ALL CATEGORY
Kemenangan Era Baru, Demikian LaNyalla Memaknai Kelahiran Nabi Muhammad
Jakarta, FNN - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti memaknai kelahiran Nabi Muhammad SAW sebagai kemenangan era baru yaitu kehancuran musuh-musuh Allah SWT.\"Dalam beberapa kisah disampaikan kelahiran Nabi Muhammad SAW ditandai dengan hancurnya pasukan gajah yang datang menyerang Ka’bah. Ini memiliki makna yang mendalam yaitu kehancuran musuh-musuh Allah SWT dan datangnya era baru,\" kata LaNyalla dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.Dia berharap perayaan kelahiran Nabi Muhammad tidak sekadar perayaan semata namun harus mampu menemukan makna di balik kisah dari peristiwa tersebut. Menurut dia, selain hancurnya pasukan gajah, peristiwa lainnya yang menandai kelahiran Nabi Muhammad SAW di antaranya adalah padamnya api yang disembah kaum Majusi serta datangnya cahaya. \"Mengenai tanda terbitnya cahaya, saya yakin bahwa setiap perjuangan akan ada hasil akhirnya. Cahaya menunjukkan sebuah kemenangan,\" ujarnya.LaNyalla menilai umat Islam harus menjadi pemenang dan memberikan energi positif terhadap lingkungan di mana pun berada.Menurut dia, Islam harus menjadi rahmat semua alam atau “rahmatan lil \'alamin” dan umat Islam harus terus menjadi pemenang terhadap dirinya sendiri dalam melawan hawa nafsu yang merugikan diri sendiri dan sesama anak bangsa.Dia juga meminta kepada seluruh umat Islam untuk turut mempedomani akhlak dan kebiasaan Nabi Muhammad SAW, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. \"Tentu pedoman itu dapat membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik yang kita inginkan bersama-sama yaitu rakyat hidup sejahtera berdampingan satu sama lain,” katanya. (Ida/ANTARA)
Jokowi Bertemu Megawati di Batutulis Selama Dua Jam
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri selama dua jam di Batutulis, Bogor, Jawa Barat, Sabtu.Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Sabtu menyebut pertemuan membahas berbagai masalah bangsa dan negara, salah satu yang menjadi materi utama dalam pertemuan ialah terkait penanganan ancaman krisis ekonomi dan krisis pangan. \"Ibu Mega memang sangat menaruh perhatian terhadap krisis ekonomi dan pangan, dan beliau membagi pengalaman lengkap menuntaskan krisis multidimensional,\" kata Hasto.Dalam pertemuan tersebut, kata Hasto, Megawati membagikan pengalamannya saat seluruh jajaran Kabinet Gotong Royong benar-benar fokus dan terpimpin sehingga pada tahun 2004 Indonesia bisa keluar dari krisis.Hasto mengatakan dalam pertemuan empat mata itu, Jokowi pun menegaskan keseriusan Pemerintah, termasuk bagaimana para menteri harus fokus menangani berbagai tantangan perekonomian, krisis pangan-energi, dan tekanan internasional akibat pertarungan geopolitik.Hasto menyebut dalam pertemuan tersebut, Megawati pun secara khusus menyiapkan makanan untuk menjamu Presiden Jokowi penuh dengan semangat kerakyatan. Mulai dari, jagung, kacang Bogor, pisang rebus, talas, dan nasi uduk.Ia mengatakan bahwa Megawati sendiri sejak bulan Maret telah menginstruksikan untuk menanam 10 tanaman pendamping beras seperti pisang, jagung, talas, kacang-kacangan, ketela, sukun, sorgum, hingga porang.“Apa yang dicanangkan Bu Mega sejak 2,5 tahun lalu kini terbukti, dunia menghadapi krisis pangan. Karena itulah Bu Mega menghidangkan makanan pendamping beras secara khusus ke Pak Jokowi, agar Indonesia benar-benar berdaulat di bidang pangan,\" katanya.Hal-hal terkait agenda Pemilu 2024, kata Hasto, juga tidak luput dari materi pembahasan dalam pertemuan empat mata kedua tokoh bangsa itu. \"Agar Pemilu 2024 benar-benar menjadi momentum kebangkitan Indonesia Raya dan sekaligus ada kesinambungan kepemimpinan sejak Bung Karno, Bu Mega, Pak Jokowi hingga kepemimpinan nasional ke depan,\" ujarnya.Hasto menjelaskan bahwa pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana kontemplatif. Di mana, ujarnya lagi, dalam tradisi pemimpin yang berjuang demi masa depan rakyat, bangsa, dan negara Indonesia, maka diperlukan suatu tradisi menyepi dan berkontemplasi.\"Guna membahas secara jernih terhadap arah masa depan bangsa dan negara. Hal itulah yang secara periodik dilakukan oleh Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Jokowi,\" kata Hasto. (Ida/ANTARA)
Hartini Nara: Masih Adakah Standar Moral di Negara Kita?
