ALL CATEGORY
Untuk Menarik Obat Sirop Berbahan Kimia dari Peredaran, Polri Siap Membantu
Jakarta, FNN - Satgas Pangan Polri siap membantu kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) terkait untuk menarik obat sirop mengandung bahan kimia perusak ginjal dari peredaran.\"Polri siap membantu kementerian terkait di pusat dan daerah,\" kata Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divisi Humas Polri Kombes Pol. Nurul Azizah saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.Nurul menjelaskan Satgas Pangan Polri telah menginformasikan kepada kepala satuan wilayah (kasatwil) untuk membantu Pemerintah melakukan pemantauan terhadap peredaran obat sirop di wilayah. \"Para kasatwil sudah diinfokan untuk membantu melakukan pemantauan,\" tambah Nurul.Pemerintah, melalui Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), melarang sementara peredaran obat sirop untuk anak-anak menyusul munculnya kasus gangguan ginjal akut pada anak.Pemerintah tidak melarang penggunaan paracetamol, tetapi melarang penggunaan produk obat berbentuk sirop yang mengandung zat kimia berbahaya, salah satunya ialah etilen glikol (EG). Kementerian Kesehatan menerbitkan instruksi perihal kewajiban penyelidikan epidemiologi dan pelaporan kasus gangguan ginjal akut pada anak pada Selasa (18/10).Dalam hal ini, Kementerian Kesehatan menginstruksikan kepada seluruh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk sementara tidak meresepkan obat-obatan dalam bentuk sediaan cair atau sirop sampai ada pengumuman resmi dari Pemerintah.Selain itu, seluruh apotek diminta untuk sementara tidak menjual obat bebas dan/atau bebas terbatas dalam bentuk sirop kepada masyarakat sampai ada pengumuman resmi dari Pemerintah mengenai hal itu. (Sof/ANTARA)
Tak Ada Islamofobia di Indonesia, Tegas Mahfud
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menegaskan tidak ada rasa takut yang berlebihan terhadap Islam maupun penganut Islam di Indonesia.\"Tidak ada lagi rasa takut terhadap Islam, karena tidak ada islamofobia di negara ini yang dilakukan oleh negara,\" kata Mahfud dalam acara Peringatan Hari Santri Nasional 2022 Halaqah Kebangsaan dengan tema \"Ideologi Negara Ideologi Santri\" di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Jumat.Bahkan, lanjut Mahfud, keberadaan para santri pun diakui oleh Pemerintah dengan ditetapkannya Hari Santri Nasional pada 22 Oktober. \"Tidak ada juga rasa malu untuk mengaku muslim. Kalau dulu, rasanya kalau muslim itu malu-malu, dianggap kampungan; sekarang tidak, karena juga tidak ada islamofobia. Para santri tidak kalah prestasinya dengan orang-orang bukan santri,\" jelasnya.Menurut dia, pergerakan mobilitas vertikal para santri di Indonesia merupakan bukti nyata bahwa tidak pernah terjadi islamofobia di Indonesia. \"Itu semua membantah tudingan bahwa di Indonesia terjadi islamofobia. Kaum santri bisa melesat melalui mobilitas vertikal yang lebih cepat justru karena tidak ada islamofobia di negeri ini,\" tegasnya.Dia menjelaskan islamofobia hanya terjadi di masyarakat secara perseorangan atau mengejek kaum santri sebagai kaum terbelakang. Jika hal tersebut terjadi secara perorangan, katanya, maka akan terdapat pula fobia terhadap agama lain.\"Kalau terjadi di masyarakat, maka di masyarakat juga ada budhafobia, ada kristenfobia, ada hindufobia, bukan hanya islamofobia kalau tingkah laku perorangan di masyarakat; tapi negara dan bangsa ini tidak punya islamofobia sama sekali,\" katanya.Dia menuturkan saat ini kaum santri mengalami kemajuan luar biasa dan sudah mengalami mobilitas sosial vertikal naik yang luar biasa. \"Ada yang sudah jadi presiden, wakil presiden, masuk ke berbagai profesi menjadi saudagar, pejabat, akademisi, pimpinan ormas, politikus, gubernur, bupati, wali kota, dan bahkan ada yang sastrawan, seniman yang sangat berpengaruh di Indonesia,\" ujarnya.Bahkan, kata Mahfud, dalam kehidupan sehari-hari sudah hidup budaya santri dan islami seperti kebiasaan berpakaian islami di kampus-kampus besar, seperti UI, ITB, dan UGM. Presiden Jokowi dan Wapres Ma\'ruf Amin pun, katanya, sering mengundang santri untuk berselawat di Istana Negara. (Sof/ANTARA)
Mau Tahu Tabiat Asli Jokowi?, Lihat dan Kenali Polisi
Oleh: Yusuf Blegur - Mantan Presidium GMNI KEBOBROKAN di negara ini sudah menjadi rahasia umum. Dilakukan dengan cara yang tersembunyi, namun juga tak ragu dipertontonkan di hadapan publik. Mulai dari pelayanan masyarakat pada level terendah, hingga terstruktur sampai ke jajaran elit pengambil kebijakan strategis. Hampir merata pada semua institusi negara, namun yang paling menonjol adalah pada lembaga Kepresidenan dan Polri. Kejahatan pada umumnya sering terlihat dalam bentuk penipuan, pemerasan, pencurian dan perampokan. Tak berhenti sampai di situ, marak juga penculikan, perdagangan seks, perjudian, narkoba, miras, pemerkosaan, penganiayaan dan pembunuhan. Keseharian banyak dilakukan orang-orang biasa, rakyat yang tergolong jelata pada umumnya. Sebagian besar karena faktor ekonomi yang membuat hidup dalam tekanan. Selebihnya karena faktor ingin mendapat kesenangan dan karena sering dilakukan pada akhirnya telah menjadi kebiasaan. Selain semua itu, ada korupsi, suap ijin ilegal, perusakan alam, pembunuhan massal dan genosida yang tergolong kejahatan luar biasa. Kalau kejahatan tingkat dewa ini, biasanya menjadi ranah para pejabat negara, pengusaha kelas kakap dan yang paling mumpuni pemimpin tertinggi dalam suatu