ALL CATEGORY
Tumben Kecebong Bicara Konstituante
Oleh Ridwan Saidi Budayawan KEMARIN pagi teman sewisuda saya di FISIP-UI mengeluhkan kecebong yang menulis bahwa golongan Islam \'kan sudah kalah di Konstituante, ngapain mau come back. Bener kagak tuh? Kata itu teman lama. Pemilu Konstituante dibikin 1956. Pemenang 4 besar: PNI Masyumi PKI dan NU. Konstituante dilantik April 1957. Sesuai dengan UUDS 1950, konstitusnte dibentuk untuk 3 tahun. Artinya Maret 1960 harus bubar. Kerja beres atau tidak. Sidang I Konstituante membentuk panitia kecil yang bertugas menyiapkan draft konstitusi berdasar masukan dari pleno. Masalah dasar negara diselesaikan di pleno Konstituante.. Usul tentang dasar negara ada 3: 1. Pancasila 2. Islam 3. Sosial Demokrasi yang diajukan PSI pimpinan Sutan Syahrir. Ketiga usulan dasar negara yang diajukan sesuai dengan hukum dan perundangan yang berlaku. Sikap Aidit tentang Pancasila pada saat itu dikatakannya, Pancasila alat pemersatu, kalau bangsa sudah bersatu apa Pancasila masih diperlukan? Pemandangan Umum di pleno sangat berkelas. Saya tak hendak bandingkan dengan pidato pekerja-pekerja politik yang sekarang. Voting di pleno berlangsung 3 x. Islam kalah vote tapi Pancasila tak mencapai 1/2 + 1. Vote untuk Sosial Demokrasi lumayan. Sementara itu panitia yang dibentuk oleh Pleno beranggota semua fraksi telah ketok martil untuk 19 butir kesepakatan konten konstitusi termasuk Dasar Negara. April 1959 Konstituante reses sampai Oktober 1959. Di masa reses ini banyak kelompok yang ambil manfaat untuk pojokkan Konstituante sebagai telah gagal. Fraksi Murba malah ancam boikot sidang. Prawoto Mangkusasmito Mssyumi minta agar masyarakat beri peluang Konstituante menyelesaikan tugasnya. Kondisi nasional tak menolong pula. Akibat pemberontakan PRRI sejak Februari 1958. Konstituante dihajar Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dekrit dihajar reformasi 2002. Reformasi dihajar siapa? (RSaidi)
Cucu Panglima Perang Jelajah Nusantara Minta Raja Inggris Perintahkan PM Australia Anthony N. Albanese Tinggalkan Pulau Pasir NTT
Jakarta, FNN - Dr. Rahman Sabon Nama Ketua Umum Partai Daulat Kerajaan Nusantara yang juga Buyut Pahlawan Adipati Kapitan Lingga Ratu Loli Panglima Perang Jelajah Nusantara asal pulau Adonara NTT menegaskan bahwa Pulau Pasir merupakan rumpun gugusan kepulauan Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah wilayah kedaulatan NKRI. “Pulau itu bukan, sekali lagi bukan, milik Australia sebagaimana klaim negara itu. Tetapi pulau itu, Pulau Pasir, adalah milik dan wilayah teritori serta Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tandas Rahman di Jakarta, Senin (31/10/2022). Oleh sebab itu Rahman meminta kepada Charles Philip Arthur George (Charles lll) Raja Kerajaan Bersatu Britania Raya dan Irlandia Utara, agar memerintahkan negara persemakmuran itu melalui PM Australia Athony N. Albanese segera meninggalkan Pulau Pasir yang merupakan wilayah kedaulatan Republik Indonesia. Rahman mengatakan bahwa pada 27 Oktober 2022 lalu Partai Daulat Kerajaan Nusantara (PDKN) secara resmi telah mengirim surat kepada Raja Charles lll di Istana Buckingham London Inggris mengenai status Pulau Pasir. Mengawali suratnya kepada Raja Charles lll Rahman menjelaskan bahwa PDKN adalah sebuah partai politik berbadan hukum di Indonesia sebagai sarana dan instrumen politik berhimpunnya raja/sultan kerajaan dengan komitmen kuat menjaga keutuhan kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu, Alumnus Lemhanas RI ini mengatakan kepada Raja Charles III bahwa klaim kepemilikan Australia atas Pulau Pasir sungguh menyinggung perasaan para YM Raja/Sultan Kerajaan Nusantara sehingga dapat mencederai hubungan baik dan memperburuk citra Kerajaan Britania Raya dan Australia di mata rakyat Indonesia. Kepada Raja Charles III pria berdarah bangsawan tulen Adonara NTT itu menyingkap sederet bukti faktual ihwal Pulau Pasir. Bahwa di Pulau Pasir sejak purbakala hingga era modern adalah tempat bermakamnya nenek moyang masyarakat NTT Rote Endao. Hingga saat inipun, Pulau Pasir merupakan jalur transit dan persinggahan dan mengaso nelayan tradisional Indonesia asal Makassar-Bugis dan masyarakat nelayan gugusan pulau (kepulauan) Solor Watan Lema yaitu Pulau Solor, Pulau Lembata, Pulau Adonara, Pulau Alor, Pulau Flores Timur Daratan dan Pulau Rote Endao. Giat serupa dilakukan oleh masyarakat nelayan asal Pulau Lamalera dan Pulau Solor. Mereka secara turun-temurun berburu ikan paus di lingkup laut Pulau Pasir. Begitu juga nelayan-nelayan Bugis Makassar dan Pulau Rote yang selalu mencari ikan dan teripang di pulau itu. Tetapi para nelayan ini kerap kali dihalau dan ditangkap aparat bersenjata Australia manakala mereka tengah beristirahat