ALL CATEGORY
Tiga Daerah Otonomi Baru di Papua Diresmikan Akhir Oktober
Tanjung Selor, FNN - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut tiga daerah otonomi baru di Papua, yakni Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Tengah segera diresmikan pada akhir Oktober 2022.\"Kemungkinan akhir Oktober atau awal November akan kita bentuk. Undang-Undangnya sudah ada secara de jure. Secara de facto belum operasional. Yang paling muda yang sudah operasional itu adalah Kalimantan Utara,\" tutur Tito Karnavian di Tanjung Selor, Selasa. Kehadiran Tito di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan sebagai inspektur upacara HUT ke-10 Provinsi Kaltara. Tito menyebut pemekaran tiga daerah otonomi baru (DOB) di Papua merupakan hal prioritas, tanpa \"melihat sebelah mata\" usulan DOB dari daerah lain di Tanah Air. \"Untuk Papua, bahwa di sana kita kan tahu instabilitas keamanan dan ketertinggalan pembangunan. Ketersebaran luas wilayah di sana sangat tinggi. Sehingga problem kesejahteraan masyarakat Papua menjadi sangat utama. Oleh karena itulah pemekaran dipercepat di sana,\" tutur Tito.Saat ini sebut mantan Kapolri ini, ada 324 daftar usulan DOB yang masuk di Kemendagri. Baik usulan DOB provinsi maupun kabupaten dan kota.Untuk diketahui, pemerintah resmi memekarkan Papua menjadi tiga provinsi, yaitu Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Hal itu setelah DPR mengesahkan Rancangan Undang-undang Daerah Otonomi Baru Papua pada 30 Juni 2022.Undang-Undang tersebut menyebutkan Presiden Joko Widodo harus mengangkat penjabat gubernur hingga pemilihan kepala daerah definitif dalam enam bulan setelah undang-undang disahkan. (Sof/ANTARA)
Pengamanan Siber KTT G20 Secara Menyeluruh telah Disiapkan oleh BSSN
Jakarta, FNN - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) telah menyiapkan pengamanan siber dalam gelaran Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 secara menyeluruh, mulai dari sebelum pelaksanaan, saat pelaksanaan, hingga pasca-pelaksanaannya.“Hingga saat ini, BSSN telah melakukan berbagai rangkaian rencana pengamanan siber yang bahkan kita mulai sebelum pelaksanaan di bulan Juli lalu. Jadi, kita sudah memulai di bulan Juli hingga nanti saat pelaksanaan dan pasca-pelaksanaan gelaran KTT G20,\" ujar Juru Bicara BSSN Ariandi Putra, dalam konferensi pers #G20updates bertema \"Pengamanan Siber KTT G20\", sebagaimana dipantau melalui kanal YouTube FMB9ID_IKP di Jakarta, Selasa.Dalam pengamanan siber KTT G20 itu, Ariandi mengatakan BSSN berperan sebagai sektor pemimpin dan bertugas mengolaborasikan beberapa rencana pengamanan siber yang juga dilakukan oleh pemangku-pemangku kepentingan lainnya, seperti Polri, TNI, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (Kemkominfo), serta sejumlah kementerian/lembaga terkait lainnya.Di samping itu, tambah dia, BSSN juga menjalin kerja sama dengan berbagai provider jaringan internet dan juga event organizer yang mengampu pagelaran KTT G20. Rangkaian kerja sama itu bahkan sudah dilakukan pula oleh BSSN sejak bulan Juli lalu.Lebih lanjut, Riandi memaparkan langkah-langkah yang dilakukan BSSN terkait dengan pengamanan siber di KTT G20. Dalam hal itu, BSSN merumuskan tiga klaster dukungan pengamanan siber, yang terdiri atas pengamanan sebelum, saat, dan sesudah acara. \"Ini kami lakukan dalam rangka memaksimalkan dan melihat bagaimana situasi ideal pengamanan siber yang ingin dilakukan pada saat main event (acara inti) di tanggal 15 dan 16 November mendatang,\" ucapnya.Pertama, sebelum acara KTT G20, BSSN telah melakukan audit sistem manajemen keamanan informasi, mengukur tingkat kematangan keamanan siber, memantau anomali traffic (arus) berdasarkan laporan pemantauan National Security Operation Center (NSOC) yang dimiliki BSSN, serta memetakan potensi ancaman siber.Kemudian, saat KTT G20 berlangsung, BSSN akan memantau arus siber dan informasi insiden, mengamankan sinyal dan kontra pengindraan, serta melakukan forensik digital dan respons terhadap insiden siber yang terjadi.\"Pasca-event-nya, kami tidak ujug-ujug akan meninggalkan event (KTT G20) tersebut. Kami juga masih bekerja, masih melakukan berbagai hal, antara lain pelaksanaan identifikasi celah kerentanan pengamanan siber,\" ujar Riandi.Di samping itu, tambah dia, BSSN juga melakukan pemetaan potensi ancaman pengungkapan data dan tetap melakukan forensik digital serta respons terhadap insiden siber yang terjadi.Melalui rangkaian langkah pengamanan itu, BSSN berharap situasi ideal pengamanan siber KTT G20 di Nusa Dua, Bali, pada 15 dan 16 November 2022 mendatang benar-benar terwujud dan terlaksana dengan baik. (Sof/ANTARA)
Jangan Kecelik Lagi, Kata Cak Nun...! (1)
