ALL CATEGORY
Gelar Demo 411, GNPR Serukan Jokowi Mundur
Jakarta, FNN – Gerakan Nasional Pembela Rakyat (GNPR) kembali turun ke jalan dengan membawa tuntutan Presiden Joko Widodo untuk mundur dari jabatannya. Aksi ini berlangsung di depan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat, Jumat (04/11). Aspirasi tersebut sebagai tuntutan lanjutan setelah beberapa kali demontrasi menyuarakan aspirasi tentang kebijakan pemerintah bergulir, namun tidak pernah ada respons ataupun digubris. Demonstrasi yang diinisiasi oleh GNPR ini dinamakan Aksi Bela Rakyat (AKBAR) 411. Massa yang mayoritas berasal dari GNPR dan Persatuan Alumni (PA) 212 ini mengawal aksi tersebut. Menurut pantauan FNN, peserta aksi mulai memadati lokasi sekitar pukul 14.00 WIB dengan iringan doa bersama yang dipimpin oleh mobil komando. Setelah doa bersama, massa juga menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai simbol nasionalisme dan dilanjutkan dengan zikir serta salat Asar berjamaah, terutama untuk umat laki-laki. Seruan dan nyanyian \"Jokowi mundur\" terus digaungkan disela-sela orator memberikan aspirasinya selama demo berlangsung. \"Umat Islam siap lanjutkan perjuangan? Yang keras, siap lanjutkan perjuangan? Siap jaga NKRI? Siap jaga bangsa Indonesia? Siap perjuangkan rakyat Indonesia? Semua angkat tangannya, allahu akbar,\" seru salah satu orator, Habib Muhammad Ali bin Abdul Amar Atthas dalam menyampaikan orasinya. Diketahui, apabila demo kali ini tidak lagi digubris, pendemo berjanji akan mendatangkan massa yang lebih besar dalam gelaran Aksi 212 yang digelar setiap tahunnya dengan membawa tuntutan yang sama. Para demonstran menolak untuk membubarkan diri sebelum akhirnya hujan deras disertai petir mengguyur kawasan sekitar Monas dan massa terpaksa membubarkan diri sekitar pukul 18.30 WIB. (oct)
Donald Trump Menggugat Jaksa Agung New York
Jakarta, FNN - Mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengajukan gugatan pada Rabu (2/11) malam yang menuduh Jaksa Agung New York Letitia James memicu \"perang intimidasi dan pelecehan.\"Gugatan itu menuduh James melanggar hukum Florida dan New York selama penyelidikannya terhadap aktivitas bisnis Trump. Trump mengklaim penyelidikan yang dilakukan James bermotif politik.James menggugat Trump dan beberapa anggota keluarganya pada September lalu, mengklaim bahwa ada penipuan dalam bisnis real estate keluarga Trump.James menuduh Trump memanipulasi nilai sejumlah aset, termasuk rumah dan lapangan golf mantan presiden tersebut, menjadi lebih tinggi dalam upaya untuk mendapatkan beberapa keuntungan pajak.(Sof/ANTARA)
Partisipasi TNI AL di HUT ke-70 Militer Jepang Bentuk Diplomasi
Yokosuka, FNN - Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang Heri Akhmadi menilai partisipasi TNI Angkatan Laut (AL) dalam peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-70 Japan Maritime Self Defense Force (JMSDF) merupakan salah satu bentuk diplomasi.“Sudah menjadi kebiasaan kapal-kapal perang melakukan perjalanan juga berkunjung untuk melakukan kunjungan-kunjungan persahabatan,” kata Heri saat ditemui di Yokosuka, Prefektur Kanagawa, Jumat.Menurut dia, alat diplomasi yang sangat penting adalah persahabatan di antara perwira ataupun prajurit militer itu sendiri guna mengurangi ketegangan-ketegangan yang mungkin akan timbul. “Sehingga, fungsi kapal perang di mana pun di seluruh dunia pada masa damai itu adalah bagian dari diplomasi itu sendiri,” katanya.Dalam kesempatan sama, Laksma TNI Retiono Kunto berharap keikutsertaan TNI AL dalam International Fleet Review 2022 di Jepang dapat menjembatani diplomasi, terutama meningkatkan hubungan baik di antara para prajurit angkatan laut.Retiono adalah ketua Delegasi Markas Besar AL untuk International Fleet Review 2022. Selain itu, dia berharap partisipasi seperti itu dapat meningkatkan kerja sama di bidang pertahanan, terutama dengan Jepang.Retiono menyebutkan hingga saat ini sudah banyak kerja sama yang dijalin dengan Jepang, termasuk kerja sama latihan dan pertukaran perwira TNI AL. “Banyak di antaranya juga yang sekolah NDU (National Defense University) Jepang,” ujarnya.Perwakilan AL Indonesia yang diangkut dengan KRI Diponegoro-365 tiba di Jepang pada Selasa (1/11), disambut oleh Atase Pertahanan KBRI Tokyo Kolonel Pnb Andi Nur Abadi. KRI Diponegoro-365 dipimpin oleh Letkol Laut (P) Kurniawan Koes Atmadja. Sebanyak 108 anak buah kapal (ABK) yang dibawa KRI Diponegoro-365, termasuk 12 tim pendukung dari Kopaska, penyelam, intelijen, dan kesehatan, akan berlatih selama 45 hari.Terdapat 40 kapal perang yang berpartisipasi dalam International Fleet Review 2022 di Jepang, di antaranya 40 kapal JMSDF dan 21 kapal negara peserta.Kegiatan tersebut akan dilanjutkan dengan kegiatan multilateral, di antaranya latihan pencarian dan penyelamatan (search and rescue exercise), pada 6-7 November mendatang.(Sof/ANTARA)