atau berlindung di pulau itu. Fakta atau bukti lain secara otentik hukum tentang Pulau Pasir adalah Akta Notarial dari Kantoor van G.H Thomas, Notaris di Batavia (Jakarta) tentang kepemilikan Pulau Pasir di NTT. Akta ini diterbitkan tahun 1938 tentang Eigendom Verponding (Sertifikat Tanah Hak Milik pada zaman Koloni Belanda di Indonesia) atas Pulau Pasir. “Di Eigendom Verponding itu tercantum eksplisit nama orang asli Indonesia dari keturunan bangsawan Kerajaan Pajajaran yaitu Nyimas Entjeh Siti Aminah Osah sebagai pemilik Pulau Pasir NTT,” kata Rahman. Surat Eigendom Verponding itu masih dan sedang berada di tangan ahli waris, keturunan para raja/sultan di Indonesia yang tergabung dalam Partai PDKN. Collateral dunia 101 Eigendom Verponding milik Kerajaan Nusantara dan menjadi Simbol PDKN adalah kode sakral bagi para turunan raja/sultan kerajaan Nusantara untuk mempertahankan seluruh wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia Bukti lain adalah fakta sejarah tak terbantahkan, bahwa Indonesia merupakan negara maritim, kepulauan, semenjak Kerajaan Majapahit dan Sriwijaya. Dan Pulau Pasir berdasarkan peta dan titik koordinat seluas lebih kurang 45.000 HA itu adalah bekas wilayah kedaulatan Kerajaan Nusantara Pajajaran di bawah Keresidenan Pulau Sumbawa. Deretan bukti faktual itu telah Rahman sampaikan lewat suratnya atas nama PDKN, partai yang dipimpinnya, kepada Raja Charles III. PDKN, kata Rahman, adalah bagian dari komponen bangsa Indonesia yang ikut bertanggung jawab melindungi kedaulatan wilayah Indonesia meliputi laut teritorial dan perairan kepulauan, yang kesemuanya merupakan wilayah kedaulatan negara dengan kepulauan dibatasi sebagaimana diatur dalam UNCLOS 1982. Wilayah laut di sekitar Pulau Pasir, imbuh Rahman, mengakomodasi berbagai kepentingan Internasional seperti lintas damai, lintas transit maupun lintas alur laut kepulauan. Indonesia memiliki hak di wilayah perairan yuridiksi Pulau Pasir atas zona tambahan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) dan landas kontinen seperti perikanan, pertambangan, pelestarian lingkungan laut dan untuk tangkal kejahatan di laut Oleh karena itu, kembali Rahman menandaskan bahwa untuk menghindari konflik yang merugikan bangsa Indonesia dan rakyat Australia--Britania Raya—PDKN minta dan berharap agar YM Baginda Raja Charles lll persuasi memerintahkan PM Anthony N. Albanese ,segera meninggalkan Pulau Pasir Provinsi NTT. Kepada Raja Charles III Rahman pun berharap, agar klaim Australia atas Pulau Pasir menjadi perhatian utama dan khusus dan dapat menjadi agenda pembicaraan dalam Pertemuan KTT G-20 pada 15-16 November 2022 di Bali. (sws).
Lula Da Silva, Pelajaran Buat Anies Baswedan
Oleh DR. Syahganda Nainggolan - Sabang Merauke Circle DUNIA hari ini digemparkan oleh kemenangan Lula Da Silva, tokoh buruh, menjadi Presiden ke 39 Brazilia, kemarin. Lula memang sudah pernah menjadi presiden sebelumnya, selama dua periode (1 periode 4 tahun) yakni tahun 2003-2010. Pada tahun 2019 Da Silva gagal mencalonkan diri, karena konspirasi politik orang-orang kaya memenjarakan dia 580 hari, atas tuduhan korupsi dari Petrogas, lalu distempel tidak pantas jadi calon presiden, yang kemudian dianulir oleh Mahkamah Agung atas desakan komisi HAM PBB, tahun 2019 lalu. Lula dibenci orang-orang kaya karena ketika dulu presiden berhasil membuat orang-orang miskin mempunyai mobil dan memacetkan kota-kota di Brazil. \"Orang-orang kaya ingin hanya mereka yang punya mobil sehingga mereka nyaman berkendara\", kata Lula. Begitu juga ketika Lula membuat UU pembantu rumah tangga, sehingga membuat orang kaya membayar pembantu lebih mahal lagi. Sejak kecil Lula memang bermimpi bagaimana membuat orang-orang miskin menjadi kaya. Hal ini terpatri di alam bawah sadarnya sejak kecil. Lula ada tukang semir sepatu di kota Sao Paulo, Brazil, setelah beberapa tahun pindah dengan perjalanan dua minggu dari kampung asalnya. Berbagai sumber menyebutkan perjalanan itu, Lula dan Keluarga, ditempuh dengan menumpang di bak belakang truk. Hidup miskin membuat Lula tidak tamat sekolah SD. Kehidupannya yang kita kenal saat ini, dimulai ketika ia diterima bekerja di pergudangan dan lalu pabrik metal dia Sao Bernardo Da Compo, Sao Paulo dalam usia belasan tahun. Pekerjaan itu mengantarkannya pada organisasi buruh otomotif dan kemudian menjadi ketua organisasi dengan anggota 100.000 pada usia dia 30 tahun, yakni tahun 1975. Ideologi Menolong Orang Miskin Ideologi Lula adalah menolong orang miskin. Para pendukung Lula melakukan pembelaan ketika kelompok Pro Presiden Bolsonaro mengolok-olok Lula koruptor. Pembelaannya adalah \"Lula korupsi untuk memperkaya orang miskin, tapi Bolsonaro korupsi untuk memperkaya orang kaya\". Marc