ALL CATEGORY
PBNU Menargetkan R20 Menciptakan Gerakan Global Mengatasi Masalah Dunia
Jakarta, FNN - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf, menargetkan agar G20 Religion Forum (R20) dapat menciptakan gerakan global untuk mengatasi masalah dunia dengan melibatkan nilai-nilai keluhuran agama.“Visi kami adalah membawa gerakan ini (agama menjadi solusi) menjadi gerakan global dengan R20,” kata dia, dalam konferensi pers R20 yang diselenggarakan di Grand Hyatt, Nusa Dua, Bali, Selasa.Dalam kesempatan tersebut, dia menjelaskan bahwa R20 diselenggarakan untuk membahas sejumlah permasalahan dalam hubungan antarkelompok agama di berbagai negara.Ia berharap agar para pemimpin agama melakukan dialog dengan jujur antara yang satu dengan lainnya.Lebih lanjut dia juga berharap agar para pemimpin agama, melalui forum R20, dapat menjadi sumber solusi bagi berbagai permasalahan global. Hal tersebut dapat dicapai dengan cara memasukkan nilai-nilai keluhuran dan spiritual agama dalam dinamika politik dan ekonomi internasional.“Karena kami ingin mengembangkan visi ini untuk menjadi gerakan global, maka kami membutuhkan mitra yang kuat dan terkemuka untuk ikut bersama kami dan melangkah bersama kami,” ucap dia. Oleh karena itu, mereka menggandeng Liga Muslim Dunia yang merupakan salah satu organisasi internasional yang paling berpengaruh. “Untuk membuat visi ini menjadi lebih realistis dalam mencapai gerakan internasional,” kata dia. Dalam pemberitaan sebelumnya, Ketua Lembaga Komunikasi dan Informasi PBNU, Ishaq Zubaedi Raqib, menjelaskan, pertemuan R20 memobilisasi para pemimpin dan pemuka agama di dunia untuk memastikan bahwa agama berfungsi sebagai solusi sejati dan dinamis, bukan sebagai sumber masalah pada abad ke-21.Tujuan utama penyelenggaraan R20 adalah untuk mencegah isu identitas yang digunakan sebagai senjata, membatasi penyebaran kebencian kelompok, serta melindungi masyarakat dari kekerasan dan penderitaan akibat konflik, jelasnya.Selain itu, tambahnya, R20 juga bertujuan mendorong diskusi yang jujur dan realistis dalam komunitas beragama hingga memasukkan nilai-nilai moral dan spiritual ke dalam struktur kekuatan geopolitik dan ekonomi.Selain mengembangkan kerja sama dengan Liga Muslim Dunia, NU juga bekerja sama dengan gereja Katolik global dan salah satu jaringan Kristen terbesar di dunia, Aliansi Evangelis Protestan Dunia, yang mewakili 600 juta orang di 143 negara.(Ida/ANTARA)
Saya Siap Bertanggung Jawab, Ujar Ferdy Sambo
Jakarta, FNN - Terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J, Ferdy Sambo, menyatakan siap bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya.\"Saya yakini saya berbuat salah. Saya akan bertanggung jawab,\" kata Sambo di hadapan orang tua Brigadir J pada sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa.Sambo pun menyatakan penyesalannya dan memohon maaf karena tidak dapat mengontrol emosi. Akibat dari kemarahannya mengakibatkan Brigadir J meninggal dunia.Dalam sidang lanjutan itu, jaksa penuntut umum menghadirkan sejumlah saksi, di antaranya orang tua Brigadir J, yakni sang ayah Samuel Hutabarat dan sang ibu Rosti Simanjuntak.Pasangan suami istri Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi sebagai terdakwa kasus pembunuhan Brigadir J terlihat berpelukan sebelum dimulainya sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.Pasangan suami istri itu kompak menggunakan pakaian hitam saat menjalani sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari jaksa penuntut umum.Sebelumnya, JPU mendakwa mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo dengan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Terdakwa Sambo disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsider pasal 338 KUHP juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.Pasal 340 mengatur pidana terkait pembunuhan berencana dengan ancaman pidana hukuman mati, pidana penjara seumur hidup, atau penjara 20 tahun.(Ida/ANTARA)
