ALL CATEGORY
Empat Isu Arus Utama bagi G20 Atasi Krisis Global Disampaikan Lemhanas
Jakarta, FNN - Lemhannas RI melalui para peserta Pendidikan Program Reguler Angkatan (PPRA) LXIV menyampaikan empat isu arus utama yang perlu dicermati oleh negara-negara anggota G20, terutama Indonesia sebagai pemegang keketuaan, untuk mengatasi krisis global.\"Yang disampaikan (para peserta PPRA LXIV Lemhannas), pertama, empat pengarusutamaan isu yang diusulkan untuk dicari kesepakatan-kesepakatan terkait dengan langkah-langkah konkret yang masih bisa dicapai menjelang KTT G20,\" ujar Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Andi Widjajanto kepada wartawan usai menghadiri Seminar PPRA LXIV di Gedung Pancagatra Lemhannas, Jakarta, Selasa.Adapun empat isu arus utama itu meliputi persoalan krisis energi di tengah perubahan iklim, arsitektur kesehatan global terkait dengan akses vaksin untuk semua warga dunia, ketahanan pangan berkaitan dengan komitmen negara-negara di dunia untuk mengatasi kerawanan pangan dan krisis pangan, serta cip semikonduktor sebagai bahan baku utama dalam melakukan transformasi digital.Untuk menindaklanjuti empat isu tersebut, PPRA LXIV Lemhannas kemudian merekomendasikan beberapa hal, di antaranya Indonesia sebagai pemegang keketuaan G20 disarankan untuk memfasilitasi dialog antara pihak otoritas dan operator jalur utama terkait dengan energi agar dapat dicapai keberadaan energi yang modern, andal, dan berkelanjutan.\"G20 sebagai forum ekonomi dunia harus menghasilkan pernyataan bersama tidak saja (kesepakatan) untuk memulihkan percepatan ekonomi dunia akibat pandemi, tetapi juga perlu kesepakatan untuk percepatan transisi energi, termasuk membuka peluang investasi bagi negara yang potensial untuk menjadi produsen,\" kata salah peserta PPRA LXIV Lemhannas Sri Wahyuni.Kedua, lanjut dia, Indonesia perlu mendorong peningkatan nilai pendanaan bagi pengembangan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati (biodiversity) yang berkelanjutan untuk menyokong ekonomi hijau dan biru.Melalui hal itu, kata Sri, Indonesia dapat melakukan riset dan inovasi agar biodiversity yang dimiliki dapat ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya sehingga mampu menyokong rantai pasokan global yang kini menghadapi kerawanan pangan.\"Rekomendasi yang ketiga, kami mengajukan bahwa Indonesia perlu memusatkan perhatian dalam wacana vaksinasi internasional atau global kepada masyarakat rentan. Dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki, Indonesia dapat menjadi salah satu regional-hub produsen vaksin untuk menyokong pasokan vaksin global,\" kata dia.Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur ini pun menyampaikan bahwa pihaknya merekomendasikan agar Indonesia memaksimalkan forum G20 sebagai media untuk meningkatkan kerja sama investasi dan industrialisasi yang berkelanjutan, meningkatkan rantai nilai global, perdagangan digital, serta memfasilitasi UMKM dalam negeri di rantai pasok global.Selanjutnya, menurut Andi, seluruh rekomendasi yang dirumuskan oleh para peserta PPRA LXIV itu akan disampaikan kepada Presiden RI Joko Widodo. \"Naskah rekomendasi akan diserahkan pada Presiden. Mestinya pada penutupan pendidikan, akan ada pembekalan dari Presiden. Naskahnya akan diserahkan langsung,\" ujar dia. (Sof/ANTARA)
Ketua Umum PDKN Ingatkan Sri Sultan Hamengku Buwono X dan KGPAA Paku Alam X soal Tugas Berat dari Presiden Jokowi
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Daulat Kerajaan Nusantara (PDKN) Dr. Rahman Sabon Nama menyebut penyampaian keikhtiaran terhadap gelagat krisis pangan dan inflasi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X (HB X) sebagai PR cukup berat. Pesan tersebut disampaikan presiden dalam suasana pelantikan Sri Sultan HB X dan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo (KGPAA) Paku Alam X sebagai Gubernur-Wakil Gubernur DIY periode 2022-2027 yang digelar di Istana Negara Jakarta, Senin (10/10-2022). Kepada Gubernur Sri Sultan dan Wakil Gubernur KGPAA, Presiden Jokowi meminta agar menjaga stabilitas harga pangan dan inflasi di wilayah DIY. “Saya tadi titip kepada beliau untuk urusan yang berkaitan dengan harga pangan dan inflasi supaya menjadikan fokus perhatian,” ujar presiden, dilansir laman Sekretariat Negara. Presiden menambahkan