ALL CATEGORY
Bravo BEM UI
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan TERSENYUM nyaris tertawa tetapi mengacungkan jempol atas kreativitas BEM UI dalam memberi penilaian kepada kabinet Jokowi-Ma\'ruf. Ternyata IP seluruh Menteri itu rata-rata satu koma sehingga disebut Nasakom, nasib satu koma. IP terendah 1,O yang diberikan kepada Kapolri Listyo Sigit \"Malaikat Pelindung Institusi Bobrok\" dan Ketua KPK Firli Bahuri \"Si pelanggar Kode Etik\". IPK (Indeks Prestasi Kurang Ada) tertinggi adalah Nadiem Makarim 1,7 dan segera digelari \"Menteri yang salah urus Pendidikan\". Di tengah ada \"Penjahat Pengkhianat Demokrasi\" yaitu Luhut Binsar (1,3) dan Bahlil Lahadalia (1, 4). Sementara Sri Mulyani, Arifin Tasrif dan Suharso Monoarfa berpredikat \"Tukang Bakar Duit Rakyat\". Penilaian yang tentu membuat kecut wajah Jokowi-Ma\'ruf ini dinilai kreatif dan cermin kemampuan mahasiswa menangkap aspirasi masyarakat. Kabinet JM memang buruk dan amburadul. Cocok bila dinarasikan sebagai Indeks Prestasi Kurang Ada. Suara BEM UI adalah suara dari masyarakat yang diam atau bungkam. \"Hatrick\" BEM UI sejak \"The King of Lip Service\", \" Foto pajangan di kelas SD\" hingga kini \"kabinet Nasakom\" ini tentu menarik. Sebuah kritik membangun untuk membangunkan kabinet yang \"kerja-kerja-kerja\" nya tidur melulu. Menjelang berakhir dari periode yang lebih banyak akting ketimbang hasil penting. Terlalu banyak imajinasi dibanding prestasi. Dari aspek ideologis meski bukan yang dimaknai BEM UI penamaan Nasakom juga menggelitik. Nasib satu koma berlaku pula untuk pengelolaan kehidupan Demokrasi di bawah Jokowi. Gaya politik Orde Lama di masa Demokrasi Terpimpin ternyata dijalankan. Demokrasi yang dipimpin Oligarki. Nasionalis berbau kiri mendominasi. Sementara agama tergencet tidak berdaya. Itupun agama dalam konteks peliharaan rezim. Rezimintasi faham agama. Di samping aksi demonstrasi bersama BEM lain BEM UI juga melakukan aksi narasi. Titik temunya adalah suara keras kepada rezim yang bebal, sok kuasa dan pandai bersandiwara. Rezim yang menganggap rakyat sebagai penonton yang mudah dibohongi dan dipaksa untuk kagum pada alur cerita kepalsuan. Satu lagi peluru telah ditembakan mahasiswa kepada Pak Jokowi bersama kabinetnya. Moga mereka sadar. Bravo BEM UI. Selamat Hari Sumpah Pemuda. Bandung, 28 Oktober 2022
BARUS Intan Sejarah
Oleh Ridwan Saidi Budayawan Geographia yang ditulis Claudius Ptelomeus 161 M memuat lampiran peta dunia. Di peta itu terdapat Barus yang dieja Burusai. Metode penulisan yang dipakai Ptelemeus dengan mewawancara pelayar yang mangkal di Venice, kemudian Ptelemeus ke Alexandria, Egypt. Dalam koleksi Egyptian litho, terdapat lukisan pelayar Andunisi yang juga ke Egypt. Susahnya, litho Egypt tanpa time line. Barus itu zona econ pertama di Andunisi yang terkenal dengan perdagangan kapur barus. Bangsa Egypt sudah ke Barus pada jaman Rameses II medio XIII SM (1279-1213 SM) saat mana Egypt mulai balsem jenasah yang bahan utamanya barus. Nama lain barus: kafur, kamfer dan fansur. Barus cuma ada di Andunisi. Sampai V M Barus masih menjadi akses utama ke Sumatera. Bahkan Queen of Sheba Axumite II M merapat di Barus untuk menjelalahi Sumatera (see: Giovanni XV M, Raffles XIX M). Pada VI M muncul zona econ Lamuri di Aceh yang berdagang rempah2 di pamtai timur Sumatera. Lamuri Aceh sudah dikenal bangsa Egypt pada era SM. Pulau We di utara Aceh berasal dari kata seru Egypt: We, yang bermakna kagum. Pada XIII M muncul di Aceh power system Samudra Pasai di selatan Lamuri. Barus di Tapanuli Tengah. Pergerakan Islam dari sini ke selatan sampai ranah Minang. Pada VII M Islam sudah di Minangkabau. Kerajaan Paga Ruyung berdiri XIV M . Pada time frame yang berdekatan dengan Samudra Pasai. Keduanya kerajaan muslim. Kerajaan muslim Tidore juga abad XIII. Begitu pun Luwu. Paga Ruyung ekspor kopi via Barus. Ini berlaku sampai meletusnya Perang Padri 1821-1837. Sebelumnya jalur econ Paga Ruyung juga menyisir selatan menuju tambang mas Rejang Lebong. Paga Ruyung juga miliki tambang mas di bukit Opir Pasaman. Tapi depositnya kalah dengan Rejang. Jalur niaga Lamuri, kemudian Samudra Pasai, pastilah melintas Kedah. Maka menjadi hyphothesis bahwa agama (Islam) dan peradaban juga bahasa mesti melintas jalur econ dimana ada zona econ. Variabel econ tak boleh diabaikan dalam mengkaji persebaran agama (Islam). Berdasarkan hypothesis ini mestilah ditolak claim Islam masuk Indonesia dibawa orang Gujarat. Dengan Gujarat tak ada jalur econ, apatah pula mereka secara econ kurang mampu di XIII M itu. Abad yang di-claim teolog de Graaf sebagai time frame orang Gujarat sebar Islam di sini. Claim tak berdasar. Tiongkok sebar Islam disini? Dari jalur bahasa apalagi peradaban tak ketemu. Apatah pula econ. (RSaidi)
Sumpah Pemuda?
