ALL CATEGORY
Dugaan Pidana Obat Sirop Penyebab Gagal Ginjal pada Anak Diselidiki Polri
Jakarta, FNN - Tim Bareskrim Polri menyelidiki dugaan tindak pidana dalam kasus obat sirop mengandung etilen glikol yang melebihi ambang batas sehingga menyebabkan penyakit gagal ginjal akut progresif atipikal pada anak di Indonesia.\"Hari ini tim dari Bareskrim bekerja dengan agenda mengecek hasil laboratorium,\" kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.Dedi menjelaskan pengecekan dalam rangka penyelidikan itu dilakukan Bareskrim Polri bersama tim gabungan dari Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). \"Tim melakukan penyelidikan secara sinergi dan atensi kejadian tersebut,\" tambah mantan kapolda Kalimantan Tengah itu.Terkait hasil pengecekan yang dilakukan, apakah ditemukan kelalaian pengawasan hingga terjadi kasus gagal ginjal akut akibat mengonsumsi obat-obatan sirop, Dedi mengatakan hal itu akan disampaikan setelah penyelidikan selesai dilakukan. Saat ini, tim masih bekerja di lapangan. \"Nanti, hasil laboratorium dan tahapannya masih penyelidikan. Menunggu update dari Bareskrim,\" kata Dedi.Sebelumnya, Sabtu (22/10), Wakil Presiden Ma’ruf Amin menekankan pentingnya penarikan obat-obat penyebab kasus gagal ginjal dari pasaran. Dia menekankan penelitian dan penarikan obat berbahaya itu tidak hanya perlu dilakukan di apotek, tetapi juga di tempat penjualan lain.Sementara itu, terkait kemungkinan adanya tindak pidana atau unsur kesengajaan dalam kasus tersebut, Ma\'ruf Amin menyatakan hal itu akan diusut oleh pihak kepolisian. \"Masalah yang menyangkut pidana itu kepolisian dan juga Badan POM supaya juga selektif betul memberikan izin edar obat bagi masyarakat,\" ujar Wapres Ma\'ruf Amin. (Ida/ANTARA)
Terkait Peristiwa Kanjuruhan, Ketua Panpel Arema FC Ditahan
Surabaya, FNN - Ketua Panitia Penyelenggara Arema FC Abdul Haris ditahan oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur terkait dengan tragedi Kanjuruhan, Malang, yang menewaskan 135 orang. \"Pada saat ini, Pak Haris sudah terima dengan segala risiko dijadikan tersangka dan mungkin ditahan,\" kata kuasa hukum Abdul Haris, Taufik Hidayat, di Mapolda Jatim, Surabaya, Senin.Ditegaskan oleh Taufik bahwa pihaknya tidak terima jika perkara tersebut hanya dibebankan kepada satu pihak. \"Hari ini korban meninggal bertambah satu orang. Seharusnya meninggalnya korban itu menjadi spirit untuk menindaklanjuti proses hukum. Saya tidak tega dengan posisi Pak Haris seperti ini,\" ujar dia.Pada kesempatan itu, Taufik menuntut Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan alias Iwan Bule ikut bertanggung jawab atas tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan.\"Seperti yang saya sampaikan dari awal, seharusnya Ketua PSSI itu bertanggung jawab secara moral dan secara hukum karena bola ini tidak bisa terlaksana tanpa adanya stakeholder,\" katanya.Taufik mengaku bingung harus berbicara kepada keluarga terkait dengan penahanan Abdul Haris. \"Saya ini, tahu Pak Haris mau ditahan, jadi saya agak bingung untuk menyampaikan kepada keluarga, anak-anaknya. Selama ini dipercayakan kepada kami walaupun beliau sudah siap dengan segala risiko. Saya kira tetap ada beban mental yang harus ditanggung oleh keluarganya,\" ujar Taufik.Pada hari Sabtu (1/10), terjadi kericuhan usai pertandingan antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya dengan skor akhir 2-3 di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang. Kekalahan itu menyebabkan sejumlah suporter turun dan masuk ke dalam area lapangan.Sebanyak 135 orang dilaporkan meninggal dunia akibat patah tulang, trauma di kepala dan leher, serta asfiksia atau kadar oksigen dalam tubuh berkurang. Selain itu, dilaporkan juga ada ratusan orang yang mengalami luka ringan, termasuk luka berat. (Ida/ANTARA)
Indonesia Siap Memfasilitasi Rekonsiliasi Faksi-Faksi Palestina
Jakarta, FNN - Presiden RI Jo ko Widodo (Jokowi) menyatakan Pemerintah Indonesia siap untuk memfasilitasi proses rekonsiliasi faksi-faksi yang ada dalam perjuangan pembebasan Palestina.Presiden mengingatkan bahwa kesatuan menjadi aspek terpenting dalam upaya bangsa Indonesia merebut kemerdekaan.\"Oleh karena itu proses rekonsiliasi perlu terus didorong dan Indonesia siap memfasilitasi rekonsiliasi faksi-faksi yang ada di Palestina,\" kata Jokowi dalam jumpa pers bersama Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh selepas pertemuan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin.Presiden juga menegaskan kembali dukungan Indonesia agar Palestina diterima sebagai anggota penuh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).Sikap tersebut, kata Kepala Negara, tidak lepas dari hubungan dekat RI-Palestina. Terlebih Palestina juga merupakan salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia.\"Dunia saat ini sedang menghadapi tantangan yang luar biasa, dan tantangan lama yaitu penyelesaian masalah Palestina belum juga berhasil diselesaikan secara damai dan adil,\" ujar Jokowi.Presiden Jokowi juga menyerukan agar mendorong dunia internasional terus mengalirkan dukungan terhadap perjuangan bangsa Palestina.Meski menjadi salah satu peserta Konferensi Asia-Afrika (KAA) Tahun 1955, Palestina saat ini belum sepenuhnya merdeka karena pendudukan Israel.Secara bilateral, Palestina terus berupaya menggalang pengakuan dari berbagai negara dan hingga 14 September 2015 tercatat 163 negara dari 193 anggota PBB telah mengakui Palestina sebagai negara.Indonesia cukup konsisten menyuarakan hak-hak rakyat Palestina, termasuk mendorong berdirinya negara Palestina di bawah prinsip two-state solution, termasuk dalam penyelenggaraan Peringatan 60 Tahun KAA pada April 2015.PM Shtayyeh tiba di Istana Bogor bersama delegasi terbatas sekira pukul 10.30 WIB dan disambut Presiden Jokowi beserta delegasi yang terdiri atas Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K. Lukito, serta Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Abdul Qadir Jaelani.Selepas perkenalan delegasi masing-masing Presiden Jokowi mengajak PM Shtayyeh berfoto bersama dan menandatangani buku tamu kenegaraan di Ruang Teratai sebelum melakukan penanaman bersama pohon Meranti Bunga di halaman samping Istana Bogor dilanjutkan pertemuan bilateral yang melibatkan delegasi kedua negara.(Ida/ANTARA)
Distribusi STB untuk Analog Switch off/ASO di Jabodetabek 98,44 Persen
Jakarta, FNN - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate menyampaikan menjelang peralihan siaran televisi analog ke digital (analog switch off/ASO) pada 2 November 2022 di Jabodetabek, pendistribusian set top box (STB) telah mencapai 98,44 persen.\"Hingga saat ini, set top box telah dibagikan di wilayah Jabodetabek kepada 479 ribu keluarga yang dikategorikan miskin. Distribusi telah mencapai 98,44 persen dengan rasio pemerintah menyiapkan sebanyak 359.617 set top box dan seluruh penyelenggara multipleksing menyediakan sebanyak 112.484 atau pemerintah menyediakan 76 persen set top box se-Jabodetabek dan TV swasta 24 persen,” ujar Johnny.Hal tersebut dia sampaikan dalam konferensi pers mengenai ASO di Kantor Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan RI, Jakarta, Senin, sebagaimana dipantau dari kanal YouTube Kemenko Polhukam RI. Dalam kesempatan itu, hadir pula Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.Adapun set top box merupakan alat pengubah gelombang siaran TV digital sehingga bisa terbaca oleh TV analog. Dengan demikian, melalui bantuan set top box, siaran tv analog bisa menayangkan gambar dan suara.Selanjutnya, Johnny juga menyampaikan bahwa terkait dengan pelaksanaan ASO di wilayah Jabodetabek pada 2 November mendatang, pemerintah, dalam hal ini Kemkominfo dan Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (TVSI), termasuk perusahaan televisi penyelenggara multipleksing telah menyepakati beberapa hal.Di antaranya, selain pendistribusian STB secara merata, mereka juga menyepakati akan dilakukan sosialisasi secara masif mengenai ASO kepada masyarakat. Dengan demikian, lanjutnya, pelaksanaan ASO pada 2 November 2022 di Jabodetabek diharapkan dapat berjalan dengan baik.“Untuk ASO Jabodetabek, pemerintah juga menyiapkan posko jika nanti ada televisi masyarakat yang belum bisa menerima siaran digital karena belum tersedia set top box bagi keluarga miskin sehingga Kementerian Kominfo akan melayani sedapat mungkin,” tambah dia.Sementara kepada masyarakat menengah yang masih memiliki televisi tabung atau belum memenuhi syarat televisi digital, Kemkominfo meminta mereka segera memasang set top box sehingga pada 2 November 2022 dapat menikmati siaran digital yang lebih bersih, jernih, tinggi kualitas, serta banyak kanal siaran.Sejauh ini, Johnny mengatakan, dari 514 kabupaten/kota di Indonesia, terdapat 8 kabupaten/kota di 4 wilayah siaran telah dilakukan ASO pada bulan April 2022.Selanjutnya pada 2 November 2022, wilayah Jabodetabek yang terdiri atas 9 kabupaten/kota akan dilaksanakan ASO.\"Lalu, 173 kabupaten/kota non-teresterial service atau tidak ada layanan TV teresterial. Dengan demikian, ada 222 kabupaten/kota yang total analog switch off dan masih terdapat 292 kabupaten/kota yang akan kami lakukan analog switch off sesuai kesiapan-kesiapan wilayah,\" lanjut Johnny.Oleh karena itu, Kemkominfo pun akan meneliti ASO untuk wilayah lainnya agar peralihan siaran TV digital ke analog yang dijadwalkan mulai dilalukan pada 2 November 2022 itu dapat terlaksana sesuai dengan kesiapan wilayah masing-masing.Ia lalu menyampaikan, pada tanggal 2 November 2022 nanti, keseluruhan infrastruktur multipleksing (MUX) sudah akan tersedia, baik yang disiapkan oleh penyelenggara MUX yaitu televisi-televisi swasta yang sudah memiliki lisensi maupun pemerintah dalam hal ini Kemkominfo dan TVRI. Namun, dari sisi distribusi set top box masih harus disempurnakan sehingga pelaksanaan ASO nanti dilakukan secara bertahap.(Ida/ANTARA)
Bjorka Bakal Muncul Lagi Awal November 2022?