Aksi Rights Issue Lebih Marak di Tengah Ketidakpastian Global
Jakarta, FNN - Analis Pilarmas Investindo Sekuritas Desy Israhyanti menilai aksi penawaran umum terbatas atau hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) alias rights issue akan lebih marak dilakukan oleh korporasi di tengah ketidakpastian ekonomi global.\"Kami melihat aksi korporasi right issue akan lebih marak seiring dengan potensi perlambatan ekonomi imbas ketimpangan supply-demand, inflasi tinggi, dan kebijakan agresif mayoritas bank sentral sehingga, mendapatkan dana murah akan lebih menarik di era kenaikan suku bunga,\" ujar Desy saat dihubungi di Jakarta, Jumat.Di sektor konstruksi, saat ini tengah berlangsung proses perdagangan rights issue PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI sejak 28 Oktober hingga 8 November. ADHI mendapatkan setoran modal secara penuh dari Pemerintah sebesar Rp1,97 triliun pada hari pertama perdagangan rights issue perseroan.Dana hasil rights issue emiten berkode saham ADHI itu ditargetkan mencapai Rp3,8 triliun dan seluruhnya akan digunakan untuk pengembangan bisnis sekaligus memperkuat struktur modal perseroan.\"Aksi right issue tersebut memang untuk mendapat sokongan dana PMN. Dana tersebut tentunya meningkatkan struktur permodalan perusahaan dengan tambahan modal yang mana berpotensi meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Apalagi ADHI ini juga mendapatkan proyek pekerjaan IKN yang mana meningkatkan raihan kontrak baru dan menopang profitabilitas perusahaan,\" kata Desy.ADHI juga baru saja merilis laporan keuangan kuartal III 2022 di mana pendapatan perseroan meningkat 24 persen (yoy) menjadi Rp9,1 triliun dan laba bersih juga naik 24 persen (yoy) menjadi Rp21 miliar.Menurut Desy, memang berlanjutnya pemulihan ekonomi pada tahun ini, membuka peluang positif bagi emiten konstruksi mengingat pembangunan infrastruktur sejalan dengan rencana kerja pemerintah di mana sempat terhenti saat pandemi.\"Di samping itu, pendapatan ADHI secara konsolidasi juga mengalami kenaikan di mana masih ditopang oleh segmen konstruksi. Tak hanya itu, terpantau juga diversifikasi pendapatan dari segmen properti yang mengalami kenaikan meskipun tipis saja sebesar 13 persen. Segmen investasi dan konsesi pun mengalami kenaikan signifikan sebesar 234 persen,\" ujarnyaDesy pun merekomendasikan kepada investor untuk melakukan aksi beli atau BUY saham ADHI dengan target harga saham di Rp900.Sementara itu, Senior Investment Information PT Mirae Asset Serkuritas Indonesia Nafan Aji mengatakan, aksi rights issue ADHI yang juga didukung oleh pemerintah dapat menambah likuiditas perseroan.\"Pemerintah saat ini fokus untuk menyelesaikan proyek-proyek strategis nasional. Kami berharap dari penambahan likuiditas melalui rights issue ini ADHI bisa mengembangkan bisnis dan memperkuat struktur modal perusahaan. Jadi semestinya investor juga berharap kinerja emiten tersebut masih mencatatkan kinerja yang positif. Hanya saja tantangannya debt to equity ratio yang masih relatif tinggi, ini kan berpengaruh sekali ke cashflow emiten,\" ujar Nafan.Debt to Equity Ratio (hutang berbunga) ADHI pada September 2022 menurun menjadi 1,75x dibandingkan 2,03x pada September 2021. Selain itu, current ratio ADHI juga meningkat menjadi 1,20x pada September 2022 dari 1,02x pada September 2021.(Sof/ANTARA)
Garut Memberlakukan Larangan Konser Musik Malam Hari