Jakarta, FNN – Hartini Nara, Dosen Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta, mengatakan pendidikan Indonesia masih mengutamakan aspek kognitif ketimbang standar moral. Hal ini disampaikannya dalam Seminar Pendidikan yang diselenggarakan Komunitas Peduli Pendidikan Anak Indonesia (KPPAI) di Gedung Sekretariat KAMI, Jl. Dr. Kusuma Atmadja No. 76, Sabtu (08/10). Dalam seminar tersebut, Nara menjelaskan materi School Bullying dan Pendidikan Karakter. Ia menyoroti kasus perundungan bisa ditemukan mulai dari pendidikan taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi, juga tidak terbatas pada negara maju maupun negara berkembang. Salah satu jenis perundungan yang sering terjadi adalah racist bullying atau perundungan yang menyangkut masalah etnis atau rasisme. Kasus perundungan ini biasanya menyangkut asal daerah seseorang. Ia memberikan contoh berupa gurauan terhadap presiden. \"Kenapa presidennya harus orang Jawa? Enggak ya. Artinya, jangan rasis dong. Itu bullying juga lho,\" canda Nara dalam seminar bertemakan \"Problematika Pendidikan Anak Indonesia dan Masa Depannya\" Sabtu, 8 Oktober 2022. Kemudian, Nara juga membahas tentang pembentukan karakter anak yang didukung oleh sekolah, keluarga, dan masyarakat. Ketiga pilar tersebut saling bekerjasama untuk keberhasilan pendidikan. Ia menjelaskan bahwa karakter dibentuk melalui perilaku yang menjadi kebiasaan. Nara menyinggung bahwa pendidikan Indonesia masih mengutamakan aspek kognitif sehingga tidak membentuk karakter. Ia juga membandingkan negara-negara maju yang memiliki standar moral dengan pemerintahan Indonesia yang sedang dilanda beragam isu. \"Bahkan Amerika yang sangat liberal kalau milih presiden, presiden itu harus bagus. Gak boleh terlibat skandal, gak boleh ini, gak boleh itu. Itu standar moral. Kita gak tahu masih punya gak itu di negara kita,\" papar Nara. (Oct)
Pasca Deklarasi, Serangan ke Anies Makin Masif: Waspadalah!
