ALL CATEGORY
Kisruh Stok Beras Nasional, Pintu Masuk Jokowi Reshuffle Nasdem
SETELAH nama Anies Baswedan diumukan sebagai Bakal Calon Presiden dari Partai Nasdem, kini partai besutan Surya Paloh dalam dilema. Kabar yang kini beredar, menteri Nasdem bakal di-reshuffle dari Kabinet Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma’ruf Amin. Diawali dari kontroversi stok beras nasional, melalui Menteri Perdagangan dari PAN Zulkifli Hasan menyatakan bahwa Cadangan Beras Pemerintah (CBP) kita menipis. Padahal, menurut Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo bahwa stok beras melimpah. Adakah pernyataan Presiden Jokowi yang minta waktu seminggu pada Mentan untuk memastikan stok beras nasional aman saat Rapat Kabinet Terbatas itu sengaja dilontarkan sebagai sinyal Syahrul Yasin Limpo bakal didepak dari Kabinet? Untuk mengetahui kontroversi stok beras itu, wartawan senior FNN Hersubeno Arief melakukan dialog dengan pengamat politik Rocky Gerung di kanal Rocky Gerung Official, Rabu (2/11/2022). Berikut petikannya. Bung Rocky, ini makin seru ya, seperti sudah kita prediksi. Ini koordinasi dalam pemerintah juga makin seru. Saya baca kemarin hasil rapat kabinet terbatas, presiden meminta waktu seminggu pada Mentan untuk memastikan stok beras nasional aman. Dan ini saya kira ada kaitannya dengan pernyataan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang menyatakan bahwa CBP (cadangan beras pemerintah) menipis. Sementara, kata Mentan Syahrul Yasin Limpo melimpah. Kalau ada yang menyatakan menipis suruh dateng ke Departemen Pertanian. Ini menarik. Mundur sedikit supaya lebih seru dikit, waktu itu Badan Pangan Nasional menyatakan stok kedelai tinggal satu pekan, giliran dibantah oleh Mendag, kerena kan kedelai urusan impor, hoaks katanya. Bagaimana Anda melihat ini. Ini sebetulnya persoalan internal Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang bersaing dengan koalisi Nasdem. Jadi, kita tahu kalau persaingan antar-menteri sudah dari zaman awal. Bahkan dari zaman Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) sebetulnya selalu terjadi persaingan antara Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian kalau soal stok pangan. Karena bagi Kementerian Perdagangan lebih baik impor karena di situ ada fee kan? Sementara kalau Kementerian Pertanian enggak, dia mau produksi. Jadi, sebetulnya dia bisa diselesaikan oleh Menkonya tuh supaya terjadi keputusan bersama. Menko membawahi Pertanian dan Perdagangan. Tetapi, konyolnya, Menkonya Golkar, Perdagangan PAN, Pertanian Nasdem. Jadi, nggak mungkin di antara mereka itu ada koordinasi karena tiga-tiganya kan partai politik yang sedang cari dana sekaligus cari kesalahan orang. Ini saling cari kesalahan tuh. Karena Nasdem sebetulnya sedang dalam keadaan terpojok di depan Presiden, lalu diterjemahkanlah oleh Mendag yang dari PAN itu bahwa Presiden memang ingin menghukum Nasdem maka dia lanjutkan itu untuk membuli menterinya Nasdem. Kira-kira begitu. Nah, Airlangga sebagai ketua senior KIB ya nontonnya dari atas. Dia biarin saja menterinya Nasdem dan PAN berkelahi. Itu akibatnya kalau presiden bermain-main politik dalam soal kebijakan. Kenapa presiden harus sampai turun tangan, padahal sebetulnya ada Menko yang bisa menyelesaikan. Jadi, terlihat bahwa Presiden Jokowi dikompori sebetulnya untuk cepet-cepet tendang satu menteri dari Nasdem supaya bisa diganti oleh entah dari Golkar atau dari PAN. Kira-kira begitu. Ini juga mesti dilihat bahwa itu sebagai persaingan internal yang kita sebut dari awal bahwa saling amputasi dalam kabinet pasti terjadi. Ini yang lagi berlangsung, saling amputasi tuh. Kalau rumornya kemarin bukan PAN yang dapat tambal tapi malah PKS yang disuruh masuk. Ya, PKS nunggu di tikunganlah. Kalau begituan kan PKS jago. Jadi pasti akan ada reshufle yang orang juga sudah pasti tahu bahwa Nasdem akan direshufle. Masa’ nggak ada hukuman pada Nasdem yang sudah menyimpang dari cara berpikir Presiden dengan mengusung Anies Baswedan, misalnya. Demikian juga Prabowo Subianto mungkin akan disentil sedikit karena tiba-tiba menggandeng Cak Imin (Muhaimin Iskandar) tanpa lapor Presiden. Kira-kira begitu. Jadi, kita menonton sebetulnya satu orkestrasi di dalam kabinet yang tidak ada konduktornya. Jadi orkestrasi yang saling saut-menyaut di kalangan kabinet. Dan, Presiden pasti akan kasih sinyal untuk menghajar Nasdem. Itu gampang saja tuh, jadi nggak usah rumit-rumit publik bahwa ini permainan politik bikin harga