Garut, FNN - Kepolisian Resor Garut memberlakukan larangan kegiatan konser musik pada malam hari di Kabupaten Garut, Jawa Barat untuk menghindari sesuatu yang bisa membahayakan keselamatan jiwa saat digelarnya acara yang melibatkan orang banyak. \"Jadi tidak ada yang main (acara konser) di malam hari,\" kata Kepala Kepolisian Resor Garut AKBP Wirdhanto Hadicaksono kepada wartawan di Garut, Jumat.Ia menuturkan larangan konser musik malam hari itu merupakan perintah dari Kepala Kepolisian Daerah Jabar sebagai langkah antisipasi dari sesuatu yang tidak diinginkan dampak dari kerumunan orang di malam hari.Perintahnya, kata dia, kegiatan yang melibatkan kerumunan orang seperti konser musik hanya diberlakukan sampai sore hari atau batas waktu pukul 18.00, perintah itu akan berlaku sampai akhir tahun. \"Diupayakan sore, maksimal kegiatan sampai pukul 18.00,\" kata Kapolres.Ia mengingatkan kepada panitia yang berencana menyelenggarakan konser musik untuk secepatnya berkomunikasi dengan kepolisian terkait memperhitungkan aspek keamanannya. \"Panitia harus komunikasi jauh-jauh hari, karena keamanan sekarang menjadi hal penting,\" kata Kapolres.Ia mengatakan Polres Garut dalam menerapkan aturan tersebut akan lebih ketat memberikan izin, dan terlebih dahulu memperhitungkan jenis kegiatannya.Polres Garut, lanjut dia, akan memperhitungkan aspek keamanan lokasi dan memperkirakan orang yang akan datang dalam suatu acara tersebut serta aspek lainnya. \"Kita akan hitung nilai layak atau tidak di lokasi itu, keamanannya, khususnya aspek legalitas tempat,\" katanya.Ia menambahkan selain aspek memperhitungkan keamanan lokasi, juga harus mematuhi aturan protokol kesehatan seperti pakai masker dan membatasi jumlah orang yakni 75 persen dari kapasitas tempat karena saat ini masih pandemi COVID-19. \"Sesuaikan dengan kaitan panduan pandemi COVID-19, karena masih pandemi, termasuk di lapangan terbuka, kapasitas kita hitung,\" katanya.(Sof/ANTARA)
Komunike R20 sebagai 11 Upaya Memastikan Agama Menjadi Sumber Solusi
Bandung, FNN - Para pemimpin agama dunia bertemu dalam Forum Agama G20 atau R20 di Nusa Dua, Bali, 2—3 November 2022, menghasilkan komunike yang berisi 11 upaya menjadikan agama sebagai sumber solusi terhadap permasalahan global.\"Untuk mencapai tujuan ini, R20 memobilisasi tokoh agama, sosial, ekonomi, dan politik dari seluruh dunia untuk memastikan bahwa agama berfungsi sebagai sumber solusi yang dinamis, bukan masalah,\" dikutip dari Komunike R20 yang diterima di Badung, Bali, Jumat.Pertemuan ini menyerukan kepada para pemimpin agama, pemimpin politik, dan seluruh masyarakat dunia untuk bergabung dalam gerakan global yang berdasarkan nilai-nilai peradaban bersama.R20 menyerukan kepada para pemimpin agama, pemimpin politik, dan orang-orang yang berkehendak baik dari setiap agama dan bangsa untuk bergabung dalam membangun sebuah aliansi global yang didirikan di atas nilai-nilai peradaban bersama, demikian bunyi Komunike.Adapun upaya forum R20 dalam rangka menjadikan agama sebagai sumber solusi global adalah mengembangkan dan mengimplementasikan inisiatif nyata yang akan membangun jembatan antarbangsa dan peradaban, mendorong dialog yang jujur dan realistis di dalam maupun di antara umat beragama guna menjamin agar agama berfungsi sebagai sumber solusi, alih-alih masalah, serta menyuntikkan struktur kekuatan sosial, politik, dan ekonomi dunia dengan nilai moral dan spiritual.Poin keempat adalah mencegah identitas sebagai senjata politik, kemudian membatasi penyebaran kebencian komunal, mempromosikan solidaritas dan rasa hormat di antara beragam masyarakat, budaya, dan bangsa-bangsa di dunia, dan melindungi manusia dari kekerasan dan penderitaan yang dipicu oleh konflik.Selanjutnya, pada poin kedelapan, R20 menyerukan kepada dunia untuk secara aktif membantu mereka yang menderita konsekuensi dari kekerasan tersebut, memanfaatkan kebijaksanaan ekologi spiritual yang tertanam di dalam tradisi agama dunia untuk memastikan penghormatan, dan pelestarian dari lingkungan alam, termasuk unsur bumi, udara, dan air, mendorong munculnya tatanan dunia yang benar-benar adil dan harmonis, didasarkan pada penghormatan terhadap persamaan hak dan martabat setiap manusia, serta menjamin pengakuan atas R20 sebagai sebagai bagian dari acara resmi (official engagement group) G20.Upaya ini dilatarbelakangi oleh keprihatinan para pemimpin agama dari negara anggota G20 atas berbagai persoalan pelik dunia saat ini.\"Kami, para pemimpin agama dari Negara Anggota G20 dan di tempat lain di seluruh dunia, sangat prihatin dengan tantangan global, seperti kerusakan lingkungan, bencana alam, dan buatan manusia, kemiskinan, pengangguran, orang telantar, ekstremisme, dan terorisme,\" demikian bunyi Komunike.(Sof/ANTARA)
