ALL CATEGORY
Politik Makin Gaduh, Bakal Reda Jika Jokowi Turun
TIADA hari tanpa gaduh. Itulah kenyataan yang terjadi sejak Joko Widodo menjadi presiden. Maklum ada sebagian masyarakat yang merasa kelahiran Jokowi sebagai pemimpin tidak dikehendaki. Untuk mengakhiri kegaduhan tanpa ujung itu, pengamat politik Rocky Gerung menyarankan Jokowi turun saja, agar semua keributan berhenti. “Sebaiknya Pak Jokowi turun saja supaya lebih mulus pertandingan politik. Karena selama Pak Jokowi masih berupaya untuk punya pengaruh di dalam persaingan politik, ya itu memancing keributan,\" kata Rocky kepada wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Rabu (12/10/22). Rocky juga menyoroti akrobat Ganjar Pranowo yang terus berkeliling Indonesia sebagai upaya mempertahankan kekuasaan Jokowi pasca lengser. Bagaimana analisis Rocky terkait Buku Jokowi Undercover-2, Anies Baswedan, dan Airlangga Hartarto, berikut wawancara lengkapnya. Apakabar Bung Rocky? Ini baru dari trans Sulawesi ya? Ya, saya habis muter-muter Sulawesi Tengah dengan masyarakat akademis. Seperti biasa, ditolak di Universitas Islam Negeri, tapi mahasiswanya pinter, mereka semua ke hotel akhirnya. Akhirnya, tiket kuliah saya dijual, dan yang masuk berebut juga tuh. Jadi menang banyak mahasiswa. Ini Universitas Negeri yang ini di bawah Depag. Padahal, saya berteman sama Menteri Agama, tetapi nggak tahu, rektornya menolak. Ya sudah mahasiswa pindahin ke hotel dengan konsekuensi mereka jual tiket dan tiket habis. Jadi saya dapat honor karena dianggap menguntungkan. Bagaimana Anda mengobrol sepanjang perjalanan bertemu sama mereka? Mood publik tuh seperti apa sih sekarang? Ya, itu berupaya untuk saya baca di situ, Palu ini kan unik, ada begitu banyak partai ideologi di situ, tapi selalu ada percakapannya tegang terus. Tapi di ujungnya mereka saling paham bahwa kita berbeda, jadi ada yang langsung menyatakan saya Nasdem, saya Anies. Ada yang seberangnya pantai itu. Jadi saya kasih kuliah umum di dua tempat, satu di kampus yang ditolak tapi pindahin ke hotel, satu lagi di warung kopi. Di Palu ada warung kopi di mana semua partai ada di situ. Mahasiswa dan semua ormas juga ada di situ, dari HMI sampai PRD ada di situ. Dan biasa di situ. Orang ratusan datang juga tuh. Kayaknya di sana musti menikmati Kalemdo (Kaki Lembu Donggala). Oke, kita balik lagi ke Jakarta, dan akhirnya Universitas Gadjah Mada memberikan pengumuman secara resmi bahwa Pak Jokowi itu adalah alumni dari Fakultas Kehutanan. Ini kenapa sih dibiarkan lama mengambang dan baru sekarang Rektor memberikan penjelasan gitu? Saya kira itu jadi clear, dan semua isu itu kan pada ujungnya musti ada yang kasih keterangan tuh. Jadi, kalau ibu Rektor UGM sudah bilang, ya sudah terima saja itu kan. Mau diapain lagi. Kan itu intinya. Jadi, kita mau ngorek-ngorek sesuatu yang sebetulnya juga dangkal juga korek-korekannya. Ya, ini soal Jokowi Undercover. Dulu yang pertama jilid 1 saya menyatakan justru saya protes karena Pak Tito bilang itu tidak karya ilmiah. Lalu saya protes. Kalau begitu Pak Tito Mendikbud dong. Kan karya ilmiah itu ditentukan di Universitas. Pak Bambang Tri itu dulu terbitin seri pertama, saya bilang bahwa harusnya kalau itu karya ilmiah dibahas di Universitasnya. Universitasnya kan menolak waktu itu. Ya sudah, itu kontroversi. Yang sekarang juga masih kontroversi karena baru beredar versi barunya tuh. Tapi karena sudah diterangkan oleh ibu rektornya, sudah terima saja. Bahwa itu kemudian akan jadi bukti di pengadilan negeri, ya sudah silakan saja kan. Jadi lebih jelas lah keadaan kita. Tentu orang merasa bahwa isu politik akhirnya nyerempet ke segala hal. Orang juga musti paham bahwa apapun isu yang akan terjadi, kan nggak bisa dibatalkan. KPU sudah menyatakan Pak Jokowi Presiden. Itu tinggal soal moral saja sebetulnya itu, bener apa nggak. Tapi klarifikasi datang dari Lembaga resmi UGM. Dan saya sebenarnya juga mikir-mikir apa pentingnya