Morgan, Paris School of Economics melaporkan bahwa penghasilan orang paling miskin di Brazil naik sebesar 35% selama partai Buruh (Lula dan penerusnya Dilma Roussef) berkuasa 2004-2010 (Bloomberg, 26/10/22). Reuters, dalam \"Factbox: Brazil under Lula, the working-class president\", 10/6/2009, menyebutkan 19 juta orang keluar dari kemiskinan akibat pertumbuhan ekonomi yang baik dan kebijakan transfer kepada orang miskin (program Bosma Familia atau seperti Bansos yang dimulai era SBY disini). Lula sendiri dalam wawancara dengan Brasil De Fato, dalam judul \"Lula: It Is The Worker Who Drive The Real Economy\", 29/4/22, mengklaim selama 2002-2014, ketika Partai Buruh berkuasa, mereka telah menciptakan 22 juta lapangan kerja baru, tingkat pengangguran 4,3%, dan menaikkan upah buruh, khususnya diawal pmerintahan dia, sebesar 74%. Merujuk pada pikiran Jeffrey Sach dalam \"The End of Poverty\", yang menyarankan kebijakan pengentasan kemiskinan dual track, yakni melalui kebijakan upah atau \"generating income\" dan juga subsidi langsung, atau menurut Sach, \"berilah ikan kepada orang miskin, lalu berikan pancing setelah mereka kenyang\", telah diadopsi oleh lula. Lula juga sejalan dengan landasan teoritis dari Professor Kreuger, penasehat ekonomi Obama, yang mengatakan bahwa kenaikan upah mendahului produktifitas, bukan sebaliknya, di mana Lula yakin ekonomi akan tumbuh jika stabilitas kerja formal dan upah tinggi tercapai. Karena, belanja buruh yang besar akan turut meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Lula juga mengatakan bahwa kesuksesan dia adalah membuat relasi yang kuat antara kebijakannya dengan buruh dan bekerja berdasarkan hati, bukan kepentingan Dalam Time, 4/5/22, \"Brazil’s Most Popular President Returns From Political Exile With a Promise to Save the Nation\", dia mengatakan: \"I feel proud to have proven that a metal-worker without a university diploma is more competent to govern this country than the elite of Brazil,” he says. “Because the art of government is to use your heart, not only your head.”\" Tantangan Lula Ke Depan Lula menghadapi situasi ekonomi yang parah, akibat krisis dunia, utang yang besar dan geopolitik \"perang dingin\". Lula berjanji untuk \" Re-build Brazil\"- that is restore public services battered by years of underinvestment, use Brazil\'s fossil fuel resources to lower domestic energy prices and battle inflation, and help million of the Brazilians struggling with food insecurity \" (Time, 31/10), begitu juga janjinya menstop deforestasi Amazon yang ugal-ugalan oleh rezim Bolsonaro. Sementara, kemenangan Lula sendiri sangatlah tipis 50,9% vs. 49,1 % atau hanya menang tipis, 1,8% dari Bolsorano. Dari kelompok far-left (sangat kiri) sendiri, meskipun mereka mendukung Lula, tapi mereka was-was dengan wakil presiden Lula, Geraldo Alckmin, yang merupakan kelompok kanan (Center-rigth) dan juga saingan Lula pada pilpres 2006. Beberapa tokoh Sosialis mengungkapkan bahwa mendukung Lula adalah sebuah kondisi yang diperlukan untuk kemenangan buruh berikutnya. (Lihat: https://www.leftvoice.org/an-electoral-alternative-for-the-working-class-in-brazil/). Dalam situasi kemenangan tipis ini, untung saja Amerika, Spanyol, Prancis dan Kanada langsung memberikan selamat kepada Lula. Pengakuan internasional ini setidaknya mengurangi kemungkinan kecurangan militer ataupun rezim Bolsonaro. Relevansinya Bagi Indonesia Brazil adalah negara terbesar di Amerika Latin, dengan 200 juta penduduk. GDP mereka $1, 9 T di atas Indonesia yang $ 1,29 T, tahun 2022. Pendapatan yang besar ini membuat Brazil masuk dalam kelompok BRICS (Brazil, Rusia, India, China dan South Africa) dan G-20. Indonesia dan Brazil seringkali dianggap mewakili negara berkembang dengan ekonomi yang besar. Namun, pengelolaan ekonomi yang bergantung utang dan berbagai indikator ekonomi yang buruk selama ini, membuat Brazil dan Indonesia masuk dalam kelompok \"fragile five\", setidaknya jika tidak oleh Morgan Stanley, seperti diawal pengkatagorian, maka oleh lembaga rating lainnya (lihat: What are the Fragile Five, thebalancemoney.com). Secara struktur perekonomian, Brazil dan Indonesia mengalami ketimpangan yang sama, segelintir orang menguasai porsi perekonomian yang besar. Lula, sebagaimana juga Anies, menjadi oposisi terhadap kaum kapitalis oligark. Massa pendukungnya pun mengharapkan demikian. Kemiskinan yang dialami mayoritas penduduknya, dengan identitas politik \"working class\" di Brazil dan Islam di Indonesia, terus bertarung untuk mengubah struktur sosial yang bersifat historis (melawan penjajah) dan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi dan demokrasi yang diharapkan untuk menaungi semua rakyat seringkali dibajak oleh pemilik