIPF menyimpulkan bahwa gas air mata menjadi pemicu utama kepanikan penonton yang berujung meninggalnya 132 orang (kini 134 orang)! Jadi, bukan karena fasilitas stadion yang “tidak sesuai” standart FIFA. Menko Polhukam Mahfud MD selaku Ketua TGIPF telah menegaskan peristiwa Stadion Kanjuruhan Malang bukan disebabkan bentrok antarsuporter! “Perlu saya tegaskan, tragedi Kanjuruhan itu bukan bentrok antarsuporter. Sebab pada pertandingan itu suporter Persebaya tidak boleh ikut menonton,” tegas Mahfud MD. Pernyataan Presiden Jokowi yang “menyalahkan” kondisi Stadion Kanjuruhan hingga menyebabkan tewasnya 134 korban Aremania karena saling berdesak-desakan itu, jelas kontroversi dengan fakta medis dan rekaman dalam video yang beredar. Untuk mencari penyebab sebenarnya atas meninggalkan dua putrinya, Devi Athok Yulfitri, warga Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, mengajukan otopsi ulang untuk dua putrinya yang meninggal saat peristiwa Kanjuruhan. Dua anak Devi yakni Natasya (16) dan Nayla (13) masuk dalam daftar korban tewas saat pertandingan Arema Vs Persebaya. Melansir Kompas.com, Ahad (16/10/2022, 14:34), Devi bersedia melakukan otopsi untuk kedua anaknya agar proses hukum atas tragedi tersebut segera terungkap. “Supaya menjadi terang, apa sebenarnya yang menyebabkan meninggalnya kedua anak saya dan 130 korban lain dalam tragedi itu,” ungkap Devi, saat ditemui, Sabtu (15/10/2022). Menurut Devi, ia sempat kecewa dengan pernyataan Kadiv Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo yang menyebut gas air mata tak mematikan. Bagi Devi, peristiwa yang terjadi di Stadion Kanjuruhan itu adalah genosida. Menurutnya, ia nyaris tak mengenal jenazah anaknya karena tubuh kedua putrinya menghitam. “Maka mari kita otopsi ulang korban. Lihat apa penyebab kematiannya. Ini karena saya melihat sendiri kedua anak saya, tubuhnya menghitam, keluar darah dari hidung, dan mengeluarkan busa. Bagi saya ini adalah genosida,” kata dia. Devi juga mengajak keluarga korban lain bersedia otopsi ulang agar penyebab tewasnya para korban segera diketahui. “Maka mari kita otopsi ulang korban. Lihat apa penyebab kematiannya,” ujar dia. Fakta medis tersebut jelas. Serbuk yang menyebar di udara yang ditembakkan polisi itulah sebagai penyebab mengapa mereka tewas. Bukan karena fasilitas stadion yang disebut-sebut belum berstandar FIFA. Masih kurang bukti? (*)
Heru, Gubernur Gratisan Terus Lakukan Pembunuhan Karakter terhadap Anies Baswedan
Jakarta, FNN – Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono membuka kembali meja pengaduan masyarakat yang ada di Balaikota menuai sorotan publik. Beberapa menilai langkah Heru Budi sebagai tindakan mundur ke belakang, karena pada masa Gubernur DKI sebelumnya, Anies Baswedan sempat ditiadakan. Anies telah membuat layanan pengaduan warga secara digital, yakni aplikasi Jakarta Kini atau JaKi. Demikian perbincangan dua wartawan senior FNN, Hersubeno Arief dan Agi Betha dalam kanal YouTube Off The Record, Jumat (21/10/2022). Hersu panggilan akrab Hersubeno Arief menyatakan gaya pengaduan yang dilakukan oleh Heru Budi sama seperti era Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. “Sebenarnya gaya pengaduan ini gaya zaman Ahok banget ya,” ungkap Hersu. Cara yang mungkin dipakai untuk melakukan pembunuhan karakter terhadap Anies Baswedan adalah dengan mengundang massa sebanyak mungkin datang dan membuat laporan ke Balai Kota. Kemudian, menurut Agi Betha, Heru Budi merupakan pejabat yang ditunjuk selama dua tahun ke depan, bukan pejabat yang mendapatkan suara dari rakyat DKI Jakarta maupun Pemilu yang seharusnya dia tidak membuat narasi yang berbunyi akan menghidupkan kembali program-program yang sebelumnya tidak dijalankan. “Bahkan beberapa netizen menyebutnya dengan pejabat give away atau gratisan,” ujar Agi. Selain itu, Agi menyebut persoalaan ini juga mendapatkan reaksi dari sebagian anak muda. “Sudah dibikin oleh milineal Aplikasi Jakarta Kini (JAKI) untuk mempermudah masyarakat DKI Jakarta dalam pengaduan, kenapa itu tidak difungsikan lagi,” sambungnya. Lebih lanjut, Hersubeno mengatakan tidak menginginkan situasi seperti ini yang mengarah kepada pembelahaan. Hersu berpesan seharusnya Heru Budi fokus pada persoalaan meneruskan pembangunan di Jakarta. “Tidak usah macam-macam deh, nanti anda dikenang sangat buruk, kalau anda malah mengubah-ubah kinerja yang sudah bagus dengan tujuan untuk menjatuhkan pak Anies,” pungkasnya. (Lia)
