ALL CATEGORY
UPN Veteran Jatim Minta Dukungan LaNyalla untuk Pembukaan Fakultas Kedokteran dan Tambahan Beasiswa Bagi Mahasiswa
Surabaya, FNN - Kedatangan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti ke Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jawa Timur dimanfaatkan oleh Rektor UPN untuk meminta dukungan dalam pembukaan Fakultas Kedokteran dan usulan beasiswa bagi mahasiswa. Hal itu disampaikan langsung oleh Rektor UPN Veteran Jatim Prof. Dr. Ir. Akhmad Fauzi MMT, IPU kepada LaNyalla, Senin (17/10/2022). Dikatakan oleh Prof Akhmad Fauzi, UPN Veteran Jatim sudah lahir sejak 63 tahun lalu dengan beberapa kali perubahan status. Mulai tahun 2014 UPN Veteran Jatim menjadi salah satu Perguruan Tinggi Negeri di bawah Kemendikbud dan Ristek. \"Kita membuka 31 bidang studi dengan 7 fakultas. UPN merupakan perguruan tinggi terakreditasi A. Dalam pengelolaan keuangan juga sudah dua kali mendapatkan WTP. Bahkan kami sudah dinyatakan layak membuka fakultas kedokteran. Untuk itu dalam kesempatan ini kami memohon dukungan dari Ketua DPD RI agar kami segera bisa membuka fakultas tersebut,\" kata Prof Akhmad. Selanjutnya, kampus UPNVJT berkomitmen dan mengukuhkan diri sebagai kampus bela negara. Hal ini sesuai semangat dan kontribusi para veteran sebagai pendiri UPN yang notabene mereka adalah para pejuang kemerdekaan. \"Sehingga kami bisa menghasilkan lulusan yang tidak hanya pintar, tapi punya rasa nasionalisme dan patriotisme yang tinggi. Yang mampu mengawal NKRI menjadi negara yang bisa bersaing dengan negara lain,\" ujarnya. Sementara itu, Dosen Ilmu Komunikasi FISIP UPNVJT, Catur S meminta dukungan Ketua DPD RI terkait beasiswa bagi mahasiswa tidak mampu. Dari 20 ribu mahasiswa, menurutnya, ada 700 mahasiswa yang perlu diberi diberi beasiswa. Namun UPNVJT baru mampu meng-cover 400 mahasiswa, sehingga 300 mahasiswa belum bisa ditangani. \"Kami minta bantuan, dukungan maupun dorongan Pak Ketua agar sisanya, sekitar 300 mahasiswa ini bisa mendapatkan beasiswa. Mungkin Bapak bisa sampaikan ke Kementerian berwenang atau pihak terkait lainnya,\" ujar dia. Ketua DPD RI meminta agar aspirasi tersebut dituangkan secara resmi dan tertulis. Nantinya aspirasi tersebut akan disampaikan pada pihak berwenang. \"Pada prinsipnya saya siap mendukung agar Fakultas Kedokteran ada di kampus ini. Mudah-mudahan segera terealisasi. Kami siap mengawal,\" ujarnya. \"Mengenai kekurangan beasiswa bagi mahasiswa, nanti akan kita usahakan untuk disampaikan ke Kementerian berwenang. Kita sama-sama mencari jalan keluar terbaik, supaya adik-adik mahasiswa ini tetap mendapatkan pendidikan terbaik di sini,\" tukas dia. (mth/*)
Rocky Gerung: Saya Tetap Menganggap bahwa Frustrasi Publiklah yang Menyebabkan Anies Meledak sebagai Figur
AHAD, 16 Oktober 2022, menjadi hari terakhir Anies Rasyid Baswedan jadi Gubernur DKI Jakarta. Dan, Ahad itu pula, dia berpamitan tinggalkan Balai Kota Jakarta yang selama 5 tahun menjadi tempat kerjanya. Jutaan warga Jakarta melepas Anies Baswedan untuk kemudian disambut oleh rakyat Indonesia. “Itu pertanda ada kerelaan. Itu namanya relawan,” kata pengamat politik Rocky Gerung kepada Wartawan Senior FNN Hersubeno Arief dalam Kanal Rocky Gerung Official, Ahad (16/10/2022). “Jadi, kelihatannya Indonesia mengubah atau publik pemilih mengubah cara berpolitik. Nggak menunggu lagi serangan fajar. Jadi betul-betul Anies adalah antitesis dari pemerintahan Pak Jokowi,” lanjut Rocky Gerung. Menurutnya, dengan cara itu, orang mengerti, semakin bisa dipastikan Anies pemenang Pemilu 2024. “Tetapi, semakin dipastikan juga Anies akan dapet rompi orange,” ungkap Rocky Gerung. Bagaimana Rocky Gerung melihat semua ini? Lebih lengkapnya ikuti dialog Hersubeno Arief dengan Rocky Gerung. Halo halo, apa kabar Anda semua. Hari ini, Ahad 16 Oktober 2022. Hari ini di Jakarta dan di berbagai wilayah terjadi kemeriahan karena melepas Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Saya dapat laporan di berbagai daerah. Saya baca saja ya ini, bukannya di Jakarta, ini di Jabar, itu ada konvoi parade nelayan, di Jawa Tengah juga jalan santai di Simpang Lima, Jateng, Magelang, Jateng; di Purworejo, di Temanggung, di Wonosobo, di Surakarta, di luar Jawa Bengkulu, Sulteng, kemudian di Banyumas, ke Sulawesi Tenggara, banyak sekali. Jadi menurut saya menarik ya, bagaimana kemudian ada seseorang yang baru melepas jabatan sebagai Gubernur tapi kemudian sambutannya luar biasa di seluruh Indonesia. Ya, itu pertanda ada kerelaan. Itu namanya relawan. Saya juga dapat banyak banget undangan itu, dari nelayan yang mengundang para sastrawan. Jadi, kalau sekarang dianggap hari Pemilu, itu berbondong-bondong orang nyoblos Anies, itu bisa aklamasi. Jadi, itulah