Jakarta, FNN – Bjorka seolah memang sudah hilang ditelan bumi. Terakhir, dia muncul saat melakukan doxing terhadap Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali saat terjadi peristiwa Stadion Kanjuruan, Kabupaten Malang, 1 Oktober 2022. Menurut Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian, Bjorka itu bukan hacker sesungguhnya. Dia disebut muncul, hanya untuk membuat kekacauan. “Bjorka ini memang ada, orang yang sengaja mau bikin kekacauan,” ujarnya saat acara pembukaan “Seminar dan Pelatihan Cyber Security untuk 1.000 Santri se-Indonesia” di Jakarta, Sabtu, 22 Oktober 2022. Hasil penelitian sementara BSSN menemukan bahwa Bjorka bukan hacker sesungguhnya. Menurut Hinsa, Bjorka mengumpulkan data yang dicuri atau dibeli kemudian dimunculkan. Hinsa menyinggung soal data kepresidenan yang beberapa waktu lalu itu dibocorkan Bjorka, menurutnya itu hanya data keluar masuk surat. “Sebenarnya dokumen ada klasifikasinya, biasa, rahasia dan sangat rahasia. Apakah hanya daftar surat keluar masuk itu (bisa) dianggap rahasia? Tidak juga,” ungkap Hinsa. Doxing terhadap Menpora meliputi nama lengkap, nomor ponsel, NIK, serta nomor KK Amali. Selain itu, ada alamat lengkap, tempat dan tanggal lahir, status perkawinan, hingga jenis kendaraan Menpora. Korban doxing lainnya, yaitu termasuk Kepala BSSN, Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate, Anies Baswedan, Puan Maharani, Denny Siregar hingga Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. Bjorka juga menjual data yang diduga milik pelanggan PLN, data browsing pengguna IndiHome, data registrasi kartu SIM, dokumen rahasia Presiden Joko Widodo dan lain sebagainya. Selebriti Nikita Mirzani pernah menantang Bjorka agar membuka data pribadi milik Nikira. Tapi, peretas yang sampai saat ini tidak diketahui identitasnya itu menyebut tidak memiliki waktu meladeni dan mengatakan bahwa Nyai, sapaan akrab Nikita Mirzani sedang mencari sensasi saja. “Bjorka elo hacker apa tukang ngarang sih. Bikin heboh 1 Indonesia tapi data-data ngambil dari kelurahan sama di Google plus dikasih bumbu-bumbu bohong sama ngarang,” tulis Nyai di Instagram pribadinya. Apakah Bjorka memang benar-benar tidak akan muncul lagi dan membuat heboh Indonesia? Tampaknya tidak juga. Kabarnya, Bjorka akan muncul lagi pada akhir Oktober atau awal November 2022. Bjorka dimungkinkan diam sampai akhir Oktober 2022. Konon, sekarang ini Bjorka sedang proses hapus jejak. Dan, untuk mengamankan Bitcoin miliknya agar tak bisa dideteksi. Menurut seorang netizen yang pernah “bersalam” di Darkweb, Bjorka mungkin akan kembali beraksi akhir FNN, Senin (24/10/2022). Mengapa Bjorka serang Indonesia? Bjorka menjelaskan, dia serang Indonesia hanya ingin memberi pelajaran saja. Sebab, pengamanan data yang dilakukan selama ini ecek-ecek. Jadi, gampang dijebol. Seharusnya dengan anggaran yang digunakan selama ini, sistem yang mampu dibeli Indonesia sudah super canggih. “Artinya, (sudah) banyak uang anggaran yang raib oleh sulapan para pejabat. Anggaran yang raib itu sudah dihitung. Nanti akan dibuka ke umum pada waktunya. Sehingga, kebocoran dapat segera terungkap,” kata Bjorka, seperti dikutip netizen tadi. (mth)
Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono Ditugaskan Untuk Hapus Kerja Anies?