sekarang meributkan ijazah Pak Jokowi di akhir masa jabantannya. Ini kan jadi nonfaktor, yang tidak bisa mempengaruhi harga beras untuk naik atau turunlah, kira-kira begitu. Atau harga bahan pokok turun juga nggak ada pengaruhnya kan gitu. Iya, dan Pak Jokowi juga turun nggak ada pengaruhnya karena dianggap bahwa ya sebaiknya Pak Jokowi turun saja supaya lebih mulus pertandingan politik. Karena selama Pak Jokowi masih berupaya untuk punya pengaruh di dalam persaingan politik, ya itu memancing keributan juga. Keributan di PDIP, keributan di dalam kabinet sendiri. Jadi ribut-ribut di istana justru disebabkan oleh Pak Jokowi masih ingin mengendalikan politik. Padahal, etikanya harusnya Pak Jokowi sudahlah, biarkan saja mereka yang bersaing di situ. Supaya orang juga menjadi teduh. Ganjar juga mencari kepastian, ini mau didukung Jokowi apa enggak? Kalau enggak didukung ya dia mau jalan sendiri saja kira-kira, karena relawannya juga siap siaga untuk mem-backup Ganjar. Oke. Karena Anda menyinggung Ganjar, ini kan menarik. Ini saya baca ternyata Ganjar baru saja melakukan roadshow, nggak main-main. Dari Bali, kemudian ke Makasar, kemudian ke Sulawesi Barat, Mamuju. Kan kita ingat dulu dia termasuk yang sudah diingatkan oleh PDIP untuk agar selalu berkoordinasi dengan PDIP kalu mau keliling-keliling ke luar daerah. Kita sebutnya dulu sebagai tahanan kota gitu. Apakah ini kaitannya dengan pertemuan Pak Jokowi dengan Ibu Mega kemarin, yang kemudian Pak Jokowi menyatakan bahwa belum ada calonnya di PDIP gitu? Itu juga efek dari Pak Jokowi mengucapkan gak ada calonnya atau belum ada calonnya di PDIP. Itu berarti bahwa bagi Ganjar ya dia nggak akan dicalonkan oleh PDIP, maka dia berupaya untuk mencari konstituen sendiri. Itu reaksi Ganjar saja. Kan Ganjar enggak mungkin menunggu dicalonkan oleh PDIP sementara secara pribadi dia merasa dukungan dia itu berlanjut terus. Dan Anies juga berlanjut terus. Jadi, sebetulnya itu hal yang normal bagi Ganjar untuk memilih jalannya sendiri. Dan kita dukung Ganjar beredar ke mana-mana, karena bagi kita itu urusan PDIP ya urusan dialah. Tetapi kita mau lihat ada figur yang akan bertanding nanti, jangan sampai Anies nggak ada penanding sebetulnya kan. Begitu ceritanya. Kalau dibilang nggak etis, itu urusan PDIP. Etis nggak etis yang penting menjelang tahun pemilu sudah ada seseorang yang menyatakan diri ingin maju dalam pilpres. Anies Baswedan dengan tegas mengatakan ingin maju. Ini lepas dari soal tukar tambah koalisi ya. Tapi kan kita mau lihat keberanian orang untuk tampil. Kalau ada 0% saya juga mau tampil. Kalau kita lihat ini kelihatannya memang pasca pencalonan Anies, kemudian tensi politik menjadi naik. Golkar, meskipun dibantah oleh Agung Laksono bahwa Pak Akbar Tanjung dia tegak lurus dengan Airlangga Hartarto, tapi berbagai sumber internal di Golkar menyebutkan yang memang terjadi perpecahan itu. Jadi polarisasi mereka juga mereka realistislah Ganjar. Sorry, maksud saya Airlangga Hartarto ini secara elektabilitas enggak mungkin juga dihadapkan dengan kandidat-kandidat yang lain. Kemudian PDIP juga masih terus baper, terus menyerang Nasdem, dan juga menyerang Anies. Dan yang enggak sehat ini soal politik identitas lagi yang dibawa-bawa. Kan yang kita mau jangan ngomongin politik identitas, ngomongin soal kinerja saja deh. Ya, Golkar gamang karena jelas secara organisasi, hak untuk mencalonkan Presiden itu akan tiba pada ketua partainya tuh. Tapi, Golkar tahu juga ya bagaimana, Golkar itu nggak bertumbuh elektabilitasnya kan. Dia musti koalisi itu. Dan saya lihat Golkar itu partai yang modern sebetulnya dan punya standar kepemimpinan. Kalau enggak bisa dia enggak akan paksa. Itu sebetulnya lebih baik ya lakukan itu, ucapkan itu, walaupun coba-coba masih ada tuh. Tapi kan ini masih 3 semester ke depan. Kan kita enggak tahu siapa yang kena sprindik duluan kan di antara ketua-ketua partai ini. Sudahlah, itu biarin saja karena Pak