Sentimen-sentimen primordial kesukuan justru mulai marak akhir-akhir ini. Langkah ini adalah sebuah langkah mundur, jika bukan pengkhianatan, Soempah Pemoeda. Oleh: Daniel Mohammad Rosyid, Guru Besar ITS Surabaya. @Rosyid College of Arts HARI ini, 28 Oktober 2022, kita mengenang Soempah Pemoeda 94 tahun silam. Peristiwa itu menandai kelahiran sebuah bangsa baru, yaitu Bangsa Indonesia. Segera perlu dicermati bahwa Bangsa Indonesia tidak lahir secara alami, tapi buah imajinasi anak-anak muda dari berbagai suku yang tinggal di sebuah bentang alam yang semula disebut sebagai Hindia-Belanda. Imajinasi tersebut kemudian disebut anak-anak muda itu sebagai bangsa Indonesia. Peristiwa Soempah Pemoeda itu dengan demikian melahirkan dua imajinasi baru : bangsa sebagai entitas baru yang melampaui suku, dan Indonesia yang menggantikan Hindia-Belanda. Peristiwa itu sangat penting karena terbukti kemudian memungkinkan Proklamasi Kemerdekaan bangsa terjajah itu 17 tahun kemudian oleh Soekarno-Hatta. Imajinasi para pemoeda itu yang menjelaskan mengapa Emanuel Macron tidak lama ini mengkhawatirkan kemunduran Barat sebagai kekuatan imajinasi yang selama 200 tahun lebih mendominasi dunia. Macron mengatakan bahwa konflik Rusia-Ukraina merupakan bukti pengeringan imajinasi Barat vis-a-vis Timur yang dengan susah payah didaku oleh China. Permusuhan NATO vs Rusia adalah blunder geostrategi karena membiarkan AS untuk mendorong terus permusuhannya dengan Rusia itu sebagai permusuhan Barat dengan tetangga dekat Eropa sendiri. Rusia semakin menempatkan diri sebagai Eurasia karena dimusuhi terus-menerus oleh NATO. Kejadian Kamis pagi kemarin di sebuah SMA swasta di kawasan Juwingan Surabaya menjadi penting bagi saya dalam memaknai Sumpah Pemuda hari ini. Bersama istri dan juga Kepala Sekolahnya, kami menyaksikan putra-putri SMA Kertajaya bercerita tentang foto-foto di sekitar rumah mereka yang mereka ambil sendiri beberapa waktu sebelumnya. Rumah-rumah pemuda-pemudi ini tersebar luas sejak di Jojoran, Sidotopo, Benowo, Menganti, hingga Gubeng Kertajaya. Beberapa diantaranya tinggal di Homesantren di kawasan Tambaksari. Rumah-rumah itu pada umumnya sederhana, dalam kampung yang padat penduduk. Rico yang tuna netra tinggal di Homesantren. Sebagian lagi yatim atau bahkan yatim piatu seperti Yunita yang bercita-cita jadi dokter. Zuhair yang tinggal di sekitar Gelora Bung Tomo berkisah tentang mengintip pertandingan sepakbola dari atas loteng rumahnya. Bercerita di depan teman-temannya tentang rumah mereka masing-masing beserta kenangan indah bersama keluarga adalah sebuah proses memaknai pengalaman sebagai imajinasi yang dikonstruksi kembali. Belajar adalah proses memaknai pengalaman sebagai imajinasi, sebagai dongeng. Banyak yang tidak menyadari bahwa bangsa ini, dan juga Indonesia adalah dongeng kolektif, sebuah imagined community, bukan in factu, tapi in statu nascendi yang terus dilahirkan dalam imajinasi. Begitu imajinasi kolektif para pemuda ini hilang, maka hilang pula bangsa dan Indonesia. Begitulah tingkat kerapuhan bangsa Indonesia ini. Tentu sangat berbahaya sekali jika para penguasa dengan sembrono memberi pengalaman buruk berbangsa dan bernegara melalui berbagai maladministrasi publik di mana banyak hukum dibuat bukan untuk kepentingan masyarakat kecil, tapi untuk mempertahankan kekuasaan para elit politik dan segelintir taipan. Hukum tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Pendidikan melalui persekolahan massal paksa dijadikan instrumen pencetakan buruh trampil bagi kejayaan invetasi para pemilik modal asing dan kaki tangan domestiknya. Pemilu hanya menjadi istrumen transfer bersih hak-hak politik publik pemilih ke para elit partai politik, bukan untuk memastikan siklus kepemimpinan yang semakin meritokratik yang menghasilkan pelayanan publik yang semakin pula memberdayakan, mencerdaskan, dan memerdekakan bangsa ini. Polarisasi yang makin tajam antara kelompok cebong dan kampret alias kadrun tidak bisa dibiarkan menghancurkan imajinasi kolektif bangsa ini. Sayang sekali rezim saat ini justru memelihara tidak sedikit kanker medsos buzzer bayaran untuk mempertajam keterbelahan bangsa ini. Jika Sumpah Pemuda membuka sebuah spektrum baru bagi barisan suku-suku yang