Putri Candrawathi Minta Maaf kepada Orang Tua Brigadir Yosua
Jakarta, FNN - Terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J, Putri Candrawathi, memohon maaf kepada kedua orang tua Yosua dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa. \"Dari hati yang paling dalam, saya mohon maaf untuk ibunda Yoshua beserta keluarga atas peristiwa ini,\" kata Putri di hadapan orang tua Yosua.Dalam sidang lanjutan itu, jaksa penuntut umum (JPU) menghadirkan sejumlah saksi, di antaranya orang Yosua yakni Samuel Hutabarat dan Rosti Simanjuntak.Putri menyatakan dirinya dan suaminya, Ferdy Sambo, tidak sedetik pun menginginkan kejadian itu terjadi di keluarga mereka. Sebagai seorang ibu, Putri mengaku merasakan duka yang dialami Rosti karena kehilangan seorang anak. \"Semoga almarhum (Yosua) diberikan tempat yang terbaik oleh Tuhan yang maha kuasa,\" tambah Putri.Sebagai manusia, lanjutnya, dia hanya bisa mengembalikan setiap jalan kehidupan ini sebagai kehendak dari Tuhan yang maha kuasa. Putri pun mengaku siap menjalankan persidangan dengan ikhlas.Pasangan suami istri Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi yang merupakan terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Yosua tampak berpelukan sebelum sidang lanjutan dimulai di PN Jakarta Selatan, Selasa.Sambo dan Putri kompak mengenakan pakaian berwarna hitam saat menjalani sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari JPU itu.Sebelumnya, JPU mendakwa Putri Candrawathi dengan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Putri bersama empat tersangka lainnya disangkakan melanggar pasal 340 KUHP subsider pasal 338 KUHP juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.Pasal 340 mengatur pidana terkait pembunuhan berencana dengan ancaman pidana hukuman mati, pidana penjara seumur hidup, atau penjara 20 tahun.(Ida/ANTARA)
Setan dan Iblis di Indonesia Minta Pensiun Dini
Jadi apalagi tugas saya kalau sudah diambil-alih oleh mereka. Lebih baik saya pensiun dini saja, sembari menikmati setan/iblis manusia yang bertingkah melebihi tugas saya sebagai setan/iblis. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih DALAM sebuah dialog imajiner, setan suatu ketika menghadap Allah SWT sambil berkata: “Wahai Tuhanku kami selaku bangsa syetan minta pensiun dini saja”. Tuhan lalu bertanya: “Kenapa minta pensiun, padahal dulu saat kamu saya usir dari surga, kamu sendiri yang memohon agar kamu beserta keturunanmu diberikan lisensi dan dispensasi untuk selalu menggoda dan menyesatkan manusia agar menjadi penghuni neraka?” Setan pun menjawab: “Ya Tuhan, ada dua alasan mendasar kenapa saya beserta pasukan minta pensiun dini”. Alasan pertama: sekarang kelakuan manusia sudah melebihi kami setan, hamba kuatir dan takut nanti justru kami yang tergoda dan lebih tersesat dari manusia. Coba saja lihat ya Tuhan, ketika kami para setan menggoda manusia untuk mencuri, ternyata manusia malah sangat bengis, sadir dan kejam, merampok, korupsi, membunuh sesama manusia tanpa alasan yang hak. Kami hanya menggoda manusia supaya menggoda isteri tetangga, eh ternyata manusia malah berzina menjadi budaya