ALL CATEGORY
Aktivis Petisi 28 Curigai Semua Institusi Terlibat Kasus Sambo
Jakarta, FNN – Kasus pembunuhan Brigadir J adalah pintu dugaan adanya dugaan kejahatan yang dilakukan Satgassus Merah Putih. Haris Rusly, aktivis Petisi 28 merasa ada sikap tidak serius dari penguasa untuk mengusut tuntas kasus ini. Seminar \"Satgassus Merah Putih Polri Terlibat Mafia Tambang!?\" dilaksanakan pada Rabu (5/10/2022) di Hotel Sofyan, Jakarta Pusat. Terdapat 5 pembicara yang hadir dalam seminar ini: Said Didu, Anthony Budiawan, Yusri Usman, Boyamin Saiman dan Haris Rusly. Menurut Haris, kejahatan Satgassus yang sudah terbongkar dan juga telah diumumkan seperti mafia judi online, perdagangan manusia, dan pencucian uang. Ia berharap bukan hanya kasus pembunuhan Brigadir J saja yang ditangani serius dan jangan sampai ada sikap lepas tangan. “Jangan sampai ada kesan pembiaran. Ada kesan, apa ya? Kalau kita perhatikan yang ada di negara kita hari ini. Jangan-jangan semua terima, semua terlibat. Sehingga tidak ada pejabat yang berani bertindak,” ungkap Haris. Aktivis Petisi 98 itu merasa pejabat dan penegak hukum hanya memberikan pernyataan di depan publik. Tapi setelah itu tidak ada tindakan nyata. Publik pun akan menciptakan rasa curiga menurutnya. Haris juga meminta kepada Presiden Joko Widodo secara langsung untuk membenahi institusi Polri. Saat ini wajah Polri sudah bonyok dan berbau busuk. Menurutnya, walau Polri sudah melakukan pencitraan, itu tak akan cukup. Jadi ia meminta kepada Presiden untuk memimpin dan manata ulang Polri secara langsung. “Presiden harus pimpin langsung, menata ulang. Mengajukan revisi terhada Undang-Undang Polri agar kewenangannya itu dibatasi. Lalu menempatkan Polri seperti TNI di bawah Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika. Supaya apa? Supaya Polri ini lebih fokus pada fungsi utamanya,\" pungkas Haris. (Fer)
Publik Kecewa Ferdy Sambo Diumpetin dalam Pelimpahan Tahap II Tersangka
Jakarta, FNN – Pihak media mengaku merasa kecewa saat Ferdy Sambo tidak ditampilkan kepada publik ketika pelimpahan tahap II tersangka kasus pembunuhan Brigadir J digelar di Gedung Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) pada Rabu (05/10). Sebelumnya, pihak kejaksaan berjanji untuk menampilkan tersangka kepada media seusai pemeriksaan. Namun, hal tersebut gagal dilakukan dikarenakan anggota Brimob mengawal ketat Ferdy Sambo saat hendak meninggalkan Gedung Kejaksaan Agung dan langsung digiring ke dalam kendaraan taktis Mako Brimob. Aksi saling dorong antara pasukan Brimob dengan awak media pun tidak terhindarkan. Dalam pantauan lapangan, terlihat anggota Brimob membentuk border dengan mengelilingi Ferdy Sambo sehingga menyulitkan para awak media untuk mengambil gambar maupun video. Amarah reporter semakin tersulut lantaran sikap anggota Brimob yang cenderung menghalang-halangi tugas mereka dalam meliput. Oleh karena itu, banyak reporter yang menyampaikan rasa kecewa mereka kepada aparat yang bertugas. Protes dan sindiran seperti \"Jangan dihalangi, Pak\", \"Brimobnya suruh pergi saja\", serta ujaran lainnya sebagai ungkapan kekecewaan para reporter dan mereka menanyakan urgensi dikerahkannya Brimob dalam mengawal tersangka. Pihak kejaksaan sempat meminta maaf dan menjelaskan bahwa hal tersebut dilakukan dengan alasan keamanan. Kemudian, pihak media mengajukan kesepakatan bahwa akan tertib dan tidak menimbulkan kerusuhan dengan syarat pihak kejaksaan tidak lagi menurunkan anggota Brimob untuk menghalangi wartawan. Permintaan tersebut dipenuhi dan kejaksaan menampilkan para tersangka lainnya secara bergilir dan kondusif. Selain itu diketahui, istri FS, Putri Candrawathi juga digiring menuju mobil taktis saat aksi protes reporter dengan anggota Brimob terjadi sehingga hanya sebagian kecil dari wartawan yang berhasil menangkap momen PC meninggalkan Gedung Kejagung. (oct)