Oleh Asyari Usman - Jurnalis Sernior FNN MEMILIH kroni sendiri sebagai penjabat gubernur, bupati dan walikota, bisa dipahami. Biasalah itu. Tetapi, memilih kroni sendiri untuk melanjutkan polarisasi sosial-politik bangsa adalah suatu hal yang sangat mencengangkan. Tindakan ini ceroboh. Inilah bentuk vandalisme politik yang sangat mengerikan. Herannya, itulah yang dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk DKI Jakarta. Penunjukan Heru Budi Hartono tampaknya bertujuan untuk melakukan sebanyak mungkin pembalikan (reversal) kebijakan Anies Baswedan yang selama lima tahun ini menjadikan Jakarta teduh. Jakarta tanpa ribut-ribut. Lebih seram lagi, penunjukan Heru Budi seperti sengaja dilakukan untuk balas dendam. Dendam kesumat pada Anies. Agar Heru Budi melenyapkan semua jejak karya Anies di DKI. Sekaligus membalaskan dendam Ahok atas kekalahannya di pilkada 2017. Penilaian publik akan seperti itu jika Heru Budi memperlihatkan kebijakan yang sifatnya “de-aniesasi” Jakarta. Publik akan mudah dmembaca langkah penjabat gubernur itu. Heru Budi dilantik sebagai penjabat pada 17 Oktober. Beberapa hari kemudian dia melakukan “reinstall” (menghidupkan kembali) sistem pengaduan langsung warga ke Balai Kota. Anies mengubah sistem pengaduan langsung itu menjadi pengaduan online yang terkenal dengan sebutan JAKI (Jakarta Kini). Sistem ini memudahkan warga Jakarta untuk meyampaikan pengaduan atau keluhan tanpa harus datang ke Balai Kota. Semua pengaduan online ditanggapi cepat dan serius. Di era Jokowi dan Ahok, pengaduan langsung memang sangat populer. Sistem ini menimbulkan kesan bahwa gubernur dekat dengan rakyat. Tapi, sebenarnya, lebih banyak esensi pencitraan ketimbang solusi masalah. Balai Kota menjadi tempat berkumpul orang-orang yang ingin menyampaikan keluh-kesah, persoalan hukum, sosial, dlsb. Dulu, sering pengaduan langsung disampaikan kepada Ahok ketika dia menjadi gubernur DKI menggantikan Jokowi yang menjadi presiden pada bulan Oktober 2014. Gara-gara pengaduan langsung itu, sering pula Balai Kota menjadi riuh-rendah karena teriakan atau bentakan. Semasa Ahok pulalah sistem pengaduan langsung itu selalu dramatis. Terkadang Ahok harus menggunakan bahasa jalanan ketika dia marah terhadap orang yang menyampaikan pengaduan. Lalu, mengapa Heru Budi terkesan akan melakukan “de-aniesasi” Jakarta? Ada beberapa kemungkinan. Pertama, Heru Budi sudah tahu bahwa dia tidak akan punya banyak celah untuk menunjukkan inovasi baru. Nyaris semua bidang pelayanan sudah dibenahi dan dimapankan oleh Anies. Supaya kelihatan bekerja, Heru Budi harus melakukan tindakan-tindakan yang kontroversial untuk menunjukkan bahwa kerja Anies tak becus. Tidak untuk rakyat. Padahal, rakya Jakarta menyatakan tingkat kepuasan kerja Anies sampai 70 persen. Kedua, kemungkinan dia membawa misi politik atau order pihak-pihak yang tidak menginginkan keberadaan jejak kerja Anies. Untuk misi ini, penjabat gubernur harus menelisik dengan cermat kekurangan Anies dan kemudian diekspos. Dibuatkan penjelasan pers, dimuat oleh media lawan politik Anies, dan seterusnya diteriakkan oleh para buzzer rezim. Ketiga, agenda pilpres sudah dimulai walaupun belum resmi. Oligarki yang mendukung Jokowi merasa perlu melakukan de-aniesasi secepat dan seleuas mungkin agar opini publik Indonesia terpengaruh. Sehingga dukungan yang sangat kuat sekarang ini kepada mantan gubernur Jakarta itu bisa direduksi. Namun, mungkinkah de-aniesasi dilakukan? Jawabannya: tak mungkin. Dukungan politik untuk Anies sangat kuat dan semakin kuat. Para pejabat yang berposisi sebagai “key person” pun akan ragu-ragu melangkah untuk menjalankan agenda penghapusan kerja Anies di Jakarta. Sebab, semuanya bakal terekam. Meraka bisa melihat dengan jelas bahwa Anies sulit untuk dijegal masuk ke Istana. Kecuali Jokowi, Megawati, Luhut Panjaitan dan kelompok-kelompok pro-mereka nekat melakukan langkah-langkah jahat yang pasti akan direspon keras oleh rakyat. Jadi, tidaklah efektif dan juga tak bermanfaat bagi lawan-lawan politik Anies untuk menugaskan Heru Budi Hartono menghapuskan kerja Anies maupun melakukan de-aniesasi.[] (24 Oktober 2022).