mereka. Ujung-ujungnya manusia itu selalu menyalahkan setan, padahal yang enak mereka. Alasan kedua, ungkap iblis, sebelum kami goda pun manusia sudah kesetanan, sehingga kami para setan hampir tidak punya pekerjaan lagi karena manusia sendiri sudah berubah menjadi setan alias kesetanan. Mereka sudah menjadi setan sebelum digoda setan. Atas keadaan dan kejadian seperti ini saya para setan (iblis) harus pensiun dini, menganggur tak mempunyai pekerjaan karena diambil alih oleh manusia. Saya memang kadang bangga telah berhasil membujuk dan menggoda mereka tetapi mereka justru lebih jahat dari saya sebagai setan (iblis). Memang saya berhasil mengacak-acak mereka jangan takut dengan Tuhan. Maka sekalipun saat sebelum pegang jabatan telah disumpah atas nama-Mu mereka akan selalu melanggar sumpahnya. Justru saya (iblis) yang jadi takut sendiri, saya menggoda manusia karena laknat-Mu. Tetapi kami semua sesungguhnya sangat takut dengan adzab dan siksaan-Mu. Manusia yang memiliki benteng, sehingga bangsa kami setan tak akan bisa menggangu mereka yang memiliki iman. Tetapi mereka malah menantang-Mu dan tidak percaya pada alam ketika mereka akan diadili atas kekuasaannya di dunia, di alam kelanggengan. Kata mereka jangan percaya, itu hanya bohong karena nota bene .. belum pernah dibuktikan. Mereka sama sekali tidak takut dengan mubahalah padahal itu sumpah atas nama-Mu yang bohong akan terkena akibatnya karena perjanjiannya siapa yang berbohong akan kena azab-Mu. Mereka malah menantang-Mu dengan memenjarakan manusia yang menuntun mubahalah. Pewaris Nabi para yang sedang menebar kebajikan justru ditangkap dan dipenjarakan hanya dengan alasan khilafah, radikal dan intoleran, padahal agama-Mu adalah “rahmatal Lil \'alamiin”…. Jadi apalagi tugas saya kalau sudah diambil-alih oleh mereka. Lebih baik saya pensiun dini saja, sembari menikmati setan/iblis manusia yang bertingkah melebihi tugas saya sebagai setan/iblis. Hal ini mengingatkan kita pada statement Prof. Salim Said, bahwa manusia Indonesia, Tuhan saja sudah tidak ditakuti. Kalau sudah begini jangan pernah bicara Pancasila. Karena keadaan sudah kembali ke alam jahiliyah. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata: “Orang yang mencintai kekuasaan, dunia dan harta (secara berlebihan) tidak akan lepas dari tiga (kerusakan dan penderitaan): Kekalutan (pikiran) yang tidak pernah hilang, keletihan yang berkepanjangan dan penyesalan yang tiada akhirnya\". Iqra: “sadar dan ingatlah kita baca kisah nyata tentang kekelaman umat-umat para Nabi dulu di kitab-kitab agama, dan perihnya hati para Nabi-nabi, ketika menghadapi umatnya. Setelah kita lihat keadaan bangsa kita hari ini, apa kita baru mengerti ternyata Allah yang Maha Benar, atas Kuasa-Nya menenggelamkan dan memusnahkan sejumlah umat terdahulu itu... dalam sekejap .. musnah tanpa bekas”. “Maha benar Allah dengan segala Firman-Nya”. (*)
Kerajaan Ide
Perlu juga dibekali keahlian spesifik dengan wawasan generalis. Kurikulum pendidikan liberal arts perlu diberikan pada masa awal perkuliahan disusul dengan disiplin ilmu yang lebih spesifik pada tahap berikutnya. Oleh: Yudi Latif, Cendekiawan Muslim, Anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia SAUDARAKU, dalam beberapa tahun terakhir, dunia pendidikan tinggi kita begitu menggandrungi “dunia fantasi”: meraih predikat world class university. Tanpa kejelasan apa maknanya; apa pendefinisi utama yang membuat suatu universitas bisa dikatakan world class? Pagi ini saya membaca buku Empire of Ideas: Creating the Modern University from