Tetap para relawan dan pendukung Anies harus waspada. Waspada, waspada dan waspada. Antisipasi segala kemungkinan. Kan masyarakat semua sudah pada tahu kelakuan mereka. Siapa mereka? Ah, lagak pilon aja lu. Oleh: Alex Wibisono, Aktivis Tinggal di Kota Depok KAGAK ada cara lain kalahkan Anies Rasyid Baswedan. Serang, serang, dan serang terus. Fitnah, fitnah, dan fitnah terus. Jegal, jegal, dan jegal terus. Kalau masyarakat dijejali fitnah terus-menerus, lama-lama bisa percaya juga. Banyak yang sudah percaya. Sekali dua kali kagak percaya. Tapi, kalau sudah 100x akan percaya. Ini yang dilakukan para buzzer itu. Pesaing Anies kagak diunggulkan. Kagak siap untuk beradu gagasan, beradu prestasi, beradu rekam jejak. Kagak siap. Panik. Maka, satu-satunya cara ya serang Anies. Serangannya berupa fitnah. Ini lebih efektif. Juga, serangan SARA. Kadrun, itu SARA bro. Pasca deklarasi Nasdem yang diikuti silaturahmi dengan lautan massa dari kader Demokrat, ini akan membuat para pesaing semakin panik. Mereka akan tingkatkan serangan. Semua peluru sudah mulai dimuntahkan. Waspada bro! Semua hasil kerja di DKI Jakarta akan dibongkar-bongkar. Ratusan kilometer jalur sepeda, satu lubang aspal saja ditemukan, akan jadi viral. Akan diulas berulangkali. Apalagi kalau ada yang pura-pura jatuh di dekat lubang. Wow. Akan digoreng sampai kering. Jakarta International Stadium (JIS), ada satu pengemis di pintu gerbangnya, akan jadi framming berita. Seoleh JIS kotor dan kumuh. Padahal, boleh jadi pengemis dikirim oleh oknum. Namanya juga drama. Begitulah polanya selama ini. Akan terus begitu. Lu pasti paham. Masyarakat perlu lu kasih tahu juga. Biar paham. Yang ada di otak mereka adalah menyerang. Hari ke hari cari obyek yang bisa jadi bahan menyerang. Cari terus. Ubek-ubek sampai ketemu. Karena, hanya itu yang mereka punya. Kagak punya yang lain. Adu cakep, kalah. Adu gagah, kalah. Adu otak, kalah. Adu kesantunan, kalah. Adu prestasi, apalagi. Adu elektabilitas, ya berkompetisi aja dengan fair. Kagak usah main serang dan main fitnah. Cemen lu. Makin lu banyak fitnah, itu tandanya calon lu kagak punya prestasi. Kagak punya yang bisa dibanggain. Kalau kagak punya, kenape maksain nyapres. Pensiun aje dah... husnul khatimah bro. Serahkan Indonesia kepada ahlinya. Aman dan damai negeri ini. Adil dan sejahtera bro. Rumornya, pada tanggal 16 Oktober nanti, ada ratusan karangan bunga yang dikirim ke Balaikota DKI. Isinya hujat Anies. Waduh, ngeri kali. Semoga aja ini hoaks. Semoga ya. Hoaks, hoaks, hoaks. Semoga. Biar kagak bikin gaduh. Kagak pantes. Kagak elok. Bisa kualat pada rakyat. Namanya juga rumor. Desas desus. Kalau ternyata nanti bener, siapa kira-kira yang kirim ya? Tetap para relawan dan pendukung Anies harus waspada. Waspada, waspada dan waspada. Antisipasi segala kemungkinan. Kan masyarakat semua sudah pada tahu kelakuan mereka. Siapa mereka? Ah, lagak pilon aja lu. Bro, atu yang gue mau kasih tahu lu. Dengan segala cara Anies mau dijegal. Itu intinya. Selama ini, mereka halalkan segala cara. Lu dan para pendukung Anies mesti siap-siap hadapi mereka. Jangan pakai emosi. Tetap taat hukum dan santun. Itu ajaran Anies Baswedan. Depok, 8/10/2022. (*)
Baik dan Buruk Dampak Calistung Bagi Si Kecil