kekuatan dari kesederhanaan, kesadaran relawan, relawan yang bisa deklarasi dari pinggir pantai, dari kios-kios bengkel. Jadi, kelihatannya Indonesia mengubah atau publik pemilih mengubah cara berpolitik. Nggak menunggu lagi serangan fajar. Bayangkan kalau relawan Anies menunggu amplop, itu nggak pernah terjadi. Jadi, itu bedanya dengan peristiwa kemarin-kemarin yang proses pemilihan presiden itu penuh dengan ampop. Anies nggak pasang baliho di mana-mana tuh. Ada baliho kecil-kecil dan cuman kalimat-kalimat. Belum pasang baliho Anies sudah dimobilisasi oleh keinginan untuk mempercepat perubahan. Jadi, betul-betul Anies adalah antitesis dari pemerintahan Pak Jokowi. Dengan cara itu, orang mengerti, semakin bisa dipastikan Anies jadi pemenang Pemilu. Tetapi semakin dipastikan juga Anies akan dapet rompi orange. Kan begitu tuh jadinya. Tetapi, sekali lagi, konfrontasi ini konfrontasi etis, karena memang ada soal-soal yang kriminal itu pasti dipaksakan. Jadi, pikiran publik sudah sampai di situ. Apalagi kalau dianggap bahwa Anies bersalah. Oke, kalau begitu yang lain juga bersalah. Jadi, Pemilu enggak bisa jadi karena semua calon itu juga punya komorbit sebetulnya. Apa saja orang bisa cari-cari, tapi sekali lagi, kelegaan kita bahwa Anies bisa menyelesaikan Jakarta dan ada yang menyambut dia kembali. Nah, kita bayangkan misalnya kalau Pak Presiden Jokowi lengser pada 2024, mustinya ada yang menyambut dengan sambutan semacam ini dan sambutan itu mesti otentik, bukan sambutan yang ada panitia pusatnya. Enggak begitu tuh. Panitia pusat selalu berupaya untuk cari donor ke oligarki soalnya. Jadi, kelihatan bahwa ada oligarki, tapi oligarki hati nurani. Itu yang membuat Anies diasuh oleh oligraki hati nurani. Itu kerelaan betul. Ini dalam minggu ini saya 3-4 kali ke daerah dan kerelaan itu betul-betul datang dari keinginan untuk melihat Indonesia yang bersih. Ini supaya jangan terlalu dianggap bahwa kita bagian dari tim kampanye Anies Baswedan, saya usulkan dua sudut pandang dalam mendiskusikan fenomena hari ini karena fenomena ini tidak hanya di Jakarta, tapi betul-betul fenomena di seluruh Indonesia kalau kita lihat itu. Di luar yang saya bacakan, saya juga dapat banyak WA. Saya mengusulkan dua, tapi silakan Anda kalau nanti mau melihat dengan persepsi yang berbeda. Pertama, itu bahwa sebenarnya fenomena Anies ini adalah semacam frustrasi publik terhadap situasi saat ini sehingga mereka membutuhkan sebuah figur antitesa. Publik ingin keluar dari situ. Kedua, kita ingin mendorong bahwa ke depan harusnya politik kita ini keluar dari jeratan oligarki dan untuk keluar dari jeratan oligarki tersebut harus ada kesadaran dan kerelaan publik untuk sebagai relawan tadi. Jadi, siapapun nanti, ke depan juga, kalau presiden yang kita inginkan kita pilih dan kita rame-rame mengusungnya. Saya usul itu Bung Rocky, silakan kalau Anda mau menambahkan. Yang pertama memang frustasinya karena keadaan ekonomi, dan sosial segala macam, sehingga orang ambil jalan pintas saja bahwa Anies, apapun dia Anies saja tuh. Jadi, itu yang first image, image pertama, satu persepsi pertama publik adalah kami frustrasi dengan keadaan, keadaan ekonomi, keadaan kehidupan sosial, keadaan keberagaman, segala macam. Dan, itu orang ekspresikan Anies bisa lakukan perbaikan. Tetapi tetap kita mau bilang Anies 0% apa enggak? Anies punya potensi untuk berimpit lagi dengan oligarki apa nggak? Pasti ada impitan-impitan ke depan tuh. Tapi bagi publik ini anggap ya sudahlah nanti saja diberesin itu. Pokoknya Anies dulu deh. Jadi, kira-kira sudah sampai di situ ya. Kenapa? Karena ketidakjujuran dalam proses pemilu kan, termasuk yang menghambat 0%. Publik tentu kalau saya ngomong di mana-mana, ya benar Pak Rocky, 0% itu penting buat Anies. Tapi buat sementara sudahlah nggak usah dibikin itu, nanti toh Anies akan ubah itu. Jadi sudah segitu persepsi publik. Itu terkait juga dengan keterangan Pak Presiden kemarin pada polisi itu bahwa keadaan kita memasuki pemilu itu rentan atau sangat rawan, karena memang Pak Jokowi betul-betul tahu bahwa elu-elu pada Anies sudah nggak bisa lagi ditahankan sehingga itu memungkinkan terjadi krisis sosial. Lalu Pak Jokowi perintahkan supaya jangan ragu-ragu polisi untuk menindak yang masih kira-kira sinyal politik identitas justru yang diberikan oleh Pak Jokowi kemarin. Padahal, sebetulnya orang tahu Anies itu dipolitikidentitaskan oleh persaingan yang tidak bisa diselesaikan oleh Pak Jokowi sendiri kan. Jadi, kalau ditanya kenapa ada ketegangan sosial seperti yang dikonsentrasi Pak Jokowi kemarin, karena Pak Jokowi tak berhasil membuat perbandingan antara pemerintahan dan oposisi. Kalau oposisi jalan, nggak akan ada semacam kecurigaan bahwa oh, ini