Airlangga juga punya dimensi lain untuk mengukur kapasitasnya tuh. Mungkin ada pembicaraan dengan Pak SBY atau macam-macam lah. Tapi itu kita nggak peduli sebetulnya. Yang kita peduli adalah medan politik yang harusnya sama itu. Nah, kalau Ibu Mega misalnya kasak-kusuk dengan Pak Jokowi, itu artinya benar, PDIP enggak ada kader. Kalau ada kader kan mau diangkat Jokowi kek atau mau didukung Jokowi, bilang saja kan, kami ingin mencalonkan Ibu Puan tuh. Tapi Ibu Puan kan kurang. Ya enggak ada soal, yang penting kami punya tiket. Ngototnya begitu saja kan. Kalau enggak, terlihat PDIP itu nyari pinjaman elektabilitas dari Jokowi akhirnya tuh. Padahal Jokowi lagi berpikir ya dia sendiri mampu untuk menuntun Ganjar masuk di dalam pertandingan dengan Puan pada akhirnya. Jadi kira-kira begitu. Walaupun mungkin semacam pragmatisme PDIP akan jatuh ke Ganjar juga, tapi itu juga tidak etis karena Ganjar udah dinyatakan sebagai tahanan, tapi Ganjar masih beredar sendiri. Jadi Ganjar tahu bahwa dia sekarang, bukan dia ditawan oleh PDIP, tapi PDIP ditawan oleh dia. Jadi, satu waktu dalam logika pencarian konstituen, kalau Ganjar misalnya sudah melampaui Anies maka masuk akal kalau Ganjar akhirnya merasa dipinang kembali oleh PDIP kan. Nah, itu memalukan nanti. Bahwa Ganjar sebetulnya merasa bahwa ya sudah, nggak perlu lagi, karena saya sudah bisa sendirian. Cuma, sialnya Ganjar enggak punya partai kalau dia sendirian. Jadi tetap bagi Ganjar, itu bagus buat Ganjar untuk tetap roadshow untuk tunjukkan bahwa di luar PDIP nama dia itu masih kuat. Sama seperti Anies. Anies juga belum ada partai pendukung yang fiks, baru Nasdem. Dna Nasdem kan cuman merdekarasikan, bukan akan mengongkosi Anies. Anies disuruh cari uang sendiri juga. Itu taktik Nasdem saya kira begitu, untuk menaikkan elektabilitas Nasdem dipasang Anies. Tapi untuk Anies jadi presiden, kapasitas Anies itu harus didampingi dengan orang lain yang belum selesai itu siapa wapresnya. Dan itu terhubung dengan cara mencari uang untuk membiayai kampanye kan. Jadi kalau Anies sendiri ya pasti nggak nyampe tuh. Anies tergantung pada wakil presiden, calon wakil presidennya, yang juga punya jaringan untuk mengumpulkan dana Pemilu. Nah, ini menarik ya ketika Anda menyinggung soal dana Pemilu. Kan kita tahu bahwa selama ini biaya politik yang mahal itu membuat para politisi ini, para kandidat ini, terjebak kepentingan oligarki. Karena, mau nggak mau, ketika mereka bicara soal Pemilu, itu bicara duat duit dan duit itu larinya pasti oligarki. Tetapi, apakah Anda tidak melihat potensi itu sekarang, yang kita sebut sebagai potensi volunternya dari masyarakat untuk katakanlah dulu dalam skala kecil juga pernah dilakukan pada zaman Pak Prabowo dengan Sandi, sumbangan sumbangan. Mungkin enggak kalau Anda lihat dari Anda keliling-keliling ke daerah-daerah ini Bung Rocky. Walau Anies relawannya itu lebih otonom tuh. Nggak tergantung pada dana pusat. Saya perhatikan bahwa orang membentuk relawan dan langsung mengumpulkan uang atau materi untuk bikin model kampanye. Jadi, Anies relatif lebih independen dalam soal relawannya tuh, tetapi di ujungnya tetap diperlukan misalnya dana untuk saksi itu. Dana yang dipersiapkan untuk hari-hari terakhir. Dan itu sangat rentan. Kan dana itu pasti habis di ujung Pemilu kan dan itu yang diintai oleh oligarki untuk disulap supaya berpindah kan nantinya di ujung. Kalau sekarang euforia pada Anies relatif nggak memerlukan dana karena semua orang datang ke situ untuk bikin deklarasi. Kan itu nggak mahal. Tapi, begitu mulai tahun pemilu yang kampanye beneran itu mobilisasi itu diperlukan. Diperlukan mobil, fasilitas kampanye, segala macam karena Anies mungkin akan kewalahan. Kalau dia konsisten, dia akan kewalahan. Kalau dia pragmatis, dia akan cari investor. Dan investor itu pasti cuman 2-3 orang yang juga menginvestasi pada caleg yang lain. Itu mudah sekali kita baca bahwa Anies akan ada kesulitan untuk mencari investor. Supaya dia bisa, ya pasti investor itu balik lagi pada oligarki. (sof/sws)