modal untuk terus menerus memperkaya diri, dengan penguasaan sektor ekstraktif dan perusakan lingkungan (hutan). Hal ini menjadi menarik untuk mencari pelajaran dari apa yang terjadi di Brazil saat ini. Pelajaran Buat Anies Baswedan Kecintaan kaum buruh di Brazil terhadap Lula dan kecintaan umat Islam terhadap Anies Baswedan bersifat sebanding. Lula telah mentransfer dukungan kaum buruh untuk melawan kaum kapitalis oligark yang menguasai pemerintahan Brazil 6 tahun belakangan ini. Tentu saja kemenangan Lula ini dibantu oleh fakta kegagalan Bolsonaro mengelola masa pandemi COVID-19, di mana terlalu banyak korban meninggal di sana. Namun, perjuangan Lula dan kaum buruh di sana tidaklah mudah. Pemenjaraan selama 18 bulan (dari vonis 10 tahun) yang dialami Lula, akibat konspirasi rezim Bolsonaro, di masa usia tua Lula, membuat jalan terjal harus dipikul kaum buruh. Namun, pengalaman kaum buruh Brazil dalam berkonflik dengan rezim Militer mereka beberapa dekade lalu, membuat mereka menjadi berani. Bahkan, ketika Lula di penjara, berbagai demonstrasi buruh dilakukan di depan penjaranya dengan tuntutan pembebasan. Lula menggandeng wapres yang relatif liberal. Anies dengan identitas Islam menggandeng Partai Nasdem yang sekuler dan liberal. Hal ini bisa menjadi model yang sama jika keduanya berkuasa. Pilihan Lula yang berkompromi dengan berbagai kebijakan liberal, termasuk nantinya privatisasi dan kebijakan perburuhan yang pro market, akan berbenturan dengan idiologinya yang cinta orang miskin. Jika Anies berkuasa dan melakukan yang sama, maka rakyat pendukung Anies akan mengawasi pilihan-pilihan kebijakan, agar dipastikan tidak mengorbankan rakyat miskin. Ini sebuah pertarungan berlanjut. Sebuah kompromi seringkali dituntut oleh kondisi yang tidak ideal, seperti ekonomi yang sedang krisis. Namun, suatu hal yang pasti bahwa rakyat akan siap menderita jika derita yang sama dipikul oleh pemimpinnya. Rezim Indonesia saat ini terus menerus memperkaya orang kaya, sama dengan Bolsonaro. Disinilah mungkin Anies dan Lula bisa mempunyai kesamaan, menghentikan ketimpangan. Saat ini Lula sudah menang, tinggal menunggu Anies Baswedan. Anies harus belajar dari Lula, tidak berhutang budi pada oligarki dan hanya berhutang budi pada rakyat miskin yang mendukungnya saja. (*)
Kate Victoria Lim Minta Jaksa Agung Dicopot dan Diproses Hukum Atas Dugaan KTP Palsu
Jakarta, FNN – Sejumlah pengacara dan elemen masyarakat kembali mengelar aksi di depan Kejaksaan Agung dan Istana Presiden bertujuan untuk menyatakan keberatan atas kejanggalan penahanan Alvin Lim yang berbanding terbalik dengan tidak diprosesnya dugaan KTP ganda milik Jaksa Agung Burhanudin yang ada 3 tahun lahir berbeda. Kate Victoria Lim meminta kepada Presiden Joko Widodo agar bertindak tegas dan segera mencopot Jaksa Agung Burhanudin. \"Saya hanya ingin Presiden tegas dan jadi panglima hukum, ayah saya sudah buat aduan beserta bukti 3 data identitas berbeda diduga milik Jaksa Agung Burhanudin, namun tidak pernah ditindaklanjuti, karena Burhanudin atasan Jamwas. Mana mungkin bawahan periksa atasan. Saatnya Presiden Jokowi bertindak tegas,\" katanya. \"Masyarakat sedang dalam krisis hukum dimana kepercayaan kepada institusi Kejaksaan ada pada titik nadir karena banyak nya oknum aparat yang melawan hukum dan menindas masyarakat. Saatnya Presiden menunjukkan kewibawaan dan membenahi hukum di Indonesia selaku panglima tertinggi yang kami semua hormati,\" harap Kate, Senin (31/10/2022). Kate selama seminggu terakhir, sibuk membongkar terkait dugaan KTP palsu Jaksa Agung Burhanudin, baik di podcast Uya Kuya maupun di kanal Youtube Quotient TV dan UI Watch untuk memperoleh keadilan karena ayahnya malah ditahan atas dugaan ikut serta mengunakan KTP palsu. \"Sedangkan Jaksa Agung yang sudah dilaporkan malah tidak pernah di proses hukum. Mana asas \'equality before the law\' atau persamaan di muka hukum? Yang ada hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas,\" tegasnya. Para advokat dan elemen masyarakat yang berunjuk rasa berjanji akan meggelar aksi mingguan hingga tuntutan mereka dipenuhi dan didengarkan pemerintahan Jokowi. Sebelumnya, Advokat Alvin Lim ditahan secara janggal dan mendadak setelah selesai memenuhi panggilan pemeriksaan Bareskrim Mabes Polri. (mth/*)
Resmi Dilantik, IKA UPI Gandeng Apindo Jabar dan Belasan Mitra Kolaborasi