Germany to America to China, karya William C. Kirby (2022). Ketidakjelasan pemahaman membuat universitas lebih fokus memenuhi kriteria yang diukur dalam sistem pe-ranking-an; melupakan keluasan misi Tridharma Pendidikan Tinggi. Sesungguhnya, pendefini utama “world class” itu tidak seragam. Terkait erat dengan filosofi dan misi. Otoritas China lebih tekankan aspek kontribusi pada kebajikan publik sebagai penentu utama suatu universitas itu kelas dunia. Otoritas lain lebih tekankan peran universitas dalam inovasi. Ada pula yang menekankan sentralitas tradisi. Namun, apapun pendefinisi utamanya, impian world class itu pada akhirnya terpulang kepada kualitas tenaga akademik (faculty), mahasiswa, tata kelola (governance), dan keterlibatan internasional. Butuh tenaga akademik bermutu tinggi yang terus memproduksi berbagai riset. Untuk itu perlu wahana yang menjamin “kebebasan mengajar”, “kebebasan belajar”, dan “kebebasan meneliti” yang memerlukan semacam kontrak sosial implisit antara universitas dan masyarakat luas. Butuh kemampuan menarik mahasiswa berpotensi tinggi seraya merawat mutu lulusan secara produktif dan istimewa. Mahasiswa harus mampu menghubungkan keilmuan dengan realitas kehidupan. Perlu juga dibekali keahlian spesifik dengan wawasan generalis. Kurikulum pendidikan liberal arts perlu diberikan pada masa awal perkuliahan disusul dengan disiplin ilmu yang lebih spesifik pada tahap berikutnya. Butuh sistem tata kelola yang efektif dan fleksibel, disertai kepemimpinan yang kuat tapi kolegial. Maka, diperlukan derajat independensi dari campur tangan politik dalam urusan pemilihan dan pendidikan dengan sumberdaya yang memadai untuk melaksanakan visinya. Butuh ekosistem kondusif bagi pengembangan jaringan dan keterlibatan internasional. Guna internasionalisasi temuan lokal sambil menyerap temuan dan keahlian luar. Mampu memadukan cerlang budaya lokal dengan visi global. (*)
Kembali ke UUD 1945?
Persekolahan massal paksa sebagai instrumen teknokratik penyiapan buruh trampil, bukan instrumen pencerdasan kehidupan bangsa, adalah hambatan laten upaya kita kembali ke UUD ‘45. Oleh: Daniel Mohammad Rosyid, Guru Besar ITS Surabaya, @Rosyid College of Arts USULAN baru-baru ini oleh beberapa tokoh pergerakan, purnawirawan jenderal, dan para raja dan sultan Nusantara agar Presiden Jokowi menerbitkan Dekrit Presiden secara terkoordinasi untuk memberlakukan kembali UUD 1945 untuk menghadapi beberapa hambatan berikut. Hambatan pertama sekaligus terbesar adalah polarisasi yang tajam bangsa ini ke dalam kelompok “cebong” dan “kadrun”. Gita Wiryawan menyebut, kanker medsos yang menyebabkan keterbelahan parah ini. Bahkan para intelektual pun terbelah menjadi Jokowers dan oposannya. Bagi Jokowers, Jokowi adalah presiden dengan capaian reformasi paling spektakuler nyaris tanpa cacat, sambil menuding bahwa para oposannya adalah sisa-sisa Orde Baru yang ingin kembali berkuasa. Artinya, tidak ada urgensi sama sekali untuk kembali ke UUD ‘45. Lagi pula, parpol yang kini menguasai jagad politik nasional akan keberatan untuk melepas semua privileges yang dihadiahkan oleh UUD 2002. Hambatan kedua adalah luka lama yang hingga kini belum sembuh akibat kekalahan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok melawan Anies Baswedan dalam Pilgub DKI 2017 silam. Hujan di hulu belum teduh, luka lama belum sembuh. Luka lama ini tidak cuma melahirkan polarisasi yang parah antara cebong dan kadrun, sekaligus melahirkan harapan bahwa ummat Islam punya peluang memenangkan Pilpres dalam arsitektur