Karena dalam prinsip-prinsip demokrasi, yang ada hanyalah kedaulatan rakyat, tidak ada satupun dari 11 prinsip demokrasi yang memberikan dan menyebutkan kedaulatan partai politik! Oleh: Chris Komari, Activist Democracy, Activist Forum Tanah Air (FTA) USA & Global, City Council 2002 & 2008 JANGAN 76 ngimpi, Capres yang diusung oleh partai politik itu akan berbuat yang significant terhadap kepentingan rakyat di atas kepentingan partai politik dan oligarchs? Apapun hebatnya seorang Capres, ketika sudah diikat janji politik (kontrak politik) oleh partai pengusung dan Konglomerat oligarchs yang mengeluarkan dana untuk membiayai Pilpres, tidak mungkin Capres itu akan melawan kepentingan partai pengusung dan oligarchs di atas kepentingan rakyat. That is almost impossible and wishful thinking. Karena itu, rakyat Indonesia yang harus lebih pinter dari Capres, lebih pinter dari petinggi partai politik dan oligarchs, untuk tidak mendukung Capres dengan gratis. Semua Capres itu harus ditodong, diikat dengan janji politik dan kontrak sosial dengan rakyat secara tertulis. Ada 5 perubahan yang harus terjadi di Indonesia untuk mengembalikan kedaulatan rakyat dari tangan jahil petinggi partai politik. Dalam sistem pemerintahan demokrasi yang baik dan benar (true and full democracy), konsep dasarnya adalah \"kedaulatan rakyat\" (sovereignty of the people atau popular sovereignty), bukan kedaulatan pemerintah! Artinya, Pemerintahan itu ada untuk \"melayani\" rakyat, dan rakyat itu ada \"tidak\" untuk melayani pemerintah. Itu harus benar-benar ada implementation-nya dalam pemerintahan secara nyata, bukan hanya lip service dan hoax. Kedua, dari 11 prinsip-prinsip demokrasi, tidak ada satupun dari 11 prinsip demokrasi itu yang memberikan atau menyebutkan kedaulatan partai politik. Tidak ada sama sekali. Bila sekarang di tanah air Indonesia, partai politik sangat berkuasa bahkan lebih di atas kedaulatan rakyat, itulah yang harus kalian sadari, harus dibongkar dan diperbaiki dengan mengembalikan kedaulatan tertinggi dari tangan partai politik kepada rakyat. Anomaly demo-krasi yang sudah berubah menjadi partai-krasi itulah yang harus menjadi fokus dan prioritas nomer #1 bagi seluruh anggota masyarakat di Indonesia. Prioritas kalian bukan Capres, bukan Pilkada dan bukan Pileg, tetapi merebut kembali kedaulatan rakyat yang sudah dikudeta, dimanipulasi dan diambil alih oleh partai politik. Karena itu, seluruh elemen masyarakat Indonesia perlu menuntut janji dan membuat kontrak politik kepada semua Capres, semua Caleg dan semua calon pemimpin daerah untuk \"mau berjanji\" (membuat social contract) dengan rakyat untuk mengembalikan kedaulatan rakyat\" dari tangan partai politik, dengan: 1). Membatalkan UU MD3, dan mengembalikan hak recall (PAW) kepada rakyat. 2). Membatalkan UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, khususnya pasal 222, yang dikenal dengan istilah Presidential Threshold 20%. 3). Memisahkan semua anggota Legislatif, DPR, DPD dan DPRD dari ikatan partai politik dengan UUD atau UU tersendiri. 4). Membatasi kedaulatan partai politik dan keberadaan partai politik tidak boleh memiliki kekuasaan dan kedaulatan lebih tinggi dari kedaulatan rakyat dengan membatalkan UU partai politik dan menggantinya dengan UU partai politik yang lebih demokratis. 5). Memisahkan \"text asli\" UUD 1945 dengan text 4x amandemen, sebab text asli UUD 1945 dengan segala kekurangan dan kelebihannya harus dijaga, dihormati dan dilestarikan sebagai jada, karya dan hasil compromised version dari para pendiri NKRI. Karena itu, text asli UUD 1945 harus dibiarkan utuh dan dipisahkan dengan semua text 4x amandemen, seperti yang dilakukan di Amerika Serikat (AS). Kelima hal di atas itulah yang saat ini harus diminta dan ditodongkan kepada semua Capres, Caleg,dan pemimpin daerah 2024. Apa untungnya kalian mendukung seorang Capres, tetapi tidak mau membuat janji politik secara \"tertulis\" dengan rakyat? Jadi kalau ada Capres yang mau dan berani membuat 5 janji politik (social contracts) di atas secara tertulis dengan rakyat, maka siapapun nama Capres itu, masih akan sangat menguntungkan rakyat. Daripada seorang Capres yang keren, pinter, religious, pinter berbicara, pinter berbahasa Jawa, Inggris dan Arab, punya prestasi politik segudang dan punya title sepanjang kereta api, tetapi tidak mau dan tidak berani membuat janji politik dan social contracts dengan rakyat untuk melakukan 5 perubahan di atas! Percuma, karena tidak menguntungkan rakyat dan hanya menguntungkan oligarchs! Karena selama kedaulatan rakyat itu masih dikuasai partai politik, jangan berharap ada perubahan politik di tanah air Indonesia! Prove me I am wrong on this! Silakan dibuktikan saya salah dalam soal ini! Voting dalam Pemilu (Pilsung) dan Voting dalam Deliberation di Parliamen (DPR/Congress) itu 2 hal yang berbeda, baik secara konsep, prinsip, sistem, proses, prosedur, dan mekanismenya jauh sangat berbeda! 1). Dalam Pilsung (Pemilu), One Man-One Vote artinya memang satu hidung punya 1 suara. Justru bila ada 1 hidung memiliki atau mewakili ratusan, ribuan atau jutaan suara, seperti system Noken di Irianjaya di mana 1 Kepala Suku mampu influence dan directing semua anggota suku untuk memilih satu kandidat atau satu partai politik itu yang salah kaprah dan tidak demokratis. Karena Pemilu (Pilsung) adalah manifestasi, aktualisasi dan implementasi dari sistem pemerintahan Direct-Democracy! Di mana rakyat sendirilah yang langsung memberikan suara dan mandat kepada seorang calon pemimpin bangsa dan wakil-wakil rakyat di pemerintahan. Itulah Direct-Democracy! 