ALL CATEGORY
Legenda Si Mata Biru
Oleh Ridwan Saidi Budayawan PADA tahun 1979 saya pindah dari Sawah Besar ke Kelapa Gading. Boleh dikata tiap hari saya melintas Jl Prrintis Kemerdekaan. Dan acap kali melintas saya selalu lempar pandang ke waduk alami di Pulo Mas: Ria Rio. Wah Brazil. Rio itu air atau juga sungai. Ria tentu bukan gembira tapi penyedap dalam kata berulang a-simetris macam sungsang sumbel. Yang prnyedap di sini: sumbel, kata kedua. Pada Ria Rio yang penyedap Ria, kata pertama. Di Indonesia etnografi tak dilibatkan dalam mendalami sejarah, sehingga pakar-pakar terkait hanya punya koleksi 3 bangsa: India, China, dan Portugis yang migrasi ke Indonesi. Padahal migran yang malah datang lebih dulu dari Amerika Selatan, Pacific. Asia Tengah, Afrika, Arab, Eropa. Maka jika membaca karya tulis sejarah oleh orang Indonesia terkesan dianya pasti punya ijazah asli tapi tak punya SEKIL (skill). Kalau orang bermata biru langsung dibilang Portugis. Orang-orang suku Lamno, Aceh Jaya, suku pedalaman Lingon di Yamini, Halmahera Timur, itu banyak yang bermata biru dan kadang-kadang berambut pirang. Mereka bukan Portugis seperti yang disangka sementara pakar, mereka Csucasia, Asia Tengah. Orang Portugis tidak berdiam di pedalaman. Portugis berdiam di zona ekonomi. Mereka pebisnis. Yang juga bermata biru suku pedalaman Buton. Suku Togutil tidak bermata biru, mereka diam di Halmahera Timur. Di antara mereka banyak yang Islam. Suku Maya di Mexico sejak 1995 banyak yang masuk Islam. Bermula tahun 1995 kala suku Maya berdemo di kota-kota Meksico menuntut keadilan yang akhirnya menuntun sebagian mereka masuk Islam. Per 2021 orang Maya yang Islam seribuan. Juga untuk generasi muda muslim Maya sudah ada pusat pengajaran Islam. Lebih 3000 tahun lalu migran Maya di Indonesia berkata: Ahu aviki. Aku tahu Tuhan, tapi aku tak tahu apa-apa tentang itu. Sekarang muslim Maya berkata: Aku tahu Tuhan, dan aku menyembahNya. Allahu Akbar. (RSaidi)
Todongkan Pistol Mau Ketemu Jokowi?
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan MENURUT keterangan Kepolisian motif Siti Elina berjalan di depan luar pagar Istana dan mengacungkan pistol FN ke anggota Paspampres adalah ingin menemui Jokowi dan menyampaikan bahwa bernegara berdasar Pancasila itu salah seharusnya Islam. Keberadaannya dikait-kaitkan dengan Negara Islam Indonesia (NII). Aksinya dengan mudah dilumpuhkan oleh beberapa personal polisi lalu lintas. Motif jauh dari relevansi aksi. Mau ketemu Presiden Jokowi dengan cara menodongkan pistol FN ke arah Paspampres. Lucu sekali. Menurut berita tetangga, Siti Elina baru menjadi guru ngaji dan stress terhimpit oleh persoalan ekonomi. Nah mulai ketemu benang merahnya lebih kuat ke ekonomi ketimbang ideologi. Mungkin kecebur kolam jebakan. Bahrul Ulum suaminya yang dituduhkan terkait NII konon ditangkap bukan untuk kasus Siti Elina. Lalu siapa yang memainkan Siti Elina ? Ketika kasus ini diambil alih oleh Densus 88 maka jadilah bagian dari dugaan terorisme. Lalu ini akan segera masuk ke ruang yang semakin gelap. Kasus karet multi dimensional. Kiri kanan oke. Cerita dimulai dari motif perjuangan ideologi yang dilakukan dengan cara naif, lucu dan bodoh. Rekayasa lebih relevan menjadi model gerakan Satgassus Sambo ketimbang mendirikan Negara Islam. Singgungan kepada umat Islam yang masif, tendensius dan berulang. Moeldoko dan BNPT mulai ikut mengatur ritme orkestra. Konon 2023 dan 2024 akan meningkat radikalisme. Ia mencoba menjadi tukang sihir eh tukang ramal. Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi menyatakan Siti Elina terkait kelompok radikalisme \"Setelah kami lakukan riksa ternyata benar tersangka ini mengarah kepada hal hal berkait radikalisme dan teror\". Belum terekspose darimana ia memiliki pistol dan mengapa melakukan tindakan sebodoh dan selinglung itu. Mungkin akan segera tercatat dalam buku sejarah bahwa pernah ada radikalis atau teroris terbodoh di dunia yang ingin jumpa Presiden dengan cara mengacungkan pistol kaliber FN. Jauh di luar gerbang Istana. Memakai jilbab dan hijab lagi. Sungguh pelecehan luar biasa dalam perekayasaan yang keji. Gawatnya, buku-buku yang disita dan dikaitkan dengan radikalisme adalah \"Jalan Menuju Hidayah\", \"luruskan Aqidah Anda\" dan \"Pribadi dan Akhlaq Rosul\". Waduh jika buku-buku agama dengan judul seperti ini dianggap radikal apalagi teror maka semakin ngawur saja negara ini dibawa. Mungkin ada benarnya jika para mantan Kapolri berkumpul dan sengaja mendatangi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mendukung dan mendorong perbaikan kinerja Kepolisian yang dinilai semakin babak belur pasca terbongkarnya perilaku \"mafia\" dan \"tukang rekayasa\" Satgassus pimpinan Ferdy Sambo. Terorisme termasuk mainannya pula. Kasus Siti Elina yang aneh dan tidak rasional itu perlu dicermati apakah kejahatan sebenarnya atau kejahatan buatan. Isunya terorisme dan radikalisme. Isu itu selalu digunakan untuk memojokkan umat Islam. Mengapa dibangun framing HTI dan NII itu organisasi teroris ? Apa dasar hukum nya ? Sungguh zalim sekali. Sebaiknya bapak Densus 88 membaca dan mendalami buku-buku \"Jalan Menuju Hidayah\", \"Luruskan Aqidah Anda\" dan \"Pribadi dan Akhlak Rosul\". Semoga dengan mendalami itu bapak mendapat hidayah Allah, lurus akidah dan senantiasa meneladani akhlak Rosulullah SAW. Bandung, 29 Oktober 2022
Kasus Gagal Ginjal Akut pada Anak, Kepala BPOM: Belum Ada Standar Pengukuran EG dan DEG dalam Produk Jadi
Jakarta, FNN – Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Kusumastuti Lukito menyatakan belum ada standar pengukuran kandungan Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG) dalam produk jadi. Seperti yang diketahui, EG dan DEG menjadi penyebab dari kasus Acute Kidney Injury (AKI) pada anak sejak Agustus lalu. Hal ini dibahas dalam Seminar Online yang diselenggarakan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) dengan tema \"Lonjakan Kasus Gagal Ginjal Akut pada Anak: Perspektif Kesehatan Masyarakat\" yang diselenggarakan secara daring melalui Zoom Meeting pada Jumat (28/10). Penny dalam pemaparannya mengajak masyarakat untuk selalu berpikir secara terbuka (open-minded) menanggapi kasus ini. Salah satu dugaan penyebabnya adalah obat, yang dalam proses menjamin keamanan, mutu, dan khasiatnya melibatkan banyak pihak. Ia mengingatkan agar masyarakat tidak hanya menyalahkan BPOM dalam persoalan tersebut. \"Dari banyak stakeholder ya, bukan hanya Badan POM saja. Jadi kalau sekarang lagi ada penggiringan menuju pada \'Salah Badan POM\' dan sebagainya. Nah, kita harus lebih open-minded lagi ya, karena di dalam sistem jaminan dan mutu obat melibatkan banyak pihak,\" ucap Penny menyampaikan materinya dalam webinar FKM UI Seri 23 pada Jumat, 28 Oktober 2022. Meskipun demikian, Penny mengomentari pelayanan kesehatan belum tertata dengan baik mengingat belum adanya sistem rekaman/jejak (recording) obat yang jelas, seperti penomoran batch sehingga memudahkan pencarian catatan obat tertentu. \"Demikian seharusnya pusat layanan kesehatan juga mempunyai sistem recording obat yang jelas sampai ke titik batch-nya nomor berapa. Saya kira itu belum kita lakukan dengan baik di dalam sistem layanan kesehatan,\" ucapnya menambahkan. Mengaitkan dengan penyebab utama kasus gagal ginjal pada anak, Penny mengatakan Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG) sebagai pencemar sebanyak 0,1%. Ia menjelaskan bahwa belum ada standar pengukuran kandungan EG dan DEG dalam produk jadi, bahkan di tingkat internasional. Hal ini menyebabkan BPOM tidak dapat melakukan pengawasan terkait hal tersebut. \"Di internasional pun, EG dan DEG itu belum ada standarnya dan pengukurannya, pengawasannya, metode pengukurannya di produk jadi. Tidak ada ya, belum ada. Nah itulah kalau ditanya \'Kenapa Badan POM nggak melakukan pengawasan?