Jakarta, FNN - Dosen Psikologi, Deansyanti, menjadi narasumber, di acara Seminar Pendidikan, Problematika Pendidikan Anak Indonesia dan Masa Depannya, Jl. Kusuma Atmadja No. 76, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (8/10). Dea mengawali materi dengan berdiskusi. \"Apakah Calistung Baik untuk anak?\". Beberapa peserta seminar setuju dan tidak setuju. Si kecil memiliki perkembangan yang berbeda. Maka dari itu, seharusnya sebelum menduduki bangku pendidikan. Anak-anak harus dipersiapkan terlebih dahulu kesiapan atau Pra-Pendidikan dimulai dengan keluarga. Perkembangan anak tidak hanya dari \"Calistung\" (membaca menulis berhitung) tetapi, perkembangan bisa dari kognitif, fisik, dan sosio-emosinal. Lingkungan belajar-pun harus disesuaikan dengan tumbuh kembang anak atau dilengkapi dengan fasilitas bermain dan tidak terbatasnya ruang gerak untuk anak. \"Eksplorasi anak itu tidak harus calistung terlebih dahulu, bisa dengan anggota tubuh untuk melakukan gerakan, bermain (menggenggam, menangkap, melempar), kemampuan visual, kemampuan kinestetik, kemampuan auditori, yang seharusnya lebih dulu, ketimbang memberatkan dan menuntut anak untuk bisa calistung,\" tutur Dea. Tak hanya itu, Dea menambahkan bahwa anak-anak harus memiliki kesiapan belajar dari fundamental movement skill yang lebih dahulu, akan merangsang atau mempengaruhi membaca, menulis, serta berhitung. Bukan berarti calistung buruk, hanya saja, anak perlu dampingan yang tepat, untuk daya kembangnya sehari-hari. Apalagi dengan konsep belajar yang menyenangkan. Dalam penutup materinya, Dea berpesan kepada peserta seminar, untuk tidak memiliki kecenderungan ingin menyamakan, membandingkan, mengharuskan segala sesuatu akademik berjalan dengan baik. Lalu, berilah banyak kesempatan anak untuk eksplorasi dan ruang belajar yang menyenangkan. Dengan begitu, anak tidak mendapatkan tekanan akademik, baik dari stres atau depresi dengan gejala fisik, emosional, kognitif, dan perilaku. (Ind)
Fadel Muhammad: Banyak Anggota DPD Tarik Tanda Tangan Mosi Tidak Percaya
Jakarta, FNN – Fadel Muhammad menyebut 39 dari 97 anggota Dewan Perwakilan Daerah mencabut tanda tangan mosi tidak percaya untuk mencopot dirinya dari jabatan Wakil Ketua MPR dari unsur DPD.Fadel mengatakan bila ada satu saja anggota DPD yang sebelumnya melakukan penandatangan mosi tidak percaya kemudian menarik dukungan maka sudah cukup untuk mengatakan bahwa mosi tidak percaya itu tidak sah.\"Apalagi, saat ini jumlahnya mencapai 39 anggota dan tidak tertutup kemungkinan akan terus bertambah,\" kata Fadel di Jakarta, Jumat, dikutip dari siaran pers.Menurut dia, banyaknya anggota DPD yang menarik dukungan karena mereka sadar alasan yang dipakai Ketua DPD untuk mengajukan mosi tidak percaya inkonstitusional.Fadel mengatakan alasan mosi tidak percaya yang digalang Ketua DPD karena ia dianggap lalai memberikan laporan kinerja pimpinan MPR selama tiga tahun berturut-turut mengada-ada karena keharusan menyampaikan laporan kinerja pimpinan MPR itu tertuang dalam keputusan DPD Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib yang diputus pada Februari 2022.\"Ini tata tertibnya saja baru diputus pada Februari 2022, sementara saya dibilang tidak membuat laporan selama tiga tahun,\" ujarnya.Sementara itu Anggota DPD Angelo Wake Kako mengaku menarik diri dari mosi tidak percaya terhadap Fadel Muhammad karena proses yang ditempuh tidak sesuai prosedur.Senator dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur (NTT) itu berharap sengketa internal DPD segera berakhir.\"Ketua DPD harus berani mengoreksi kesalahan dirinya sendiri,\" ujarnya. (mth/Antara)
Mengapa Kembali ke UUD 1945?