menjadi sebuah bangsa baru, rezim oligarki saat ini justru menempuh jalan sebaliknya: membiarkan keterbelahan ini untuk tetap berkuasa sambil menjadi kaki tangan kekuatan-kekuatan nekolimik asing. Sentimen-sentimen primordial kesukuan justru mulai marak akhir-akhir ini. Langkah ini adalah sebuah langkah mundur, jika bukan pengkhianatan, Soempah Pemoeda. Kegiatan Zuhair, Yunita, dan Rico dkk bercerita di depan kelas di sebuah kampung di Surabaya itu penting dari perspektif pemuda Indonesia saat ini. Di kampung Peneleh yang tidak jauh dari Juwingan, dulu HOS Tjokroaminoto mulai membangun imajinasi kolektif bangsa ini bersama Soekarno muda. Ingatlah bahwa bangsa Indonesia adalah sebuah imajinasi kolektif yang rapuh. Pemuda Indonesia saat ini, sejak millenials sampai Gen-Z tidak boleh membiarkan diri menjadi korban kemiskinan imajinasi segelintir orang yang sok berkuasa. Jemursari, 28 Oktober 2022. (*)
Utang, Utang Lagi, Lagi Utang Jadi Ambyar
Oleh Syafril Sjofyan - Pemerhati Kebijakan Publik, Sekjen FKP2B, Aktivis Pergerakan 77-78 Liz Truz mundur dari Perdana Menteri Inggris. Jabatan bergengsi. Baru seumur jagung. Karena mau berutang. Utang mau menutupi APBN yang ambyar. Kenapa utang lagi, karena ingin agar rakyat Inggris punya kehidupan ekonomi lebih baik. Dengan memotong pajak lemasukan APBN berkurang ya utang jalan keluarnya. Tak terduga Poundsterling mata uang juga paling bergengsi, ambrol nilainya. Ojo dibandingke. Emang. Rakyat Indonesia beda dengan rakyat Inggris. Nrimo. Indonesia utangnya malah sudah sepertiga dari besarnya APBN. Artinya besaran APBN setiap tahun sepertiganya habis untuk bayar utang. Menurut begawan Ekonomi. Dr. Rizal Ramli untuk bayar bunga utang saja dengan berutang lagi. Artinya utang kita sudah gali lubang tutup jurang. Jurang tidak akan bisa ditutupi. Malah lubang gali-galian di mana-mana. Liz yang mundur di Inggris bertujuan meningkatkan kehidupan ekonomi dengan memotong pajak. Sementara di negerinya Presiden Jokowi, utang ditambah untuk meningkatkan infrastruktur. Bukan langsung untuk meningkatkan kesejahteraan, pajak tidak dipotong malah dinaikkan. Menurut para ahli. Infrastrukturnya Jokowi banyak tidak menghasilkan produktivitas keekonomian. ROI (Return on Investment) rendah bahkan negatif. Salah satunya LRT di Palembang, Anda sudah tahu. Penumpangnya sepi, termasuk berbagai bandara dan pelabuhan. Sepi tanpa kesibukan. Tanpa pemasukan. Rugi. Pasti. Beban juga pasti. Mana lagi ROI yang rendah. KCIC Kereta Cepat Indonesia Cina Jakarta-Bandung. Sudah dihitung oleh ahli setingkat Faisal Basri memperkirakan BEP (Break Event Point) titik impasnya baru tercapai puluhan tahun bahkan ratusan tahun. Mungkin ketika itu sudah jadi rongsokan atau ketinggalan zaman. KCIC sekarang sudah jadi beban APBN dan seterusnya. Ada lagi infrastruktur ROI rendah. Ada IKN Ibu Kota Baru. Sehingga investor sama sekali tidak tertarik. Bagi Investor. ROI sangat penting. Itu nyawa mereka untuk melangkah. Jika salah bisa bangkrut alias mati. Timbul ide rezim Jokowi obral tanah. Bahkan terkesan menggadaikan tanah air. Boleh “pakai” selama 160 tahun. Masihkah investor tidak tertarik?. Ingat ROI. 160 tahun,luar biasa!. Hampir sama dengan separuh lamanya Indonesia dijajah Wulanda, 350 tahun lamanya. Terus bagi rezim pemerintah tinggal keruk APBN dan Utang lagi. Maaf, istilahnya banyak menggunakan istilah ekonomi. Bagi awam bagaimana untuk memahaminya. Mari kita sederhanakan. Seorang kenalan saya. Suku Cina. Pedagang bahan tekstil di Jakarta sukses. Ingin menjadi pengusaha industri. Keuntungan dagangnya untuk beli tanah, digadaikan/utang ke Bank. Untuk membeli mesin industri (infrastruktur) mendirikan pabrik. Belum mencapai titik impas. Dia ingin membangun real estate di Bandung Barat, dengan modal berutang lagi ke Bank. Jaminannya pabrik. Lalu real estate tidak laku. Macet. Pabrik pecah kongsi. Macet lagi. Akhirnya disita Bank. Utang lagi. Lagi utang. Ambyar. Satu lagi contoh. Ini viral. Tahukan. Kasus Cipaganti Rental di Bandung. Mengembangkan infrasutruktur bisnis ke berbagai hal. Caranya mengumpulkan investor dengan iming-iming pengembalian dengan keuntungan besar. Ambyar. Pemilik terpaksa jadi penghuni rutan. Dibalik jeruji besi. Tentang uraian utang apa masih