pemerintahan. Mereka menjadi sedikit orang yang mengatur dan menguasai kepentingan banyak orang. Mereka hanya sedikit tapi menentukan nasib khalayak. Mereka itulah minoritas yang superior terhadap mayoritas. Mirisnya, bukan hanya dilakukan dengan cara sindikasi layaknya kejahatan terorganisir hingga disebut mafia. Untuk memuluskan begitu masif dan sistematiknya pelbagai penyakit peradaban manusia itu. Pelaku yang berjubah kekuasaan, sangat ahli dengan rekayasa yang penuh manipulasi dan konspirasi. Modusnya sering berupa distorsi kebijakan yang berujung tindakan represi, dibumbui isu, intrik dan fitnah. Kejahatan istitusional yang merupakan sinergi dan elaborasi antara birokrasi dan korporasi, menghasilkan daya rusak dan tingkat kehancuran yang tinggi. Menyebabkan penderitaan rakyat di sana-sini secara massal, bagai rasa sakit menahun dan sulit disembuhkan. Di tengah keterpurukan bangsa akibat ketidakmampuan rezim dalam mengelola negara, kehidupan ipolesosbudhankam menjadi begitu memprihatinkan. Salah urus dan buruknya tata kelola pemerintahan, menjadi faktor utama Indonesia kian deras menuju negara gagal. Utang dan defisit keuangan negara yang tinggi, lebih dipicu oleh perilaku dan mental korup. Uang rakyat lebih banyak digunakan untuk membiayai dan mempertahankan kekuasaan, ketimbang untuk pembangunan yang membuat rakyat sejahtera. Keadilan dan kemakmuran hanya untuk pemilik modal dan penguasa. Hukum menjadi alat penindasan bagi rakyat kecil yang lemah. Negara benar-benar dalam belenggu penjahat berwajah pejabat dan pemimpin formal, yang dilindungi kekuasaan atas nama demokrasi dan konstitusi. Dua periode jabatan presiden yang digenggam Jokowi, tak pernah sepi dari gugatan dan pembangkangan rakyat. Menjadikan Polri sebagai perpanjangan tangan sekaligus tameng dalam menjalankan pemerintahannya. Tak sekadar otoriter dan diktator tersembunyi, Jokowi terlanjur dicap publik sebagai pembohong nomor wahid. Sementara Polri dianggap bobrok, serusak-rusaknya aparat keamanan. Keharmonisan dan keselarasan antara Jokowi dan Polri, laksana pengantin yang sedang berbulan madu dan sulit dipisahkan. Antara Presiden dan Polri seperti senyawa yang kuat, sejoli yang memiliki chemistry saling silih mewangi. Baik kedua institusi kenegaraan itu, baik pula rakyat, negara dan bangsa Indonesia. Begitupun sebaliknya, buruk presiden dan polri buruk pula negeri ini secara keseluruhan. Kini, di tengah sikap skeptis dan apriori rakyat terhadap presiden, pada kinerja yang jauh dari standar, pada mentalitas kepemimpinan yang tak layak dicontoh dan diteladani, Jokowi pada kenyataannya, terus dibayangi mosi tidak percaya dan tuntutan mundur dari jabatannya oleh rakyat. Demikian hal yang sama dengan Polri, bukan hanya pada pucuk dan jajaran pemimpinnya. Lembaga keamanan negara yang seharusnya melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat itu, harus berhadapan dengan arus gelombang desakan reformasi di tubuhnya. Presiden dan Polri saling merepresentasi dan saling mewakili, meskipun tak terhindarkan dan tak terbantahkan pada keadaan yang begitu memilukan. Susah senang bersama, kuat dan lemah saling menjaga menutupi. Begitulah presiden dan Polri, ibarat hubungan terlarang saling menyandera dan saling mengikat serta sulit bercerai. Meminjam istilah Kapolri Listyo Sigit Prabowo, tentang ikan busuk dari kepala. Tak cukup tendensius di kalangan internal Polri. Narasi itu bagai menohok Jokowi sang presiden yang menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan. Seperti memberi isyarat kepada rakyat Indonesia, mau tahu tabiat asli Jokowi?, cukup lihat dan kenali polisi. (*)
Kepada Ketua DPD RI, Wakil Bupati Malang Luruskan Jumlah Korban Tragedi Kanjuruhan
Malang, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendapatkan pelurusan isu-isu liar terkait jumlah korban tragedi Kanjuruhan, saat bertemu Wakil Bupati Malang, Drs Didik Gatot Subroto, SH, MH di Pendopo Kabupaten Malang, Jawa Timur, Kamis (20/10/2022). Beberapa media asing dan media sosial menyebut jumlah korban jiwa pasca laga Arema FC vs Persebaya Surabaya pada 1-2 Oktober 2022 mencapai lebih dari 200 orang. Disampaikan oleh Wakil Bupati Malang, bahwa jumlah korban jiwa yang benar adalah 133 orang. \"Korban jiwa yang benar sampai update terakhir adalah 133 orang. Jadi kalau di luaran ada yang mengatakan jumlah meninggal lebih dari itu, dipastikan adalah tidak benar,\" ujar Didik. Menurut Wabup, seandainya jumlah korban jiwa lebih dari yang sekarang, otomatis ada protes maupun komplain dari korban lainnya. Pasalnya ada bantuan dari beberapa pihak yang diterima oleh ahli waris. \"Logikanya kalau yang meninggal lebih dari 200, pasti teriak. Karena ada bantuan atau tali asih, yang jika ditotal mencapai Rp 115 juta per kepala,\" katanya. Bantuan tersebut, lanjut Wabup, berasal dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah (meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu). \"Belum lagi bantuan dari BAZNAS, Bank Jatim, owner Arema dan para anggota DPR dapil Malang,\" tambah Didik. Dijelaskan juga oleh Didik bahwa biaya pengobatan dan perawatan para korban ditanggung oleh pemerintah daerah dan sudah ada instruksi dari Bupati. \"Memang dari korban yang meninggal, jumlah terbanyak dari Kabupaten Malang. Disusul warga Kota Malang dan Kota Batu. Kami pemkab berkomitmen menanggung semua biaya perawatan para korban,\" tukas dia. Ketua DPD RI mengapresiasi langkah-langkah yang diambil oleh Pemkab Malang dalam tragedi Kanjuruhan. Dia menyampaikan rasa duka dan prihatin sekaligus berharap korban jiwa tidak bertambah lagi. \"Saya berharap para korban yang masih menjalani perawatan di rumah sakit segera sehat kembali. Kita apresiasi upaya keras Pemkab dalam hal ini,\" tukas LaNyalla. (mth/*)