yang justru folatil kan. Jadi, justru sinyal itu yang bikin pasar lokal, para spekulan mulai masuk tuh. Kalau begitu ya impor dong. Jatah saya kan masih ada di atas kertas. Maka PAN langsung kasih sinyal impor dan semut-semut langsung berkerumun di sekitar Menteri Perdagangan. Oke, sebelum kita ngomong politiknya, lebih baik kita ngomongi koordinasinya dulu karena ini bukan hanya soal Mentan dan Mendag, tapi juga dengan Badan Pangan dan Mendag tadi. Jadi saya bingung bagaimana sebetulnya pemerintah dikelola, antara satu lembaga dengan lembaga lain, antara satu departemen dengan departemen yang lain saling bantah dan saling menegasikan. Ya, keterangannya ini tahun politik. Semua hal diupayakan supaya jadi kacau. Jadi, bagaimana presiden memimpin rapat lalu mendengar hoaks, lalu dia putuskan sendiri. Kan mestinya dia tegur dulu, kasih sanksi dong mereka yang bermain hoaks itu. Nanti Nasdem kasihan dia, kena getahnya. Jadi, permainan semacam ini akan berlanjut. Terus soal informasi dari Badan Pangan itu pasti ada risetnya. Badan Pangan itu kan semacam badan strategis soal bahan pangan dan ketersediaan. Kalau dia sebut hoaks, orang nggak percaya itu, bagaimana kita dapat informasi tentang data pangan nasional kalau Badan Pangannya sendiri disebut hoaks atau sebaliknya. Departemen Perdagangan itu datanya apa? Lalu berpikir kalau begitu Presiden Jokowi memimpin rapat terbatas itu dengan informasi dari mana kan? Itu konyolnya kan. Jadi misinformasi itu menyebabkan dis-informasi di publik. Publik berpikir bahwa kami dipermaikan dan konsumen pasti dirugikan. Kan susah warung-warung kecil itu berbisnis kalau data yang masuk dalam WA mereka itu bertentangan. Iya. Atau jangan-jangan ini impor yang banyak itu tidak masuk ke dalam data Badan Pangan Nasional. Karena bagi Departemen Perdagangan semakin banyak impor kan semakin bagus buat mereka. Ya, itu yang sering kita bahas berkali-kali bahwa data itu harusnya data publik yang sama. Tetapi, karena menterinya adalah ketua partai maka pasti ada yang disembunyikan sedikit karena mungkin impornya belum nyetor, masih ada stok sedikit. Ya nggak mungkin dia laporkan ke Badan Pangan Nasional. Lain kalau menterinya teknokrat. Zulkifli Hasan kan bukan teknokrat. Jadi dia tetap menganggap bahwa setiap satu liter kedelai itu ada harganya setoran importir. Itu sudah jadi rahasia umum kenapa kita anggap bahwa dulu Presiden Jokowi juga konyol, dia sudah janjikan supaya kabinetnya bukan dari partai politik tapi dari teknokrat, sekarang dia kejebak sendiri tuh. Karena nggak mungkin partai politik di dalam kabinet tidak memainkan insider trading-lah, yang disebut sebagai mencari rente. Oke, jadi kekacauan ini semua muaranya pada politik, karena rensiking itu kan untuk biaya politik juga. Itu yang menjelaskan kenapa kemudian Nasdem walaupun sudah mendukung Anies masih bertahan mati-matian kalau bisa jangan ditendang dari kabinet. Karena ada pos tiga menteri ini akan signifikan walaupun tinggal dua tahun lagi. Itu yang Anies tidak bayangkan bahwa dia sebetulnya dijebakkan di situ. Dan orang menganggap bahwa ya sudah itu sudah terjadi. Nasdem juga konyol karena mestinya Nasdem berpikir bahwa Anies itu diajukan sebagai presiden lengkap dengan wakil presiden. Sekarang kita masih tunggu bagaimana caranya Anies kasih persayaratan ABCD untuk menjadi wapresnya. Sementara sumber daya untuk mendukung Anies secara formal itu Nasdem pasti nggak punya uang. Itu kita lihat justru relawan daerah itu yang dengan betul-betul keyakinan bahwa tanpa oligarki pun Anies bisa jadi presiden. Itu yang sebetulnya jadi ketakutan Pak Jokowi sekarang. Bahkan, Nasdem mungkin juga berpikir ya sudah keluarkan saja kami dari kabinet. Toh Anies sudah melenggang melalui relawan. Tetapi, di ujungnya Nasdem juga sadar bahwa nanti ada partai pesaing yang bisa ambil alih Anies, lalu Nasdem kehilangan akses pada Anies. Dan, Anies juga merasa bahwa ya dia dicalonkan oleh Nasdem, tetapi juga banyak partai lain yang mungkin lebih jujur dalam mencalonkan Anies. Kan Anies mulai belajar bahwa Nasdem ada tipu-tipunya kalau begitu. Dia masih disuruh cari wapres artinya disuruh cari pemodal. Kan gampangnya begitu. Bukan sekadar cari suara. Oh, jadi itu pointnya ya. Bukan seolah-olah legowo, tapi cari modal sendiri ya. Kalau dia jujur, mestinya Nasdem bilang begini: Kami sudah minta Anies untuk cari wakil presiden sendiri, tapi dia sudah jadi presiden kami, kami akan membiayai. Kan mestinya Nasdem yang membiayai. Karena