ALL CATEGORY
Edan, Ade Armando Pecicilan Menantang Singo Edan
BUKAN Ade Armando namanya kalau hari-harinya tidak bikin kuping masyarakat panas, dada sesak, dan hati mendidih. Melalui media sosial, dosen FISIP UI itu sering bikin gaduh mengeluarkan kata-kata tidak pantas dan cenderung mengundang keributan. Suatu sikap yang mustinya dihindari oleh seorang pendidik. Tapi Ade Armando tak mempedulikan itu. Entah karena pesanan atau target itulah yang harus ia tunaikan. Yang jelas setiap narasi yang keluar dari mulutnya, selalu melecehkan, memojokkan, dan merendahkan orang lain. Terbaru Ade Armando mengeluarkan pernyataan yang naif, kolot, dan cenderung jahat berkaitan dengan peristiwa terbunuhnya 131 penonton sepak bola. Musibah yang menimpa Aremania itu tak membuat Ade Armando berempati. Ia justru nyinyir terhadap Suporter Arema FC Malang atau yang sering dikenal dengan Singo Edan. Ade menuduh Aremania menjadi biang terjadinya tragedi kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan, Malang tersebut. Coba kita telaah kalimat yang keluar dari kerongkongan Ade, \"Yang jadi pangkal masalah adalah suporter Arema yang sok jagoan melanggar semua peraturan dalam stadion dengan gaya preman masuk ke lapangan petentengan.\" Kurang ajar bukan? Tampaknya Ade berupaya bego bahwa terjadinya kematian ratusan suporter sesungguhnya akibat dari penggunaan gas air mata di dalam stadion. Ade minim pengetahuan bahwa Aremania selalu tampil sopan dan bertanggung jawab. Ade juga fakir etika bahwa Aremania punya kode etik dalam memberi dukungan pemain. Mereka jauh lebih beradab ketimbang kelakuan Ade Armando. Aremania solid sejak sebelum Ade Armando lahir telanjang ke bumi hingga dosen rasialis itu ditelanjangi di tengah lapangan sampai hari ini. Ade bukan mencari solusi, tetapi justru menyalahkan penonton yang menjadi korban keberingasan aparat. Tantangan Ade langsung direspons oleh komunitas Singo Edan. Mereka mendesak Polri segera menangkap buzzer pemakan APBN itu. Hari Selasa (11/10/2022) Aremania akan menggeruduk kantor Polresta Kota Malang, memastikan makhluk penyebar kebencian itu dikandangi. Sebelumnya mulut beracun Ade Armando juga menyasar warga Minang, Sumatera Barat. Mereka menuntut Polda Sumbar memproses hukum pegiat media sosial yang telah menghina orang Minang dengan menyebutkan bahwa \'orang Minang lebih kadrun dari pada kadrun\' yang diucapkan pada 2020 lalu. Sakit hati massal orang Minang telah terjadi sejak dua tahun yang lalu, namun tak ada progres. Oleh karena itu, kini mereka menuntut kembali. Sesungguhnya Ade Armando telah memetik dosa atas ulahnya. Ia mengalami pengadilan rakyat dengan ditelanjangi ramai-ramai di tengah demonstrasi Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) di depan Gedung DPR/MPR RI pada 11 April 2022 lalu. Ini terjadi spontan akibat dari akumulasi ucapan Ade yang tak patut. Jejak kebiadaban verbal bisa kita baca ulang. Di akun Facebook-nya, pada 25 Januari 2017 Ade Armando menuliskan kalimat \"Allah kan bukan orang Arab. Tentu Allah senang kalau ayat-ayatnya dibaca dengan gaya Minang, Ambon, Cina, Hiphop, Blues\". Karena unggahan tersebut ia dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Ia pun ditetapkan sebagai tersangka sejak 2017 atas dugaan pelanggaran UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Namun, hingga lima tahun kasus tersebut mandek. Pada akhir Desember 2017, Ade Armando lagi-lagi dilaporkan ke Bareskrim Polri atas kasus dugaan tindak pidana ujaran kebencian bernuansa suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Ade mengunggah foto Habib Rizieq memakai topi Santa Claus jelang perayaan Natal. Padahal itu foto rekayasa. Pada April 2018 Ade juga dilaporkan ke polisi atas pelecehan terhadap agama Islam. Ia mencuit di media sosial dengan mengatakan adzan tidak suci. Ade mendukung Sukmawati Sukarnoputri yang menyebut kidung lebih merdu daripada azan. Bertobatkah Ade Armando? Tidak. Ia kembali secara masif memproduksi kebencian, utamanya teradap Islam. Ade Armando mengatakan bahwa sholat 5 waktu itu tidak ada dalam Alquran. Ade menantang semua pihak untuk mencoba mencari ayat dalam Al-Qur\'an yang memerintahkan Salat lima waktu. Mundur beberapa tahun sebelumnya, Ade sempat membuat pernyataan kontroversial. Pada Juli 2015 menurut Ade, LGBT itu bawaan lahir, bahkan Alquran tidak pernah melarang perilaku homoseksual. Yang dilarang adalah perilaku seks sodomi. Sudah pasti pernyataan itu memancing reaksi banyak pihak. Yang tak kalah kontroversi adalah saat Ade mengunggah meme Joker Anies Baswedan pada November 2019. \"Orang pintar milih Ahok. Orang bodoh milih Anies. Jadi kalau sekarang Ahok kalah artinya jumlah orang bodoh jauh lebih banyak daripada orang pintar. Simpelkan?,\" tulis Ade di akun Facebook miliknya. Akibatnya, ia kembali dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Namun hingga kini, tak ada kelanjutannya. Ade adalah produsen virus. Virus kebencian yang ia semprotkan melalui media sosial. Berhasil tidaknya agenda itu, bisa dilihat dari respons masyarakat. Semakin banyak yang protes, semakin berhasil gerakan dia. Gerakan memporakporandakan kesatuan dan persatuan bangsa. Inilah kelompok yang nyata-nyata anti-NKRI. Kita lihat, apakah upaya Singo Edan mampu menghentikan arogansi Ade Armando dan gerombolannya? Atau hanya sekadar simbol meluapkan kekecewaan berjamaah belaka.