Kronologi Andunisi
Oleh Ridwan Saidi Budayawan ANDUNISI kenegerian Ibu Suri. Ini bahasa Swahili sebagai nama sebelum Indonesia yang digunakan bangsa-bangsa Arab dan Moor. Banyak mukimin Indonesia di Nakah gunakan Andunisi sebagai nama fan a l Abdull Kadir Abdul Mutalib Al Andunisi penulis kitab Al Mazhab. Kronologi 9000 SM sampai abad XVII M 1. Sampai 9000 tahun lalu Era cave life (Bernard Grunn, 1984). 2. Setelah butir (1) sampai 3050 tahun lalu era river basin community. 3. Pertumbuhan peradaban dengan kedatangan bangsa Maya 3050 tahun lalu (Prof Kern, 1951). 4. Perdagangan klasik. Kedatangan bangsa Egypt IV SM. Bukti-bukti archaic sarcopagus di Tapamuli, Nias, Bali, Kalimantan, Banten. 5. Era Theism. Kedatangan Queen of Sheba Axumite II M (Giovanni, Italy, XV M, Raffles). 6. Perdagangan pra modern, kedatangan bangsa-bangsa berbahasa Swahili West Afro IV M. Bukti: Betsheba pulau Bidadari Jakarta, Mojokerto. Dan pemukiman Yahfat Sunda Kalapa. 7. Era alat tukar dan datangya Islam VII M. Kedatangan bangsa-bangsa Bahren. Kp Bahar Jakarta dan Tangerang. Gelang Bahar Sulawesi Maluku. Pulau Rubiyah Aceh Utara. Bangsa Imarat datang dengan bukti Zambia VII M di Aceh. Kp Emrat Sunda Kalapa. Orang Basrah Irak fam Hamadi. Mesjid pola Karbala VII M di Luwu Utara Sulsel. Pulau/bukit Hammadi di Raja Ampat, Papua. Migrasi bangsa2 peradaban Inca. 8. Era zona econ sejak IX M. Kedatangan bangsa-bangsa Caucasus a.l Samarkand lalu bangsa Koja Malbari India Selatan yang muslim XI M dan Melayu Malaka XIV M. Zona-zona ekonomi: Banda Aceh, Belawan, Palalawan Riau, Bandar Lampung, Bandar Sunda Kalapa, Samarang, Tuban, Gresik, Panarukan, Pasuruan, Lombok, Banjar (Masin), Makasar, Buton, Amurang, Saparua, Banda Neira. Era Mayor Power Systems nomenclatur kerajaan abad XIII M : Liwu, Samudra Pasai, Majapahit. Migrasi bangsa-bangsa Indochina. XIV M: Pagaruyung, Palembang lama Sunda, Sumedang, Lombok, Bima. Era Kesultanan Islam XV-XVI M: Aceh, Palembang, Banten, Mataram, Banjar, Gowa, Bone, Ternate. Kedatangan bangsa-bangsa Eropa XV-XVII M berturut-turut: Portugis, Inggris, Belanda. Migrasi orang China XVII M (re: sensus VOC). Note: orang India non muslim baru berhadir di bumi Pertiwi via Medan tahun 1873. Tidak ada bukti pada XIII M orang Gujarot India migrasi ke Indonesia. Sebagai kelana dan pedagang orang China sudah mundar mandir Andunisi sejak V M, sebagai migran XVII M. Orang Yemen nigrasi XVIII M. (*)
Gila HGB 160 Tahun, Memang Negara Milik Jokowi?
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan DALAM rangka menarik investor maka Pemerintah Jokowi main obral tanah dan pajak. Nekad dan jor-joran selah-olah negara ini milik sendiri, semau-maunya. Meski IKN sudah ditetapkan dalam Undang-Undang tetapi rakyat Indonesia banyak yang tidak setuju akan agenda pindah Ibu Kota. Undang-Undang pun dibuat secara licik dan tidak terbuka. Adalah gila jika Jokowi melalui Menteri ATR Hadi Tjahjanto menawarkan HGB untuk jangka waktu 80 tahun dan dapat diperpanjang 80 tahun sehingga total yang diizinkan 160 tahun. Aturan seenak udel dewek ini bertentangan dengan UU Pokok Agraria yang memberi hak HGB hanya untuk 30 tahun dengan perpanjangan 20 tahun. Presiden telah melakukan \"a bus de droit\" melanggar Undang Undang. Kepanikan luar biasa Pemerintah. Ngotot pindah IKN tapi modal dengkul akhirnya mengemis sana sini mencari belas kasihan investor. Memalukan dan membahayakan. Memalukan karena menjadi tertawaan rakyat dan dunia, nafsu besar tenaga kurang. Membahayakan karena tanah tumpah darah diobral murah. Rakyat semakin susah sementara kapitalis sumringah. Tawaran obralan menggiurkan bebas pajak 30 tahun diskon sampai 350 persen bisa pilih tanah yang mana saja. Belum memiliki aturan yang mendasarinya sudah cuap-cuap ke mana-mana. Ini ngurus negara atau jualan kaki lima. Jokowi ini Presiden atau Pasien. Pasien batuk-batuk bersuara berisik. Market Sounding IKN di Ballroom Jakarta Theater menjadi panggung teatrikal dagelan. Mana investor Saudi Arabia dan Uni Emirat Arab? Apa guna membawa Tony Blair jika investor Eropa geleng-geleng kepala. Softbank Group Corp sudah hengkang lebih dulu. Para investor tahu bahwa proyek IKN tidak rasional dan miskin dukungan rakyat. Presiden Jokowi banyak dihujat karena programnya omong doang dan semaunya sendiri. Tidak smart. Jokowi panik ketika masa jabatannya terus bergerak memendek. Proyek IKN diprediksi mangkrak bahkan berpeluang gagal, karena biaya akan terus membengkak di saat pertumbuhan ekonomi