Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies)

Apakah Megawati akan diam saja? Kekuatan Megawati semakin melemah? PDIP sudah terpecah: semakin banyak yang mendukung Ganjar, bahkan mendukung Jokowi?

PDIP memang “seksi”, bisa mengusulkan capres sendiri tanpa tergantung partai lainnya. PDIP bisa mengusung sendiri paslon Capres-Cawapres. Tapi, ketika tidak lagi sejalan dengan penguasa, maka keseksiannya bisa menjadi bumerang: target “dikudeta”.

Tidak tanggung-tanggung, target penghancuran langsung diarahkan ke Puan Maharani dan Megawati Soekarnoputri, putri dan ibunya yang menjabat Ketua DPP dan Ketua Umum DPP PDIP.

Sepertinya sikap politik PDIP dan Megawati bertentangan dengan keinginan para oligarki penguasa yang mau meneruskan status quo, akan mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres 2024. Di lain pihak, Megawati tidak berkenan, alasannya belum menentukan capres: atau mau mendorong Puan?

Perselisihan semakin keras dan terbuka. Pertama, Puan langsung jadi sasaran tembak. Sekelompok orang mengaku Sahabat GP 2024 meminta KPK periksa Puan dalam skandal E-KTP: ini permintaan wajar atau politis? Puan dianggap penghalang untuk bisa capreskan Ganjar?

Sahabat GP 2024 meminta KPK harus segera memeriksa Puan Maharani, yang juga Ketua DPR dalam skandal E-KTP. 

Semua nama yang disebut terpidana Setya Novanto termasuk Ganjar Pranowo sudah diperiksa KPK, namun sampai saat ini Puan belum diperiksa lembaga antirasuah itu. 

“Kami dari Sahabat GP 2024 menyerahkan secara tertulis dalam bentuk surat meminta KPK agar segera memeriksa Puan dalam skandal E-KTP,” kata Yonpie anggota Sahabat GP 2024, dalam video yang beredar. 

Yonpie mengatakan, KPK tidak boleh tebang pilih dalam kasus korupsi E-KTP. 

“Jangan ada tebang pilih dan Puan belum pernah diperiksa KPK padahal dalam dakwaan Mantan Ketum Partai Golkar Setya Novanto nama Puan mencuat di Persidangan Tindak Pidana Korupsi E-KTP. Kasus korupsi E-KTP ini harus dibuka terang benderang hukum tidak boleh tumpul ke atas tajam ke bawah,” ungkapnya. 

Hampir semua nama yang disebut Setya Novanto dalam Sidang Tipikor sudah dipanggil KPK termasuk Ganjar Pranowo yang juga dinyatakan tidak cukup bukti dan clear dalam kasus korupsi E-KTP tersebut. 

“Dikuatkan oleh kesaksian Novel Baswedan kala itu sebagai penyidik KPK menyebutkan Ganjar tidak termasuk dari orang yang mengembalikan hasil Korupsi E-KTP artinya Ganjar tidak terlibat dalam kasus tersebut,” paparnya.

Sebelumnya, Setya Novanto menyebut ada uang hasil korupsi yang mengalir kepada dua politisi PDIP, yakni Puan Maharani dan Pramono Anung. Menurut Novanto, keduanya masing-masing mendapatkan US$ 500.000. 

Hal itu dikatakan Novanto saat sidang pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (22/3/2018). “Bu Puan Maharani, Ketua Fraksi PDI-P dan Pramono adalah 500.000. Itu keterangan Made Oka,” kata Setya Novanto kepada majelis hakim. 

Menurut Novanto, pada suatu waktu pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong dan Made Oka Masagung datang ke rumahnya. Ia menyebut, saat itu Oka menyampaikan bahwa ia sudah menyerahkan uang kepada anggota DPR. 

“Saya tanya pada waktu itu ‘Wah untuk siapa?’ Disebutlah, tidak mengurangi rasa hormat saya dan saya minta maaf, karena ada juga saudara Andi di situ, adalah untuk Puan Maharani 500.000 (dollar AS) dan untuk Pak Pramono 500.000 (dollar AS),” kata Novanto. 

