ALL CATEGORY
Anies Dikriminalisasi KPK, Forum Advokat Indonesia Ajak Presiden Berdialog
Jakarta, FNN – Presiden Joko Widodo diajak berdialog oleh Forum Advokat Indonesia (FAI) untuk mengetahui pengetahuan hukum yang dimiliki seorang pemimpin negara. Ini adalah upaya perlawanan FAI terhadap kriminalisasi Anies Baswedan yang dilakukan oleh KPK. Pasalnya, KPK berada di bawah Presiden, dan KPK dengan campur tangan Presiden diduga melakukan penyelewengan kekuasaan untuk menghalangi Anies menjadi Capres 2024. Konferensi pers FAI pada Senin (3/10/2022) di Jakarta Selatan merupakan respon dari berita Tempo berjudul \"Manuver Firli Menjegal Anies\". Eggi Sudjana advokat FAI mengajak dialog Presiden Jokowi. Menurutnya, perlawanan yang dilakukan rekan-rekan advokat tetap pada konstruksi konstitusional atau berada pada bangunan hukum. “Kita mau mendatangi Presiden supaya terjadi dialog antara Presiden dan kita para advokat. Kita juga pengen ngerti, dia ilmu hukumnya ngerti apa enggak. Kalau Presiden gak ngerti kan bahaya sekali,” katanya kepada wartawan. Ia menambahkan, bila Presiden nantinya tidak menerima ajakan dialog FAI, maka itu akan membenarkan dugaan bahwa Presiden juga melanggar hukum. “Itu membuat justifikasi bahwa Presiden itu telah juga melanggar hukum dan kita akan usulkan kepada MPR (untuk) melakukan Sidang Istimewa,” tegas Eggi Sudjana.. Jika nantinya Presiden mendengar ajakan dialog FAI, Eggi Sudjana merasa sudah sepatutnya Presiden mengundang FAI sebagai bentuk rasa kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat. FAI mengakui legitimasi kekuasaan Presiden dan meminta Presiden untuk mengakui FAI sebagai rakyatnya. Diketahui sebelumya, Anies Baswedan dipanggil KPK pada Rabu (7/9/2022) dengan alasan adanya korupsi dalam penyelenggaraan Formula E. Ketua KPK Firli Bahuri diduga memanfaatkan jabatannya untuk merekayasa dalam kasus hukum dan menjegal pihak lain mencalonkan diri menjadi Presiden 2024. Salah satu dugaan rekayasa yang dilakukan Firli Bahuri itu adalah meminta Satgas Penyelidikan untuk menaikan tahap ke penyidikan walau tidak ada bukti permulaan yang cukup. (Fer)
Partai NasDem Memberikan Anies Otoritas untuk Memilih Cawapres 2024
Jakarta, FNN - Partai Nasional Demokrat (NasDem) resmi pada hari ini (3/10/2022) mendeklarasikan Anies Rasyid Baswedan, Gubernur DKI Jakarta sebagai calon presiden (capres) di pemilihan presiden (pilpres) 2024. Acara deklarasi ini digelar di NasDem Tower, Cikini, Jakarta Pusat pada pukul 10.00 WIB. Acara ini dibuka oleh Surya Dharma Paloh selaku Ketua Umum Partai NasDem menyampaikan sambutannya yang kemudian juga disambut oleh Anies Baswedan yang menghadiri secara langsung acara deklarasi ini. Dalam akhir acara diberikan sesi tanya-jawab untuk para awak media yang turut menghadiri acara. Dalam sesi ini juga Surya Paloh mengungkapkan respon terhadap pertanyaan awak media tentang hubungan beliau dengan Joko Widodo (Jokowi) serta bagaimana tanggapannya. \"Saya rasa dalam satu ruangan ini, sayalah yang paling dekat dengan Pak Jokowi. Ketika ditanya, apakah saya sudah membicarakan (pencalonan Anies), apa tanggapan beliau pencalonan Bung Anies. Ya beliau ucapkan baik, bagus, saya menghargai itu. Jadi saya pikir