bisa disederhanakan, supaya bisa lebih dicerna. Bisa. Seseorang yang gengsinya tinggi. Dengan “kecerdikannya” berutang memiliki rumah gedung, mobil mewah dan berbagai tampilan kemewahan. Supaya dianggap orang sukses, kaya, termasuk golongan elite. Sampai kepada titik dimana kemampuan bayar sudah tidak ada. Semua bentuk kemewahan disita. Bahkan mungkin berurusan dengan kepolisian, kejaksaan bahkan KPK. Anda bisa tarik kesimpulan sendiri. Jika itu terjadi pada Negara Indonesia dengan besarnya utang setiap tahun harus bayar sepertiga dari APBN. Untuk bayar bunga dan pokoknya 805 Triliun ya utang lagi. Sampai ketitik tidak berkemampuan bayar. Konon tahun 2023 krisis ekonomi akan terjadi. Kelam kata para pejabat tinggi termasuk kata presiden. Kata Rizal Ramli tidak tahun depan. Tapi sekarang sudah berlangsung. Tidak sama dengan kisah tentang pengusaha yang bangkrut, yang berakhir di jeruji besi. Bagi Sang Presiden dan menteri-menteri tidak berakhir di jeruji besi. Bagi Negara si pembuat utang jor-joran, Presiden Jokowi, Menko Ekuin Erlangga, Menkeu Sri Mulyani atau Luhut Binsar Panjaitan, menteri berbagai jabatan, setelah berakhir jabatan mereka tetap kaya. Minimal uang dan hadiah dari akhir jabatan Milyaran, apalagi di antara mereka di samping sebagai penguasa juga merangkap menjadi pengusaha, akan tetap kaya. Tidak akan menderita ketika ada krisis ekonomi melanda. Hidup tetap enak, bahkan keluarga dan turunan mereka tetap sejahtera. Legacy rezim menjadi kelam karena utang lagi, lagi utang dan ambyar, akan menjadi beban penguasa berikutnya, menjadi beban rakyat. Termasuk infrastruktur yang ditinggalkan menjadi beban anak cucu, generasi mendatang. Ingat ada yang berumur ratusan tahun merugi, bahkan 160 tahun. Perlu dipikirkan untuk menyusun UU tentang pertanggungjawaban pemimpin. Terutama Presiden dan menteri-menterinya. Yang ugal-ugalan berutang, dan infrastruktur yang merugi dan mangkrak. Harus ada resiko walaupun tidak menjabat lagi. Supaya mendatang tidak ada lagi pemimpin yang seenaknya membangun. (*)
Menatap Masa Depan Indonesia
Oleh Tony Rosyid - Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa HARUS tetap optimistis. Tidak boleh ada kata pesimis. Setiap negara punya masalah yang tidak ringan. Tapi, untuk Indonesia memang cikup berat. Entah harus dimulai dari mana. Para akademisi berharap sebuah perubahan bisa diawali dengan lahirnya seorang pemimpin yang memiliki integrity, capability dan commitment (kenegarawanan) yang kuat. Masalah di Indonesia boleh dibilang akumulasi warisan dari masa lalu. Terutama Orde Lama dan Orde Baru. Orde Reformasi tidak banyak membuat perubahan kecuali perubahan pada sistem pilpres. Semula menjadi hak pilih MPR, sekarang diambil alih secara langsung oleh rakyat. Hanya itu. Yang lain? Secara substansial, tidak banyak perubahan. Mungkin ada, tapi untuk siapa? Ini pertanyaan yang sangat serius. Dari aspek mental, Indonesia beda dengan umumnya negara maju. Di negara maju, mereka tahu masalah, lalu berupaya mengatasinya. Di Indonesia, mereka tahu masalah, tapi diwariskannya ke generasi berikutnya. Mungkin kesimpulan ini tidak sepenuhnya tepat. Tapi, faktanya memang terlalu sedikit masalah mendasar yang mampu diatasi oleh setiap rezim. Berganti rezim, masalah tetap sama. Hampir semua masalah diwariskan dari generasi ke generasi selanjutnya. Dari satu rezim ke rezim berikutnya. Nyaris tidak ada perubahan kecuali hanya infrastruktur. Sejumlah problem utama dan krusial tidak berubah. Penegakan hukum misalnya, tak ada perubahan signifikan. Padahal, hukum adalah pondasi peradaban bangsa. Jika hukum tidak memberi kepastian dan rasa keadilan, maka sebuah bangsa akan sulit membangun karakternya. Karakter bangsa sangat dipengaruhi oleh penegakan hukumnya. Hukum, dalam prakteknya, tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Apalagi jika politik ikut terlibat. Keadilan menjadi barang langka dan sangat mahal. Tumpulnya hukum dalam waktu yang terlalu lama telah menyuburkan lahirnya para mafia. Semua mafhum, Indonesia adalah negara yang telah dikuasai oleh para mafia. Oligarki disebut sebagai rajanya mafia. Selama hukum tidak ditegakkan dan persoalan terkait aparat hukum tidak diatasi, maka Indonesia akan sulit melangkah ke depan