Innalillaahi 63 Persen Anak Meninggal Dunia di RSCM Akibat Gagal Ginjal Akut
Jakarta, FNN - Rumah Sakit Umum Pusat Nasional dr. Cipto Mangunkusumo atau RSCM Jakarta menerima pasien Gangguan Ginjal Akut Atipikal Progresif (GgGAPA) sebanyak 49 pasien periode Januari sampai 20 Oktober 2022. Direktur Utama RSCM Jakarta Lies Dina Liastuti memaparkan rincian pasien sebanyak 2 kasus pada Januari, 1 kasus pada Maret, 3 kasus pada bulan Mei, 2 kasus di bulan Juni, 1 kasus di bulan Juli, 8 kasus di bulan Agustus, 20 kasus pada September, dan 12 kasus pada Oktober 2022. Lies juga menyebutkan pasien yang dirujuk berasal dari berbagai rumah sakit seperti RSUD, rumah sakit swasta, dan puskesmas. Bahkan, terdapat pasien dari luar Jakarta yakni dari Batam. Sementara itu, Lies menyampaikan angka kematian pasien lebih dari 50% yaitu mencapai 63% dari 49 orang. “Angka kematiannya 63 persen dari 49 orang. Lebih dari 50 persen. Jadi yang pulang atau yang hidup cuma 7 orang. Yang masih dalam perawatan 11 orang. 10 pasien masih di Ruang PICU (Pediatric Intensive Care Unit), dan 1 masih di Instalasi Gawat Darurat (IGD) karena baru masuk (pasiennya),” kata Lies dalam konferensi pers di RSCM, Jakarta, Kamis (20/10/22). Saat ini, pasien didominasi oleh balita dengan umur paling muda sekitar 8 bulan dan paling tua berusia 8 tahun. Lies mengatakan sampel obat yang pernah pasien konsumsi saat ini masih diteliti di laboratorium yang berkerja sama dengan RSCM. Namun hingga saat ini hasilnya masih belum keluar. “Kami lagi menunggu karena hasil yang ke kami itu baru enam (sampel obat dari enam pasien), baru keluar hasilnya dari yang semua kami kirim. Semua sampel sudah kami kirim, tinggal hasilnya. Tapi dari hasil enam itu, ada yang sudah kelihatan bahwa kita membutuhkan antidot-nya,”katanya. Lies menegaskan, pihaknya masih belum mengetahui penyebab pasti gagal ginjal akut progresif atipikal. Akan tetapi, imbuhnya, terdapat kemungkinan intoksikasi zat berbahaya seperti ethylene glycol (EG) yang masuk melalui mulut. (Lia)
FIA Motorsport Games 2022, Tiga Pebalap Mewakili Indonesia
Jakarta, FNN - Tiga pebalap dipastikan menjadi wakil Indonesia dalam laga debut di ajang FIA Motorsport Games 2022 yang bergulir di Sirkuit Paul Ricard, Marseille, Prancis, 26–30 Oktober.Mereka adalah Aditya Wibowo yang turun di disiplin Karting Sprint Junior, Kaenan Reza Siri yang turun di Karting Sprint Senior, dan Presley Martono berlaga di Digital Motorsport/Esports.Ketua Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA, Jumat, mengatakan para pebalap Indonesia akan bersaing dengan peserta dari 72 negara lainnya dalam ajang yang melombakan 16 disiplin balap tersebut.FIA Motorsport Games kali pertama bergulir di ACI Vallelunga Circuit, Campagnano di Roma, Italia pada 2019. Ketika itu, 166 pebalap dari 49 organisasi anggota FIA bersaing. Tim Rusia menjadi juara umum dengan satu medali emas, dan tiga medali perunggu.\"Pada saat itu Indonesia belum mengirimkan wakilnya. Kemudian pada 2020 dan 2021, FIA Motorsport Games tidak bisa diselenggarakan karena pandemi COVID-19. Pada tahun kedua penyelenggaraan FIA Motorsport Games, Indonesia akhirnya bisa turut berkontribusi,\" kata Bamsoet, sapaan akrab Bambang Soesatyo.Bamsoet mengungkapkan selain mengirimkan pebalap ke berbagai kejuaraan bergengsi dunia, komitmen IMI dalam memajukan Digital Motorsport juga terlihat melalui perjanjian kerja sama operasional dengan Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan Kementerian Pemuda dan Olahraga (LPDUK Kemenpora) pada Januari 2020.Kerja sama tersebut terjalin dalam hal pengelolaan Akademi Digital Motorsport Indonesia (ADMI). \"Kehadiran ADMI sangat berguna sebagai tempat latihan para pebalap riil maupun pebalap digital motorsport. Selain juga sebagai tempat menggelar event digital motorsport berskala lokal hingga internasional,\" ujar Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tersebut .\"Pada sisi lain, kehadiran IMI dalam manajemen bisa mendongkrak nilai ekonomis ADMI, sehingga menghasilkan pemasukan bagi negara melalui pendapatan negara bukan pajak,\" pungkas Bamsoet. (Sof/ANTARA)