Kasus Ginjal Anak, Ketua DPD RI Minta Kemenkes Buka Informasi yang Jelas
Surabaya, FNN – Fenomena kasus penyakit ginjal akut yang menjangkiti anak-anak di Indonesia mendapat perhatian serius Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattaliti. Sebab, selain masih simpang siurnya informasi, Kemenkes juga belum memberikan informasi yang jelas dan terbuka. “Terutama menyusul ditariknya sejumlah obat sirup pada anak. Ini harus dijelaskan. Sebutkan daftar merk atau nama obatnya. Karena tidak semua masyarakat jeli melihat komposisi kandungan dalam obat. Jangan ada informasi yang masih kabur atau kurang jelas,” tukas LaNyalla di Surabaya, Kamis (20/10/2022). Sebagai antisipasi, langkah Kemenkes meminta faskes dan yankes serta apotik menarik obat sirup dari peredaran sudah bagus. Tapi harus diiringi juga dengan informasi yang jelas, karena sebagian obat-obatan itu pasti masih ada di rumah kita masing-masing,” tuturnya. Poinnya adalah komunikasi dan pesan harus jelas. Karena masyarakat adalah objek utama dari kebijakan itu. Sehingga mereka harus tahu produk apa saja yang ditarik. Senator asal Jawa Timur itu menambahkan, pemerintah dan Kemenkes tidak boleh memberikan informasi yang berubah-ubah dan membingungkan. Sebelumnya, Kementerian Kesehatan menginstruksikan kepada masyarakat agar tidak mengonsumsi obat sirup untuk sementara waktu, imbas dari adanya kasus gangguan ginjal akut misterius. Kemenkes juga meminta tenaga kesehatan tidak meresepkan obat sirup kepada pasien, serta apotek agar tidak menjual obat sirup. Instruksi itu tertuang dalam surat edaran Nomor SR.01.05/III/3461/2022 tentang Kewajiban Penyelidikan Epidemiologi dan Pelaporan Kasus Gangguan Ginjal Akut Atipikal (Atypical Progressive Acute Kidney Injury) Pada Anak. Adapun kasus gangguan ginjal akut (acute kidney injury atau AKI) misterius ini menyerang anak-anak. Kasus serupa terjadi di Gambia, dengan puluhan anak meninggal dunia usai mengonsumsi obat mengandung zat kimia berbahaya, etilen glikol. Temuan senyawa etilen glikol itu terdapat pada beberapa obat batuk maupun parasetamol sirup. Etilen glikol merupakan salah satu dari tiga senyawa/zat kimia berbahaya yang ditemukan terkait kasus gangguan ginjal akut misterius tersebut. Tiga zat kimia berbahaya yang dimaksud, yaitu etilen glikol/ethylene glycol (EG), dietilen glikol/diethylene glycol (DEG), dan ethylene glycol butyl ether (EGBE). Kemenkes mencatat jumlah penderita gangguan ginjal akut misterius mencapai 206 kasus yang tersebar di 20 provinsi di Indonesia hingga Selasa (18/10/2022). Sebanyak 99 di antaranya meninggal dunia. Mayoritas pasien yang meninggal adalah pasien yang dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta. Angka kematian pasien yang dirawat di RSCM mencapai 65 persen. (mth/*)
Pulau Daun Bawang
Oleh Ridwan Saidi Budayawan MEMAHAMI toponim Kepulauan Seribu mestilah via pintu Armenia. Oknum pemda dan arkaeolog DKI awam belaka dengan bahasa ini karena tak kunjung diajarkan kedatangan migran yang besar itu orang Armenia. Anak didik dijejali info bahwa orang India itu di sini sejak IV M tanpa pembuktian. Pulau Perak artinya tanah pertanian. Pulau Pelemparan artinya daun bawang. Zaman bang Ali diganti pulau Harapan. Saya menjadi tidak heran dengan banyaknya digunakan toponim Armenia setelah mengamati foto penganten pulau Pelemparan seperti di atas. Secara administratif Keputusan Seribu masuk Jakarta era Gubernur Ali Sadikin. Kebudayaan mereka pada dasarnya Betawi. Tapi masih banyak dari mereka yang menyebut diri orang Pulo. Pulau Kotok artinya dalam Armenia pohon. Kotok Betawi artinya tak melihat. Pulau Macan artinya murni. Bukan tiger. Kanda: Cintaku macan padamu Dinda: Oh kanda jangan-jangan dinda takut digeragot macan. Pulau Pari itu perempuan tua. Pari doyan pari. Perempuan tua doyan ikan pari. Tapi ada pulau Putri. Lagunya juga ada: Pulau lah Puteri Pandanglah tak jemu Di situlah tempat Cinta kita bertemu. Juga ada pulau Bidadari yang bikin arkaeolog yang bertugas menjadi kocak jenaka musicana. Situs pulau Bidadari mereka bilang benteng Portugis. Supaya shahih mereka pasang meriem fitik sebesar sepeda roda tiga balita. Tanyalah native. Mereka akan jawab, itu Mortelo. Maksudnya telaga orang Moor. Itu bethseba. Bethseba arkaeolog Indonesia diduga tak pernah tau karena mereka belajar di India: Mehra juta hei Japan Yeh patlul ka himdustan Sarpelal topi ruski Firbidil ke hindustan Acha arkelogiye. (RSaidi)
Lima Indikasi Satgassus Terlibat Dalam Pembantaian KM 50