Deklarasikan Anies, Nasdem Berpeluang Jadi Partai Besar
Oleh Tony Rosyid - Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa SENIN tanggal 3 oktober 2022, Nasdem resmi deklarasikan Anies. Lebih maju dari rencana awal. Semula, Nasdem bersama partai koalisi yaitu PKS dan Demokrat akan deklarasi tanggal 10 November 2022. Tepat di Hari Pahlawan. Mengapa Nasdem, tentu atas kordinasi dan dukungan dari partai koalisi yaitu PKS dan Demokrat, memajukan jadual deklarasi Anies? Publik berasumsi ini adu cepat dengan oknum KPK yang berupaya jegal Anies. Andi Arief, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Koran Tempo membongkar upaya penjegalan itu. Partai koalisi sepakat deklarasi Anies dimajukan dan Nasdem duluan yang mengumumkan. Di hari yang sama, pidato presiden PKS mengapresiasi langkah Nasdem dengan memuji Anies sebagai calon pemimpin yang berintegritas dan punya kapabilitas. Pidato presiden PKS tak ubahnya deklarasi dalam cara dan bentuk yang lain. Di tanggal yang sama pula Demokrat juga mendukung langkah Nasdem dan mengakui bahwa deklarasi Nasdem telah dikordinasikan dengan Partai Demokrat. Ini artinya tiga partai koalisi telah sepakat untuk memulai langkah politik bersama dengan deklarasi awal oleh Partai Nasdem. Dengan deklarasi ini, relawan dan para pendukung Anies memuji langkah Nasdem. Sejumlah simpul mengirim karangan bunga, ucapan terima kasih ke Nasdem. Para relawan dan pendukung semakin yakin ada jalan lapang bagi Anies untuk memimpin masa depan Indonesia. Genderang perjuangan telah ditabuh oleh Nasdem. Tentu atas dorongan dan dukungan PKS dan Demokrat. Di mata para relawan dan pendukung Anies, Nasdem dapat poin besar. Simpati para pendukung Anies saat ini tertuju pada Nasdem. Nasdem dianggap pembuka jalan yang memiliki andil dan peran besar sebagai partai paling pertama yang menyiapkan kendaraan buat Anies nyapres. Dengan deklarqsi ini, mesin politik Nasdem mulai beegerak. Seluruh kader di daerah tancap gas. Mereka membuat langkah dan bergerak. Mengambil bagian dalam kerja politik untuk memenangkan Anies. Pada titik ini, mereka bertemu dengan spirit para relawan Anies. Terjadilah kolaborasi. Dan ini sangat menguntungkan bagi para kader Nasdem. Tentu juga akan menambah efektifitas kerja-kerja politik para relawan Anies. Jika kolaborasi Partai Nasdem dengan para relawan Anies masif di lapangan, maka ini akan punya efek elektoral yamg dahsyat buat Partai Nasdem. Tersedia Sumber Daya Manusia (SDM) berlimpah yang bisa dikapitalisasi oleh para caleg DPR maupun DPRD dari Nasdem untuk menambah kursi. Mendeklarasikan Anies tidak saja diharapkan akan menghentikan manuver para oknum di KPK, tapi juga merupakan langkah cerdas dan taktis untuk menaikkan elektoral Nasdem. Kabarnya, sejak Nasdem mengumumkan nama Anies sebagai bakal capresnya, sejumlah kader dari partai-partai lain ada yang hijrah ke Nasdem. Efek elektoral Anies ke Nasdem berhasil menggoda sejumlah kader pindah partai. Kabar ini menjadi perbincangan santer di kalangan anggota legislatif. Langkah politik Nasdem dengan mendeklarasikan Anies telah membuka peluang bagi partai yang dipimpin Surya Paloh ini untuk menjadi partai papan atas. Dipresdiksi, pemilu 2024, Nasdem akan mendapat perolehan suara dua digit. Efek elektoral ini pada akhirnya akan menjadi magnet dan godaan bagi partai-partai lain, termasuk anggota KIB yaitu PAN, PPP dan Golkar. Apalagi, KIB belum punya capres yang jelas. Ada kemungkinan KIB bubar, lalu sebagian atau seluruh anggotanya merapat ke Anies. Begitulah politik. Selalu dinamis. Kabarnya, langkah Nasdem akan segera diikuti oleh PKS dan Demokrat untuk deklarasi tanggal 10 Nopember 2022. Satu bulan kedepan. Jakarta, 5 Oktober 2022
Anies Baswedan Tuntaskan Program Relokasi Tugu 66 di Taman Menteng