2). Tapi beda dengan sistem, proses, prosedur dan mekanisme Representative-Democracy, seperti dalam Deliberation dan Voting di Parliament (DPR). Semua anggota Legislative (DPR) adalah representatives of the people (wakil-wakil rakyat), sebagai manifestasi atau cerminan dari Representative-Democracy. Karena semua anggota Legislative (MPR, DPR, DPD) itu adalah mewakili rakyat (representing the people), bukan mewakili partai politik! Juga bukan menjadi boss rakyat, kemudian mengkudeta kedaulatan rakyat dan berbalik posisi dan status menjadi wakil-wakil partai politik. Anggota legislative adalah wakil rakyat, bukan wakil partai politik. Karena dalam prinsip-prinsip demokrasi, yang ada hanyalah kedaulatan rakyat, tidak ada satupun dari 11 prinsip demokrasi yang memberikan dan menyebutkan kedaulatan partai politik! Dalam Deliberation dan Voting di Parliament (DPR); proses pengambilan keputusan di Parliament (DPR) atau yang dikenal dengan istilah Deliberation, konsep demokrasi One Man-One Vote bukan berarti suara 10 rondo ucul mengalahkan suara 1 profesor. Itu pengertian konsep One Man-One Vote yang salah, dan jelas tidak paham prinsip demokrasi khususnya on separation of power, checks and balances. Perlu diketahui, suara 1 anggota DPR atau DPD dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur mewakili puluhan juta suara rakyat daerah, yang jauh lebih besar dibanding wakil anggota DPR dan DPD dari Irianjaya atau Maluku. Jadi tidak mungkin dalam Representative-Democracy, konsep One Man-One Vote dalam deliberation diartikan suara 10 rondo ucul mengalahkan suara 1 orang profesor! (*)
Puan Maharani-lah Capres PDIP
Akan lebih baik segera deklrasikan Puan Maharani, sehingga pemilih captive PDIP yang di kisaran 20% jadi lebih tahu dan mensosialisasikannya. Oleh: Andrianto, Aktivis 98 dan Pengamat Kebangsaan JATUH talak 1 kepada Ganjar Pranowo yang pede menyatakan siap untuk Capres 2024. Sudah bisa diduga dari hasil Rakernas II PDIP Juni 2022 yang dibacakan sendiri oleh Ganjar Pranowo yang menyatakan bahwa Capres hak prerogatif Ketum PDIP tiada lain ya Megawati Soekarnoputri. Publik menangkapnya sebagai pemborgolan terhadap Ganjar. Tidak mungkin sang pembaca tidak mengerti makna yang dibacanya. Sebelumnya, itu memang terlihat PDIP sudah gusar dengan manuver Ganjar yang ambisius dengan ditopang Cyber Army dan perangkat relawan yang dulu pendukung Joko Widodo. PDIP seperti halnya PKS adalah partai kader yang lebih mengutamakan kader yang loyal pada perintah partai, jabatan adalah Penugasan bukan Perebutan. Situasi Ganjar yang ambisius ini yang membuat kader senior seperti Bambang Pacul, Trimedya Panjaitan dan juga Masinton Pasaribu jadi mempertanyakan kapabilitas Ganjar? Ganjar belum pernah mentas di level nasional kecuali pernah menjadi anggota DPR biasa yang namanya justru keserimput skandal E-KTP. KPK mencatat, sudah 8 x memeriksa Ganjar dan juga menghadirkan ke persidangan. Situasi Ganjar beda jauh dengan Jokowi dulu yang terkesan tidak ambisius dan menunggu dengan sabar titah dari Mega jelang dua bulan pemilu. Ganjar Pranowo bisa jadi bertindak semborono karena ada dukungan dari Jokowi. Sering terlihat Jokowi bersama Ganjar. Bahkan dalam acara relawan utamanya, Jokowi memberi angin kepada Ganjar. Jokowi tentu lebih nyaman sama Ganjar Proteksi hukuman KPK dari kasus E-KTP jadi collateral loyalitas selamanya. Apalagi KPK sekarang anak cabang eksekutif langsung di bawah Presiden? Jokowi butuh orang yang loyal untuk amankan proyek-proyek mercusuar yang untungkan Oligarki tapi rugikan rakyat Indonesia. Situasi dan kondisi politik sudah makin terbaca, Gerindra sudah resmi Capreskan Prabowo Subianto. Nasdem Capreskan Anies Baswedan bahkan Golkar sejak munas 2 tahun lalu Capreskan Airlangga Hartarto. Maka masuk akal bilamana PDIP Capreskan kader utamanya sekaligus kader ideologis dan biologis yakni Puan Maharani. Jalannya pemerintahan 8 tahun ini yang ugal-ugalan jauh dari gambaran ideal PDIP. Hutang yang menumpuk hingga lebih dari Rp 7.000 triliun, ekonomi yang pro Oligarki, hukum yang suram ditambah kohesi sosial yang bisa mengancam integrasi bangsa warisan Bung Karno sang inspirator PDIP. Dapat dikatakan eksprimen menjadikan Presiden sebagai petugas partai telah gagal. Sang petugas ternyata lebih jadi petugas oligarki. Tentu keledaipun tak mau jatuh pada lubang yang sama. Tinggal menunggu waktu saja Ganjar Pranowo di-kick out alias dipecat untuk melapangkan jalan Putri Mahkota, yakni Puan Maharani sang kader utama. Lantas gimana peluangnya? Dalam kontestasi pemilu disamping figur tentu mesin partai dan momentun jadi azas kemenangan. Elektabilitas Puan yang kecil akan berderek dengan ruang waktu. Contohnya dulu Jokowi juga rendah ketika berduel lawan Foke atau Ganjar ketika berduel sama Bibit saat Pilkada. Ya itu pilkada? Ini kan pilpres? Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga dulu modalnya tidak setinggi Mega, makanya Mega pede menggaet Cawapres dari ormas NU, KH Hasyim Muzadi. Jelang dua bulan pemilulah ada accident Jenderal taman kanak-kanak kepada SBY yang tidak lagi dilibatkan di kabinet. SBY lantas mundur dari kabinet dan menyatakan siap Capres dan sejarah sudah kita ketahui hasilnya. Jadi waktu masih tersedia buat Puan Maharani. Lagipula pemilu bukan soal menang kalah. Kehormatan sebagai partai besar jadi pertaruhan PDIP. Toh PDIP sudah pernah menjadi oposan dan pernah jadi pemenang. Akan lebih baik segera deklrasikan Puan Maharani, sehingga pemilih captive PDIP yang di kisaran 20% jadi lebih tahu dan mensosialisasikannya. Untuk Cawapresnya ada 5 figur yang layak dan bisa menutupi kekurangan Puan yakni Jenderal Andhika Perkasa, Kepala BIN Budi Gunawan dan Tito Karnavian, Mendagri. Dari kalangan sipil juga ada Muhamimin Iskandar dan Mahfud MD. Meski lebih pas duet Puan dan Budi Gunawan. Bagaimana menurut Anda? (*)
Bisa Menjadi Ketua Umum PDIP, Ganjar Ancaman Bagi Megawati