Oleh M. Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan SATGASSUS Merah Putih namanya. Akan tetapi lebih pantas disebut Satgassus Merah Hitam karena terlalu banyak menumpahkan darah dan bekerja di ruang yang remang-remag bahkan hitam pekat. Lembaga yang bekerja bagaikan mafia ini didirikan oleh Tito Karnavian sewaktu yang bersangkutan menjadi Kapolri. Kepala Satgassus pertama adalah Idham Azis merangkap Kabareskrim Mabes Polri dan kedua Ferdi Sambo Kadiv Propam Mabes Polri. Satgassus terlibat dalam berbagai operasi yang di antaranya pembantaian 6 anggota Laskar FPI yang dikenal dengan kasus Km 50. Lima indikasi keterlibatan : Pertama, 30 personal Propam Mabes Polri pada kasus Km 50 bertugas melakukan \"operasi khusus\" dimulai penguntitan hingga pengamanan personal. Keberhasilan dalam \"membebaskan\" dua anggota Satgassus Fikri Ramadhan dan Yusmin Ohorella di PN Jakarta Selatan hingga Mahkamah Agung menjadi bukti suksesnya operasi khusus Satgassus di Km 50. Ferdy Sambo sebagai Kadiv Propam yang merangkap Kepala Satgassus adalah pemain di atas kamuflase khas mafia. Kedua, tampilnya Karo Paminal Divisi Propam Mabes Polri Brigjen Hendra Kurniawan yang memegang clurit saat konperensi pers tanggal 7 Desember 2O20 bersama Fadil Imran dan Dudung Abdurahman adalah bukti keterlibatan nyata. Rekayasa kronologi yang disampaikan merupakan \"obstruction of justice\". Brigjen Hendra adalah tangan kanan Sambo dalam Satgassus dan Tersangka dalam kasus Duren Tiga. Ketiga, pimpinan operasi Km 50 adalah AKBP Handik Zusen Kasubdit Resmob Polda Metro Jaya. Tim Sambo kasus Duren Tiga ini ikut menjadi bagian perekayasa kasus. Keberadaan AKBP Handik Zusen dalam peristiwa Km 50 sangat jelas. Ia diduga sebagai \"komandan\" dari semua agenda di Km 50 termasuk selebrasi melingkar dengan yel kemenangan. Handik Zusen ditahan di Mako Brimob. Keempat, AKBP Ari Cahya Nugraha alias Acay yang merekayasa CCTV di Duren Tiga atas perintah Sambo melalui Hendra Kurniawan adalah ahli rekayasa CCTV. Perannya dalam mengotak-atik CCTV di Km 50 terungkap dalam pemeriksaan kasus Duren Tiga. Dakwaan JPU menyebutkan siapa Acay dalam kesaksisn AKBP Arif Rahman Hakim. Acay berperan besar baik dalam kasus Duren Tiga maupun Km 50. Kelima, adanya instansi lain dalam keterangan Polisi kepada Komnas HAM saat ditanya atau diperiksa mengindikasikan dua kemungkinan keterlibatan yaitu Institusi BIN yang telah terbongkar melakukan Operasi Delima atau Satgassus \"organ khusus\" yang tidak ada dalam struktur baku Polri. Demikian juga dengan mobil Land Cruiser hitam yang diduga \"milik\" Fredy Sambo. Beredar foto anggota Satgassus Bripka Matius Marey di sebelah Land Cruiser hitam. Lima indikasi keberadaan peran Satgassus pada kasus Km 50 itu membawa konsekuensi bahwa kasus Km 50 harus segera dibuka kembali. Jika Kapolri di depan DPR menyatakan siap membuka kasus Km 50 jika ada novum, maka keberadaan AKBP Acay di Km 50 adalah novum. Novum lain berupa Buku Putih TP3 dan fakta persidangan Habib Bahar Smith di PN Bandung. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran aktif dalam dua kasus baik kasus Sambo ataupun Km 50. Fadil Imran wajib dituntut atas tewasnya 6 anggota Laskar FPI. Fadil Imran harus segera check out dan diproses hukum. Mengingat dugaan pembantaian ini merupakan pembunuhan politik dengan target HRS, maka Presiden harus juga turut bertanggungjawab. Tidak tuntasnya pengusutan menjadi bukti telah dilakukan kejahatan pembiaran atau \"crime by ommission\" oleh Negara atau oleh Kepala Negara. Paket pelanggaran HAM berat lain Pemerintah Jokowi adalah tewasnya 894 petugas Pemilu 2019, pembantaian demonstran di depan Bawaslu 21-22 Mei 2019, pembunuhan keji dr Sunardi serta yang terakhir pembantaian 133 lebih orang tak berdosa di stadion Kanjuruhan Malang. Jokowi tidak bisa lari dari tanggung jawab. Pertanggungan jawaban Presiden Jokowi adalah mundur atau pemakzulan berdasarkan ketentuan Konstitusi UUD 1945 secepatnya. Bandung, 21 Oktober 2022
Muhammad SAW: Sang Muatiara-04
Dan, karenanya sebagai Umat yang menauladani beliau hendaknya kegelisahan dan keresahan itu ditumbuh suburkan di saat berbagai penyelewengan dan kezholiman merajalela. Oleh: Imam Shamsi Ali, Presiden Nusantara Foundation DUNIA yang gelap saat ini biasa juga disebut dengan dunia yang tidak menentu (a world with uncertainty). Dunia yang seperti ini pastinya mengalami kebingungan yang dalam (deep confusion). Di era Rasulullah SAW dunia seperti ini disebut dengan dunia yang penuh kegelapan (zhulumat). Kata “ظلمات” (dzulumaatin, kegelapan) dalam bahasa Al-Quran tidak saja dimaknai sebagai situasi di mana cahaya atau sinar tidak ada (absen). Tapi juga menggambarkan situasi kekacauan (chaotic) yang menimbulkan keresahan, bahkan penderitaan. Kata ini pada dasarnya lebih identik dengan keadaan yang keluar dari batas-batas kewajaran. Keadaan yang melanggar batas-batas kewajaran (thabiat) dalam bahasa sehari-sehari disebut “kezholiman” (zhulm). Kezholiman dalam berbagai wujudnya inilah yang menjadi kegelapan dalam hidup manusia. Kezholiman dalam akidah (syirik), kezholiman dalam pendidikan (kebodohan), kezholiman dalam kehidupan sosial dan perekonomian (ketidak adilan sosial), kezholiman dalam perpolitikan (kediktatoran). Baik kediktatoran kasar maupun halus, termasuk kediktatoran yang diakui sebagai sebuah prilaku politik “diktator yang Konstitusional”. Mekah saat itu penuh dengan ragam kegelapan atau kezholiman ini. Situasi ini yang menjadikan Muhammad yang batinnya terpelihara dalam kefitrahan menjadi resah. Beliau kemudian tergerak untuk melakukan perubahan. Hanya saja ketika itu beliau dalam kesendirian. Perilaku zholim ketika itu seolah telah menjadi bagian dari alam (alami). Melakukan sesuatu yang melawan kezholiman justeru akan dianggap keanehan, bahkan pemberontakan. Muhammad SAW yang ketika itu sesungguhnya telah memasuki masa hidup profesional sebagai “menejer bisnis” atau CEO di masa kini. Beliau mengelolah perusahaan isterinya yang saat itu dikenal sebagai “businesswoman” yang sangat berhasil dan terhormat. Beliau adalah Khadijah binti Khuwailid. Namun kesibukan