Contoh mutakhir maladministrasi publik adalah bagaimana pemerintah ini memberikan HGB 160 tahun untuk menarik investor IKN. Oleh: Daniel Mohammad Rosyid, Guru Besar ITS Surabaya, @Rosyid College of Arts SAAT komitmen bacapres Anies Rasyid Baswedan untuk kembali ke UUD 1945 dipertanyakan, pakar Hukum Tata Negara Refly Harun mengatakan, gagasan untuk kembali kepada UUD 1945 naskah asli adalah keinginan besar tentara. Selanjutnya dia mengatakan bahwa persoalan Republik ini bukan hanya soal rancangan UUD, tetapi praktik nyata politik. Baik Orde Lama ataupun Orde Baru adalah bukti nyata bagaimama UUD 1945 ditafsirkan dan dipraktikkan sesuai agenda sesat Soekarno dan Soeharto. Ini pernyataan yang sulit dibantah, tapi menyembunyikan kesalahan yang berbahaya. Seperti MPR hasil reformasi bisa seenaknya menggganti UUD 1945, restu Refly seperti mengatakan anak-anak boleh mempertanyakan status akad nikah ayah ibunya sendiri. Pembentukan negara seperti dinyatakan dalam keseluruhan UUD ‘45 adalah hasil kesepakatan agung para pendiri bangsa. Oleh Al Qur\'an, negara itu disebut sebagai mitsaaqan ghaalithan, setara dengan aqad nikah. Kita boleh saja tidak suka dengan siapa ayah ibu kita, tapi kita sebagai anak hasil aqad nikah itu tidak punya pilihan kecuali menerima aqad nikah itu apa adanya. Perubahan aqad bisa dilakukan dengan addendum untuk merespons dinamika disruptif global, regional dan nasional. Fitrah negara kepulauan bercirikan Nusantara dengan keragaman hayati dan budaya yang luar biasa, serta dengan bentang alam seluas Eropa ini meniscayakan pemerintahan maritim yang kuat serta desentralisasi. Jika Prof. Kaelan UGM saja mengatakan bahwa sejak penggantian UUD ‘45 menjadi UUD 2002 bangsa ini telah murtad, maka bisa dikatakan juga bahwa kita telah menjadi bastard yang lahir di luar nikah. Penting segera untuk disadari bahwa kehidupan kita bukan soal infrastruktur dan gedung-gedung megah pencakar langit serta pabrik-pabrik saja, tapi juga serangkaian jalinan janji-janji dan kesepakatan-kesepakatan. Begitulah kesetiaan pada janji dan kesepakatan para pendiri bangsa tersebut merupakan nilai penting dalam kehidupan bersama ini yang ditandai dengan kemajemukan. Bhinneka Tunggal Ika bukan sekedar slogan kosong, tetapi amanah yang mensyaratkan kesetiaan. Praktik politik tidak bisa menjadi alasan mengapa UUD 1945 bisa diganti dengan UUD 2002. Jika UUD bisa diganti oleh MPR hasil Pemilu, maka kesesatan praktik politik akan selalu memperoleh pembenaran UUD melalui penggantian tersebut. Kita akan kehilangan norma-norma dasar negara. Ini berbahaya karena kita kehilangan pedoman. Jika setiap generasi boleh mengganti kesepakatan awal pendirian negara, maka kita seperti membangun rumah pasir yang tidak kunjung selesai. UUD ‘45 bukan sekedar dokumen akademik, tapi ia adalah dokumen sejarah yang menjadi pondasi negara ini. Sinyalemen bahwa kembali ke UUD ‘45 itu keinginan tentara adalah tidak benar. Dwi Fungsi ABRI adalah praktik politik Orba seperti dwi fungsi (atau malah multi fungsi) polisi adalah praktik politik rezim Jokowi. Jika dwi fungsi ABRI itu adalah hasil tafsir Soeharto, banyak maladministrasi publik seperti dwi fungsi polisi adalah buah dari kesalahan tata kelola yang lahir dari UUD 2002. Benar sinyalemen Prof. Sri Edi Swasono bahwa deformasi besar-besaran kehidupan berbangsa dan bernegara adalah fitur orde reformasi yang paling nyata. Contoh mutakhir maladministrasi publik adalah bagaimana pemerintah ini memberikan HGB 160 tahun untuk menarik investor IKN. Kembali ke UUD 1945 adalah pertobatan dari kemurtadan dan kebastardan bangsa ini. Hingga itu terjadi, maka semua kehidupan berbangsa dan bernegara yang tercengkram bandit, bandar dan badut politik saat ini adalah ekspresi para munyuk yang terkutuk. Ngawi, 8 Oktober 2022. (*)