bahwa harga pangan dan inflasi merupakan dua persoalan yang menjadi tantangan global dan momok bagi setiap negara. Karena itu, presiden menandaskan agar semua harus kompak, bersatu. “Mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, sampai ke bawah harus . Termasuk semua kementerian/ lembaga, bisa bersama-sama dalam urusan pangan dan inflasi,” ujar presiden. Rahman Sabo Nama yang juga Ketua Umum Asosiasi Pedagang dan Tani Tanaman Pangan dan Holtikutura Indonesia (APT2PHI) mengatakan dirinya menaruh perhatian atas permintaan Presiden Jokowi itu. “Kita harus respek, apresiasi, dan menaruh perhatian serius atas permintaan presiden itu. Tidak saja karena ditujukan kepada YM Sri Sultan HB X dan YM KGPAA Paku Alam X selaku pemimpin daerah. Tapi juga kepada semua pemimpin daerah semua tingkatan,” kata Rahman, Senin petang (10/10-2022). Akan tetapi menurut telaahnya, permintaan presiden itu dapat terkendala oleh kebijakan bahkan strategi operasional pengendalian harga pangan. “Sehingga realisasi atas permintaan Presiden Jokowi menjadi muskil dilaksanakan,” kata Rahman. Faktor kemuskilan, katanya, pertama adalah korupsi yang merajalela hampir di semua tingkatan pemerintahan dengan pemberantasan yang pandang bulu. Kedua, lanjut Rahman, adanya manuver kelompok tertentu, para oligarki pangan, yang memiliki hak istimewa (vested interest) dengan elite kekuasaan dan elite Parpol untuk dapat menentukan harga lebih tinggi atau lebih rendah. “Bukan harga sebenarnya yang jauh lebih besar dari manfaat stabilisasi harga itu sendiri, lantaran dipengaruhi kepentingan-kepentingan khusus,” beber Rahman. Alumnus Lemhanas RI ini mencontohkan kelangkaan minyak goreng dan harga gila-gilaan yg sulit dijinakkan pemerintah. Kecuali itu, menurutnya, pengendalian inflasi dan stabilisasi harga terbentur pula oleh faktor keterbatasan anggaran walau bersifat sementara. Dari berbagai observasi lapangan yang dilakukan APT2PHI yang dipimpinnya, pria asal NTT ini menjelaskan bahwa penyebab inflasi utama adalah pengaruh moneter. Dimana, peningkatan volume peredaran uang yang sangat tinggi tetapi tidak proporsional. “Peredaran uang itu dengan barang dan jasa yang tersedia tidak berbanding imbang, sehingga harga barang dan jasa semakin tinggi tidak terkontrol. Jadi, faktor terkuat penyebab inflasi adalah moneter,” kata Rahman. Dia mengatakan, perhitungan angka inflasi di bidang moneter tidak tercermin dalam angka-angka yang dipublikasikan pemerintah. Akan tetapi jelas bahwa penyebab inflasi berawal dari sektor moneter yang tidak diimbangi dengan sektor ril. Selain itu, imbuhnya, juga disebabkan oleh agregat yaitu peningkatan permintaan tidak diimbangi dengan meningkatnya kapasitas ekonomi sehingga harga barang dan jasa akan naik. Lebih jauh Rahman mengakan bahwa faktor kenaikan harga barang impor /import inflation ikut mempengaruhi harga barang dalam negeri karena untuk menghasilkan barang dibutuhkan bahan baku impor. Dan, imbuhnya, impor mahal karena mata uang rupiah mengalami depresiasi hingga hampir menyentuh Rp 16.000 yaitu Rp.15.436 per US Dollar, yang juga tidak terlepas dari neraca perdagangan Indonesia yang terus tekor, memicu laju inflasi. Rahman pun mengingatkan pemerintah akan menghadapi tantangan sangat berat akibat kenaikan BBM sehingga mendorong kaum buruh menuntut kenaikan penerapan upah minimum regional (UMR). Tuntutan buruh tanpa diikuti dengan pertumbuhan produktivitas, ujarnya, akan menyulitkan dunia usaha dan pemerintah, karena situasi ini mendorong kenaikan harga sehingga terjadi naiknya inflasi cost dan kemungkinan akan terjadi PHK besar besaran. Oleh karena itu, Ketua Umum PDKN ini mengatakan, partainya memberikan solusi penyelamatan ekonomi untuk menekan laju inflasi dan peningkatan harga komoditi pangan strategis pada pemerintah, yaitu: Pertama, Tarif Bea Masuk (BM)/BMT (Bea Masuk Tambahan) untuk komoditi gandum,kedelai,bungkil kedelai,beras,gula dan minyak goreng non CPO (minyak goreng dari kedelai dan bunga matahari) diturunkan BMnya agar harga pangan hasil industri tidak berdampak pada kenaikan dan gejolak inflasi. Kedua : agar beras merupakan komoditi strategis yang memiliki permintaan inelastis menjadi dasar prioritas bagi pemerintah untuk tetap mengendalikan harga. Dalam kaitan itu, maka Bulog mengemban tugas