Jakarta, FNN – Letjen Marinir Purn. Suharto menyoroti undang-undang Polri yang perlu diubah sebagai awal dari langkah reformasi Polri dan audit Satgasus Merah Putih. 

Hal ini disampaikan dalam seminar bertemakan "Tegakkan Martabat Bangsa: Reformasi Total Polri Dimulai dengan Audit Satgasus Merah Putih Segera!" yang diselenggarakan di Hotel Sofyan, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (25/10). 

Mantan Irjen Departemen Pertahanan Keamanan tersebut mengungkap bahwa kelemahan pada pembentukan satgasus berawal dari kelalaian bangsa yang membiarkan undang-undang Polri tahun 2002 disahkan. 

"Kalau saya melihat kelemahan kita adalah sebetulnya di intelejen. Satgasus ini hanyalah badan yang dibentuk sebagai akibat daripada kelalaian kita. Kelalaian kita membiarkan undang-undang Polri tahun 2002 yang isinya seperti itu, kita biarkan," ujar Suharto dalam seminar yang dimoderatori oleh Rahma Sarita pada Selasa, 25 Oktober 2022. 

Suharto membahas isi UU Polri yang salah satunya berisi tentang polisi yang berada di bawah kekuasaan presiden. Ia juga menyebut pasal tentang organisasi polri yang ditentukan oleh Kapolri sehingga polisi memiliki kekuasaan penuh atas pembentukan Satgassus. 

"Jadi, yang namanya Satgasus Merah Putih ini, itu adalah akibat dari undang-undang yang memberikan keleluasaan dan kekuatan penuh kepada Polri," kata Suharto. 

Kekuatan tersebut dimanfaatkan polisi. Suharto menyebutkan contoh seperti Kementerian Dalam Negeri (Mendagri), logistik, hingga imigrasi yang semuanya dikuasai Polri. Kekuasaan yang berlebihan tersebut menghasilkan Satgassus Merah Putih yang salah satunya mengarah pada kekuasaan. 

Menurutnya, persoalan audit Satgassus perlu dibarengi dengan pergantian UU Polri sehingga tidak terjadi lagi pembentukan Satgassus di bawah kekuasaan kepolisian yang dikatakannya menguras kemampuan republik. 

"Sekarang kita reformasi, kita ganti Satgassusnya. Tapi undang-undang polisi tidak pernah kita ganti, timbul lagi Satgassus merah putih berikutnya. Timbul lagi dan lebih pintar dia nanti, dan lebih cerdik dan lebih menguras kemampuan republik ini," ucap Suharto. 

Selain Letjen Suharto, seminar yang dikoordinatori oleh Marwan Batubara ini juga menghadirkan pembicara Abdullah Hehamahua dari Front Kedaulatan Negara (FKN) dan Usman Hamid dari Transparansi Internasional yang bergabung melalui Zoom Meeting. (oct)