Bandung, FNN - Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Pendidikan Indonesia (IKA UPI), Enggartiasto Lukita melantik Pengurus Pusat IKA UPI Masa Bakti 2022-2027 di Gedung Achmad Sanusi, Kampus Bumi Siliwangi UPI, Jalan Setiabudhi 229 Bandung, Jumat, 28 Oktober 2022. Pada saat yang sama, turut dilangsungkan penandatangan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama antara IKA UPI dengan sejumlah mitra kolaborasi terkait program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan benefit bagi pemilik kartu tanda anggota IKA UPI yang diluncurkan pada hari yang sama. Turut menyaksikan pelantikan antara lain Wakil Rektor UPI Bidang Keuangan Sarana Prasarana dan Sumber Daya Manusia, Adang Suherman; Sekretaris Majelis Wali Amanah (MWA) UPI, Ketua Senat Akademik, dan para dekan fakultas. Selain itu, hadir di antaranya anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Sodik Mudjahid; Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPP Apindo) Jawa Barat, Ning Wahyu Astutik; Managing Director B Universe, Apreyvita D Wulansari; Direktur Utama Intibios Persada Sejahter, Iman Pambagyo, dan sejumlah sesepuh alumni UPI, baik dewan kehormatan, dewan penasehat maupun dewan pakar. Enggartiasto menjelaskan, kepengurusan IKA UPI masa bakti 2022-2027 berusaha membangun harmoni segenap potensi alumni, baik dari sisi latar belakang program studi dan fakultas, profesi alumni saat ini, pendidikan dan nonkependidikan, generasi antarangkatan, hingga aspek keterwakilan perempuan. Enggar, sapaan Enggartiasto Lukita, mencontohkan posisi ketua umum dipegang angkatan 1970. Adapun sekretaris jenderal (Sekjen) dan bendahara umum masing-masing angkatan 2000 dan 1992 dari fakultas berbeda. “Kami betul-betul memperhatikan beberapa hal. Kita memiliki dua rumpun program studi, pendidikan dan nonkependidikan. Ada beberapa catatan bagi para alumni nonpendidikan yang terkesan belum terakomodasi pada periode yang lalu. Kini semua bersatu untuk bersama-sama membangun IKA UPI demi memberikan pelayanan kepada alumni dan almamater,” ujar Enggar, sebagaimana siaran pers Sekjen IKA UPI, Najip Hendra yang diterima FNN, Senin, 31 Oktober 2022. Enggar menyebut hampir setengah dari pengurus IKA UPI periode ini merupakan wajah baru. Mereka berasal dari hasil penjaringan terbuka dan rekomendasi maupun masukan dari berbagai pihak, termasuk masukan dari almamater. Secara keseluruhan, rata-rata usia pengurus lebih muda dari periode sebelumnya. Keterwakilan perempuan juga mengalami kenaikkan signifikan, baik di jajaran pimpinan harian maupun pengurus bidang. “Kami mengupayakan betul untuk keterwakilan perempuan yang ternyata juga tidak mudah. Pengalaman saya di partai politik, cari caleg perempuan juga tidak mudah. Tapi kami di IKA UPI terus berusaha hingga mendekati 30 persen dari total pengurus,” jelasnya seraya menambahkan pada hari itu Enggar menghadirkan dua sosok perempuan inspiratif. “Ini dua perempuan yang sudah mulai menggeser peranan laki-laki. Pertama, Ketua Umum DPP APINDO Jawa Barat, Ibu Ning Wahyu Astutik. Dia alumnus IKIP Malang. Ini tugas yang tidak mudah karena mengurus pengusaha yang justru mengurusi kepentingannya sendiri. Kedua, Avreyvita Wulansari yang menangani B Universe. Dia memimpin semuanya, bukan hanya pemberitaan, tetapi juga perusahaannya. Selaku managing director, Ibu Vita mengatur sekian banyak laki-laki. Dan, laki-laki itu tidak ada pilihan lain selain nurut,” tambah Enggar. Sinergi Kolaborasi Enggar menjelaskan, usai pelantikan langsung dilaksanakan penandatanganan nota kesepahaman antara IKA UPI dengan DPP Apindo Jawa Barat dan perjanjian kerjasama dengan belasan perusahaan dalam rangka memberikan benefit bagi alumni pemilik kartu tanda anggota. Kerjasama ini mengatur para pemegang kartu anggota untuk mendapatkan diskon khusus dari belasan perusahaan, mulai dari klinik, hotel, restoran, kafe, hingga sekolah. “Secara khsus dengan Apindo Jawa Barat, kesepahaman ini didesain untuk menjawab tantangan program MBKM. Kemudian juga menjawab kebutuhan untuk menyiapkan tenaga-tenaga profesional yang ada di lapangan sampai membuat lembaga sertifikasi dan meningkatkan keahlian,” ujar Enggar. Selain itu, sambung Enggar, pelantikan juga dirangkaikan dengan kegiatan B Universe Goes to Campus sebagai bagian dari ikhtiar mendekatkan industri media dengan mahasiswa. Enggar menilai selama ini perguruan tinggi memiliki keinginan dan cita-cita tetapi kurang diikuti dengan perhitungan atau pertimbangan bisnis. “Kami memiliki kelompok usaha media dan kami terpanggil juga untuk bekerja sama dengan almamater. Tempo hari pada saat penutupan Kongres VI IKA UPI, Pak Dekan FPSD (Fakultas Pendidikan Seni dan Desain) begitu bersemangat melaporkan untuk mencoba berkolaborasi, minimal adalah dalam pembentukan atau pembuatan studio televisi. Kami kebetulan sedang membuat tambahan tiga studio baru. Dengan kolaborasi ini, mahasiswa-mahasiswa Prodi Film dan Televisi (FTV) bisa mendapatkan pembinaan. Dan, mahasiswa terbaik langsung kami rekrut,” kata Enggar. Executive Chairman B Universe ini menegaskan tekadnya untuk terus bergerak, berkembang