itu lebih dari cukup,\" katanya dalam acara Deklarasi Calon Presiden Republik Indonesia pada (3/10/2022) yang bertempat di NasDem Tower, Cikini, Jakarta Pusat. Awak media juga ada yang menanyakan terkait percepatan pengumuman dari Partai NasDem yang sebelumnya berkata akan dilakukan pada bulan November, akan tetapi malah dipercepat hingga bulan Oktober ini. \"Yang pertama kenapa ada percepatan yang didengar 10 November. Saya melihat ini adalah hari baik. Sederhana melihat cahaya bulan, bintang, sesungguhnya itulah yang saya pikirkan. Kemudian dengan segala kerendahan hati saya utarakan dengan teman-teman. Bagaimana kalau Senin hari baik, tanggal 3 Oktober, cocok? Jamnya, jam berapa katanya? Saya bilang jam sepuluh saja,\" kata Surya menjelaskan. Surya kemudian melanjutkan dengan menjelaskan apakah ada unsur percepatan deklarasi ini terkait dengan kasus Anies dengan KPK. \"Ini kawan tanya ada terkait dengan KPK tidak nih? Mana kita tahu, nggak ada kaitannya. Artinya sungguh-sungguh saya tak melihat ada kaitannya antara NasDem, pencalonan Bung Anies kemudian KPK. Karena semua berjalan masing-masing, itu sudah jelas itu,\" katanya. Selain itu, Surya juga dipertanyakan tentang siapa dan bagaimana pemilihan calon wakil presiden (cawapres) untuk disandingkan dengan Anies Baswedan. \"Soal cawapres, kalau NasDem yak sudah kasih otoritas pada Pak Anies. Bagaimana kita tiba-tiba memilih wakil presiden yang tidak cocok dengan dirinya. Itu belum apa-apa sudah cari penyakit mamanya. Politik apa yang mau kita kerjakan, mau mendapatkan zaken kabinet yang kuat, soliditas, kekompakan, harmoni, itu syarat utama yang tidak dapat ditawar. Jadi ketika kita yakin memilih calon presiden kita, kita harus yakin juga beri kesempatan dia \'eh pilih wakil yang paling bagus untuk kamu, untuk bangsa ini\' itu pemikiran NasDem,\" ucapnya menjelaskan. (Fik)
Relawan Anies Desak Firli Bahuri Dipecat
Jakarta, FNN - Relawan Anies Rasyid Baswedan yang tergabung dalan Pergerakan Elemen Rakyat (PEREKAT) meminta Firli Bahuri untuk segera dicopot dari KPK. Mereka menganggap, tugas dan kewenangan KPK ini sudah merusak peraturan atau undang-undang negara. Bintang selaku penanggung jawab dalam aksi hari ini, Senin, 3 Oktober 2022, di Gedung KPK, mengatakan tugas KPK sudah seperti orang-orang zalim. “Anies Baswedan selaku orang baik seharusnya tidak dipermasalahkan dalam kasus Formula E, dan orang-orang yang tidak baik dimenangkan,\" kata Bintang. Selain itu Bintang juga merasa aneh dengan KPK karena sekarang lembaga antirasuah itu sudah tidak sejalan dengan aturan hukum yang ada. “Saya merasa aneh saja, kenapa orang baik seperti Anies Baswedan dipermasalahkan dalam Formula E.\" Mereka meminta Firli sebagai Ketua KPK supaya tmengerti siapa dan bagaimana tugasnya. Banyak kasus yang seharusnya KPK tangani tidak ditangani, tapi kok Anies yang jadi sasaran. Oleh karena itu, Firli segera dicopot. “Kami sebagai rakyat Indonesia datang ke sini dan menuntut, Firli tidak pantas menjadi ketua KPK.” ujarnya. Mereka merasa telah terjadi kesalahan KPK dalam memeriksa Anies Baswedan dalam kasus Formula E. Padahal, hasil audit menunjukkan tidak ada penyalahgunaan uang yang dilakukan Anies Baswedan. (Anw).
