ALL CATEGORY
Tentang Isu Ijazah Palsu Presiden Jokowi, Gibran Memberi Tanggapan
Solo, FNN - Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka mengaku bosan menanggapi munculnya isu ijazah palsu Presiden Joko Widodo yang kembali mencuat beberapa waktu terakhir. \"Itu isunya muncul terus, tanya yang bikin isu. Nganti bosen nanggepi aku (saya sampai bosan menanggapi),\" kata Gibran kepada awak media di Solo, Senin.Gibran mengatakan bahwa bantahan yang berkali-kali disampaikan akan menjadi sia-sia jika berhadapan dengan pihak yang tidak menyukai ayahnya.Menurut ia, jika memang Presiden Jokowi hanya mengandalkan ijazah palsu, tidak mungkin lolos pendaftaran pada berbagai kontestasi politik yang diikutinya, mulai dari Pemilihan Wali Kota Surakarta, Pemilihan Gubernur DKI Jakarta, hingga Pemilihan Presiden 2014.\"Sekarang daftar wali kota, gubernur, ora nganggo ijazah meh nganggo opo? Nganggo godong pisang po piye. Ora to yo, mosok meh ngapusi pendaftaran presiden (tidak pakai ijazah terus pakai apa? Apa pakai daun pisang. Kan tidak, masa mau berbohong pendaftaran presiden),\" katanya.Gibran mengatakan ijazah yang dimiliki ayahnya tersebut sah dan sudah sesuai, termasuk riwayat pendidikan Presiden Jokowi juga sesuai dengan daftar yang beredar saat pendaftaran pilpres. \"Riwayat pendidikan Pak Jokowi ya sesuai itu,\" katanya.Sementara itu, mantan Kepala SMAN 6 Surakarta Agung Wijayanto memastikan ijazah yang dimiliki Presiden Jokowi adalah asli.Ia menegaskan bagi siapa saja yang meragukan keaslian ijazah Presiden Jokowi bisa datang langsung ke SMAN 6 Surakarta. \"Kalau yang begini-begini saya tidak mau menanggapi berlebihan. Begini saja, kalau ada yang ragu, silakan datang dan cek ke SMAN 6 Solo. Dokumennya kan ada di sana,\" kata Kepala SMAN 6 Surakarta periode 2015-2020 tersebut. (Ida/ANTARA)
Terkait Kasus Rektor Unila Nonaktif, KPK Panggil Guru MTsN
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa memanggil saksi seorang guru Madrasah Tsanawiyah Negeri Tanjungkarang, Bandarlampung, dalam penyidikan kasus dugaan suap yang menjerat Rektor Universitas Lampung nonaktif, Karomani (KRM).Pemanggilan dilakukan dalam penyidikan kasus dugaan suap penerimaan calon mahasiswa baru Unila pada 2022 \"Pemeriksaan dilakukan di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi atas nama Tugiyo, guru MTsN Tanjungkarang,\" kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, di Jakarta, Selasa.KPK telah menetapkan empat tersangka terdiri dari tiga orang selaku penerima suap, yakni Karomani (KRM), Wakil Rektor I Bidang Akademik Unila, Heryandi (HY), dan Ketua Senat Unila, Muhammad Basri (MB). Sedangkan pemberi suap adalah pihak swasta Andi Desfiandi (AD).Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan KRM yang menjabat sebagai rektor Unila periode 2020-2024, memiliki wewenang terkait mekanisme Seleksi Mandiri Masuk Universitas Lampung (Simanila) Tahun Akademik 2022.Selama proses Simanila berjalan, KPK menduga KRM aktif terlibat langsung dalam menentukan kelulusan dengan memerintahkan HY, Kepala Biro Perencanaan dan Humas Unila, Budi Sutomo, dan MB untuk menyeleksi secara \"personal\" terkait kesanggupan orang tua mahasiswa.Apabila ingin dinyatakan lulus maka calon mahasiswa dapat \"dibantu\" dengan menyerahkan sejumlah uang, selain uang resmi yang dibayarkan sesuai mekanisme yang ditentukan ke pihak universitas.Selain itu, KRM juga diduga memberikan peran dan tugas khusus bagi HY, MB, dan Budi Sutomo untuk mengumpulkan sejumlah uang yang disepakati dengan pihak orang tua calon mahasiswa baru. Besaran uang itu jumlahnya bervariasi mulai dari Rp100 juta sampai Rp350 juta untuk setiap orang tua peserta seleksi yang ingin diluluskan.Seluruh uang yang dikumpulkan KRM melalui Mualimin selaku dosen dari orang tua calon mahasiswa itu berjumlah Rp603 juta dan telah digunakan untuk keperluan pribadi KRM sekitar Rp575 juta.KPK juga menemukan adanya sejumlah uang yang diterima KRM melalui Budi Sutomo dan MB yang berasal dari pihak orang tua calon mahasiswa yang diluluskan KRM atas perintah KRM.Uang tersebut telah dialihkan dalam bentuk menjadi tabungan deposito, emas batangan, dan masih tersimpan dalam bentuk uang tunai dengan total seluruhnya sekitar Rp4,4 miliar. (Ida/ANTARA)
Tersangka Peristiwa Kanjuruhan Menjalani Pemeriksaan Lanjutan