Muhammad sebagai CEO tidak menjadikannya lupa akan tanggung jawab sosialnya. Membawa perubahan, menghadirkan cahaya dalam kehidupan manusia. Dari hari ke hari beliau resah. Gelisah dengan berbagai penentangan terhadap fitrah manusia dan kehidupan. Beliau pun seringkali menjauhkan diri dari situasi yang demikian. Seolah ingin melepaskan keresahan dan kegelisahan itu. Beliaupun menghabiskan banyak waktu di dalam sebuah gua di atas sebuah gunung di luar kota. Inilah yang dikenal dalam sejarah dengan “takhannuts” dan gunungnya kemudian lebih dikenal dengan sebutan “jabal Nur”. Kata “takhannuts” dimaknai sebagai perenungan yang mendalam dalam kesendirian. Sebagian menyamakannya dengan kegiatan meditasi. Sebagian yang lain cenderung melihatnya mirip dengan kegiatan “nyepi” dalam tradisi Hindu. Tapi pastinya walau ada persamannya, kegiatan “takhannuts” ini memiliki makna substantial maupun tujuan yang berbeda yang bukan saatnya saya elaborasikan. Hal yang paling mendasar dari takhannuts ini adalah bahwa kegiatan ini terlahir dari kegelisahan dengan berbagai deviasi yang terjadi dalam masyarakat dan kehidupan manusia. Maka dengan sendirinya kegiatan ini bertujuan untuk mencari solusi dari berbagai masalah kehidupan itu. Harapan untuk menemukan solusi itulah yang sesungguhnya terpenuhi dengan diangkatnya secara formal baginda Muhammad menjadi RasulNya (bi’tsah) dengan diturunkannya tuntunan (wahyu) untuk solusi yang dimaksud. Kesimpulan yang ingin saya sampaikan pada bagian dari tulisan ini adalah bahwa salah satu karakter dasar Muhammad adalah anti “kegelapan” (kezholiman, penyelewengan) dalam kehidupan manusia. Ada rasa kemarahan dan minimal keresahan, kegelisahan dengan berbagai penyelewengan yang terjadi di sekitarnya. Dan, karenanya sebagai Umat yang menauladani beliau hendaknya kegelisahan dan keresahan itu ditumbuh suburkan di saat berbagai penyelewengan dan kezholiman merajalela. Jangan sampai di satu sisi Umat ini mengaku pengikut Muhammad tapi pada saat yang sama membiarkan kezholiman itu tumbuh subur. Lebih jahat tentunya ketika ada di kalangan Umat ini menjadi kolaborator kezholiman. Bahkan menjadi pelakuka kezholiman… wal’iyadzu billah! NYC Subway, 20 Oktober 2022. (*)
Firli Bahuri, Anies Baswedan dan Kegilaan Adam Wahab
Oleh Dr. Syahganda Nainggolan - Sabang Merauke Circle Pembicaraan Adam Wahab dan Firli Bahuri, ketua KPK, jadi perbincangan para aktifis yang kemarin hadir pada pemakaman almarhumah Intan, istri Teguh Santosa, pemimpin media online RMOL. Adam adalah pegiat medsos, mantan petinggi Kantor Staf Presiden (KSP) di era Luhut Panjaitan dan Teten Masduki, serta saat ini Ketua Alumni Institut Teknologi Bandung. Pembicaraan ini diungkap pula oleh Adam dalam akun Twitter dia, @DonAdam, sebagai berikut: \"Ketemu Pak Firli dipemakaman istri sahabat. + Masih ingat saya Pak, ketika lebaran lalu sy ke rumah? - Iya ingat² + Kapan Anies ditangkap Pak? - Wah, ternyata banyak ya yg pengen Anies ditangkap? + Iya Pak, tapi tangkap Kaesang dulu. Lalu dia bergegas ninggalin sy. Salah sy apa?\" (https://twitter.com/DonAdam68/status/1582879467311362048?t=nKIgOy0J4PpHlw2q91J6_Q&s=08) Pembicaraan itu memuat soal penangkapan Anies, yang isunya di publik cukup menguat, khususnya sebelum pencapresan Anies oleh partai Nasdem beberapa waktu lalu. Analisa politik yang dipahami pengamat, percepatan pencapresan itu, yang awalnya akan dilakukan pada November nanti, karena isunya tepat hari Selasa, sehari setelah pencapresan itu, adalah tanggal/hari penetapan Anies sebagai tersangka. Nasdem atau Surya Paloh melakukan langkah \"pre-emptive\", melakukan upaya \"perlindungan\". Langkah KPK ini dikaitkan dengan pernyataan SBY dan Andi Arief, Partai Demokrat, beberapa waktu lalu, yang kedua mereka membuat pembicaraan pentersangkaan Anies oleh Jokowi ataupun penangkapannya menjadi tersebar luas. Pembicaraan juga bergeser ke mana mana, bahwa Anies tidak dikehendaki oligarki untuk maju sebagai kontestan capres ke depan. Di sini orang-orang pro Anies, khususnya ummat Islam yang dahulunya banyak pendukung Prabowo di pilpres 2014 dan 2019, juga dikabarkan banyak mulai mendaftar sebagai anggota Nasdem. Begitu juga muncul isu kekesalan sebagian umat Islam bahwa PKS seharusnya sebagai oposisi dan pro Islam lebih bertanggung jawab menyelamatkan Anies ketimbang Nasdem. KPK sendiri menyatakan bahwa pentersangkaan Anies tidak ada urusan politik, melainkan semata-mata karena urusan hukum. Professor Romli Atmasasmita, koruptor yang pernah di penjara dua tahun, menjadi saksi ahli yang memberatkan Anies. Dia menyebutkan bahwa Anies memang mempunyai unsur (mensrea) diduga melakukan tindakan pidana (lihat Tempo, 4/0/22). Dr. Ahmad Yani, praktisi hukum dan ketua Partai Masyumi, yang membriefing saya tentang bagaimana KPK bisa mentersangkakan seseorang, menurut KUHAP, menyatakan bahwa memang KPK dapat saja mentersangkakan Anies. Merujuk KUHAP, ada 5 unsur terkait hukum yang dua unsur terpenuhi bisa membawa Anies ke persidangan. 