ALL CATEGORY
Apakah Jokowi (Menginginkan) Ketum PDIP?
Jokowi memiliki Putra dan Mantu yang bersinar terang sebagai Walikota. Tentu ini jabatan Eksekutif yang mirip dengan keluarga George Bush saat jadi Presiden AS ke-41 kelak digantikan Geroge Bush Jr yang waktu itu Gubernur Texas. Oleh: Andrianto, Aktivis dan Pengamat Kebangsaan ADA yang menghebohkan di jagad kandang banteng saat doa agar Joko Widodo Ketum PDIP. Sontak tensi makin meninggi berpacu seiring belum jelasnya tiket Capres dari PDIP. Apakah salah jika ada yang mendo\'akan Jokowi menjadi Ketum PDIP setelah Megawati Soekarnoputri. (Jabatan yang sudah disandang Megawati sejak 1993 Kongres Luar Biasa di Surabaya). Apakah itu doa yang baik? Bukankah doa justifikasinya selalu baik. Apalagi Do\'a dari elemen relawan Ganjar Pranowo yakni KAMI Ganjar (Koalisi Aktivis dan Milineal Indonesia) yang dipimpin eks petinggi KNPI Joko Priyoski. Yang bikin dahi berkerut reaksi dari pendukung militan Ganjar Pranowo, yakni para BuzerRP yang menyatakan KAMI Ganjar abal-abal. Bukankah doa itu harapan, lagipula disebutkan bila Ganjar Presiden maka untuk memperkuat pemerintahan, PDIP yang diprediksi semua lembaga survei akan mendapat pemilih suara terbesar di Parlemen. Agar selaras dengan Ganjar di eksekutif, maka Jokowi Ketum PDIP. Tentu ini harapan dari KAMI Ganjar. Publik menilau endorsmen Jokowi ke Ganjar tentu bukan tanpa reserve. Jokowi butuh pengganti yang bisa diandalkan loyalitasnya, mengingat banyaknya kasus dan peristiwa poitik berupa pelanggaran HAM (tragedi Bawaslu, KM 50 dll) dan surutnya demokrasi dengan penangkapan aktivis yang dosisnya melebihi era Orba, bahkan Yusril Ihza Mahendra menyakini otoriterisme terhadap Bambang Tri dan Gus Nur perihal isu ijasah palsu. Belum lagi banyaknya project mercusuar sifatnya seperti IKN dan pemihakan ke para Oligarki Ekonomi seperti dinyatakan Faisal Basri yang mengecam keras soal tata kelola Sumber Daya Alam Nikel yang untungkan elit terdalam Jokowi yang berkongsi dengan negara Asing/RRC. Selama ini terlihat gesture Jokowi berupaya keras menjajakan Ganjar, meski PDIP lewat Rakernas ke-2-nya yang dibacakan Ganjar sendiri bahwa domain Capres itu Ketum PDIP yakni Megawati. Namun, tidak berlangsung lama Jokowi justru menggelar MUSRA (Musyawarah Rakyat) elemen relawan militan Jokowi untuk Pencapresan. Nah reaksi Ganjar sendiri sangat keras perihal doa ini. Padahal Relawan KAMI Ganjar bukankah sifatnya non struktural? Memangnya sudah ada relawan resmi Ganjar? Akhirnya kita jadi teringat ujaran terkenal Ketua Mao Zedong, memancing ular keluar dari tanah. Sebuah ungkapan era Revolusi Kebudayaan China, terjadinya penyingkiran tokoh yang kritis terhadap Mao. Akhirnya publik memang menangkap adanya benih-benih keretakan yang parah di kandang banteng. Apalagi dengan makin menuanya usia Megawati. Selain Jokowi memang tidak ada kader yang menonjol lagi. Meski ada Puan Ketua DPR. Puan tentu lebih banteng ketimbang Jokowi. Puan kader yang alami proses natural dan berjenjang sampai akhirnya jadi Petinggi di PDIP. Hal pengkaderan ini tidak dialami Jokowi yang blum pernah jadi pengurus PDIP