Sebanyak 98 Persen Masyarakat Siap Beralih ke TV Digital
Jakarta, FNN - Menteri Kordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan 98 persen masyarakat Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) sudah siap beralih dari siaran televisi analog ke digital. \"Ini jangan dikatakan ini tak siap. 98 persen masyarakat sudah siap (mengganti ke TV digital),\" kata Mahfud usai menghadiri diskusi ilmiah \"Pemikiran Geopolitik Bung Karno dalam Suara Kebangsaan\" di Jakarta, Jumat. Mahfud mengatakan bagi masyarakat yang belum siap dengan penghentian siaran analog atau analog switch off (ASO) pihaknya pun telah menyiapkan posko-posko bantuan.\"Sudah dibentuk posko-posko, siapa yang belum siap datang ke posko nanti dibantu, yang (belum siap) dua persen dari Jabodetabek, dan 209 kabupaten/kota lainnya. Jadi kita sudah siap semua,\" ujarnya.Ia mengatakan pula bahwa siaran televisi analog ke digital tersebut merupakan arahan dari The International Telecommunication Union (ITU) yang merupakan badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada bidang teknologi informasi dan komunikasi \"Harus segera agar masyarakat bisa menikmati teknologinya bagus dan lebih murah,\" ucapnya.Sehingga, kebijakan penghentian siaran analog tersebut bukanlah kebijakan baru, bahkan sudah ada sebelum adanya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Undang-Undang Cipta Kerja.\"Ini bukan kebijakan baru, kan putusan MK berlaku ke depan. Tidak bisa berlaku surut. Nah, ini sudah berlaku sebelum ada putusan MK. Kita enggak khawatir soal itu,\" katanya.Lebih jauh, ia mengatakan pihaknya tidak mempermasalahkan dan siap bila ada pihak-pihak yang melayangkan tuntutan terkait hal tersebut. \"Ya, silakan saja. Itu biasa,\" kata mantan Ketua MK itu.Indonesia memasuki era siaran digital per 2 November 2022. Per tanggal itu, terdapat 230 kabupaten dan kota yang sudah migrasi ke siaran digital, antara lain adalah Jabodetabek, Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Meranti, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Malaka, Kabupaten Belu, Kota Sorong dan Kabupaten Sorong.Migrasi siaran analog ke digital merupakan perintah UU Cipta Kerja untuk dilakukan paling lambat dua tahun sejak mulai berlakunya aturan tersebut.Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran mengungkapkan kewajiban penghentian siaran televisi analog paling lambat 2 November 2022 pukul 24.00 WIB (Pasal 97 ayat (1) b).Peraturan Menkominfo No. 11 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran juga mengungkapkan kewajiban semua lembaga penyiaran untuk menyetop siaran analog pada 2 November 2022.(Sof/ANTARA)
Siap-Siap Tembus Rp 16.000 Per Dolar AS
Apakah keyakinan ini akan menjadi kenyataan? Bagaimana konsekuensinya kalau meleset? Apakah kebijakan BI masih bisa beradaptasi tepat waktu terhadap perubahan ekonomi global yang sangat cepat? Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) BANK Sentral Amerika atau Federal Reserve (The Fed) menaikkan suku bunga acuannya pada hari Rabu (2/11) sebesar tiga perempat persen untuk keempat kalinya secara berturut-turut, tetapi juga mengisyaratkan bahwa Fed dapat segera mengurangi tingkat kenaikan suku bunganya. Langkah Fed itu menaikkan suku bunga jangka pendek utamanya ke kisaran 3,75% hingga 4%, level tertinggi dalam 15 tahun. Kenaikan suku bunga itu adalah yang keenam yang dilakukan bank sentral tahun ini – sebuah rentetan yang telah membuat KPR dan pinjaman konsumen dan bisnis lainnya semakin mahal dan meningkatkan risiko resesi. Dengan kurs rupiah sempat tembus Rp 15.820 per dolar AS itu, tidak terlalu mengejutkan. Karena, sejak Mei 2022 lalu, kebijakan moneter Bank Indonesia terasa sangat spekulatif. Kurs rupiah sudah diperkirakan akan terus melemah, tergantung seberapa kuat intervensi kurs oleh otoritas moneter. Setelah kebijakan spekulatif, kini BI bermain api, hanya menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis point pada 22 Oktober lalu, padahal the Fed, FOMC, mengadakan rapat pada 1-2 November 2022, dan diperkirakan akan menaikkan suku bunga acuannya paling sedikit 75 basis point, dan menjadi kenyataan. Membuat selisih suku bunga acuan BI dengan the Fed sangat kecil sekali, memicu dolar mengalir ke luar negeri dan kurs rupiah terdepresiasi tajam. Siap-siap tembus Rp 16.000 per dolar AS. Sejauh mana BI masih terus kuat intervensi? Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) pertahankan tingkat suku bunga acuan di 3,5 persen pada Juli lalu. Meski inflasi tahunan (total) sampai dengan Juni 2022 sudah mencapai 4,35 persen. Bahkan, inflasi pangan mencapai 9,1 persen. Namun demikian, tingkat inflasi tersebut tidak membuat BI khawatir. Karena BI lebih mempertimbangkan tingkat inflasi INTI, yang menurut BI masih sangat rendah. Hanya 2,63 persen. Karena itu, BI tidak menaikkan suku bunga acuan. Inflasi Inti adalah komponen inflasi dengan pergerakan persisten, artinya tidak termasuk komponen inflasi yang bersifat fluktuatif seperti pangan dan energi (yang bisa tiba-tiba naik dan turun).Sebelumnya, awal pekan ini, BI menjual SBN (Surat Berharga Negara) di pasar sekunder senilai Rp 390 miliar, untuk mengurangi jumlah uang beredar, dan tentu saja untuk menekan inflasi (Inti). Artinya, BI berpendapat, inflasi Inti yang merambat naik ke 2,63 persen itu disebabkan jumlah uang beredar meningkat.Meskipun masih sangat rendah, BI berpendapat inflasi Inti harus ditekan, melalui pengetatan uang beredar. Tetapi, untuk inflasi Non-Inti, yaitu inflasi pangan dan energi, sepertinya BI tidak bisa berbuat banyak, menyerahkan global untuk mengatasinya.BI sangat paham dampak dan konsekuensi dari bauran kebijakannya ini. BI berpendapat ekonomi Indonesia mampu menghadapi konsekuensi tersebut.Pertama, kurs rupiah akan menghadapi tekanan cukup serius. Karena perbedaan suku bunga di AS dan Indonesia menjadi sangat kecil, sehingga dapat memicu arus dolar keluar dari Indonesia. Apalagi kalau suku bunga the FED naik lagi pada awal pekan depan, maka arus dolar bisa lebih deras lagi mengalir ke luar negeri. Rapat dewan gubernur the FED diselenggarakan pada 26-27 Juli lalu.Kedua, penjualan SBN sebesar Rp 293 miliar sepertinya hanya kebijakan basa-basi saja. Jumlah ini sangat tidak signifikan. Hanya untuk pengaruhi faktor psikologis pasar saja. Kecuali kalau kebijakan ini akan berlanjut terus, dan menjadi signifikan. Maka, dampaknya, pertumbuhan ekonomi akan tertekan.Kebijakan penjualan SBN ini terlihat tidak konsisten. Kalau BI menganggap inflasi INTI masih rendah, seharusnya BI tidak perlu memperketat uang beredar, yang akan membuat pertumbuhan ekonomi melambat. Kalau kebijakan ini hanya untuk pengaruhi faktor psikologis pasar saja, maka kebijakan ini tidak berarti sama sekali dalam melawan inflasi (INTI).Kebijakan moneter BI seperti digambarkan di atas mengandung risiko cukup besar, sulit terukur, dan bisa dikatakan mengandung unsur “spekulatif”?Sepertinya BI sangat yakin jumlah cadangan devisa cukup besar untuk bisa memenuhi arus dolar keluar dari Indonesia, tanpa mengganggu kurs rupiah. Artinya, BI sangat yakin intervensi kurs rupiah akan efektif, dapat menahan kurs rupiah di sekitar Rp 15.000.Apakah keyakinan ini akan menjadi kenyataan? Bagaimana konsekuensinya kalau meleset? Apakah kebijakan BI masih bisa beradaptasi tepat waktu terhadap perubahan ekonomi global yang sangat cepat? Kalau meleset agak jauh, mungkin bisa berakibat fatal bagi perekonomian Indonesia: Kurs rupiah dan cadangan devisa bisa tergelincir. (*)
Popularitas Dr. Craig Considine dan Komunitas Muslim Amerika
Di luar dugaan saya, tidak berselang lama setelah saya mengirim DM (direct message) beliau merespon di kedua platform itu. Tidak sekedar menjawab. Tapi mengenalkan diri sebagai pengagum (entah apa yang dikagumi). Oleh: Imam Shamsi Ali, Presiden Nusantara Foundation BANYAK kalangan yang bertanya sejak kapan dan dari mana saya mengenal Dr. Craig Considine, seorang professor yang saat ini sangat populer di kalangan Komunitas Muslim, tidak saja di US, tapi juga di berbagai belahan dunia Islam. Beliau menjadi populer karena kwalitas kecendekiawanan (Scholarship) dan kegigihan mencari ilmu (tholabul ‘ilm). Terlepas dari kesimpulan yang dia telah capai hingga saat ini, Dr. Considine telah memecahkan es (breaking the ice) dalam dunia keilmuan ketika sampai kepada kebenaran tentang “the other” (orang lain). Hal ini yang membawanya kepada kesimpulan bahwa Muhammad (SAW) adalah Nabi dan utusan Tuhan. Dia mencintainya sebagai role model (tauladan) khususnya dalam aspek-aspek kemanusiaan (humanity) dan sosial. Bahkan dia memposisikan diri sebagai “Muslim