John Mempi Soroti Hubungan Eskalasi Kehancuran Polri dengan Kasus Korupsi Lukas Enembe
Jakarta, FNN – Pengamat Intelijen, John Helmi Mempi menyebut eskalasi kehancuran Polri dalam kasus korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe. Hal tersebut disampaikannya dalam acara yang diselenggarakan oleh Kolaborasi Peduli Indonesia (KOPI Party Movement) bertemakan \"Korupsi, Judi, Money Laundering dan Kekebalan Hukum Lukas Enembe\" di Dapoe Pejaten, Jakarta Selatan, Rabu (12/10). Dalam pandangannya, kesalahan analisis KPK terhadap kasus Lukas Enembe yang tidak membaca situasi dan kondisi sehingga malah mempermalukan negara. John menyinggung tentang eskalasi kehancuran Polri. Ia memaparkan berbagai isu, mulai dari kasus Sambo ke persoalan Anies dan Lukas yang masih bertaraf nasional, hingga tragedi Kanjuruhan yang memasuki ke ranah internasional. \"Ini menunjukkan bahwa eskalasi dari kehancuran Polri,\" ujar John dalam obrolan KOPI Party Movement yang diselenggarakan secara luring dan daring pada Rabu, 12 Oktober 2022. \"Artinya, Polri hancur di mata nasional maupun internasional,\" tambahnya. John juga membahas peralihan masa orde baru yang ditopang oleh TNI hanya terjadi pelanggaran HAM dengan perbedaannya di masa reformasi, di mana segala macam kasus muncul tanpa penyelesaian. Oleh karena itu, ia menyebut bahwa Polri tidak mampu menopang kewenangan yang diberikan masyarakat. \"Ternyata integritas, kapasitas, kapabilitas Polri tidak mampu untuk menopang kewenangan yang demikian besar yang diberikan masyarakat,\" ungkap John. John menyebut Firli Bahuri, Ketua KPK, secara tidak sadar hanya menghancurkan Polri dengan belum ditangkapnya Lukas Enembe. Hilangnya kasus-kasus yang tidak terselesaikan juga menyebabkan hilangnya wibawa negara. \"Apa yang harus dilakukan ketika wibawa sudah tidak ada lagi? Harus diganti rezimnya. Sebab ketika orang sudah tidak percaya dengan suatu rezim, apapun yang diinginkan rezim itu, dia tidak akan percaya. Dan semua rentetan ini nanti berujungnya di G20,\" papar John. Diketahui, Lukas Enembe diduga kuat terlibat dalam kasus korupsi, suap, dan gratifikasi. Hingga kini, KPK belum menangkap terduga dikarenakan Lukas masih menjalani perawatan di Singapura. (oct)
Tak Ada Persiapan Khusus Sidang Ferdy dan Putri
Jakarta, FNN - Koordinator tim penasihat hukum Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi, Arman Hanis, mengatakan tidak ada persiapan khusus menghadapi sidang perdana kliennya yang akan digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada Senin (17/10). \"Nggak ada persiapan khusus karena sidang pertama itu hanya pembacaan dakwaan,\" kata Arman kepada wartawan di Jakarta Pusat, Rabu.Ia menyebut saat ini pihaknya tengah fokus mempelajari isi dakwaan yang disampaikan jaksa penuntut umum (JPU) kepada kliennya. \"Yang kami harapkan sidang pertama bisa berjalan lancar, aman, dan selesai dengan baik, semua itu sidang pertama,\" ujarnya.Jelang beberapa hari sidang perdana, Arman menyebut kondisi Putri Candrawathi secara kasat mata sehat ketika dijenguk di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. \"Tapi secara mental saya enggak bisa menilai,\" ucapnya.Ia menyampaikan pesan kepada kliennya untuk mempersiapkan fisik maupun mental guna menghadapi persidangan pembacaan dakwaan mendatang. \"Tadi saat saya selesai kunjungan, psikiater datang selaku pendamping, itu disiapkan kejaksaan,\" katanya.Arman menyebut bahwa kliennya sudah menyatakan komitmen yang kuat untuk menjalani proses hukum secara koperatif. Namun, ujarnya, jika ada informasi yang tidak benar maka tim penasihat hukum akan mengajukan bukti-bukti yang objektif. \"Baik Pak Ferdy Sambo maupun Bu Putri akan mengakui dan menjelaskan apa yang dilakukan,\" jelasnya.Terdakwa Ferdy Sambo, Richard Elizer, Putri Candrawati, dan Kuat Makruf akan menjalani sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Senin (17/10), yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Imam Santosa serta dua anggota Morgan Simkanjuntak dan Alimin Ribut SujonoTerdakwa Bharada E atau Richard Elizer akan disidang oleh hakim majelis yang sama sesuai penunjukan oleh PN Jakarta Selatan pada Selasa (18/10). Sementara, kasus \"obstruction of justice\" dengan majelis hakim yang sama pada Rabu (19/10). (Sof/ANTARA)