bahkan saat inipun, bukan pengurus. Pasca Presiden dengan usia yang relatif fresh tentu Jokowi tidak ingin ulangi kesalahan Suharto dan SBY. Keduanya dengan sikond berbeda abai terhadap keluarganya. Bahkan yang tragis Suharto yang besarkan Golkar, Keluarga Cendana tersingkir dari Golkar. SBY pun nyaris terguling dari Partai yang didirikannya akan dibegal oleh orang lingkaran dalam Istana. Jokowi memiliki Putra dan Mantu yang bersinar terang sebagai Walikota. Tentu ini jabatan Eksekutif yang mirip dengan keluarga George Bush saat jadi Presiden AS ke-41 kelak digantikan Geroge Bush Jr yang waktu itu Gubernur Texas. Jokowi pastinya akan mengawal proses Sang Putra ke jenjang tertinggi seperti dirinya. Dan ini bisa terjadi bila Ganjar yang didukungnya bisa menggantikannya. Maka logis do\'a jadi manifest Jokowi Ketum PDIP. Bagaimana menurut anda? (*)
Para Pengacara Desak Keterbukaan Penanganan Pandemi Covid-19
Jakarta, FNN – Para pengacara yang tergabung dalam Garda Hukum 508 kembali menuntut transparansi pemerintah dan DPR RI terkait penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia yang sudah banyak menelan korban jiwa dan menghabiskan anggaran yang sangat besar. Tuntutan itu mereka sampaikan melalui fakta integritas yang dibacakan oleh Ketua GH 508 Gideon saat mendeklarasikan pengukuhan Garda Hukum 508 di Monumen Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat pada Kamis (3/11/2022). Pendiri GH 508 Joko Ahmad Sampurno menegaskan, sejauh ini pihaknya menduga adanya kejanggalan dalam penanganan pandemi dan penerapannya sehingga banyak memicu korban baik yang terpapar maupun yang meninggal dunia. “Diduga banyak penyimpangan hukum dan undang-undang yang dilakukan oleh oknum. Selain itu juga tentang Undang-Undang Karantina yang dibuat oleh DPR sebelum Covid-19 melanda Indonesia,” ungkap Joko melalui keterangan resminya di Jakarta pada Jumat (4/11/2022). Joko mengatakan bahwa dalam menghentikan pandemi yang terjadi saat ini, Kementerian Kesehatan dunia dan Indonesia tidak menggunakan prosedur penghentian pandemi Covid-19 yang sesuai dengan Ilmu Biologi dan Ilmu Kedokteran dalam memberantas virus. “Penghentian Pandemi Pathogen (Virus/Bakteri) dilakukan dengan membasmi Virus/Bakteri atau membasmi pembawanya. Artinya, untuk menghentikan pandemi Covid-19 adalah dengan membasmi Virus Covid-19 atau mengecilkan kelembaban udara,” tegas Joko. Sayangnya, lanjut Joko, Kementerian Kesehatan di seluruh dunia lebih memilih menggunakan strategi Karantina, 5M, dan Vaksin. Sehingga justru diduga malah menghasilkan pembesaran Pandemi Covid-19. “Karena permasalahan itulah akhirnya kami membentuk Garda Hukum 508 yang akan mengawal semua proses hukum juga dalam menuntut transparansi (dari) pemerintah maupun pihak DPR terkait penanganan Pandemi Covid-19 selama ini,” ujarnya. Joko menegaskan sejauh ini pihaknya sudah menyurati dan menyerahkan maklumat atas tuntutannya kepada lembaga-lembaga terkait demi memberikan asas keadilan bagi masyarakat. “Garda Hukum 508 akan mengawal Proses Hukum Pandemi Covid 19 agar Rakyat Indonesia mendapat keadilan di depan Hukum Negara Indonesia. Demikian Pula jika diperlukan Garda Hukum 508 juga siap membantu Proses Hukum ditingkat dunia Internasional,” tutup Joko (red)