legal perpolitikan yang liberal kapitalistik ini. Mulyadi Tadampali mengatakan bahwa jagad politik saat ini dipenuhi para bandit politik yang logistiknya disokong oleh para taipan bandar politik, sementara Pemilu dikendalikan oleh para badut politik di MK, KPU, KPK, sampai POLRI. Bahkan bagi para die hard Jokower, skandal Ferdy Sambo sekalipun tidak membuktikan bahwa Jokowi meraih kemenangan politik karena dukungan Satgassus Merah Putih. Berbagai produk regulasi yang dimungkinkan oleh UUD 2002, termasuk UU IKN, yang berpihak bagi kepentingan pemodal besar asing maupun aseng, tidak dilihat sebagai maladministrasi publik. Hambatan ketiga adalah publik yang buta huruf politik karena cukup lama diposisikan sebagai jongos politik setelah menjadi jongos ekonomi sejak Orde Baru hingga hari ini. Depolitisasi masyarakat, dan pen-jongos-annya telah mendungukan masyarakat. Kemiskinan yang berlarut telah melahirkan budaya nriman yang mencengangkan. Ini sekaligus membuktikan bahwa pendidikan kita telah gagal total untuk menyediakan prasyarat budaya bagi bangsa yang merdeka. Slogan Merdeka Belajar Kampus Merdeka membuka kenyataan bahwa bangsa ini sedang belajar merdeka. Persekolahan massal paksa sebagai instrumen teknokratik penyiapan buruh trampil, bukan instrumen pencerdasan kehidupan bangsa, adalah hambatan laten upaya kita kembali ke UUD ‘45. Jika kelahiran Orde Baru, lalu Orde Reformasi hanya peristiwa revolusi istana yang elitis, kali ini kita membutuhkan perubahan yang lebih substansial yang sesungguhnya diharapkan Soekarno dkk the founding figures sebagaimana telah dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945 beserta batang tubuh dan penjelasannya. Kembali ke UUD 1945 sejatinya adalah Reproklamasi Kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia ini. Gunung Anyar, 1 Nopember 2022. (*)
Jokowi Akan Kudeta PDIP?
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan BIASANYA yang menjadi sasaran kudeta itu adalah Presiden. Jadi agak aneh atau unik jika Presiden yang diisukan mau mengkudeta. Meskipun itu dilakukan terhadap Ketum sebuah partai politik. Kalau sampai terjadi maka rakyat bisa menyatakan : Terlaluuu.. Adalah Kornas Kami-Ganjar Joko Priyoski yang menyatakan bahwa Jokowi harus menjadi Ketum PDIP tahun 2024 dengan alasan bahwa partai banteng itu bukanlah kerajaan. Menurut Joko, \"kami berharap Jokowi mau dan bisa terpilih kelak menjadi Ketum PDIP pada Kongres tahun 2024\". PDIP adalah partai dipimpin oleh trah Soekarno dan Puan Maharani yang disiapkan untuk menjadi putri Mahkota pelanjut Megawati. Disebut pula sebagai kudeta karena publik telah melihat Megawati dengan Jokowi akhir-akhir ini semakin bersebrangan. Kader PDIP Ganjar Pranowo yang didukung Jokowi sebagai Capres menjadi faktor pemberat perbedaan. PDIP mendorong Puan Maharani untuk Capres partai. Bahkan untuk Ketum partai ke depan. Sebagai petugas Partai Jokowi sebenarnya dinilai tidak loyal karena faktanya kendali kebijakan Presiden tidak sepenuhnya berada di tangan Ketum PDIP. Ada kekuatan oligarki lain yang lebih dominan dalam memainkan ritme kebijakan Presiden. Jokowi lebih taat pada kehendak \"Godfather\" yang bukan Megawati. Jokowi-Ganjar tengah berhadapan dengan Megawati-Puan. Untuk puncak kekuasaan partai dan tiket Capres. Ganjar berharap dengan pengaruh Jokowi dapat maju sebagai Capres dari PDIP. Hasil pooling menjadi alat penekan. Sementara Mega bertahan memajukan Puan Maharani berapa persen pun hasil survei. Ungkapan Kornas Kami-Ganjar sebenarnya dibantah oleh Kornas Ganjarist. Sekjen