\' Karena belum ada dalam standar yang ada, pengujian khusus untuk mengukur kandungan EG dan DEG di dalam produk jadi,\" jelas Penny. Penny juga menyarankan Kementerian Kesehatan untuk melakukan revisi terkait hal tersebut agar menjadi arahan acuan dalam pengawasan selanjutnya. Ia menyampaikan agar adanya penguatan regulasi obat dan makanan serta pengawasan yang lebih intensif terkait cemaran EG/DEG. Lonjakan kasus per tanggal 26 Oktober diketahui telah mencapai 269 kasus dengan 157 kematian (58%) yang berasal dari 27 provinsi. Acute Kidney Injury (AKI) atau gagal ginjal akut merupakan penurunan fungsi filtrasi atau penyaringan ginjal secara cepat dan tiba-tiba. (oct)
Indonesia Siap Menjadi Lokomotif Kolaborasi di Kawasan
Jakarta, FNN - Duta Besar RI untuk Jepang dan Negara Federasi Mikronesia Heri Akhmadi mengatakan Indonesia siap menjadi lokomotif kolaborasi di kawasan untuk mewujudkan keamanan dan kemakmuran.“Indonesia siap menjadi lokomotif kolaborasi global untuk mewujudkan keamanan dan kemakmuran di kawasan,” kata Heri pada resepsi diplomatik HUT RI ke-77 di Wisma Duta Kedutaan Besar RI di Tokyo pada Kamis, seperti dikutip dalam keterangan tertulisnya, Jumat.Dia mengatakan Jepang merupakan salah satu mitra terpenting dan strategis bagi Indonesia sejak 1958, dan kedua negara telah bekerja sama erat di forum regional dan multilateral.Pada tahun ini, kata Heri, pemimpin kedua negara telah bertemu dan membahas sejumlah isu yang menjadi perhatian bersama. Dia menekankan bahwa dalam menghadapi dinamika global yang berkembang saat ini, kolaborasi antarnegara mutlak dilakukan.Sementara itu, Menteri Luar Negeri Jepang Hayashi Yoshimasa, yang menghadiri acara tersebut, mengatakan bahwa kepemimpinan Indonesia pada forum G20 2022 dan ASEAN 2023, serta kepemimpinan Jepang di forum G7 2023 mendatang, menjadi kesempatan bagi kedua negara untuk menangani masalah global di kawasan dan dunia.“Tahun depan, Jepang dan Indonesia akan memperingati hubungan diplomatik yang ke-65. Dengan jalinan persahabatan selama ini, saya harap kerja sama bilateral dapat terus meningkat, baik di bidang infrastruktur, ekonomi serta keamanan,” katanya menambahkan.Resepsi diplomatik itu juga dihadiri Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel, Wakil Menteri Luar Negeri Takagi Kei, mantan Perdana Menteri Jepang Yasuo Fukuda yang juga Ketua Asosiasi Indonesia Jepang (JAPINDA), Ketua Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) Parlemen Indonesia-Jepang Puti Guntur Soekarno, Konsul Jenderal RI di Osaka Diana Sutikno dan Konsul Kehormatan RI di Nagoya Hideo Sugimoto.(Sof/ANTARA)
Penasihat Hukum: Arif Rachman Melaksanakan Perintah Sambo Sesuai Aturan Administrasi
Jakarta, FNN - Junaedi Saibih, penasihat hukum mantan Wakaden B Ropaminal Div Propam Polri AKBP Arif Rachman Arifin, menegaskan bahwa tindakan kliennya melaksanakan perintah atasan yakni eks Kadiv Propam Polri Irjen Pol. Ferdy Sambo sesuai dengan peraturan administrasi. \"Tindakan terdakwa Arif Rachman Arifin yang mendapatkan perintah dari Kadiv Propam saksi Ferdy Sambo telah bersesuaian dengan peraturan administrasi, yaitu Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 7/2022,\" kata Junaedi saat membacakan nota keberatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat.Arif menyebut dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polisi (KEPP) dan Komisi Kode Etik Polisi (KKEP) disebutkan bahwa setiap pejabat Polri yang berkedudukan sebagai bawahan dilarang untuk melawan atau menentang atasan dan menyampaikan laporan yang tidak benar kepada atasan.