itu kami tahu kami akan berselisih dengan Pak Jokowi, dengan menteri yang lain di dalam kabinet. Tapi kami ambil risiko untuk keluar karena kami sudah siap untuk membiayai Anies. Ternyata enggak tuh. Kan sinyalnya mestinya Nasdem keluar saja supaya Anies lega. Demikian juga sebaliknya tuh, investor politik merasa wah, Nasdem nggak ada duitnya. Ngapain kalau 90% masih datang dari wilayah oligarki. Begitu oligarki masuk ke Anies, maka Anies akan kehilangan dukungan. Karena orang ingin melihat Anies sempurna, walaupun itu terlalu utopia untuk berpolitik tanpa dukungan oligarki. Sementara Nasdem nggak mungkin keluar dari wilayah oligarki. Mungkin Nasdem kebingungan karena menipis amplop-amlop untuk dijadikan bahan politik. Itu sudah dibaca dengan baik oleh Jokowi dan mulailah Jokowi ancam-ancam dikit, kalau dalam seminggu nggak ada gua ganti lo. Kira-kira begitu. (sof/sws)
Kronologi Cuma Terra
Oleh Ridwan Saidi Budayawan Nama Cuna Terra, Greek , tanah yang luhur, digunalan dalam peta navigasi XV M. Svarna Dvipa nama yang ada di dunia dongeng. Pada era cave life gua-gua Sumatera memiliki ragam hias dengan konsep. 1. Gua Solok. Konsep kepemimpinan 2. Gua Bangka , konsep kekuasaan mahatinggi. 3. Gua Baturaja, konsep salam. Kronologi even sejarah di Sumatera: 1. Egypt XIII SM era Pharao Rameses II untuk membeli rempah pebalsen jenasah. Pada saat ini di Barus mulai berkembang konsep zona ekonomi. 2. Egypt IV M migrasi a.l ke Sumatera karena Egypt dikuasai Alexender the Great Jejak toponim: Samosir, Pulau We, Toba. Artefak: sarcopagus di si Gale2 dan Nias. 3. II M Kaum Saba dari Axumite, Ethiopia. Mereka mencari emas dan sebar monotheisme Saba. Jejak toponim: nama-nama hampir semua kelurahan di Tapanuli Utara memakai nama Saba. Muaro Saba di Sumbar dan Jambi. Situs Sabo Kingking di Palembang. 4. V M kedatangan bangsa-bangsa Asia Barat: Babylon/Iraq dan Palestina. Jejak artefak: Monumen stone Bahal/Bal, Tapanuli, Muaro Takus, Riau. Muaro Jambi, Dam Raman, Metro. Prasasti Kampar, Riau. Upacara Tabui yang sampai kini masih digelar di Pariaman dan Bengkulu. Tabui adalah tabut, peti kayu penyimpan kitab suci. 5. VII M kedatangan bangsa-bangsa Arab Bahrein dan Oman untuk niaga dan sebar Islam. Mereka pertama di Lamuri Aceh. Bukti coin mas dan Jambia, photo atas. Jejak toponim pulau Rubiyah, Aceh. 6. VIII M kedatangan bangsa-bangsa Asia Minor a.l orang Samarkand. Mereka niaga dan sebar islam. Kosa kata Armenia dihadirkannya pula demi memperkaya bahasa Melayu. Jejak prasasti: Kedukan Bukit dan Koto Kapur. 7. Terbentuknya zona-zona ekonomi Sumatera: Banda Aceh, Belawan, Palalawan, Jambi, dan Lampung pada IX M. 8.. Kedatangan India muslim dari Malabar India. Sebarannya di Aceh dan Sumbar. 9. XIII M kedatangan orang Khmer. Pada medio XIII M Khmer Kingdom diserbu Siam. Raja Khmer Purnawarman tewas. Orang-orang Khmer terutama dari propinsi Malai Ur kebanyakannya lari ke Jambi. Mereka tidak sebar agama Budha. Juga tidak bikin candi atau pun kerajaan. Mereka mencari nafkoh saja. Menghindari hidup sebagai fuqaro wal masakin. Prasasti Jambi yang berisi status desa perdikan bagi Malai Ur bukan palsu, tapi kembaran dengan. yang ada di Khmer. 10. Pada XIII M berdiri kerajaan Samudra Pasai di Aceh. Pada XIV M berdiri kerajaan Pagaruyung di Sumbar dan kemudian kerajaan Palembang. Notes: 1. Aditya Warman tokoh yang didatangkan dari Champa untuk menjabat PM. ini tradisi internasional sejak era Kaisar Chusru Persia V M. 2. Statue manusia yang besar-besar itu karya migran Babylon. 3. Sampai sedikitnya XV M agama yang tersebar di Sumatera mula-mula Islam dan terkemudian Kristen. Itu saja. Em sori. (RSaidi)
Sebutkan Kriteria Pendamping Anies, Firman Noor: Harus Punya Mindset Keberpihakan Demokrasi yang Tulen
Jakarta, FNN – Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor menyebutkan delapan kriteria calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan yang akan maju di Pemilihan Presiden 2024 mendatang. Ia menyampaikan bahwa cawapres perlu memiliki keberpihakan demokrasi dan melawan oligarki. Pandangan tersebut dipaparkannya dalam Diskusi Publik Forum News Network (FNN) yang mengangkat tema \"Siapa Cocok Dampingi Anies?