Gubernur Ridwan Kamil Minta KPU Tertibkan Baliho Liar
Bandung, FNN - Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat, untuk menertibkan baliho liar yang diduga berisi informasi atau foto orang yang akan ikut kontestasi pilkada. \"Makanya saya minta KPU segera bikin aturan. Ini supaya kalau orang mau nyalon, kalau asal-asalan bisa kena semprit dari Bawaslu dan KPU,\" kata Ridwan Kamil, seusai menutup Sosialisasi Regulasi dan Konsolidasi KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota se Jawa Barat dalam Rangka Persiapan Verifikasi Faktual Partai Politik Pemilu 2024, di Kota Bandung, Rabu. Sejumlah tokoh nasional atau pun daerah mulai memasang baliho berisi foto mereka di sejumlah titik di Jawa Barat, salah satunya di Kota Bandung. Gubernur juga meminta kepada KPU Jawa Barat untuk melakukan refleksi, jangan hanya melakukan kebijakan bersifat \"top down\" semata. \"Apa sih cara-cara memperbaiki memurahkan perhelatan yang tetap komentar saya demokrasinya mahal. Sehingga nanti suatu hari demokrasi ini adalah pilihan yang diterima masyarakat,\" kata dia. Menyikapi permintaan Gubernur Jabar terkait baligo tersebut, Ketua KPU Provinsi Jawa Barat Rifki Ali Mubarok mengatakan pihaknya saat ini belum bisa mengatur atau menertibkan keberadaan baliho liar tersebut. \"Karena saat ini kan belum ada peserta pemilu atau pilkadanya. Jadi kita juga belum bisa bertindak atau mengatur ke arah sana, karena peserta saja belum ada atau belum ditetapkan,\" kata dia. Rifki mengatakan pengaturan baliho liar tersebut bisa dilakukan oleh pemerintah daerah setempat. \"Kalau itu masuknya ke K3, masuk ke dalam kategori K3, Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban (K3). Jadi yang bisa melakukan penertiban itu pemda setempat,\" kata dia. Lebih lanjut Rifki mengatakan pada tahun 2020, KPU Jawa Barat telah mengeluarkan aturan bahwa untuk media kampanye itu lebih baik dilakukan di media sosial. \"Namun karena sekarang pandemi COVID-19 sudah melandai, maka orang sekarang memilih media kampanye bukan medsos lagi, tapi langsung seperti menggunakan baliho,\" kata dia. (Sof/ANTARA)
Dua Kapal Penyapu Ranjau Buatan Jerman Diresmikan oleh Kasal
Jakarta, FNN - Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono meresmikan dua kapal jenis \"Mine Counter-Measure Vessel\" (MCMV) yang merupakan kapal perang jenis buru atau penyapu ranjau produksi Abeking & Rasmussen Shipyard, Jerman. Kedua kapal MCMV 60 itu diberi nama Pulau Fani dan Pulau Fanildo. Kasal Yudo pun meluncurkan satu kapal, Pulau Fani di Galangan Abeking & Rasmussen, Lemwerder, Jerman Selasa (11/10). Siaran pers yang diterima dari Dinas Penerangan TNI AL (Dispenal) di Jakarta, Rabu, pemberian nama kedua kapal tersebut secara seremonial diberikan oleh Ibu Vero Yudo Margono selaku \"Ibu Kandung Kapal\" dengan prosesi pemotongan tali pengikat kendi untuk pemecahan kendi ke badan kapal, selanjutnya Ibu Wamenhan menekan tombol nama kapal. Sementara pelaksanaan launching Kapal Pulau Fani ditandai dengan dengan memotong tali tambat kapal dengan menggunakan kampak oleh Kasal Laksamana Yudo. Yudo menyebutkan, kedua kapal jenis MCMV buatan A&R ini lebih canggih dengan teknologi peperangan ranjau modern dibandingkan kapal buru ranjau yang telah dioperasionalkan TNI AL sekarang. Kapal jenis \"Mine Counter-Measure Vessel\" (MCMV) yang merupakan kapal perang jenis buru atau penyapu ranjau yang diresmikan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono di Galangan Abeking & Rasmussen, Lemwerder, Jerman Selasa (11/10/2022). ANTARA/HO-Dispenal Kedua kapal itu memiliki beberapa keistimewaan di antaranya berbahan baja non-magnetik yang sementara ini hanya ada di galangan luar Indonesia, memiliki \"degausing system\" untuk mengurangi kemagnetan kapal, dan dilengkapi penggerak motor elektrik untuk mengurangi tingkat kebisingan. Selain itu, kapal itu memiliki dimensi yang lebih besar dengan panjang 61,4 meter dan lebar 11,1 meter, memiliki peralatan sonar terbaru yang mampu mendeteksi dan mengklasifikasi kontak bawah air, memiliki ROV (Remotely Operated Vehicle) untuk identifikasi dan netralisasi ranjau, AUV (Autonomous Underwater Vehicle) untuk membantu mendeteksi dan mengklasifikasi kontak bawah air Serta akan dilengkapi dengan USV (Unmanned Surface Vessel) yakni kapal tanpa awak untuk pemburuan dan penyapuan ranjau.Pembangunan kapal perang secara berkelanjutan ini merupakan program prioritas Kasal Yudo yang berkomitmen meningkatkan dan mengembangkan kekuatan dan kemampuan pertahanan secara profesional, khususnya pertahanan matra laut yang syarat dengan teknologi dan perkembangannya sangat dinamis. Urgensi pengadaan kedua kapal tersebut adalah dikarenakan Indonesia memiliki laut yang sangat luas, dimana 2/3 wilayah Indonesia terdiri dari lautan yang masih banyak terdapat ranjau laut peninggalan perang dunia ke-2, di samping itu juga karena dinamis nya perkembangan teknologi persenjataan ranjau saat ini. \"TNI AL perlu kapal MCMV untuk menjaga perairan Indonesia aman, bebas dari gangguan dan ancaman senjata bawah air terutama ranjau, serta untuk membersihkan perairan Indonesia yang masih memiliki potensi bahaya ranjau,\" jelas Yudo.(Sof/ANTARA)
Gibran dan Bima Arya Kompak Pilih Pilkada Langsung
Solo, FNN - Wali Kota Surakarta, Jawa Tengah, Gibran Rakabuming Raka dan Wali Kota Bogor, Jawa Barat, Bima Arya Sugiarto kompak pilih pilkada langsung dengan melibatkan masyarakat menyusul munculnya wacana pilkada lewat DPRD. \"(Wacana pilkada lewat DPRD) kan belum pasti juga, nanti saja kalau sudah pasti,\" kata Gibran di Solo, Rabu.Meski demikian, jika disuruh memilih maka dia lebih suka dipilih langsung oleh warga karena yang menilai kinerja seorang kepala daerah adalah warga. \"Kalau suka sama saya ya dipilih, kalau tidak suka ya tidak dipilih. Ikut regulasi yang ada saja, kalau sekarang sudah cukup baik, cukup \'fair\', dan cukup transparan,\" katanya.Sementara itu, Bima Arya mengatakan wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD merupakan langkah mundur. \"Esensi demokrasi itu partisipasi, kalau partisipasi dibatasi itu bukan demokrasi. Dan yang diperlukan kita adalah perbaikan dan penyempurnaan, bukan pembatalan,\" katanya.Ia mengatakan saat ini proses perbaikan dan penyempurnaan sudah terjadi dan berjalan cukup baik, di antaranya melalui aturan masa kampanye dan pilkada serentak untuk meminimalkan kebutuhan anggaran.\"Itu sudah dilakukan, sudah \'on the track\', bukan malah balik lagi karena itu langkah mundur. Nanti malah jadi oligarki. Berpusat pada politik yang ditentukan oleh elite, nggak (tidak setuju),\" katanya.Ia memastikan tidak ada kepala daerah yang setuju dengan wacana tersebut. \"Saya kira Apeksi (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia) nggak setuju, ini langkah mundur,\" katanya. (Sof/ANTARA)
Roy Suryo Hadir Secara Daring di Sidang Perdana