Musibah Kanjuruhan dan IQ Jongkok
Oleh Ridwan Saidi Budayawan Tabel di atas adalah peringkat IQ 10 bangsa-bangsa ASEAN. Teratas Singapura dengan rata-rata IQ 105,89. Lalu berturut-turut ke-2 sampai ke-9 Kamboja, Myanmar, Vietnam, Thailand, Malaysia, Brunei Darussalam, Fiilipina, Laos dengan rata-rata IQ 80,99. Dan ke 10 alias buncit: Indobesia dengan rata-rata IQ 78,49. Kalau penelitian ini akurat saya teringat Rocky Gerung yang tiap berkomentar tak lupa menyelipkan kata dungu. Dalam istilah pop disebut IQ jongkok. Formil ini tanggung jawab Mendikbud Nadiem Makarim. Istilah membangun SDM saban saat diucapkan tanpa membenahi cara-cara rekrutmen level elit. Justru kebanyakan virus IQ jongkok ditularkan lapisan ini. Musibah IQ jongkok harus segera diatasi hingga tidak menimbulkan efek lain yaitu mengkhayal dan berdusta. Kita segera lepas landas cut cut cut (sambil telapak tangan digoyang arah langit). Yang terjadi justru proyek-proyek pada mangkrak atau mubazir. Lihatlah persoalan nyata di depan mata: 1. Meningkatkan pendapatan rakyat 2. Menanggulangi musibah IQ jongkok 3 .Mencegah berulangnya peristiwa KM 50, Kasus Sambo, dan tragedi Kanjuruhan. Ini tambahan 3 butir masalah selain butir-butir terdahulu seperti oligarkhi dan korupsi yang masih menggantug.. Sementata itu pertemuan Bogor pada 8/10/2022 Jokowi-Megawati yang diselingi dengan makan kacang-kacangan (re: CNB) memberi kesan keadaan ekonomi dan keuangan Indonesia mencemaskan sehingga diskusi berwarna kontemplasi. Pertanyaannya, apakah pilptes itu solusi? Empirik tidak. Ada yang mengajukan solusi lain: kembali ke UUD 45 yang murni. Persoalannya di era globalisasi ini kita tidak sendirian bicara soal kita. Karena bagi Arrerika, Indonesia itu penting untuk global. Bahkan bukan untuk Indo Pacific saja. Tak dapat kita elakkan bahwa orang luar pun berpikir tentang Indonesia. Apalagi mssalah makin rumit, meminjam istilah Faisal Assegaf, selain OLIgarki kita juga hadapi OLIbekas, maksudnya elit yang tak bermutu. Celakanya lagi OLIbekas bersanding dengan OLIgarki. (RSaidi)
Inilah 12 Temuan Tim Pencari Fakta Pelanggaran HAM di Stadion Kanjuruhan
Jakarta, FNN - Peristiwa kekerasan yang terjadi di stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur telah mengakibatkan banyak korban jiwa dan luka-luka. Berkenaan dengan peristiwa tersebut, Tim Pencari Fakta Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari LBH Pos Malang, LBH Surabaya, YLBHI, Lokataru, IM 57+ Institute dan Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) telah melakukan investigasi selama kurang lebih 7 (tujuh) hari. Kondisi saat ini, masyarakat masih dalam keadaan berduka, meski demikian mereka tetap terus menuntut kebenaran dan keadilan dengan menyerukan pengusutan secara tuntas kasus ini melalui spanduk yang terpasang di berbagai sudut di Malang Raya. Rilis yang diterima redaksi FNN, Minggu 09/10/22) menegaskan bahwa saat proses investigasi, Tim bertemu dengan sejumlah saksi, korban dan keluarga korban dengan kondisi ada yang mengalami gegar otak, luka memar bagian muka dan tubuhnya, ruam merah pada muka, hingga trauma yang berat akibat peristiwa kekerasan yang telah terjadi. Berdasarkan hasil investigasi Tim Pencari Fakta Koalisi Masyarakat Sipil, pihaknya mendapatkan temuan awal bahwa peristiwa kekerasan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan merupakan dugaan kejahatan yang terjadi secara sistematis yang tidak hanya melibatkan pelaku lapangan. Selain itu, Tim juga menduga timbulnya korban jiwa akibat dari efek gas air mata yang digunakan oleh aparat kepolisian. Adapun temuan awal tersebut antara lain sebagai berikut: 1. Bahwa pada saat pertengahan babak kedua, terdapat mobilisasi sejumlah pasukan yang membawa gas air mata, padahal diketahui tidak ada ancaman atau potensi gangguan keamanan saat itu; 2. Bahwa ketika pertandingan antara Arema FC dan Persebaya selesai, diketahui terdapat sejumlah suporter yang masuk ke dalam lapangan, didasari pada keterangan saksi-saksi yang ada, hal tersebut terjadi oleh karena para suporter hanya ingin memberikan dorongan motivasi dan memberikan dukungan moril kepada seluruh pemain. Namun, hal tersebut direspon secara berlebihan dengan mengerahkan aparat keamanan dan kemudian terjadi tindak kekerasan. Hal inilah yang kemudian, para suporter lain ikut turun ke dalam lapangan bukan untuk melakukan penyerangan tetapi untuk menolong suporter lain yang mengalami tindak kekerasan