ALL CATEGORY
Anies Dicapreskan, Ini Awal dari Gempa Politik, NasDem Menang Banyak
PARTAI NasDem akhirnya mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai Bakal Calon Presiden 2024. Deklarasi Nasdem pada Senin, 3 Oktober 2022 itu tanpa kehadiran PKS dan Partai Demokrat. Padahal, rencana sebelumnya, Nasdem akan deklarasi pada 10 November 2022. Berikut ini perbincangan pengamat politik Rocky Gerung bersama Wartawan Senior FNN Hersubeno Arief dalam Kanal Rocky Gerung Official, pada Senin (3/10/2022). Halo-halo Bung Rocky, Senin ini Senin yang seru dan akan ada satu peristiwa yang saya kira sangat menarik dan banyak ditunggu orang setelah kemarin muncul goro-goro berkaitan dengan sprindik yang rencananya dikeluarkan oleh Firli Bahuri dan hari ini (Senin, 3 Oktober 2022) Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Padahal, rencananya kan deklarasinya baru 10 November, masih bulan depan itu bersama dengan PKS dan Nasdem. Eh, tiba-tiba mendadak dan penting. Wah itu undangannya begitu kan yang kita baca. Undangannya pokoknya dan semua kakak harus hadir dalam pencapresan. Ini apa yang terjadi sebenarnya? Ya, ini awal dari “gempa bumi politik”. Jadi, kalau kata anak milenial, Surya Paloh menang banyak. Ada kecerdikan pada Pak Surya Paloh untuk melihat momentum dan semua orang memang menganggap bahwa ini memang Firli niat banget njeblosin Anies ke penjara, ngapain. Tentu FirlI bukan sendirian. Kalau kita lihat persaingan politik sekarang, pasti Firli jadi proksinya saja sebetulnya. Karena ngotot kan artinya ada urgensi. Urgensinya ya supaya Anies tercegah di dalam kompetisi itu. Pada saat yang sama, elektabilitas Anies naik terus. Nah, itu konyolnya tuh. Nah, Pak Surya Paloh tentu menganggap sebelum jadi sprindik mending gue pasang badan dulu. Kira-kira begitu kalau gaya orang Medan berpikir tuh. Jadi, itu yang kemudian membuat spekulasi bahwa sudah menghitung konsekuensinya, pasti akan dijewer oleh Pak Jokowi. Tapi ya sudah, orang yang sudah berkali-kali dijewer tapi lolos terus kan. Jadi kita mau lihat nanti bagian yang paling unik dari politik Indonesia, yaitu capres itu dipaksakan bukan karena besok sudah mau Pemilu tapi karena ditunggu oleh sprindik. Bagian-bagian itu. Tapi memang unik. Anies Baswedan ini fenomenal saja? Dari awal dianggap sebagai penantang Jokowi karena dia memberi sinyal bahwa kabinetnya itu nanti kalau dia terpilih tidak akan sama seperti Jokowi, sementara yang lain menganggap supaya bisa jadi presiden harus meneruskan proyek Pak Jokowi. Pak Prabowo bilang begitu, Ganjar bilang gitu, oh kami akan teruskan. Ya, buat apa di dalam kontras hari-hari ini untuk orang ingin menghindar dari Jokowi. Jadi mereka yang menghindar dari Jokowi justru itu yang akan dielu-elukan rakyat. Bukannya Pak Jokowi nggak sukses. Ada saja yang dianggap sukses. Tapi orang merasa sudahlah, sudah cukuplah Pak Jokowi. Sudahlah kita ganti eralah. Kan bosen 7 tahun. Di mana-mana juga ada semacam psikologi itu. Lepas sukses atau enggak sukses orang akan menganggap sudahlah beli baju baru. Nah, Anies ada di dalam karakter itu. Karakter politika Anies adalah konseptual, lalu diolok-olok, cuma bisa narasi. Ya iya, orang juga bayangkan Pak Jokowi cuma bisa kerja kerja kerja. Apa bedanya itu. Kerja kerja kerja sebetulnya sesuatu yang tidak dituntun oleh narasi itu, oleh konsep. Nah, Anies ambil-alih isu itu. Jadi, dia dapat dukungan publik karena kemampuan dia untuk bernarasi, sama dengan kemampuan Jokowi untuk kerja kerja kerja itu nggak bisa dibedain. Orang menganggap ya kerja kerja kerja nggak ada hasilnya, mending narasi-narasi saja tuh. Jadi, untuk sementara begitu. Tapi yang lebih penting adalah inisiatif Nasdem itu menggemparkan. Padahal, kita tahu ya Pak SBY sebetulnya yang melindungi Anies dengan mengatakan jangan ada yang ganggu Anies. Kira-kira begitu. Nah, sekarang kita tunggu apa Demokrat akan hadir di situ tuh. Kalau Demokrat nggak hadir, ini masalah lagi nih, karena nanti ada persaingan figur antara Surya Paloh dan Susilo Bambang Yudhoyono. Ya kita tahu kan memang pasti itu tidak mudah soal persaingan dua tokoh ini, dan