Jakarta, FNN - Ketua umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri tengah menghadapi dilema besar lantaran ada dua nama kader banteng yang mencuat ke publik. Dua kader itu adalah Puan Maharani yang kini menjabat sebagai Ketua DPR RI dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Sikap Megawati ini tercermin dari munculnya surat peringatan keras dari DPP PDIP ke Dewan Kolonel. PDIP juga akan memanggil Ganjar Pronowo karena pernyataannya siap menjadi capres 2024 mendatang. Demikian pembahasan wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Hersubeno Point, Minggu (23/10/22) di Jakarta. Hersu panggilan akrab Hersubeno Arief menyatakan banyak yang menduga keras bahwa sikap PDIP ke Ganjar ini dikarenakan selama ini Megawati sudah menyiapkan Puan sebagai capres ataupun cawapres yang akan diusung pada 2024. “Sikap ini merupakan dilema Megawati sebagai pemegang hak prerogatif untuk pemilihan presiden 2024 nanti,” kata Hersu. Hersu menyebut Megawati pastinya sangat menginginkan Puan sebagai presiden 2024. Selain itu, menurut Hersu meskipun Puan sudah melakukan konsolidasi, berkeliling setiap daerah, bertemu ketua umum partai lain, hingga baliho sudah ada dimana-mana, namun elektabilitas Puan tidak naik-naik. “Walupun naik, belum terlalu signifikan atau belum bisa bersaing, elektabilitas Ganjar lebih bagus dari pada Puan,” ungkapnya. Hanya saja dilema bagi Megawati jika memilih Ganjar adalah Ganjar berpotensi menjadi ketua umum PDIP berikutnya. “Jika Ganjar presiden apalagi jika dua periode, maka Ganjar potensial mematahkan trah Soekarno sebagai ketum PDIP,” tuturnya. Di sisi lain Ganjar juga harus berkejaran dengan kompetitornya dalam hal ini Anies Baswedan, yang setelah dia pensiun dari Gubernur DKI Jakarta dan kemudian di deklarasikan oleh partai Nasdem, tentunya Anies akan sangat gencar melakukan kampanye keliling daerah. “Jadi bukan hanya Megawati saja yang didilema, namun Ganjar pun juga, apabila dia maju, dia akan mendapatkan sanksi dari PDIP, tapi apabila dia tidak maju atau berdiam diri saja maka dia akan ditinggal oleh Anies Baswedan,” pungkasnya. (Lia)
Batik Moderasi Kesesatan
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan KEMENTERIAN Agama adalah lembaga pemerintah yang dibentuk untuk menjaga pelaksanaan dan kepatuhan warganegara kepada agamanya. Memelihara keberadaan dan kebebasan menjalankan ketentuan agamanya masing-masing. Tidak saling mengganggu dan tidak saling mengintervensi. Tidak pula membaurkan satu dengan lainnya. Bertoleransi pada perbedaan. Di era Pemerintahan Jokowi sekarang ini terasa beragama itu aneh-aneh. Atas nama toleransi dan moderasi maka simbol-simbol keagamaan dicampuradukkan. Contohnya viral video bersholawat di gereja atau mengucapkan salam dengan menghimpun semua agama. Ada Assalamu\'alaikum digabung dengan salam sejahtera, om swastiastu, namo budaya, salam kebajikan, dan lainnya. Bagi seorang muslim yang mengerti batasan bersyari\'at maka akan meyakini bahwa bersalam dengan mencampuradukkan semua salam agama adalah perbuatan maksiat yang dikategorikan haram. Itu bukan toleransi tetapi sinkretisme \"talbisul haqqa bil baathil\". Media Radar Tasik tanggal 24 Oktober 2022 memberitakan Kementerian Agama telah menerbitkan Surat Edaran No 28 tahun 2022 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Kementrian Agama tanggal 19 Oktober 2022. Di antaranya ada model pakaian batik bermotif sinkretisme. Batik hitam putih itu di samping Masjid ada pula gambar Gereja lengkap dengan simbol salibnya, ada Pura, Kelenteng, dan patung Buddha. Bercecer ornamen-ornamen nuansa salib. Konon Inilah batik Pakaian Dinas Harian yang akan dipakai pegawai Kementrian Agama yang mayoritas tentunya beragama Islam. Batik moderasi. Mungkin ada yang berpendapat itu kan hanya baju. Bukan ibadah atau akidah. Ia lupa baju itu penting agar kita dapat beribadah dengan senantiasa menjaga akidah. Allah SWT menyinggung soal pakaian seperti \"libassut taqwa\" baju ketakwaan, \"tsiyaaban khudron\" pakaian hijau di surga, \"saroobiiluhum min qothiron\" pakaian ahli neraka dari cairan aspal. Kita diperintahkan juga untuk selalu membersihkan baju \"wa tsiyaabaka fathohir\". Baju bermotif makhluk hidup saja masih diperdebatkan di kalangan ulama tentang kebolehan atau keharamannya. Apalagi batik bermotif rumah ibadah umat lain yang dipakai umat Islam. Dipastikan keharamannya. Pegawai Kementrian Agama itu banyak yang guru agama, ustadz atau kyai. Mereka orang yang lazimnya taat pada aturan agama. Alangkah janggalnya jika ustad atau kyai Pegawai Kementrian Agama berkopeah dan beratribut keagamaan seperti sorban atau sarung lalu berbatik bergambar Gereja dan Salib atau patung Buddha dan Kelenteng lalu masuk ke dalam Masjid untuk mengimami shalat berjamaah. Beragama Islam mengenakan atribut umat agama lain dipastikan akan bermasalah secara akidah maupun syari\'ah. Berpakaian secara baik dan menjaga kesucian adalah tuntunan. Ulama yang lurus dan takut hanya kepada Allah pasti akan menolak menggunakan seragam batik bermotif rumah ibadah Kristen, Hindu, Budha dan Konghucu. Quo vadis Pak Menteri? Takutlah kepada Allah atas perbuatan yang selalu melecehkan aturan syari\'at Allah SWT. Takutlah akan pakaian yang dipakai di akhir nanti. Pakaian ahli surga atau ahli neraka? Pakaian batik sinkretisme atau batik moderasi dapat membawa Pak Menteri dan jajaran yang menyetujuinya berjalan menuju neraka Jahanam. Karena itu adalah bagian dari amal yang menyesatkan umat. Bandung, 25 Oktober 2022.