Jakarta, FNN - Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Anies Rasyid Baswedan pada Rabu, 5 Oktober 2022 telah resmi menuntaskan program relokasi Tugu 66 ke Taman Menteng, Jakarta Pusat setelah sebelumnya berada di jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan. Pemindahan tugu ini dilakukan karena pada tempat sebelumnya, tugu yang melambangkan perjuangan pemuda pada tahun 1966 ini terhalangi oleh pembangunan stasiun LRT yang hingga sekarang masih berlanjut sehingga mendistorsi fungsi dari tugu itu sendiri. \"Pemindahan ini dilakukan karena di tempat sebelumnya, di Rasuna Said, Tugu ini terhalangi oleh adanya stasiun LRT sehingga fungsinya sebagai pengingat terhadap perjuangan pemuda masa lalu kurang tersampaikan,\" ujarnya pada acara peresmiam relokasi Tugu 66 di Taman Mentang, Jakarta Pusat, Rabu 5 Oktober 2022. Gubernur DKI Jakarta Periode 2017-2022 itu berharap, semoga dengan adanya pemindahan ini fungsi dari tugu itu sendiri dapat memberikan inspirasi kepada gerasi baru khususnya untuk pemuda untuk selalu bergerak melakukan perubahan. \"Saya yakin tempat ini, monumennya akan lebih nampak dari pada di tengah jalan yang hampir tidak ada orang jalan kaki yang mampir ke monumen itu. Tapi di tempat ini memungkinkan banyak orang untuk mampir dan biarkan mereka membaca kisahnya dan mereka akan terinspirasi dengan mengatakan bahwa di masa lalu, ada anak muda yang tidak pilih menonton, tidak pilih diam tapi memilih bergerak dan melakukan perubahan,\" ujarnya. Tugu 66 adalah monumen memorial perjuangan para pemuda pada tahun 1966 atas dikeluarkannya Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura) terhadap pemerintah orde lama yang berisi (1) Bubarkan PKI, (2) Rombak Kabinet Dwikora dan (3) Turunkan Harga Pangan. Program relokasi Tugu 66 ini pertama kali dilakukan pada 20 Juli 2022, dan telah dinyatakan resmi tuntas pada Rabu, 5 Oktober 2022. Program ini merupakan salah satu program terakhir yang dituntaskan oleh Anies Baswedan sebelum habis masa jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta pada tanggal 16 Oktober 2022 mendatang. (Habil)
Survei IPO soal Pj Gubernur DKI Jakarta, Bahtiar dinilai paling diharapkan Publik
Jakarta, FNN – Bahtiar, calon Penjabat Gubernur Jakarta menjadi sosok yang paling dipilih warga untuk menahkodai roda pemerintahan DKI Jakarta paska periode kepemimpinan Anies Baswedan selesai. Persepsi warga itu tercermin dari hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO) yang menelaah siapa tokoh yang paling diharapkan publik Jakarta untuk mengisi jabatan Pj Gubernur hingga 2024 mendatang. Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah mengatakan bahwa warga Jakarta menginginkan sosok yang menahkodai wilayah yang telah menjadi episentrum politik, bisnis dan pemerintahan di republik ini, adalah sosok yang ramah dan merakyat (34 persen), netral dari kepentingan politik (27 persen), dan netral dari polarisasi politik masa lalu (11 persen). “Bahtiar dianggap masyarakat Jakarta sebagai tokoh yang paling mungkin meredam polarisasi, dan ini bagus karena akan berdampak pada kepercayaan publik atas penunjukan Pj Gubernur,” ujar Dedi saat menggelar Konferensi pers hasil survei yang dilakukan pada periode 23-26 September 2020 itu pada Rabu 5 Oktober 2022. Dalam survei tersebut, Bahtiar mampu mengungguli dua calon Pj lainnya, yaitu Heru Budi Hartono dan Marullah Matali ketika responden disodori pertanyaan siapakah calon penjabat Gubernur DKI Jakarta yang akan dipilih jika Bapak/Ibu diberi hak suara untuk memilih. Dari pertanyaan itu, Bahtiar meraih skor 37 persen, Marullah Matali 24 persen, dan Heru Budi Hartono 8 persen. Sementara 31 persen responden menjawab tidak tahu/tidak menjawab. “Masyarakat berharap pada Bahtiar setidaknya karena tiga fakto, ia dinilai mapan dan punya kapasitas dalam hal birokrasi, tidak memiliki latar belakang politis dan memiliki integritas sebagai ASN,” imbuhnya. Menurutnya, posisi Bahtiar yang saat ini