5 unsur tersebut yakni adanya surat-surat, adanya saksi, adanya keterangan ahli, adanya petunjuk dan adanya pengakuan/keterangan tersangka. Pembuktian lebih lanjut dapat dilakukan kemudian di persidangan . Namun, Yani mengatakan bahwa secara prioritas, kasus Anies ini jauh di bawah urusan skandal Kaesang, anak Jokowi, yang pernah dilaporkan Ubaidillah Badrun; urusan RS. Sumber Waras dan \"tanah Cengkareng\" yang terkait Ahok; kasus suap perijinan Meikarta dan kasus Bansos, yang masih harus dikembangkan; ataupun suap E-KTP yang terungkap di persidangan Setya Novanto di mana dinyatakan Ganjar Pranowo dan anggota komisi 2 DPR lainnya terlibat, untuk disidik lebih dalam, jika KPK memang mau. Urusan Anies, jika dipaksakan menjadi prioritas KPK, maka memang terkesan KPK melakukan tebang pilih pada penanganan kasus-kasus yang ada, yang disesuaikan dengan agenda politik nasional. Terutama mengingat belum ada indikasi Anies Baswedan secara nyata merugikan negara pada kasus E-Formula, jika kita tidak ingin mengatakan Indonesia harusnya bangga dengan event tersebut. Dalam hal percakapan singkat Adam Wahab dan Firli, Adam begitu cerdik menanyakan isu penangkapan Anies Baswedan, sehingga langsung direspon cepat oleh Firli Bahuri. Adam mampu mengungkapkan tingginya isu penangkapan Anies ini ke dunia medsos. Sekarang menjadi terang bagi kita semua bahwa Anies benar-benar sedang ditarget KPK. Pernyataan Adam berikutnya rada gila, \"...tangkap Kaesang dulu\". Di sini Adam tepat menunjukkan bahwa kasus Anies ini harusnya bukan prioritas KPK. (*)
Ganjar Siap Nyapres, Rocky Gerung: Lebih Baik Menantang Sekarang Daripada Dipermalukan Nanti
PERTEMUAN Istana Batu Tulis antara Presiden Joko Widodo dengan Ketum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri membuahkan hasil. Tampaknya Jokowi dengan Megawati sudah ada “kompromi” politik terkait dengan soal Capres yang bakal diajukan PDIP. Ini tampak dari internal PDIPusai Ganjar Pranowo menyatakan siap menjadi calon presiden (Capres). Para elit partai banteng sejauh ini masih tetap tenang. Sikap Ganjar itu juga dinilai tak melewati batasan. Dalam pernyataannya, Ganjar memang mengaku bersedia menjadi calon RI-1. Namun, hanya jika partainya berkenan mengusung dia. \"Kalau untuk bangsa dan negara, apa sih yang kita tidak siap,” kata Ganjar dalam wawancara yang diunggah kanal YouTube BeritaSatu, Selasa (18/10/2022). “Ketika partai kemudian sudah membahas secara keseluruhan dan dia akan mencari anak-anak bangsa yang menurut mereka terbaik, menurut saya, semua orang mesti siap soal itu,” tuturnya, seperti dilansir berbagai media. Meski begitu, Ganjar mengatakan bahwa dirinya menghormati etika politik di internal PDIP. Bahwa partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu kini tengah membangun relasi dengan sejumlah partai politik untuk pemilu. Sekjend PDIP Hasto Kristiyanto sendiri kini juga tampak “bijak” dengan tidak lagi bernada menyindir seperti sebelumnya jika Ganjar bicara terkait Capres. Menurut Hasto, pernyataan Ganjar masih dalam batas wajar. Sebab, meski mengaku siap maju sebagai capres, Ganjar juga mengatakan bahwa penting untuk mengikuti mekanisme partai terkait pencapresan. “Pak Ganjar kan bicara kalau ditugaskan. Ya kalau,” katanya. “Dalam konteks seperti ini, kita kan berbicara bahwa skala prioritas saat ini semua kader partai turun ke bawah untuk mengejar prestasi yang setinggi-tingginya di tengah rakyat,” kata Hasto di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (19/10/2022). Bagaimana pengamat politik Rocky Gerung melihat apa yang terjadi di PDIP itu? Berikut dialog wartawan senior FNN Hersubeno Arief dengan Presiden Akal Sehat Rocky Gerung dalam Kanal Rocky Gerung Official, Kamis, 20 Oktober 2022. Halo halo, apa kabar Anda semua. Kembali berjumpa dengan saya di Rocky Gerung Official. Ini ketemu di hari Kamis, 20 Oktober dengan tetap seperti biasa mulai dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, tensi politik di Jakarta khususnya, terus semakin memanas ya Bung Rocky. Dan ini akan terus panas kayaknya sampai kemudian apakah Pilpres 2024 nanti berlanjut atau tidak, itu akan terus panas. Itu sudah bisa kita prediksi dari sekarang Bung Rocky. Iya, ini kita rekaman pagi ini, karena saya juga perubahan buat kasih kuliah umum nanti di Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Saya diundang buat membahas hal yang kita bahas setiap hari. Jadi, FNN menjadi semacam referensi semua Universitas, karena saya selalu diminta untuk coba diterangkan bebih detail dong, jangan ada yang sembunyikan di FNN. Jadi, kampus selalu minta begitu. Kita bisa pakai bahasa yang lebih tertib di kampus. Tapi mereka tahu bahwa iya, tapi kita dapat sensasinya dari FNN karena itu kita undang Pak Rocky. Kira-kira begitu. Saya sudah lima kampus bolak-balik nih. Ada orang yang menghitung, selama 2 bulan ini kira-kira sudah 60 kampus. Jadi, saya anggap ya sudahlah itu bagian dari upaya kita untuk menerbitkan kembali akal sehat. Kembali kepada politik yang hari-hari ini terlihat bahwa Ganjar Pranowo akhirnya nekat melawan. Tetapi, Ganjar itu enggak mungkin berani melawan kalau Kakak Pembina enggak bilang lawan. Oke. Saya lagi penasaran dengan Ganjar. Dari kemarin saya tanya apakah ini hasil pertemuan di Batu Tulis, kemudian ada komitmen antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega untuk dukung Ganjar. Padahal, orang pasti menduga pasti bukan soal Ganjar, yang dibicarakan pasti soal Puan. Tetapi, kan Pak Jokowi memberi sinyal bahwa oh, PDIP belum memberikan calon. Nah, tiba-tiba kok gerakannya Ganjar meningkat. Iya, artinya saya kira Pak Jokowi putuskan sudah Ganjar saja deh, apapun risikonya. Tetapi, Ibu Mega kemudian harus kita ingatkan bahwa Ibu Mega sangat disiplin. Kemarin, Ibu Mega meminta Pak Jokowi untuk memecat menteri-menteri Nasdem karena dianggap indisipliner. Kan kira-kira begitu. Yang kita bayangkan pertemuan dengan Pak Jokowi