untuk menjadi bangsa yang punya harapan sebagai bangsa yang maju. Lemahnya penegakan hukum (law inforcement) menjadi tembok tebal yang akan terus menghambat Indonesia untuk membenahi masa depannya. Selain hukum, ada masalah birokrasi. \"Kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah\". Birokrasi kita terlalu rumit dan berbelit-belit. Semua serba uang dan panjang. Urus pendirian perusahaan, bisa berminggu-minggu. Bahkan berbulan-bulan. Biayanya cukup mahal. Padahal, lahirnya perusahaan akan membuka lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi dan menambah income (pajak) negara. Itu saja dipersulit. Di Amerika, seorang gubernur (negara bagian) dan presiden (federal) akan dipilih kembali kalau mampu menambah lapangan kerja. Ini ukuran umumnya negara maju. Di Indonesia, bukan prestasi yang jadi ukuran, tapi pencitraan. Birokrasi menjadi rumit dan padat biaya (serba bayar). Lagi-lagi, ini ada hubungannya dengan penegakan hukum yang lemah. Korupsi dan suap menjamur jadi tradisi dalam praktek birokrasi kita. Birokrasi menjadi sarang mafia, karena hukum seringkali tidak hadir di sana. Soal ekonomi, kita juga punya masalah serius. Orang kaya terlalu sedikit dibanding orang miskin. Jarak kaya-miskin terlalu lebar. 1% orang Indonesia menguasai 50% kekayaan negara. 10% menguasai 77% kekayaan negara. 90% warganegara memperebutkan 23% sisanya. Satu tanah bisa ada tujuh sertifikat. Mafia tanah bekerjasama dengan oknum birokrat mengambil tanah rakyat dan merampok tanah negara. Ini terus terjadi dan belum sungguh-sungguh mampu datasi. Kita bisa bayangkan seandainya sumber daya alam (SDA) kita, mulai dari nikel, batu bara, besi, emas, dll, 65% buat negara dan hanya 35% untuk investor (lokal maupun asing), maka kemakmuran rakyat akan terjamin. Pendidikan tidak hanya free sampai SMA, tapi gratis juga sampai kuliah. Kualitas pendidikan dan riset akan mampu mendorong lebih cepat lagi kemajuan bangsa. Inilah cita-cita kemerdekaan bangsa yang terabaikan. Empat aspek yaitu penegakan hukum, sistem dalam birokrasi, kekuatan ekonomi dan kualitas pendidikan merupakan pilar peradaban bangsa yang harus dibenahi dan ditata ulama lebih serius, sungguh-sungguh dan terukur. Jika empat pilar ini tidak berubah, terlalu pesimis berharap Indonesia mengalami perubahan yang berarti di masa depan. New York, USA, 26 Oktober 2022
MUNAS III APPSANTI : Akademisi Mesti Responsif Dengan Keadaan
Bali, FNN - Asosiasi Program Studi Pendidikan Sosiologi dan Antropologi Indonesia (APPSANTI) menyelenggaraan Musyawarah Nasional ke-III di Universitas Pendidikan Ganesha (UNDIKSHA) di Bali pada 27-28 Oktober 2022. Munas dihadiri oleh 23 perguruan tinggi se-Indonesia. Ketua APPSANTI 2020-2022 Ubedilah Badrun dalam sambutanya mengemukakan bahwa kaum Akademisi mesti responsif dengan keadaan. \"Sebab keadaan saat ini penuh dengan ketidakpastian, akademisi mesti responsif menjawab tantangan zaman ini, termasuk dunia pendidikan\" tegas Ubedilah Badrun. Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial UNDIKSHA Prof.Dr.Sukadi dalam sambutanya mengemukan bahwa zaman yang terus berubah ini memerlukan pandangan yang komprehensif dan multidisipliner. \"Problem Indonesia itu demikian rumit sehingga tidak cukup hanya diselesaikan oleh satu ilmu, misalnya pendekatan teknologi saja, tetapi memerlukan juga pandangan-pandangan ilmu sosial \" ungkap Prof.Sukadi. Munas APPSANTI III saat ini masih berlangsung memasuki agenda sidang Komisi. Ada tiga komisi dalam Munas tersebut. Komisi A membahas AD/ART, Komisi B membahas Program Umum Asosiasi, dan Komisi C membahas Rekomendasi Internal-Eksternal. Seluruh hasil sidang Komisi akan diplenokan untuk diambil keputusan. \"Hasilnya akan dipublikasikan pada Jumat (28/10)sore \" tegas panita pelaksana Munas III Irwan Nur yang juga dosen Program Studi Pendidikan Sosiologi UNDIKSHA. (sws)
Terkait Tragedi Kanjuruhan, Ketua Umum PSSI tak Memenuhi Panggilan Polisi