\" yang digelar di MPH Soho Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (02/11). Menurutnya, kajian cawapres itu penting dalam ilmu politik. Kriteria pertama menyangkut tentang kinerja atau track record kerja yang jelas dan tidak berkepentingan dengan oligarki. Selanjutnya, mempunyai modal dukungan dari partai politik yang stabil. Ketiga, cawapres harus mewakili setidaknya empat simbol, yaitu merepresentasikan nasionalisme dan aliran agama Islam, ramah dengan perempuan, dan simbol generasi kekinian. Selanjutnya, penerimaan grassroot yang tidak terikat elitis. Firman mengungkap, etnis masih menjadi salah satu dasar untuk memilih calon. Kemudian, cawapres juga perlu memiliki mental yang kolaboratif dan bisa menerobos sekat-sekat. Berikutnya, bersih dan jujur. Ketujuh, memiliki kesamaan visi, misi, dan chemistry. Dan yang terakhir, mempunyai komitmen besar terhadap demokrasi. Pakar politik tersebut mengaitkan dengan permasalahan demokrasi di Indonesia, yang merupakan salah satu dasar berdirinya negara ini. \"Jadi memang, problem kita demokrasi. Padahal inilah inti dari eksistensi negara kita,\" ujar Firman dalam diskusi yang dimoderatori oleh Hersubeno Arief pada Rabu, 2 November 2022. Firman menyebutkan kriteria wapres sebaiknya sebagai pembela demokrasi dan kalangan yang tersingkirkan, mempunyai komitmen terhadap penegakan hukum, dan orang yang anti oligarki. Ia menjelaskan seorang cawapres perlu memiliki keberpihakan terhadap demokrasi dan tidak mengkhianati dengan kekuasaan oligarki di belakangnya. \"Saya kira poin bahwa dia harus punya mindset keberpihakan dan attitude demokrasi yang tulen, itu juga sangat penting. Jadi, janganlah lagi menjadikan ajang ini, pemilu ini sebagai satu hal yang kemudian dikhianati nantinya. Pura-pura demokratis, tapi di belakang sudah berkumpul oligarki untuk menunggu waktunya untuk berkuasa bareng-bareng,\" papar Firman. Oleh karena itu, Firman berharap dengan disebutkannya kriteria cawapres tersebut dapat menjadi acuan untuk memilih siapa yang cocok menjadi pendamping Anies. \"Menurut saya, kedelapan itu sangat penting untuk bisa diperhatikan ketika kita mencoba menyebutkan nama siapa kira-kira yang pantas untuk seorang Anies Baswedan,\" tutup Firman. (oct)
Komnas HAM Mengusulkan kepada PSSI Agar Pertandingan Sepak Bola Dibekukan Sementara
Jakarta, FNN - Komnas HAM merekomendasikan kepada Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) agar membekukan sementara seluruh pertandingan sepak bola sampai dilakukan standardisasi substantif terhadap seluruh pengawas dan perangkat pertandingan sesuai dengan aturan dari PSSI, FIFA, dan AFC.\"Komnas HAM merekomendasikan PSSI membekukan seluruh aktivitas kompetisi sepak bola sampai dilakukan standardisasi yang substantif terhadap seluruh pengawas dan perangkat pertandingan lainnya, sesuai dengan aturan yang dikeluarkan FIFA, Asian Football Confederation (AFC), dan PSSI,\" ujar anggota Komnas HAM Choirul Anam dalam konferensi pers di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Rabu.Langkah tersebut, lanjut Anam, perlu dilakukan demi menjamin penyelenggaraan pertandingan sepak bola Tanah Air yang aman.Rekomendasi ini disampaikan oleh Komnas HAM dalam rangka memperbaiki persepakbolaan Indonesia dan mencegah agar tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, pada 1 Oktober 2022 lalu tidak terjadi kembali.Selain itu, Anam juga menyampaikan empat rekomendasi lainnya dari Komnas HAM untuk PSSI. Pertama, PSSI direkomendasikan untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap statuta, aturan keamanan serta keselamatan, kode disiplin, dan berbagai perjanjian kerja sama dengan para pihak yang terkait dengan pertandingan sepak bola.Evaluasi itu diharapkan dapat dilakukan dengan memprioritaskan keamanan dan keselamatan insan sepak bola, termasuk di dalamnya juga melibatkan aparat keamanan.Kedua, Komnas HAM merekomendasikan PSSI untuk bekerja sama dengan klub-klub sepak bola di Tanah Air dalam menghadirkan pembinaan yang sungguh-sungguh kepada suporter sepak bola.\"Pembinaan ini, sesuai dengan standar HAM yang menjunjung tinggi nilai-nilai kesetaraan, sportivitas, toleransi, pencegahan ujaran kebencian, serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia,\" ujar Anam.Ketiga, tambah dia, PSSI perlu bertanggung jawab secara kelembagaan dengan menghormati dan mematuhi proses hukum tragedi Kanjuruhan yang sedang berjalan saat ini serta memulihkan korban, keluarga korban, ataupun pihak-pihak lain yang terdampak dalam tragedi tersebut.Terakhir, Komnas HAM merekomendasikan PSSI untuk menyusun indikator pertandingan berisiko tinggi yang akuntabel dan meletakkan aspek keamanan, keselamatan, serta ketersediaan infrastruktur sebagai dasar utama dalam menyelenggarakan pertandingan sepak bola yang aman.(Sof/ANTARA)