\"Sekarang dia sudah melakukan itu semua, itu dianggap sebagai suatu kesalahan? Enggak bisa begitu cara menariknya. Nah, ini yang harusnya ditarik bahwa kalau itu ada dalam proses administrasi maka sanksinya pun administrasi,\" ujar Junaedi yang dijumpai usai sidang. Selain Perpol tersebut, Arif juga menjadikan Peraturan Kepala Kepolisian (Perkap) Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia dasar acuan tindakan Arif dalam memenuhi perintah Sambo.\"Pimpinan unit kerja di lingkungan Div Propam Polri wajib: ... e. Menjabarkan dan menindaklanjuti setiap kebijakan pimpinan,\" sebut Junaedi mengutip Perkap.Ia pun menyebut eksepsi yang diajukan pihaknya hari ini, ini tidak saja ditujukan untuk kliennya melainkan seluruh pejabat pemerintah pelaksana, baik itu aparatur sipil negara (ASN) maupun anggota Polri.Menurutnya, yang seharusnya diproses penyidikan ialah aparatur pemerintah penyelenggaranya atau pimpinannya dan bukan aparatur pemerintah pelaksana.\"Jadi jangan sampai ada lagi pejabat pemerintah pelaksana yang dikorbankan oleh pejabat pemerintah penyelenggara, karena dalam undang-undang pelayanan publik, pejabat pemerintah pelaksana itu enggak punya hak, dia cuma punya kewajiban. Kewajibannya apa? Tidak boleh menolak perintah,\" katanya.Dalam petitumnya, kuasa hukum Arif meminta majelis hakim yang diketuai Ahmad Suhel untuk membebaskan kliennya dari segala dakwaan, termasuk memulihkan harkat dan martabatnya, serta membebankan biaya perkara kepada negara.\"Melepaskan terdakwa Arif Rachman Arifin dari tahanan,\" kata Junaedi.Sebelumnya, Arif yang merupakan anak buah eks Karo Paminal Div Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan diperintahkan Sambo untuk menghapus salinan rekaman DVR CCTV di Komplek Polri, Duren Tiga, Jakarta Selatan.Sambo meminta agar rekaman yang memperlihatkan Brigadir J masih hidup ketika Sambo tiba di Komplek Polri Duren Tiga itu dihapus karena telah ditonton oleh beberapa orang, yakni Arif beserta Kompol Baiquni Wibowo, Kompol Chuck Putranto, dan AKBP Ridwan Rhekynellson Soplangit.Perintah Sambo kepada Arif disampaikan dengan nada tinggi, disaksikan Brigjen Hendra Kurniawan pada 13 Juli. Arif kemudian menemui Chuck Putranto dan Baiquni Wibowo guna meneruskan perintah Sambo menghapus rekaman CCTV tersebut.\"Saksi Ferdy Sambo mengatakan, \'Berarti kalau ada bocor dari kalian berempat\'. Saksi Ferdy Sambo menjelaskan dengan wajah tegang dan marah,\" kata JPU saat membacakan dakwaan Arif berisi perintah Sambo di PN Jaksel pada Rabu (19/10).Pada 14 Juli, Baiquni menyampaikan kepada Arif telah menghapus salinan rekaman CCTV di laptop kemudian menyerahkan laptop tersebut untuk disimpan di mobil Arif. Keesokan harinya, Arif dengan sengaja mematahkan laptop tersebut dengan kedua tangannya menjadi beberapa bagian.\"Dengan demikian mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya atau tidak dapat berfungsi lagi, lalu masukkan ke \'papper bag\' atau kantong warna hijau,\" kata jaksa.JPU mendakwa Arif dengan Pasal 49 jo Pasal 33 subsider Pasal 48 Ayat (1) jo Pasal 32 Ayat (1) UU Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 233 subsider Pasal 221 Ayat (1) ke-2 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.(Sof/ANTARA)
Kunjungan Prabowo ke Pentagon Bagian dari Menjaga Stabilitas Kawasan
Jakarta, FNN - Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai kunjungan Menteri Pertahanan (Menhan) RI Prabowo Subianto ke Pentagon, Amerika Serikat, merupakan upaya Indonesia menjadi \"pemain kunci\" dalam menjaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik.Karena itu dia menilai kunjungan Prabowo bertemu Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd J Austin III di Pentagon, Kamis (20/10), tidak bisa dilihat sekadar sebagai bentuk keseriusan rencana pembelian F-15.