dari aparat keamanan; 3. Bahwa sebelum tindakan penembakan gas air mata, tidak ada upaya dari aparat untuk menggunakan kekuatan lain seperti kekuatan yang memiliki dampak pencegahan, perintah lisan atau suara peringatan hingga kendali tangan kosong lunak. Padahal berdasarkan Perkap Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan, Polisi harus melalui tahap-tahap tertentu sebelum mengambil tahap penembakan gas air mata; 4. Bahwa tindak kekerasan yang dialami para suporter, tidak hanya dilakukan oleh anggota Polri tetapi juga dilakukan oleh prajurit TNI dengan berbagai bentuk seperti menyeret, memukul, dan menendang; 5. Berdasarkan kesaksian para suporter, penembakan gas air mata tidak hanya ditujukan ke bagian lapangan, tetapi juga mengarah ke bagian Tribun sisi Selatan, Timur, dan Utara sehingga hal tersebut menimbulkan kepanikan yang luar biasa bagi suporter yang berada di Tribun; 6. Bahwa saat ingin hendak keluar dengan kondisi akses evakuasi yang sempit, terjadi penumpukan di sejumlah pintu yang terkunci. Bahwa di dalam ruangan yang sangat terbatas tersebut, diperparah dengan masifnya penembakan gas air mata oleh aparat kepolisian dan hal ini berdampak sangat fatal yang mengakibatkan para korban sulit bernafas hingga menimbulkan korban jiwa; 7. Setelah mengalami rentetan peristiwa kekerasan, para suporter yang keluar dengan kondisi berdesak-desakan, minim mengalami pertolongan dengan segera dari pihak aparat kepolisian, para korban dengan caranya sendiri berusaha untuk keluar; 8. Peristiwa kekerasan dan penderitaan tidak hanya terjadi di dalam Stadion, tetapi juga terjadi di luar Stadion. Diketahui, aparat kepolisian juga ikut melakukan penembakan gas air mata kepada para suporter yang berada di luar stadion; dugaan kuat kondisi paska tribun adalah momen dibanyak penonton meremggang nyawa. Disaat itu pula tidak didapat kondisi medik yang optimal untuk meeespon kondisi kritis penonton yang terpapar asap. 9. Pasca peristiwa, diketahui ada pihak-pihak tertentu yang melakukan tindakan intimidasi baik melalui sarana komunikasi maupun secara langsung. Kami menduga hal ini dilakukan agar menimbulkan suatu ketakutan kepada para saksi dan korban agar tidak memberikan suatu kesaksian; 10. Bahwa hingga saat ini tidak ada informasi yang mendetail dari pemerintah berkaitan dengan data korban jiwa dan luka yang dapat diakses oleh publik, termasuk informasi perkembangan penanganan kasus yang saat ini ditangani oleh pihak kepolisian; 11. Bahwa saat kami masih sedang melakukan pendalaman fakta, kami sudah berkomunikasi dengan Komnas HAM dan LPSK lalu menyampaikan sejumlah laporan. Tetapi kami belum melihat kerja riil dari Tim Gabungan Independen Pencari Fakta untuk menemui sejumlah saksi dan korban; 12. Bahwa terkait dengan adanya narasi temuan minuman alkohol dan penggunaan terminologi \"kerusuhan\" merupakan penyampaian informasi yang menyesatkan. Dalam peristiwa ini dipandang keliru apabila menggunakan terminologi kerusuhan, yang terjadi justru ialah serangan atau pembunuhan secara sistematis terhadap para warga sipil. Lalu perihal adanya minuman alkohol juga informasi yang dapat menyesatkan fokus penerangan kasus ini, sebab tidak mungkin ada minuman alkohol di dalam stadion dikarenakan saat masuk ke dalam stadion dilakukan pengecekan yang sangat ketat oleh Panpel dan aparat kepolisian. Berdasarkan berbagai temuan awal di atas, kami menilai telah terjadi tindak kekerasan yang dilakukan secara sengaja dan sistematis, dilakukan oleh aparat keamanan, dengan tidak hanya melibatkan aktor lapangan saja, yang saat ini telah ditetapkan tersangka oleh aparat kepolisian. Tetapi ada aktor lain, dengan posisi lebih tinggi yang seharusnya ikut bertanggung jawab, dan perlu diproses hukum lebih lanjut. (sws)
Kolumnis Ady Amar Bukukan Kezaliman yang Dialami Habib Rizieq