tercatat sebagai ASN di Kemendagri, menjadikan ia dinilai publik sebagai sosok yang paling netral di antara dua calon Pj Gubernur Jakarta lainnya sehingga terbebas dari intervensi dan kepentingan politik. Untuk diketahui, Heru Budi Hartono saat ini menjabat sebagai Kepala Sekretriat Kepresidenan, kemudian Marullah Matali menduduki jabatan Sekretaris Daerah Pemprov DKI Jakarta. “Bahtiar diuntungkan oleh posisinya di Kemendagri, dengan posisi itu ia menjadi satu-satunya tokoh yang bebas persepsi, bukan orangnya Anies Baswedan, juga bukan orangnya Jokowi (Joko Widodo). Ini harapan publik mengapa Bahtiar diunggulkan untuk rekomendaesi Pj Gubernur,” pungkas Dedi. Untuk diketahui, survei IPO tersebut dilakukan di DKI Jakarta secara hybrid (melalui kuesioner digital dan sambungan telepon) dengan jumlah responden 400 orang melalui sambungan telepon, dan 1.000 orang melalu kuesioner digital. Margin error 2,90 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. (Bun/*)
Ketua DPD RI Dorong Proses Ratifikasi Perjanjian Bilateral Indonesia-Singapura
Jakarta, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti memanfaatkan pertemuan dengan Ketua Parlemen Singapura, Tan Chuan-Jin, untuk (segera) mendorong proses ratifikasi perjanjian bilateral antara Indonesia dan Singapura. Dalam pertemuan di Lantai VIII Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen Senayan itu, Rabu (5/10/2022), LaNyalla menjabarkan perjanjian yang diresmikan di Bintan pada 25 Januari 2022 oleh Perdana Menteri Lee Hsien Loong dan Presiden Joko Widodo. Namun, perjanjian tersebut ternyata belum dapat direalisasikan karena belum diratifikasi. \"Khususnya Perjanjian Kerja Sama Pertahanan, Flight Information Region, dan Perjanjian Ekstradisi,\" papar LaNyalla. Menurut Senator asal Jawa Timur itu, tertundanya proses ratifikasi perjanjian-perjanjian itu karena dibuat menjadi satu paket. Sehingga, proses ratifikasinya juga harus dilakukan secara bersamaan. Seandainya ratifikasi bisa dipisahkan, prosesnya akan berjalan secara bertahap. Pada tahap pertama Perjanjian Ekstradisi bisa diratifikasi terlebih dahulu. \"Kemudian menyusul ratifikasi Perjanjian Kerja Sama Pertahanan, karena pembahasannya di parlemen sedikit lebih kompleks,\" tutur LaNyalla. Pada 25 Januari silam, PM Singapura Lee Hsien Loong mengatakan bahwa bahwa Perjanjian Ekstradisi dan Kerja Sama Pertahanan ini sebagai bentuk kedewasaan hubungan kedua negara. Dan, perjanjian ini juga telah mempertimbangkan kepentingan kedua pihak dan mewakili keseimbangan manfaat yang baik. \"Yang kami lihat bukan saja bentuk kedewasaan, tetapi adanya trust yang semakin matang sebagai negara bertetangga yang mempunyai hubungan baik, karena saling membutuhkan,\" ujar LaNyalla. Soal Perjanjian Kerja Sama Pertahanan, LaNyalla menilai ada satu permasalahan utama yang sejak tahun 2007 lalu hingga saat ini adalah tentang latihan bersama Angkatan Laut Singapura dengan negara-negara lain di dalam perairan Indonesia sebanyak empat kali dalam setahun. \"Singapura dan Indonesia melihatnya sebagai bentuk kedewasaan dalam bertetangga. Sementara parlemen dan berbagai komponen masyarakat Indonesia melihat hal ini sebagai urusan kedaulatan yang tak bisa ditawar-tawar. Sebab, ada dasar hukumnya di konstitusi dan berbagai undang-undang terkait,\" tutur LaNyalla. Itu sebabnya, LaNyalla menilai ratifikasi perjanjian-perjanjian itu sebaiknya dipisah, jangan dipaketkan, agar kita bisa secepatnya melangkah ke depan secara bersama-sama tanpa ada hambatan. Sebab, saat ini, kita seperti disandera oleh kesepakatan untuk memaketkan ratifikasi perjanjian-perjanjian itu ke dalam satu paket. \"Di situ masalahnya, meskipun yang saya tahu sudah ada banyak penyesuaian antara narasi perjanjian yang ditandatangani di Bali tahun 2007 dengan yang ditandatangani di Bintan pada 25 Januari tahun ini,\" urai LaNyalla. LaNyalla