stagnan. Diprediksi awal anggaran 490 Trilyun akan terus membengkak menjadi 1.470 Trilyun. Menyedot dana APBN akibat swasta yang \"wait and see\". Ketika prioritas awal pembangunan adalah gedung-gedung pemerintahan maka swasta tidak begitu tertarik. Jokowi mimpi punya istana baru. Demikian juga dengan dukungan rakyat yang minim karena dinilai bukan proyek penting bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. IKN Nusantara lebih pada urgensi Presiden dan oligarkinya. Proyek apapun tanpa dukungan rakyat dipastikan ambyar. Kereta Cepat dan pembangunan Bandara Kertajati adalah contoh. Belum lagi persoalan memindahkan ASN dan kondisi geografis IKN yang berada di area tambang rawan bencana. HGB 160 tahun itu melanggar hukum, menginjak-injak hak rakyat kecil serta merendahkan harga diri bangsa. HGB 160 tahun adalah wujud dari kepanikan dan frustrasi. Awal dari kegagalan proyek yang tidak jelas. Dari mana angka 160 tahun itu muncul ? Jangan jangan nasehat dukun. IKN ditengarai berada di ruang mistik dan klenik. Kendi air dan kumpulan tanah Kepala Daerah. IKN tidak membawa berkah hanya membuat negara tambah parah. Inilah proyek rudapaksa dari penguasa yang merengek ingin segera punya istana. (*)
Dollar Sepuluh Ribu #NotFound
Oleh Dr. Syahganda Nainggolan, Sabang Merauke Circle MUSRA-musra (musyawarah rakyat) untuk mendukung perpanjangan masa jabatan Jokowi terus berlangsung. Belum ada lagi meneruskan isu rupiah meroket dan 1 dollar menjadi sepuluh ribu rupiah dari pendukung Jokowi. Musra mungkin memandang urusan dollar versus rupiah sudah masa lalu, tidak ditemukan alias not found. Persoalan rupiah versus dollar ini dulunya menjadi andalan pendukung utama Jokowi untuk meyakinkan rakyat Indonesia bahkan rakyat dunia bahwa jika Jokowi presiden maka dollar akan melemah terhadap rupiah, dari posisi saat itu (2014) yang hampir mencapai Rp. 12.000 perdollar menjadi Rp. 10.000. Tidak tanggung-tanggung pernyataan ini dikeluarkan oleh berbagai bankers maupun ekonom dari lembaga keuangan (securities) ternama. Di mata mereka Jokowi adalah lelaki tangguh, yang bisa memulihkan ekonomi Indonesia. Tempo dalam \"Jokowi Jadi Presiden, Rupiah Bisa Tembus 10 Ribu\", 24/2/2014, misalnya, mengemukakan argumen yang dinyatakan seorang ekonom perusahaan keuangan, yakni, jika Jokowi presiden, maka stabilitas politik menguat, kepercayaan investor menguat, investasi akan masuk banyak, perekonomian membaik dan konsekuensinya rupiah terapresiasi terhadap dollar. Beberapa ekonom itu, kemudian hari, memberi alibi bahwa dollar tidak menjadi Rp. 10.000 karena faktor konstanta atau variabel yang diasumsikan konstan dalam pembuatan model ternyata berubah. Ini adalah alibi yang gampang. Padahal, setelah krisis ekonomi 2008, seluruh manusia di dunia meminta para bankers, dan profesional terkait institusi keuangan, untuk memperbaiki moralitas. Jangan asal ngomong alias asbun. Sebab, tahun 2008 terbukti mayoritas mereka adalah pembohongan dan merugikan nasabah, tapi senang berpesta-pesta. Dollar versus rupiah bukanlah satu-satunya indikator untuk menilai kehebatan Jokowi. Indikator ekonomi lainnya seringkali didengungkan, seperti pertumbuhan ekonomi, produk dimestik bruto (GDP), cadangan devisa, neraca perdagangan, tax ratio, ratio utang terhadap PDB, tingkat inflasi, tingkat unemployment, dlsb. GDP perkapita merupakan indikator utama. Jika pertumbuhan ekonomi (GDP) bagus, maka dikatakan ekonomi masih baik. Sebenarnya semua indikator ekonomi tidak dicapai Jokowi. Indikator utama, pertumbuhan ekonomi, malah jauh di bawah target Jokowi rerata 7% selama periode pertama, yakni hanya rerata 5,04%. Tapi, rezim Jokowi menjelaskan hal itu terjadi karena masalah regulasi dan institusi. Bambang Bojonegoro, kepala Bappenas kala itu mengatakan, \'Untuk melihat apa penyebab lambatnya pertumbuhan tersebut kami melakukan yang namanya diagnosa pertumbuhan, dan ternyata faktor pertama dalam ekonomi Indonesia yang menghambat pertumbuhan adalah masalah regulasi dan institusi,\" (CNBC Indonesia, 9/7/19). Alasan lainnya adalah perlambatan ekonomi dunia, serta perang dagang Amerika-China. Sedangkan pertumbuhan ekonomi era Jokowi jilid dua, karena pandemi, wajar dicarikan alasannya, yakni pandemi covid itu sendiri. Namun, Jokowi tetap mengklaim keberhasilan dan keberhasilan, karena kemudian angka itu di relativisir pada negara-negara lainnya, yang pertumbuhannya buruk. Kebanggaan Jokowi dan rezimnya saat ini adalah catatan pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 