Saat World Superbike, Dispar Mataram Menargetkan Hunian Hotel 75 Persen
Mataram, FNN - Dinas Pariwisata Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, menargetkan tingkat hunian hotel di Mataram bisa mencapai 70-75 persen, saat pelaksanaan balap motor dunia atau WSBK (World Superbike) di Sirkuit Mandalika Lombok Tengah pada 11-13 November 2022.\"Dengan melihat kondisi perkembangan saat ini, kita tidak ingin muluk-muluk hunian 100 persen seperti WSBK 2021. Tapi setidaknya, hunian hotel bisa tembus 70-75 persen,\" kata Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Kota Mataram H Nizar Denny Cahyadi di Mataram, Rabu.Dikatakan, berdasarkan informasi dari para pelaku usaha perhotelan, tamu yang memesan hotel untuk WSBK sekitar 50 persen. Artinya, masih ada sisa waktu sekitar delapan hari yang memungkinkan adanya tambahan pemesanan.Biasanya, para tamu masih melihat dan menunggu terlebih dahulu bagaimana situasi di lokasi kegiatan yang bisa menarik minat untuk datang menyaksikan perhelatan dunia tersebut.\"Biasa ada tamu juga datang saat pada detik-detik terakhir, karena berbagai alasan termasuk pekerjaan,\" katanya.Lebih jauh Denny begitu Kadispar Kota Mataram ini akrab disapa menyebutkan, untuk ketersediaan kamar hotel di Mataram terdapat 4.730 kamar hotel baik hotel bintang maupun non bintang.\"Jika tidak bisa 100 persen, setidaknya hotel bisa terisi 70-75 persen,\" katanya.Denny mengatakan, kendati sebagai daerah penyangga namun pihaknya tetap optimistis untuk dapat ikut serta menyukseskan ajang WSBK tersebut sebagai upaya menggerakkan kembali perekonomian dunia pariwisata.Karena itu, Dispar juga telah menyiapkan kegiatan Festival Kuliner untuk menyambut tamu-tamu WSBK yang datang dari luar daerah agar bisa menikmati aneka kuliner khas Kota Mataram dan NTB pada umumnya pada satu tempat terpadu.Meskipun jumlah penonton atau tamu yang datang ke WSBK 2022 lebih rendah dibandingkan WSBK 2021, namun sebagai bentuk dukungan terhadap kegiatan internasional itu, Kota Mataram tetap akan menyiapkan kegiatan Festival Kuliner serta kegiatan pendukung lainnya.\"Ada atau tidak ada, sepi atau ramai pengunjung, kita tetap berikan suport untuk tamu-tamu WSBK 2022. Salah satunya dengan menyiapkan Festival Kuliner,\" katanya.(Sof/ANTARA)
PT PAL Ditunjuk Kemhan untuk Memperbaiki 41 Kapal Perang
Jakarta, FNN - Kementerian Pertahanan (Kemhan) menunjuk PT PAL Indonesia menjadi lead integrator dalam proyek perbaikan 41 kapal perang TNI Angkatan Laut melalui penandatanganan kontrak kerja sama refurbishment. CEO PT PAL Indonesia Kaharuddin Djenod, di Jakarta, Rabu, mengatakan agenda penandatanganan kontrak dilakukan dalam rangkaian pameran pertahanan internasional, Indo Defence 2022 Expo & Forum yang berlangsung di JI Expo Kemayoran. Ia mengatakan, Defend ID melalui PT PAL Indonesia sebagai industri pertahanan bidang matra laut dan PT Len Industri (Persero) selaku induk holding, berkomitmen menjawab kebutuhan perbaikan kapal perang dengan melakukan kerja sama dengan Kemhan RI. Penandatanganan kontrak dilakukan dengan Kepala Badan Sarana Pertahanan (Kabaranahan) Kementerian Pertahanan RI Marsda TNI Yusuf Jauhari. \"Sebanyak 41 kapal perang yang akan diperbaiki guna memenuhi Minimum Essential Force (MEF). Karena waktu yang dibutuhkan melakukan \'refurbishment\' ini cukup singkat, sehingga Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Pertahanan RI memberikan kepercayaan kepada PT PAL sebagai lead integrator ,\" kata Kaharuddin. Program refurbishment memiliki nilai yang sangat strategis dan krusial, utamanya dalam mendukung keberhasilan tugas TNI AL. Di dalamnya, terdapat berbagai macam jenis kapal mulai dari Fast Patrol Boat (FPB) Class, Parchim Class, Corvet Fatahillah Class, PKR Class, KCR Class, Sigma Class, dan MRLF Bung Tomo Class. \"Peran PAL sebagai lead integrator sendiri tidak sebatas menjadi kontraktor tunggal. Lebih jauh lagi, agar PAL dapat menggali potensi-potensi industri maritim yang ada di Indonesia. Karena itu, PAL juga berperan sebagai coordinator bagi galangan kapal yang ada di Indonesia untuk bersama-sama menyukseskan program pemerintah ini,\" kata CEO PT PAL Indonesia selepas penandatangan kontrak. Dalam pelaksanaannya, PT PAL Indonesia sebagai lead integrator galangan kapal nasional akan memimpin dan bekerja sama dengan sembilan galangan kapal di seluruh Indonesia atas persetujuan Kemhan RI. Dengan skema multiyears, proyek ini terdiri dari ship