Jakarta, FNN – Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana menyebut adanya keterlibatan penguasa serta aparat kepolisian dan TNI dalam tambang ilegal di Kalimantan Selatan. Hal tersebut disampaikannya pada acara Kolaborasi Peduli Indonesia (KOPI Party Movement) bertemakan "Mengungkap Persekongkolan Geng Tambang di Polisi dengan Oligarki Tambang #ReformasiTotalPolri" yang digelar di Dapoe Pejaten, Jakarta Selatan, Kamis (03/11). 

Berbicara soal tambang, Denny memulai dengan mengungkit kembali kasus-kasus tentang konflik lahan dan Sumber Daya Alam (SDA) di Kalimantan Selatan, seperti Advokat Jurkani yang tewas menderita luka setelah menyoalkan tentang tambang ilegal, seorang guru yang juga menjadi korban bacok karena tambang batu bara, hingga wartawan yang meninggal di penjara dikarenakan memberitakan lahan batu bara dan sawit. 

Pendiri sekaligus Direktur Indonesian Court Monitoring (ICM) tersebut mengatakan potret Kalimantan Selatan saat ini adalah kerusakan lingkungan akibat dilakukan tambang ilegal. Ia kemudian mengaitkannya dengan polisi. 

"Kita semua paham, kalau bicara tambang, maka yang terjadi adalah mafia," ujar Denny.

Denny menjelaskan bahwa tambang ilegal ini berkaitan erat dengan praktik mafia yang melakukan kolusi dan melibatkan kelompok penguasa dan oligarki. Para oligarki memanfaatkan tambang dan tidak sadar bahwa usaha mereka merusak lingkungan. 

"Praktik mafia seperti yang kita sering tonton. Kalau memang ada kolusi, relasi yang merusak antara penguasa, kepala-kepala daerah, kepala-kepala pemerintahan, dan pengusaha. Sekarang ini disebut dengan oligarki. Oligarki yang bagaimana? Oligarki yang tidak mengerti dan memahami bahwa usaha mereka itu sangat merusak lingkungan," jelasnya. 

Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) tersebut mengatakan mafia tambang sangat mudah untuk ditangkap karena menggunakan alat berat. Denny mengungkap, tambang ilegal yang tidak terungkap disebabkan karena terdapat oknum di balik penegak hukum. 

"Jadi, bagaimana kalau ini tidak terungkap? Karena penegak hukumnya sendiri oknumnya itu sudah berada di balik illegal mining ini," tegas Denny. 

Ia juga menyinggung perusahaan swasta yang menjanjikan izin negara kepada perusahaan lain dengan kompensasi sejumlah triliunan rupiah. Denny mengungkap, para oligarki yang terlibat menempatkan kerabat mereka sebagai kepala daerah dengan bantuan aparat keamanan untuk mendapatkan izin tersebut. 

"Jadi, pengusaha, oligarki mendudukkan kerabatnya sebagai kepala daerah dan di- _backingi_, dicentengi dengan aparat keamanan. Sayangnya, ada oknum kepolisian, ada oknum TNI juga," ungkap Denny. 

Denny sempat berpesan kepada Mahfud MD, apabila tidak hati-hati mengelola Kalimantan Selatan, terdapat potensi terjadinya konflik horizontal yang bersifat etnis antara aparat kepolisian dan TNI terkait lahan tambang batu bara. Ia menambahkan untuk membenahi demokrasi yang problematik ini dengan pemilihan kepemimpinan yang tidak melibatkan politik uang (money politics). 

Selain Denny Indrayana, acara ini juga menghadirkan beberapa pembicara lain, di antaranya Adrianus Meliala (Pakar Kriminologi UI), Muhammad Uhaib As'ad (Dosen Universitas Islam Kalimantan Selatan), Sugeng Teguh Santoso (Indonesia Police Watch/IPW), dan lain sebagainya. (oct)