juga menyambut baik Kerja Sama Strategis Tiga Jembatan yang telah ditegaskan dalam pertemuan para menteri kedua negara kita pada 12 Maret 2021. Yaitu kerja sama pembangunan Jembatan Digital, Jembatan Travel Bubble dan Jembatan Batam-Bintan. \"Pembangunan jembatan Bintan-Batam yang melibatkan kepentingan Singapura akan memperlancar arus barang, jasa, dan manusia termasuk wisatawan ke dan dari Singapura sehingga dapat meningkatkan dan memperluas interaksi perekonomian kedua negara bertetangga, bahkan semakin memperbesar peluang interaksi bisnis di kawasan Sijori,\" ujar LaNyalla. LaNyalla juga mengapresiasi peningkatan FDI Singapura ke Indonesia sebesar 34 persen sejak 2020 mencapai hampir USD10 miliar, justru ketika Covid-19 sedang melanda kawasan ini. \"Hal ini peningkatan terbesar investasi Singapura ke Indonesia dalam 8 tahun terakhir,\" tutur LaNyalla. LaNyalla berharap agar kerja sama ekonomi Singapura-Indonesia terus diperluas mencakup kerja sama dengan semua provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Katanya, semua ini akan terjadi bila hubungan pelaku usaha dan institusi-institusi negara kita semakin akrab. Ketua Parlemen Singapura, Tan Chuan-Jin, mengatakan perjanjian bilateral yang telah terjalin antara Singapura dan Indonesia merupakan kesepakatan yang telah terjalin antarkedua negara. \"Ini bukan hanya bentuk kematangan konektivitas kedua negara, tetapi juga merupakan wujud betapa pentingnya hubungan antara Singapura dan Indonesia,\" tutur Tan Chuan-Jin. Perjanjian Kerja Sama Ekstradisi dan Pertahanan misalnya, Tan Chuan-Jin menilai hal itu sebagai bentuk kebutuhan kedua negara yang tidak dapat dihindarkan. “Kami di parlemen membuka kesempatan untuk berdiskusi dan membicarakan detail mengenai perjanjian bilateral tersebut,” lanjutnya. Dalam hal Perjanjian Kerja Sama Bidang Keamanan, Tan Chuan-Jin menilainya hal tersebut sebagai bentuk memperkuat pertahanan kedua negara. Namun, Tan Chuan-Jin tak tahu persis bagaimana Indonesia menindaklanjuti perjanjian bilateral tersebut. \"Kami berharap Indonesia bisa secepatnya untuk melakukan ratifikasi terhadap perjanjian bilateral tersebut, karena menjadi kebutuhan bersama. Bagaimana teknisnya, apakah seperti yang disampaikan Ketua DPD RI tadi, untuk dipisah, saya kira kita bisa mendiskusikan hal itu lebih jauh,\" tutur Tan Chuan-Jin. Ia percaya Indonesia bisa segera menyelesaikan problematika di internal mereka terkait ratifikasi perjanjian bilateral tersebut. \"Yang pasti, kami berkomitmen untuk terus menjalin hubungan yang sangat baik dengan Indonesia. Kami melihat ini sebagai langkah penting ke depan untuk memajukan hubungan kedua negara. Dalam banyak hal, ini melambangkan komitmen kedua negara melangkah ke depan sebagai sahabat,\" ucap Tan Chuan-Jin. Di sisi lain, Tan Chuan-Jin juga menegaskan bahwa negaranya sangat terbuka bagi kerja sama ekonomi dan investasi. \"Saya berharap Singapura dan Indonesia bisa berkembang bersama-sama untuk memperkuat perekonomian masing-masing. Tentu ini semua dilakukan untuk kemajuan bersama Indonesia dan Singapura,\" ucap Tan Chuan-Jin. Pada kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi Sylviana Murni, Ketua BKSP DPD RI yang merupakan Senator dari DKI Jakarta, Staf Khusus Ketua DPD RI Brigjen Pol Amostian, Deputi Administrasi Lalu Niqman Zahir, Deputi Bidang Persidangan Sefti Ramsiaty, Kepala Biro Setpim Sanherif Hutagaol, Kepala Biro Protokol, Hubungan Masyarakat dan Media (PHM) DPD RI, Mahyu Darma serta staf ahli Ketua DPD RI bidang luar negeri Pitan Daslani. Sedangkan Ketua Parlemen Singapura, Tan Chuan-Jin didampingi sejumlah staf, di antaranya Kwok Fook Seng (Singapore Ambassador to Indonesia), Janson Chang (Counsellor) dan Anne Quah (Senior Principal Assistant Clerk). (mth/*)
TGIPF Kanjuruhan Diminta Menyelesaikan Tugas Dalam Dua Pekan