\"Prabowo tidak datang dengan agenda tunggal atau terbatas, sehingga pertemuan itu harus dilihat dalam kerangka yang lebih besar, yaitu kerangka diplomasi pertahanan, terutama sebagai respon terhadap dinamika lingkungan strategis,\" kata Khairul Fahmi di Jakarta, Jumat.Dia menilai kunjungan Menhan Prabowo tersebut karena Indonesia harus terus meningkatkan posisi tawar dan memperkuat diplomasi ekonomi dan pertahanannya, terutama dengan China dan AS sebagai dua kekuatan utama di Indo-Pasifik.Karena itu menurut dia, perlu meningkatkan kepercayaan dan mengurangi rasa takut serta kesalahpahaman dengan kedua pihak yang berseteru tersebut. \"Indonesia harus menunjukkan bahwa hubungan Indonesia-AS adalah hubungan berbasis kesepahaman kepentingan dan kemitraan, bukan hegemon-proksi. Karena itu dalam konteks diplomasi pertahanan disebut sebagai diplomasi pertahanan untuk membangun kepercayaan,\" ujarnya.Khairul mengatakan rencana pembelian F-15 bisa saja merupakan salah satu agenda turunan yang didiskusikan antara Menhan Prabowo dan Menhan Austin.Namun menurut dia, ada komitmen-komitmen lain seperti kerjasama latihan-pelatihan dan pengembangan alat utama sistem senjata (alutsista) bersama. \"Ini bukan soal keseriusan namun memastikan dan menjajaki peluang manfaat tambahan serta kelonggaran dari batasan-batasan, termasuk dari potensi embargo dan syarat penggunaan tertentu, yang bisa diperoleh jika pembelian dapat direalisasikan,\" katanya.Selain itu dia menilai langkah Prabowo tersebut relevan dengan situasi di negara-negara ASEAN saat ini sebagai salah satu aktor penting kawasan Indo-Pasifik yang tampak ambigu.Hal itu menurut dia terlihat ketika terdapat perbedaan sikap dan kepentingan beberapa negara anggota ASEAN, terutama terhadap AS dan China. \"Sulit terwujudnya sikap bersama dan multilateralisme ASEAN, memaksa Indonesia sebagai \'disputing state\' di perairan Natuna Utara, secara mandiri merespons dinamika dengan kebijakan politik, ekonomi, dan pertahanan yang cenderung pragmatis atas nama politik luar negeri bebas aktif dan kepentingan nasional,\" ujarnya.Sebelumnya, Menhan Prabowo melakukan pertemuan dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd J Austin III di Pentagon, Virginia, AS, Kamis (20/10).Dalam pertemuan tersebut, kedua menteri pertahanan ini mendiskusikan penyelarasan kerja sama ke depan antara AS dan Indonesia, di mana kedua negara menginginkan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka.Austin juga mengapresiasi kepemimpinan Indonesia di ASEAN, Indo-Pasifik, dan di dunia. Prabowo dan Austin menekankan pentingnya kerja sama yang berkelanjutan di tengah dinamika keamanan regional yang semakin kompleks.(Sof/ANTARA)
Ketua DPD RI Minta Pemerintah Segera Stabilkan Harga Kedelai
Jakarta, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti berharap pemerintah cepat mengambil langkah dalam menstabilkan harga kedelai. Sebab, saat ini harga kedelai melonjak tak terkendali, sehingga produksi tahu dan tempe terdampak signifikan. “Tentu pemerintah harus menstabilkan harga kedelai. Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian harus segera mengambil langkah strategis soal ini. Segera action kerja sama dengan Kementerian Perdagangan,” kata LaNyalla, Jumat (28/10/2022). Senator asal Jawa Timur itu menilai, melonjaknya harga kedelai berdampak pada ukuran tahu dan tempe yang dijual. Ketika ukurannya semakin mengecil, maka hal itu berdampak pada penjualan. “Tak terkendalinya harga kedelai tentu saja efek dominonya terasa hingga kepada konsumen. Kasihan rakyat kita dong,” tutur LaNyalla. Oleh karenanya, tokoh asal Bugis yang besar di Surabaya itu meminta pemerintah bertindak cepat mengambil kebijakan mengatasi hal ini. Sebab, kata dia, tahu dan tempe merupakan sumber protein ekonomis yang dibutuhkan masyarakat. “Selain kaya akan gizi, tahu dan tempe merupakan menu favorit masyarakat dalam memenuhi sumber protein. Jika tak terpenuhi, maka akan berdampak pula pada gizi dan