ke seluruh Indonesia. Saat ini, jaringan televisi BTV hadir di 80 kota, berkolaborasi dengan stasiun TV lokal. Dengan regulasi, setiap stasiun TV lokal harus menyajikan sedikitnya 10 persen siaran lokal, maka peluang lulusan untuk menjadi bagian dari semesta media B Universe menjadi sangat besar. “Bagi mereka yang mau dan menunjukkan kinerja baik selama magang, kami akan rekrut. Demikian juga dengan Prodi Ilmu Komunikasi maupun prodi lain yang relevan. Itu antara lain yang akan kita lakukan,” tandas Enggar. Jembatan Dunia Kerja Di tempat yang sama, Ketua Umum DPP Apindo Jawa Barat, Ning Wahyu Astutik berharap IKA UPI mampu menjadi jembatan antara almamater, khususnya mahasiswa dan lulusan, dengan dunia kerja. Kolaborasi IKA UPI dan DPP Apindo Jabar diharapkan mampu memecah kebuntuan problem ketenagakerjaan di daerah ini. Terlebih, Ning menilai alumni UPI bukanlah kaleng-kaleng. Ning menilai, banyak hal yang bisa dilakukan secara bersama-sama antara dunia usaha dengan lembaga pendidikan dan organisasi alumninya. Dia mencontohkan, kebijakan pemagangan yang semula hanya tiga bulan menjadi 1-2 semester. Dengan pemagangan yang tepat, magang selama 1-2 semester akan memberikan pengalaman sekaligus bekal bagi lulusan sebelum terjun ke dunia kerja. Mantan orang nomor satu perusahaan apparel olahraga terkemuka ini menilai pemagangan selama 1-2 semeter mampu terjalin trust, sehingga kapabilitas calon karyawan betul-betul terasah. Dengan begitu, semua pihak akan mendapatkan benefit. Mahasiswa mendapatkan pengalaman kerja secara memadai, perusahaan mendapatkan lulusan siap kerja dan teruji. Lulusan yang layak dan bermartabat. “Adik-adik mau magang di tempat saya? Ini saya bawa beberapa teman pengusaha anggota Apindo. Kalau adik-adik ingin magang di perusahaan anggota Apindo, bisa menghubungi IKA UPI. Anggota Apindo itu ada lebih dari 2.000 perusahaan. Kami siap berkolaborasi dengan Anda semua,” Ning menandaskan. Ning mengungkapkan kompetisi di dunia usaha semakin ketat. Saat ini, jumlah penduduk Indonesia mencapai 270 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, 8,4 juta di antaranya tercatat sebagai pengangguran. Jabar lebih tak beruntung lagi. Dari penduduk 48,78 juta jiwa atau sama dengan jumlah penduduk Malaysia, 17 persen di antaranga pengangguran. “Angka pengangguran kita sangat besar. Tahun ini misalnya, sejak Januari sampai bulan kemarin (September) ada 73.000 pemutusan hubungan kerja (PHK). Belum satu tahun, penambahan pengangguran 73.000. Artinya, kompetisi di Jabar sangat besar. Jangan salah, 163.000 penganggur itu berasal dari perguruan tinggi. Di sinilah kita perlu meningkatkan daya saing,” tandas Ning. Kebijakan MBKM, sambung Ning, merupakan kesempatan besar bagi mahasiswa untuk mengakses peluang mengembangkan diri. Dengan kebijakan ini, setiap mahasiswa memiliki kesempatan untuk belajar di luar prodinya. Meski begitu, Ning mempertanyakan apakah kebijakan tersebut sudah benar-benar dimanfaatkan oleh mahasiswa atau tidak. Menurutnya, mahasiswa tidak hanya merdeka belajar, tapi juga belajar merdeka. Yakni, mengisi kemerdekaan dengan betul-betul memanfaatlan fasilitas-fasilitas yanga ada dalam kebijakan belajar merdeka. “Nah, adek-adek yang ada di sini just a very lucky, because kita sekarang MoU antara Apindo dengan IKA UPI dan UPI untuk membawa adek-adek ini ke satu level yang berbeda. Di mana nanti adek-adek ini betul-betul memiliki jalur untuk belajar apa yang diminati melalui pengurus-pengurus tadi. Apindo akan mencarikan anggota Apindo mana yang cocok untuk adek-adek,” papar Ning disambut applause mahasiswa. Ning menilai program MBKM membuka peluang tumbuhnya fleksibilitas di kalangan mahasiswa. Aspek ini yang kemudian berkaitan dengan link and match antara lembaga pendidikan dengan dunia kerja. Seorang lulusan dituntut memiliki fleksibilitas tinggi. Ini tidak lepas dari fakta bahwa sejak 2001 lalu, tercatat 80 persen lulusan tidak sesuai antara prodi dengan pekerjaannya. “Gila, kan? That very crazy! Jadi, di antara lulusan kampus itu, 80 persennya bekerja tidak sesuai dengan jurusan. Jadi, karena seperti itu pesan saya kepada adik-adik ini tolong kembangkan diri sendiri, tingkatkan fleksibilitas karena kita ada pada zaman yang tidak menyediakan pekerjaan yang sesuai dengan yang kita inginkan,” tandas Ning. “Jadi, saya pesan itu banget-banget. Tingkatkan fleksibilitas diri. Kita ada pada dunia di mana pekerjaan tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Tetapi pekerjaan itu tersedia, meskipun kita harus merebutnya. Merebut dengan apa? Dengan kompetisi. Siapa yang menang, yang siap untuk itu. Dan, yang siap untuk itu siapa? Adalah anak-anak, orang-orang, yang sudah memiliki fleksibilitas!” tegas Ning. (Anw).