Queen of Sheba II M di Indonesia
Oleh Ridwan Saidi Budayawan QUeen of Sheba atau Ratu Saba II M bukan buian Ratu Saba Bikqis IX SM. Sheba penyenar Moses monotheism (re: Sigmund Freud, Moses and Monotheism, 1937). Ia diduga masuk via Barus lalu ke Sipirok (Giovani Italian Historian XV M melacak Sheba hingga Cirebon). Sheba menyebar monothrisme di seluruh Sumatera, Jakarta, Karawang, Cipari Kuningan. Sheba dan pengawalnya lari via laut Aden ke Indonesia dengan prau pada litho di atas, kata historian Italia Giovani XV M. Ratu Saba ke Sipirok mencari emas sambil menyebar ajaran monotheisme. Jejak Saba pada toponim di Tapanuli Utara dimana hampir seluruh kelurahan disana memakai toponim Saba. Di Pasaman ada Muaro Saba, seperti halnya di Jambi. Nomenclatur Perdana Mentri kerajaan Pagaruyung Datuk Perpatih nan Saba-Tang. Saba-Tang itu Saba yang luhur. Selain itu di Minang ada legenda Saba\'i nan Alui. Di Palembang ada pemakaman Sabo Kingking, pengikut Saba. Jejak Saba di Jalarta pada kata saba yang artinya berkunjung. Di Ciparin Kuningan terdapat batu dengan relief Ratu Saba. Tampaknya Cipari tempat kunjungan Saba yang terakhir. Setelah itu dia di Mesir, tidak kembali ke Axumite. Penyebaran monotheisme dilanjutkan oleh seorang Melayu Tuanku Raman pada V M. Time line ini didapat dari Time table of History oleh Bernard Grunn,1984. Kata Grunn, Indonesia mengenal tehnik pertanian yang maju pada V M. Tehnik maju pada pengairan. Raman membangun bendungan di Metro disebut Dam Raman yang masih ada dan OK hingga sekarang. Raman bangun bendungan Melayu di Tanjung Priyuk. Ada 2 prasasti di Palembang dan Jambi yang berisi ajaran monotheisme: 1. Prasasti Kedukan Bukit, Palembang, berisi proses penciptaan semesta alam. 2. Prasasti Koto Kapur, Jambi, berisi tata hubungan antar manusia. Prasasti Tukmas, Semarang selatan, berisi ajaran berserah diri. Jumlah prasasti monotheisn tiga buah. Lalampahan Bujangga Manik XIV M sebut Tuanku Raman dengan R Ramanea. Tuanku Raman berdasar data revelata penduduk native Batu Jaya Karawang. Tuanku Raman dimakamkan di Batu Jaya Karawang. Makamnya itu oleh penduduk disebut unur. Unur bahasa Melani yang artinya subject with intens affection. (RSaidi)
KIB Terancam Bubar
Oleh Tony Rosyid - Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa PPP, PAN dan Golkar resmi berkoalisi. Ketiga partai ini membentuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Mirip namanya dengan Kabinet Indonesia Bersatu. Sama-sama KIB. Ketiga partai ini telah deklarasi pada tanggal 14 Agustus 2022. Mengapa partai-partai koalisi lain yang ada dalam koalisi pemerintahan Jokowi tidak ikut gabung dengan PPP, PAN dan Golkar? Nasdem mendeklarasikan Anies dan mengajak Demokrat dan PKS untuk gabung. Gerindra berkoalisi dengan PKB. Sementara PDIP cukup percaya diri sendirian. Sejak PPP deklarasi KIB, masalah banyak datang. Ketum PPP Suharso Manoharfa dikudeta saat ke Eropa. Mardianto menjadi plt. Secepat kilat Menkumham menerbitkan surat pengakuannya. Dengan terbitnya surat Menkumham, Mardianto resmi sebagai plt ketum PPP. Ada apa? Publik bertanya-tanya. Semua penuh misteri. Mudah dibaca arahnya jika anda paham politik. Meski ketum PPP diganti, deklarasi Anies oleh sejumlah DPC PPP masih terus jalan. Padahal, KIB dibentuk yang salah satu anggotanya adalah PPP belum memutuskan ke siapa dukungan akan diberikan. Isu kuatnya ke Ganjar Pranowo. Kader PDIP. PPP pusat dianggap tak aspiratif. Kader dan pengurus daerah menginginkan Anies jadi presiden, tapi pusat cenderung ke Ganjar. Apakah para ketua DPC PPP yang tidak taat kepada DPP akan didepak dan diganti? Atau sebaliknya, mosi tidak percaya muncul, lalu plt ketua umum dikudeta? Situasi PPP sedang tidak menguntungkan. Jika ini terus dipertahankan, maka boleh jadi akan banyak kader PPP yang hengkang. Para bakal caleg PPP sedang mengkalkulasi. Jika nyaleg melalui PPP tidak bakal jadi, tak menutup kemungkinan mereka akan mundur dari PPP dan nyaleg dari partai lain. Pindah partai adalah hal biasa dalam sistem multi partai di Indonesia. Kalkulasinya sederhana. Jika konstituen mereka inginkan Anies presiden, dan PPP tidak ikut mengusung, maka ini kiamat bagi PPP. Para konstituen kemungkinan akan lari dan memilih partai yang mengusung Anies. Inilah yang jadi alasan bagi caleg PPP, baik DPRD maupun DPR untuk berhitung ulang. Mereka tidak ingin mati konyol, buang uang kampanye percuma. Pileg 2019, PPP sudah dihukum konstituannya, karena tidak aspiratif dalam pilkada dan pilpres. Jumlah kursi PPP di DPR turun drastis. Semula 39 kursi, menjadi hanya 19 kursi. 