Islomofobia. Karena kita langsung tahu yang beroposisi pasti terhadap kebijakan. Yang beroposisi pasti namanya antitesis. Kan itu intinya. Jadi, sekali lagi fenomena Anies ini betul-betul fenomena keinginan untuk melihat politik yang bersih. Bahwa Anies tetap akan kita tagih 0% itu adalah problem akademis kita supaya Pemilu itu dituntun dengan rasionalitas, bukan dengan 20% yang adalah permainan tukar tambah itu. Jadi, tetap saya menganggap bahwa frustrasi publiklah yang menyebabkan Anies meledak sebagai figur. Itu intinya. Dan, kita mesti ingat bahwa politik Indonesia kadang kala di ujung dipasang palang untuk mencegah orang yang dielu-elukan rakyat. Tapi, rakyat pasti akan melawan. Itu susahnya tuh. Nah, kalau rakyat melawan dengan alasan bahwa Anies itu sudah dinyatakan sebagai calon presiden rakyat, itu susah tuh. Karena tetap akan ada upaya, ini kan calon presiden rakyat mana calon presiden partai wong dia belum punya wapresnya. Dan, threshold-nya mungkin nggak bisa dicapai kalau cuma dua partai mengusung Anies. Jadi, sekali lagi kita balik pada apa yang disebut persepsi publik yang bisa mendahului seluruh aturan Pemilu. Jadi, aturan pemilu bisa dibalik nanti karena ada tekanan publik yang besar-besar. Jadi, seperti ini sudah semi revolusi sebetulnya, sudah semi people power. Oke, tapi kita bahwa ternyata publik tetap percaya dengan sistem demokrasi. Kan kita kemarin khawatir dengan sistem demokrasi itu. Tapi ternyata mereka tetap anggap oke ini jalan yang terbaik dan kita mesti mencari, mungkin karena persoalannya figur yang salah yang kita dukung gitu ya. Ya, kalau dibahasakan secara terbalik, iya. Banyak juga yang frustrasi yang merasa kami salah pilih itu. Kenapa? Itu karena Pak Jokowi ternyata tidak memperhatikan kesejahteraan rakyat. Pak Jokowi lebih banyak memperhatikan proyek-proyek mercusuar. Jadi, kesadaran itu datang dari keadaan politik dan ekonomi sendiri yang memang digagas oleh Pak Jokowi. Kan sebetulnya Pak Jokowi nggak memenuhi janji, lepas dari isu ijazah segala macam, memang tidak dicapai. Memang pencitraan tetap dilakukan Ibu Sri Mulyani, oleh menteri-menteri. Tapi, itu kan palsu. Orang tahu itu data, bukan fakta. Orang bilang datanya bagus, iya, tapi faktanya adalah kemiskinan. Data pertumbuhan meningkat, iya, tapi faktanya subsidi dicabut, macam-macam tuh. Jadi, segala hal yang berhubungan dengan keadaan masyarakat yang real, itu dirasakan oleh para relawan Anies, itu langsung dinyatakan sebagai hak Anies untuk memperbaiki bangsa ini. Dan, itu yang saya sebut tadi, euforia yang tak tertahankan. Ini menarik Anda bicara soal ijazah. Saya sendiri itu terheran-heran gitu ya. Ijazah ini ternyata menjadi isu yang sangat besar kalau kita amati. Dan itu bukan hanya level bawah loh. Itu level kalangan atas juga sangat mempercayai soal itu. Saya cuma heran saja, pertama sudah ada bantahan dari UGM. Jadi sudah ada otoritas resmi dan itu pun tetap di-denial oleh publik. Kedua, kalau katakanlah misalnya memang betul itu ada ijazah palsu, terus apa pentingnya sekarang, karena kan itu sebagai syarat untuk maju pilpres dan Pak Jokowi kan nggak akan maju lagi gitu. Tapi orang tetap makan isu itu. Apa sebenarnya yang memahami situasi ini. Jadi, kecurigaan ada di setiap sudut gang. Bahkan, kecurigaan terhadap apa benar presiden kita kemarin itu berijazah apa tidak. Padahal, sebetulnya apa pentingnya sih ijazah. Kan kalau dia sudah memimpin, selesai. Tetapi orang menuntut justru aturan yang mensyaratkan seseorang itu harus sarjana. Jadi, bagian ini sebenarnya juga ngaco. Ngapain nuntut presiden jadi sarjana tuh. Ya bagus juga kalau dia sarjana, tapi kalau dia sarjana tapi tidak bisa berpikir, apa gunanya tuh. Kan seringkali saya katakan ijazah itu tanda seseorang pernah belajar, bukan karena dia pernah berpikir. Itu prinsipnya dulu tuh. Nah, kalau begitu, nanti kita melihat bahwa memang ada kualifikasi tertentu, yaitu kemampuan untuk membuat desain pikiran. Ibu Susi Pudjiastuti itu akhirnya mesti nyari-nyari ijazah SMA atau apa yang orang nggak pentinglah, ngapain. Jadi, nanti saja kalau betul-betul kekuatan rakyat menginginkan, ya sudah dianulir saja tuh ijazah. Sebaliknya, ada yang punya Profesor berderet-deret sebagai pemimpin, itu juga enggak bisa mikir. Kan itu yang terjadi. Dan, masih menunggu lagi dapat guru besar dari mana-mana. Tetapi, balik pada pembuktian ijazah tadi, keterangan Ibu Rektor itu nggak ada gunanya. Karena palsu tidaknya ijazah itu mudah diforensik. Jadi, kan sama dengan mencari tahu ini uang palsu atau beneran. Ya bandingkan saja dengan uang benarnya. Apa? Ya semua ijazah itu sama dengan uang, ada jejak kimianya tuh. Jadi, kertasnya palsu apa enggak? Kan kertas ijazahnya itu kan kertas yang