mengelola manajemen stok karena merupakan inti dari kebijakan stabilisasi harga beras. Bulog harus bisa menguasai stok beras 5-10 persen dari produksi dalam negeri dan mengimpor bila diperlukan. Keberhasilan pemerintah, ungkap Rahman, bergantung dari Kabulog dalam menentukan ketepatan waktu pengadaan/pembelian dari petani, penguasaan stok, dan pelepasan stok pada waktu yang tepat. Menurutnya, tugas penting pemerintah dan Bulog adalah terhadap beberapa komoditas yang sangat berpengaruh pada pendapatan petani. Di sini diperlukan perlakuan khusus yaitu kebijakan perlindungan petani dalam negeri dari perdagangan komoditas pangan holtikultura impor. Sebab, kata Rahman, komoditas pangan strategis ini merupakan kebutuhan sentral rakyat yang sejatinya harus dalam pengelolaan Bulog guna membantu petani agar menjamin kecukupan pangan bagi rakyat Indonesia. (sws)
Saling Sindir Nasdem-PDIP Bentuk Rivalitas Politik
Kulon Progo, FNN - Pengamat politik yang juga Direktur IndoStrategi Research and Consulting Arif Nurul Imam menilai aksi saling sindir dua partai koalisi pemerintah, NasDem dan PDIP dalam sepekan terakhir pasca deklarasi Anies Baswedan sebagai calon presiden pada Pemilihan Presiden 2024 merupakan bentuk rivalitas politik yang mengeskalasi perpolitikan tanah air.\"Deklarasi Nasdem yang mengusung Anies Baswedan sebagai Capres tentu akan mengeskalasi perpolitikan tanah air,\" kata Arif Nurul Imam di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, ketika dihubungi, Selasa.Apalagi, kata Arif, bagi koalisi pemerintah termasuk PDIP, Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan adalah sebuah keberanian. \"Hal ini karena kita tahu Anies merupakan sosok yang selama ini dianggap sebagai kontra pemerintah,\" katanya.PDIP menyebut deklarasi itu mengganggu konsentrasi pemerintah mengatasi masalah ekonomi. Pernyataan itu disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto. Dia menuding deklarasi itu sebagai sinyal Nasdem yang ingin agar Jokowi lekas diganti sebagai Presiden.\"Pernyataan Sekjen PDIP tersebut tentu menjadi menarik mengingat Nasdem selama ini menjadi pendukung pemerintah Jokowi namun dituding tidak loyal pada Jokowi,\" kata Arif.Menurut Arif, Nasdem dan PDIP sama-sama berkepentingan dalam suksesi Pilpres 2024, apalagi telah terlihat kemungkinan akan berbeda dalam poros politik nanti. \"Saya kira ini bentuk rivalitas politik antara Nasdem dengan PDIP, terkait Pilpres 2024 jadi lumrah saja sebagai dinamika politik,\" katanya. (Sof/ANTARA)
Ahmad Yani: Tragedi Kanjuruhan PSSI Perlu Diusut Secara Total
Jakarta, FNN – Praktisi Hukum Ahmad Yani menyebut Tragedi Kanjuruhan perlu diusut tuntas hingga dilakukan evaluasi PSSI secara keseluruhan. Hal ini dibahas dalam webinar yang bertemakan \"Tragedi Stadion Kanjuruhan Malang: Pemerintah Harus Bertanggung Jawab\" pada Selasa (11/10) diselenggarakan secara daring. Ketua Umum Partai Masyumi Reborn tersebut mengungkapkan tragedi Kanjuruhan perlu dilihat dari berbagai macam paradigma. Ia menyebutkan sepak bola Indonesia yang sudah bermasalah sejak dulu dan adanya intervensi politik dalam pemilihan anggota PSSI. \"Harus kita ketahui memang persepakbolaan kita ini sudah ada masalah dari sejak dulunya. Kita sama-sama mengetahui bahwa pemilihan untuk menjadi anggota PSSI atau ketua PSSI ini, dia tidak lepas dari pengaruh dan intervensi politik,\" ucap Ahmad Yani dalam webinar yang dikoordinatori oleh Marwan Batubara, Selasa, 11 Oktober 2022. Ahmad Yani mengatakan tragedi Kanjuruhan tidak hanya dilihat kasusnya, namun juga perlu membongkar internal PSSI secara keseluruhan. \"Kita harus tarik, membongkar kasus PSSI-nya secara keseluruhan. Apakah betul di dalam kasusnya PSSI secara keseluruhan ini hanya seputar pertandingan sepak bola atau tidak ada persoalan-persoalan lain?\" ucap Ahmad Yani. Yani berpendapat bahwa yang perlu diusut tuntas adalah siapa yang memberi instruksi untuk membawa gas air mata dan tahapan atas perintah lisan. Ia juga menyoroti adanya temuan Koalisi Masyarakat Sipil dan mendorong agar temuan tersebut diberikan kepada Komnas HAM untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. \"Yang paling penting langkah kita itu adalah mendorong untuk koalisi masyarakat sipil itu menyerahkan hasil temuannya kepada yang namanya institusi Komnas HAM,\" jelas Ahmad Yani. Selain Ahmad Yani, webinar ini juga mengundang Mayor Jenderal TNI Purn. Soenarko, Taufik Bahaudin (UI Watch), dan Rizal Fadillah (Pemerhati Kebangsaan) dan membahas tragedi Kanjuruhan dari beberapa perspektif pemantik. (oct)