Mahasiswa Harapkan Penegakan HAM di Masa Depan
Jakarta, FNN – Mengenal lebih dekat dengan posisi HAM di NKRI dalam kegiatan Diskusi Publik yang diadakan oleh Green Force UNJ, Kampus A, Rabu (5/10/2022). Gerakan mahasiswa Indonesia selalu mengambil peran dalam perubahan demokrasi, khususnya HAM. Yenny Silvia dari LBH Jakarta yang menjadi pemantik pertama dalam diskusi publik tersebut. Yenny menerangkan bahwa HAM adalah hak yang melekat pada manusia sejak lahir yang tidak dapat direnggut, HAM adalah hak yang melekat pada manusia sejak lahir yang berasal dari Tuhan, dan HAM adalah hak yang melekat pada manusia sejak lahir yang pelaksanaannya tergantung dari pemerintah setempat. Namun, HAM yang terakhir selalu menjadi kontroversi. “Pandangan politik yang berbeda terhadap masyarakat atau kita sebagai warga dengan pemerintah. Hak-hak yang seharusnya kita dapat, namun pemerintah bersikap represif. Contohnya pada zaman PKI,” kata Yenny. Kemudian, Wahyudi al Maroky, Direktur Pamong Institue menjadi penyambung pemantik pertama. Karena, ia berasal dari Papua, memberikan banyak insight sebagai korban dari represifnya pemerintah dan OPM. “Saya tidak berharap pada pemerintah yang duduk di sana, tapi saya berharap banyak pada kalian, mahasiswa yang duduk di depan saya,” tegas Wahyudi. “Iya memang benar, tidak perlu kami, pemateri di sini berharap terhadap oligarki, karena kalian-lah 5-10 tahun mendatang, akan meruntuhkan praktik-praktik oligarki,” kata Hersubeno Arief, Wartawan Senior FNN. Hersubeno Arief, menjadi pemantik terakhir. Ia memberikan materi berdasar poin HAM \"Hak Berpendapat dan Berekspresi\" terlebih karena berprofesi sebagai wartawan. “Kita tidak bisa diam saja, sumber kerusakan oligarki yang menguasai. Penguasa dibesarkan oleh Pengusaha. Begitupun sebaliknya,” tambah Hersubeno. Pada hakikatnya, HAM belum pernah benar-benar berjalan dan diposisikan dengan baik. Negara seharusnya menempati posisi yang sangat sentral dalam konsep HAM. Pemikiran yang bersifat kontraktual antara negara (pemerintah) dengan rakyatnya. Tidak ada lagi pelanggaran by ommission dan pelanggaran by commission. (Ind)
My Pertamina Dikubur Bersama Kompor Induksi?
Padahal isu digitalisasi adalah isu yang sebangun dengan isu perubahan iklim. Lihat saja di G20 yang saat ini Indonesia selaku ketuanya, isu soal perubahan iklim dan digitalisasi menjadi agenda utama forum internasional yang anggotanya negara dengan GDP terbesar di dunia. Oleh: Salamuddin Daeng, Pengamat Ekonomi Politik Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) MASING masing negara dan perusahaan memiliki masalah yang berbeda-beda dengan penggunaan energi fosil. Sehingga bisa memiliki strategi yang berbeda serta beragam untuk mencapai net Zero Emission. Demikian juga dengan Indonesia yang memiliki perusahaan negara yang memproduksi energi fosil, yakni Pertamina. Sebagai perusahaan terbesar di negara ini, dapat mengambil tindakan yang lebih beragam dalam mencapai komitmen net Zero Emission tersebut. Salah satunya komitmen besar yang dapat dibangun Indonesia adalah melalui digitalisasi konsumsi energi fosil BBM dan LPG. Mengapa pendataan melalui digitalisasi berkaitan dengan net Zero Emission? Kita mulai dari analisis sederhana mengapa pendataan konsumsi BBM dan LPG dapat dikatakan sebagai komitmen besar? Karena dengan pendataan itu