apologist” (seorang pembela Rasulullah dan ajarannya). Kata-kata “mengimani, mencintai, dan membela” bagi saya adalah pengakuan yang perlu diapresiasi dari seseorang yang terbuka mengaku Kristen. Hati manusia tidak diketahui dan tidak terukur. Allahlah yang mengarahkan dan menentukan kemudian apa dan bagaimana seseorang dalam keimanan. Kali ini bukan itu yang akan saya bahas lagi. Tapi sedikit latar belakang dari mana, di mana, dan bagaimana saya mulai mengenal Dr. Craig Considine yang ahli di bidang sociologi ini. Kenapa tiba-tiba saja saya dekat, bahkan saling mendukung dalam upaya membangun jembatan kesepahaman (bridge of understanding) untuk dunia yang lebih damai. Awal dari semua itu telah cukup lama. Pada sekitar tahun 2006 lalu, ketika saya masih seorang Imam di Islamic Cultural Center of New York (96th Street Mosque), saya mendapat kunjungan kehormatan dari Professional Akbar Ahmed. Beliau adalah mantan Dubes Pakistan di Inggris yang belakangan menjadi Chair Ibnu Khaldun Institute dan professor ilmu-ilmu Islam dan sosiologi di Washington University. Kehadiran beliau ketika itu untuk mewawancarai saya tentang “American Muslim” untuk proyek buku yang beliau tulis: A Journey to America. Beliau saat itu hadir di kota New York, selain mewawancarai saya juga hadir di Muslim Day Parade atau Parade Islam yang saya ketuai. Beliau juga ditemani oleh dua orang mahasiswanya. Salah satunya adalah mahasiswa muda yang bertugas mengambil gambar atau video. Mahasiswa itulah yang di kemudian hari menjadi Prof. Craig Considine, PhD. Sebagai seorang mahasiswa saat itu yang sedang bertugas menemani professornya tentu saya tidak terlalu peduli. Fokus saya adalah memberikan perhatian kepada Prof. Akbar Ahmed yang saya anggap sangat populer dan honorable (dihormati). Considine muda hanya seorang mahasiswa yang bertugas memegang kamera milik sang professor. Sejak itu kami tidak pernah lagi berkomunikasi apalagi bertemu. Hampir 10 tahun kemudian, sekitar tahun 2016, saya membaca sebuah artikel tentang Rasulullah (SAW) yang ditulis oleh seorang Professor non Muslim. Artikel itu begitu indah dan jujur, mendorong saya untuk mencari tahu siapa gerangan sang penulis; Craig Considine. Saya pun mulai mencari tahu. Pihak pertama yang saya tanya adalah Prof. Google. Ketika saya tanya Google, dengan semangatnya si Google memberikan jawaban yang banyak. Termasuk bio data, afiliasi, hingga ke media sosialnya. Awalnya saya tidak yakin Craig akan merespon. Siapalah saya. Hanya seorang aktivis jalanan yang tidak dikenal. Bukan seorang cendekiawan (ilmuwan). Bukan juga akademisi. Karenanya saya coba saja menghubungi lewat media sosialnya. Kalau tidak salah menelusuri twitter dan FB miliknya. Saya semakin kagum karena keberanian dan kejujurannya sebagai non Muslim. Di luar dugaan saya, tidak berselang lama setelah saya mengirim DM (direct message) beliau merespon di kedua platform itu. Tidak sekedar menjawab. Tapi mengenalkan diri sebagai pengagum (entah apa yang dikagumi). Dalam respon ketika itu beliau sampaikan: “Imam Ali, thank you for reaching out to me. I am one of your fans. I know you, but you don’t know me. I am the student who came to meet you along Dr. Akbar Ahmed some years ago…etc”. Singkat cerita lagi, beliau mengenalkan diri bahwa beliau sedang mendalami tentang kehidupan Muhammad (the life of Muhammad) dari aspek sosiologi. Dan beliau sedang menyelesaikan penulisan sebuah buku tentang Nabi Muhammad (SAW). Bahkan meminta saya menjadi salah seorang yang menuliskan testimoni bagi buku beliau jika nantinya diterbitkan. Dan saya lakukan itu. Pada tahun 2018 lalu saya undang Dr. Conside menjadi pembicara utama di acara tahunan Nusantara. Beliau bahkan sangat senang dan bahagia dengan undangan itu. Lalu pada 2022 ini, setelah dua tahun absen karena Covid-19, beliau hadir tidak sekedar jadi narasumber. Tapi beliau menjadi recipient (penerima) Nusantara Award 2022. Saya hanya ingin mengatakan bahwa hidup manusia itu seringkali tidak diprediksi. Hari ini tidak dikenal, bahkan tidak ada yang mau mengenalnya. Di esok hari menjadi terkenal dan banyak yang ingin mengenalnya. Dr. Considine dikenal dan terkenal karena karya-karya dan inovasi di bidang keilmuan. He deserves it. For that, congratulations my friend! NYC Subway, 3 Nopember 2022. (*)
Ubah Saja BNPT Menjadi BNPO Atau BNP-PKI!