Kasus Kanjuruhan Harus Ada Tanggung Jawab Hirarki
Jakarta, FNN – Rizal Fadillah, Pemerhati Kebangsaan, mengatakan tanggung jawab pemerintah penting berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini disampaikannya dalam Webinar yang diselenggarakan TP 3 Enam Pengawal dan UI Watch, dengan tema Tragedi Stadion Kanjuruhan Malang: Pemerintah Harus Bertanggungjawab, Selasa (11/10). Dalam seminar tersebut, menghadirkan pembicara antara lain Slamet Soebijanto (Laks. TNI Purn), Soenarko (Mayjen TNI Purn), Dr. Ahmad Yani (Praktisi Hukum), Dr. Taufik Bahaudin (UI Watch), dan Rizal Fadillah (Pemerhati Kebangsaan dengan moderator H. M. Mursalin (KISDI). Dalam seminar tersebut, Rizal menjelaskan mengenai Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 71 UU No. 39 Tahun 1999. Ia menekankan pasal tersebut yang berbunyi bahwa pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia. Kasus Kanjuruhan kesalahannya sudah melekat pada pemerintah. \"Tanggungjawab tentang hukum, penetapannya 6 tersangka. Masih kurang siapa yang menjadi penyedia sarana. Masih dimungkinkan lebih dari 6,\" ujar Rizal. Tak cukup sampai tanggungjawab hukum. Rizal-pun membahas tanggungjawab lainnya, yaitu tanggungjawab hierarchy. \"Anggota polres kemudian atasannya Kapolres. Atasannya Kapolres lanjut ke Kapolda Jatim. Tidak hanya 6 tersangka itu saja. Bisa Ketum PSSI diberhentikan. Karena ini peristiwa dahsyat,\" tegasnya. Di samping itu, Rizal menambahkan adanya tanggungjawab politis. Bahwa kebijakan politik juga bertanggung jawab, dimana ini adalah tanggungjawab yang sangat puncak. \"Bupati, Gubernur, bahkan Presiden juga ikut serta. Karena melanggar peraturan FIFA. FIFA itu cakupannya internasional. Dalam masa pemerintahan Jokowi. Banyak hal terjadi kasus pelanggaran HAM,\" Rizal menyinggung soal kepemerintahan. Tiga hal tersebut melekat pada pemerintah (tanggungjawab hukum, hirarki, dan politik). Di akhir pembicaraannya, Rizal berharap kita semua, Indonesia, bisa membongkar kasus Kanjuruhan sebagai upaya menggaungkan kembali nilai-nilai HAM. (Ind)
Pemerintah Harus Tanggung Jawab Atas Tragedi Kanjuruhan
Jakarta, FNN – Tragedi Stadion Kanjuruhan yang memakan ratusan korban jiwa, akan terus menjadi kenangan pahit bagi seluruh masyarakat Indonesia. Tentu tidak hanya insan sepak bola yang menyoroti tragedi tersebut, para tokoh-tokoh pun turut serta memberikan perhatian. Bagaimana menyikapi tragedi di awal Oktober 2022 tersebut? TP3 dan UI Watch mengadakan webinar dengan tema “Tragedi Stadion Kanjuruhan Malang: Pemerintah Harus Bertanggung Jawab” secara daring pada Selasa (11/10/22) di Jakarta. Dalam pembukaannya, koordinator acara Marwan Batubara menjelaskan tujuan dari webinar ini agar kebenaran dan keadilan dapat ditegakkan. Selain itu, juga untuk mengadvokasi masyarakat yang menjadi korban di pemerintahan Jokowi, korban yang tidak mendapatkan porsi yang layak dari penyelenggara negara. Pemerhati kebangsaan, Rizal Fadillah menilai tragedi Kanjuruhan ada unsur pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam penembakan gas air mata oleh aparat kepolisian yang menyebabkan kerusuhan berujung pada korban jiwa. Rizal mengatakan tanggung jawab pemerintah penting terhadap Kanjuruhan, karena sebagai penyelenggara negara, pemerintah wajib untuk melindungi rakyatnya, hal itu berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan negara harus melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Di sisi lain, Mayjen TNI Purn. Soenarko, menyatakan tragedi Kanjuruhan sangat menyakitkan hati para korban dan keluarga. Secara tegas Soenarko mengatakan tindakan yang dilakukan oleh aparat adalah tindakan sadis dan brutal. “Aparat ini semacam tidak bertanggung jawab atau pengecut? Aparat melakukan tindakan sadis dan brutal, karena penonton di tribun itu campur, ada bapak-bapak, ibu-ibu bahkan anak-anak yang tidak melakukan hal apa-apa tetapi ditembak gas air mata, maka dari itu ini sangat biadab,” tegas Soenarko. Menurutnya, pemerintah harus mempertanggung jawabkan kebrutalan, maka dari itu perlu