Jakarta, FNN - Kebenaran terkadang harus menunggu waktu yang tepat untuk mendapatkan pengakuan dari sejarah. Demikian pernyataan pengamat politik dan pemerhati bangsa Tony Rosyid dalam buku terbaru karya kolumnis Ady Amar. Diketahui pada September 2022 Ady kembali menerbitkan buku terbarunya berjudul “Tuhan Tidak Diam, Episode Gapai Keadilan Habib Rizieq Shihab”. Buku setelan 217 ini menjadi semacam \"catatan reportase” peristiwa yang dialami Habib Rizieq Shihab selama dikriminalisasi oleh penguasa. Perlakuan tidak adil tak hanya diarahkan kepada Habib, tetapi juga sampai terbunuhnya 6 laskar Front Pembela Islam (FPI) pengawalnya, pembubaran ormas FPI, lalu ditahannya Habib Rizieq dan beberapa pengikutnya hingga jalannya sidang yang melelahkan. Wartawan senior FNN, Tjahja Gunawan menilai buku ini merekam alur kejadian demi kejadian yang dialami, dari waktu ke waktu, terekam apa adanya. Ady Amar menyajikannya dengan bahasa sederhana nan apik. Sementara anggota Majelis Habaib Progresif, Smith Alhadar menilai buku ini menjadi saksi rasa resah atas ketidakadilan yang menimpa Habib Rizieq. Tidak hanya itu, Lieus Sungkharisma, tokoh Tionghoa yang aktif dalam gerakan demokrasi dan HAM menyebut buku ini mengungkap berbagai fakta ketidakadilan yang diterima oleh Habib Rizieq Shihab. Ketidakadilan yang tidak semestinya ia terima. Sedangkan Mustofa Nahrawardaya, Pemimpin Redaksi Majalah Tabligh PP Muhammadiyah menilai buku ini akan menjadi aset bersejarah. Sementara jurnalis senior dan pengamat sosial politik, Asyari Usman menyebut Ady Amar adalah satu makhluk yang tak kenal lelah menjelaskan perjuangan Habib Rizieq Shihab melawan kezaliman. Selain itu, Abdul Chair Ramadhan, Direktur HRS Center juga menjelaskan buku ini berisi berbagai dimensi perjuangan sang Imam Besar Habib Rizieq Shihab dengan berbagai risiko yang dihadapinya. Saat ini Habib Rizieq Shihab memang sudah dibebaskan, tapi bebas bersyarat. Ditahannya Habib Rizieq sebenarnya itu hal yang tidak patut ia terima. Pengamat sosial politik, Rocky Gerung menilai sejarah akan menimbang: apakah Habib Rizieq Shihab adalah pemecah bangsa atau penyuara keadilan. Tetapi sebelum timbangan itu tiba, jelas bahwa Habib Rizieq Shihab dijebak dalam permainan politik yang kotor. Habib Rizieq Shihab ini memang fenomenal. Jika bicara runtut, intonasinya terjaga, dan memukau. Terkadang ia bicara lembut bak sutera, tapi pada saat yang lain nada suaranya menaik keras menggelegar. Bicara tanpa teks dengan durasi waktu panjang mampu ia lakukan, dan menggelorakan semangat. Pekikan takbir yang keluar dari lisannya seolah membangkitkan kesadaran bahwa semuanya kecil, kecuali Rabb semesta. Dalam prolognya pakar hukum tata negara Refly Harun turut membela dan menyoroti vonis empat tahun yang diberikan kepada Habib Rizieq Shihab terkait kasus swab di rumah sakit UMMI Bogor. “Jangankan diadili dan dihukum empat tahun penjara dalam tingkat pertama dan tingkat banding, serta kemudian hukumannya dikurangi dua tahun dalam tingkat kasasi Mahkamah Agung (MA). Bagi saya, HRS dijadikan tersangka saja tidak layak,” tegas Refly. Menurutnya, masalah yang menjerat HRS terlalu sepele untuk dipidanakan. Yaitu sekadar pelanggaran prokes yang justru dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam banyak kesempatan. Sehingga banyak yang mempertanyakan mengapa hanya HRS yang dijerat dengan pidana, sementara pelanggar prokes lain tidak demikian. Termasuk Presiden Jokowi yang dalam beberapa kesempatan melakukan hal yang sama, jawaban dari pertanyaan semula itu, dua saja, yaitu kebenaran dan keadilan. “Sebagai orang hukum, paling tidak, saya akrab dengan berbagai tema tentang kebenaran dan keadilan. Karena dalam hukum itulah yang sesungguhnya dibela, yaitu menegakkan kebenaran dan menegakkan keadilan. Dan saya kira itu juga tugas manusia seluruhnya. Saya melihat dan merasakan betul bahwa proses hukum yang menjerat HRS itu adalah proses hukum yang sangat dipaksakan. Mahasiswa hukum yang mengikuti persidangan HRS, maka hanya akan menggelengkan kepala, apalagi ahli hukum. Karena sangat tidak pantas,” sambungya. Dalam epilognya dosen filsafat Dr. Ahmad Sastra menyampaikan, membaca buku yang ditulis oleh Ady Amar berjudul Tuhan Tidak Diam, Episode Gapai Keadilan Habib Rizieg Shihab memberikan satu gambaran dan ibrah bahwa betapa perjuangan menegakkan kebenaran Islam itu tidak mudah. (Lia)
Komunitas Arek Lancor Deklarasikan La Nyalla sebagai Capres 2024