maka konsumsi BBM dan LPG di Indonesia akan berkurang secara significant. Artinya, Pertamina dapat mengurangi emisi karbon dengan cara semacam ini. Mengapa demikian? Kita akan ulas. Di Indonesia BBM dan LPG adalah barang bersubsidi. Berarti Indonesia selalu menghadapi dua masalah besar terkait isue climate change, yakni penggunaan energi fosil dalam jumlah besar dan energi fosil yang disubsidi penggunaannya dalam jumlah besar. Dua masalah. Sebagai BBM dan LPG subsidi tentunya harganya lebih murah dari BBM umum dan LPG subsidi. Sementara sebagian besar BBM dan LPG yang dijual di Indonesia adalah BBM dan LPG subsidi bukan BBM dan LPG non subsidi. Sedikitnya 40 persen BBM yang diperdagangkan adalah BBM subsidi dan sebanyak 80 persen LPG yang didistribusikan adalah LPG 3 kg atau LPG subsidi. Menurut regulasi BBM dan LPG subsidi ini hanya dapat dikonsumsikan oleh kelompok yang berhak saja. Dengan demikian jika BBM dan LPG dikonsumsi oleh yang tidak berhak maka itu adalah ilegal. Apa yang terjadi? Konsumsi BBM dan LPG menjadi tidak terkendali. Setiap perencanaan yang dibuat pemerintah selalu salah. Kuota BBM dan LPG subsidi selalu jebol. Maka terjadi kesalahan lagi atau kesalahan ketiga yakni BBM dan LPG subsidi digunakan atau dikonsumsi secara ilegal di Indonesia. Tidak sampai dis ana kesalahannya. Ternyata BBM subsidi terutama solar banyak dimanfaatkan oleh kelompok perusak lingkungan yang menjadi musuh utama isu perubahan iklim, yakni kelompok perkebunan sawit dan pertambangan batubara. Maka terjadilah kesalahan keempat yakni BBM solar subsidi di Indonesia digunakan secara ilegal oleh kelompok penghasil emisi terbesar di Tanah air yakni pertambangan batubara dan perkebunan sawit. Mengenai kebenaran hal tersebut sebenarnya pemerintah dalam hal ini menteri ESDM memiliki datanya. Namun tampaknya mereka tidak berdaya menghadapi permainan para pengusaha batubara dan sawit. Walaupun pemerintah mengeluarkan pernyataan agar pengusaha sawit dan Batubara dilarang menggunakan solar subsidi namun hal ini tidak pernah ditindaklanjuti oleh penegak hukum di lapangan. Pendatataan Dapat Menekan Emisi Karbon Program pendataan melalui digitalisasi my Pertamina sebetulnya sangat tepat untuk menekan konsumsi BBM dan LPG subsidi. Karena dengan pendataan maka hanya kelompok yang berhak yang dapat menggunakan BBM dan LPG bersubsidi dan dipastikan BBM dan LPG bersubsidi tidak lagi diselewengkan. Berapa penurunan konsumsi BBM dan LPG yang diharapkan? Paling tidak sejumlah konsumsi perusahaan sawit dan batubara ditambah ekspor ilegal ke luar negeri atau ke negara-negara tetangga yang harga BBM dan LPG-nya lebih murah dan ditambah penggunaan BBM subsidi oleh industri serta penggunaan LPG subsidi oleh kelompok masyarakat yang tidak berhak. Itu semua adalah jumlah yang sangat banyak dan significant. Dengan demikian digitalisasi pendataan melalui My Pertamina akan menjadi langkah penting bagi perusahaan Pertamina untuk mencapai komitmen net Zero Emission pada bagian hilir. Tentu saja langkah-langkah di hulu juga dikerjakan. Dengan pendataan maka usaha pemerintah di hilir seperti program komplenter melalui kompor induksi dapat terjadi secara lebih alamiah dan tidak bersaing dengan LPG. Sehingga patut disayangkan sekarang adalah program pendataan melalui My Pertamina tidak lagi bergaung. Adanya suara suara sumbang sebelumnya yang memprotes pendataan ini telah dimanfaatkan oleh banyak pihak yang tidak berhak menggunakan BBM dan LPG subsidi. Tampaknya pemerintah terus mengalah dengan mereka. Padahal isu digitalisasi adalah isu yang sebangun dengan isu perubahan iklim. Lihat saja di G20 yang saat ini Indonesia selaku ketuanya, isu soal perubahan iklim dan digitalisasi menjadi agenda utama forum internasional yang anggotanya negara dengan GDP terbesar di dunia. Jadi bagaimana ini Pak Jokowi? Apakah nasib pendataan digitalisasi melalui My Pertamina akan dikubur seperti kompor induksi? Ingat Pak Jokowi, jaman sekarang data adalah kunci! (*)