kepentingan juga di antara dua tokoh itu. Dalam situasi ini Surya Paloh lebih rileks karena bagi dia nggak penting siapa calonnya, yang penting pokoknya gue menang. Kan begitu. Sementara PAK SBY ini punya kepentingan menjadikan Agus Harimurti sebagai cawapreslah setidaknya kalau sepakat dengan Anies sebagai presidennya. Kan begitu ya. Dan sekarang ini kenekatan Surya Paloh ini yang sekarang ditunjukkan dengan cara begitu. Dia bisa mengklaim bahwa walaupun dia bukan kader Nasdem tapi setidaknya bau Nasdem lah, karena pernah jadi deklarator Nasdem. Ini Anies jadi kayak kembang direbutin semua kumbang gitu. Dan perebutan itu kita tahu di ujungnya akan ada semacam kesepakatan antara Nasdem dan Demokrat. Kan Pak SBY dan Pak Surya Paloh berteman di awal. Kan Pak Surya Paloh pendukung Pak SBY dulu bahkan di periode pertama, tapi kemudian ada friksi-friksi. Namun, berhadapan dengan administrasi pemerintahan Pak Jokowi, kalau kita sebut rezim nanti lalu orang anggap itu kok begitu. Padahal sebetulnya kata rezim itu adalah goverment, rezim artinya yang sedang memerintah. Rezim Jokowi memang harus diperlihatkan kontrasnya dengan penggantinya tuh. Yang saya bayangkan yaitu Anies. Yang lain mungkin ya belum ada kira-kira. Tapi, aspek-aspek lain dari kenekatan (sebut saja kenekatan) Pak Surya Paloh ini akan dihitung oleh Istana tuh. Ya mungkin istana sekarang juga lagi bikin surat yang sama tuh, berkumpul semua karena akan ada reshuffle. Yang dimaksud reshuffle adalah menteri-menteri Nasdem pasti kan? Kan itu yang akan terjadi. Jadi kita pastikan saja, pasti akan ada reshuffle, yaitu Nasdem akan di-reshuffle satu paket dengan PPP akan direshuffle, Pak Suharso Monoarfa. Nah, pada saat ini orang akan bersiap-siap paling tidak 2-3 menteri itu akan di-reshuffle. Lalu siapa yang akan ganti. Nah, itu masalahnya kalau nggak ada yang diundang Pak Jokowi masuk kabinet lalu merasa mending nggak, di luar saja tuh. Karena sudah ada semacam psikologi lebih baik dipecat Pak Jokowi daripada diundang jadi menteri untuk reshuffle. Karena bebannya besar betul. Banyak menteri yang sebenarnya menunggu untuk dipecatlah. Saya kira Sri Mulyani juga menunggu-nunggu lebih baik dia di-reshuffle karena sudah berat itu. Dia sekarang mondar-mandir ke Amerika untuk cari pinjaman, bikin negosiasi, dan balik ke sini tiba-tiba ada keguncangan politik. Jadi. ini enaknya politik Indonesia. Hal yang tidak direncanakan, karena kekonyolan desain untuk mencegah seseorang, terjadilah masalah ini. Apa nggak enak mundur duluan daripada dipecat Bung Rocky. Kayak Pak Suharso Monoarfa itu masa dia tetap bertahan di kabinet, termasuk Ibu Sri Mulyani. Kalau Pak Suharso sebetulnya ya dia mundur karena memang sudah dipecat dari P3. Kalau sudah dipecat dari PPP kan artinya sudah dipecat dari kabinet. Tinggal momentum yang mungkin lagi dihitung Pak Suharso, di mana dia mendeklarasikan mundurnya itu, supaya ada gempa susulan setelah Nasdem kan. Kita ingin begitu. Saya juga bicara dengan banyak kalangan yang dekat dengan istana, merasa bahwa memang ya sebaiknya kalau bisa dipecat deh. Tapi kan nggak mungkin Sri Mulyani dipecat, salahnya apa? Atau tokoh-tokoh lain yang punya potensi untuk bikin gempa bumi di istana. Jadi, betul kita minta sebetulnya sisa kabinet yang masih mampu untuk memahami pikiran masyarakat sipil, itu ya mundur saja. Karena makin lama makin susah. Bukan demi kepentingan dia tapi demi kepentingan Pak Jokowi juga. Kan Pak Jokowi juga mungkin berharap beberapa mundur deh supaya saya lebih lega untuk mengatur orang-orang yang betul-betul tinggal kor dia tuh. Betul, kalau Pak Pratikno nggak mungkin karena itu kornya Jokowi. Kalau kita hitung mungkin ada empat orang yang menteri yang betul-betul kor self-nya atau inti dari rezim Pak Jokowi. Itu lebih lebih bermutu sebetulnya kalau kita biarkan Pak Jokowi tinggal dikelilingi oleh orang-orang yang betul-betul dari awal mengerti hakikat kekuasaan versi Jokowi. Kalau yang lain ini menteri-menteri yang terpaksa musti masuk di kabinet karena janji tukar tambah. Yang sering saya catatkan, Pak Jokowi kan nggak punya pengetahuan lengkap