Jakarta, FNN - Sebanyak lima dari enam tersangka tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 131 orang, menjalani pemeriksaan lanjutan sebagai tersangka di Mapolda Jawa Timur, Selasa.Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo mengatakan penyidik sudah melayangkan surat penggilan kembali kepada enam tersangka, namun hari ini yang menjalani pemeriksaan hanya lima tersangka. “Hari ini lima orang (tersangka) diperiksa lanjutan, untuk Direktur LIB diperiksa besok,” kata Dedi.Polri telah menetapkan enam orang tersangka pada Kamis (6/10), terdiri atas tiga tersangka dari unsur sipil dan tiga tersangka dari unsur anggota Polri.mTiga tersangka warga sipil dijerat dengan Pasal 359 dan/atau Pasal 360 dan/atau Pasal 103 ayat (1) juncto Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, mereka adalah Direktur Utama LIB Ahmad Hadian Lukita, Ketua Panitia Pelaksana Arema Malang Abdul Haris, dan Security Steward Suko Sutrisno.Sedangkan tiga tersangka dari unsur Polri, Kabag Ops Polres Malang Kompol Wahyu Setyo Pranoto, Kasat Samapta Polres Malang AKP Bambang Sidik Achmadi, dan Komandan Kompi Brimob Polda Jatim AKP Hasdarman, disangka dengan Pasal 359 dan/atau Pasal 360 KUHP.Setelah ditetapkan sebagai tersangka, keenamnya langsung menjalani pemeriksaan. Hari ini penyidik melakukan pemeriksaan lanjutan dalam rangka menuntaskan perkara tersebut dan mendalami peran-peran tersangka.Dedi tidak menjelaskan alasan Direktur LIB tidak menjalani pemeriksaan lanjutan bersama lima tersangka lainnya hari ini. Tapi diagendakan pemeriksaan lanjutan pada Rabu (12/10) besok. “Direktur LIB sudah diperiksa, Rabu (12/10) pemeriksaan tambahan oleh penyidik,”Dalam perkara ini, selain telah menetapkan enam tersangka. Tim investigasi Polri juga memeriksa 31 personel Polri dan 20 di antaranya dinyatakan terduga pelanggar etik dalam tragedi Kanjuruhan.Di sisi lain, Polri juga mengusut pelaku pengerusakan yang terjadi di luar Stadion Kanjuruhan, dan adanya temuan minuman keras (miras) dari berbagai jenis termasuk miras campuran.Namun, kata Dedi, Polri sesuai arahan Kapolri fokus menuntaskan perkara utama yakni Pasal 359 dan/atau Pasal 360 dan/atau Pasal 103 ayat (1) juncto Pasal 52 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. “Penyidik harus menuntaskan itu dulu. Harus mampu membuktikan itu dulu karena jatuhnya korban cukup banyak. Ini yang menjadi keprihatinan kita semuanya,” kata Dedi. (Ida/ANTARA)
Masyarakat Dimina Aktif Mendukung Pelaksanaan Pemilu 2024
Jakarta, FNN - Anggota Komisi II DPR, Guspardi Gaus, mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dan ikut terlibat langsung mendukung pelaksanaan Pemilu 2024. \"Masyarakat diharapkan dapat terlibat dalam setiap tahapan Pemilu sebagai pemilih, penyelenggara, atau peserta pemilu,\" kata dia, di Jakarta, Selasa.Ia mengatakan, inti dari sosialisasi dan pendidikan pemilih bagi masyarakat yang mempunyai hak pilih adalah pertama, harus mengetahui informasi tentang kepemiluan.Kedua menurut dia, tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk aktif dalam pemilu, dan ketiga, adanya upaya masyarakat untuk terlibat langsung dalam setiap tahapan pemilu.Ia mendorong masyarakat agar bisa menjadi pemilih cerdas dalam rangkaian pemilu serentak yang akan digelar pada 2024. \"Pemilih cerdas adalah mereka yang terlibat dan mempunyai kesadaran saat sebelum pemilu, saat pemilu berlangsung, dan setelah pemilu dilaksanakan,\" ujarnya.Ia bilang, masyarakat yang punya hak pilih sebelum pemungutan suara dilaksanakan harus memastikan terdaftar sebagai pemilih dan paham hak dan kewajiban serta mengetahui kapan pemungutan suara dilaksanakan.Selain itu menurut dia, masyarakat harus tahu siapa saja calon yang ikut kontestasi dan rekam jejaknya serta jangan mau diimingi-imingi sejumlah uang untuk memilih seseorang.\"Pemilih juga harus mengetahui tata cara menggunakan hak suara dengan benar, lalu saat pemungutan suara datang ke TPS tepat waktu. Sudah memiliki pilihan terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden, juga calon legislatif yang akan dipilih berdasarkan pertimbangan yang rasional dan logis,\" katanya.Ia mengatakan pemilih yang cerdas, setelah pemungutan suara selesai dilaksanakan maka harus ikut mengawasi pelaksanaan penghitungan dan rekapitulasi suara.Ia meminta masyarakat menjadi pemilih yang cerdas dan berdaulat sehingga dapat mendorong terciptanya pemilu yang berkualitas dan berintegritas.(Ida/ANTARA)
Fahri Hamzah: Deklarasi Capres Mulai Picu Lagi Pembelahan di Masyarakat
Jakarta, FNN - Sejumlah partai politik (parpol) mulai kasak kusuk untuk mencalonkan calon presiden (capres) pilihan mereka di Pilpres 2024 mendatang. Sejumlah nama pun digadang-gadang, ada Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Puan Maharani dan lain-lain. Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah, menyinggung mulai memanasnya pencapresan 2024 pasca deklarasi Anies Baswedan sebagai capres Partai Nasdem beberapa waktu lalu. Padahal, kata Fahri Hamzah, jadwal pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2024 masih setahun lagi, baru dibuka pada 2023 mendatang. \"Saat ini akibat adanya deklarasi-deklarasi pencapresan, mengakibatkan terjadi pembelahan diawal. Politik identitas dan polarisasi di masyarakat mulai marak lagi,\" kata Fahri Hamzah dalam keterangannya di Jakarta, Senin (11/10/2022). Berdasarkan jadwal, lanjut Fahri, pencalonan presiden dan wakil presiden baru akan dilakukan pada 19 Oktober 2023 hingga 25 November 2023 mendatang. \"Jadi semestinya, yang dibicarakan terlebih dahulu adalah masalah dan ancaman terhadap bangsa. Setelah matang dibicarakan, baru memunculkan calonnya,\" ujar Fahri. Namun, yang terjadi saat ini, adalah calon presiden duluan yang bermunculan. Calon presiden tersebut, sebagai besar minim ide.