khusus. Jadi beda. Kan saya pakai kertas yang saya punya tahun ‘50 sama kertas tahun ‘90 beda. Beda kualitasnya atau beda pabrik yang nge-print. Printing-nya juga bisa. Itu teknologi dengan mudah bisa membedakan ini uang palsu, ini uang benar, ini ijazah palsu, ini ijazah bener. Jadi, bukan karena keterangan administrasi dari Rektor. Orang juga tahu itu bahwa Rektor bisa saja beri keterangan, tetapi pembuktian palsu tidaknya itu atas barangnya. Kan itu. Jadi, nanti di pengadilan pasti akan dibuka, secara teknis ini palsu atau aspal (asli tapi palsu) karena kok kertasnya beda dengan kertas cetakan yang ada pada mereka yang betul-betul memperoleh ijazah. Tapi kita mesti kasih satu sinopsis bahwa publik memang akhirnya mengintai dan mencari-cari apa yang bisa membuat Presiden Jokowi dipermalukan, kira-kira begitu kan. Tentu kita ingin supaya ya dipermalukan tapi apa ujungnya tuh. Kan tetap, presiden Jokowi mungkin bisa bilang iya memang ini ada soal, tapi saya sudah selesai jadi presiden. Itu juga apologi. Jadi, tetap satu Indonesia itu nuntut. Nah, itu sebetulnya bagus karena Indonesia menuntut penyelesaian di pengadilan dan itu silakan berdebat di pengadilan. Saya mendorong supaya Pak Presiden juga cari arsipnya, kasih tahu saja ini ijazah saya dan silakan dideteksi pakai mungkin alat untuk memeriksa dollar palsu atau rupiah palsu, sama juga. Gampanglah secara teknis. (ida/sws)
Jaksa Tegaskan Tak Ada Pelecehan Seksual Terhadap Putri Candrawathi
Jakarta, FNN - Jaksa Penuntut Umum (JPU) menegaskan tidak ada pelecehan seksual yang dialami Putri Candrawathi, istri mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo. Hal itu diungkapkan JPU dalam surat dakwaan terhadap Ferdy Sambo cs di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (17/10/22). “Dimana hal tersebut merupakan hal yang mengada-ngada Karena memang tidak ada peristiwa pelecehan,” ujar jaksa. JPU mengungkapkan Ferdy Sambo memerintahkan kepada Brigjen Hendra Kurniawan dan anggota Polri lainnya untuk mengecek rekaman CCTV di Kompleks Polri, Kawasan Duren Tiga, Jakarta Selatan usai tragedi meninggalnya Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. “Terdakwa Ferdy Sambo mengakibatkan DVR CCTV rusak, tak dapat dipakai, hilang sehingga tidak dapat digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan sesuatu di muka penguasa yang berwenang,” jelas jaksa. Lalu, anggota Polri berhasil mengamankan CCTV dari dua lokasi, yakni pos satpam dan kediaman anggota Polri Ridwan Rhekynellson Soplanit. CCTV dari dua lokasi itu berhasil diamankan dua hari setelah Brigadir J meninggal. DVR CCTV tersebut kemudian diserahkan oleh Ariyanto selaku PHL Div Propam Polri kepada Kompol Chuck Putranto. Kemudian, Chuck melihat sendiri DVR CCTV tersebut telah terbungkus plastik berwama hitam, yang kemudian menyuruh Ariyanto meletakkan DVR CCTV tersebut di bagasi mobil Toyota Innova milik Chuck Putranto. Selanjutnya, Hendra Kurniawan meminta Arif Rachman Arifin menemui penyidik Polres Metro Jakarta Selatan untuk membuat folder khusus yang isinya menyimpan file-file dugaan pelecehan Putri Candrawathi. Ferdy Sambo juga menelepon Arif Rachman Arifin untuk mengingatkan agar jangan menyampaikan aib keluarga. “Jangan kemana-mana atau tersebar, malu karena itu aib,” ungkap JPU. Arif Rachman menelpon Chuck Putranto untuk bertemu di Polres Metro Jaksel. Selain itu, Arif Rachman Arifin juga menghubungi Eks Kanit 1 Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Rifaizal Samual, untuk mengabarkan akan datang ke Polres Metro Jaksel. Arif Rachman Arifin tiba dan bertemu dengan Rifaizal Samual bersama tim penyidik di ruang rapat Kasat Reskrim Metro Jaksel. Setelah Chuck Putranto tiba beberapa menit kemudian, Arif Rachman Arifin mulai menyampaikan arahan dari Hendra Kurniawan dan Ferdy Sambo kepada penyidik. “Arahannya sama supaya BAP ibu Putri Candrawathi tidak tersebar kemana-mana, penyidik agar bertanggung jawab,” pungkas Jaksa. Adapun dalam persidangan, PN Jakarta Selatan telah menetapkan susunan Majelis hakim yang dipilih untuk dapat memimpin sidang perdana kasus pembunuhan berencana tersebut. Dalam hal ini, Wakil Ketua PN Jakarta Selatan, Wahyu Iman Santosa ditunjuk menjadi ketua Majelis hakim. Sementara Morgan Simanjuntak dan Alimin Ribut Sujono akan menjadi Hakim anggota dalam persidangan ini. (Lia)
Warek Universitas Muhammadiyah Surabaya Sebut LaNyalla Pantas Pimpin Bangsa