Mentersangkakan Anies Akan Mempercepat Gejolak Besar Sosial-Politik
Oleh Asyari Usman - Jurnalis Senior FNN PARTAI NasDem hari ini secara resmi mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden untuk pilpres 2024. Deklarasi ini dipercepat oleh Ketua NasDem Surya Paloh setelah KPK, khususnya Firli Bahuri, Alex Marwata, dan Karyoto, mendesak agar Anies dijadikan tersangka korupsi Formula E. Deklarasi ini mungkin bisa memukul mundur Firli Bahuri dan kawan-kawan. Tetapi, deklarasi pencapresan saja tidak cukup. Kepada Firli harus ditunjukkan bahwa rakyat akan melawan kesewenangan ketua lembaga anti-korupsi itu. Bahwa rakyat, khususnya pendukung loyal Anies, akan melancarkan aksi protes terhadap tindakan politis Firli. Mengapa disebut tindakan politis Firli? Karena di jajaran pimpinan KPK hanya Firli, Alex dan Karyoto yang berkeras ingin mentersangkakan Anies. Sedangkan para pimpinan dan senior KPK lainnya, sebagian besar (mayoritas), berpendapat bahwa bukti-bukti korupsi Anies di Formula E tidak cukup alias sangat lemah. Kesimpulan mayoritas pimpinan KPK ini terlihat dari hasil gelar perkara Formula E yang dilaksanakan belum lama ini. Koran Tempo menjelaskan secara detail selisih pendapat yang besar dan tajam dalam gelar perkara tersebut. Para pakar hukum pidana mengatakan Anies hanya melakukan pelanggaran administrasi. Bukan pelanggaran yang mengandung unsur kejahatan korupsi. Tetapi, kata Koran Tempo, Firli mendesak agar kasus Formula E ditingkatkan menjadi penyidikan dengan tersangka Anies Baswedan. Pendapat Firli ini didukung oleh Wakil Ketua KPK Alex Marwata dan Deputi Penindakan Karyoto. Firli, seperti ditulis koran ini, mengakui bahwa menjadikan Aneis sebagai tersangka bisa menyulut pergolakan politik kalau itu dilakukan setelah dia (Anies) dideklarasikan sebagai capres oleh parpol pendukung. Logikanya, inilah yang mendorong NasDem menggelar deklaarsi hari ini, Senin (3/10/2022). Paloh semula merencanakan deklarasi November, bulan depan. Politisi senior ini mempercepat deklarasi. Nah, setelah deklarasi ini apakah Firli akan surut? Belum tentu. Dia dan kelompoknya di KPK bisa saja menyatakan Anies sebagai tersangka meskipun mayoritas peserta rapat gelar perkara tidak setuju. Sebab, ketua KPK bisa saja menggunakan kewenangannya atau kesewenangannya untuk mentersangkakan Anies yang biasanya akan diikuti penangkapan dan penahanan. Semua kelompok relawan tahu persis tujuan Firli dan kelompoknya di KPK. Dan, sebaliknya, Firli pun mengerti konsekuensi dari tindakan dia menetapkan Anies sebagai tersangka. Ketua KPK pasti memahami suasana akar rumput yang sekarang semakin muak dengan cara-cara kotor para penguasa. Tetapi Firli kelihatan akan mengetes dalamnya air. Dia ingin menguji kekuatan ombak yang bakal menerjang dia dan kelompoknya. Tes kedalam air dan uji kekuatan ombak itu kemungkinan akan dilakukan Firli walaupun Anies resmi menjadi capres NasDem. Taktik ini sangat riskan. Anies bukan hanya capres NasDem melainkan capres mayoritas besar rakyat yang mendambakan perbaikan Indonesia. Firli jangan pernah berpikir Anies hanya sebatas NasDem. Anies adalah calon semua orang yang masih punya nurani bersih dan pikiran yang waras. Firli sebaiknya tidak mempolitisasi Formula E. Sebab, sekarang ini semakin besar gumpalan kejengkelan dan kemuakan rakyat terhadap tindak-tanduk para penguasa yang terus menerus menyusahkan rakyat. Lain lagi tontotan menjijikkan yang diperlihatkan di semua lini kekuasaan. Semua ini bisa berubah menjadi bahan bakar yang akan mengobarkan perlawanan rakyat. Kita semua tetap berharap agar Firli tidak mengambil langkah fatal yang bisa membuat situasi semakin parah. Sebab, ratusan kelompok relawan tidak yakin Anies terlibat korupsi. Sebaliknya, mereka percaya Komjen Pol Firli Bahuri ingin menjadikan Anies sebagai tersangka untuk menjegal dia maju di pilpres 2024. Ini berbahaya sekali. Sangat mungkin akan mempercepat gejolak sosial-politik dalam skala yang tak terbayangkan.[]