dibentuk tim yang independen dan kompoten. Kemudian, UI Watch Taufik Bahaudin mengkritik kinerja Presiden Joko Widodo, ia menilai daftar kebohongan Jokowi sangat banyak. “Saya sangat mohon maaf tidak bisa respect terhadap pak Jokowi, bagaimana mau respect, daftar kebohongannya banyak bener,” ujar Taufik. Menurut Taufik, kebohongan Jokowi ini menurun kepada unit kerja di bawah pemerintahan Jokowi yakni aparat kepolisian. Taufik membandingkan kasus Sambo, KM 50 hingga tragedi Kanjuruhan ini memiliki skenario yang sama, mulai dari berbohong, merekayasa dan yang salah selalu jadi korban. Selain itu, praktisi hukum, Aziz Yanuar tampak yakin jika ratusan nyawa yang melayang itu akibat ulah represif aparat terhadap pendukung Arema FC dan aksi penembakan gas air mata kearah tribun penonton. Penembakan gas air mata disinyalir menjadi pemicu jatuhnya korban, selain bikin mata perih dan sesak nafas, penembakan gas air mata itu juga membuat penonton panik berebutan keluar stadion, akibatnya ada yang terjatuh dan terinjak hingga tewas. Menurut Aziz, aparat yang ditugaskan di stadion Kanjuruhan Malang, tugasnya untuk menjaga ketertiban para supporter bukan membunuh rakyat. Selanjutnya, Ketua Umum Partai Masyumi Reborn, Ahmad Yani mengungkapkan tragedi Kanjuruhan ini perlu diusut, tidak hanya aparat yang di lapangan, tetapi juga perlu dilakukan evaluasi PSSI. Ahmad Yani mengungkapan tragedi Kanjuruhan ini perlu dilihat dari berbagai macam paradigma. Ia menyebutkan sepak bola Indonesia yang sudah bermasalah sejak dulu dan adanya intervensi dalam pemilihan anggota PSSI. (Lia)
Skenario (Bilamana Terjadi) Revolusi
Sebab, tidak bisa dibantah bahwa di antara triumvirat itu Prabowo-lah yang paling senior. Dan, karena keseniorannya itulah, rasanya tidak mungkin Tito maupun Retno mau atau berani melangkahi Prabowo. Oleh: Mochamad Toha, Wartawan Forum News Network (FNN) MANUVER Partai NasDem yang declare Anies Rasyid Baswedan sebagai bakal Calon Presiden, yang kemudian dilanjutkan dengan pertemuan Anies dengan Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) telah membuat PDIP “kalang-kabut”. Akhirnya, Presiden Joko Widodo yang terkesan “berseberangan” dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait dukungannya kepada Ganjar Pranowo, bertemu Megawati di Istana Batu Tulis, Bogor, Sabtu, 8 Oktober 2022. Jokowi menjelaskan, pertemuan dengan megawati bertujuan untuk menjaga stabilitas politik karena situasi ekonomi global yang sedang tidak jelas. “Yang tidak pasti, yang sulit ditebak, sulit diprediksi, sulit dihitung, sulit dikalkulasikan,” kata Jokowi usai pelantikan Gubernur DIY dan kepala LKPP di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 10 oktober 2024. Sehingga, kata Jokowi, stabilitas politik dan keamanan itu menjadi sangat penting saat ini. “Jangan sampai kita mau menjelang pemilu, padahal ada persoalan besar dalam ekonomi global, terganggu ekonomi kita. Itu yang kami enggak kehendaki,” ujar Presiden Jokowi. Tak hanya dengan Megawati saja, Jokowi menyebut isu ini juga dibahas dalam pertemuan dengan Ketua Umum partai politik lainnya. “Sehingga saya intens berbicara dengan ketua-ketua partai untuk itu, termasuk juga untuk 2024 lah, kami enggak mungkin tutupi itu,” kata dia. Jokowi membantah bahwa pertemuan tersebut bagian dari lobi Megawati agar Jokowi mendukung Ketua DPR Puan Maharani untuk menjadi calon presiden 2024. “Tanya Bu Mega, wong kandidatnya belum diputuskan,” kata dia. Rasanya sangat tidak mungkin jika dalam pertemuan Jokowi-Megawati di Istana Batu Tulis itu tanpa pembicaraan soal “nasib” Puan Maharani yang harus “bersaing” di internal PDIP dengan Ganjar Pranowo. Apalagi, fakta hasil beberapa lembaga survei selalu “mengunggulkan” Ganjar ketimbang Puan. Jika PDIP memaksakan Puan sebagai bakal Capres PDIP, ini jelas akan membuat Ganjar kecewa berat. Dan, petinggi PDIP sendiri juga tahu bahwa nama Puan “tidak laku” dijual di masyarakat. Sehingga, bukan tidak mungkin pada akhirnya, diambil jalan tengah. Bisa saja Jokowi-Megawati mengambil kesepakatan Batu Tulis II antara Jokowi bersama Megawati untuk mengusung paslon Ganjar Pranowo-Puan Maharani sebagai bakal Capres-Cawapres 2024. Seolah mengulang “sejarah”, pada 2014 Megawati akhirnya mengalah kepada Jokowi yang saat itu masih menjabat Gubernur DKI