kesehatan keluarga,” ujar LaNyalla. Alhasil, sejumlah pedagang di pasar pun mengeluhkan naiknya harga kedelai. Sebab, stoknya pun dikabarkan semakin menipis. Kedelai di pasaran hanya cukup untuk tujuh hari ke depan. “Tentu ini kondisi yang mengkhawatirkan. Pemerintah tak boleh menutup mata terhadap hal ini,” tutur Ketua Dewan Penasehat KADIN Jatim itu. Sebagaimana diketahui, sudah hampir satu minggu tepatnya sejak 19 Oktober, harga kedelai impor terus mengalami kenaikan.K ini harga bahan utama pembuatan tahu dan tempe itu telah tembus harga Rp14 ribu dari harga sebelumnya Rp13 ribu. Sementara untuk kedelai lokal harga per kilogramnya mencapai Rp11.500,00 dari harga sebelumnya yang hanya Rp9.000,00. Dengan naiknya harga kedelai ini membuat pengusaha dan pengerajin tahu tempe memutar otak agar usahanya tetap berjalan dan tidak gulung tikar. Para pengusaha dan pengerajin tahu tempe terpaksa mengurangi ukuran menjadi lebih kecil. Hal tersebut dilakukan lantaran mereka enggan menaikan harga tahu tempe karena takut pelanggan beralih ke pedagang lain. (Sof/LC)
BEM SI Demo Tutupi Jalan, Orator: Kami Mencari Atensi
Jakarta, FNN – Polisi sempat dorong-dorongan dengan mahasiwa untuk menggeser massa aksi ke pinggir jalan. Pasalnya, BEM SI gelar demo di tengah jalan dan halangi lalu-lintas putaran Air Mancur Thamrin. Akibatnya, kendaraan dari arah jalan Budi Kemuliaan ke arah jalan Merdeka Selatan terhambat. Diketahui, pada Jumat (28/10/2022) terjadi demo di kawasan Patung Kuda, Jakarta Selatan. Menurut Koordinator Pusat BEM SI, Muhammad Yuza Augusti, aksi diikuti oleh berbagai kampus dari banyak daerah. Orator pertama, Samsul naik ke atas mobil komando saat polisi melakukan dorong-dorongan dengan mahasiswa. Ia mengaku yang dilakukan mahasiswa bukanlah untuk merusuh dan memprovokasi, melainkan untuk mencari atensi. “Jangan salah teman-teman. Kami di sini bukan untuk merusuh. Tapi ini adalah untuk mencari atensi,” tegas Samsul. Tema demo ini berdasarkan unggahan Instagram @bem_si yaitu \"8 Tahun Kegagalan Jokowi\". Menurut postingan tersebut, banyak sekali isu-isu yang belum terselesaikan. Selama 2 menjabat tidak membawa apapun. (Fer)
Lawan Kebijakan Kelistrikan Liberal: Hentikan Skema Power Wheeling!
Oleh Marwan Batubara - IRESS SEBAGAI inisiator, DPR telah menyiapkan draft RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) sejak Januari 2021. Naskah akhir diserahkan DPR kepada pemerintah pada 29 Juni 2022. Namun pemerintah lamban menyampaikan daftar isian masalah (DIM) kepada DPR, sampai-sampai batas waktu penyampaian DIM yang seharusnya dibatasi maksimum 60 hari, telah terlampaui. Terkesan pemerintah tidak serius menuntaskan RUU tersebut. Namun di sisi lain, UU EBET ditargetkan terbit sebelum gelaran KTT G20 di Bali pada November 2022. Ternyata salah satu penyebab keterlambatan adalah tidak solidnya lembaga-lembaga terkait memberi tanggapan dan masukan. Salah satunya adalah keinginan Kementrian Energi Sumber Daya Mineral (KESDM) memasukkan ketentuan tentang skema power wheeling. Konon usulan KESDM tersebut “tidak atau belum” disetujui Kementrian keuangan (Kemkeu). Dalam hal ini sikap Kemkeu sejalan dengan sikap DPR yang sebelumnya memang tidak mencantumkan ketentuan tentang power wheeling dalam RUU yang diserahkan ke pemerintah 29 Juni 2022. Perusahaan swasta yang dikenal sebagai Independent Power Producers (IPP) selama ini telah dibolehkan membangun pembangkit listrik dan menjual daya listriknya kepada PLN sesuai konsep multi buyers single sellers (MBSS). Dalam hal ini, yang berhak melayani dan menjual listrik kepada konsumen hanyalah PLN, meskipun dalam prakteknya, dengan alasan absurd dan sarat rekayasa, konsumen atau bisnis PLN tersebut telah digrogoti karena “diperbolehkannya” IPP berbisnis di kawasan-kawasan atau kelompok konsumen tertentu. Setelah konsep MBSS, RUU