Jakarta, FNN - Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo jalani sidang perdana di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat, Rabu (12/10/22) pukul 13.10 WIB di ruang sidang utama Kusuma Atmaja. Sidang perdana hari ini digelar dengan agenda pembacaan dakwaan dipimpin oleh hakim ketua Martin Ginting, dan dua hakim anggota Muhammad Irfan serta Surtano. Untuk Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang akan membacakan dakwaan yakni Tri Anggoro Mukti, Setyo Adhi Wicaksono, Samgar Siahaaan, Dwi Indah Kartika dan Mat Yasin. Sementara terdakwa Roy Suryo hadir melalui daring yang dapat dilihat dari layar. Roy Suryo tampak mengenakan kemeja putih dengan didampingi salah seorang kuasa hukum dan petugas dari Kejaksaan di belakangnya. Roy meminta kepada Majelis Hakim agar dapat dihadirkan secara langsung di persidangan berikutnya. Tim kuasa hukum Roy Suryo mengkhawatirkan persidangan yang digelar virtual dapat menghambat komunikasi antara terdakwa dengan situasi di ruang sidang. Sebelumnya, Roy Suryo ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya pada (22/7) karena mengunggah meme stupa Candi Borobudur mirip Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pada perkara ini, Roy Suryo didakwa oleh JPU telah melakukan perbuatan yang diatur dan diancam dengan Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45 A Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Pasal 156a Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Pasal 15 Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Setelah pembacaan dakwaan, Majelis Hakim menawarkan apabila pihak Roy Suryo ingin membacakan eksepsi. Pengacara Roy Suryo, Pitra Romadoni pun menyatakan kliennya akan membacakan eksepsi. Selanjutnya, berdasarkan musyawarah Majelis Hakim sidang ditunda pekan depan, Rabu (17/10/22) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat pukul 09.00 WIB. Dalam sidang pekan depan, Roy Suryo akan membacakan eksepsi atau pembelaan awal. (Lia)
Demo Partai Buruh Beri 6 Tuntutan, Orator: Musuh Kita Omnibus Law
Jakarta, FNN – Partai Buruh dan organisasi serikat pekerja melakukan aksi di kawasan Patung Kuda pada Rabu (12/10/2022). Helmi, seorang orator aksi mengatakan Omnibus Law adalah musuh bagi buruh dan yang menyebabkan perjuangan buruh hilang dalam sekejap. Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, demo kali ini diikuti puluhan ribu buruh, petani, nelayan, guru honorer dan aktivis gerakan sosial lainnya. Ia juga mengaku demo ini dilakukan secara serentak di 34 provinsi Orator demo, Helmi mengatakan perjuangan buruh sudah semakin sulit akibat kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah beserta kroninya. Ia juga berpendapat bahwa UU Omnibus Law adalah musuh buruh. \"Lahirnya Omnibus Law, inilah yang menjadi common enemy semua buruh. Musuh kita semua, musuh kita bersama yaitu Omnibus Law,” tegas Helmi. Helmi mencoba mengingat pada 2012 saat buruh merasa menang dan bangga. Kala itu jika buruh ingin menaikkan uang makan dan menaikkan uang gaji, yang dibutuhkan adalah berunding. \"Kita ajak berunding. Bawa sedikit masalah selesai. Tapi pengesahannya itu 1 tahun atau 2 tahun,” jelas Helmi. Dalam demo ini, Omnibus Law UU Cipta Kerja mendapat penekanan sejak awal orasi. Selain itu, ada tuntutan lainnya seperti penolakan harga BBM, kenaikan UMK/UMP tahun 2013 sebesar 13%, menolak PHK massal, sampai tuntutan untuk mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT). (Fer)
Logika Prof Romli Miring
Kebijakannya merugikan keuangan negara, sehingga dia divonis bersalah oleh hakim, meski kemudian dalam putusan kasasi dibebaskan. Jadi, integritasnya masih diragukan. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih ANAK-anak dalam kajian Politik Merah Putih, mencoba menguji dengan santai satu persatu logika Prof. Romli Atmasasmita tentang dugaan tindak pidana oleh Anies Baswedan dalam pelaksanaan Formula E. Menurut logika argumentasi Prof Romli Atmasasmita, Guru Besar Universitas Padjadjaran, Bandung, Anies terbukti bersalah dalam kasus Formula-E. Prof Romli yakin Anies telah melakukan tindak pidana. Pertama, menurut Prof Romli, tidak ada pos anggaran untuk Formula-E di dalam APBD 2019, sehingga pelaksanaan proyek tanpa anggaran tersebut melanggar keuangan daerah (DKI). Ternyata: Anggaran Formula-E memang tidak tercantum dalam APBD DKI 2019. Tetapi, ada di dalam APBD Perubahan (APBD-P) DKI 2019. \"Argumentasi Romli otomatis gugur\". Kedua, meskipun tidak ada anggaran, Anies memaksa menjalankan