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD meminta Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Tragedi Kanjuruhan menyelesaikan investigasi dalam waktu dua pekan atau lebih cepat dari tenggang waktu satu bulan yang diberikan Presiden Joko Widodo.Hal itu disampaikan salah seorang anggota TGIPF, Laode M. Syarif, setelah mengikuti rapat perdana bersama tim di Kantor Kemenkopolhkam, Jakarta, Selasa malam.Mantan wakil Ketua KPK itu mengatakan TGIPF nantinya akan memberikan tidak hanya hasil penelusuran Tragedi Kanjuruhan, tetapi juga rekomendasi perbaikan tata kelola sepak bola nasional.\"Pertemuan ini membahas kesedihan yang luar biasa ini, tetapi diharapkan rekomendasinya itu bukan hanya untuk kasus ini saja, tetapi perbaikan sepakbola Indonesia ke depan,\" kata Laode dalam siaran pers Kemenpora di Jakarta, Rabu.\"Yang kedua harus ada keadilan bagi para korban. Oleh karena itu, nanti akan ada tim komunikasi tersendiri yang akan ditunjuk. Jadi (pertemuan) malam ini perkenalan dulu dan diharapkan oleh Pak Menko dalam waktu dua pekan selesai,\" ujar dia.Rapat perdana TGIPF membahas penyusunan rencana yang akan dilakukan oleh tim selama dua pekan ke depan. TGIPF berjanji melaksanakan tugasnya dengan transparan dan secepat-cepatnya.Tim beranggotakan 13 orang itu juga akan bekerja mencari akar masalah Tragedi Kanjuruhan yang merenggut setidaknya 125 jiwa itu. Tak hanya itu, tim tersebut juga akan memberikan rekomendasi sanksi kepada pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran dalam pertandingan Arema FC dan Persebaya Surabaya, Sabtu (1/10).Mahfud sebelumnya pada Senin malam (3/10) mengumumkan TGIPF Tragedi Kanjuruhan dengan dirinya sebagai Ketua Tim dan didampingi Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali selaku Wakil Ketua Tim serta mantan Jaksa Agung Muda Pidana Umum Nur Rochmad selaku sekretaris tim.Secara keseluruhan TGIPF Tragedi Kanjuruhan berisikan 13 orang termasuk wakil akademisi Rhenald Kasali dari Universitas Indonesia dan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Sumaryanto, serta Akmal Marhali yang menjadi koordinator Save Our Soccer dan Anton Sanjoyo yang mewakili jurnalis olahraga dari Harian Kompas. (Sof/ANTARA)
Bertemu Dewan Federasi Rusia, Ketua DPD RI Minta Jalur Dagang di Daerah Perang Dibuka Seutuhnya
Jakarta, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta Rusia membuka seutuhnya jalur perdagangan di daerah perang. Karena Indonesia perlu meningkatkan hubungan ekonomi dengan semua negara di kawasan Eurasia. LaNyalla menyampaikan hal itu saat menerima kunjungan delegasi Dewan Federasi Rusia di kantor DPD RI, Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (5/10/2022). “Dalam konteks hubungan bilateral, pertemuan kedua Kepala Negara pada 30 Juni 2022 menegaskan sikap politik luar negeri Indonesia sesuai amanat Konstitusi. Bahwa betapa dahsyatnya bencana kemanusiaan yang akan muncul berkepanjangan di berbagai negara apabila perang itu dilanjutkan. Kami ikut terkena imbasnya secara ekonomi,” kata LaNyalla. Menurut LaNyalla, DPD RI sangat menghargai sikap Presiden Putin yang telah memberikan jaminan keamanan untuk transportasi pupuk, bahan pangan, dan energi, untuk keluar dari kawasan itu. Menurutnya, hal itu tidak terlepas dari dukungan dan masukan Dewan Federasi dan Duma Negara Rusia. “Karena adanya dukungan dari Dewan Federasi dan Duma Negara yang memungkinkan jalur perdagangan di daerah perang bisa dibuka kembali,” ujar LaNyalla. Ditambahkannya, Indonesia sedang melakukan perundingan dengan Eurasian Economic Union untuk membentuk kawasan perdagangan bebas atau FTA. LaNyalla juga menyorot kerja sama bisnis kedua negara yang sudah ada sejak 21 April 2003, tertuang dalam Deklarasi tentang Kerangka Hubungan Persahabatan dan Kemitraan antara Indonesia dan Rusia. Kerjasama itu, kata LaNyalla hanya terfokus pada kerjasama antar perusahaan-perusahaan