Pusham Surabaya minta Komnas HAM Investigasi Dugaan Pelanggaran HAM pada Tragedi Kemanusiaan di Kanjuruhan
Surabaya, FNN – Aksi Penembakan Gas Air Mata terhadap Suporter Arema FC di Stadion Kanjuruhan Malang, Kabupaten Malang, yang menewaskan ratusan orang adalah tragedi kemanusiaan. Ironisnya, hilangnya ratusan nyawa manusia ini terjadi bukan karena tawuran suporter vs suporter, namun justru karena adanya dugaan kesalahan di dalam mitigasi kerusuhan oleh aparat negara maupun pihak penyelenggara. Johan Avie, SH, Direktur Pusham Surabaya sangat menyayangkan terjadinya tragedi kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan Sabtu lalu. Menurut Johan, ada dugaan Pelanggaran HAM dalam Tragedi Kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan yang dilakukan oleh Aparat Negara. “Ini bukan semata-mata kesalahan prosedur mitigasi keamanan. Kalau dilihat dari kronologis kasusnya, ada tindakan aparat negara di situ, ada korban jiwa yang jumlahnya ratusan orang dan ada rantai komando saat aksi penembakan air mata. Layak jika ini diduga masuk dalam Pelanggaran HAM yang diatur di dalam Undang-Undang Pengadilan HAM,” ujar Johan Avie. Untuk itu, Johan Avie, Pusham Surabaya sebagai Lembaga Sosial yang selama ini concern di bidang Hak Asasi Manusia meminta kepada Komnas HAM untuk turun melakukan Investigasi atas Dugaan Pelanggaran HAM di dalam Tragedi Kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan. “Ini korban jiwanya sudah ratusan orang lho. Bukan cuma orang dewasa saja yang jadi korban. Ada anak-anak, dan ada perempuan. Oleh karenanya saya minta kepada Komnas HAM untuk melakukan Investigasi Dugaan Pelanggaran HAM yang dilakukan aparat negara dalam Tragedi Kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan Sabtu lalu. Jangan cuma diproses ke ranah Kode Etik saja. Ini juga harus dilihat dari sudut pandang dugaan pelanggaran HAM,” tegas Johan Avie. Di luar semua itu, Pusham Surabaya juga telah menyampaikan belasungkawa kepada seluruh keluarga korban meninggal dunia akibat tragedi kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan. Pusham Surabaya juga akan berusaha membantu memberi pendampingan hukum bagi para keluarga korban yang berusaha mencari keadilan atas apa yang telah dialami oleh sanak keluarganya. (mth/*)
Mencium Adanya Kriminalisasi, Relawan Anies Baswedan Gelar Aksi di Depan Gedung KPK
Jakarta, FNN - Salah satu kelompok relawan Anies Baswedan yang tergabung dalam organisasi Pergerakan Elemen Rakyat (PEREKAT) menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kuningan Jakarta Selatan pada Senin (3/10/2022). Aksi yang dimulai pada pukul 13.20 WIB itu dipicu oleh dugaan adanya rencana kriminalisasi yang dilakukan oleh Firly selaku Ketua KPK untuk menjatuhkan Anies. M. Nadiem selaku koordinator lapangan (korlap) PEREKAT menjelaskan bahwa, bentuk kriminalisasi yang dilakukan Firly pada Anies adalah memaksakan Anies sebagai tersangka korupsi Formula E. \"Kasus kriminalisasi ini berupa adanya upaya pemaksaan kasus Formula E yang seolah menjadikan Anies bersalah. Contohnya dengan adanya permintaan kepada satuan tugas penyelidikan bahwa kasus ini segera dinaikan ke tingkat penyidikan tanpa adanya bukti yang cukup,\" ujarnya di depan Gedung KPK. Oleh sebab Nadiem menjelaskan bahwa, aksi ini setidaknya mengusung 4 tuntutan terhadap KPK yaitu : - Hentikan pemaksaan untuk mengkriminalisasi Anies Baswedan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Formula E. - Mendorong agar KPK melanjutkan kasus-kasus yang mangkrak, sehingga terkesan KPK