Saat majelis hakim mengonfirmasi ulang keterangan itu, Novanto menegaskan bahwa ia hanya mendengar soal penyerahan uang kepada anggota DPR itu dari Oka Masagung dan Andi Narogong.

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto juga membantah pernyataan Novanto tersebut. Ia mengatakan, saat proyek e-KTP dijalankan, PDIP sebagai oposisi tidak memiliki menteri di pemerintahan sehingga tidak ikut mendesain. 

Sasaran kedua langsung mengarah ke jantung lawan, mematikan. Relawan Ganjar lainnya doakan Jokowi terpilih jadi Ketum PDIP. Artinya, Megawati akan dikudeta? Apakah akan ada “PDIP tandingan” dan Megawati tersingkir? Apakah tanda Trah Soekarno akan berakhir?

Koalisi Aktivis dan Millennial Indonesia untuk Ganjar Pranowo (KAMI-Ganjar) bakal menggelar doa, zikir dan istigasah agar Gubernur Jawa Tengah itu bisa menjadi Capres dan terpilih menjadi Presiden RI. Selain itu, mereka juga bakal mendoakan agar Presiden Jokowi menjadi Ketua Umum PDIP pada 2024.

“Sebagai bangsa yang percaya terhadap Tuhan dan Pancasilais, segala usaha dan upaya yang akan kami lakukan harus diawali dengan doa dan harapan agar mendapat Ridho dan rahmat Allah SWT. Apalagi menetapkan calon pemimpin bangsa ini ke depan," ungkap Koordinator KAMI-Ganjar, Joko Priyoski dalam keterangan tertulis pada Rabu, 26 Oktober 2022 lalu.

Ia menambahkan, KAMI-Ganjar bukan sekadar organisasi relawan biasa. Organisasi itu telah terstruktur dan diklaim tersebar di seluruh Indonesia.

“Kami akan adakan acara sakral ini di seluruh Indonesia menurut ajaran Islam. Agar nanti kerja-kerja politik, bisa dimenangkan oleh Ganjar Pranowo sebagai Presiden RI. Lalu, agar Pak Jokowi paska tidak menjadi presiden lagi di 2024 bisa menjadi Ketum PDIP periode 2024-2029,” kata pria yang akrab disapa Jojo itu.

Mengapa KAMI-Ganjar yakin Jokowi dapat dipilih menjadi Ketum PDIP pada kongres mendatang? KAMI-Ganjar yakin Jokowi bisa terpilih menjadi ketum karena PDIP bukan partai kerajaan

Presiden Jokowi dan Megawati tiba di Rakernas PDIP, Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan. (dok. PDIP)

Menurut Jojo, Jokowi berpeluang untuk memimpin PDIP pada 2024. Sebab, partai berlambang banteng hitam dan moncong putih itu adalah partai demokrasi. Fatsunnya PDIP, kata dia, bukan partai kerajaan.

“Maka, kami berharap Pak Jokowi mau dan bisa terpilih kelak menjadi ketum ketika Kongres PDIP tahun 2024 nanti,” kata pria yang mengaku juga adalah aktivis 98 itu, seperti dilansir IDN Times.

Ia mengaku yakin bila PDIP dipimpin oleh Jokowi dan Ganjar terpilih menjadi Presiden periode 2024-2029 maka itu akan berimbas semua program Nawacita Jokowi yang sudah dirintis dan telah direalisasikan bisa tetap dipertahankan.

Apakah Megawati akan diam saja? Kekuatan Megawati semakin melemah? PDIP sudah terpecah: semakin banyak yang mendukung Ganjar, bahkan mendukung Jokowi?

Atau Megawati akan melawan, dan balik “kudeta” Jokowi melalui parlemen, seperti kejatuhan Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur yang berhasil dijatuhkan? Apakah Megawati masih mampu? (*)