Tentu semuanya memang hanya sekadar dugaan belaka tapi bisa jadi benar adanya. Kenyataan dan realitas yang terjadi saat ini negara dalam ancaman Oligarki dan indikasi kuat akan bangkitnya kembali PKI. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih TOKOH Muhammadiyah Din Syamsuddin mengaku sudah menduga bakal terjadi sesuatu saat Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko bicara tentang radikalisme dan politik identitas jelang Pemilu 2024, kata Din Syamsuddin dalam keterangan, Rabu, 26 Oktober 2022. Sebaiknya Badan Nasional Pencegahan Terorisme (BNPT) diubah menjadi Badan Nasional Penanggulangan Oligarki (BNPO) atau Badan Nasional Penanggulangan Kebangkitan Partai Komunis Indonesia (BNPK-PKI). Cabut dan ubah UU Nomor 5 Tahun 2018 tanggal 21 Juni 2018, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sesuai kondisi aktual negara dalam ancaman Oligarki dan kebangkitan PKI. Pada masa perkembangan virus Covid dengan program PPKM dan macam- macam aturan untuk pencerahan virus Covid, BNPT seperti pensiun dari kerjanya, sunyi senyap tenang dalam posisinya. Akhir-akhir ini menjelang tahun politik 2023, narasi radikalisme dan terorisme kembali digulirkan bak gorengan lama yang berusaha dipanaskan kembali keberadaannya. Bahkan sudah beranak lahirnya narasi Politik Identitas di aduk dengan khilafah. Di balik getolnya pemerintah untuk memerangi paham radikalisme-terorisme ini muncul opini, sebenarnya persoalan radikalisme-terorisme itu diduga kuat hanya merupakan sebuah proyek yang berbahaya karena bisa memecah-belah persatuan umat dan bangsa Indonesia. Sangat mungkin ini hanya untuk menutup beberapa situasi negara dalam kondisi gawat akibat ulah Oligarki yang telah memporak-porandakan tata kelola negara dan bersamaan sangat kuat diduga akan munculnya kembali kebangkitan PKI. - Apa itu radikalisme begitu penting untuk diwaspadai? - Apakah radikalisme ini sebenarnya hanya sebuah proyek belaka? - Siapa sebenarnya yang menjadi korban terbesarnya? - Apa agenda terselubung di balik getolnya kampanye anti radikalisme-terorisme di Indonesia? Sampai detik ini, narasi radikalisme belum mendapatkan pengertian dan makna yang jelas di tengah-tengah masyarakat kita. Sebab tudingan yang didengungkan mengenai radikalisme acapkali sarat dengan kepentingan politik tertentu yang menyertainya. Bahkan, seringkali tudingan-tudingan tersebut dialamatkan kepada pihak-pihak yang dianggap telah mengancam eksistensi penguasa atau ditujukan kepada mereka yang katanya bermaksud mengganti Pancasila dan UUD 1945 dengan arah tembakan lurus kepada umat Islam. Ancaman terhadap penggantian Pancasila dan UUD 1945 itu sangat jelas dan terang benderang bukan datang dari umat Islam. Ancaman tersebut justru datang dari rezim bersama kekuatan Dewan Perwakilan Rakyat atas remot kaum kapitalis Oligarki yang telah berkali-kali mengamandemen UUD 1945 menjadi UUD 2002. Kekuatan itulah yang saat ini riil telah mengganti UUD 1945 menjadi UUD 2002. Tiba-tiba urusannya melesat jauh ke soal radikalisme, teroris, khilafah dan politik identitas. Secara yuridis dalam UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, memang berulangkali digunakan diksi “radikalisasi”. Tidak dijelaskan definisi dari radikalisme itu sendiri sendiri sehingga tidak jelas makna yang dimaksudkannya. Selain itu hingga saat ini belum ada lembaga negara yang secara sah dapat menentukan siapa saja yang bisa disebut radikal dan tindakan apa yang bisa dilakukan kepadanya. Karena radikalisme tidaklah sama dengan terorisme, bahkan BNPT pun sebenarnya tak punya legitimasi untuk menentukan kriteria radikal maupun ekstrem dan siapa saja yang harus diwaspadainya. Terlalu banyak analisa kalau persoalan radikalisme – terorisme hanya merupakan sebuah proyek, antara lain oleh mantan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Hafidz Abbas dikutip beberapa media menyebut bahwa kasus terorisme di Indonesia selama ini terkesan seperti proyek belaka. Jauh sebelumnya, sinyalemen radikalisme-terorisme telah dijadikan proyek juga disampaikan oleh Mantan Ketua Umum PBNU dua periode (1999-2009), KH Hasyim Muzadi (sebelum beliau meninggal dunia). Secara tersirat menilai bahwa