tentang elit politik Jakarta tuh. Dan, itu memang faktual karena beliau datang dari seolah-olah Jakarta. Peta persekongkolan politik Jakarta belum dia pahami. Tetapi, dia berupaya untuk belajar lebih banyak. Nah, sekarang ada masalah tuh. Nasdem yang pertama kali mengatakan semua kita, “Kita adalah Jokowi, Jokowi adalah Kita”. Itu kan Surya Paloh yang bilang begitu, waktu kampanye-kampanye pertama di Bundaran HI. Juga Surya Paloh yang akan membawa pulang gerbongnya dari Istana. Saya ingat betul pada waktu itu nggak ada konsesi apapun ketika mendukung Pak Jokowi. Kan ngomongnya begitu waktu itu, tanpa konsesi apapun. Saya kira sama juga pasti ketemu Anies juga akan bilang begitu, ini tanpa konsesi apa-apa. Tapi setelah jadi tentu saja dong karena dia orang yang pertama kali mendeklarasikan. Nah, tapi begini, ayo kita balik lagi itu hitungannya. Kalau ini seperti semacam kalau dalam operasi intelejen itu intersect. Menurut Anda, berani tidak Firli Bahuri melakukan lebih atau meneruskan rencananya mentersangkakan Anies karena kita tahu sekali lagi pasti memang bukan Firli. Kita ingat ya, Firli pada waktu itu menyatakan bahwa PT 20% membuat korupsi kan gitu, korupsi makin parah. Ya, justru ujian pada Pak Firli. Saya kira setelah Nasdem deklarasi, Pak Firli juga akan deklarasi, yaitu mundur sebagai Ketua KPK. Kita berharap begitu. Kan nantinya Pak Firli nggak bisa menjalankan tugas remote kontrolnya. Kakak Pembina bilang penjarakan Anies, justru Anies dicalonkan jadi presiden kan? Jadi, sebetulnya ini soal pertahanan etis saja dari tokoh-tokoh ini. Kalau Pak Firli merasa bahwa dia enggak berhasil, misalnya, dia musti kasih sinyal bahwa bukan dia sebetulnya yang ingin Anies dipenjara. Kan maksudnya bukan sekedar dipanggil-panggil, mau dipenjara tuh. Nah, itu intinya. Bagi hitungan saya, Firli pernah mengucapkan sesuatu yang ternyata menggembirakan masyarakat sipil, yaitu 20% adalah sumber dari korupsi itu. Dan itu yang orang akan tagih dari Pak Firli. Kalau Anda konsisten, teruskan ide itu, minta Mahkamah Konstitusi supaya berubah. Datangi saja MK, seperti Pak Mahfud dengan gagah berani dan Pak Jimly Assidiki datang ke MK untuk kasih sinyal dukungan tuh. Paling nggak ada dukungan pada masyarakat sipil. Jadi, kalau Pak Firli juga ingin dapat dukungan masyarakat sipil, dia ubah saja narasinya. Jangan lagi ngomongin soal Anies tapi ngomongin terus soal 20% yang berbahaya dan sumber dari korupsi. Jadi orang akan anggap bahwa kalau begitu ya berarti Pak Firli sekadar disuruh untuk mengganggu Anies. Sekarang dia pulih lagi dengan ide demokrasi. Itu intinya. (Ida/sws)
Gas Yang Membuat Derai Air Mata
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan TENTU menyedihkan dari sekadar menonton pertandingan sepakbola kemudian berujung derai air mata. Aparat yang represif membuat kekacauan bertambah hebat lalu korban berjatuhan. Bahkan yang tidak ikut dalam kerusuhan pun di atas tribun ditembak gas air mata yang menyebabkan mayat bergelimpangan. Terinjak karena kepanikan atau sesak nafas akibat gas air mata. Pernyataan resmi 125 orang dinyatakan meninggal. Yang beredar justru 180 orang lebih. Tidak ada konflik horizontal antar suporter karena bonek pendukung Persebaya tidak diperkenankan menonton. Yang ada adalah \"konflik\" antara aparat Kepolisian melawan penonton sepakbola. Tentu penonton dalam posisi tidak berdaya yang pasti dikalahkan. Secara formal ada suara agar dilakukan pengusutan. Presiden seperti biasa berkata-kata dan Kapolri meninjau lokasi Stadion Kanjuruhan Malang. Kapolres Malang diberhentikan, Danyon dan anggota Brimob dinyatakan bersalah. Kapolda dituntut publik untuk dipecat. Dunia ikut meneteskan air mata. Tema ekstrimnya adalah Polisi membunuh lagi. Soal gas air mata ternyata menjadi pusat perhatian pengamanan di stadion sepak bola. Segala kemungkinan dapat terjadi dalam kasus tragis ini. Sebelum adanya hasil dari pengusutan yang obyektif tentunya. Perlu didalami hal-hal berikut : Pertama, siapa penonton awal yang turun ke lapangan, benarkah untuk menyerang pemain Arema atau bukan. Adakah sekedar foto-foto atau itu