Jakarta, FNN – TNI berada di peringkat pertama, kemudian disusul Basarnas di peringkat kedua dan BNPB di peringkat ketiga. Sementara, Polri terpuruk di posisi 3 (tiga) terbawah bersama partai politik dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Itu adalah hasil survei yang dilakukan oleh Indonesian Political Opinion (IPO) untuk mengukur tingkat kepercayaan publik pada lembaga non Kementerian.

Menurut Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah Putra, alasan kepercayaan publik kepada Polri menurun adalah karena dalam 5 bulan terakhir kondisi penegakan hukum di Indonesia berada dalam situasi yang tidak baik-baik saja. Ia menunjukkan hasil survei IPO pada Rabu (26/20/2022) di Jakarta Selatan.

“KPK banyak mendapat kritik, kemudian Kejaksaan juga sedang ada ujian besar. Mulai dari kasus korupsi besar, misalnya Duta Palma dll. Termasuk juga ramainya terkait dengan bebasnya Jaksa Pinangki misalnya, termasuk Polisi juga menghadapi banyak kasus,” ungkap Dedi.

Ini terlihat dari hasil survei mengenai penegakan hukum. Hanya ada 36% suara yang mengatakan baik dan 1% sangat baik. Sementara itu terdapat 53% suara mengatakan buruk dan 6% sangat buruk.

Polri mendapatkan kesan buruk dari masyarakat. Ada 76% yang mengikuti pemberitaan Polri dan 83% suara yang mengetahui kasus penembakan Brigadir Yosua.

Kesan buruk juga bisa didapat melalui pengalaman yang berurusan dengan kepolisian. Terdapat 74% suara mengatakan pernah berurusan dengan kepolisian dan 71% dari suara tersebut mengatakan tidak puas dengan layanan kepolisian.

Survei ini mengambil representasi sampel sejumlah 1.200 responden yang tersebar secara nasional.

Metode atau teknik pengambilan sampel menggunakan MRS (Multi Random Sampling) atau pengambilan sampel bertingkat. Tingkat pengukuran kesalahan (margin of errror) 2,90 persen, atau dengan tingkat akurasi data 95% hingga maksimalnya 97%. (Fer)