\" sindir Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 itu. Dengan menampilkan banyak capres oleh elit politik saat ini, menurut Fahri yang kasihan adalah rakyat. Bahkan ia mengibaratkan seperti sudah pilpres, tapi terlalu dini dan belum waktunya, sehingga yang muncul adalah pertarungan kosong atau \'pepesan kosong\'. \"Para pimpinan negara mungkin sebelum tidur lagi coba sedikit memikirkan akibat pilpres yang terlalu dini tanpa kejelasan ini. Setahun pertarungan kosong yang melelahkan. Pileg juga jadi kosong tidak relevan. Kasian rakyat terbelah sebelum waktunya dalam bahaya,\" kata politisi dari Nusa Tanggara Barat (NTB) tersebut. Seperti diketahui, sejumlah parpol saat ini sudah mendeklarasikan capresnya seperti Partai Gerindra mendeklarasikan Prabowo Subianto. Rencananya, Prabowo Subianto akan dipasangkan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden (cawapres)-nya. Terbaru, deklarasi Anies Baswedan sebagai bakal capres oleh Partai NasDem, disusul Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang menduetkan pasangan Ganjar Pranowo-Yenny Wahid sebagai capres-cawapresnya. Lalu, sejumlah DPW PPP seperti Banten, Sumatera Utara dan Sumatera Selatan, serta Sulawesi Selatan juga telah mendeklarasikan mengusung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024. Selain itu, ada nama-nama lain yang juga digadang-gadang menjadi capres seperti Ketua DPR Puan Maharani, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir, Menparekraf Sandiaga Uno dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. (*)
Indonesia Bersatu: Alvin Lim Rangkul Tokoh Lintas Agama dan Suku Demi Perbaikan Hukum
Jakarta, FNN – Advokat Alvin Lim, SH, MH, MSc, CFP, CLA selaku Ketua Pengurus LQ Indonesia Lawfirm menyerukan agar \"Indonesia Bersatu\", Indonesia jadi negara ketiga dan penuh korupsi karena tidak bersatu dan banyak perpecahan. \"Saya melihat bahwa satu-satunya cara Indonesia bisa maju dan bebas dari korupsi ketika masyarakat dan para tokoh lintas agama, suku dan antar golongan. Saya akan silaturahmi ke masing-masing tokoh nasional, baik radikal, moderate maupun ignoran, untuk mengumpulkan dukungan demi perbaikan hukum di Indonesia. Saya tidak mampu berjuang sendiri, maaf saya ada keterbatasan,\" ucap Alvin Lim dalam rilis di Jakarta, Senin (10/10/2022). Dalam perjalananya bersilaturahmi, Alvin Lim menjelaskan bahwa dirinya diterima oleh Ketua Jokowi Mania Immanuel Ebenezer, dimana Immanuel memberikan dukungan penuh kepada Alvin Lim dan berpihak kepada dirinya demi perbaikan hukum. \"Saya Immanuel Ebenezer, dukung dan ada di pihak Alvin Lim untuk perbaikan pemerintah dan hukum,\" ujar Ebenezer pendukung Ganjar Pranowo di Restoran Teras Bude. Selain bertemu Ebenezer, Alvin Lim mengajak keluarganya, istri dan anaknya bertemu dengan Imam Besar Habib Rizieq Shihab dan diterima di DPP FPI Petamburan. Habib Rizieq Shihab dan para petinggi FPI menemui Alvin Lim dan keluarga dan menyatakan dukungan terhadap penegakan hukum dan undang-undang, walau berbeda agama. \"Saya mendukung perjuangan selama tidak ada penistaan agama dan kriminalisasi terhadap ulama,\" ujar Habib Rizieq dengan tersenyum lebar. Alvin Lim mengucapkan pentingnya persatuan dan menghilangkan kesan radikal dan FPI sebagai organisasi menakutkan. \"Saya datang sebagai saudara setanah air, walau berbeda agama penuh rasa hormat dan toleransi. Beliau ternyata nasionalis dan tidak menakutkan seperti yang kebanyakan orang dengungkan. Habib Rizieq punya pandangan sendiri dan perjuangan beliau membela ulama. Beliau setuju dengan konsep persatuan walau beda agama dan suku, demi kemajuan bangsa. Berjiwa nasionalis,\" ungkapnya. Alvin Lim juga mengunjungi Tokoh Tionghoa yang cukup dikenal di Surabaya, Koh Wei Fan yang dituakan dan berjiwa amal dan sederhana. Diterima di rumah pribadinya, Koh Wei Fan, sangat senang menerima Alvin Lim dan menyatakan dukungannya dari tokoh Tionghoa Surabaya agar masyarakat mendapatkan kepastian hukum dan keadilan. \"Saya dukung perjuangan Alvin Lim, saya tahu tidak mudah namun akan menguntungkan seluruh masyarakat. Tokoh Tionghoa muda yang berjiwa berani dan nasionalis,\" ucap Koh Wei Fan di Surabaya. Alvin Lim menyatakan bahwa perjuangannya tidak akan mudah, pasti akan ada suara-suara miring dan oknum-oknum yang tidak suka ketika orang menegakkan kebenaran. \"Namun hanya dengan Indonesia Bersatu maka Indonesia bisa maju. Berkaca dari kasus Ahok (Basuki Tjahaja Purnama), dan 212. Sebagai minoritas, saya sangat toleransi dan menjauhkan diri dari bicara Agama, suku dan masalah partai. Saya tidak memihak partai tertentu dan bukan suruhan siapapun. Melainkan tujuan saya penegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat,\" pungkasnya. (mth/*)
Bendera Palsu Demokrasi dan Riba