Pamekasan, FNN - Ratusan orang yang mengatas namakan diri Komunitas Arek Lancor mendeklarasikan dukungan pada Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti untuk maju sebagai Calon Presiden RI pada Pemilu 2024 di Pamekasan, Jawa Timur, Minggu.Kelompok orang yang terdiri dari kalangan buruh, petani, nelayan, kalangan milenial, dan ulama di Pamekasan ini menyatakan dukungan, karena La Nyalla dinilai sebagai figur yang tepat untuk melanjutkan kepemimpinan Jokowi.\"Selain karena La Nyalla berpengalaman dalam hal tata kelola pemerintahan, beliau juga merupakan sosok yang tegas,\" kata Koordinator Relawan Arek Lancor Hendra Irawan.Hal lain yang mendorong kalangan buruh, petani, nelayan dan ulama mendukung La Nyalla maju sebagai Capres 2024, karena ia dinilai memegang teguh ajaran Islam.Selain itu, La Nyalla juga merupakan sosok yang independen dan egaliter, dan hal itu bisa dilihat dari sikap La Nyalla yang kerap mengkritik kebijakan pemerintah yang tidak sejalan dengan aspirasi rakyat.\"Sebagai pimpinan lembaga tinggi negara yang membawa aspirasi daerah, dia sangat independen dalam bersikap, La Nyalla konsisten mengkritik kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat di daerah\" terangnya.Menurut Hendra, langkah masyarakat Pamekasan mendaulat La Nyalla sebagai \'The Next President RI 2024\' sudah tepat, pasalnya La Nyalla juga merupakan pemimpin yang berkarakter pemersatu. \"Untuk menjadikan Indonesia sebagai negara kuat, maka dibutuhkan pemimpin yang mampu menyatukan seluruh potensi anak bangsa, dan karakter pemersatu itu tercermin dalam diri La Nyalla,\" katanya.Di akhir kegiatan, ratusan warga Pamekasan yang hadir dalam acara itu menyatakan ikrar untuk bersama mendorong dan memenangkan LaNyalla sebagai Presiden RI 2024. Deklarasi dukungan oleh kelompok masyarakat sebagaimana di Pamekasan, Minggu itu merupakan yang ke-8 di Jawa Timur atau ke-18 di Indonesia. (Sof/ANTARA)
Maknai Kelahiran Nabi Muhammad SAW, Ketua DPD RI: Kemenangan Era Baru
Jakarta, FNN – Perayaan kelahiran Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal tahun 1444 Hijriyah, memiliki makna tersendiri bagi Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Senator asal Jawa Timur itu berharap hal ini tak hanya sekedar perayaan semata. Tetapi harus mampu menemukan makna di balik kisah peristiwa kelahiran Nabi Muhammad SAW. “Dalam beberapa kisah disampaikan kelahiran Nabi Muhammad SAW itu ditandai dengan hancurnya Pasukan Gajah yang datang menyerang Ka’bah. Ini memiliki makna yang mendalam, yakni kehancuran musuh-musuh Allah SWT dan datangnya era baru,\" kata LaNyalla, Sabtu (8/10/2022). Dikatakan LaNyalla, selain hancurnya pasukan gajah, peristiwa lainnya yang menandai kelahiran Nabi Muhammad SAW diantaranya adalah padamnya api yang disembah kaum Majusi serta datangnya cahaya. Berangkat dari hal tersebut, LaNyalla mengajak kepada seluruh umat Islam untuk memaknai peristiwa-peristiwa yang terjadi bersamaan dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW tersebut. “Mengenai tanda terbitnya cahaya, saya yakin bahwa setiap perjuangan akan ada hasil akhirnya. Cahaya menunjukkan sebuah kemenangan,\" ujarnya. Berangkat dari hal itu, LaNyalla menilai umat Islam harus menjadi pemenang dan memberikan energi positif terhadap lingkungan di mana tempat kita ini berada. “Islam harus menjadi Rahmatan Lil \'Alamain sebagaimana yang menjadi spirit agama Islam ini. Umat Islam juga harus terus menjadi pemenang, utamanya terhadap dirinya sendiri dalam melawan hawa nafsu yang merugikan diri sendiri dan sesama anak bangsa,\" ingat LaNyalla. LaNyalla juga meminta kepada seluruh umat Islam untuk turut mempedomani ahlak dan kebiasaan Nabi Muhammad SAW, baik dalam kehidupan sehari-hari, maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. \"Tentu pedoman itu dapat membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik, ke arah yang kita inginkan bersama-sama, yakni bagaimana rakyatnya hidup sejahtera berdampingan satu sama lain,\" harap LaNyalla. (mth/*)
Pembina Repro: Tekad Kawal Prabowo Subianto Sebagai Presiden
Jakarta, FNN – Perjuangan para relawan yang akan mengantarkan Prabowo Subianto menuju kursi Presiden diawali dengan peresmian Sekretariat Nasional Relawan Prabowo atau REPRO yang berlangsung di kantor Repro, Jakarta, Sabtu (8/10/2022). Pembina Repro Tommy Sanger mengatakan satu tekad untuk memenangkan Prabowo Subianto sebagai Presiden pada Pemilihan Presiden 2024. “Kita menerima siapa saja yang ingin bergabung, dengan bekal pengalaman waktu yang lalu, pengalaman beliau (Prabowo Subianto) dalam kontestasi Pilpres 2014 dan 2019. Itulah modal kita hari ini, mari bergandengan tangan semua saudara- saudara kita yang akan bergabung,” katanya. Hotmian Siregar mengatakan peresmian Sekretariat Nasional Relawan Prabowo tingkat nasional sebagai satu wadah untuk perjuangan bangsa. “Peresmian ini sebagai awal perjuangan bersama untuk melahirkan pemimpin yang benar, pro terhadap rakyat, mau mengabdikan hidupnya untuk bangsa dan negara. Prabowo Subianto, negarawan