Surabaya, FNN - Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Mochamad Iriawan tidak memenuhi panggilan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Timur, Kamis, untuk diperiksa saksi Tragedi Kanjuruhan Malang.Kepala Bidang Humas Polda Jatim Komisaris Besar Polisi Dirmanto mengatakan Iwan Bule (sapaan Ketua Umum PSSI) seharusnya diperiksa bersama 14 orang saksi lain yang terdiri atas panitia pelaksana Arema, petugas keamanan atau steward, pengurus PSSI dan PT Liga Indonesia Baru (LIB).\"(Saksi) yang tidak hadir Ketua PSSI. Alasannya karena beliau (Iwan Bule) sedang ada kegiatan dengan FIFA atau dengan PSSI yang tidak bisa ditinggalkan. Acaranya di Jakarta,\" kata Dirmanto.Ia menambahkan penyidik menerima surat permintaan penundaan pemeriksaan dari Ketua Umum PSSI Iwan Bule dan minta penjadwalan ulang pemeriksaan di Mapolda Jatim pada Kamis, 3 November 2022. \"Sesuai surat yang kami terima, beliau (Iwan Bule) berencana tanggal 3 November hadir di Polda Jatim,\" ujar Kabid Humas.Mengenai potensi adanya tersangka baru dalam tragedi Kanjuruhan, Dirmanto mengatakan bahwa penyidikan bersifat dinamis. Penyidik saat ini sedang mendalami subjek hukum lainnya. \"Penyidikan dinamis dan penyidik sekarang sedang mendalami subjek hukum lainnya. Nanti ditunggu saja hasil pemeriksaan itu oleh penyidik,\" katanya.Polda Jatim telah melimpahkan berkas perkara tragedi Kanjuruhan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Pelimpahan tahap pertama berkas perkara dari enam orang tersangka tragedi Kanjuruhan itu dibagi dalam tiga berkas.Berkas pertama dengan tersangka Direktur Utama PT LIB Akhmad Hadian Lukita. Dia dijerat pasal 359 dan atau pasal 360 KUHP dan pasal 103 ayat 1 junto pasal 52 UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.Sedangkan berkas perkara kedua adalah untuk tersangka Ketua Panpel Arema FC, Abdul Haris dan security officer Suko Sutrisno yang dijerat pasal 359 dan atau Pasal 360 KUHP dan atau pasal 103 ayat 1 junto pasal 52 UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.Ketiga adalah berkas perkara dengan tersangka Kabag Ops. Polres Malang Kompol Wahyu Setyo Pranoto, Kasat Samapta Polres Malang AKP Bambang Sidik Achmadi; dan Komandan Kompi Brimob Polda Jatim AKP Hasdarman. Ketiga anggota Polri itu dijerat pasal 359 dan atau pasal 360 KUHP.Peristiwa kericuhan suporter yang terjadi usai laga Arema FC versus Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan Malang pada 1 Oktober 2022 mengakibatkan 135 korban jiwa dan ratusan orang mengalami luka berat dan ringan.(Sof/ANTARA)
Isi Kuliah Umum di Universitas Hang Tuah, LaNyalla Bahas Ketahanan Pangan dari Sisi Maritim
Surabaya, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengupas habis masalah ketahanan pangan dari sisi maritim saat mengisi Kuliah Umum Wawasan Kebangsaan dan Tata Negara Indonesia, di Universitas Hang Tuah Surabaya, Kamis (27/10/2022). Di kampus yang didirikan oleh TNI Angkatan Laut itu, LaNyalla menyampaikan jika Ketahanan dan kedaulatan pangan adalah isu penting, selain energi dan pemanasan global serta lingkungan. “Karena, pangan bisa menjadi pemicu perang dan ketegangan kawasan di masa mendatang,” kata LaNyalla. Apalagi, krisis pangan dunia diperkirakan terjadi menjelang tahun 2030. Saat itu Indonesia juga menuju ledakan jumlah penduduk usia produktif, yang mencapai 70 persen populasi dari total penduduk di Indonesia. Badan Pangan Dunia (FAO) juga meramalkan akan terjadi peningkatan kebutuhan pangan sebanyak 60 persen di tahun 2030, agar penduduk dunia tidak terpuruk dalam kemiskinan dan kelaparan. Di sisi lain, negara-negara di dunia mulai menyiapkan diri untuk menghadapi perubahan global. Dengan melakukan re-posisi dan mempertajam keunggulan yang dimiliki sebagai andalan masa depan mereka. “Menurut saya masa depan Indonesia seharusnya adalah maritim. Karena Indonesia adalah negara maritim,” ulas dia. Namun, Senator asal Jawa Timur itu menilai Indonesia sebagai negara maritim membangun ketahanan pangan dengan paradigma yang tidak tepat. “Indonesia sebagai negara maritim seharusnya lebih banyak mengkonsumsi ikan. Bukan daging sapi. Karena populasi sapi yang lambat pasti tidak terkejar, bila ratusan juta penduduk ini terpola mengkonsumsi daging. Akibatnya kita harus selalu impor daging, sebab peternakan di dalam negeri tidak mencukupi,” ujar dia. Celakanya, begitu terjadi wabah penyakit hewan ternak, negara ini masih harus melakukan impor vaksin. Sebab industri dasar farmasi Indonesia masih lemah. “Itu artinya kita tidak mengamankan apa yang kita kembangbiakkan