Jika Republik Menangkan Kongres, Biden Khawatirkan Bantuan ke Ukraina
Pittsburgh, FNN - Presiden Joe Biden, Kamis (20/10), mengungkapkan kekhawatirannya terhadap prospek bantuan Amerika Serikat (AS) untuk Ukraina jika Partai Republik memenangkan kendali satu atau kedua majelis Kongres AS pada pemilihan 8 November.\"Saya khawatir,\" kata Biden kepada wartawan saat mampir di sebuah toko roti lapis di Pittsburgh, ketika ditanya tentang dampak terhadap bantuan Ukraina jika Partai Republik menang.Biden berada di Pittsburgh dalam rangka berkampanye untuk kandidat Demokrat John Fetterman, yang persaingannya dengan kandidat Republik Mehmet Oz akan membantu menentukan apakah Demokrat dapat mempertahankan kendali Senat.Dalam beberapa hari terakhir, pemimpin Partai Republik di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kevin McCarthy, mengatakan dia \"tidak akan bersedia memberikan bantuan\" untuk Ukraina jika Partai Republik mengambil kendali DPR dari Demokrat pada pemilu paruh waktu.Partai Republik terpecah antara kubu yang menyoroti pentingnya mengendalikan Rusia dan lainnya yang memilih kebijakan luar negeri yang lebih berbeda.AS telah menyuplai bantuan keamanan lebih dari 17,5 miliar dolar AS (sekitar Rp272,4 triliun) untuk Ukraina sejak Rusia melakukan invasi pada 24 Februari. (Sof/ANTARA/Reuters)
Indonesia Optimistis Hadapi Gejolak Ekonomi Global, Namun Tetap Harus Waspada
Jakarta, FNN - Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti mengatakan Indonesia tetap harus waspada namun optimistis dalam menghadapi gejolak ekonomi global ke depannya.\"Kita waspada karena gejolak, volatilitas, ataupun tekanan yang terjadi di ekonomi global setidaknya akan masuk mempengaruhi ekonomi Indonesia,\" ungkap Destry dalam Peluncuran Buku Kajian Stabilitas Keuangan No.39 September 2022 yang dipantau secara virtual di Jakarta, Jumat.Kendati begitu, dirinya menekankan Indonesia tetap harus optimistis lantaran Indonesia memiliki daya dukung ekonomi yang cukup bervariasi dan solid, ditambah Indonesia mempunyai ekonomi domestik yang cukup kuat, baik didukung dengan konsumsi masyarakat hingga potensi ekonomi lainnya yang luar biasa.Indonesia sejauh ini masih dalam posisi yang cukup baik, dimana perekonomian pada kuartal kedua tahun 2022 masih bisa tumbuh di atas 5 persen dan diperkirakan untuk sepanjang tahun 2022 akan tumbuh di antara 4,5 persen hingga 5,3 persen.Pertumbuhan ekonomi pada triwulan II-2022 sangat didukung dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup kuat, yaitu dari konsumsi, investasi, dan ekspor, yang keseluruhannya menopang perbaikan perekonomian.Meski Indonesia turut mengalami peningkatan inflasi seperti negara lain, Destry menuturkan inflasi domestik pada September 2022 sedikit meningkat namun masih dalam batas toleransi, yakni 5,95 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).\"Salah satu penyumbang inflasi yang terbesar adalah inflasi di sektor pangan atau volatile food yang dalam dua bulan terakhir sudah mulai menunjukkan tanda-tanda penurunan,\" ucap dia.Oleh karena itu, dia menekankan sinergi kebijakan dalam menangani stabilitas ekonomi dan mendorong pemulihan ekonomi sangat diharapkan, khususnya untuk penanganan inflasi.Pemerintah selain mempunyai Tim Pengendali Inflasi Pusat dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPIP dan TPID), juga menggelar Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang dalam dua bulan terakhir dilakukan di daerah sehingga inflasi pangan sudah menurun perlahan. (Sof/ANTARA)
Untuk Menarik Obat Sirop Berbahan Kimia dari Peredaran, Polri Siap Membantu