Tanpa kekuatan ekonomi, umnat tidak mungkin bisa membangun kekuatan politik. Oleh: Daniel Mohammad Rosyid, Guru Besar ITS Surabaya, @ Rosyid College of Arts DI tengah skandal Ferdy Sambo yang belum jelas akhirnya, kita dikejutkan dengan kekisruhan stadion Kanjuruhan yang telah menewaskan 131 korban meninggal, serta ratusan lainnya luka dan sakit akibat terinjak-injak sesama penonton, dan hipoksia serta gas air mata yang dilontarkan aparat keamanan. Di tengah suasana berkabung nasional itu, perhatian kita segera tersedot pada deklarasi bacapres Anies Baswedan oleh Parpol Nasdem. Dikabarkan bahwa deklarasi ini merupakan upaya pemimpin Nasdem Surya Paloh untuk melindungi Anies dari ancaman penangkapan Anies oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi penyelenggaraan Formula-E. Sementara itu sekelompok ummat Islam yang merindu tokoh nasional untuk memperbaiki nasib mereka dari intimidasi islamophobik rezim ini sedang kesengsem berat oleh sosok Anies Baswedan. Berpuluh kelompok sukarelawan dan penggemar Anies bermunculan untuk mendukungnya maju sebagai bacapres idaman mereka dalam Pilpres 2024. Menilik rekam jejaknya, serta hasil polling elektabilitas para bacapres selama beberapa bulan terakhir, Anies muncul sebagai tokoh bacapres yang sangat populer mengungguli Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto dan beberapa tokoh lainnya. Penting dicermati sinyalemen Mulyadi Tadampali dari FISIP UI bahwa sejak UUD 1945 diganti UUD 2002, adopsi ekonomi yang makin liberal kapitalistik membuat demokrasi Indonesia makin dikuasai oleh para bandit politik yang didukung logistiknya oleh para bandar politik, sementara hampir seluruh perangkat polhukam diawaki oleh para badut politik di DPR, MK, KPK dan KPU. Aparat keamanan semakin menjadi alat kekuasaan yang makin brutal dan mematikan bukan bagi penjahat tapi bagi rakyat sipil biasa yang seharusnya justru dilindungi dan diayomi. Hukum makin tajam ke bawah, namun makin tumpul ke atas menghadapi para bandit, bandar dan badut politik itu. Gaduh politik itu telah berhasil mengalihkan perhatian dan energi kita pada ancaman yang secara senyap senantiasa merongrong Republik ini yaitu ekonomi kapitalisme yang bertumpu pada ekonomi ribawi, yaitu ekonomi yang mengandalkan transaksi-transaksi pemerolehan laba secara tidak adil dan penuh tipu daya. Riba bukan cuma soal bunga pinjaman, namun juga penggunaan luas uang kertas atau fiat money yang tidak memiliki nilai intrinsik apapun. Pelarangan penggunaan dinar emas ataupun dirham perak dalam konstitusi IMF yang disepakati dalam pertemuan Bretton Woods pada 1944 telah mendorong banyak negara yang baru merdeka sejak PD II untuk mencetak uang kertas mereka masing-masing, lalu dipaksa menerima USDollar sebagai alat tukar dalam perdagangan antar-negara. Kemudian, sebagai negara pemenang perang, melalui keputusan Presiden Nixon, AS pada 1971 secara sepihak melepaskan USDollar dari basis emas sehingga AS boleh mencetak USD out of thin air. Demikian itulah full fledged capitalism merampok kekayaan ummat manusia bagi segelintir elit ekonomi di planet ini. Begitulah kapitalisme Barat telah menjadi instrumen penjajahan dan dominasi baru oleh Barat terhadap negara-negara yang baru merdeka itu. Baru dalam beberapa tahun terakhir ini saja, baik China maupun Rusia mulai melawan dominasi US Dollar dengan Yuan dan Rubel dalam perdagangan dunia ini. Keruntuhan USSR pada awal 1990an telah didaku (claimed) sebagai penanda kemenangan kapitalisme melawan komunisme. Oleh Francis Fukuyama ini disebut sebagai The End of History and the Last Man (1992). Namun dunia yang sejak itu makin didominasi kapitalisme berkali-kali mengalami krisis serta peperangan, sementara ketimpangan serta kemiskinan tetap persisten berkepajangan. Konflik Rusia vs Ukraina, dan AS vs China yang terjadi saat ini adalah bukti yang tak terbantahkan bahwa kapitalisme telah gagal membuktikan janji-janjinya tentang kemakmuran dan keadilan bagi semua. Fareed Zakarya telah meramalkan akhir dari kejayaan AS dalam the Post-American World (2008). Ini dikonfirmasi kemudian oleh Emanual Macron sesaat setelah kemenangannya dalam Pilpres Perancis 2022 bahwa Barat telah kehilangan imajinasi politiknya. Ketergantungan Eropa kepada AS dengan memusuhi Rusia tetangga dekatnya sendiri adalah geostrategic blunder. Kini Eropa kelimpungan dihantam krisis energi dan pangan yang serius akibat penghentian pasokan gas Rusia dan gandum Ukraina. Setelah pandemi Covid-19 usai, Dunia kini memasuki krisis eksistensial yang lebih besar akibat keruntuhan lingkungan, ancaman perang nuklir, dan resesi besar ekonomi global. Sementara itu ummat Islam Indonesia sendiri masih saja ikut tergoda untuk mempertaruhkan nasibnya pada Pilpres 2024 dengan satu kepercayaan bahwa dengan kemenangan politik (berkuasa), ummat Islam boleh berjaya secara ekonomi. Sejak pemisahan Bank Indonesia dari Pemerintah RI meniru the Fed terpisah dari US Government, fakta sejarah menunjukkan bahwa ritual politik yang disebut Pemilu adalah sebuah operasi bendera palsu sekaligus instrumen legitimasi untuk mempertahankan ekonomi ribawi yang dikuasai para bandar politik yang secara ajeg menggerogoti kekuatan ekonomi ummat dan memperjongoskannya. Tanpa kekuatan ekonomi, umnat tidak mungkin bisa membangun kekuatan politik. Menolak riba dengan meninggalkannya adalah aksi politik yang akan menusuk jantung kekuatan oligarki domestik dan global yang tiada henti mencengkram Republik lontong sayur ini. Gunung Anyar, 11 Oktober 2022. (*)