sejati, seorang rival politik yang mau menjadi pembantu Presiden, hanya untuk satu kata \'pengabdian\' kepada negara dan bangsa hingga akhir hayat,\" katanya. Ia mengatakan dalam setiap pidatonya, Prabowo Subianto mengemukakan dengan tegas dan lantang. :Itulah pemimpin yang tidak munafik, pemimpin yang memiliki prinsip. Yang diinginkan sebagai landasan bagi peradaban bangsa,” lanjutnya. Ia juga mengatakan masih banyak kesedihan dan tangisan Ibu Pertiwi. “Masih ada duka yang disembunyikan, jeritan rakyat yang tidak tersampaikan. Makanya kita mengajak semua untuk bangkit dan berjuang karena segala sesuatu pasti ada campur tangan Tuhan. Semoga kita diberi jalan yang terbaik dalam perjuangan ini,” harapnya. Sekretaris Jenderal Repro Abdul Rakhman menjelaskan bahwa relawan sudah ada dari Papua sampai Aceh dalam 27 provinsi. “Desember 2022 ini akan kami adakan konsolidasi nasional gerakan Prabowo yang akan dihadiri seluruh relawan dari provinsi dan kabupaten dan seluruh jaringan yang akan kami bangun seluruh Indonesia. Untuk menutup seluruh kecurangan-kecurangan, sehingga relawan kali ini untuk menyempurnakan ‘kemenangan’ Prabowo Subianto. Prabowo tak pernah kalah,” tegasnya. Ia menegaskan Repro siap mengawal Prabowo Subianto. “Tahun 2024 kami siap mengawal pelantikan Prabowo Subianto menjadi Presiden RI yang ke- 8,” tegasnya. Repro terbuka untuk siapa saja, untuk semua elemen masyarakat. Dalam konferensi pers tersebut, Lendry SH mengatakan tujuan peresmian Sekretariat ini adalah sebagai titik awal pergerakan ini. Repro sudah memiliki DPW (Dewan Perwakilan Wilayah) pada 27 provinsi, DPC, ranting hingga tingkat RT/RW. “Itu yang sedang kami galakkan sehingga para relawan yang mau bergabung, silakan. Inilah titik nol pergerakan kami,” ujarnya. (mth/*)
Mewaspadai Skenario Jahat Penundaan Pemilu
Jika penundaan Pemilu dipaksakan, bisa ditebak akar rumput akan bergejolak. Pada titik inilah peran 272 Pj kepala daerah cukup signifikan. Sembari menenangkan gejolak di wilayah masing-masing, para penjabat itu dapat saja mendukung penundaan Pemilu atas nama rakyat daerah yang dipimpinnya. Oleh: Tamsil Linrung, Wakil Ketua MPR Terpilih/Anggota DPD RI MENJELANG Pemilu 2024, akan ada 272 Penjabat (Pj) kepala daerah yang menggantikan kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada 2022 dan 2023. Situasi ini dapat menjadi amunisi dahsyat mendorong agenda busuk penundaan Pemilu. Jumlah 272 jelas signifikan. Angka ini adalah separuh dari total kepala daerah seluruh tanah air. Indonesia memiliki 416 kabupaten, 98 kota dan 34 provinsi. Totalnya, 548 pemerintah daerah. Tak seperti kepala daerah yang dihasilkan melalui pemungutan suara pemilu, penjabat bupati dan wali kota diajukan oleh gubernur dan dipilih oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Sedangkat pejabat gubernur diajukan oleh Mendagri dan kemudian ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo. Penunjukan itu rentan dieksploitasi untuk kepentingan politik pada Pemilu (Pemilihan Umum). Indikasi Pemilu akan berlangsung tidak jujur dan tidak adil bukan isu baru. Isu ini telah diteriakkan beberapa pihak, seperti Mantan Presiden Indonesia Soesilo Bambang Yudhoyono. SBY menduga Pilpres 2024 akan direkayasa hanya diikuti oleh dua pasang calon presiden dari kalangan “mereka”. Namun, mereka kecele. Partai Nasdem mendadak mendeklarasikan Anies Baswedan. Saya menduga, deklarasi lebih awal ini ada kaitannya dengan isu kriminalisasi Anies Baswedan sebagaimana laporan utama Koran Tempo, 1 Oktober 2022. Meski perolehan suara Nasdem masih jauh dari ambang batas (Presidential Threshold) 20 % pencalonan presiden, namun deklarasi dilakukan agaknya dengan keyakinan penuh, PKS dan Demokrat bakal menyusul. Deklarasi Anies telah memecah kebuntuan dan apatisme berpolitik rakyat. Deklarasi itu sekaligus merontokkan skenario jahat mendesain Pemilihan Presiden (Pilpres) hanya dua kandidat. Ada kegelisahan besar. Ada ketakutan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017 silam terulang di Pilpres 2024. Ambisi Menunda Pemilu Kini, tersisa dua kemungkinan skenario busuk lainnya. Yaitu: Pertama, tetap memaksakan kasus Formula E yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjerat Anies. Kemungkinan ini telah saya urai dalam tulisan yang lain (Baca: Anis Dijegal, Rakyat Berontak). Kedua, memaksakan penundaan Pemilu. Gagasan untuk membatalkan atau menunda Pemilu seperti bara dalam sekam. Begitu angin