untuk kita makan dari ketergantungan komponen vital yang masih harus diimpor,” lanjut Mantan Ketua Kadin Jawa Timur itu. Paradigma keliru yang kedua, bangsa ini mengejar tingkat produksi beras nasional dengan menggunakan pupuk kimia dan pestisida. Bagi LaNyalla kebijakan sebuah bumerang. Selain merusak lingkungan, juga ada komponen utama yang harus diimpor. “Untuk memproduksi pupuk kimia dan pestisida, sebagian komponennya kita masih impor. Dan fakta sampai hari ini, Indonesia masih menjadi importir pupuk kimia,” paparnya. Lebih dari itu, LaNyalla menambahkan dampak pestisida dan pupuk kimia memperburuk kualitas tanah dan pencemaran laut. Pada akhirnya berdampak terhadap sektor perikanan. Karena ikan makin menjauh, dan itu menyusahkan nelayan skala kecil. “Dampak multi dimensi ini dalam jangka panjang membuat kita tergantung kepada impor beberapa komoditas pangan. Inilah yang menguntungkan para pemburu rente dari impor,” ucapnya. Ketiga, negara-negara di dunia sudah menerapkan bioteknologi agrikultural sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan. Tetapi Indonesia masih memperdebatkan, apakah aman untuk dikonsumsi. Padahal Indonesia memiliki Lembaga Riset dan Penelitian untuk itu. “Secara teori, bioteknologi juga bisa menjadi jawaban atas perubahan iklim global, krisis air, sekaligus pengurangan pestisida dan emisi karbon dunia. Itu jika orientasi bioteknologi dibaurkan dengan program lingkungan hidup dan energi hijau,” katanya. LaNyalla menambahkan di dunia ini masing-masing negara memiliki keunggulan berbeda. Dicontohkannya Amerika memastikan keunggulan kompetitif karena mereka punya ratusan perusahaan raksasa dunia dan berkantor pusat di sana. Sehingga milyaran US Dolar keuntungan mereka terdistribusi menjadi pemasukan pajak bagi negara. Korea Selatan melaunching posisi masa depannya sebagai negara industri senjata dan alat berat di Asia. Arab Saudi punya Saudi Vision 2030, dengan membangun kota baru di Kota Neom, sebagai magnet pariwisata dunia. Karena mereka mulai menyadari minyak mereka akan habis dan menjadi energi yang bukan primadona lagi. Indonesia, kata LaNyalla, memiliki keunggulan komparatif yaitu iklim tropis, tanah subur, laut yang luas, garis pantai terpanjang kedua di dunia, hutan dengan biodiversity lengkap, sumber daya alam dan mineral di dalam bumi, serta alam yang sangat indah. “Keunggulan itulah yang harus dioptimalkan untuk menghadapi masa depan. Indonesia bisa menjadi harapan hidup penduduk bumi. Sebab sangat bisa menjadi lumbung pangan dunia, sekaligus penyedia oksigen bagi penduduk bumi,” ulasnya. Tetapi faktanya, justru paradoksal yang terjadi pada bangsa ini. Jutaan rakyat Indonesia sangat miskin dan jutaan lagi rentan menjadi miskin. Sedangkan Oligarki Ekonomi semakin membesar dan menguasai apa saja. Termasuk menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak. “Mereka juga masuk ke politik dan memaksa kekuasaan berpihak kepada mereka melalui puluhan Undang-Undang dan peraturan yang melanggengkan kepentingan mereka,” tuturnya. Demi masa depan Indonesia yang lebih baik, LaNyalla mengajak semua elemen bangsa untuk kembali kepada rumusan yang digagas para pendiri bangsa. Yakni tentang sistem demokrasi dan sistem ekonomi yang paling sesuai dengan bangsa yang super majemuk dan bangsa yang luas dan kaya akan sumber daya alam ini. Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Rektor I UHT, Prof Dr Dian Mulawarmanti, drg, MS, PBO, Wakil Rektor II Dr Ir Siswo HS, MMT, IPU, Wakil Rektor III Dr Sulistiyanto, SE, MM, MSc, PSC, para Dekan dan seluruh Kaprodi, serta civitas akademika Universitas Hang Tuah. Ketua DPD RI didampingi Ketua Kadin Surabaya M Ali Affandi, Ketua KONI Jatim Muhammad Nabil dan Ketua Umum Pengprov Muaythai Jatim yang juga Staf Ahli Ketua DPD RI Baso Juherman. (Sof/LC)
Masyarakat Aceh Diajak untuk Menghindari Fitnah Terhadap Anies Baswedan