Surabaya, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti disebut sudah sangat cocok menjadi pemimpin bangsa ini. Karena melihat kiprah dan perjalanan karir LaNyalla selama ini. Pernyataan itu terlontar dari Wakil Rektor 1 Universitas Muhammadiyah Surabaya, Dr. M Ridwan MPd, di depan ratusan mahasiswa UMSurabaya yang ikuti Stadium General dengan narasumber Ketua DPD RI, Senin (17/10/2022). Menurut Dr M. Ridwan, MPd, sosok LaNyalla sangat dikenal seluruh masyarakat Indonesia, apalagi bagi masyarakat Jawa Timur. Tak hanya dikenal, namun kinerja dalam memimpin roda beberapa organisasi juga terbilang sukses. “Pak LaNyalla ini sudah kita semua kenal mulai dari Ketua PSSI dan seterusnya hingga menjadi Ketua Lembaga Tinggi Negara. Dan menurut kami, ke depan Pak LaNyalla sudah sangat cocok untuk menjadi pemimpin bangsa ini,” ujar Dr M Ridwan, MPd disambut tepuk tangan para mahasiswa. Ditambahkan oleh Warek 1 UMSurabaya, LaNyalla merupakan aktifis berpengalaman sehingga sangat tepat berbicara di depan para aktifis mahasiswa juga. Sehingga para mahasiswa mendapat pencerahan di berbagai bidang, terutama politik kebangsaan. “Pak LaNyalla ini aktifis segala aktifis, pengalamannya luar biasa dan sangat dibutuhkan oleh adik-adik mahasiswa,” tukas dia. Sementara itu Ketua DPD RI sependapat bahwa mahasiswa tidak hanya sebagai agent of change namun juga agent of repair. Sebab hakikat dari kewajiban intelektual adalah melihat persoalan untuk kemudian menawarkan gagasan. “Namun saya ingatkan bahwa untuk menawarkan gagasan yang tepat, kita wajib memahami taksonomi persoalan secara mendalam. Dengan perenungan yang luhur dan tujuan untuk kemaslahatan umat manusia,” ucapnya. LaNyalla juga mengingatkan pentingnya anak didik kita diajari materi kebangsaan dan nasionalisme. Agar mereka memiliki kesadaran, kewaspadaan dan jati diri sebagai generasi penerus untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional bangsa. “Jauh sebelum bangsa ini merdeka, tepatnya pada tanggal 31 Agustus 1928, pejuang Pendidikan Ki Hajar Dewantoro sudah mengingatkan, bahwa jika anak didik tidak kita ajar dengan kebangsaan dan nasionalisme, mungkin mereka di masa depan akan menjadi lawan kita. Karena memang penghancuran ingatan kolektif suatu bangsa dapat dilakukan dengan metode non perang militer. Yakni dengan memecah belah persatuan, mempengaruhi, menguasai dan mengendalikan pikiran dan hati warga bangsa,” ucapnya. Dalam acara itu Ketua DPD RI didampingi Ketua KADIN Surabaya, M. Ali Affandi. Hadir Rektor UMSurabaya yang diwakili Wakil Rektor 1, Dr. M Ridwan, MPd, para Wakil Rektor lainnya, Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa UMSurabaya, Muhammad Ilham Azis, Presiden BEM UMSurabaya Nadief Rahman Harris dan ratusan mahasiswa. (Sof/LC)
Putri Candrawathi Tidak Mengerti Dakwaan Jaksa Dalam Sidang
Jakarta, FNN - Putri Candrawathi, istri mantan Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo menyebut tidak mengerti atas dakwaan dari jaksa penuntut umum (JPU) dalam sidang pembacaan dakwaan kasus pembunuhan berencana Brigadir J, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Senin. \"Maaf Yang Mulia, saya tidak mengerti akan dakwaan tersebut,\" kata Putri, di hadapan majelis hakim.Hal tersebut diungkapkan Putri sesaat setelah ketua majelis hakim Wahyu Iman Santoso bertanya, \"Saudara terdakwa, saudara sudah mengerti atas dakwaan dari jaksa penuntut umum tadi?\"Majelis hakim pun lantas meminta JPU untuk menjelaskan kembali inti dari dakwaan terhadap Putri atas pembunuhan berencana yang dilakukannya bersama-sama dengan Ferdy Sambo, Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada E, Bripka Ricky Rizal atau Bripka RR dan Kuat Ma\'ruf.Atas perbuatannya tersebut, Putri Candrawathi disangkakan melanggar Pasal 340 KUHP subsider Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 56 ke-1 KUHP. \"Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP itu bersama-sama, jadi ada banyak orang yang bukan hanya terdakwa Putri Candrawathi saja,\" kata jaksa.Terhadap apa yang diperbuat Putri dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J, kata jaksa, sudah terlihat dengan jelas mulai dari pertama saat Putri yang menelepon Ferdy Sambo.\"Kemudian ada lagi terdakwa Putri Candrawathi yang memesan PCR dan seterusnya sampai dengan dakwaan selesai dibacakan. Mungkin seperti itu yang bisa kami jelaskan,\" ujar jaksa.Namun, usai diberi penjelasan, Putri mengaku tetap tidak mengerti akan dakwaan tersebut. \"Mohon maaf Yang Mulia saya tetap tidak mengerti,\" katanya lagi.Majelis hakim lantas meminta Putri untuk berkonsultasi dengan penasihat hukumnya untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut terkait dakwaan tersebut. \"Mohon izin Yang Mulia saya siap menjalani persidangan, namun saya serahkan sepenuhnya ke penasihat hukum saya,\" ujar Putri setelah berbicara beberapa saat dengan penasihat hukumnya.Dalam nota pembelaannya, tim penasihat hukum menyebut bahwa JPU mengesampingkan fakta yang krusial dalam surat dakwaan yang dapat mengaburkan peristiwa kekerasan seksual yang dilakukan Brigadir J kepada Putri yang terjadi di Magelang.