Jakarta, menerima tugas sebagai bakal Capres PDIP pada 2014. Sekjend DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, pertemuan antara Megawati dan Jokowi itu memang direncanakan secara periodik dan sering dilakukan di Istana Merdeka, Istana Bogor, maupun di Batu Tulis. Alasan dipilihnya Batu Tulis sebagai lokasi pertemuan, menurut Hasto, daerah tersebut memiliki alasan historis. Dia menceritakan lokasi itu sebagai tempat saat megawati mempersiapkan Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta. Jadi, itu suatu tempat yang secara historis kepemimpinan Pak Jokowi juga sangat kuat. Suasana kebatinan (yang sangat kuat) itulah yang mengambil pembahasan fundamental bangsa dan negara,” katanya. Sedangkan mengenai pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dari PDIP, Hasto mengatakan itu menjadi kewenangan Megawati. Menurut Hasto para kader tetap disiplin menunggu arahan Megawati. Hasto juga menegaskan pdi perjuangan tidak ingin terburu-buru menetapkan dan mendeklarasikan bakal capres demi pengaruh ekor jas atau coattail effect, yakni merujuk pada hasil yang diraih dengan melibatkan tokoh penting atau tokoh tersohor. Pernyataan Hasto itu sepertinya menyindir NasDem yang secara terburu-buru deklarasi pencalonan Anies Baswedan sebagai bakal Capres 2024. Tapi, yang jelas, deklarasi itu setidaknya telah membuat PDIP panik. Ketum NasDem Surya Paloh tampaknya ingin mengulang sukses Pilkada Jawa Barat 2017 yang saat itu mendeklarasikan Ridwan Kamil sebagai bakal Cagub Jabar 2017. Inilah yang ketika itu membuat PDIP merasa “tidak nyaman” atas manuver Surya Paloh itu. Karena, konon, PDIP juga “mengincar” RK. Beragam manuver pun kemudian ditempuh PDIP, termasuk bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Batu Tulis itu. Setidaknya, tempat pertemuan itu bisa mengingatkan Jokowi bahwa PDIP-lah yang berjasa atas sukses Jokowi meraih jabatan Gubernur DKI Jakarta dan Presiden RI pada Pilpres 2014. Puan Maharani sendiri juga telah bertemu dengan Ketum Golkar Airlangga Hartarto, menyusul dukungan terbuka tokoh senior Golkar Akbar Tanjung terhadap Anies Baswedan. Satu-satunya halangan yang kini tengah dihadapi Anies adalah manuver Firli Bahuri, Ketua KPK, yang ngotot ingin memproses hukum Anies terkait dengan penyelenggaraan balapan Formula E di Jakarta. Skenario yang konon dirancang Presiden Jokowi hanya akan ada dua paslon, menambah panik PDIP maupun Jokowi sendiri. Apalagi, ada pernyataan Anies akan dipenjara. Info yang diterima Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono itu dapat dipastikan akurat sekali. Saya yakin, SBY punya “mata dan telinga” yang bisa melihat dan mendengar ucapan Presiden Jokowi itu. Sekelas SBY tidak mungkin berani bilang seperti itu jika mata dan telinganya tidak menjangkau “mulut” Jokowi. Perlu diingat, baik SBY maupun Surya Paloh itu pernah sama-sama di Golkar. Mereka pasti akan saling membantu jika pada akhirnya mereka satu gerbong dalam Pilpres 2024 nanti. Revolusi Semesta Skenario “copras-capres” di atas bisa terjadi bila kondisi politik nasional dalam keadaan normal hingga menjelang Pilpres 2024 nanti. Tapi, jika melihat sikon politik akhir-akhir ini dengan maraknya demo anti kenaikan harga BBM yang semakin massif, peta politiknya tentu bakal berubah total.Apalagi, suara desakan agar Jokowi mundur dari jabatan Presiden juga marak saat demo BBM, karena dianggap membuat rakyat semakin susah. Ekonomi pun memburuk. Hutang sudah mencapai angka Rp 7.000-an triliun. Rakyat dicekik dengan beragam “pajak”. Selain BBM, listrik juga naik. Mahasiswa sendiri berencana akan melakukan “Sidang Rakyat” pada Kamis, 20 Oktober 2022. Yang diadili nanti adalah Presiden Jokowi. Bisa disebut, ini sebagai puncak aksi mahasiswa dan rakyat Indonesia yang mengkritisi pada kebijakan Presiden Jokowi yang tidak “pro rakyat”. Jika Kamis pekan depan benar-benar terjadi “revolusi semesta” yang diikuti oleh mahasiswa, buruh, emak-emak, dan elemen masyarakat lainnya, dapat diprediksi Presiden Jokowi bakal “tergusur” dari jabatan Presiden. Kalau sudah begitu keadaannya, maka Wakil Presiden RI, KH Ma\'ruf Amin akan naik pangkat menjadi Presiden RI ke-8. Namun, akan menjadi berbeda halnya jika hasil \"Sidang Rakyat\" itu juga menyeret sang Wapres sebagai pihak yang ikut diturunkan. Ketika hal itu