bertiup, ada energi, bara ini akan berubah menjadi angin yang bisa meluluhlantakkan bangunan demokrasi kita. Potensi energi ini salah satunya ada pada 272 penjabat (Pj) kepala daerah. Dengan menguasai mereka ini berarti menguasai separuh wilayah Indonesia secara politik. Tidak heran, saat memilih salah satu dari tiga nama calon Pj Gubernur DKI Jakarta yang diusulkan DPRD Provinsi Jakarta, Presiden Joko Widodo menunjuk Heru Budi Hartono, yang juga Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres). Sebagai Kasetpres, Heru adalah orang dekat jokowi. Dengan situasi kebatinan seperti itu, pj kepala daerah sulit bertindak netral terkait Pemilu 2024. Alih-alih menjaga independensi, sang penjabat sementara malah bisa berperan aktif mengegolkan misi penundaan Pemilu. Agenda penundaan Pemilu tersebut punya banyak varian. Tempo hari, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengklaim 110 juta big data menginginkan Pemilu ditunda. Dalam kesempatan lainnya, tiga ketua umum (Ketum) partai menggelontorkan ide Pemilu ditunda. Dan, konon, mereka mendengar kemauan itu dari kalangan pengusaha dan petani. Opini yang ingin dibangun itu adalah penundaan Pemilu lahir dari keinginan masyarakat. Namun, hal ini tidak mudah karena yang dirasakan masyarakat berbeda dengan yang diopinikan para pejabat itu. Rakyat menolak. Penolakan tersebut tercermin dari hasil penelitian beberapa lembaga survei, selain terjadi gelombang kritik di media sosial. Artinya, bahwa penundaan Pemilu mustahil dilakukan atas nama kehendak masyarakat. Maka, harus ada cara lain menuju perpanjangan masa jabatan. Salah satu yang dicurigai adalah menunda Pemilu dengan alasan keterbatasan anggaran. Ketimbang variabel sebelumnya, variabel ini lebih memungkinkan sehingga harus diwaspadai dengan saksama. Pasalnya, penundaan Pemilu dimungkinkan oleh UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Disebutkan, penundaan pemilu dapat dilakukan atas empat variabel, yaitu bencana alam, gangguan keamanan nasional, kondisi ketertiban sosial, dan hal lain yang mengganggu tahapan Pemilu. Variabel terakhir terasa begitu longgar, sehingga bisa menjadi pintu masuk kesulitan anggaran. Anggaran Pemilu sebesar Rp 76,6 triliun bukan duit sedikit bagi negeri yang sedang paceklik ini. Terlebih, untuk pencairan kebutuhan tahapan Komisi Pemilihan Umum tahun 2022 saja, Pemerintah sudah ngos-ngosan. Atau, jangan-jangan kesan ngos-ngosan sengaja dicitrakan. Soalnya, krisis keuangan itu tidak terlihat saat pemerintah begitu bersemangat membangun Ibu Kota Baru berbiaya super jumbo, Rp 466 triliun. Jika penundaan Pemilu dipaksakan, bisa ditebak apa yang bakal terjadi di akar rumput: bergejolak. Pada titik inilah peran 272 Pj kepala daerah cukup signifikan. Sembari menenangkan gejolak di wilayah masing-masing, para penjabat itu dapat saja mendukung penundaan Pemilu atas nama rakyat daerah yang dipimpinnya. Pemerintah bisa merayu Anggota Dewan Perwakilan Rayat (DPR), Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan anggota lembaga negara lainnya untuk juga menikmati kue perpanjangan masa jabatan. Saya meyakini, mayoritas teman-teman di DPD akan menolak. Entah dengan DPR dan lembaga lain. Lalu, rakyat dapat apa? Bisik-bisik di kalangan teman-teman oposisi yang mengatakan, anggaran Pemilu 2024 boleh jadi dialokasikan ke masyarakat dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT). Alasannya apa, dasarnya hukumnya apa, itu soal yang mudah saja dirumuskan. BLT terbukti mampu meredakan gejolak. Ini adalah cara lain “menyogok” rakyat. (*)
Tiga Perguruan Tinggi Indonesia-Ethiopia Sepakati Kerja Sama Global
Jakarta, FNN - Tiga perguruan tinggi Indonesia dan Ethiopia sepakat untuk meningkatkan peran mereka di kancah global mengingat posisi penting mereka dalam pembangunan internasional.Menurut keterangan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Addis Ababa yang diterima di Jakarta, Minggu, kesepakatan itu dicapai dalam Forum Pendidikan Tinggi Indonesia-Ethiopia bertajuk Higher Education for the International Development, yang diselenggarakan secara hibrida oleh KBRI di Addis Ababa, Jumat.Tiga perguruan tinggi yang terlibat dalam kesepakatan tersebut adalah Universitas Harambe, Universitas Budi Luhur dan Universitas Merdeka Malang.Forum Pendidikan Tinggi Indonesia-Ethiopia tersebut disebutkan digelar dengan tujuan untuk meningkatkan hubungan dan kerja sama perguruan tinggi Indonesia dan Ethiopia dan