disain pemancing yang sengaja dilakukan untuk akhirnya menciptakan kerusuhan dan pembunuhan ? Kedua, aksi kekerasan Polisi adakah sesuai dengan prosedur pengamanan. Tindakan brutal yang berulang seperti dalam kasus 21-22 Mei 2019, 6 Laskar FPI 7 Desember 2020, kasus Sambo 8 Juli 2022 dan Stadion Kanjuruhan Malang 1 Oktober 2022. Polisi harus dievaluasi dan tidak boleh menjadi mesin pembunuh. Ketiga, banyaknya korban tewas adalah akibat penembakan gas air mata. Ini artinya gas air mata serupa dengan peluru tajam yang bisa mematikan. Betapa bahayanya penggunaan gas air mata ini. Apalagi ditembakan ke arah penonton yang tidak melakukan apa-apa dan disana ada wanita dan anak-anak. Keempat, benarkah pintu keluar sengaja ditutup saat terjadinya penembakan gas air mata ? Adakah unsur kesengajaan atau sabotase dalam pengamanan ini, baik penutupan pintu maupun adanya zat beracun dalam gas air mata ? Wajah korban yang hitam membiru. Kelima, FIFA Stadium Safety and Security Regulation melarang penggunaan gas air mata sebagai alat pengamanan di lapangan. Polisi dan PSSI telah melakukan pelanggaran serius. Persoalan ini tidak boleh dianggap ringan. Sanksi harus tegas karena hal ini menyangkut wibawa dan martabat bangsa. Dengan pembunuhan gas maka Indonesia dapat dicap sebagai bangsa primitif dan tidak beradab. Peristiwa 1 Oktober adalah peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Hari kegagalan PKI dan tentu hari yang dibenci oleh PKI. Pengusutan peristiwa Stadion Kanjuruhan harus dilakukan oleh yang benar-benar Independen, tidak cukup oleh Kepolisian sendiri karena \"tertuduh\" adalah aparat. Jika ini yang dijalankan, maka kesimpulan akan mudah didapat yakni \"sesuai prosedur\" atau karena adanya \"perlawanan massa\". Alasan standar untuk melindungi korps. Tim Independen yang katanya dibentuk Mahfud MD harus obyektif dalam menguji peristiwa dari berbagai sisi, termasuk kemungkinan penyusupan atau sabotase. Dendam PKI pun jangan diabaikan. Bila hanya diusut oleh satu pihak atau satu kepentingan termasuk jika dipimpin oleh Menkopolhukam maka yang terjadi adalah \"jeruk makan jeruk\". Jeruk itu telah terbukti sangat beracun dengan menewaskan 125 atau bahkan 180 lebih orang yang tidak berdosa. Tewas dan luka 448 orang. Bandung, 4 Oktober 2022
Faktor Waktu dalam Pencapresan Anies
Oleh Ridwan Saidi Budayawan SENIN, 03 Oktober 2022 secara resmi Partai Nasdem mencapreskan Anies Baswedan untuk pilpres 2024. Pilihan waktu yang tepat untuk mencapreskan Gubernur Jakarta itu. Anies Baswedan menjadi tokoh alternatif vis a vis kemapanan di saat mereka bermandi getah tragedi Kanjuruhan 1 Oktober 2022 Saat Anies dicapresi index popularitas kemapanan merosot tajam. Saya apresiasi perancang waktu pencapresan. Selain Anies capres yang betpotensi dapat partai pengusung Puan, Erlangga dan Prabowo. Yang lain-lain masih harus berjuang keras. Selama merdeka kita menjalani perubahan sistem politik dan pemerintahan beberapa kali: 1. Transisi 1945-49 2. Demokrasi Parlementer 1950-59 3. Orde Lama 1959-1966 4. Orde Baru 1966-1998 5. Transisi 1998-2000 6. Reformasi 2000-2022 7. Butir 6 lanjut, atau Perubahan Apa pun manifestasi butir 7 semoga bagus belaka bagi Indonesia dan rakyatnya sehingga kita tak memerlukan butir 8. (RSaidi)
Oknum TNI Terlibat Tragedi Kanjuruhan Dipastikan Kena Pidana
Andika pastikan oknum TNI terlibat tragedi Kanjuruhan kena pidana Senin, 3 Oktober 2022 12:58 WIB Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD (kiri) berjabat tangan dengan Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa (kanan) usai konferensi pers di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Senin (3/10/2022). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/rwa/pri. Kami tidak akan mengarah pada disiplin, tidak, tetapi pidana karena memang itu sudah sangat berlebihan. Jakarta, FNN - Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa memastikan bahwa oknum prajurit TNI yang terbukti melakukan kekerasan di luar kewenangannya dalam tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, Sabtu (1/10) malam, akan diberikan sanksi pidana.