Jakarta, FNN - Satgas Pangan Polri siap membantu kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) terkait untuk menarik obat sirop mengandung bahan kimia perusak ginjal dari peredaran.\"Polri siap membantu kementerian terkait di pusat dan daerah,\" kata Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divisi Humas Polri Kombes Pol. Nurul Azizah saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.Nurul menjelaskan Satgas Pangan Polri telah menginformasikan kepada kepala satuan wilayah (kasatwil) untuk membantu Pemerintah melakukan pemantauan terhadap peredaran obat sirop di wilayah. \"Para kasatwil sudah diinfokan untuk membantu melakukan pemantauan,\" tambah Nurul.Pemerintah, melalui Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), melarang sementara peredaran obat sirop untuk anak-anak menyusul munculnya kasus gangguan ginjal akut pada anak.Pemerintah tidak melarang penggunaan paracetamol, tetapi melarang penggunaan produk obat berbentuk sirop yang mengandung zat kimia berbahaya, salah satunya ialah etilen glikol (EG). Kementerian Kesehatan menerbitkan instruksi perihal kewajiban penyelidikan epidemiologi dan pelaporan kasus gangguan ginjal akut pada anak pada Selasa (18/10).Dalam hal ini, Kementerian Kesehatan menginstruksikan kepada seluruh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk sementara tidak meresepkan obat-obatan dalam bentuk sediaan cair atau sirop sampai ada pengumuman resmi dari Pemerintah.Selain itu, seluruh apotek diminta untuk sementara tidak menjual obat bebas dan/atau bebas terbatas dalam bentuk sirop kepada masyarakat sampai ada pengumuman resmi dari Pemerintah mengenai hal itu. (Sof/ANTARA)
Tak Ada Islamofobia di Indonesia, Tegas Mahfud
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menegaskan tidak ada rasa takut yang berlebihan terhadap Islam maupun penganut Islam di Indonesia.\"Tidak ada lagi rasa takut terhadap Islam, karena tidak ada islamofobia di negara ini yang dilakukan oleh negara,\" kata Mahfud dalam acara Peringatan Hari Santri Nasional 2022 Halaqah Kebangsaan dengan tema \"Ideologi Negara Ideologi Santri\" di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Jumat.Bahkan, lanjut Mahfud, keberadaan para santri pun diakui oleh Pemerintah dengan ditetapkannya Hari Santri Nasional pada 22 Oktober. \"Tidak ada juga rasa malu untuk mengaku muslim. Kalau dulu, rasanya kalau muslim itu malu-malu, dianggap kampungan; sekarang tidak, karena juga tidak ada islamofobia. Para santri tidak kalah prestasinya dengan orang-orang bukan santri,\" jelasnya.Menurut dia, pergerakan mobilitas vertikal para santri di Indonesia merupakan bukti nyata bahwa tidak pernah terjadi islamofobia di Indonesia. \"Itu semua membantah tudingan bahwa di Indonesia terjadi islamofobia. Kaum santri bisa melesat melalui mobilitas vertikal yang lebih cepat justru karena tidak ada islamofobia di negeri ini,\" tegasnya.Dia menjelaskan islamofobia hanya terjadi di masyarakat secara perseorangan atau mengejek kaum santri sebagai kaum terbelakang. Jika hal tersebut terjadi secara perorangan, katanya, maka akan terdapat pula fobia terhadap agama lain.\"Kalau terjadi di masyarakat, maka di masyarakat juga ada budhafobia, ada kristenfobia, ada hindufobia, bukan hanya islamofobia kalau tingkah laku perorangan di masyarakat; tapi negara dan bangsa ini tidak punya islamofobia sama sekali,\" katanya.Dia menuturkan saat ini kaum santri mengalami kemajuan luar biasa dan sudah mengalami mobilitas sosial vertikal naik yang luar biasa. \"Ada yang sudah jadi presiden, wakil presiden, masuk ke berbagai profesi menjadi saudagar, pejabat, akademisi, pimpinan ormas, politikus, gubernur, bupati, wali kota, dan bahkan ada yang sastrawan, seniman yang sangat berpengaruh di Indonesia,\" ujarnya.Bahkan, kata Mahfud, dalam kehidupan sehari-hari sudah hidup budaya santri dan islami seperti kebiasaan berpakaian islami di kampus-kampus besar, seperti UI, ITB, dan UGM. Presiden Jokowi dan Wapres Ma\'ruf Amin pun, katanya, sering mengundang santri untuk berselawat di Istana Negara. (Sof/ANTARA)
POPULER