melakukan pembiaran terhadap kasus-kasus tersebut. - Meminta agar KPK tidak tebang pilih dalam menangani kasus, terutama yang melibatkan rezim pemerintah yang nampak terlihat indikasinya. - Bila tuntutan tidak dapat dipenuhi, maka kami meminta agar ketua KPK dicopot karena dinilai tidak becus dalam mengemban amanah rakyat Indonesia untuk kondisi negara yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. \"Saya harap dengan adanya aksi ini KPK bisa jadi lebih terbuka matanya bahwa, jika menangani kasus janganlah tebang pilih. Masih banyak kasus korupsi lain yang mangkrak begitu saja seperti kasus dugaan korupsi e-KTP oleh Puan Maharani, Bisnis Tes PCR oleh Erik Tohir dan masih banyak lagi,\" ujarnya. Tercatat bahwa massa yang ikut dalam aksi ini berkisar 50 orang, aksi ini digelar setelah berakhirnya acara pengusungan Anies Baswedan sebagai calon presiden oleh Partai Nasdem di Daerah Menteng, Jakarta Pusat. Aksi ini berakhir pada pukul 14.10 WIB setelah pihak KPK mengirimkan salah seorang perwakilannya untuk mendengarkan aspirasi yang diberikan massa pengunjuk rasa agar bisa disampaikan kepada pimpinan KPK. Aksi ini akan digelar kembali pada tanggal 5 dan 7 Oktober 2022 dengan tujuan agar pihak KPK segera memenuhi tuntutan mereka. (Habil)
Capres NasDem: Anies Baswedan
Untuk pembelajaran etika morald hazard sebaiknya Parpol yang sudah resmi punya Capres segera mundur dari kabinet, artinya ini berlaku pada NasDem, Gerindra, dan PDIP Oleh: Andrianto, Aktivis Pergerakan 98, dan Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia (PMKI) DEKLARASI Partai NasDem untuk Anies Baswedan sebagai Bakal Capres 2024 demikian mengejutkan. Seolah berkejaran dengan Ketua KPK Firli Bahuri yang terkesan begitu ngotot ingin “memenjarakan” Anies. NasDem-lah salah satu pemegang saham utama rezim Joko Widodo hingga dia terpilih menjadi Presiden pada Pilpres 2014 (dan berlanjut Pilpres 2019). Saat 2014 NasDem-lah yang turut pengaruhi Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dan PDIP untuk mencapreskan Jokowi. Padahal ketika itu hasrat Mega masih besar dan ingin kembali tampil sebagai pimpinan nasional. Maka dalam perolehan Kabinet NasDem dapat proporsi kursi yang cuma kalah Kuantitas dari PDIP, tapi menang Kualitas. NasDem menguasai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Prof. Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, MSc sebagai Menteri sejak 2014 hingga kini; Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menterinya dijabat Johnny Gerard Plate; Dan, Kementerian Pertanian dipimpin oleh seorang Menteri Pertanian, dijabat oleh Syahrul Yasin Limpo. Sedangkan PDIP mendapat posisi empat menteri kabinet. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Yasonna Hamonangan Laoly), MenPAN-RB baru (Abdullah Azwar Anas, menggantikan almarhum Tjahjo Kumolo), Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) (I Gusti Ayu Bintang Darmawati), dan Menteri Sekretaris Kabinet (Pramono Anung). Publik pun menangkap hubungan yang spesial antara Surya Paloh dengan Jokowi. Dengan posisi di luar kabinet, Surya Paloh justru lebih lentur dan fleksibel. Tadinya publik merasa skenario lama terulang ketika NasDem menominasikan Ganjar Pranowo untuk kembali yakinkan Mega. Namun, seperti kata Voltaire, sejarah sulit terulang pada momen yang sama. Di saat ada dugaan Jokowi ingin kriminalisasikan Anies melalui KPK, ternyata NasDem bergerak cepat tidak menunggu rencana bersama Demokrat dan PKS deklarasikan 10 November 2022, tepat hari ulang tahun NasDem. Ada 2 tesis dari Pencapresan Anies Baswedan ini: Pertama, Surya Paloh dan NasDem sudah ambil putusan strategis dengan pencapresan Anies, paling tidak sudah keluar dari kemauan atau Setting Jokowi. Kedua, Surya Paloh sudah tahu beban rezim