\"Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg.Perkara: PDM-246/JKTSL/10/2022 tanggal 5 Oktober 2022 disusun secara kabur (obscuur libel), secara tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap dan oleh karenanya harus dinyatakan batal demi hukum,\" kata koordinator tim penasihat hukum Putri Candrawathi sekaligus Ferdy Sambo, Arman Hanis.Sebelumnya, dalam sidang pembacaan dakwaan Ferdy Sambo, disebutkan bahwa alasan Sambo menyusun strategi merampas nyawa Brigadir J ialah karena mendengar cerita Putri Candrawathi yang mengaku bahwa dirinya telah dilecehkan oleh Brigadir J di Magelang, Jawa Tengah, pada 7 Juli.Pada 8 Juli, Putri kemudian mengabari Sambo yang berada di Jakarta melalui sambungan telepon bahwa Brigadir J telah melakukan tindakan kurang ajar di Magelang.Pembunuhan berencana terhadap Brigadir J kemudian dilakukan Ferdy Sambo bersama-sama dengan Ricard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada E, Putri Candrawathi, Ricky Rizal dan Kuat Ma\'ruf di rumah dinas Kompleks Polri Duren Tiga No. 46, Jakarta Selatan pada 8 Juli. (Sof/ANTARA)
Terkait Kanjuruhan, Polri Akan Memeriksa Ketua Umum PSSI pada Selasa
Jakarta, FNN - Penyidik Polri akan memeriksa Ketua Umum PSSI Mochammad Iriawan sebagai saksi dalam penyidikan kasus Tragedi Kanjuruhan, Kabupaten Malang, pada Selasa (18/10) di Mapolda Jawa Timur. \"Besok (Selasa) rencananya akan melakukan pemeriksaan beberapa saksi, termasuk di dalamnya dari PSSI,\" kata Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divisi Humas Polri Kombes Pol. Nurul Azizah di Mabes Polri, Jakarta, Senin. Nurul menjelaskan beberapa saksi yang diperiksa pada Selasa (18/10) mulai dari bendahara Arema FC, Koordinator lLapangan (Korlap) Steward, Departemen Kompetisi PT LIB. Menurut Nurul, pemeriksaan saksi dari Departemen Kompetisi PT LIB merupakan lanjutan dari pemeriksaan sebelumnya. Dilanjutkan pemeriksaan saksi terhadap komisioner direktorat kompetisi PSSI. \"Selanjutnya (pemeriksaan) Ketua Umum PSSI, kemudian Komisi Banding PSSI dan sekretaris pengarsipan,\" kata Nurul.Untuk hari ini (Senin), lanjut Nurul, penyidik telah memeriksa 29 orang saksi, termasuk tiga orang saksi ahli. Kemudian, pada Rabu (19/10) dilaksanakan ekshumasi terhadap dua korban meninggal dunia Tragedi Kanjuruhan. Sebelumnya, Sabtu (14/10), Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyebutkan ekshumasi dilakukan dalam rangka penyidikan. Dedi menjelaskan bahwa Polri tidak bekerja sendirian. Kegiatan ekshumasi akan melibatkan kerja sama Polri dengan Ikatan Kedokteran Forensik Indonesia dan Tim DVI (Disaster Victim Identification) di Malang dan Jawa Timur. “Ini sebagai bentuk transparansi Polri membuka diri kepada para pihak untuk bersama-sama mengawal proses penyidikan tim gabungan,” ucap Dedi. Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Andi Rian Djajadi di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang mengatakan autopsi dua korban tersebut dilakukan atas permintaan pihak keluarga. Andi mengatakan Tim Automatic Finger Print Identification System (Inafis) Polri melakukan pendalaman di sejumlah titik yang menjadi tempat jatuhnya banyak korban dalam kejadian tersebut. \"Melakukan pengecekan, kami mendampingi Tim Inafis. Mengecek pintu-pintu atau \'gate\'. Belum masuk prarekonstruksi,\" tambahnya.(Sof/ANTARA)
Lima Aset Bos Judi Online Disita Polda Sumut
Medan, FNN - Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara menyita lima aset rumah toko (ruko) milik bos judi online A alias J di Kompleks Cemara Asri, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Senin siang.Penyitaan aset tersebut sesuai dengan surat penetapan dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 14 Oktober 2022. Kasubbid Penmas Polda Sumut AKBP Herwansyah mengatakan ruko tersebut merupakan hasil tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari bisnis judi online. \"Ruko yang disita berjumlah lima bangunan bertingkat,\" ujarnya.Herwansyah menyebutkan penyitaan pertama terhadap tiga aset bangunan yang sebelum disewakan menjadi toko swalayan. Kemudian berlanjut dua aset bangunan yang sebelumnya dijadikan \"showroom\" mobil.Polisi menyebut harga lima ruko tingkat tiga bangunan yang disita ditaksir mencapai Rp20 miliar. \"Hari ini kegiatan (penyitaan) kita di dua lokasi dengan nilai Rp20 miliar,\" katanya.Ia mengatakan kegiatan ini merupakan penyitaan aset yang ketiga kalinya. Sebelumnya pada 23 September 2022 polisi telah menyita tujuh aset yang ditaksir mencapai nilai Rp27,2 miliar di Kompleks Cemara Asri.Kemudian, penyitaan berlanjut kelima aset lainnya di beberapa lokasi berbeda dengan nilai Rp21,6 miliar.Herwansyah merinci total aset yang disita dari bos judi online terbesar di Sumut mencapai Rp68 miliar.Rencananya penyitaan akan terus berlanjut karena masih ada beberapa aset yang surat penetapan keluar dari Pengadilan Negeri (PN) Lubuk Pakam. \"Kita masih menunggu keputusan PN Lubuk Pakam, nanti setelah keluar keputusan tersebut akan dilanjutkan penyitaan,\" kata Herwansyah. (Sof/ANTARA)