proyek Formula-E dengan memberi kuasa kepada Kadispora untuk melakukan pinjaman kepada Bank DKI. Menurut Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Mochammad Ardian, Pemprov DKI Jakarta tidak berkewajiban untuk meminta persetujuan kepada DPRD terkait peminjaman jangka pendek yang digunakan untuk pembiayaan Formula E pada 2019. “Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah, pinjaman jangka pendek tidak meminta pertimbangan dari Kemendagri atau persetujuan dari DPRD,\" kata Ardian saat dihubungi, Kamis (11/11/2021). Menurut Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta Achmad Firdaus, peminjaman uang Rp 180 miliar ke Bank DKI untuk talangi pembayaran commitment fee Formula E sesuai prosedur. Dia mengatakan, pinjaman tersebut sudah dilunasi dengan pencairan DPPA Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta Desember 2019. \"Argumentasi Romli melenceng\". Ketiga, perjanjian dengan Formula-E tersebut menggunakan business-to- government yang melanggar persetujuan Kemendagri, yang mengharuskan pendekatan business-to-business. Dari hasil studi kelayakan terbaru, kelanjutan penyelenggaraan Formula E disebutkan bisa mandiri dengan skema business to business. Faktanya bahwa Pemprov DKI Jakarta juga menunjuk Jakpro untuk menjalankan Formula E tersebut. “Selain itu hasil studi kelayakan juga menunjukan bahwa sukses pelaksanaan Formula E terdapat manfaat finansial, manfaat ekonomi dan manfaat reputasional. \"Argumentasi Romli miring\". Menurut hasil audit BPK terhadap Formula-E yang dipublikasi 20 Juni 2022 menyatakan Formula-E Jakarta layak dilaksanakan. Dan hasil pelaksanaan Formula E tidak ada kerugian negara dan tidak ada pelanggaran pidana. Terlacak oleh kajian politik Merah Putih bahwa argumentasi dari Prof Romli Atmasasmita itu gugur, melenceng, dan miring terkesan sangat dekat dengan pesanan politik yang dipaksakan. Yang perlu dicatat, menurut situs resmi unpad.ac.id, Prof Romli Atmasasmita adalah Guru Besar Hukum Pidana Internasional. Jejak digital pun mencatat, Prof Romli pernah diadili terkait dengan tindak pidana korupsi saat menjabat Dirjen di Depkumham. Kebijakannya merugikan keuangan negara, sehingga dia divonis bersalah oleh hakim, meski kemudian dalam putusan kasasi dibebaskan. Jadi, integritasnya masih diragukan. Mantan napi korupsi koq berpendapat soal dugaan tindak pidana korupsi dari orang lain. (*)
Demo Buruh Skala Besar, Personel Gabungan Diturunkan
Jakarta, FNN – Demo di Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Rabu (12/10/2022) digelar oleh buruh dan organisasi serikat pekerja. Diketahui ada sekitar 3.200 personel gabungan diturunkan untuk mengawal demo ini. Demo kali ini sedianya diikuti oleh 50.000 buruh dari berbagai wilayah seperti Banten dan Jawa Barat. Tapi, menurut keterangan peserta demo, hanya ada sekitar 10.000 orang yang menghadiri aksi ini. \"Ya sekitar 10.000. Tapi kayaknya kurang lah,\" terang Anong kepada FNN. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Komarudin menghimbau massa untuk tertib saat berdemo. Selain itu, ia juga meminta massa untuk melakukan demo di Silang Barat Daya Monas agar tidak terjadi penutupan jalan. \"Namun manakala mereka mau melaksanakan di depan Sapta Pesona ya tentu dengan sangat terpaksa Jalan Merdeka Barat harus kita tutup,” terang Komarudin. Namun, seperti yang terlihat di lokasi demo, di Jalan Merdeka Barat telah ditutup dan pengamanan yang dilakukan tak seketat demo-demo sebelumnya. Hanya ada 2 lapis tembok beton dan 1 lapis kawat berduri. Terlihat juga polisi berbaris di belakang beton pembatas sedang berjaga. Said Iqbal, Presiden Partai Buruh, menjelaskan aksi tersebut adalah upaya untuk menyuarakan penolakan terhadap kebijakan Pemberhentian Hubungan Kerja (PHK) secara masif dalam ancaman resesi global. Tugas para menteri seharusnya menumbuhkan optimisme dan melakukan langkah-langkah pencegahan agar tidak terjadi resesi,” ujar Said. (Fer)
POPULER