Pancasila dan Politik Berkeadaban
Doa Muslim pada shalat tahajud, “Tuhanku, masukkanlah aku ke jalan masuk yang benar, dan keluarkanlah aku dari jalan keluar yang benar, dan berilah aku dari pihak-Mu kekuasaan yang menolongku.” (QS 17:79-80) Oleh: Muhammad Chirzin, Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta PANCASILA adalah pandangan hidup bangsa dan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bangsa Indonesia menghayati dan meyakini bahwa kemerdekaan Indonesia dari tangan penjajah adalah berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, melalui perjuangan yang penuh pengorbanan pikiran, jiwa, dan raga, serta nyawa. Dalam perjalanannya Pancasila mengalami pengayaan redaksional dan semantik hingga menjadi rumusan final pada Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang disahkan pada 18 Agustus 1945. Para pendiri bangsa mampu menyelami pandangan masyarakat Nusantara masa lalu dan membangun tatanan baru untuk Indonesia modern. Pancasila pemersatu bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Pancasila menyerap, menerima, dan menumbuhkan segala budaya, serta ideologi positif yang dapat berkembang berkelanjutan. Nusantara menjadi pusat persemaian dan penyerbukan silang budaya yang mengembangkan berbagai corak kebudayaan. Pancasila merupakan satu kesatuan dari lima sila, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa; Kemanusiaan yang adil dan beradab; Persatuan Indonesia; Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan; Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila memberi kekuatan hidup bangsa dan membimbingnya dalam mengejar kehidupan lahir dan batin dalam masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Pancasila penuntun sikap dan tingkah laku setiap manusia Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila cerminan suara hati nurani manusia Indonesia yang menggelorakan semangat dan harapan akan hari depan yang lebih baik. Kebahagiaan hidup akan tercapai apabila didasarkan atas keselarasan dan keseimbangan hidup, baik dalam kehidupan sebagai pribadi, masyarakat, maupun bangsa. Pancasila menempatkan manusia pada keluhuran harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dengan kesadaran untuk mengembangkan kodratnya sebagai makhluk pribadi maupun sosial. Kemajuan seseorang ditentukan oleh kemauan dan kemampuannya dalam mengendalikan diri dan kepentingannya dalam rangka melaksanakan kewajiban sebagai warga masyarakat dan negara. Dengan sila pertama manusia Indonesia menyatakan percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sila pertama menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk Indonesia untuk memeluk agama dan beridabah menurut ajaran agamanya. Manusia Indonesia saling menghormati dan bekerja sama membina kerukunan hidup sesama umat beragama. Kebebasan beragama diakui sebagai salah satu hak paling asasi di antara hak-hak asasi manusia. Dengan sila kedua, manusia Indonesia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Sama hak, derajat, dan kewajibannya, tanpa pembeda-bedaan suku, keturunan, agama, jenis kelamin, serta kedudukan sosial, dan sebagainya. Sila kedua menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan mendorong kegiatan kemanusiaan, membela kebenaran, dan keadilan, serta mengembangkan sikap saling menghormati, dan bekerja sama dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Dengan sila ketiga manusia Indonesia menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan bangsa, dan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan. Persatuan dikembangkan atas dasar kebinekaan, dan kerelaan berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Dengan sila keempat manusia Indonesia sebagai warga masyarakat dan negara mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Keputusan menyangkut kepentingan bersama dilakukan dengan musyawarah dan mufakat menggunakan akal sehat, sesuai dengan hati nurani yang luhur, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, serta mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Permusyawaratan dalam demokrasi didasarkan atas asas raionalitas dan keadilan, bukan subjektivitas ideologis dan kepentingan, didedikasikan bagi kepentingan banyak orang, berorientasi jauh ke depan, melibatkan dan mempertimbangkan pendapat semua pihak yang dapat menangkal dikte minoritas elit penguasa dan klaim mayoritas. Praktik Pemilihan Presiden secara langsung oleh semua warga negara Republik Indonesia dengan prinsip one man one vote (satu orang satu suara) tidak sejalan dengan sila keempat Pancasila: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Dengan sila kelima manusia Indonesia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Untuk itu dikembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menghormati hak-hak orang lain. Pancasila merupakan satu kesatuan utuh yang terpadu dan tak boleh dipisahkan yang satu dari yang lain. Ketuhanan Yang Maha Esa menjiwai sila kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian seterusnya. Sebagai dasar negara Pancasila niscaya menjadi landasan Undang-Undang Dasar dan Undang-undangan lain serta peraturan-peraturan turunannya. Segala Undang-Undang dan peraturan yang tidak sejalan dengan Pancasila, sejak hari proklamasi, Jumat 17 Agustus 1945 hingga hari ini, harus ditinjau ulang, diperbaiki, dan/atau dibatalkan. Politik adalah usaha untuk mencapai masyarakat yang terbaik yang akan hidup bahagia, karena memiliki peluang untuk mengembangkan bakat, bergaul dengan rasa kemasyarakatan yang akrab, dan hidup dalam suasana moralitas yang tinggi. Politik mengandung unsur interaksi antara pemerintah dengan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Politik adalah usaha untuk menentuan peraturan-peraturan yang dapat diterima dengan baik oleh sebagian besar warga, untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis. Untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan umum menyangkut peraturan dan alokasi sumber daya alam, perlu dimiliki kekuasaan dan wewenang, guna membina kerja sama maupun menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dalam proses ini. Kegiatan politik menyangkut cara bagaimana kelompok mencapai keputusan kolektif dan mengikat melalui pendamaian perbedaan-perbedaan di antara anggotanya. Kegiatan politik suatu bangsa bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya yang tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerja sama. Politik dalam bentuk paling baik adalah usaha mencapai suatu tatanan sosial yang berkeadilan. Persepsi adil itu dipengaruhi oleh nilai-nilai serta ideologi dan zaman yang bersangkutan. Politik dalam bentuk paling buruk adalah perebutan kekuasaan, kedudukan, dan kekayaan untuk kepentingan sendiri. Politik adalah perebutan kuasa, tahta, dan harta. Pengelolaan kebinekaan merupakan aspek penting dalam kehidupan berbangsa untuk mewujudkan kohesivitas sosial yang akan membuat penduduk lintas agama dan lintas etnis nyaman. Setiap warga negara harus mempercayai sesama warga dan pemerintah untuk merancang dan menerapkan kebijakan yang bermanfaat secara inklusif. Politik identitas merupakan penjabaran dari identitas politik yang dianut oleh warga negara berkaitan dengan arah politik yang kerap dikerucutkan menjadi dua kelompok, yaitu nasionalis dan agamis. Antara nasionalisme dan agama sesungguhnya tidak bisa dibenturkan. Agama dan nasionalisme adalah dua kutub yang tidak berseberangan. Nasionalisme adalah bagian dari agama, dan keduanya saling menguatkan. Konsep politik Islam termuat dalam kosakata kunci mulk, imam, khalifah, ulul amri, dan sulthan dalam Al-Quran. Allah swt Pemilik kekuasaan. Dia berikan kekuasaan kepada siapa saja yang Dia kehendaki, dan sekaligus mencabutnya dari siapa saja yang dikehendaki-Nya. Boleh jadi kekuasaan itu memuliakan seseorang, dan bisa jadi menghinakannya. Kebaikan adalah sejalan dengan kehendak Allah swt, dan kejahatan berarti pengingkaran terhadap kehendak-Nya. Terang dan gelap secara simbolis berarti ilmu dan kebodohan, kesenangan dan kesedihan, kesadaran rohani dan kebutaan rohani. Takdir dan kehendak Allah swt juga berlaku seperti dalam dunia lahir. Di tangan-Nya segala kesempurnaan. (QS 3:26-27). Dalam pengertian rohani “kalimat” bermakna kehendak, keputusan, atau rencana Allah swt. Dalam segala hal Nabi Ibrahim saw memenuhi kehendak Allah swt. Ia membangun tempat suci Ka’bah, dan menyerahkan segala keinginan kepada kehendak-Nya. Maka Allah swt menjanjikan kepemimpinan dunia. Nabi Ibrahim pun bermohon untuk keturunannya juga, tetapi janji Allah swt tidak akan sampai kepada orang-orang yang terbukti berdusta. (QS 2:124) Khalifah yang sempurna ialah yang mempunyai kemampuan inisiatif sendiri, tetapi kebebasan kehendaknya memantulkan adanya kehendak penciptanya. Kekuasaan Nabi Daud sebagai raja, dan bakat kearifan, keadilan, serta kerasulannya dianugerahkan Allah swt kepadanya sebagai amanat. Bakat-bakat besar yang diberikan ini, yang diberikan kepada siapa saja, tentu bukan untuk dibangga-banggakan. (QS 38:26). Ulul amri ialah pihak yang memegang kekuasaan atau bertanggung jawab yang dapat mengambil keputusan –mereka yang menangani berbagai macam persoalan. Sungguhpun begitu, keputusan terakhir di tangan Tuhan. Dari Dialah para nabi mendapat wewenang. Oleh karena itu di dalam Islam tidak ada pemisahan secara tajam antara soal-soal yang sakral dan sekular. Adanya suatu pemerintah biasa diharapkan berjalan di atas kebenaran, dan dapat bertindak