Kuasa Hukum Ferdy Sambo Sebut Dakwaan Jaksa Tidak Cermat
Jakarta, FNN – Sidang perdana Ferdy Sambo terkait kasus pembunuhan Brigadir J digelar secara terbuka di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas 1A Khusus, Senin (17/10). Antusias masyarakat dan media yang sudah mengawal kasus ini terlihat dari banyaknya orang yang memadati lokasi persidangan maupun yang menyaksikan siaran langsung. Persidangan perdana ini dimulai dengan pembacaan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan pemaparan kronologi peristiwa penembakan yang menyebabkan Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J meregang nyawa di rumah dinas Ferdy Sambo pada 8 Juli lalu. Diketahui, JPU telah menyerahkan surat dakwaan seminggu sebelum sidang perdana ini digelar sehingga pihak penasihat hukum Ferdy Sambo memiliki waktu untuk menyusun nota keberatan (eksepsi) dan langsung dibacakan setelah surat dakwaan. Dalam eksepsinya, tim penasihat hukum Ferdy Sambo menyatakan surat dakwaan jaksa tidak menguraikan kronologi peristiwa yang terjadi di rumah Magelang. Penasihat hukum terdakwa sempat memaparkan ringkasan peristiwa yang mempercayai adanya perilaku kekerasan seksual yang dilakukan Brigadir J kepada Putri Candrawathi di Magelang. Penasihat hukum mengungkit bahwa dakwaan JPU hanya diambil dari satu keterangan saksi tanpa menimbang dari saksi lainnya. Kemudian, terdapat penghilangan fakta peristiwa pada 4 Juli dan 7 Juli 2022. \"Penuntut Umum mengabaikan atau menghilangkan fakta pada tanggal 4 Juli 2022 dan pada tanggal 7 Juli 2022,\" ujar Sarmauli Simangunsong, salah satu kuasa hukum terdakwa. Penasihat hukum juga menjabarkan kronologi peristiwa berdasarkan berita acara pemeriksaan terdakwa FS beserta keterangan PC, RE, RR, dan KM. Selain itu, surat dakwaan JPU tidak menyebutkan adanya keributan antara KM dan Brigadir J pada 7 Juli setelah diduga terjadi kekerasan seksual pada PC. Berdasarkan hal tersebut, kuasa hukum terdakwa menyatakan bahwa dakwaan jaksa tidak sesuai dengan Pasal 143 KUHAP dan menyebut dakwaan bersifat Obscuur Libel atau batal demi hukum dikarenakan kabur atau samar-samar. \"(Surat dakwaan JPU) disusun secara kabur atau Obscuur Libel. Secara tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap. Dan oleh karenanya harus dibatalkan dan dinyatakan batal demi hukum,\" ujar Arman Hanis, salah satu kuasa hukum Ferdy Sambo membacakan kesimpulan nota keberatan. Sebelum sidang ditutup, Hakim Ketua Wahyu Iman Santosa, memberi kesempatan kepada JPU hingga Kamis, 20 Oktober 2022 pukul 09.30 WIB untuk pembedahan tanggapan eksepsi. Yang apabila tidak disanggupkan akan dilanjutkan dengan pembacaan putusan sela di PN Jakarta Selatan sesuai asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Ferdy Sambo dijerat Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP subsider Pasal 338 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) terkait pembunuhan berencana dan Pasal 221 KUHP berkenaan dengan kasus obstruction of justice dengan ancaman hukuman pidana hingga terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup. (oct)
Peluncuran "NasDem Memanggil", Anies Baswedan akan Menghadiri
Jakarta, FNN - Bakal calon presiden dari Partai NasDem Anies Baswedan akan menghadiri peluncuran Program \"NasDem Memanggil\" di NasDem Tower, Jakarta, Senin malam. \"Dalam acara peluncuran \'NasDem Memanggil\' akan turut bergabung bersama kita calon presiden dari Partai NasDem Anies Baswedan,\" kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai NasDem Prananda Surya Paloh dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin. Kehadiran Anies di acara itu diharapkan semakin menambah animo berbagai lapisan warga untuk terlibat dalam program ini. \"Sebagai simbol keberlanjutan dan perubahan, kami meyakini bahwa sosok Anies akan menjadi nilai tambah tersendiri bagi partai di ajang kontestasi 2024 berikut dengan agenda perjuangannya,\" ujar dia. Tidak ketinggalan Ketua Umum Surya Paloh akan hadir dalam kesempatan tersebut dan akan secara resmi meluncurkan program ini. \"Sebagai pimpinan tertinggi partai, beliau berkepentingan untuk memastikan bahwa di ajang Pemilu 2024 segenap \'slagorde\' Partai NasDem sudah siap untuk menyongsong fajar kemenangan baru. Kemenangan yang siap mengantarkan Gerakan Perubahan Restorasi Indonesia