Tanpa Jaminan Keamanan Rusia, Ekspor Gandum Ukraina Berisiko
London, FNN - Rusia mengatakan akan berisiko bagi Ukraina untuk terus mengekspor gandum melalui Laut Hitam setelah Moskow menangguhkan partisipasinya dalam kesepakatan yang ditengahi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk memfasilitasi pengiriman tersebut.\"Ketika Rusia berbicara tentang ketidakmungkinan menjamin keamanan pengiriman di wilayah ini, kesepakatan seperti itu hampir tidak mungkin, dan pengiriman itu menjadi jauh lebih berisiko, berbahaya, dan tidak dijamin,\" kata Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada wartawan, Senin.Rusia menangguhkan keikutsertaannya dalam kesepakatan itu setelah serangan terhadap armadanya di Laut Hitam. Peskov menyalahkan tindakan pihak Ukraina karena mengganggu kesepakatan itu. Di lain pihak, Ukraina menuduh Rusia \"memeras dunia dengan kelaparan\".Peskov mengatakan kontak Rusia dengan Turki dan PBB, yang menengahi kesepakatan ekspor gandum pada Juli, terus berlanjut.Dia menolak berkomentar ketika ditanya apa yang diperlukan, dari sudut pandang Rusia, agar kesepakatan dapat dilanjutkan.Sebanyak 12 kapal bermuatan gandum meninggalkan pelabuhan Ukraina pada Senin, meskipun Rusia menarik diri dari kesepakatan Laut Hitam.Langkah Rusia tersebut telah memicu kecaman dari Ukraina, NATO, Uni Eropa, dan Amerika Serikat.Presiden AS Joe Biden menyebut langkah Rusia itu \"keterlaluan\" dan mengatakan keputusan itu akan meningkatkan kelaparan, sementara Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menuduh Moskow menggunakan pangan sebagai senjata dalam perang. (Sumber: Sof/ANTARA/Reuters)
Rusia Hujani Ukraina dengan Rudal Usai Batalkan Perjanjian Pangan
Kiev, FNN - Pemerintah Ukraina melaporkan rudal-rudal Rusia menghantam negara itu pada Senin, setelah Moskow menarik diri dari perjanjian yang mengizinkan pengiriman bahan pangan dari pelabuhan-pelabuhan Ukraina.\"Rentetan serangan rudal Rusia menghantam infrastruktur penting Ukraina. Bukannya berperang di medan tempur, Rusia malah memerangi warga sipil,\" kata Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba.\"Jangan membuat pembenaran dengan serangan ini dengan menyebutnya sebagai pembalasan. Rusia melakukan ini karena mereka masih memiliki rudal dan niat untuk membunuh warga Ukraina.\"Juru bicara Kemlu Ukraina Oleg Nikolenko mengatakan rudal-rudal tersebut telah mengenai infrastruktur energi di Kiev dan kota-kota lain, sehingga aliran listrik dan air terputus. \"Rusia tidak tertarik dengan pembicaraan damai, juga ketahanan pangan global. Tujuan Putin hanyalah kematian dan kehancuran.\"Rusia dan Ukraina adalah pengekspor pangan terbesar di dunia. Blokade Rusia terhadap pengiriman biji-bijian Ukraina memicu krisis pangan global awal tahun ini.Perjanjian yang ditengahi PBB dan Turki pada Juli memungkinkan bahan pangan dari Ukraina dapat kembali dikirim ke negara-negara yang membutuhkannya.Moskow baru-baru ini menuduh Ukraina atas serangan pesawat nirawak (drone) terhadap Armada Laut Hitam mereka di sebuah pelabuhan Krimea. Rusia kemudian menarik diri dari perjanjian tersebut. Ukraina tidak membenarkan atau membantah kabar mereka berada di balik serangan itu.Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy menuding Rusia mengancam dunia dengan kelaparan setelah menarik diri dari perjanjian ekspor pangan.Beberapa kapal pengangkut telah tertahan, salah satunya membawa puluhan ribu ton gandum, yang disewa Program Pangan Dunia PBB untuk mengatasi kerawanan pangan di Tanduk Afrika, kata Zelenskyy dalam pidato malamnya.Kementerian Infrastruktur Ukraina mengatakan sebanyak 218 kapal tidak bisa berlayar. Tak satu pun kapal beroperasi pada Minggu.(Sof/ANTARA)
Jasa Pindah Rumah Pos Indonesia, Biaya Mulai Rp5 Juta
Jakarta, FNN - PT Pos Indonesia (Persero) menghadirkan layanan jasa pindah rumah untuk memindahkan barang-barang dari rumah lama ke rumah baru dengan jangkauan layanan hingga ke seluruh Indonesia.Direktur Bisnis Kurir dan Logistik Pos Indonesia Siti Choiriana mengatakan layanan itu diberikan secara optimal karena kurir tidak hanya mengemas barang dan mengantarkannya ke rumah baru, tetapi juga membantu para pemilik rumah untuk menata ulang barang-barang serta perabot secara rapi di rumah baru mereka.\"Kami bantu kemas mulai dari meja, kursi, hingga lemari semuanya masuk ke dalam kontainer. Bahkan barang pecah belah juga kami kemas dengan baik. Ketika sampai di tempat tujuan, kami bantu membuka lagi, jadi konsepnya unboxing kembali, dibantu tata lagi,\" ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Senin.\"Layanan pindah rumah ini solution base, jadi nanti hitungannya kontainer, tidak ada kilogram karena ukurannya besar. Harga paling rendah Rp5 juta sudah bisa karena beserta packing dan penataan kembali di rumah baru,\" imbuhnya.Choirina menuturkan konsumen yang menggunakan jasa pindah rumah Pos Indonesia tidak perlu khawatir saat melakukan perpindahan karena mereka tidak akan lelah mengangkut barang atau pusing menata ulang perabot di rumah baru.Menurutnya, perseroan menghadirkan layanan itu untuk memudahkan orang-orang dalam melakukan perpindahan karena selama ini setiap perpindahan terkadang menimbulkan dilema, yaitu menjual barang atau perabot di rumah lama secara cepat dengan harga murah alias banting harga, lalu membeli lagi barang dan perabot baru untuk mengisi rumah baru dengan harga mahal.Layanan jasa pindah rumah yang ditawarkan tersebut bisa membuat pengeluaran masyarakat yang melakukan perpindahan menjadi lebih hemat.Pos Indonesia memberikan layanan jasa pindah rumah itu tidak hanya untuk individu atau masyarakat, tetapi juga bisa untuk korporasi. Apabila calon konsumen hendak mendapatkan layanan jasa pindah rumah tersebut bisa menghubungi langsung account manager (AM) Pos Indonesia maupun nomer akses 1500161 sebagai nomor layanan contact center untuk memperoleh informasi produk layanan.(Sof/ANTARA)