Prabowo Bakal Limbung
Oleh M Rizal Fadillah - Pengamat Politik dan Kebangsaan PILPRES 2019 Prabowo adalah harapan dan pilihan untuk perubahan. Dukungan rakyat sangat kuat bahkan terhadap hasil Pilpres pun diyakini pasangan Prabowo-Sandi adalah pemenang. Namun hasil politik berbicara lain. Pasangan Jokowi Ma\'ruf meski tidak menang tetapi berhasil dimenangkan. Prabowo dikalahkan oleh kekuasaan. Prabowo tidak ngotot untuk menunjukkan dirinya sebagai Presiden Rakyat yang berhadapan dengan Jokowi Presiden Istana atau Presiden Oligarki. Prabowo mengalah atau menyerah atau bahkan menjadi pecundang dengan siap menjabat sebagai Menhan. Pilihan yang tentu mengecewakan pendukungnya. Prabowo dilihat publik berubah dari maung jadi meong. Siasat \"masuk ke dalam\" dianggap tepat oleh Prabowo dan barisannya, tetapi tidak oleh pendukung. Mereka tidak percaya lagi pada Prabowo yang semakin tenggelam di dalam \"kolam\". Penuh puja puji pada Jokowi bahkan berkategori penjilat. Prabowo yang dulu garang menggebrak mimbar untuk menyemangati pendukungnya telah hilang ditelan segumpal jabatan. Strategi menggapai kursi Presiden pada Pemilu 2024 ternyata semakin berat. Pengalaman kalah beberapa kali Pilpres tidak menjadi nilai tambah. Hasil pooling yang sering menempatkannya pada urutan teratas tidak merepresentasi dukungan riel di lapangan. Getaran nurani suara rakyat lebih mengarah kepada tokoh lain, yaitu Anies Baswedan. Mainan survey untuk kandidat Istana atau Oligarki adalah Ganjar Pranowo. Agar publik tidak kaget, posisinya di urutan kedua. Prabowo korban mainan berada di urutan teratas. Anies yang harus \"disingkirkan\" ditempatkan ketiga. Jika fair dan obyektif, Anies semestinya teratas. Tapi kebanyakan lembaga survei adalah institusi hoax yang terlegalisasi. Bohong pun aman-aman saja. Prabowo yang dideklarasikan Partai Gerindra sebagai Capres menghadapi masalah besar pasca deklarasi Partai Nasdem yang mencalonkan Anies Baswedan. Tiga nama Anies, Andika, dan Ganjar diseleksi ketat dan menghasilkan Anies Baswedan. Why not the best, kata Surya Paloh. Sudah terbaca peluang kecil Prabowo untuk menang jika ia harus berhadapan dengan Anies Baswedan. Di tengah upaya untuk mengecilkan Anies ternyata Centre for Strategic and International Studies (CSIS) mendapatkan angka yang memenangkan Anies Baswedan ketika dipertarungkan \"head to head\". Anies Baswedan menang ketika berhadapan dengan Ganjar maupun Prabowo. Anies Baswedan (47,8 %) versus Ganjar Pranowo (43, 9 %). Sementara Anies Baswedan (48,6 %) versus Prabowo Subianto (42, 8 %). Survey diumumkan bulan September 2022 atas 1.200 responden yang tersebar di 34 Propinsi. Margin eror 2,84 % dengan tingkat kepercayaan 95 %. Prabowo bakal limbung jika Anies Baswedan lolos menjadi Capres. Meskipun Gerindra berkoalisi dengan PDIP, tetap saja berat untuk mampu mengalahkan Anies Baswedan. Tampaknya hanya \"permainan\" KPK yang mampu mengalahkan Anies. Namun jika hal itu dilakukan, maka harganya sangat mahal yakni kemarahan rakyat dan pemakzulan paksa Jokowi. Berlanjut pada tuntutan penghukuman atas dosa-dosa politik yang telah dilakukannya. Bandung, 8 Oktober 2022
POPULER