pasti soal ketaatan bernegara. Kan Nasdem nggak mendukung presiden dan Anies Baswedan tidak didukung oleh Presiden Jokowi, maka memang layak itu diberhentikan. Bagus juga Bu Mega berpikir begitu supaya bersih dong. Kalau beroposisi ya jangan ada di kabinet. Kira-kira itu pesan buat Pak Surya Paloh kan melalui tekanan pada Pak Jokowi. Dan mungkin Pak Jokowi mempertimbangkan itu. Oke, akan ada reshuffle. Kira-kira begitu kan? Kan yang normal begitu, pasti di-reshuffle dong. Nggak mungkin Pak Jokowi nggak reshuffle. Tetapi, dengan prinsip yang sama, kita minta juga pada Ibu Mega tuh. Kalau Nasdem ditendang karena indisipliner, ya Ganjar juga harus ditendang kan? Kan dia indisipliner juga di PDIP. Kan FNN cuma mau lihat yang masuk akal supaya Ibu Mega konsisten dong. Orang yang indisipliner ya dikeluarin dari partai, jangan sekedar meminta Nasdem dikeluarin dari kabinet karena indisipliner. Itu saya kira. Dan, kita tahu Ibu Mega selalu tegak lurus dengan prinsipnya. Mudah-mudahan Ganjar dikeluarin dulu dari PDIP, baru Pak Jokowi bilang oke karena Ibu Mega sudah konsisten maka saya akan keluarkan Nasdem dari kabinet. Kira-kira begitu. Dan sebetulnya tanpa diminta pun sinyal itu sudah disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristyanto. Dia mengingatkan bahwa siapapun yang melakukan pelanggaran disiplin partai, terutama berkaitan dengan pencalonan Presiden, termasuk dia sendiri, bisa dipecat. Dia juga mengingatkan Rudi Hadiat, mantan Walikota Surakarta, yang wakilnya Pak Jokowi, dan sekarang menjadi pendukung Ganjar Pranowo. Ya, saya kalau Hasto yang ngomong, saya juga anggap dia suka mendua kan. Sangat mungkin juga pikiran Hasto itu mendorong Ganjar dipecat agar Ganjar nyalonin diri tidak melalui PDIP, sementara PDIP pasang Puan Maharani. Kan banyak juga brutus di PDIP dan saya mencoba membaca itu karena tidak mungkin Hasto terlalu banyak bicara kalau dia sendiri nggak punya agenda yang mungkin juga menyelinapkan agenda lain di situ. Tetapi, sudahlah, itu kita hanya bisa melihat dari luar, soal-soal dalam PDIP. Yang kita tuntut adalah kepastian dari PDIP soal Ganjar. Dan, Ganjar merasa ya karena nggak ada kepastian ya dia nyapres aja sendiri. Nah, kalau itu kita dukung. Kita dukung Ganjar nyapres dan kita dukung Ibu Mega memecat Ganjar. Supaya fair itu, supaya terlihat keseimbangan atau kesetaraan moral di dalam politik Indonesia. Dan kita dukung juga Mbak Puan untuk nyapres. Ya, pasti kita dukung. Bukan berarti kita dukung suara perpecahan di PDIP. Secara normatif kan Ibu Puan musti nyapres. Ibu Mega menganggap bahwa lebih baik malu, nggak punya capres atau capresnya kurang elektabilitasnya daripada capres yang indisipliner. Kan begitu. Karena orang akan merasa kalau Ganjar tetap mencalonkan sendiri dan Ibu Mega tidak pecat itu artinya Ibu Mega tidak konsisten dengan pikirannya tuh. Masa orang yang sudah indisipliner masih dipelihara tuh. Lalu jadi presiden nanti juga indisipliner terhadap kepemimpinan Ibu Mega. Begitu. Kita hanya mengingatkan soal kelurusan etika atau kelurusan value pada Ibu Mega. Iya, kalkulasinya seperti apa ya ketika Ganjar Pranowo dan Kakak Pembina ini kemudian berani memutuskan akhirnya speak up, gitulah, bicara pada publik, siap. Artinya, sinyal pertama tentu kepada PDIP kan? Baru kemudian pada publik Indonesia. Ya, pasti Ganjar juga hitung itu. Lebih baik menantang sekarang daripada dipermalukan nanti kan. Jadi, Ganjar pasang posisi sekarang karena posisi dia sudah di-backup oleh Pak Jokowi. Kira-kira begitu kan. Kalkulasi orang sudah pasti, kalau Ganjar maju, Puan maju, past PDIP terbelah suaranya. Siapa yang diuntungkan? Pasti Pak Prabowo-lah yang diuntungkan karena berhadapan dengan suara yang terpecah. Jadi, kelihatannya juga Pak Jokowi mengambil risiko bahwa ya kalau Ganjar dikalahkan, masih ada Pak Prabowo yang memang lebih setia pada Pak Jokowi sebetulnya dibandingkan dengan Ganjar yang sekedar petugasnya, petugas partai. Kan Ganjar petugas-petugasnya kan? Pak Jokowi kan petugas partai. Ganjar petugasnya Pak Jokowi. Jadi Ganjar petugas dari petugas. Gitu. Nah, itu pasti orang menganggap bahwa ya sudahlah segera secara leadership ya lebih baik Pak Prabowo, kira-kira begitu. Saya membayangkan analisis di atas kertas. Tapi mari kita kalkulasi Ganjar, kalau kemudian dia nekat untuk mencalonkan diri tanpa dukungan dari PDIP, karena walaupun sebenarnya selama ini dia mungkin cukup pede karena ditopang oleh hasil-hasil survei yang kita sendiri kalau soal hasil surevei kan tidak terlalu percaya dengan hasil survei. Itu hitungannya nanti kalau misalnya Nasdem ditekan untuk mundur dan Nasdem tahu konsekuensinya, apakah Nasdem akan bilang oke jangan mundurin kami, tapi kami akan beralih ke Ganjar. Kan Ganjar juga ada di dalam tiga nama yang disebut Nasdem kan? Jadi, memang Anies Baswedan itu belum karena tadi, di belakang Anies kan ada kekuatan yang masih bersaing, figur Pak SBY terlalu kuat dibandingkan dengan Surya Paloh, figur Ibu Mega juga terlalu kuat dibandingkan dengan Pak Jokowi terhadap Ganjar. Jadi, perpecahan di dalam partai itu memang pasti terjadi. PDIP akan pecah karena ada Puan dan ada Ganjar. Demikian juga Nasdem pasti akan pecah karena di dalamnya juga ada Ganjar dan Anies yang sudah disebutkan. Dan masih ada Pak Andika tuh. Kan belum disebutkan oleh Pak Surya Paloh bahwa mereka sudah tidak lagi memperhitungkan Ganjar dan Anies. Jadi, sangat mungkin juga karena tekanan komorbidnya tinggi, tiba-tiba