Kemenperin Memfasilitasi 33 Ribu Orang Raih Sertifikat Kompetensi
Jakarta, FNN - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kementerian Perindustrian memfasilitasi sebanyak 33.136 orang untuk mendapatkan sertifikat kompetensi sejak 2015.Hal itu sebagai upaya untuk menghasilkan sumber daya manusia (SDM) industri yang kompeten sesuai dengan kebutuhan dunia usaha saat ini.“Pada tahun 2022, jumlah fasilitasi diberikan kepada 1.572 orang tenaga kerja industri yang mencakup sektor industri otomotif, elektronika, logam, mesin, tekstil dan produk tekstil, animasi atau kreatif, serta wirausaha industri,” kata Kepala BPSDMI Kemenperin Arus Gunawan lewat keterangannya di Jakarta, Senin.Arus menerangkan, adanya sertifikasi kompetensi dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja di sektor industri. “Dengan demikian, diharapkan dapat memacu produktivitas dan inovasi sektor industri sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” ujarnya.Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), terjadi kenaikan total tenaga kerja sektor industri hingga bulan Februari 2022 menjadi 18,64 juta orang, dibanding periode Februari 2021 dengan jumlah 17,73 juta orang.“Diperkirakan, kebutuhan tenaga kerja sektor industri pada 2024 sebesar 20,21 juta orang, atau bertambah rata-rata sekitar 682 ribu pekerja per tahun selama periode tahun 2021-2024,” sebut Arus.Lebih lanjut, sertifikasi kompetensi dapat digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia dan sekaligus meningkatkan penghargaan perusahaan kepada tenaga kerja atas kepemilikan kompetensi tertentu.Sertifikasi kompetensi juga dapat digunakan sebagai acuan dalam pengembangan SDM pada perusahaan, baik dalam penerimaan tenaga kerja, penempatan ataupun pengembangan karier pegawai.“Kami menyadari bahwa kesadaran akan kepemilikan sertifikat kompetensi bagi tenaga kerja industri saat ini masih perlu terus dikembangkan. Biaya uji kompetensi bagi sebagian kalangan masih dianggap sebagai beban daripada sebuah investasi,” kata Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM Industri BPSDMI Kemenperin, Tirta Wisnu Permana.Oleh karenanya, pemerintah terus mendorong seluruh sektor industri agar para tenaga kerjanya memiliki sertifikat kompetensi, salah satu upayanya melalui fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja industri yang dilakukan oleh BPSDMI Kemenperin.“Fasilitasi yang kami berikan bukan berarti memanjakan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan perusahaan industri dengan subsidi dari pemerintah, namun lebih dimaksudkan sebagai stimulus agar pelaksanaan sertifikasi kompetensi pada tenaga kerja industri lebih masif lagi,” ujar Wisnu.Saat ini, jumlah LSP sektor industri yang termasuk dalam lingkup Kemenperin meliputi 82 LSP yang terdiri dari 35 LSP Pihak 1, kemudian 3 LSP Pihak 2, dan terdapat 44 LSP Pihak 3.Untuk langkah berikutnya, BPSDMI akan melakukan sertifikasi kompetensi kepada tenaga pendidik dan pelatih di lingkungan unit pendidikan vokasi milik Kemenperin.“Saat ini, kami memiliki 11 Politeknik, 2 Akademi Komunitas Industri, 9 SMK dan 7 Balai Diklat Industri di bawah naungan BPSDMI Kemenperin, yang tersebar di beberapa provinsi Indonesia. Sertifikasi tersebut membutuhkan kerja sama dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan LSP pihak ketiga yang memiliki skema sertifikasi yang sesuai,” papar Wisnu.Kemenperin memberikan apresiasi kepada BNSP atas kerja sama yang terjalin selama ini. “Kami berharap kita terus dapat bersinergi dalam membina dan mengembangkan LSP, penyediaan asesor kompetensi, penjaminan mutu pelaksanaan sertifikasi kompetensi, termasuk juga pengembangan kerja sama sertifikasi internasional,” tandasnya.(Sof/ANTARA)
Dinilai Beri Keterangan Berbelit: Penasihat Hukum Eliezer Minta Pembantu Sambo Dipidana
Jakarta, FNN - Majelis hakim diminta supaya menjatuhkan atau memberikan ancaman yang setimpal terhadap Susi, pembantu rumah tangga (PRT) Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi dalam kasus pembunuhan Joshua Hutabarat. Pengenaan ancaman pidana itu mengingat Susi dinilai memberikan keterangan yang berbelit-belit dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin, 31 Oktober 2022. Permintaan tersebut disampaikan pengacara terdakwa Richard Eliezer, Ronny Talapessy setelah mendengarkan keterangan saksi dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis hakim, Wahyu Imam Santosa. “Saudara saksi coba lihat ke sini. Liat Richard,\" ujar Ronny di dalam ruang sidang. “Siap!\" jawab Susi. “Saya ganti sekarang bukan siap. Tetapi, ya atau tidak,” ucap Ronny. “Iya!\" jawab Susi. “Saudara tahu tidak kesaksian saudara ini memberatkan Richard,” kata Ronny. “Saya tidak tahu,” jawab Susi. Ronny kemudian meminta hakim supaya mempertegas aturan main dalam persidangan, sebagaimana diatur dalam pasal 174 KUHAP tentang kesaksian palsu. Adapun ancaman hukumannya, pidana penjara selama 7 tahun. “Izin majelis. ini kan aturan main persidangan sesuai pasal 3 KUHAP kami memohon agar saksi dikenakan pasal 174 tentang kesaksian palsu dengan ancaman tujuh tahun penjara sesuai pasal 242 KUHP. Mohon dicatat!\" kata Ronny. “Nanti kami pertimbangkan” kata hakim. (Anw).
POPULER