EBT akan menambah “kemampuan” IPP untuk menjual listrik langsung kepada konsumen dimana pun berada, melalui konsep multi buyers multy sellers (MBMS) dengan skema power wheeling. Dengan demikian, meski tidak memiliki jaringan transmisi dan distribusi sendiri, pasokan listrik IPP dapat sampai kepada konsumen, dimana saja berada. Sebab, dengan skema power wheeling, IPP “diberi kesempatan” untuk memanfaatkan sarana yang dimiliki PLN untuk menjangkau konsumen dimaksud. Ketentuan tentang Konsep MBMS dengan skema power wheeling semula tidak tercantum dalam draft RUU EBET yang dikirim DPR kepada pemerintah (29/6/2022). Ketentuan tersebut disusupkan dalam Pasal 29 A, Pasal 47 A dan Pasal 60 ayat 5). KESDM telah dengan sengaja memasukkan ketentuan siluman tersebut. Namun rencana busuk KESDM tersebut “belum” berjalan mulus di lingkungan internal pemerintah sendiri. Diharapkan Kemkeu bersikap konsisten menolak skema power wheeling, meski harus berhadapan kekuasan oligarkis, karena skema power wheeling akan meugikan negara, PLN dan rakyat sebagai konsumen listrik. Sebenarnya, secara faktual saat ini negara dan rakyat sudah sangat dirugikan dengan kebijakan dan peraturan perlistrikan Indonesia pro oligarki yang diambil pemerintah dan “didukung atau dibiarkan” DPR. Kerugian ini terutama terjadi pada: 1) peningkatan subsidi listrik di APBN dan 2) mahalnya tarif listrik, yakni lebih mahal dari yang seharusnya jika kebijakan yang diambil sesuai konstitusi dan kepentingan mensejahterakan rakyat. Kerugian akan bertambah jika skema power wheeling diterapkan. Mengapa negara dan rakyat rugi? *Pertama,* dengan konsep MBSS, IPP yang umumnya dimiliki oleh pengusaha oligarkis, dibolehkan membangun pembangkit-pembangkit listrik, dan PLN wajib membeli listrik yang diproduksi IPP. Karena biaya pokok penyediaan (BPP) listrik harus memperhitungkan seluruh daya yang dibangkitkan, maka over supply listrik swasta tersebut telah membuat BPP listrik naik, dan ujungnya rakyat konsumen listrik dan APBN harus membayar tarif lebih mahal. *Kedua,* setelah wajib menerima pasokan listrik IPP, PLN pun harus membeli listrik tersebut dengan harga sesuai skema take or pay (TOP). Dengan TOP, PLN harus membeli listrik IPP lebih lebih besar dari yang dibutuhkan. Hal ini pun menambah beban biaya operasi yang berujung pada kenaikan BPP, tarif listrik dan beban subsidi APBN. Bahkan dalam kondisi kahar (force majeure) akibat pandemi korona, yang mestinya bisa menjadi alasan pengurangan beban biaya, pemerintah tak mampu memaksa IPP mengoreksi skema TOP. *Ketiga,* dengan skema power wheeling, di samping over supply listrik yang telah mencapai 50% s.d 60% (seharusnya cukup sekitar 20%) tidak akan terserap atau berkurang signifikan, maka pelanggan premium PLN yang biasanya mengkonsumsi daya besar pun dan menguntungkan PLN, akan dimangsa oleh IPP. Maka, pangsa pasar atau pendapatan PLN akan turun dan sebaliknya: 1) tarif listrik akan naik, 2) kemampuan cross-subsidy PLN ke daerah-daerah terpencil atau rendah konsumen akan berkurang, dan 3) beban subsidi listrik APBN akan naik. *Keempat*, pemanfaatan sarana jaringan transmisi dan distribusi PLN oleh IPP akan membuat IPP penyedia listrik EBT memperoleh untung besar (transfer profit). Padahal PLN harus menanggung beban investasi sarana tersebut secara berkepanjangan, termasuk jika kurs US$/Rp terus naik. Apalagi jika tarif power wheeling yang diterapkan sesuai daya yang disalurkan, dan bernilai “alakadarnya”, namun sekaligus mengandung unsur pemaksaan seperti pada skema TOP. Maka PLN sebagai objek berburu rente oligarki akan berlangsung massif. *Kelima*, konsep MBMS dan skema power wheeling merupakan kelanjutan dari agenda “liberalisasi terselubung” kelistrikan Indonesia yang sebelumnya telah dimulai dengan konsep MBSS dan penjualan listrik kawasan dan lingkungan