permanenisasi isu radikalisme-terorisme di Indonesia ini sepertinya sudah dijadikan proyek-proyek yang permanen sifatnya. Laksamana TNI Purnawirawan Mulyo Wibisono, mantan Komandan Satgas Intel Badan Intelijen Strategis (BAIS) ini bahkan tanpa tedeng aling-aling menyebut ada kemungkinan kemunculan teroris Solo beberapa waktu yang lalu sebagai rekayasa pihak BNPT untuk mendapatkan kucuran dana, dana dari si polisi dunia, seperti dikutip itoday, Sabtu (8/9/2012). Membaca narasi soal radikalisme-terorisme di atas memang memunculkan sebuah tanda tanya benarkah persoalan radikalisme-terorisme di Indonesia itu hanya sekadar proyek belaka? Terlepas dari benar atau tidaknya sinyalemen yang menyatakan program pemberantasan radikalisme dan terorisme sebagai proyek semata, yang jelas program ini sasaran dan korbannya kepada umat Islam. Wajar Muhammadiyah yang secara tegas menolak ajakan BNPT untuk bersama-sama memerangi radikalisme dan terorisme di Indonesia atau menolak untuk bergabung dalam program deradikalisasi di Indonesia. “Muhammadiyah berdiri sejak 1912, jauh sebelum Republik ini berdiri, apalagi BNPT. Kami sudah berpengalaman menangani soal radikalisme,” papar Pak Din. Benar apa yang dikatakan oleh Jhon Pilgers, seorang jurnalis Australia bahwa korban terbesar terorisme adalah umat Islam. Hakikatnya tak ada perang terhadap radikalisme-terorisme, yang ada adalah perang menggunakan alasan terorisme sebagai kedoknya. Untuk umat Islam, mereka membaginya menjadi 4 golongan:1) Muslim Fundamentalis; 2) Muslim Tradisionalis; 3) Muslim moderat (liberal); Dan, 4) Muslim Sekuler. Dengan adanya penggolongan ini dimaksudkan untuk lebih memudahkan pihak yang berkepentingan dalam memecah-belah umat islam atau politik devide et empera. Melalui skema pembagian ini dengan mudah akan diperuncing perbedaannya dan saling dibenturkan satu dengan lainnya. Sehingga, tidak perlu susah payah menyerang kaum muslimin, cukup memakai politik devide et empera. Selain mengandung nuansa proyek yang merugikan kepentingan umat Islam, isu radikalisme dan terorisme juga dicurigai mengandung misi terselubung yang merugikan bukan hanya umat Islam tapi bangsa Indonesia pada umumnya. Agenda terselubung itu diantaranya: - Mendangkalkan keyakinan umat Islam yang menjalankan syariat agamanya. - Patut dicurigai bahwa narasi radikalisme hanya alat untuk memukul pihak-pihak yang dinilai tidak sejalan dengan penguasa. - Stigmatisasi radikal sengaja disematkan kepada ulama (ustadz) dan tokoh masyarakat yang lantang menyuarakan kebenaran dan berani menantang kebijakan rezim yang tidak menjalankan amanah yang diberikan rakyat kepadanya. - Kampanyekan kalau syariat dan khilafah Islam dianggap sebagai sistem yang tidak toleran terhadap non muslim atau yang berbeda agama. - Narasi radikalisme yang dikembangkan saat ini bisa jadi merupakan upaya untuk menutupi kebobrokan sistem neoliberal kapitalisme yang telah menggurita di Indonesia yang merugikan rakyat, bangsa dan negara. Digaungkan untuk Pengalihan Isu? Menayangkan drama radikalisme seolah menjadi ‘end game’ dari pemerintah untuk menutupi masalah-masalah yang ada dan ketidakmampuannya dalam menangani permasalahan yang menjadi kewajibannya. Tentu semuanya memang hanya sekadar dugaan belaka tapi bisa jadi benar adanya. Kenyataan dan realitas yang terjadi saat ini negara dalam ancaman Oligarki dan indikasi kuat akan bangkitnya kembali PKI. Ini waktunya UU terkait Badan Nasional Pencegahan Terorisme (BNPT) diubah menjadi Badan Nasional Penanggulangan Oligarki (BNPO) atau Badan Nasional Penanggulangan Kebangkitan Partai Komunis Indonesia (BNPK-PKI). BNPT yang tidak jelas maksud dan tujuannya. Kita harus melihat dengan jernih persoalan radikal-radikul ini, sehingga nantinya tidak terjebak pada konflik horizontal yang panjang dan melelahkan diantara anak-anak bangsa. Karena akan sangat merugikan integritas, persatuan dan kesatuan bangsa. Banyak permasalahan bangsa dan negara ini yang perlu ditangani segera, sehingga isu radikalisme, terorisme, khilafah dan politik indentitas sangat berbahaya kalau direkaya hanya untuk menutupi masalah negara dari bahaya Oligargi dan perkembangan PKI saat ini. (*)
POPULER