20 kursi hilang. Lebih dari setengahnya. Survei terakhir, suara PPP kurang dari 4 persen. Melihat kenyataan ini, kabarnya konsultan politik dan surveyer PPP mundur. Sikap ini dapat dimaklumi, mengingat jika PPP gagal di pemilu 2024, ini akan menodai track record lembaga survei tersebut. Jika 2024 PPP gagal ke senayan karena perolehan suara kurang dari 4 persen, publik akan bertanya: siapa konsultan politiknya? Ini akan menjadi catatan dan portofolio yang sangat tidak menggembirakan bagi lembaga survei bersangkutan. Selain PPP, nasib yang sama juga bisa dialami oleh PAN. Mayoritas pemilih PAN mendukung Anies presiden. Jika PAN tidak aspiratif, konstituen akan meninggalkan PAN. Apalagi muncul Partai Umat yang siap menampung larinya suara PAN. Keadaan ini akan jadi catatan serius bagi para kader PAN untuk mempertimbangkan ulang: apakah akan bertahan dan tetap terus ada di PAN? Atau nyaleg dari partai lain? Fakta politik ini mendesak kedua partai tersebut untuk mempertimbangkan ulang keanggotaannya di KIB. Mau tidak mau, harus dikalkulasi lebih cermat lagi. Jika bertahan di KIB menjadi ancaman bagi elektabilitas, bahkan nasib masa depan kedua partai tersebut, maka pilihan kedua partai ini besar kemungkinan akan mundur dari KIB. Golkar tidak mungkin bertahan sendiri tanpa PPP dan PAN. Dengan begitu, KIB berpotensi bubar. Di sisi lain, Ganjar Pranowo, nampaknya tidak cukup nyali untuk melawan PDIP dengan bersedia dicalonkan oleh KIB. Sebab, tanpa PDIP, Ganjar akan kehilangan dukungan dari para kader partai banteng ini. Sebaliknya, jika Ganjar diusung PDIP, maka PAN dan PPP kemungkinan akan mundur teratur. Bergabung dengan PDIP, membuat PPP dan PAN akan ditinggalkan konstituennya. Faktanya memang, para pemilih PPP dan PAN umumnya anti PDIP. Kecil kemungkinan Ganjar diusung oleh PDIP mengingat ada Puan Maharani yang dipersiapkan. Pilihan pada Puan demi alasan untuk mengamankan tongkat estafet trah Soekarno di kepemimpinan PDIP. Apalagi, Puan memang tokoh yang telah mengalami proses kaderisasi cukup panjang di PDIP. Berawal menjadi anggota DPR, lalu ketua fraksi, berlanjut menjadi menko, dan sekarang menjadi ketua DPR. Prosesnya cukup panjang dan nampak betul-betul telah dipersiapkan. Dalam situasi ini, tidak hanya Ganjar yang dilematis. PPP dan PAN juga mengalami dilema yang sama. Dengan begitu, sulit membanyangkan KIB bisa tetap bertahan. Milwaukee, USA, 23 Oktober 2022
Dalam Aksi Damai, Kate Victoria Lim Minta Keadilan di MA dan Kejagung
Jakarta, FNN – Masyarakat yang terdiri dari advokat, wartawan, LSM, dan elemen masyarakat memenuhi area Patung Kuda Monas, yang semula aksi damai untuk meminta keadilan akan dilakukan di depan gedung Mahkamah Agung dan aksi damai di depan Kejaksaan Agung RI, Senin (24/10/2022). Aksi Damai kali ini sangat unik karena hadirnya putri tunggal advokat vokal Alvin Lim yang turut memberikan orasinya. Perlu diketahui, Alvin Lim dieksekusi sebelum putusan In Cracth, yang mana diduga melanggar SEMA tahun 1985 karena Alvin Lim sebelumnya telah lepas demi hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sehingga seharusnya menunggu putusan MA. Kate Victoria Lim menunjukkan kedewasaan dan keberanian di luar sehingga mempesona pengunjung dan masyarakat yang melihat aksi damai itu. Kate di atas mobil komando mengumandangkan, “Bebaskan Alvin Lim! Di mana keadilan bagi masyarakat?” ucap Kate dengan lantang. Kate dalam keterangan pers mengungkapkan sulitnya mendapatkan keadilan bagi masyarakat, dimana hukum hanya dimiliki oleh orang berduit dan berkuasa. “Saya minta agar Mahkamah Agung sebagai benteng terakhir pencari keadilan dapat menegakkan hukum dengan rasa keadilan. Dua pelaku utama divonis 2,5 tahun, tapi papa saya yang katanya ikut serta malah divonis 4,5 tahun. Dimana keadilan? Hukum sangat tajam ke papa saya, tapi tumpul ke oknum pejabat seperti Jaksa Pinangki hanya vonis 4 tahun,” jelasnya. Sebelumnya Advokat Alvin Lim ditahan kejaksaan terkait dugaan ikut serta pemalsuan KTP karena memberikan alamat kantor hukumnya ke pelaku utama. Di mana alamat kantor digunakan untuk buat KTP palsu dan merugikan Allianz sejumlah 6 juta rupiah atas klaim rumah sakit. Kate menduga bahwa hal tersebut adalah rekayasa oknum tertentu yang terganggu atas suara vokal ayahnya. (mth/*)
Rocky Gerung: Bu Mega, Kalau Anda Teguh Pendirian, Pecat Ganjar, Dewan Kolonel dan Hasto
GANJAR Pranowo dipanggil DPP PDIP untuk klarifikasi soal pernyataannya yang menyebutkan bahwa dia “siap nyapres”. Gubernur Jawa Tengah yang sedang naik daun karena hasil surveinya selalu di atas Anies Baswedan itu harus datang langsung pada Senin sore (24/10/2022). Surat panggilan atas nama DPP PDIP itu ditandatangani oleh Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto dan Kedua DPP PDIP Komarudin Watubun. Menurut Hasto, pemanggilan itu bukanlah tanpa alasan karena saat ini PDIP masih fokus membantu masyarakat. PDIP kini belum memprioritaskan soal pencapresan untuk Pemilu 2024. Karena, lanjutnya, terkait dengan pencapresan akan diumumkan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.“PDI Perjuangan makin menguat dalam bergerak ke bawah untuk nyatu dengan kekuatan rakyat. Masalah capres, ya, belum diumumkan oleh Bu Mega,” ujarnya. Sebenarnya apa yang terjadi di PDIP sekarang ini? Pengamat politik Rocky Gerung berusaha menganalisa bersama Wartawan Senior FNN Hersubeno Arief dalam Kanal Rocky Gerung Official, Senin (24/10/2022). Halo apa kabar Anda semua. Senang sekali ketemu pada hari Senin. Wah, ini Senin yang cerah jadi mudah-mudahan juga semua Anda dalam kondisi juga cerah dan semangat hari ini ya, seperti saya lihat Bung Rocky seger nih. Biasanya kalau habis akhir pekan, habis naik gunung, jadi seger yang Bung Rocky. Ya, saya seger naik gunung. Ada yang berupaya naik kekuasaan, tapi bingung sendiri. Iya. Bener. Saya bingung dengan apa yang terjadi di PDIP. Kenapa