Kornas Ganjarist Kris Tjanra yang menyatakan bahwa hubungan Ganjar dengan PDIP baik baik saja. Ia menyatakan bahwa Kornas Kami Ganjar adalah relawan yang tidak dikenal atau relawan siluman. . Tampaknya untuk tujuan yang sama ada cara yang berbeda. Relawan dapat muncul kapan dan dimanapun. Tanpa harus berbadan hukum. Mazdjo Pray Ketum Kornas Ganjarist dahulu pernah menyatakan bahwa Ganjar jika tidak didukung oleh PDIP akan didukung oleh partai-partai lain. Memang pengaruh Jokowi tentu dibutuhkan untuk support Ganjar. Hanya itu, benarkah untuk proses penguatan Ganjar maka Jokowi harus melakukan kudeta atas Ketum PDIP ? Banteng tentu akan semakin panas. Kornas Kami-Ganjar sendiri telah mohon maaf atas doa agar Jokowi menjadi Ketum PDIP 2024 meski Joko Priyoski menyatakan \"apa yang salah dari sebuah doa malah dianggap adu domba atau relawan siluman? \". Bandung, 1 November 2022
PPP Morat Marit
Oleh Tony Rosyid - Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa KISRUH PPP terus berlanjut. Gara-garanya cuma karena beda dukungan di pilpres 2024. Pemilih PPP umumnya mendukung Anies. Sementara DPP PPP berupaya tidak ke Anies. Suharso Monoarfa, ketua umum PPP sebelumnya dianggap tidak tegas untuk menghalangi dukungan kader PPP ke Anies. Suharso diyakini masih terus mengakomodir aspirasi arus bawah ke Anies. Akibatnya, Suharso dikudeta. Mardianto menggantikan Suharso sebagai plt Ketum PPP. Surat dari Menkumham segera turun sebelum Suharso sempat melakukan gugatan. Wantimpres Jokowi ini berupaya menjauhkan PPP dari Anies. Tampak ia bergerilya untuk mendorong DPC-DPC PPP mendukung Ganjar Pranowo. Semua orang tahu, Ganjar adalah calonnya Joko Widodo. Sebagian DPC PPP telah mendeklarasikan Anies. Sebagian yang lain mendeklarasikan Ganjar. Sementara Pemuda Ka\'bah, ormas underbow PPP tetap kekeuh mendukung Anies. Belakangan muncul Forum Ka\'bah Membangun (FKM) yang diprakarsai oleh mantan Bendum PPP Habil Marati yang menampung para kader PPP dan simpatisannya untuk mendukung dan mendeklarasikan Anies. Pemilu 2019, suara PPP mengecil. Ada 20 kursi di DPR hilang. Kini hanya tinggal 19 kursi. Penyebab utamanya karena PPP tidak aspiratif terhadap para kader dan pemilihnya. Hal yang sama sepertinya akan terulang di pemilu 2024. PPP tidak aspiratif terhadap konstituennya. Para analisis politik melihat PPP sedang berjalan ke alam kuburnya. Situasi seperti ini akan menyulitkan PPP untuk recovery. Bahkan bertahan dengan elektabilitas 4,52 saja akan sangat berat. Kondisi PPP saat ini tampak lebih parah dari pemilu 2019. Artinya, besar kemungkinan PPP tidak akan memiliki anggota DPR lagi di Senayan pasca 2024. Perolehan suaranya kurang dari 4 persen. Tidak memenuhi syarat Parliamentary Threshold. Siapa yang bertanggung jawab dan layak disalahkan? Tentu semua kader akan menyalahkan plt ketua umumnya. Ia dianggap paling bertanggung jawab atas berakhirnya sejarah PPP. Hanya satu cara menyelamatkan PPP. Apa itu? Akomodir aspirasi konstituen yang menginginkan Anies sebagai calon presiden. Artinya, PPP mesti ikut mengusung Anies nyapres di 2024. Tentu, pilihan ini akan memaksa PPP berhadap-hadapan dengan istana yang menginginkan Ganjar dicalonkan oleh PPP dan anggota Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) lainnya. Jika Anies tidak nyapres, PPP ada peluang selamat. Tapi, jika Anies nyapres dan PPP berada di luar gerbong Anies, maka sejarah besar kemungkinan akan mengubur partai berlambang Ka\'bah ini. Disadari atau tidak, kemungkinan ini yang akan terjadi. Jakarta, 1 November 2022.