Surya Paloh bilang, oke kalau begitu ya sudah. Karena Anies juga belum dapat sinyal dari Demokrat dan PKS, ya sudah, mending Ganjar saja yang sudah ketahuan itu didukung oleh Pak Jokowi. Jadi, sekali lagi, di Indonesia itu terhalang sebetulnya moralnya karena harus mengakali 20% itu. Itu sebetulnya. Pokoknya di situ tuh. Binatang atau setan gentayangan itu yang 20% itu, yang membayangi mereka tapi mereka tidak bisa keluar dari bayang-bayang setan 20%. Iya, bukankah itu memang penghalang atau rintangan yang memang sengaja mereka buat sejak awal dengan sadar. Iya, mereka buat dengan sadar, tapi kemudian mereka terjebak sendiri di situ. Itu soalnya. Mereka nggak pernah membayangkan bahwa akan ada kerumitan semacam ini sehingga mereka enggak pernah membayangkan bahwa Ibu Mega akan bersikeras untuk mencalonkan dari dalam PDIP. Jadi, soal-soal semacam ini yang dari awal kita sudah tahu ini komplikasinya panjang. Nah, ini bagian sebetulnya yang kita tagih kepada presiden. Presiden sebetulnya tidak mengajarkan etika politik. Dia justru menjebakkan partai-partai ini dalam persaingan antara iblis. Iblis maksudnya kejahatan. Iblis nggak terlibat, tapi iblis merasa namanya dicabut setiap kali ada kejahatan iblis disebut tuh. Kita balik lagi. Anda yakin bahwa kali ini Ganjar tidak akan muter balik lagi. Ini sekarang dalam posisi dia tahu bahwa risiko yang dia akan hadapi dengan dia menyatakan itu. Iya, saya kira itu. Karena pasti sudah bicara dengan Pak Jokowi dan saya kira Pak Jokowi bagus, putuskan saja bahwa saya dukung Ganjar. Nggak usah pilih-pilih lagi kan. Toh, kalau Ganjar enggak jadi, masih ada Prabowo yang bisa diandalkan kembali Pak Jokowi. Saya kira Pak Jokowi sangat paham itu. Kan beliau sudah 7 tahun memerintah. Dia tahulah bahasa tubuh manusia. Dan segitu saya kasih jempol pada Pak Jokowi dalam soal politicking. Itu kira-kira. Dan itu sebetulnya terpaksa Pak Jokowi mesti politicking karena dia nggak dapat jaminan melalui apa yang dia lakukan dalam kepemimpinan dia. Dia nggak dapet jaminan bahwa infrastruktur dia mesti akan diteruskan oleh orang lain, selain Ganjar atau Prabowo yang sudah berjanji. Dia enggak dapat jaminan bahwa hutan-hutan dia itu akan dilunasi oleh orang lain, selain yang udah berjanji. Anies mungkin merasa ngapain saya lunasi hutang Pak Jokowi. Anies bisa ikut pola Perdana Menteri Malaysia, Mahathir, yang menganggap bahwa ini hutang yang disebabkan oleh ketamakan. Jadi kami nggak mau bayar tuh. Kasus semacam ini tentu dipertimbangkan oleh Pak Jokowi karena Pak Jokowi ingin dikenang sebagai orang yang berhasil dalam kepemimpinannya itu. Jadi, saya kira Pak Jokowi itu saja obsesinya. Paling nggak IKN diteruskan, paling nggak infrastruktur jangan dibatalkan, paling enggak hutang-hutang itu dilunasi, baru Pak Jokowi lega. Kelegaan itu yang memungkinkan Pak Jokowi berpikir untuk membangun dinasti politik baru melalui anak-anak beliau yang sekarang berkiprah dalam politik. Kemudian yang untuk nasionalnya karena mereka belum siap dan Pak Jokowi melihat opsi yang paling memungkinkan sekarang ini yang dibawah kendali dia adalah Pak Ganjar Pranowo ya. Sementara kalau Pak Prabowo itu opsi yang lain, tapi tetap terbuka kemungkinan juga semacam itu. Ya. Jadi sebetulnya aman bagi Pak Jokowi karena ada dua kandidat yang saya kira enggak akan berkhianat kepada Pak Jokowi kan. Pak Prabowo kan orang yang tahu etika politik. Demikian juga Ganjar, ya jelas, Ganjar itu diasuh langsung untuk jadi bumper Jokowi terhadap Megawati. Jadi, semua itu, ini kita analisis dari segi yang biasa disebut deskriptif politik, bukan normatif ya. Kalau kita pakai normatif, semua ini kacau, semua ini syaitoniah wataknya. Tetapi, kita mau lihat sebetulnya sampai di mana sih kemampuan manuver dari tokoh-tokoh ini kan dalam konteks ekonomi yang memburuk, investor yang kabur karena suku bunga bakal dinaikkan. Sektor riil yang akhirnya berantakan, daya beli konsumen yang akhirnya disembunyikan uangnya di bawah bantal karena menganggap nggak ada bahaya ekonomi di depan. Jadi krisis ekonomi politik yang akan menguji justru permainan di antara tokoh-tokoh ini. Tetapi, saya kira kalau kita kembali lagi ke soal kalkulasinya PDIP, enggak semudah yang kita bayangkan bahwa Ibu Megawati itu akan menyerahkan tiket kepada Ganjar ya, karena ini berkaitan tentu saja dengan masa depan PDIP dan masa depan, terutama trah Soekarno. Ya, itu yang saya bayangkan. Setiap malam Ibu Mega pasti gelisah, ini bagaimana partai kalau dia tinggalkan. itu konsekuensi dari kaderisasi yang macet kan. Kan berkali-kali FNN terangkan bahwa kesiapan kader PDIP itu tidak maksimal tuh. Karena yang disebut Soekarnonisme itu sekadar slogan. Mungkin cuma Ibu Mega memegang Soekarnoisme. Yang lain kan menganggap bahwa ya mumpungisme yang lebih penting atau kapitalisme lebih penting. Padahal Bung Karno nggak suka kapitalisme. Tapi di PDIP justru yang mempromosikan hal-hal yang bersifat liberal. Itu bertentangan sebetulnya kan? Dan jauh betul jarak antara pikiran sosialis Bung Karno dan cara berpikir PDIP tentang ekonomi. Bahkan PKS itu lebih Soekarnois dalam soal ekonomi karena langsung kemakmuran dan keadilan. Itu sebetulnya. Jadi kita mau membandingkan krisis politik PDIP itu, satu ada krisis kader, dua ada krisis ideologi. Bung Karno mengajarkan hal-hal yang betul-betul menyangkut hak rakyat kecil, PDIP justru meninggalkan itu dengan mem-backup oligarki itu atau minta di-backup oligarki. (sof/sws)
POPULER