gagal Jokowi ini terlalu berat jika dipikul NasDem dengan usung Anies yang selama ini di luar orbit kekuasaan, setidaknya NasDem tetap eksis sebagai parpol demi menjaga elektoral kursi di Parlemen. Toh Anies lebih berbau NasDem ketimbang yang lain. Deklarasi NasDem itu sudah tepat agar publik tahu jauh hari sang capres. Saya menduga, PDIP akan makin kuat hasrat untuk dukung kader utamanya Puan Maharani sebagai Capres. Deklarasi Capres PDIP sepertinya akan tidak lama lagi. Sehingga akan tercipta 3 poros Pilpres yakni: Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Puan Maharani. Untuk pembelajaran etika morald hazard sebaiknya Parpol yang sudah resmi punya Capres segera mundur dari kabinet, artinya ini berlaku pada NasDem, Gerindra, dan PDIP. Parpol yang cuma pendukung tidak perlu cabut meski akan lebih baik juga keluar dari kabinet. (*)
Partai NasDem Percaya Anies Adalah Sosok Terbaik untuk Pilpres 2024
Jakarta, FNN – Partai NasDem menggelar Deklarasi Calon Presiden Republik Indonesia bertempat di Nasdem tower, Senin (03/10). Dalam deklarasi ini, Partai NasDem mengumumkan Anies Rasyid Baswedan sebagai calon presiden untuk Pilpres 2024 mendatang. Surya Dharma Paloh, selaku ketua umum DPP Partai NasDem, dalam sambutannya menegaskan bahwa kepentingan nasional lebih penting daripada kepentingan partai. Oleh karena itu, Partai NasDem memilih calon presiden yang terbaik, yaitu Anies Baswedan. \"Maka yang ingin dicari NasDem adalah yang terbaik daripada yang paling baik. Inilah kenapa, akhirnya NasDem memilih seorang sosok Anies Rasyid Baswedan,\" ujar Surya Paloh dalam Deklarasi Calon Presiden Republik Indonesia Partai NasDem, pada Senin, 3 Oktober 2022. Surya juga menambahkan alasan mereka memilih Anies sebagai calon mereka. \"Kenapa Anies Baswedan? Jawabannya adalah \'why not the best?\'\" tambah Surya. Menanggapi deklarasi yang disampaikan Surya Paloh sebelumnya, Anies menerima dan mengaku siap menjadi usungan Partai NasDem sebagai Capres 2024. \"Dengan memohon rida pada Allah SWT, dengan memohon petunjuk dari-Nya, dan dengan seluruh kerendahan hati-Nya. Bismillahirrahmanirrahim, kami terima dan bersiap untuk menjawab tantangan itu,\" ujar Anies di Ballroom NasDem Tower, Senin (01/10). Di pidatonya, Anies juga sempat mengutip salah satu peribahasa Aceh tentang niat yang diinginkan akan terjadi. \"Sebagaimana kata orang Aceh, jadda wa jaddi, meunan ta pinta meunan jadi. Kira-kira artinya, begitu niat langsung jadi, apa yang diinginkan semoga segera terjadi,” kata Anies. Diketahui, Deklarasi Calon Presiden Republik Indonesia oleh Partai NasDem ini digelar lebih cepat dari yang sebelumnya diumumkan pada November. Mengenai koalisi antara Anies dengan Partai NasDem, Surya menanggapi bahwa hal tersebut merupakan hak Anies untuk menentukan. (oct)
Polisi Kok Menjadi Pembunuh Rakyat
KABAR duka itu datang dari Lapangan Sepak Bola Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Sebanyak 182 orang tewas dan ratusan lainnya diangkut ke rumah sakit guna mendapatkan pertolongan medis seusai pertandingan yang berlangsung Sabtu, 1 Oktober 2022 malam. Tragedi memilukan itu terjadi setelah Persebaya Surabaya menang melawan Arema FC. Kabarnya, pendukung Arema FC marah dan menyerbu lapangan, karena kesebelasan pujaannya kalah di kandang sendiri. Polisi reaktif dan menembakkan gas air mata. Maksudnya, supaya penonton bubar. Malangnya, penonton malah menjadi korban akibat saling dorong dan akhirnya terinjak-injak. Angka korban masih simpang-siur, karena ada yang menyebutkan 174 orang, 130 dan 127 orang. Jumlah tersebut bisa saja berubah-ubah. Akan tetapi, yang pasti jumlahnya di atas 100 orang, termasuk dua anggota polisi. Sebuah peristiwa \"pembunuhan massal.