\"Kami tidak akan mengarah pada disiplin, tidak, tetapi pidana karena memang itu sudah sangat berlebihan. Itu bukan dalam rangka mempertahankan diri atau (yang lain) misalnya. Itu bagi saya masuk ke tindak pidana,\" ujar Andika kepada wartawan, usai mengikuti rapat koordinasi bersama sejumlah kementerian dan lembaga, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin.Ia pun menyampaikan tim TNI telah mulai melakukan investigasi mengenai kemungkinan keterlibatan beberapa oknum prajurit TNI yang melakukan kekerasan pada beberapa suporter di area lapangan Kanjuruhan, sebagaimana terlihat dalam beberapa video yang beredar di tengah masyarakat.\"Ya, kami sudah sejak kemarin sore melakukan investigasi sekaligus kami lanjutkan dengan proses hukum. Karena apa? Karena memang yang viral itu, itu kan sangat jelas tindakan di luar kewenangan (prajurit TNI),\" ujar Andika.Meskipun begitu, kata dia, hingga saat ini pihaknya belum dapat memastikan identitas oknum TNI tersebut. Ia lalu berjanji akan menyampaikan identitas oknum TNI itu maksimal pada besok sore.\"Kami di satuan akan telusuri dulu. Biarkan kami tuntaskan sampai dengan besok sore. Kami janji,\" ujar Andika.Selanjutnya, dia juga menyampaikan bahwa masyarakat dapat membantu pengusutan kasus ini. Andika mengatakan, bagi masyarakat yang mengetahui adanya oknum prajurit TNI yang melakukan kekerasan di lapangan Stadion Kanjuruhan, mereka bisa mengirim bukti berupa video kepada Pusat Penerangan (Puspen) TNI.\"Kami juga sambil menunggu nih apabila ada video-video lain yang bisa dikirim ke kami. Siapa tahu ada penonton yang saat itu juga mengambil video yang bisa jadi bahan melengkapi investigasi dan proses hukum. (Video dikirim) Ke Puspen boleh, ke saya boleh,\" ujar dia.Sebelumnya, permintaan pengusutan keterlibatan oknum prajurit TNI itu telah disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam.Ia mengatakan bahwa berdasarkan hasil rapat koordinasi terkait dengan pengusutan tragedi di Kanjuruhan, salah satunya disepakati bahwa Pemerintah meminta Jenderal Andika untuk melakukan tindakan cepat sesuai dengan aturan yang berlaku dalam mengusut kebenaran mengenai keterlibatan oknum TNI, sebagaimana terlihat dalam beberapa video yang beredar di tengah masyarakat.“Di dalam video-video yang beredar, ada juga TNI yang nampaknya melakukan tindakan berlebih dan di luar kewenangannya. Apakah video itu benar atau tidak, Panglima TNI akan segera meneliti dan mengumumkannya kepada kita semua,” ujar Mahfud. (Sof/ANTARA)
Status Tragedi Kanjuruhan Dinaikkan ke Penyidikan
Malang, Jawa Timur, FNN - Polri menaikkan status hukum tragedi di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, yang mengakibatkan 125 orang meninggal dunia, ke tahap penyidikan.Kadivhumas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo di Kabupaten Malang, Senin, mengatakan keputusan menaikkan status menjadi penyidikan tersebut dilakukan setelah tim melakukan gelar perkara.\"Dari hasil gelar perkara, meningkatkan status dari penyelidikan menjadi penyidikan. Tim juga akan bekerja secara maraton,\" kata Dedi.Dia menjelaskan sesuai perintah Presiden Joko Widodo, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo memerintahkan tim untuk bekerja secara cepat, namun dengan tetap mengedepankan unsur ketelitian, kehati-hatian, dan pembuktian secara ilmiah.Menurut Dedi, tim Polri melakukan pemeriksaan terkait penerapan Pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan orang mati dan Pasal 360 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan luka berat terhadap 20 orang saksi.