Tumben Kecebong Bicara Konstituante
Oleh Ridwan Saidi Budayawan KEMARIN pagi teman sewisuda saya di FISIP-UI mengeluhkan kecebong yang menulis bahwa golongan Islam \'kan sudah kalah di Konstituante, ngapain mau come back. Bener kagak tuh? Kata itu teman lama. Pemilu Konstituante dibikin 1956. Pemenang 4 besar: PNI Masyumi PKI dan NU. Konstituante dilantik April 1957. Sesuai dengan UUDS 1950, konstitusnte dibentuk untuk 3 tahun. Artinya Maret 1960 harus bubar. Kerja beres atau tidak. Sidang I Konstituante membentuk panitia kecil yang bertugas menyiapkan draft konstitusi berdasar masukan dari pleno. Masalah dasar negara diselesaikan di pleno Konstituante.. Usul tentang dasar negara ada 3: 1. Pancasila 2. Islam 3. Sosial Demokrasi yang diajukan PSI pimpinan Sutan Syahrir. Ketiga usulan dasar negara yang diajukan sesuai dengan hukum dan perundangan yang berlaku. Sikap Aidit tentang Pancasila pada saat itu dikatakannya, Pancasila alat pemersatu, kalau bangsa sudah bersatu apa Pancasila masih diperlukan? Pemandangan Umum di pleno sangat berkelas. Saya tak hendak bandingkan dengan pidato pekerja-pekerja politik yang sekarang. Voting di pleno berlangsung 3 x. Islam kalah vote tapi Pancasila tak mencapai 1/2 + 1. Vote untuk Sosial Demokrasi lumayan. Sementara itu panitia yang dibentuk oleh Pleno beranggota semua fraksi telah ketok martil untuk 19 butir kesepakatan konten konstitusi termasuk Dasar Negara. April 1959 Konstituante reses sampai Oktober 1959. Di masa reses ini banyak kelompok yang ambil manfaat untuk pojokkan Konstituante sebagai telah gagal. Fraksi Murba malah ancam boikot sidang. Prawoto Mangkusasmito Mssyumi minta agar masyarakat beri peluang Konstituante menyelesaikan tugasnya. Kondisi nasional tak menolong pula. Akibat pemberontakan PRRI sejak Februari 1958. Konstituante dihajar Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dekrit dihajar reformasi 2002. Reformasi dihajar siapa? (RSaidi)
Cucu Panglima Perang Jelajah Nusantara Minta Raja Inggris Perintahkan PM Australia Anthony N. Albanese Tinggalkan Pulau Pasir NTT
Jakarta, FNN - Dr. Rahman Sabon Nama Ketua Umum Partai Daulat Kerajaan Nusantara yang juga Buyut Pahlawan Adipati Kapitan Lingga Ratu Loli Panglima Perang Jelajah Nusantara asal pulau Adonara NTT menegaskan bahwa Pulau Pasir merupakan rumpun gugusan kepulauan Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah wilayah kedaulatan NKRI. “Pulau itu bukan, sekali lagi bukan, milik Australia sebagaimana klaim negara itu. Tetapi pulau itu, Pulau Pasir, adalah milik dan wilayah teritori serta Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tandas Rahman di Jakarta, Senin (31/10/2022). Oleh sebab itu Rahman meminta kepada Charles Philip Arthur George (Charles lll) Raja Kerajaan Bersatu Britania Raya dan Irlandia Utara, agar memerintahkan negara persemakmuran itu melalui PM Australia Athony N. Albanese segera meninggalkan Pulau Pasir yang merupakan wilayah kedaulatan Republik Indonesia. Rahman mengatakan bahwa pada 27 Oktober 2022 lalu Partai Daulat Kerajaan Nusantara (PDKN) secara resmi telah mengirim surat kepada Raja Charles lll di Istana Buckingham London Inggris mengenai status Pulau Pasir. Mengawali suratnya kepada Raja Charles lll Rahman menjelaskan bahwa PDKN adalah sebuah partai politik berbadan hukum di Indonesia sebagai sarana dan instrumen politik berhimpunnya raja/sultan kerajaan dengan komitmen kuat menjaga keutuhan kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu, Alumnus Lemhanas RI ini mengatakan kepada Raja Charles III bahwa klaim kepemilikan Australia atas Pulau Pasir sungguh menyinggung perasaan para YM Raja/Sultan Kerajaan Nusantara sehingga dapat mencederai hubungan baik