5% atau 5,4% pada kuartal ke 2 tahun ini. Bahkan, sangat bangga dengan istilah Indonesia adalah \"bright spot\" yang disebutkan IMF, merujuk pada Indonesia yang masih bercahaya diantara badai krisis yang melanda dunia. Bahkan, selanjutnya Jokowi yakin Indonesia akan tetap tumbuh 5% atau lebih ketika badai krisis benar-benar datang tahun depan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini, yang masih diklaim baik, sebenarnya tertolong oleh naiknya harga komoditas, khususnya batu bara dan minyak goreng. Secara volume, ekspor kita pada beberapa bulan terakhir volumenya sama, namun karena harga tinggi, keuntungan terus tinggi. Ini yang disebut \"Wind fall profit\". Sri Mulyani meyakini bahwa tahun ini penerima negara dari \"windfall\" komoditi ini sebesar Rp. 279 Triliin, naik dari Rp. 117 T tahun lalu (liputan6.com, 16/8). Uang ini menurut Sri Mulyani untuk bantalan subsidi dalam APBN kita. Kenaikan harga yang tinggi tentunya diuntungkan oleh adanya penguatan dollar atau depresiasi pada rupiah. Dalam teori inflasi, akibat dollar vs rupiah itu, menciptakan total permintaan atas komoditi, baik ekpor maupun lokal, meningkat, sehingga menciptakan inflasi di dalam negeri, karena harga di sini juga meroket. Hal itu terjadi ketika harga minyak goreng beberapa waktu lalu tidak terkendali meroketnya. Begitu juga batubara. Dollar yang tinggi juga mengakibatkan harga BBM dalam negeri naik. Terutama karena asumsi harga BBM dalam APBN sebelumnya jauh di bawah harga yang kini terjadi. Lalu, apakah uang \"windfall\" dari komoditi bersifat subtitusi terhadap kenaikan harga BBM? Faktanya harga BBM yang naik dibebankan kepada rakyat, sedangkan keuntungan dari komoditi digunakan untuk bukan hanya subsidi, tetapi juga untuk infrastruktur seperti IKK, Kereta Api Cepat, dlsb. Sehingga, rakyat langsung menanggung beban inflasi dan kesulitan hidup, sementara pemerintahan masih aman dengan uang APBN mereka. Di sinilah politik kutak-katik keuangan pemerintah. Dalam ekonomi yang sulit, mereka tidak membuat kebijakan yang langsung memaksimalkan kesejahteraan rakyat. Siapa yang untung dari komoditi dan batu bara karena dollar menguat? Itu kita bisa ketahui hanya dinikmati segelintir orang saja. (Lihat: \"Indonesia commodity stocks benefit from high prices\", asiafundmanagers. com). Memang rakyat menerima subsidi, ala kadarnya. Tapi bagaimana kalau seluruh batubara dan perkebunan dimiliki negara atau rakyat sebagimana Pasal 33 UUD 45? Pasti harga BBM tetap murah dan listrik serta gas juga murah. Di Inggris, misalnya, transparansi keuangan, baik sumber dan penggunaannya langsung harus diketahui rakyat. Liz Truss harus mundur dari Perdana Menteri Inggris beberapa hari lalu karena tidak menyebutkan darimana dia mengganti uang APBN ketika membuat kebijakan pengurangan pajak. Liz Truss, hanya menjabat 45 hari, atau tepatnya 44 hari. Di Inggris, Truss gagal meyakinkan rakyatnya dalam mengelola ekonomi. Truss menjanjikan pemotongan pajak bagi orang-orang kaya, khususnya pengusaha yang menerima \"wind fall profit\" dari harga energi dan menjanjikan \"mini budget\" ketika rakyat membutuhkan subsidi karena harga-harga melambung. Truss yakin dengan prinsip pertumbuhan yang tinggi dan pajak yang rendah. Dalam CNN Internasional, 17/10/22, Truss mengatakan \"Truss said she still believed in the \"high growth, low tax\" formula she campaigned on to win the Conservative Party leadership in early September -- but said she recognized the UK was facing \"very difficult circumstances at the moment\". Ketika rakyat sulit, pemimpin yang tidak mampu meyakinkan rakyat langsung mundur. Sebelum perdana menteri mundur, dua menterinya, termasuk menkeu, sudah mundur atau dipecat. Dalam suvei You.Gov, kesukaan publik terhadap Truss mencapai -70%, sebagaimana dilansir Washington Post, 20/10/22. Mereka adalah masyarakat dengan high-trust level society, jabatan bukan segalanya. Apakah ada urusan dollar di Inggris itu? Tentunya, karena cerminan keterpurukan Inggris tergambar dari hancurnya nilai mata uang mereka, Poundsterling, terhadap dollar. Penutup Kita tidak akan pernah mencapai cita-cita pendukung Jokowi bahwa 1 dollar akan menjadi Rp 10.000 jika Jokowi presiden. Sekarang dollar sudah meroket tajam dan rupiah nyungsep. Catatan terakhir hari kerja minggu lalu, satu dollar sudah mencaipai Rp. 15.600. Perang Rusia-Ukraina mendorong harga-harga komoditas dan energi naik tajam. Beberapa pengusaha Indonesia menjadi super kaya