\"Tim hari ini melakukan pemeriksaan terkait penerapan Pasal 359 dan 360 KUHP dengan melakukan pemeriksaan 20 orang saksi. Dari hasil pemeriksaan tersebut, tim melakukan gelar perkara,\" katanya.Selain itu, lanjutnya, polisi juga melakukan pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran kode etik anggota Polri terhadap 28 orang personel. Saat ini, pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran kode etik tersebut masih dilakukan hingga Senin malam. \"Untuk penetapan seseorang sebagai tersangka akan melalui mekanisme gelar perkara,\" tambah Dedi.Dia juga menyampaikan bahwa Kapolri memberikan kenaikan pangkat luar biasa anumerta kepada anggota yang gugur dalam melaksanakan tugas di Stadion Kanjuruhan, saat pelaksanaan laga antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya.Berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor STR 742 VX KEP 2022, kenaikan pangkat itu diberikan kepada Aipda Anumerta Andik Purwanto, Bintara Polres Tulungagung, dan Brigpol Anumerta Fajar Yoyok Pujiono, Bintara Polres Trenggalek.Sabtu (1/10), terjadi kericuhan usai pertandingan antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya dengan skor akhir 2-3 di Stadion Kanjuruhan. Kekalahan itu menyebabkan sejumlah suporter turun dan masuk ke area lapangan.Kerusuhan tersebut semakin membesar ketika sejumlah flare, termasuk benda-benda lain, mulai dilemparkan oleh suporter. Petugas keamanan gabungan dari Polri dan TNI berusaha menghalau para suporter tersebut hingga akhirnya menggunakan gas air mata.Berdasarkan data terakhir, korban meninggal dunia akibat tragedi Kanjuruhan itu sebanyak 125 orang. Selain itu, dilaporkan sebanyak 323 orang mengalami luka pada peristiwa itu. (Sof/ANTARA)
Ketua DPD RI Dukung Percepatan Investigasi Tragedi Kanjuruhan
Jakarta, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mendorong investigasi Tragedi Kanjuruhan, segera dilakukan. “Saya mendukung agar dilakukan investigasi secepatnya atas tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang. Kita berharap prahara persepakbolaan tidak terus menerus terjadi,” tutur LaNyalla, Senin (3/9/2022). Senator asal Jawa Timur itu juga mengingatkan penyelenggara untuk tidak hanya memikirkan keuntungan materi belaka. “Segi keamanan dan kenyamanan menonton harus diperhatikan, agar menghasilkan suporter yang berkualitas,” tegas LaNyalla. Tokoh berdarah Bugis yang besar di Surabaya itu menilai, evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan kompetisi atau liga sudah seharusnya dilakukan. Sebab, terlalu mahal nyawa melayang hanya karena sepak bola. Di sisi lain, LaNyalla juga menyoroti penanganan yang dilakukan aparat keamanan terhadap suporter yang tidak manusiawi. Apapun alasannya, LaNyalla menilai kekerasan harus dihindarkan. Pelakunya juga harus ditindak. “Saya meminta agar dilakukan kajian yang menyeluruh dengan melibatkan elemen, unsur-unsur dan komponen-komponen terkait, agar menghasilkan perspektif yang holistik, agar ke depan, kualitas liga lebih baik,” tutur LaNyalla. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Pemuda dan Olahraga, Zainuddin Amali dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk segera melakukan investigasi mendalam atas tragedi di Stadion Kanjuruhan tersebut. Presiden Jokowi ingin segera dilakukan pembenahan dan pertanggungjawaban atas hilangnya nyawa ratusan jiwa dan kerusakan fasilitas akibat tragedi tersebut. “Segera investigasi dan benahi apa yang terjadi, tentu harus ada yang bertanggung jawab. Maka kita akan tegakkan aturan FIFA ataupun PSSI dan aturan hukum di negara ini,” jelasnya. (Ida/LC)
Kinerja Tim Investigasi Kanjuruhan Diawasi Kompolnas
Jakarta, FNN - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mengawasi kinerja tim investigasi bentukan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dalam mengusut tuntas tragedi kemanusiaan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur.“Sesuai perintah Ketua Kompolnas Pak Mahfud MD, melakukan pengawasan terhadap kinerja tim investigasi bentukan Kapolri,” kata Komisioner Kompolnas Albertus Wahyurudhanto, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.Menurut Albertus, Kompolnas sudah mendapatkan laporan resmi dari tim investigasi terkait pengusutan tragedi Kanjuruhan. Namun, Kompolnas hadir di Malang untuk mengecek langsung fakta di lapangan. “Kompolnas ingin melakukan pengecekan langsung ke lapangan. Laporan resmi sudah diterima tapi kami ingin dialog dengan korban dan penonton. Kami juga bertemu dengan wartawan yang saat itu meliput. Kami juga bertemu para suporter,” kata Komisioner Kompolnas Albertus Wahyurudhanto, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.Albertus