semuanya kok ditegur gitu ya. Ganjar Pranowo siap nyapres ditegur, tapi loyalisnya Paun Maharani juga ditegur itu Dewan Kolonel, bahkan dikasih surat peringatan keras dan terakhir. Gitu kalau tidak salah ingat saya. Ini kan serius banget. Apa yang terjadi sebetulnya Bung Rocky. Itu kan kayak orang, dia lihat tetangganya kok tiap hari pesta gitu kan, lalu dia bingung sendiri. Dia mau pesta, pengantinnya nggak ada. Kan gitu tuh soalnya. Jadi, dia ngoceh saja di dalam rumahnya sendiri itu. PDIP juga begitu nih. Mau pesta, tapi pengantin enggak ada. Itu soalnya semacam itu. Dan, Ibu Mega, dalam usia yang senja, dia harusnya kasih keputusan lebih tepat, tapi justru saya menduga itu aparat di sekitar Bu Mega itu nggak kasih informasi yang benar kepada Ibu Mega. Kan Ibu Mega makin lama aksesnya makin terbatas karena memorinya juga makin berkurang itu, sehingga kapasitas Ibu Mega untuk bikin prediksi juga harus dibantu dengan baik. Sementara, Hasto ngoceh-ngoceh kiri-kanan nggak jelas. Ini Mega yang ngomong, apa ada faksi lain yang sedang menuntun Hasto. Ini kan masalahnya di situ tuh. Dan, kelihatannya orang-orang khusus yang ada di sekitar Ibu Mega enggak lagi mau kasih poin yang masuk akal, karena mungkin Mega akan bereaksi lagi kan. Jadi, selama Puan Maharani tidak dipastikan sebagai kader Soekarnois maka rakyat akan menganggap bahwa kalau begitu PDIP sudah selesai dong. Kan soalnya cuma satu kan, pastikan saja bahwa Puan adalah kader Soekarno. Di dalam dirinya tuh mengalir darah kepemimpinan. Kenapa ragu, kan itu. Nanti dia diganggu oleh Pak Jokowi ganggu dengan KIB, lalu Ganjar Pranowo bikin manuver sendiri, sementara Anies Baswedan sudah petentang-petenteng, gembira di seluruh Indonesia kan. Jadi, ini kecemburuan ada orang pesta membuat Ibu Mega gelisah. Kegelisahan itu sebetulnya yang mestinya kita bantu. Ibu Mega, Anda terkenal atau diingat sebagai orang yang selalu teguh pada pendirian jika menyangkut disipiln partai. Jadi kalau cuma ngancam-ngancam, ya buat apa. Ya pecat saja kan. Pecat Ganjar, pecat Dewan Kolonel, kalau bisa pecat Hasto tuh! Iya. Sebenarnya kan memang kita membaca pikiran Ibu Mega itu dari apa yang diucapkan oleh Hasto, walaupun kadang-kadang kita meragukan apakah betul memang pernyataan Ibu Mega atau sekedar mengatasnamakan Bu Mega, itu karena kita lihat yang tidak konsisten, terutama dalam kasus Ganjar, misalnya. Pada awalnya ditanya oleh wartawan ketika Ganjar menyatakan siap untuk maju capres dia menyatakan itu masih dalam koridor-koridor partai, kan begitu. Lalu, beberapa hari kemudian dia bilang bahwa itu akan dipanggil, diklarifikasi, karena tetep saja itu hak prerogatif Ibu Mega. Jadi saya kira mungkin di sini Hasto bicara pada media dan ditegur oleh Ibu Mega dan dia salah menafsirkan apa yang dipikirkan Ibu Mega. Itu double lost translation sebetulnya. Jadi, dua kali kacau, Hasto berupaya untuk memahami pikiran ibu Mega walaupun dia sudah bertahun-tahun mendampingi Bu Mega, tapi akhir-akhir ini dia nggak bisa nangkap Ibu Mega maunya apa? Ibu Mega juga mau berupaya untuk memikirkan apa yang bisa disebutkan sebelum diputuskan, Hasto mendahului. Jadi, kekacauan komunikasi itu memang berlangsung di dalam PDIP karena nggak ada calon yang betul-betul kuat kan. Kalau punya calon kuat dia masa bodoh mau Dewan Kolonel, Dewan Jenderal, Dewan Bripka, juga nggak penting. Yang penting saya sebagai ketua partai, Ibu Mega sudah tahu siapa yang saya inginkan. Tapi nanti ada soal ya, itu tunggu waktu. Iya, dalam penantian itu, semua hal bermain, bahkan orang-orang dekat Mega juga sudah merasa kalau begini memang PDIP nggak ada harapan. Kan begitu kira-kira. Kalau saya nguping-nguping banyak yang melihat ya ini mungkin masa paling buruk dalam PDIP. Karena di ujung usia Ibu Mega yang sudah bijak sebetulnya, Ibu Mega masih harus ngurus partai sampai soal tetek bengek-nya kan. Jadi harusnya dipreteli saja bahwa Ibu Mega harusnya mengatakan bahwa saya sudah punya calon, karena itu calon lain yang berupaya untuk mengganggu PDIP kasih disiplin yang final. Kan selesai? Sehingga Ganjar juga lega, oh, dia nggak didukung oleh PDIP. Ya, mungkin juga Ganjar bisa bilang ya lebih baik gua nempel ke Anies buat jadi menteri pariwisata nanti itu. Karena Ganjar lagi senang berwisata walaupun sudah ditegur jangan keluar kota, eh dia wisata-wisata. Oke. Memang saya kira nggak adil ya memberikan beban terlalu berat kepada Ibu Megawati seperti sekarang karena selalu dikatakan oleh Bu Mega bahwa “Kan kalian yang memberi saya hak prerogratif untuk menentukan presiden.” Padahal, untuk menentukan seorang presiden perlu pertimbangannya sangat banyak dan tidak bisa kalau Bu Mega tidak mendapat masukan-masukan dari berbagai kalangan, terutama para kader yang dia percaya kan? Ya, Bu Mega cuma hitung satu soal, yaitu Pak Jokowi sendiri. Karena setiap upaya Ibu Mega untuk menghalangi Ganjar, itu di belakangnya, Ibu Mega itu tahu, Jokowi ini masih presiden. Jadi keinginan Pak Jokowi itu seringkali juga akhirnya ditahan di dada oleh Ibu Mega supaya nggak berselisih terlalu jauh tuh. Kan itu masalahnya. Dan, ini kan kirim-mengirim sinyal. Pak Jokowi juga makin lama merasa bisa mengatur PDIP. Kenapa? Itu karena PDIP nggak punya kader. Kan