menemukan babak barunya dalam perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara di Republik ini,\" papar Prananda. Menurut dia, \"NasDem Memanggil\" adalah sebuah program yang digagas Bappilu Partai NasDem dalam upaya menjaring para calon anggota legislatif, baik di level DPR RI, DPRD provinsi, maupun DPRD kabupaten/kota untuk berkontestasi pada Pemilu 2024. \"NasDem Memanggil\" adalah sebuah ruang bagi segenap anak bangsa yang memiliki atensi serta ketertarikan dalam dunia politik praktis guna memperjuangkan kepentingannya, kata dia. Kepentingan yang dimaksud, tambah dia, adalah kepentingan yang didasarkan pada rasionalitas dan keberpihakan pada semangat perubahan bagi Indonesia yang lebih baik. \"Siapa pun boleh ambil bagian dalam program ini, tua-muda, lak-laki atau perempuan, di kota maupun di desa, asalkan memenuhi kriteria dan ketentuan untuk dipilih dalam mekanisme pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku,\" ujar Prananda. Ia mengatakan \"NasDem Memanggil\" adalah sebuah panggilan bagi seluruh warga negara Indonesia yang bekehendak membangun Indonesia lebih baik melalui platform Gerakan Perubahan Restorasi Indonesia. \"Ini adalah panggilan bagi mereka yang meyakini bahwa Partai NasDem adalah wahana yang tepat untuk memanifestasikan segala idealismenya. Bersama NasDem mereka akan mendapatkan ruang untuk memperjuangkan apa yang menjadi perhatian utamanya melalui jalur parlemen,\" ucapnya. Melalui \"NasDem Memanggil\", kata dia, Partai NasDem bermaksud menghimpun berbagai potensi dan kekuatan agar kemenangan dalam Pemilu 2024 menjadi semakin mungkin bagi NasDem. \"Salah satu yang menjadi perhatian kami adalah kaum muda Indonesia. Kami meyakini bahwa bersama mereka, tidak hanya kemenangan yang akan kami raih melainkan jalan lempang bagi gagasan-gagasan perubahan,\" tuturnya.(Sof/ANTARA)
Pelayanan bagi Presiden Tak Berubah Meski Heru Pj Gubernur DKI
Jakarta, FNN - Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Triadi Machmudin mengatakan pelayanan kepada Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana tidak akan berubah meskipun Kasetpres Heru Budi Hartono menjabat sebagai Penjabat Gubernur DKI Jakarta.\"Kami jamin tidak akan berubah. Itu sama, kan kami sudah punya standar, kami yakin tidak akan perubahan, jadi tidak perlu diganti. Makanya, saya sebutkan kami hanya mengucapkan selamat kepada Pak Heru sebagai Pj Gubernur DKI, tapi kami tidak mau melepas (jabatan Kasetpres Heru),\" kata Bey Machmudin di lingkungan Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.Senin, Menteri Dalam negeri (Mendagri) Tito Karnavian melantik Heru Budi Hartono sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 100/P Tahun 2022 tentang Pengesahan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Masa Jabatan 2017-2022 dan Pengangkatan Penjabat Gubernur DKI Jakarta yang ditetapkan Presiden Joko Widodo pada 14 Oktober 2022.Heru Budi telah menjabat sebagai Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) sejak 2017. Dengan demikian, selama Heru menjalankan tugas sebagai penjabat kepala daerah, akan terdapat pelaksana harian (plh) kasetpres untuk membantu Presiden Jokowi.Jabatan tersebut akan dilaksanakan secara bergantian oleh Bey Machmudin dan Deputi Bidang Administrasi dan Pengelolaan Istana Rika Kiswardani sesuai periode waktu.\"Selama ini mekanisme kerja kami sudah terbangun dengan baik. COVID-19 memberikan pelajaran cukup banyak sehingga online sudah terbiasa, rapat online, kemudian persuratan online, bahkan kami rapat pun tidak di hari kerja itu sudah biasa. Di luar jam kerja, di luar hari kerja sudah biasa, jadi mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar, mohon doanya saja,\" kata Rika Kiswardani.Bey menambahkan tidak akan ada pergantian jabatan kasetpres, sehingga Heru akan tetap sebagai Kepala Setpres. \"Dalam pandangan kami, mengapa Pak Heru dipilih menjadi Pj Gubernur DKI? Karena jabatan eselon satu. Artinya, karena kinerja beliau sebagai Kasetpres, jadi tidak perlu diganti, tinggal dijalankan saja; yang penting kan Pak Heru menjadi Pj Gubernur DKI tidak mengganggu pelayanan kepada Bapak Presiden dan Ibu Negara,\" menurut Bey.Jika Heru disibukkan dengan tugas-tugas sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta, Bey mengatakan dirinya dan Rika akan mengerjakan tugas kasetpres.\"Keputusan yang kami buat itu sudah atas Sekretariat Presiden. Jadi, tidak perlu kaku harus Pak Heru semua, yang penting kan kecepatan pengambilan keputusan tetap dilakukan dan kami sudah menghitungkan risiko-risiko itu. Jadi, insya Allah tidak akan berubah dalam pelayanan kepada Presiden dan Ibu Negara dalam protokol, peliputan, dan pelayanan lain,\" ujar Bey. (Ida/ANTARA)
POPULER