peran global mereka.Selain itu, ketiga perguruan tinggi kedua negara juga akan meningkatkan hubungan dan kerja sama untuk kepentingan bilateral Indonesia dan Ethiopia serta pembangunan global. Duta Besar Al Busyra Basnur mengatakan bahwa forum pendidikan tinggi Indonesia-Ethiopia itu merupakan kedua kalinya diselenggarakan KBRI Addis Ababa.Sebelumnya, pada 10 Mei 2022 sebanyak 18 perguruan tinggi Indonesia dan Ethiopia ikut serta dalam forum serupa.Saat ini terdapat 23 Memorandum of Understanding (MoU) antara perguruan tinggi Indonesia dengan Ethiopia. Pada 2021 sendiri, terdapat 17 MoU yang ditandatangani antara perguruan tinggi kedua negara.Sementara itu, Founder dan CEO Universitas Harambee Feyissa Ararssa dijadwalkan akan ke Indonesia pada akhir pekan ini untuk bertemu langsung dengan mitra kerja di Indonesia sekaligus menghadiri Trade Expo Indonesia (TEI) 2022.Forum Pendidikan Tinggi Indonesia-Ethiopia menghadirkan sejumlah pembicara, antara lain Duta Besar RI untuk Ethiopia, Djibouti dan Uni Afrika Al Busyra Basnur, Duta Besar non-residen Ethiopia untuk Indonesia Prof. Dr. Fekadu Beyene, Rektor Universitas Budi Luhur Dr. Wendi Usino, Presiden Universitas Harambee Dr. Habtamu Teka, Kepala Biro Kerja Sama dan Inovasi Universitas Merdeka Malang Andini Risfandini dan Founder sekaligus CEO Universitas Harambe Feyissa Ararssa. (Ida/ANTARA)
Di Istana Batu Tulis Megawati -Jokowi Mungkin Membahas Ganjar Pranowo
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo mengadakan pertemuan dengan Ketua Umum PDIP di Istana Batutulis, Bogor pada Sabtu (8/10/2022). Pertemuan itu menurut Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto berlangsung selama dua jam. Keduanya membahas mengenai krisis pangan dan ekonomi yang dihadapi Indonesia. Krisis itu disebabkan oleh dua faktor, yaitu pandemi covid-19 dan perang Rusia - Ukraina. Pengamat politik Rocky Gerung mengoomentari pertemuan Presiden Jokowi dan Megawati melalui tayangan Youtubenya, Rocky Gerung Official yang dipandu wartawan senior FNN Hersubeno Arief, Minggu (09/10/22). Rocky menyebut mereka melakukan pembahasan terhadap kesinambungan kepemimpinan nasional. Sedangkan Hersubeno Arief lawan diskusi Rocky Gerung menegaskan bahwasanya pertemuan itu merupakan pertemuan yang bersifat kontemplatif. Menanggapi hal tersebut, Rocky Gerung menyampaikan bahwa semua hal yang diperjanjikan di Batu Tulis tidak ada hasilnya. Menurutnya perjanjian di Batu Tulis itu selalu tinggal menyisakan batunya saja. Tulisannya hilang. \"Apakah Bu Megawati berinisiatif untuk memberitahu Pak Jokowi bahwa era Jokowi sudah selesai, baik apa yang sudah diperbuat, dan apa yang masih bisa dititipkan pada bangsa ini,\" tanya Rocky. Tak hanya itu, Rocky Gerung mengatakan bahwa hal ini terdapat dua imajinasi dari dua orang yang saling mengirim sinyal. \"Bu Mega pasti ingin memastikan bahwa Pak Jokowi harus kembali jadi petugas partai,\" ujar Rocky Gerung. Namun tak dipungkiri, adanya pertemuan Presiden Jokowi dan Megawati dapat diduga oleh masyarakat apakah ada transaksi baru dalam pertemuaan tersebut. Dengan itu, Rocky Gerung mempertegas bahwa tidak ada transaksi di dalam pertemuan itu. Sebab, menurut Rocky Gerung, Ibu Megawati merasa politik dari Presiden Jokowi bertentangan dengan keputusan partai, tetapi menurutnya ada suatu hal yang masih terselubung yaitu soal Ganjar Pranowo. \"Ganjar mungkin bisa dipanggil ulang oleh Bu Megawati, kalau dia berupaya untuk kembali ke pangkuan keluarga Soekarno,\" papar Rocky. Mantan dosen filsafat dari UI itu juga menambahkan bahwa antara Megawati dan Jokowi kemungkinan saling konfirmasi atau saling klarifikasi tentang apa benar Pak Jokowi menghendaki dua calon. Rocky Gerung juga menyinggung tentang Prabowo Subianto yang sempat bertemu Megawati di Istana Batu Tulis Hing Puri Bima Cakti pada 2009 silam membuat perjanjian. \"Sebetulnya semua hal yang Batu Tulis sekarang pak Jokowi dan ibu Mega melakukan perjanjian di Batu Tulis untuk memikirkan bangsa,\" katanya. \"Dulu ibu Mega dan Pak Prabowo melakukan pertemuan di Batu Tulis dengan janji untuk saling mengikat siapa yang duluan jadi presiden,\" kata Rocky Gerung. Dalam kesempatan itu Rocky Gerung menyindir Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri yang sempat membuat perjanjian tentang Pemilu 2009. \"Menurut saya perjanjian di Batu Tulis itu selalu menyisakan batunya, tulisannya sudah ke hapus,\" kelakar Rocky Gerung.. (Ida/sof)
POPULER