conversion, dan direncanakan akan ada pemasangan rudal surface to surface missile (SSM) serta penambahan senjata yang terintegrasi dalam Combat Management System (CMS) maupun repowering guna mengembalikan fungsi asasi dan meningkatkan performa sebagai kapal kombatan utama. Selain itu, bagi armada kapal perang sejenis KCR maupun PKR juga akan dilakukan upgrade sistem navigasi dan komunikasi. Melalui program ini, diharapkan dapat memberikan nilai tambah, baik secara materiil maupun strategis, tidak hanya bagi PT PAL Indonesia selaku lead integrator, namun juga bagi galangan kapal nasional yang telah ditunjuk. Dengan kepercayaan pemerintah terhadap industri pertahanan nasional akan memberi dampak ekonomi yang signifikan \"Dengan implementasi IM4 di PT PAL saat ini, akan memberi manfaat yang signifikan dalam kelangsungan proyek-proyek, termasuk dalam proyek refurbishment ini. Sehingga PAL bersama LEN dan Kementerian Pertahanan selaku user dapat memantau secara realtime progres dari proyek yang sedang berlangsung,\" kata Kaharuddin. (Sof/ANTARA)
Ketua DPD RI dan Dewan Pertimbangan Presiden Bahas Persoalan Bangsa
Jakarta, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, dan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) membahas berbagai persoalan kebangsaan yang ditinjau dari berbagai sudut pandang saat silaturahmi di Ruang Delegasi Lantai VIII Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen Senayan itu, Rabu (2/11/2022). Turut dibahas juga persoalan-persoalan yang terjadi di daerah sebagaimana tugas dan fungsi DPD RI. Masalah daerah ini menjadi pembahasan yang sangat serius. LaNyalla mengatakan, peran, fungsi dan tugas Wantimpres yang sangat penting berdasarkan UU Nomor 19 tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden. “Wantimpres ini bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden. Kami terbuka ingin memberikan masukan, bertukar pikiran dan membahas masalah kebangsaan dan persoalan strategis nasional,” katanya. Senator asal Jawa Timur itu menilai, perbaikan bangsa ini perlu dilakukan bersama untuk mewujudkan cita-cita nasional yakni kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. “Sehingga, apa yang menjadi cita-cita dan tujuan nasional ini bisa kita capai, sesuai dengan apa yang diinginkan para pendiri bangsa,” tutur LaNyalla. LaNyalla melanjutkan, DPD merupakan mitra strategis pemerintah. DPD RI juga bukan berasal dari kalangan partai politik. LaNyalla mengatakan aspirasi yang disalurkannya adalah murni suara hati rakyat dan daerah. “Kami ini adalah jembatan daerah dan pusat. Maka, perlu sekiranya ke depan dilakukan pertemuan seperti ini secara berkala agar kita dapat mencarikan solusi terhadap persoalan yang dihadapi rakyat dan daerah,” harap LaNyalla. Ketua Dewan Pertimbangan Presiden, Jenderal TNI (Purn) Wiranto, menjabarkan sudah sejak lama pihaknya mencanangkan untuk berkunjung ke DPD RI. Tujuannya adalah untuk meminta masukan agar dapat dirumuskan dalam sebuah kebijakan yang akan disampaikan kepada Presiden. “Kami harus lebih banyak bertemu, berbincang, melihat situasi dan perkembangan, untuk selanjutnya kami analisis dan memberi masukan dalam tataran kebijakan kepada Presiden,” ujarnya. Wiranto mengaku telah banyak meminta masukan dari berbagai institusi. Belum lama ini, Wantimpres melakukan pertemuan dengan para pembantu Presiden. Wantimpres juga bertemu dengan Ketua MPR RI. “Sekarang kami berkunjung ke DPD RI untuk meminta masukan dan berbincang masalah nasional yang kita hadapi bersama. Kami yakin banyak sekali referensi perkembangan di pusat dan daerah yang dimiliki DPD RI,” tutur Wiranto. Selain Wiranto, jajaran Wantimpres yang hadir dalam silaturahmi adalah Putri Wisnuwardani dan Sidarto Danusubroto beserta jajaran. Sementara Ketua DPD RI didampingi Wakil Ketua DPD RI, Letjen TNI Mar (Purn) Nono Sampono, Mahyudin dan Sultan Bachtiar Najamudin. Turut mendampingi Senator Bustami Zainuddin (Lampung), Andiara Aprilia Hikmat (Banten), Staf Khusus Ketua DPD RI, Sefdin Syaifudin, Togar M Nero dan Brigjen Pol Amostian, Sekjen DPD RI Rahman Hadi dan Deputi Persidangan, Sefti Ramsiaty.(Sof/LC)
Media Massa Berperan Penting untuk Sukseskan Pemilu 2024