dan memperburuk citra Kerajaan Britania Raya dan Australia di mata rakyat Indonesia. Kepada Raja Charles III pria berdarah bangsawan tulen Adonara NTT itu menyingkap sederet bukti faktual ihwal Pulau Pasir. Bahwa di Pulau Pasir sejak purbakala hingga era modern adalah tempat bermakamnya nenek moyang masyarakat NTT Rote Endao. Hingga saat inipun, Pulau Pasir merupakan jalur transit dan persinggahan dan mengaso nelayan tradisional Indonesia asal Makassar-Bugis dan masyarakat nelayan gugusan pulau (kepulauan) Solor Watan Lema yaitu Pulau Solor, Pulau Lembata, Pulau Adonara, Pulau Alor, Pulau Flores Timur Daratan dan Pulau Rote Endao. Giat serupa dilakukan oleh masyarakat nelayan asal Pulau Lamalera dan Pulau Solor. Mereka secara turun-temurun berburu ikan paus di lingkup laut Pulau Pasir. Begitu juga nelayan-nelayan Bugis Makassar dan Pulau Rote yang selalu mencari ikan dan teripang di pulau itu. Tetapi para nelayan ini kerap kali dihalau dan ditangkap aparat bersenjata Australia manakala mereka tengah beristirahat atau berlindung di pulau itu. Fakta atau bukti lain secara otentik hukum tentang Pulau Pasir adalah Akta Notarial dari Kantoor van G.H Thomas, Notaris di Batavia (Jakarta) tentang kepemilikan Pulau Pasir di NTT. Akta ini diterbitkan tahun 1938 tentang Eigendom Verponding (Sertifikat Tanah Hak Milik pada zaman Koloni Belanda di Indonesia) atas Pulau Pasir. “Di Eigendom Verponding itu tercantum eksplisit nama orang asli Indonesia dari keturunan bangsawan Kerajaan Pajajaran yaitu Nyimas Entjeh Siti Aminah Osah sebagai pemilik Pulau Pasir NTT,” kata Rahman. Surat Eigendom Verponding itu masih dan sedang berada di tangan ahli waris, keturunan para raja/sultan di Indonesia yang tergabung dalam Partai PDKN. Collateral dunia 101 Eigendom Verponding milik Kerajaan Nusantara dan menjadi Simbol PDKN adalah kode sakral bagi para turunan raja/sultan kerajaan Nusantara untuk mempertahankan seluruh wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia Bukti lain adalah fakta sejarah tak terbantahkan, bahwa Indonesia merupakan negara maritim, kepulauan, semenjak Kerajaan Majapahit dan Sriwijaya. Dan Pulau Pasir berdasarkan peta dan titik koordinat seluas lebih kurang 45.000 HA itu adalah bekas wilayah kedaulatan Kerajaan Nusantara Pajajaran di bawah Keresidenan Pulau Sumbawa. Deretan bukti faktual itu telah Rahman sampaikan lewat suratnya atas nama PDKN, partai yang dipimpinnya, kepada Raja Charles III. PDKN, kata Rahman, adalah bagian dari komponen bangsa Indonesia yang ikut bertanggung jawab melindungi kedaulatan wilayah Indonesia meliputi laut teritorial dan perairan kepulauan, yang kesemuanya merupakan wilayah kedaulatan negara dengan kepulauan dibatasi sebagaimana diatur dalam UNCLOS 1982. Wilayah laut di sekitar Pulau Pasir, imbuh Rahman, mengakomodasi berbagai kepentingan Internasional seperti lintas damai, lintas transit maupun lintas alur laut kepulauan. Indonesia memiliki hak di wilayah perairan yuridiksi Pulau Pasir atas zona tambahan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) dan landas kontinen seperti perikanan, pertambangan, pelestarian lingkungan laut dan untuk tangkal kejahatan di laut Oleh karena itu, kembali Rahman menandaskan bahwa untuk menghindari konflik yang merugikan bangsa Indonesia dan rakyat Australia--Britania Raya—PDKN minta dan berharap agar YM Baginda Raja Charles lll persuasi memerintahkan PM Anthony N. Albanese ,segera meninggalkan Pulau Pasir Provinsi NTT. Kepada Raja Charles III Rahman pun berharap, agar klaim Australia atas Pulau Pasir menjadi perhatian utama dan khusus dan dapat menjadi agenda pembicaraan dalam Pertemuan KTT G-20 pada 15-16 November 2022 di Bali. (sws).
POPULER