\" Tragedi sepak bola yang memilukan. Kita berduka atas tragedi yang sangat memilukan itu. Apalagi, di antara korbannya banyak anak remaja dan bahkan masih ada anak kecil. Berdasarkan kabar yang beredar baik di media mainstream maupun media sosial (medsos), ada pasangan suami-istri beserta anaknya yang tewas. Maklum, sepak bola adalah olahraga rakyat dan sangat diminati oleh banyak keluarga di Indonesia. Tragedi sepak bola! Itulah yang pantas dikatakan atas peristiwa tersebut. Kita sedih dan pilu. Kita prihatin dan marah. Kita berduka atas peristiwa yang semestinya tidak terjadi seperti itu. Andaikan aparat kepolisian tidak melakukan tindakan brutal dengan menembakkan gas air mata ke arah penonton, termasuk yang berada di tribun, jumlah korban dipastikan tidak sebanyak itu. Aparat kepolisian atas perintah atasannya - bisa Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) setempat atau Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Timur - menembakan gas air mata sambil mengejar, menendang dan menginjak penonton yang sudah terkapar. Ini bisa kita tonton di video yang beredar. Perintah atasan atau komandan sudah jelas. Sebab, tanpa perintah komandan, tidak mungkin polisi di lapangan menembakkan gas air mata. Tanpa ada komando, tidak mungkin mereka yang bertugas di lapangan yang rata-rata berpangkat rendah melakukan hal itu. Buktinya ada perintah menembakkan gas air mata ke arah penonton jelas. Kapolda Jawa Timur, Inspektur Jenderal Nico Afinta menyebutkan penembakan gas air mata itu sesuai prosedur. Artinya, ia menyetujui penembakan gas air mata di lapangan bola tersebut Bahkan, diduga ia memerintahkannya. Prosedur yang mana yang sesuai? Padahal, induk organisasi sepak bola internasional FIFA (Federation International de Football Association) dengan tegas dan jelas melarang penggunaan gas air mata dalam usaha menghalau atau menghentikan keributan di lapangan bola. Apa yang dilarang FIFA tentu sangat beralasan. Bisa jadi petinggi kepolisian di negeri ini tidak mengetahuinya atau pura-pura tidak tahu. Kita marah ketika membaca maupun menonton berita peristiwa yang terjadi pada saat peringatan Hari Kesaktian Pancasila itu. Apakah petinggi polisi yang bertanggungjawab dalam peristiwa itu memiliki nurani dan Pancasialis. Kalau ia, segeralah Anda mundur dari jabatannya. Kalau tidak mundur, Anda tidak bernurani dan tidak Pancasilais. Hei Kapolda Jatim, Nico Afinta! Anda tidak cukup hanya minta maaf dan mengatakan prihatin. Anda harus jantan, segera mundur. Demikian juga Ketua Umum PSSI (Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia), Mochamad Iriawan- yang juga pensiunan polisi, segeralah mundur, sebelum FIFA menjatuhkan sanksi yang lebih berat kepada persepakbolaan nasional. Anda jangan bangga menjadi Ketua Tim Investigasi PSSI. Harus disadari, yang terjadi di Malang itu secara tidak langsung merupakan pembunuhan massal yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Republik Indonesia. Kok polisi yang mestinya menganyomi masyarakat, malah brutal menembakkan gas air mata. Rakyat sudah banyak yang marah dan muak atas kelakuan polisi, terutama setelah kasus pembunuhan anggota polisi Josua Hurabarat yang dilakukan oleh komplotan polisi, Irjen Ferdy Sambo. Apakah polisi yang digaji rakyat (uang APBN - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) harus menjadi pembunuh? Apakah senjata yang dipegang anggota polisi, termasuk gas air mata, yang juga dibeli dari uang rakyat diperintahkan untuk membunuh rakyat. Apakah Polri sudah berubah menjadi \'drakula\' yang setiap saat siap membunuh rakyat? Ayo, segera benahi institusi Polri. Singkirkan anggota polisi yang tidak merakyat. Bersihkan polisi yang masih berjiwa militer. Mumpung rakyat masih bisa menahan diri dan baru melampiaskan amarahnya lewat medsos.