terjadi, maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku universal, kursi kepemimpinan nasional ada di tangan Triumvirat: Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Luar Negeri. Artinya, Prabowo Subianto, Tito Karnavian, dan Retno Marsudi akan menjadi pimpinan nasional sementara dengan tugas utama menyelenggarakan pemilu dalam jangka waktu tertentu, lebih-kurang 6 bulan. Dan, jika memang itu yang terjadi, mimpi Prabowo sebagai \"Presiden RI\" bisa terwujud, meski hanya sementara. Pertanyaannya mengapa? Sebab, tidak bisa dibantah bahwa di antara triumvirat itu Prabowo-lah yang paling senior. Dan, karena keseniorannya itulah, rasanya tidak mungkin Tito maupun Retno mau atau berani melangkahi Prabowo. Di sinilah kepemimpinan Prabowo akan benar-benar diuji. Apakah memang Prabowo sebagai pemimpin eksekutif nasional yang bisa membawa Indonesia kembali menuju pada demokratisasi sesuai amanat konstitusi, atau malah memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi? (*)
PLN Berada di Garis Depan Memandu Yang Lain Mencapai Net Zero Emission
Terserah Indonesia, kalau mau mempersiapkan diri, kemungkinan masih ada Opportunity dalam 2 isu ini. Indonesia adalah climate super power. Indonesia adalah metaverse alam nyata. Oleh: Salamuddin Daeng, Pengamat Ekonomi Politik Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) TIDAK lama lagi, kurang lebih 10 tahun lagi tidak ada yang bisa menghindar dari isu emisi karbon yang telah diletakkan secara internasional sebagai masalah paling besar umat manusia sekarang ini. Industri migas, Pembuang kitan listrik, Ekstraktif industri, manufacturing, industri keuangan, perbankan, jasa-jasa, konsumen akhir, semua tidak lagi dapat menghindar dari semua denda yang akan dibebankan terhadap semua emisi karbon yang dihasilkan. PT PLN sebagai perusahaan BUMN ketenagalistrikan mengambil tempat paling depan untuk memimpin segenap sektor yang lain. Mengapa? Karena di masa depan semua harus elektifikasi, semua harus menuju ke listrik, tidak ada lagi motor bakar yang dapat bertahan dari denda emisi, mesin mesin industri akan berganti dengan mesin listrik, alat alat transportasi akan berpindah ke listrik, seluruhnya sampai dengan kapal kapal tengker pengangkut BBM. Tampaknya mau tidak mau, suka tidak suka nantinya PLN akan memimpin. Melaksanakan seluruh proses transisi energi pada semua lini, mulai dari bahan bakar primer, pembangkit listrik, jaringan, hingga usaha meningkatkan kesadaran konsumen, semua memang harus dikerjakan oleh PLN. Roadmap atau peta jalan transisi energi yang telah ditetapkan PLN setahun yang lalu tentu tidak mudah untuk dijalankan. Hambatan dan rintangan akan datang baik dari aspek politik, ekonomi, hingga masalah sosial budaya, semua memang menjadi beban tugas berat PLN untuk menyelesaikannya. Setiap kebijakan yang akan diambil PLN terkait dengan pelaksana roadmap tersebut sudah pasti banyak yang tidak senang. Karena bisnisnya terganggu. Namun, masalah transisi energi telah menjadi faktor kunci bagi ketahanan nasional. Dunia telah memutuskannya. Penataan keuangan global yang baru telah mengambil isue transisi energi dan digitalisasasi sebagai pintu faktor kunci membangun tatanan keuangan baru. Terserah Indonesia, kalau mau mempersiapkan diri, kemungkinan masih ada Opportunity dalam 2 isu ini. Indonesia adalah climate super power. Indonesia adalah metaverse alam nyata. Bukan perubahan besar kalau tanpa resiko. Semua hanya dapat diwujudkan dengan direction yang kuat. Tahun depan 2023 diramalkan resesi melanda dunia, krisis energi, krisis keuangan, akan mendera dalam waktu bersamaan. Transisi energi adalah salah satu strategi mempersiapkan Ketahanan Nasional menyongsong perubahan yang kadang menyakitkan hati. (*)
Peringati Maulid Nabi di Singapura, Ketua DPD RI: Ketidaktaatan dalam Beragama Merusak Moral Bangsa