menyebutkan, pengawasan yang dilakukan sesuai dengan instruksi Ketua Kompolnas Mahfud MD, agar mengawasi kerja tim investigasi bentukan Kapolri. “Tim investigasi kini sedang bekerja keras untuk mengusut kasus ini. Tupoksi Kompolnas adalah melihat secara detail penyelenggaraan acara mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga evaluasi,” katanya.Lebih lanjut ia menyebutkan, investigasi yang dilakukan tim investigasi Polri bukan sekedar mencari siapa yang salah dalam tragedi Kanjuruhan, melainkan menganalisa fakta yang ditemukan sebagai bahan pembelajaran untuk dunia sepak bola Indonesia ke depannya. “Masalah keamanan, penyelenggaraan, penggunaan peralatan mengurai massa dinilai sah atau tidak, biarkan penyidik yang memutuskan. Kompolnas kan memantau,” ujarnya.Albertus juga menegaskan, hasil pengawasan yang dilakukan akan disampaikan secara transparan dan Kompolnas tidak akan menutupi fakta yang ada. “Tidak usah khawatir ada yang ditutup-tutupi, kami Kompolnas terbuka saja. Kami akan tanya secara detail ke semua petugas. Kami lihat secara seksama dan nanti hasilnya harus menjadi pembelajaran penting untuk semua,” tutup Albertus.Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo mengatakan kedatangan Kompolnas dalam rangka mengawasi kinerja tim investigasi dalam mengusut tragedi Kanjuruhan secara transparan. “Kompolnas didatangkan supaya kinerja tim investigasi dilakukan secara transparan,” kata Dedi. (Ida/ANTARA)
F-PKB Galang Dukungan Bentuk Pansus Kerusuhan di Kanjuruhan
Jakarta, FNN - Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB Muhammad Khadafi mengatakan fraksinya menggalang dukungan dengan fraksi-fraksi lain untuk membentuk panitia khusus (pansus) terkait kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Sabtu (1/10) malam.“Hampir semua, tadi sudah delapan fraksi memberikan dukungan. Kebetulan hanya Fraksi PPP sedang ke luar negeri namun sudah menyetujui saat dihubungi melalui telepon,\" kata Khadafi dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin.Dia berharap pembentukan pansus tersebut dapat membuat proses penuntasan kasus berjalan lebih cepat, termasuk biaya asuransi para korban kericuhan yang menyebabkan ratusan orang meninggal dunia. Menurut dia, melalui pembentukan pansus tersebut diharapkan masyarakat mendapatkan titik terang dari peristiwa tersebut.Khadafi menilai pemerintah harus segera menerbitkan aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2022 tentang Keolahragaan, khususnya terkait penyelenggaraan kejuaraan dan pendukung. “Kami mendesak PT. Liga Indonesia Baru untuk segera memberikan kepastian jaminan asuransi terhadap hak-hak korban tragedi sepak bola Kanjuruhan Malang, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,\" ujarnya.Anggota Komisi III DPR RI Heru Widodo berharap pembentukan pansus tersebut bisa mengawal proses investigasi kasus yang telah menyebabkan banyak korban tersebut. Menurut dia, anggota DPR RI yang telah menandatangani dukungan pembentukan pansus, antara lain Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PKB, Fraksi Gerindra, Fraksi Demokrat, Fraksi PAN, Fraksi NasDem, dan Fraksi PKS.\"Kami akan membawa tanda tangan dukungan ini kepada Pimpinan DPR RI untuk disahkan dalam Rapat Paripurna DPR. Kami berharap secepatnya Pansus Kanjuruhan dibentuk sehingga bisa bekerja cepat di lapangan,\" katanya.Dia berharap pansus kerusuhan di Kanjuruhan segera ditindaklanjuti Pimpinan DPR karena sangat penting agar masyarakat, terutama keluarga korban mendapatkan keadilan. (Ida/ANTARA)
NasDem Deklarasikan Anies Baswedan Jadi Capres, Demokrat Sambut Baik