raya sekali. Wind fall profit. Juga karena dollar semakin kuat terhadap rupiah. Pemerintah menerima tambahan pajak, yang diasumsikan meningkat menjadi Rp 279 T dari Rp.117 T (2021). Sayangnya rakyat tidak menerima keuntungan apapun dari situasi ini, kecuali subsidi yang terbatas. Sedangkan beban rakyat terjadi, dollar mengakibatkan BBM naik, mie instan naik, tahu tempe naik, spare part naik, bunga kredit naik, dll yang intinya biaya hidup makin sulit. Belum lagi PHK massal terjadi karena banyaknya perusahaan gulung tikar. Namun, pemerintah, karena masih mengklaim keberhasilan, dari aspek adanya pertumbuhan dan pernyataan IMF tetang \"bright spotspot of global economy\", masih berbicara dalam bahasa yang sama. Seolah-olah tidak ada ancaman serius. Semua tentang infrastruktur, IKN, Kereta Api Cepat dlsb. Padahal, dengan hancurnya nilai tukar rupiah, yang berlangsung lama, sudah memperlihatkan ketangguhan Jokowi tidak pernah terjadi. (*)
LaNyalla: Sila 1 Pancasila Adalah Spirit Utama Menjalankan Negara
Kediri, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengingatkan negara ini untuk berpegang pada spirit Ketuhanan dalam mengatur kehidupan rakyat, sebagaimana tertuang dalam Sila Pertama Pancasila. Dijelaskan LaNyalla, Sila Pertama Pancasila, ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’, merupakan payung hukum spirit teologis dan kosmologis dalam menjalankan negara. \"Oleh karena itu sudah seharusnya kebijakan apapun yang dibuat dan diputuskan, wajib diletakkan dalam kerangka etis dan moral serta spirit agama,\" ujar LaNyalla saat mengisi Wawasan Kebangsaan dan Kewirausahaan di Pondok Pesantren Wali Barokah, Kota Kediri, Minggu (23/10/2022). Oleh sebab itu, LaNyalla menegaskan jika kebijakan yang hanya menguntungkan kelompok tertentu, apalagi merugikan rakyat, jelas telah melanggar kerangka etis dan moral serta spirit agama yang artinya telah melanggar norma hukum tertinggi, Pancasila. Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, para pendiri bangsa sudah berpikir jauh ke depan untuk menyiapkan negara ini sebagai negara yang berketuhanan. Agar mampu menjaga marwah rakyat Indonesia yang juga berketuhanan. Namun, bangsa ini sudah durhaka pada para pendiri bangsa. Pemikiran-pemikiran luhur mereka yang tertuang dalam Pancasila ditinggalkan. Bangsa ini tercerabut dari akar bangsanya sehingga menjadi bangsa yang tidak memiliki jati diri dan karakter. \"Kita tahu perubahan atas Naskah Asli UUD 1945 pada tahun 1999 hingga 2002 silam telah mengubah 95 persen isi Pasal-Pasal di dalamnya, sehingga tidak nyambung lagi dengan Pancasila. Bahkan Penjelasan UUD 1945 naskah asli dihapus total. Sehingga Pasal-Pasal dalam Konstitusi baru itu justru menjabarkan Ideologi lain, yaitu Individualisme dan Liberalisme. Tak heran jika belakangan ini Kapitalisme dan Sekulerisme semakin menguat di Indonesia,\" paparnya. Penghilangan Pancasila sebagai Identitas Konstitusi yang dilakukan secara “malu-malu tapi mau”, atau “malu-malu kucing” inilah, kata LaNyalla, sebagai pangkal dari semua persoalan yang semakin membuat Indonesia karut marut. \"Untuk itu kita harus kembali membuka sejarah. Membaca pemikiran luhur para pendiri bangsa. Membaca ulang Pancasila yang hari ini sudah ditinggalkan,\" ungkapnya. Menurut LaNyalla, bangsa ini harus membaca kembali watak dasar dan DNA asli sistem Demokrasi bangsa ini. Dimana para pendiri bangsa telah sepakat menggunakan Sistem Syuro, yang sebenarnya diadopsi dari sistem yang sudah sangat dikenal dalam ajaran Islam. Yaitu kedaulatan rakyat yang diberikan kepada para hikmat yang duduk di Lembaga Tertinggi Negara sebagai penjelmaan dari seluruh elemen rakyat sebagai pemilik sah bangsa dan negara. Didalamnya bukan saja diisi oleh politisi dari Partai Politik. Tetapi juga ada Utusan dari seluruh Daerah dan Utusan Golongan-Golongan yang lengkap. \"Karena itulah saat ini saya berkampanye untuk menata ulang Indonesia demi menghadapi tantangan masa depan yang akan semakin berat. Kita harus menjadikan bangsa ini berdaulat, mandiri dan berdikari. Untuk itu kita harus kembali kepada Pancasila,\" tukasnya. Hadir Ketua Ponpes Wali Barokah Kota Kediri, Drs. H. Sunarto, M.Si, Ketua DPD LDII Kota Kediri, H. Agung Riyanto, S.Si, Ketua DPD LDII Kab. Kediri, dr. H. Agus Sukisno, Ketua Kadin Kab. Kediri, David Tompo Wahyudi, Segenap guru dan pengurus Ponpes Wali Barokah, jajaran Pengurus DPD LDII Kab. & Kota Kediri dan Santriwan-Santriwati Ponpes Wali Barokah Kota Kediri. (mth/*)
POPULER