sebagai pemimpin yang saleh, benar, dan bersih pula. Kita harus menghormati dan mematuhi pemegang kekuasaan yang demikian. (QS 4:59). Doa Muslim pada shalat tahajud, “Tuhanku, masukkanlah aku ke jalan masuk yang benar, dan keluarkanlah aku dari jalan keluar yang benar, dan berilah aku dari pihak-Mu kekuasaan yang menolongku.” (QS 17:79-80) Masuk dan keluar mengandung berlapis makna. Pertama, secara umum, masuk dan keluar dalam segala tingkat kehidupan. Kedua, masuk dalam kematian, dan keluar pada waktu kebangkitan. Ketiga, bagi Nabi Muhammad saw, memasuki kehidupan baru di Medinah yang masih merupakan peristiwa-peristiwa masa depan, dan keluar dari kehidupan di kota Mekah yang penuh dengan segala penindasan, di samping lingkungan yang penuh kebohongan. Keempat, dihubungkan dengan hijrah yang akan terjadi, “Biarlah itu timbul dari niat karena kebenaran dan kehormatan rohani belaka, dan bukan dari niat karena rasa dendam terhadap kota Mekah atau para penindasnya, atau karena ambisi pribadi maupun kekuasaan duniawi dari kota Medinah, yang dalam segalanya sudah siap berada di bawah telapak kaki Rasulullah saw. Rasulullah saw bersabda, “Setiap kamu adalah seorang pemimpin, dan setiap kamu akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya…” Sumpah Presiden Republik Indonesia “Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar, dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.” (*)
Pertemuan Habib Rizieq dan Anies Isyarat Dukungan Capres 2024.
ANIES Baswedan orang yang berani dan tegas. Jika tidak demikian, mana mungkin Gubernur DKI Jakarta itu datang menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad Sollollohu \'Alaihi Wassallam di Markas Front Persaudaraan Islam (FPI), kawasan Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Keberanian itu ia tunjukkan dengan mendatangi kediaman Habib Rizieq Syihab (HRS). Itu terjadi pada Jum\'at malam, 7 Oktober 2022. Ia datang sendirian tanpa pengawalan yang ketat. Mantan Menteri Pendidikan Nasional itu hadir di tempat itu sekaligus memenuhi undangan pernikahan putri HRS. Anies, bukan lagi sekedar Gubernur DKI Jakarta. Kini ia telah resmi menjadi Calon Presiden (Capres) 2024 yang diusung Partai NasDem, partai yang masuk dalam koalisi pemerintahan Joko Widodo-Ma\'ruf Amin. Partai Demokrat (PD) dan Partai Keadilan Sejahtera dikabarkan segera menyusul. Pagi hari sebelum ke Petamburan, ia menyambangi Kantor Dewan Pimpinan Pusat PD, di Jalan Proklamasi, Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Ia berbincang secara tertutup dengan Ketua Umum PD, Agus Harimurti Yudhoyono. Belum ada deal politik, karena pertemuan baru semacam silaturrahim. Ya, penjajagan politik atau silaturrahim politik. Sedangkan kehadirannya di Petamburan juga tidak berkaitan dengan urusan pencapresan. Anies murni datang memenuhi undangan warganya, seperti halnya dia lakukan terhadap masyarakat Jakarta yang lain. Tidak ada pembicaraan politik, apalagi deal politik dengan HRS dan pendukungnya. Meskipun demikian, kedatangannya bisa ditafsirkan penuh dengan nuansa politik. Apalagi dikaitkan dengan menangnya Anies menjadi DKI-1, antara lain berkat perjuangan HRS dan FPI yang menjungkalkan Basuki Tjahja Purnama alias Ahok yang dipenjara karena menista Alqur\'an. Akan tetapi, dari do\'a yang disampaikan HRS dan diamini jemaah yang hadir mengisyaratkan dukungan kepada Anies dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Apalagi, sudah sejak lama, rakyat menginginkan Anies menjadi presiden yang diyakini akan membawa banyak perubahan. Tidak ada kalimat yang tegas dan jelas HRS mendukung Anies menjadi Cawapres 2024. Pun juga tak ada kalimat yang jelas dan samar yang mengajak jemaah supaya mendukung mantan Rektor Universitas Paramadina itu. Yang ada, untaian do\'a. Yang ada permohonan kepada Sang Pencipta agar Anies bisa mengakhiri tugasnya sebagai Gubernur DKI (Daerah Khusus Ibu Kota) Jakarta dengan baik. \"Kita do\'akan Bapak doktor Anies Rasyid Baswedan bisa menyelesaikan tugasnya yang tinggal beberapa hari lagi di DKI Jakarta ini dengan husnulkhatimah,\" ujar Habib Rizieq, yang berdiri di samping Anies. Ia mendo\'akan agar Anies diselamatkan dari orang-orang jahat dan diselamatkan dari berbagai fitnah. \"Kita mohon pada Allah agar beliau diselamatkan Allah dari makar orang-orang jahat, dari segala fitnah muslihat dan tipu daya yang ingin menjebak dan menghancurkan,\" ucapnya. Selain itu Habib Rizieq mendo\'akan agar Anies diberi hidayah dan menjadi pemimpin yang istikamah. \"Agar Allah memberikan taufik dan hidayah kepada Bapak Gubernur kita agar tetap dan selalu menjadi pemimpin yang istikamah,\" ucapnya. Untaian do\'a\' yang dipanjatkan itu merupakan isyarat dukungan terhadap Anies menjadi Capres 2024. Kedatangannya menemui HRS, walau memenuhi undangan pernikahan putri HRS yang dirangkai dengan peringatan Maulid Nabi Muhammat, tentu bernuansa politis. Apalagi, ia dido\'akan supaya menjadi pemimpin yang mampu menegakkan HAM (Hak Azasi Manusia).