itu. Yang dianggap satu-satunya kader yang dibanggakan PDIP ya Pak Jokowi sendiri. Kan begitu ceritanya kan. Jadi, Pak Jokowi masuk di dalam manajemen batin yang berupaya untuk dikirim sinyal tanpa saya PDIP juga akan ambruk. Kira-kira itu. Nah, sinyal itu kemudian diperkusi oleh pers, oleh macam-macam, dan dianggap yang memang itu faktornya. Lain kalau Pak Jokowi dari awal dibimbing oleh Ibu Mega sehingga Jokowi tahu bahwa dia harus bersarang di PDIP. Tapi karena teguran-teguran Mega, sindiran-sindiran Mega yang sering kali menyakitkan hati Pak Jokowi, ya Pak Jokowi pasti melakukan semacam revans. Kan begitu kan. Jadi, politik ada dua dimensi. Dimensi revans, dimensi pembalasan itu selalu ada dalam kompetisi politik, juga dimensi momentum. Nah, itu yang sekarang hilang dalam Ibu Mega. Momentumnya hilang. Ibu Mega sudah terburu dikepung juga oleh Anies dan Pak Prabowo juga sudah merasa ya sudahlah kalau PDIP mencla-mencle ya mending dengan Muhaimin Iskandar saja kan. Begitu kira-kira psikologi Bu Mega. Itu yang enggak bisa dibaca oleh orang sekelas Hasto. Hasto belum bisa baca begituan. Cuma Mega yang punya batin yang kuat. Setelah tapa brata mungkin minggu ini Bu Mega akan keluar dengan statement to be or not to be, Puan atau bukan, kalah atau menang nggak ada soal. Itu yang orang tunggu dari Ibu Mega. Iya. Dan kelihatannya begini, kalau Anda bicara bahasa tubuhnya, memang kelihatan beda sekali ketika Pak Jokowi berada di lingkungan PDIP dengan di lingkungan Golkar. Kita ingat dulu bagaimana bahasa tubuh Pak Jokowi menghadapi Ibu Mega dan bahasa tubuh Pak Jokowi saa kemarin ketika pidato peringatan Puncak Golkar. Bagaimana Pak Jokowi dengan santai mencandai semua yang hadirlah, mulai dari Pak Ical yang dibilang lagi sumringah wajahnya karena batubara harganya naik, bahkan Pak Luhut yang pakai baju jas kuning pun juga dicandai oleh Pak Jokowi sampai disuruh berdiri oleh Pak Jokowi karena kaget. Jadi, ini kelihatan benar bahwa Pak Jokowi itu merasa at home banget gitu ya, merasa nyaman ketika di lingkungan Golkar itu. Dia bukan merasa nyaman. Pak Jokowi merasa kalau di PDIP dia adalah alat dari PDIP. Kalau di Golkar di KIB, KIB itu alatnya Jokowi. Ini kan alat gue nih, semua bisa gua buli. Ya tentu ada hal yang Pak Jokowi kasih sinyal, eh gua tahu kelakuan lu semua, kira-kira begitu kan. Kalau di PDIP susah Pak Jokowi bilang begitu. Karena ada soal kalah mental, kalah moral, kalah aura dengan Ibu Mega. Kalau yang di KIB Pak Luhut teman baik Jokowi, jadi dia tahu bercanda pun Pak Luhut pasti paham. Airlangga ya mungkin sedikit nyut-nyut nih, ini apa maksudnya apa. Kira-kira begitu kan. Kalau dua partai yang lain di KIB sudah pasti itu, enggak mungkin berupaya untuk kasih sinyal melebihi apa yang diminta oleh Pak Jokowi. Ya dua partai, PPP dan PAN itu ya sudahlah, itu saya sebut itu bukan lagi peralatan Pak Jokowi, tapi mainan hiburan Pak Jokowi. Sebetulnya kalau kita baca, selain bercanda Pak Jokowi itu jelas nyindir Surya Paloh walaupun Surya Paloh nggak merasa disindir soal sembrono. Kemudian yang tadi bercanda dengan Pak Ical, Pak JK, Pak Luhut, semua dicandain, tapi kepada Pak Airlangga dan KIB saya kira itu semacam warning, ancaman, yang dia menyatakan: “Jangan hanya rangkul-rangkulan, segera mengumumkan siapa capresnya”. Kan itu maksudnya tentu Pak Jokowi ingin kepastian karena bagaimanapun sekarang juga kan tetap berusaha di kalangan internal KIB itu untuk mereka berebut tiket. Padahal kan sebenarnya kita tahu bahwa mereka itu tidak berhak menentukan siapa capresnya, karena itu tiketnya Pak Jokowi, bukan tiket KIB. Nah, di situ kita masuk pada problem etika politik. Pak Jokowi dengan enteng memaksakan itu. Dan sebetulnya partai-partai itu bisa tersinggung dong, eh urusan apa presiden nyuruh KIB untuk cepet-cepet, urusan kitalah karena kita belum dapat calon. Jadi, mustinya Golkar, PPP, PAN tersinggung karena disuruh buru-buru. Kan dalam tradisi demokrasi nggak bisa dong Pak Presiden nyuruh partai politik. Tapi karena partai politik memang sudah jadi alat atau permainan presiden, ya presiden coba-coba ya gue mau bermain nih, mana peralatan. Nah, Golkar sodorin Airlangga, PAN sodorin Ganjar, PPP juga hal yang sama. Tapi semua soal itu kan menunjukkan bahwa nggak ada sebetulnya tuntunan etis dalam politik. Apalagi Pak Jokowi, petentang petenteng di situ juga karena sebetulnya terlarang kalau kita mau pakai konsep politik. Tetapi, sekali lagi, konsep kita kan bukan partai yang mandiri. Ini kan partai yang diasuh langsung oleh Presiden sebagai kenikmatan politik dia tuh. Jadi, kita nggak lihat marwah Golkar di situ. Kita nggak lihat marwah Nasdem, kita nggak lihat marwah PPP, apalagi PAN. PKB juga sama saja tuh. Jadi semua hal menunjukkan bahwa president under control, dan itu bagus bagi presiden sebagai pemain politik, tapi buruk buat demokrasi. Masa partai-partai nunduk-nunduk saja pada presiden yang enggak punya partai. Ajaib itu. Jadi, sebetulnya bagian itu yang saya soroti itu bahwa ini semua partai disuruh oleh Presiden untuk mengikuti kehendaknya. Itu yang berbahaya bagi demokrasi. Tapi kita tahu semuanya punya komorbit, karena itu disuruh vaksin 30 kali pun pasti mau nih partai-partai. (ida/sws)
POPULER