Mataram, FNN - Pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, Dr Ihsan Hamid, menilai media massa memiliki peran penting dalam menyukseskan Pemilu 2024 mendatang.Hal ini disampaikan dia saat diskusi Peran Publik dan Insan Pers Dalam Tahapan Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik Pemilu Serentak 2024 bersama KPU NTB dan Ketua PWI NTB di Mataram, Rabu.Akademisi UIN Mataram ini menyatakan peran media dinilai sangat penting karena berfungsi sebagai penyampai informasi, edukasi dan juga penangkal hoaks kepada publik. \"Karena kita berbicara pemilu, maka bagaimana peran media itu dalam menyukseskan semua tahapan Pemilu 2024. Media tidak hanya dalam menyebarkan informasi, edukasi tapi juga menangkal hoaks,\" ujarnya.Saat ini tahapan pemilu sudah memasuki verifikasi faktual. Di mana tahapan ini merupakan yang ketiga dari bagian tahapan pemilu. Hanya saja, dia menilai gaung dari apa yang digiatkan saat ini belum begitu maksimal.\"Saat ini sedang berlangsung tapi gaung-nya belum sebesar yang kita harapkan. Karena (tahapan verifikasi faktual ini memang terbatas hanya dari kalangan parpol saja, sehingga sangat wajar,\" katanya.Oleh karena itu, di sinilah peran media massa untuk menyampaikan proses verifikasi faktual tersebut sangat diharapkan sehingga bisa diketahui secara luas oleh publik.\"Selama proses ini dikawal media dan proporsional maka kerja-kerja penyelenggara dalam hal ini KPU atau Bawaslu itu bisa lebih mudah. Karena ketika berbicara pemilu maka penyampaian informasi itu begitu penting untuk disuarakan keluar (publik), \" katanya.Ketua PWI NTB, Nasrudin, mengatakan, bahwa wartawan dalam melakukan kerja jurnalistik atau karyanya sudah jelas memiliki rambu-rambu sehingga hasil karyanya atau output-nya dari karyanya tersebut sangat berkualitas.\"Karya jurnalistik dari pers (mengutamakan) keberimbangan serta memberikan ruang yang sama dan tidak termasuk dalam beropini, sehingga informasi ataupun produk berita yang disajikan harus akurat dan tepat,\" ucapnya.Anggota Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas, dan SDM KPUD NTB, Agus Hilman, menambahkan, sangat diperlukan sinergi semua pihak.Terutama dalam mengawal pemilu. Maka dari itu, peran media massa dinilainya sangatlah penting, termasuk pula dalam menangkap informasi yang tidak jelas juntrungan-nya atau hoaks. \"Bagi kami pemilu ini tidak akan berhasil tanpa kolaborasi semuanya, dan kami tidak bisa sendiri dalam mengawal pemilu,\" kata dia.Menurut dia, yang terpenting pula dalam pemilu, adalah pemilih, peserta dan penyelenggara. Namun kontrol-nya yang paling penting adalah media.\"Media itu akan menjadi sangat penting bagi kami. Bukan hanya dalam verifikasi faktual saja, tapi semua tahapan pemilu. Bagi kami sangat penting untuk berkolaborasi dengan rekan media. Di mana diantaranya peran dari media yakni bagaimana mensosialisasikan agar masyarakat mau mengecek apakah namanya terdaftar di Sipol,\" terangnya.Selain itu, kata dia, peran media juga bisa meluruskan, menyaring (informasi) hingga menangkal hoaks. \"Maka, edukasi publik melalui media sangat penting untuk dilakukan terkait Pemilu 2024 sehingga sukses dan jauh berkualitas kedepannya,\" katanya. (Sof/ANTARA)
Profesor Machfud MD dan Memedi Khilafah
Syariah tentang ekonomi sedang berkembang pesat Ekonomi Syariah dan lembaga keuangan syariah. Syariah tentang produk halal dijalankan oleh pemerintah. Bukannya semua ini hukum Khilafah. Oleh: Prihandoyo Kuswanto, Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Pancasila PERNYATAAN Menko Polhukam RI Mahfud MD menyindir semua pihak yang ingin mengganti demokrasi dan ideologi Pancasila di Bumi Tanah Air. Hal itu diungkapkan oleh Mahfud pada saat menghadiri acara Kongres Forum Rektor PTN se-Indonesia yang berlangsung di Universitas Airlangga, Surabaya, Ahad (30/10/2022). Memang perlu waspada ada yang ingin mengganti dengan khilafah tetapi itu baru impian. Sementara Prof Mahfud MD lupa bahwa negara ini sejak UUD 1945 diganti dengan UUD 2002 sudah tidak ada lagi ideologi Pancasila. Dan sejak itu sistem MPR diganti dengan Presidensil. Sehingga, kekuasaan diperebutkan dengan pertarungan banyak-banyakan suara, kalah-menang, kuat-kuatan, jelas bertentangan dengan Pancasila. Dongeng Khilafah tersebut hanya untuk menakut nakuti umat. Yang justru pernyataan soal khilafah dilontarkan di tengah pusatnya ilmu pengetahuan yaitu Forum Rektor. Apa yang membuat kita ketakutan terhadap Khilafah? Khilafah itu mau mengganti Ideologi Pancasila, partai bukan, kekuasaan juga tidak punya. Jadi memedi atau momok Khilafah itu sangat tidak rasional jika dijadikan alat untuk menakut-nakuti kaum cerdik pandai yang tergabung dalam Forum Rektor kan sangat tidak relevan, dan seharusnya Forum Rektor membuat kajian dan