Kanjuruhan Tanggung Jawab Pemerintah
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan TUGAS dan tanggung jawab penyelenggara negara khususnya Pemerintah adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia (Mukadimah UUD 1945). Menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan HAM (Pasal 71 UU HAM). Peristiwa Kanjuruhan adalah bukti bahwa Pemerintah gagal menunaikan amanah dan tanggungjawab ini. Pertanggugjawaban hukum telah menetapkan dua personal Panitia Penyelenggara Abdul Haris dan Dirut PT LIB Akhmad Hadian Lukita sebagai tersangka. 4 lainnya adalah Kasat Samapta Polres Malang AKP Bambang Shidik, Kabag Ops Polres Malang Kompol Wahyu S Pranoto, Security Officer Suko Sutrisno, dan Danki III Brimob Polda JatimJatim AKP Hasdarman. Kasus besar kerusuhan atau lebih pas pembunuhan Kanjuruhan ini tidak bisa dilokalisir hanya pada persoalan hukum di lapangan semata, tetapi juga harus dihubungkan dengan pertanggungjawaban hierarkhis (by commission) dan politis (by ommission). Adanya dua anggota Polres Malang tersangka maka Kapolres Malang AKBP Ferli Hidayat telah dipecat. Mengingat anggota Brimob Polda Jatim sebagai tersangka maka sudah semestinya Irjen Pol Nico Afinta juga dipecat. Ini adalah tanggung jawab hierarkhis. Begitu juga dengan penetapan Panpel hingga Security Officer bahkan Dirut LIB yang dinyatakan sebagai tersangka maka Ketum PSSI Iwan Bule harus mundur atau dimundurkan. Penyebab banyak jatuh korban adalah penembakan gas air mata, maka tanggungjawab ada pada pelaku, penginstruksi, dan penyedia sarana. Ditengarai peluru gas air mata telah kadaluwarsa. Menurut Komnas HAM daluwarsa sampai tahun 2019, sedangkan menurut Mabes Polri hingga 2021. Menurut Mabes Polri dari 11 peluru yang ditembakan 7 di tribun Selatan, 1 di tribun utara dan 3 di lapangan. Informasi lain juga di tribun timur. Artinya terbanyak bukan untuk mengatasi kerusuhan akan tetapi justru menjadi penyebab kepanikan dan kematian. Tewasnya 125 orang atau konon 2OO orang lebih disebabkan oleh pelanggaran aturan FIFA Stadium Safety and Security Regulation yang melarang penggunaan gas air mata. Dua institusi bertanggungjawab atas pelanggaran ini yaitu PSSI dan Polri, karenanya ini menjadi dasar dan menguatkan bahwa Komjen Purn. Mochamad Iriawan dan Irjen Pol Nico Afinta harus diberhentikan. Presiden juga harus bertanggung jawab disebabkan oleh terjadinya pelanggaran HAM berulang sejak petugas Pemilu (894 orang), 21-22 Mei (10 orang), Km 50 (6 orang) dan Kanjuruhan (200 orang). Apalagi baru keluar Kepres 17 tahun 2022 yang dimaksudkan agar pelanggaran HAM berat tidak berulang. Kepres itu diterbitkan 26 Agustus 2022. Kanjuruhan meledak 1 Oktober 2022. Peristiwa 1 Oktober menarik secara politik. Ini Hari Kesaktian Pancasila setelah G 30 S PKI. 1 Oktober ini dirusak citranya oleh \"kerusuhan\" aneh dan brutal gas air mata. Pidato Nadiem 30 September konten gotong royong, value free, dan amanat Soekarno 1Juni 1945 mengindikasikan PKI mengantar 1 Oktober. Dengan sebagian besar gas air mata ke tribun menjadi bukti adanya motif \"kesengajaan\" untuk mengacaukan dan membunuh. Membuat panik puluhan ribu penonton. Mengingat peristiwa Stadion Kanjuruhan ini bersifat multi dimensional, maka Tim Independen harus dibentuk, bukan \"Tim Gabungan Independen\" buatan Mahfud MD. Tim yang dipimpin oleh Menkopolhukam ini jelas bukan Tim Independen. Ini adalah Tim Pemerintah yang memeriksa atau mengusut peristiwa yang menjadi tanggung jawab Pemerintah sendiri. Sangat tidak pas. Peristiwa Kanjuruhan adalah bencana yang diduga ada unsur kesengajaan, bermotif besar yang berdimensi politik dan merupakan kejahatan atas kemanusiaan (crime against humanity). Bandung, 11 Oktober 2022
POPULER
