Oleh Tony Rosyid - Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa

KISRUH PPP terus berlanjut. Gara-garanya cuma karena beda dukungan di pilpres 2024. Pemilih PPP umumnya mendukung Anies. Sementara DPP PPP berupaya tidak ke Anies. Suharso Monoarfa, ketua umum PPP sebelumnya dianggap tidak tegas untuk menghalangi dukungan kader PPP ke Anies. Suharso diyakini masih terus mengakomodir aspirasi arus bawah ke Anies. Akibatnya, Suharso dikudeta. Mardianto menggantikan Suharso sebagai plt Ketum PPP. Surat dari Menkumham segera turun sebelum Suharso sempat melakukan gugatan. 

Wantimpres Jokowi ini berupaya menjauhkan PPP dari Anies. Tampak ia bergerilya untuk mendorong DPC-DPC PPP mendukung Ganjar Pranowo. Semua orang tahu, Ganjar adalah calonnya Joko Widodo.

Sebagian DPC PPP telah mendeklarasikan Anies. Sebagian yang lain mendeklarasikan Ganjar. Sementara Pemuda Ka'bah, ormas underbow PPP tetap kekeuh mendukung Anies.

Belakangan muncul Forum Ka'bah Membangun (FKM) yang diprakarsai oleh mantan Bendum PPP Habil Marati yang menampung para kader PPP dan simpatisannya untuk mendukung dan mendeklarasikan Anies.

Pemilu 2019, suara PPP mengecil. Ada 20 kursi di DPR hilang. Kini hanya tinggal 19 kursi. Penyebab utamanya karena PPP tidak aspiratif terhadap para kader dan pemilihnya.

Hal yang sama sepertinya akan terulang di pemilu 2024. PPP tidak aspiratif terhadap konstituennya. Para analisis politik melihat PPP sedang berjalan ke alam kuburnya. Situasi seperti ini akan menyulitkan PPP untuk recovery. Bahkan bertahan dengan elektabilitas 4,52 saja akan sangat berat. 

Kondisi PPP saat ini tampak lebih parah dari pemilu 2019. Artinya, besar kemungkinan PPP tidak akan memiliki anggota DPR lagi di Senayan pasca 2024. Perolehan suaranya kurang dari 4 persen. Tidak memenuhi syarat Parliamentary Threshold. 

Siapa yang bertanggung jawab dan layak disalahkan? Tentu semua kader akan menyalahkan plt ketua umumnya. Ia dianggap paling bertanggung jawab atas berakhirnya sejarah PPP.

Hanya satu cara menyelamatkan PPP. Apa itu? Akomodir aspirasi konstituen yang menginginkan Anies sebagai calon presiden. Artinya, PPP mesti ikut mengusung Anies nyapres di 2024. Tentu, pilihan ini akan memaksa PPP berhadap-hadapan dengan istana yang menginginkan Ganjar dicalonkan oleh PPP dan anggota Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) lainnya.

Jika Anies tidak nyapres, PPP ada peluang selamat. Tapi, jika Anies nyapres dan PPP berada di luar gerbong Anies, maka sejarah besar kemungkinan akan mengubur partai berlambang Ka'bah ini. Disadari atau tidak, kemungkinan ini yang akan terjadi.

Jakarta, 1 November 2022.