Jakarta, FNN - Partai Demokrat menyambut baik Partai NasDem mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di Jakarta, Senin.\"Demokrat menyambut baik langkah NasDem yang hari ini menetapkan Anies Baswedan sebagai capres dari Partai NasDem untuk Pilpres 2024. Mari kita saling menghormati mekanisme dan keputusan setiap parpol, sebagai wujud komitmen kita merawat demokrasi di negeri ini,\" kata Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, seperti dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Senin.Herzaky mengatakan Partai Demokrat menghormati kemandirian dan independensi setiap partai politik (parpol) dalam proses pengambilan keputusan politik. Prinsip itu sejalan dengan nilai-nilai demokrasi yang dianut Partai Demokrat selama ini. \"Terkait dengan figur capres dan cawapres, Partai Demokrat, seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat Rapimnas Partai Demokrat 15 September lalu, memiliki kriteria tersendiri yang menitikberatkan pada integritas, kapasitas, elektabilitas, punya chemistry, dan yang paling penting memiliki semangat memperjuangkan perubahan dan perbaikan,\" jelasnya.Sejauh ini, lanjutnya, rekam jejak Anies memiliki keselarasan dengan nilai-nilai yang diperjuangkan Partai Demokrat. \"Anies dan Ketum AHY pun memiliki hubungan yang cukup dekat,\" kata Herzaky.Lebih lanjut, Herzaky mengungkapkan bahwa komunikasi antara Partai Demokrat dengan Partai NasDem dan PKS, yang selama ini terjalin dengan sangat baik, akan terus berlanjut. Begitu pun soal deklarasi capres oleh Partai NasDem, menurutnya, sebelumnya telah dikomunikasikan dengan Partai Demokrat. \"Dalam penentuan capres dan cawapres, tiga partai ini memiliki kesamaan sikap untuk memperjuangkan perubahan dan perbaikan dalam menyikapi kondisi bangsa saat ini,\" katanya.Dia mengungkapkan sejak Minggu (2/10) hingga Rabu (5/10), AHY berada di Jawa Tengah dan DIY guna melanjutkan \"Gerilya Nusantara\" dalam rangka menyerap aspirasi rakyat dan konsolidasi internal, dengan melantik 4.000-an pengurus 38 DPC se-Provinsi Jawa Tengah dan DIY.Sementara itu, Senin, Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh mengumumkan secara langsung Anies Baswedan sebagai capres yang resmi diusung oleh partai itu. \"Kenapa Anies Baswedan? Jawabannya adalah why not the best,\" kata Surya Paloh Ballroom NasDem Tower, Jakarta, Senin.Anies Baswedan pun menerima pencalonan dari Partai NasDem tersebut. \"Dengan memohon ridho Allah, dengan memohon petunjuk dari-Nya, dan seluruh kerendahan hati, bismillahirrahmanirrahim, kami terima dan siap menjawab tantangan itu,\" kata Anies. (Ida/ANTARA)
Santunan Rp50 Juta bagi Korban Tragedi Kanjuruhan Diberikan oleh Pemerintah
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan pemerintah akan memberikan santunan sebesar Rp50 juta kepada seluruh korban tragedi kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Sabtu (1/10) malam.\"Santunan dari Bapak Presiden Jokowi sebesar Rp50 juta untuk masing-masing korban yang jumlahnya 125 orang, mudah-mudahan itu dilihat sebagai tanda empati dan kehadiran negara. Jangan dilihat jumlahnya, tapi empati kepala negara dan kehadiran negara,\" kata Mahfud saat jumpa pers secara daring di Jakarta, Senin.Menurut dia, pemberian santunan kepada korban tragedi Kanjuruhan itu sebagai tanda belasungkawa Presiden Jokowi. \"Meskipun, tentu hilangnya nyawa setiap orang tidak bisa dinilai dengan uang berapa pun harganya. Tetapi presiden berkenan untuk memberikan santunan kepada setiap korban jiwa sebesar Rp50 juta dan ini akan segera dilaksanakan,\" ujarnya.Saat ini, kata dia, pemerintah tengah mencocokkan terlebih dahulu data-data administrasi dengan pemerintah daerah atau lembaga lain yang mengurus.\"Pencocokan data saya kira tidak lama. Kita tinggal minta nama dan alamat ke pemda untuk memastikan bahwa 125 orang itu, ini nama dan alamatnya. Cuma itu aja. Jadi mungkin tidak akan terlalu lama,\" papar Mahfud.Pemerintah tidak akan terlalu birokratis untuk memberikan santunan kepada setiap korban tragedi Kanjuruhan. \"Mungkin besok atau lusa kalau dananya sudah ada itu sudah bisa kita eksekusi. Tapi kan harus tahu dulu nama-nama dan alamatnya. Itu kan tidak akan lama. Tidak akan bertele-tele,\" papar Mahfud.Terkait korban luka-luka, Mahfud sudah memerintahkan Menkes bahwa biaya yang diperlukan untuk perawatan dan pengobatan ditanggung negara. \"Tinggal nanti diurus secara administratif disampaikan rumah sakit bahwa nanti negara yang akan menanggung. Negara dalam arti pemerintah pusat dan pemda akan menjamin itu semua,\" ujarnya. (Ida/ANTARA)
POPULER