besar, sehingga realisasi kerjasamanya tidak secepat yang diharapkan. “Padahal ada sangat banyak perusahaan berskala menengah di berbagai daerah di Indonesia yang sebetulnya ingin berbisnis dengan Rusia. Baik dalam kemitraan untuk produksi consumer goods maupun penciptaan nilai tambah berbagai komoditas pertanian, peternakan, produk-produk industri rumahtangga dan lain sebagainya, yang pasarnya sangat besar di Indonesia dan di kawasan ini,” ungkap dia. Ketua Dewan Federasi Majelis Federal Federasi Rusia, Valentina Matvienko sependapat dengan LaNyalla bahwa perdagangan memiliki peran yang cukup penting, apalagi untuk kedua negara. “Kita harus berupaya untuk mendorong interaksi bisnis, investasi, perdagangan dan ekonomi demi meningkatkan kerja sama bilateral. Ada banyak sektor yang belum digarap,” kata Valentina. Hanya saja, ada sanksi yang didapat Rusia. Hal tersebut yang mempersulit Rusia mendistribusikan berbagai hal yang dimiliki dalam konteks perdagangan. “Misalnya saja pupuk dan gandum. Kami menjual gandum ke 137 negara si dunia. Tapi sekarang, sanksi itu menyulitkan kami. Begitu juga dengan pupuk, di mana sanksi menjadi penghalang kami di bidang logistik dan transportasi,” tutur dia. Begitu pun dengan minyak dan gas, Valentina menyebut sanksi membuat Rusia kesulitan untuk menjualnya ke luar negeri. Pada kesempatan itu, Valentina pun menjabarkan awal mula perang dengan Ukraina dimulai yang berlangsung hingga kini. Namun, ia memaparkan bahwa Rusia siap membuka perundingan damai sepanjang hal itu dilakukan kedua belah pihak. Valentina juga mengundang Ketua DPD RI mengunjungi Rusia untuk memperluas kerja sama kedua negara. “Kami meminta dukungan agar kawasan di Rusia bisa kerja sama di berbagai bidang ekonomi, kebudayaan, kesehatan dan lainnya,” tutur dia. Di akhir pertemuan, LaNyalla memberikan hadiah kepada Valentina Matvienko sebilah Keris, yang merupakan warisan leluhur Indonesia yang sudah diakui Unesco. LaNyalla juga memberi buku The Power of Iron, yang merupakan buku yang mengulas tentang Keris dan foto-foto Keris pusaka koleksi pribadinya. Pada pertemuan itu, Ketua DPD RI didampingi Mahyudin (Waka DPD RI Bidang II), Sultan B Najamuddin (Waka DPD RI Bidang III), Elviana (Ketua Komite IV), Sylviana Murni (Ketua BKSP), Habib Ali Alwi (Wakil Ketua Komite III), Sefti Ramsiaty (Deputi Persidangan DPD RI) dan Lalu Niqman Zahir (Deputi Administrasi DPD RI). Sedangkan Ketua Dewan Federasi Majelis Federal Federasi Rusia didampingi Konstantin Kosachev (Wakil Ketua Dewan Federasi), Petr Tostoy (Wakil Ketua Duma Negara), Senator Liliya Gumerova (Ketua Komite Sains, Pendidikan dan Budaya yang juga adalah Ketua Bersama pada Kelompok Kerja Sama Dewan Federasi dan DPD RI, Senator Vladimir Dzhabarov (Wakil Ketua Komite Urusan Luar Negeri), Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmila Vorobieva, Gennady Golov (Kepala Staf Dewan Federasi) beserta para pejabat lainnya dari Dewan Federasi, Duma Negara, Kementerian Luar Negeri Rusia, serta Kedutaan Besar Rusia di Jakarta. (Sof/LC)
Indonesia Menyoroti Peran Digitalisasi untuk Pengembangan UMKM di ASEAN
Jakarta, FNN - Indonesia akan memajukan peran digitalisasi untuk pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang merupakan tulang punggung perekonomian negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).Menurut Ketua Dewan Penasihat Bisnis (BAC) ASEAN dari Indonesia Bernardino Vega, pengembangan UMKM selama ini menghadapi dua masalah utama yaitu akses ke kredit dan marketplace untuk menjual produk UMKM ke pasar.