kritis terhadap keadaan bangsa dan negaranya saat ini. Mengapa ideologi Individualisme, Liberalis, dan Kapitalis dibiarkan mengganti Ideologi Pancasila? Bahkan, lebih gila lagi dengan menggunakan sistem Presidensil visi-misi negara diganti dengan visi-misi Presiden, Gubernur, Walikota, dan Bupati. Dengan begitu negara sudah tidak lagi bertujuan Masyarakat Yang Adil dan Makmur. Jadi negara ini sudah bukan negara yang di-Proklamasi-kan 17 Agustus 1945. Bahkan, hari ini Pancasila sudah tidak menjadi Ideologi Negara, bukannya Ideologi Negara berdasarkan Pancasila itu oleh pendiri negeri ini diuraikan pada Batang Tubuh UUD 1945. Bukannya negara berdasarkan Pancasila itu adalah negara Khilafah model Indonesia. Khilafah itu dasarnya Tauhid dan sistemnya Majelis. Negara berdasarkan Pancasila dasarnya Ketuhanan Yang Maha Esa (Tauhid ), sistemnya MPR (majelis). Jadi, negara berdasarkan Pancasila itu Khilafah model Indonesia, bukannya Syariah Islam dijalankan di negeri ini. Syariah tentang Pendidikan ada dari Taman Pendidikan Al Qur\'an sampai perguruan tinggi. Syariah tentang kehidupan muamala kawin cerai, bagi waris, negara mendirikan Pengadilan Agama. Syariah tentang ibadah negara ikut mengatur hari-hari besar keagamaan umat Islam, umroh, dan Haji diatur melalui pelayanan haji dan umroh. Syariah tentang ekonomi sedang berkembang pesat Ekonomi Syariah dan lembaga keuangan syariah. Syariah tentang produk halal dijalankan oleh pemerintah. Bukannya semua ini hukum Khilafah. Jadi tidak masuk akal jika Khilafah dijadikan memedi untuk menakut-nakuti bangsa ini. Sudahlah, sebaiknya berhenti membuat Islamophobia dengan memedi Khilafah. Lebih baik energi bangsa ini untuk mengembalikan Pancasila dan UUD 1945 Asli agar kita tidak termasuk menjadi pengkhianat bangsa dan seharusnya Forum Rektor itu menjadi garda terdepan mengembalikan UUD 1945 dan Pancasila untuk menyelamatkan masa depan bangsa. (*)
Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah Melanggar Konstitusi, Bisa Kena Tindak Pidana Korupsi
Dalam hal ini, sudah ada niat jahat (mens rea). Yaitu, sudah tahu bahwa semua ini melanggar konstitusi, tapi tetap dijalankan. Dan sudah ada tindakan dan perbuatan (actus reus), yaitu penggunaan keuangan daerah. Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) TAHUN 2022 dan 2023 tidak ada pemilihan Kepala Daerah baik Gubernur, Bupati maupun Walikota. Kepala Daerah yang habis masa jabatannya pada tahun 2022 dan 2023 tersebut akan diganti dengan Penjabat Kepala Daerah yang dipilih atau ditunjuk oleh Kementerian Dalam Negeri. Jumlah Kepala Daerah yang habis masa Jabatannya pada 2022 berjumlah 101 Kepala Daerah, dan pada 2023 berjumlah 170 Kepala Daerah. Pengangkatan atau penunjukkan Kepala Daerah oleh Kementerian Dalam Negeri ini pada hakekatnya bertentangan dengan Konstitusi yang mewajibkan Kepala Daerah dipilih secara demokratis. Artinya, tidak boleh diangkat atau ditunjuk, oleh siapapun termasuk oleh presiden, sesuai perintah Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar (UUD) yang berbunyi: Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota “dipilih secara demokratis”. Bunyi Pasal 18 ayat (4) ini sangat jelas, tidak bisa ada interpretasi lain. Yaitu, dipilih secara demokratis, yang berarti pengangkatan atau penunjukkan Kepala Daerah, menurut konstitusi, tidak sah: alias melanggar konstitusi. Maka itu, sebagai konsekuensi, menurut konstitusi telah terjadi kekosongan pejabat Kepala Daerah, untuk daerah-daerah yang masa jabatan Kepala Daerahnya sudah habis pada 2022 ini. Karena, Penjabat Kepala Daerah yang diangkat atau ditunjuk tersebut, menurut konstitusi, tidak sah. Sehingga yang bersangkutan, menurut konstitusi, juga tidak sah bertindak atas nama pemerintah daerah. Artinya, semua tindakannya tidak sah, dan melanggar konstitusi dan hukum. Termasuk penggunaan keuangan daerah atau APBD juga tidak sah, sehingga bisa masuk kategori merugikan keuangan daerah (negara), yang mana masuk kategori tindak pidana korupsi. Dalam hal ini, sudah ada niat jahat (mens rea). Yaitu, sudah tahu bahwa semua ini melanggar konstitusi, tapi tetap dijalankan. Dan sudah ada tindakan dan perbuatan (actus reus), yaitu penggunaan keuangan daerah. Semoga semua tindakan yang bertentangan dengan konstitusi ini dapat segera dikoreksi. Semoga semua pihak dapat menghormati dan mentaati konstitusi. Bangsa yang tidak taat konstitusi, bangsa yang dengan sengaja melanggar konstitusi, akan menuju bangsa gagal. (*)
POPULER