Singapura, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengatakan berbagai kebobrokan moral, degradasi sikap mental, serta kejahatan perilaku di seluruh dunia, termasuk Indonesia, disebabkan oleh meluasnya ketidaktaatan dalam mengamalkan ajaran agama. Hal itu disampaikan LaNyalla saat peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, yang diselenggarakan oleh Majelis Shalawat An Nida, di Singapura, Ahad (9/10/2022). “Berbagai tindak kejahatan dan pelanggaran hukum justru dilakukan oleh orang-orang yang mengaku beragama. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Jawaban sederhananya karena tidak taat mengamalkan ajaran agama. Karena tidak taat maka pasti tidak istiqomah mengamalkan ajaran-ajaran agama,” tegas LaNyalla. Akibatnya, dalam penyelenggaraan negara pun terjadi banyak kerusakan sistem seperti bercokolnya oligarki politik dan ekonomi yang sengaja menyengsarakan rakyat, sehingga tidak terjadi keadilan sosial. “Kalau saja ada keadilan, pasti anda semua mencari nafkah di negeri sendiri, tidak perlu bekerja di negara lain,” ucap LaNyalla, disambut tepukan tangan meriah dari ratusan pekerja migran Indonesia, yang semuanya adalah wanita. Menurut LaNyalla, itulah sebabnya dirinya menawarkan gagasan agar UUD 1945 dikembalikan ke naskah aslinya sebagai sebuah jalan keluar. Karena amandemen yang dilakukan kemarin telah mengubah 97 persen naskah konstitusi menjadi konstitusi baru yang berbeda dari aslinya. “Perjuangan tersebut saya tawarkan untuk menyelamatkan Indonesia, antara lain agar ibu-ibu semua bisa bekerja dengan tenang di negeri sendiri, tidak perlu mencari pekerjaan di negara orang lain,\" ujar LaNyalla, disambut pekik dukungan dan tepukan tangan meriah dari ratusan pekerja migran. LaNyalla menjelaskan, sikap dan pernyataan tegasnya itu bukanlah sebagai oposan terhadap pemerintah. Melainkan sebagai bentuk penyaluran aspirasi rakyat agar pemerintah bisa memperlakukan rakyat secara adil. “Sebab kehadiran kami di sini adalah untuk menjemput aspirasi warga Indonesia yang bekerja di sini,” ujar LaNyalla, seraya menambahkan bahwa pernyataan yang sama telah ia sampaikan kepada masyarakat di berbagai daerah di Indonesia, bahkan telah ia sampaikan juga kepada Presiden Joko Widodo. Peringatan Maulid Nabi sendiri dibuka oleh Penasihat Majelis Shalawat An Nida, Ustazah Dr. Nola Zain Salman, dan dihadiri juga oleh Wakil Duta Besar RI untuk Singapura, Djati Ismoyo. (mth/*)
Penerapan NIK jadi NPWP Memperluas Basis Data Pajak
Jakarta, FNN - Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak Nufransa Wira Sakti mengatakan bahwa penerapan nomor induk kependudukan (NIK) menjadi nomor pokok wajib pajak (NPWP) akan memperluas basis data pajak melalui pencatatan transaksi ekonomi.“Semua transaksi yang menggunakan NIK diharapkan dapat tercatat. Jadi kita lebih mudah membandingkan pelaporan dan pembayaran pajak oleh wajib pajak,” katanya dalam Podcast Cermati yang dipantau di Jakarta, Selasa.Ia menyebut saat ini banyak aktivitas ekonomi yang dilakukan tanpa tercatat termasuk transaksi wajib pajak dengan perbankan luar negeri sehingga menyulitkan pengawasan pembayaran pajak.Dengan pengintegrasian NIK menjadi NPWP, pemerintah dapat mengetahui dengan lebih detail aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat, termasuk total pengeluaran dalam satu bulan yang dapat dibandingkan dengan pelaporan pajaknya.“Jadi bisa terlihat berapa pengeluaran masyarakat. Apabila tampaknya pengeluarannya besar tapi pembayaran pajaknya kurang, mungkin ada penghasilan yang tidak dilaporkan, ini yang diawasi,” katanya.Para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga didorong untuk melakukan pencatatan terhadap transaksi mereka untuk mempermudah pengawasannya.Frans menyebutkan pengintegrasian NIK dengan NPWP diharapkan dapat menghasilkan data masyarakat dengan standar yang lebih baik, misalnya saja terkait penulisan nama dan alamat tinggal masyarakat.“Misalnya data identitas di KTP terkadang berbeda dengan alamat sebenarnya karena kesalahan nomor rumah. Ini akan mengganggu pengawasan perpajakan karena petugas kesulitan menemukan rumah wajib pajak yang dimaksud,” ucapnya.Pengintegrasian NIK ke dalam NPWP diharapkan dapat memperluas basis pajak pemerintah setelah Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dilakukan.PPS yang dijalankan sepanjang Januari sampai Juni 2022 menunjukkan bahwa peserta PPS tidak lagi hanya masyarakat dan pelaku usaha, tetapi juga Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri.“Artinya PPS menunjukkan kita telah memiliki lebih banyak data dari yang sebelumnya sehingga data-data kegiatan ekonomi bisa kita kumpulkan dari siapapun, tidak lagi melihat status sosial dan jabatannya,” ucapnya. (Ida/ANTARA)
POPULER