tertutup. Dengan MBMS dan power wheeling, liberalisiasi kelistrikan Indonesai menjadi lengkap dan sempurna. Maka rezim oligarkis dengan sangat berani dan terbuka akan mengkhianati Pancasila dan UUD 1945. KESDM mengatakan kondisi over supply listrik tidak ada kaitan dengan implementasi power wheeling. Sebab, katanya kelebihan listrik berasal dari pembangkit eksisting yang didominasi PLTU batubara PLN sendiri (21/10/2022). Padahal pemerintahlah yang memaksa PLN membeli listrik PLTU batubara milik IPP, sehingga terjadi over supply. Bahkan dalam proyek 35.000 MW, lebih dari 90% menggunakan PLTU batubara yang mayoritas dibangun IPP. Proyek 35.000 MW dibangun setelah terbitnya PP No.79/2014 tentang Kebijakan Eneergi Nasional (KEN). Dalam KEN tersebut telah tercantum ketentuan porsi EBT 23% dalam bauran listrik nasional. Namun demi kepentingan oligarki, kebijakan tersebut tidak digubris. Kelima alasan yang diuraikan di atas menunjukkan bahwa masalah kelistrikan nasional dan tarif listrik yang mahal merupakan akibat kebijakan pemerintah yang sarat kepentingan pengusaha/IPP. Pemerintah harus bertanggungjawab! Kita bukan tidak paham tentang perlunya penyediaan energi bersih dan mitigasi perubahan iklim atau target net-zero emissions 2060. Namun target tersebut bukanlah alasan yang bisa diterima rakyat begitu saja, termasuk dengan menyeludupkan konsep liberal MBMS dan power wheeling ke dalam RUU EBET. Pertemuan G-20 pada 15-16 November 2022 bukan pula dasar yang relevan untuk menjustifikasi penetapan UU EBET. Sangat absurd dan memprihatinkan jika kebijakan tidak adil dan menyengsarakan rakyat tersebut dijadikan ajang pamer dan unjuk gigi kampanye mitigasi perubahan iklim, serta insentif investasi bagi peserta Pertemuan G-20. Saat ini yang sangat prioritas dibutuhkan rakyat adalah penurunan tarif listrik akibat over supply pasokan listrik dan skema TOP, bukan skema power wheeling. PLN pun perlu diselamatkan dari wadah tempat berlangsungnya penghisapan uang rakyat dan APBN. Sebelum rakyat bergolak, maka segera hentikan kebijakan liberal anti UUD 1945: konsep MBMS, skema power wheeling dan turunkan tarif listrik melalui koreksi kontrak listrik IPP skema TOP.[]
Hari Sumpah Pemuda, BEM SI Demo di Patung Kuda
Jakarta, FNN - Bertepatan dengan hari Sumpah Pemuda, Jumat (28/10/2022). BEM SI menggelar aksi di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Tema yang diusung adalah \"8 Tahun Kegagalan Jokowi\". Seruan aksi telah diunggah di Instagram @bem_si sehari sebelumnya. Latar belakang demo seperti yang ditulis BEM SI dalam unggahannya bahwa pemerintahan Jokowi saat ini bobrok dan pelanggaran HAM terus terjadi. Koordinator Pusat BEM SI, Muhammad Yuza Augusti mengatakan berbagai perguruan tinggi dari banyak daerah akan mengikuti aksi ini. Ia juga mengkonfirmasi massa yang akan turun maksimal 1000 orang. \"Massa bisa 1000 orang paling banyak\", katanya. Sampai demo dimulai pada pukul 15.10 WIB. Massa yang hadir diperkirakan hanya sekitar 200 orang. Ada 2 mobil komando yang memandu massa aksi. Di kawasan Patung Kuda, terlihat 2 lapis beton dan 1 lapis kawat berduri dipasang untuk mengantisipasi aksi massa. Akibatnya jalan Merdeka Barat ditutup dan dialihkan. Terlihat juga personel polisi berjaga di sekitaran massa aksi. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Komarudin memberitahukan telah menurunkan 1.600 personel yang disebar di beberapa titik. \"Karena banyak kegiatan ya di Jakarta Pusat ini. Cukup banyak kegiatan personil kita, 1.600 gabungan TNI-Polri\", katanya menjelaskan. Sebelumnya disebutkan, demo ini dilaksanakan saat hari Sumpah Pemuda. Hari Sumpah Pemuda adalah untuk memperingati munculnya kesadaran dan pentingnya mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 mengikrarkan kepada bangsa Indonesia untuk menjunjung tinggi rasa persatuan. (Fer)
POPULER