Banda Aceh, FNN - DPW Partai Nasdem Aceh mengajak masyarakat di tanah rencong untuk menghindari apapun informasi yang tidak benar dan mengandung fitnah terhadap bakal calon Presiden Anies Baswedan yang diusung partai berslogan restorasi itu.\"Kita mengajak masyarakat Aceh untuk bersama-sama mencegah dan menyingkirkan fitnah terhadap Anies Baswedan,\" kata Ketua DPW Nasdem Aceh Teuku Taufiqulhadi, di Banda Aceh, Kamis.Taufiq mengatakan, sejauh ini tingkat elektabilitas Anies Baswedan di Aceh cukup tinggi, hal itu karena sosok mantan Gubernur DKI Jakarta itu disukai oleh masyarakat Aceh atas nilai keislaman.Elektabilitas ini, kata Taufiq, perlu dijaga dari isu-isu yang tidak benar atau fitnah yang dapat berdampak terhadap nilai positif Anies di kalangan masyarakat Aceh. \"Kita serukan kepada masyarakat bersama dengan Nasdem dan Anies, menyingkirkan berbagai rintangan, baik itu berupa fitnah dan informasi negatif tidak benar lainnya,\" ujarnya.Taufiq menuturkan, proses menuju pemilihan Presiden 2024 itu masih sangat lama. Artinya, masih sangat banyak rintangan yang dihadapi baik oleh Anies Baswedan sendiri, partai politik serta masyarakat pendukung.\"Sebelum proses ini sampai ke tahap pendaftaran, maka sudah pasti rintangannya banyak sekali. Masalah kecil akan menjadi besar, sudah seharusnya kita menghadapi semua rintangan,\" katanya.Selain itu, Taufiq juga mengajak pendukung Anies Baswedan di Aceh juga memberikan kepercayaannya kepada partai politik pengusung, dan sejauh ini baru Nasdem. Sehingga posisinya nanti ada yang membackup Presiden terpilih.\"Karena itu kalau kita masyarakat Aceh pendukung Anies, maka dukung Nasdem, sehingga nantinya ada yang mampu menjaga Anies dengan baik ketika terpilih jadi Presiden,\" demikian Taufiqulhadi.(Sof/ANTARA)
Kampanye di Kampus Perlu Diizinkan Karena Mencerdaskan
Jakarta, FNN - Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Ma’mun Murod menilai penyelenggaraan kampanye di kampus sepatutnya diizinkan oleh pihak terkait, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), karena dapat mencerdaskan warga kampus, dalam hal ini berkenaan dengan wawasan politik.“Kampanye di kampus kalau perlu dibolehkan, diizinkan kampus dijadikan sebagai ajang kampanye, justru itu mencerdaskan,” ujar Ma’mun saat menjadi narasumber dalam webinar yang diselenggarakan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) bertajuk Peran Perguruan Tinggi dalam Menyikapi Potensi Politik Identitas pada Pemilu 2024, sebagaimana dipantau melalui kanal YouTube Seknas JPPR di Jakarta, Kamis.Dia menambahkan, selama pihak kampus memberikan kesempatan yang sama kepada partai-partai politik ataupun kandidat politik untuk berkampanye di lingkungan mereka, kampanye di kampus tidak masalah untuk diselenggarakan, justru akan membuat warga kampus melek politik.“Yang salah adalah ketika kampus itu kemudian hanya memilah dan memilih partai tertentu atau kandidat politik tertentu yang boleh masuk kampus. Itu yang tidak benar. Tapi, kalau semua diberikan kesempatan yang sama apa yang salah? Justru biar masyarakat kampus juga melek politik,” ucap Ma’mun.Ia mengatakan bahwa larangan berkampanye di kampus justru secara tidak langsung memunculkan anggapan bahwa warga kampus memiliki kecenderungan mudah dipengaruhi oleh partai ataupun kandidat politik tertentu.”Itu sebenarnya sama dengan melecehkan masyarakat kampus, seolah-olah masyarakat kampus itu bodoh, gampang dipengaruhi, nanti akan dipengaruhi oleh calon tertentu, partai politik tertentu,” ucap dia.Dalam kesempatan yang sama, pemerhati pemilu Masykurudin Hafidz mengatakan pihak kampus atau perguruan tinggi memang sepatutnya ikut terlibat dalam penyelenggaraan pemilu.Ia pun menyambut baik pernyataan dari Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari yang sempat menyinggung kampanye di kampus dimungkinkan untuk dilaksanakan, selama partai politik atau peserta pemilu bersangkutan diundang untuk berkampanye oleh pihak kampus“Kita tunggu saja (kepastian izin kampanye di kampus), tapi proses keterbukaan pemilu dan demokrasi di kampus itu sebenarnya sudah mulai dibuka oleh penyelenggara pemilu,” ujar dia.Dari sisi regulasi, persoalan kampanye di kampus diatur dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).Pasal tersebut menyebutkan pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Meskipun begitu, di bagian penjelasan UU Pemilu, disebutkan bahwa tiga sarana tersebut dapat digunakan untuk kampanye jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye atas undangan dari pihak penanggung jawab ketiga fasilitas tersebut.(Sof/ANTARA)
POPULER