Indonesia Masuk 100 Negara Termiskin di Dunia, Jokowi 7 Tahun Ngapain Aja?
Jakarta, FNN – Dua lembaga dunia, salah satunya orld Population Review, memasukkan Indonesia ke dalam negara termiskin urutan ke-73 karena pendapatan nasional bruto hanya US$ 3.870 perkapita tahun 2020. Sementara, GF mac.com menempatkan Indonesia dalam negara paling miskin nomor urut 91 di dunia. “Anda tinggal pilih yang mana datanya. Yang jelas itu semua memasukkan Indonesia dalam 100 negara-negara miskin sekarang,” ujar Wartawan Senior FNN Hersubeno Arief. Dan ternyata memang hasil itu dikonfirmasi juga. Ya kalau selama ini kan kita bangga-banggakan, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menyatakan bahwa kita tak akan resesi sebab angka resesi kita lebih rendah dibandingkan dengan negara lain. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo selalu membandingkannya bahwa negara-negara seperti Amerika, Turki, dan sebagainya angka resesinya sangat tinggi. “Kan jelas seluruh data itu menerangkan bahwa hidup ini sedang merosot, ya sudah, terima saja keterangan Bu Sri Mulyani dan akhirnya terima keterangan Pak Jokowi bahwa memang akan ada badai dan mendung, bahkan mungkin hujan deras,” ujar pengamat politik Rocky Gerung dalam Kanal Rocky Gerung Official, Sabtu (1/10/2022). Sebelumnya diberitakan bahwa Indonesia menduduki urutan ke-73 sebagai negara termiskin di dunia tahun 2022 versi laporan World Population Review. Pemeringkatan negara miskin didasarkan pada pendapatan nasional bruto atau gross national incomes (GNI) per kapita masing-masing negara, yang merupakan ukuran pendapatan total negara dibagi dengan populasinya. GNI ini sangat mirip dengan produk domestik bruto (PDB) per kapita. Nah merujuk data World Population Review, Indonesia menempati urutan ke-73 negara paling miskin di dunia. GNI per kapita Indonesia tercatat sebesar US$ 3.870 pada tahun 2020. Posisi Indonesia lebih baik dari sejumlah negara ASEAN lain seperti Filipina di urutan ke-66, Vietnam yang ada di urutan 55, Timor Leste (44), Kamboja (39), Myanmar (33). Sementara, Burundi, Somalia dan Mozambik menduduki urutan teratas negara paling miskin di dunia. Masing-masing dengan GNI per kapita sebesar US$ 270, US$ 310 dan US$ 460 pada tahun 2020. Di bawah sistem Bank Dunia, negara-negara berpenghasilan rendah adalah negara-negara yang memiliki GNI (disesuaikan dengan dolar AS saat ini) kurang dari US$ 1.046 per 01 Juli 2021. “Nggak usah bingung karena memang Pak Jokowi juga nggak bisa paham bahwa yang dimaksud oleh Pak Luhut badai itu ya kebijakan dia sendiri, kebijakan Jokowi yang akan menyebabkan badai,” kata Rocky Gerung. “Jadi itu paradoksnya Pak Jokowi memimpin 7 tahun dengan tema ekonomi meroket, akhirnya setelah 7 tahun nyungsep betul,” lanjutnya. (Ida/sws)
POPULER