“Digitalisasi bisa menjawab dua masalah itu,” kata Bernardino atau karib disapa Dino, dalam dialog berjudul “Promoting the Growth of the Digital Startup Ecosystem in ASEAN”yang diselenggarakan oleh Sekretariat ASEAN dan Tech for Good Institute di Jakarta, Rabu.Untuk merespons masalah kredit, kata dia, financial technology (fintech) melalui peer-to-peer lending atau pinjaman daring yang legal bisa melayani masyarakat pelaku UMKM yang tidak bisa dilayani oleh bank.Sementara e-commerce platform menjadi solusi pemasaran secara daring atau marketplace bagi para pelaku UMKM, sehingga mereka tidak lagi membutuhkan distributor atau agen penjualan.“Dua hal ini bisa kita kembangkan menggunakan best practices di ASEAN untuk bisa dikembangkan di negara ASEAN lainnya. Ini yang kira-kira Indonesia atau ASEAN-BAC Indonesia kemukakan di keketuaan kita tahun depan,” ujar Dino.Dino menjelaskan bahwa saat ini Indonesia sedang menyiapkan satu tim dan kerangka kerja untuk bisa membagikan praktik-praktik terbaik di bidang ekonomi digital, kepada negara anggota ASEAN lainnya.Salah satu contoh sukses pemanfaatan digitalisasi di Indonesia adalah fintech yang digunakan sebagai akses pembiayaan atau kredit, yang bisa direplikasi atau dimodifikasi agar bisa memberikan manfaat yang sama di negara ASEAN lainnya.Selain itu, Indonesia juga menggarisbawahi aspek penting lainnya yaitu kerangka regulasi. Dalam hal ini, menurut Dino, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI sudah menerapkan regulasi yang cukup baik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi digital. “Selain itu yang tidak kalah penting adalah infrastruktur—akses internet. Karena kalau tidak ada internet ya (ekonomi digital) tidak bisa (tumbuh),” tutur dia.Dengan memastikan bahwa setiap negara memiliki infrastruktur internet dan kerangka regulasi yang mendukung, Dino meyakini bahwa inovasi dari dunia usaha pasti muncul dalam pengembangan ekonomi berbasis digital. (Sof/ANTARA)
Agar Tak Melanggar Hukum Islam, Transaksi Digital Perlu Diawasi
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Marsudi Syuhud mengatakan transaksi keuangan digital perlu diawasi oleh pihak terkait yang Muslim sebagai pengguna agar ketentuan-ketentuan di dalamnya tidak melanggar atau menyimpang dari hukum atau syariat Islam.\"Banyaknya kemudahan di era digital, seperti pembayaran (dengan) sekali klik, tetap harus kita awasi agar ketentuan-ketentuan di dalamnya tidak menyimpang dari hukum-hukum (Islam),\" kata Kiai Marsudi sebagaimana dikutip keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.Hal tersebut ia sampaikan usai membuka acara The Third International Fiqh Conference atau Konferensi Fikih Internasional Ketiga bertajuk \"Contemporary Transactions in Digital Finance from Islamic Jurisprudence Perspective (Transaksi Kontemporer dalam Keuangan Digital dari Perspektif Hukum Islam)\" di Jakarta, Rabu.Saat ini, menurut Kiai Marsudi, transaksi keuangan secara digital memang tidak dapat dihindari oleh umat Islam di dunia karena keadaan zaman yang terus berubah seiring dengan perkembangan teknologi di dalamnya.\"Penggunaan transaksi secara digital dewasa ini tidak bisa dihindarkan. Karena zaman yang terus berkembang, transaksi (keuangan) dapat pula dilakukan hanya dengan sekali klik,\" ucap dia.Kiai Marsudi mengatakan bahwa perkembangan teknologi tersebut kemungkinan mengubah hukum-hukum yang ada di dalam transaksi keuangan digital karena dipicu oleh berkembangnya teknologi informasi.Untuk mencegah kemunculan penyimpangan ketentuan aturan Islam dalam pemanfaatan transaksi keuangan digital, menurut dia, transaksi tersebut perlu dipandang sebagai bagian dari ekonomi syariah.\"Hal tersebut karena ekonomi syariah berbasis pada hukum tsabat atau hukum yang bersifat tetap dari Tuhan yang perlu diintegrasikan dan disatukan dengan perkembangan zaman,\" katanya.Oleh karena itu, katanya, penerapan transaksi keuangan digital perlu dilakukan berdasarkan kaidah al-Jam\'u baina ats-Tsabat wa at-Tathawwur. Adapun berdasarkan kaidah tersebut, umat Islam perlu berupaya menyatukan hukum yang tetap dengan permasalahan yang terus berkembang dan berubah setiap saat. (Sof/ANTARA)
POPULER