Kramat Tunggak dan Kramat Bunder
Oleh Ridwan Saidi Budayawan Kata Kramat merujuk pada monument stone. Kramat Jati tak beralas. Seperti pohon. Kramat Tunggak dan Kramat Bunder alasnya melingkar. Kalau makam disebut kuburan kramat. Kramat Kwitang dan Kramat Sentiong artinya berbeda. Kramat sebagai toponim kewilayahan. Kramat Sentiong artinya Sentiong dalam wilayah Kramat. Juga Kramat Kwitang maknanya idem. Kramat Kali Angke di tepi kali Angke. Lyyric lagu gambang Cente Manis: Kramat ape di kali Angke Sayurlah bayem saye tumisin Kemat ape yang none pake Siang dan malem saye impi\'in Centelah manis dipatok burung PS: Kemat itu guna-guna. Ada seorang arkaelog berkata Kramat Kwitang itu makam Tionghwa yang dikeramatkan. Pak Arkaeolog , Kwitang itu toponim di Burma. Toponim Jakarta ada Batu Tulis, prasasti, dan ada Batu Ceper, yang kalau di Condet Batu Ampar. Artinya dolmen. Di luar Jakarta ada Batu Jajar, itu meinhir. Kalau Pecenongan monument stone yang teksturnya macam pohon cemara. Hek di Cililitan itu statue wanita. Jalan Ketapang di lintas Jalan Gajah Mada hasil kesalahan Pemda yang tak minta pendapat ahlinya. Lidah penduduk Ki Tapang. Diringkas Pemda jadi Ketapang. Tapi di Petamburan Jalan Ki Apang tak berubah. Ki sebutan untuk orang laki-laki yang dihormati. Kalau wanita Kumpi. Misal Kumpi Le Se dan Kumpi La Me di Kebon Siri. Kumpi Tamberang di Jakarta Barat. Panggilan untuk wanita ysng dihormati di Palembang dan Bogor sama. Palembang Buyut Atikah di Bukit Seguntang. Buyut Nyai Dawit di desa Pager Resi. Cibinong, Bogor. Le Se, La Me, Gang Hola, kini Jl Sabang, Gang Hauber di Petojo , Gang Le Re di Sawah Besar fonem Pacific. Inilah Jakarta. (RSaidi)
Gelar Demo 411, GNPR Serukan Jokowi Mundur
Jakarta, FNN – Gerakan Nasional Pembela Rakyat (GNPR) kembali turun ke jalan dengan membawa tuntutan Presiden Joko Widodo untuk mundur dari jabatannya. Aksi ini berlangsung di depan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat, Jumat (04/11). Aspirasi tersebut sebagai tuntutan lanjutan setelah beberapa kali demontrasi menyuarakan aspirasi tentang kebijakan pemerintah bergulir, namun tidak pernah ada respons ataupun digubris. Demonstrasi yang diinisiasi oleh GNPR ini dinamakan Aksi Bela Rakyat (AKBAR) 411. Massa yang mayoritas berasal dari GNPR dan Persatuan Alumni (PA) 212 ini mengawal aksi tersebut. Menurut pantauan FNN, peserta aksi mulai memadati lokasi sekitar pukul 14.00 WIB dengan iringan doa bersama yang dipimpin oleh mobil komando. Setelah doa bersama, massa juga menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai simbol nasionalisme dan dilanjutkan dengan zikir serta salat Asar berjamaah, terutama untuk umat laki-laki. Seruan dan nyanyian \"Jokowi mundur\" terus digaungkan disela-sela orator memberikan aspirasinya selama demo berlangsung. \"Umat Islam siap lanjutkan perjuangan? Yang keras, siap lanjutkan perjuangan? Siap jaga NKRI? Siap jaga bangsa Indonesia? Siap perjuangkan rakyat Indonesia? Semua angkat tangannya, allahu akbar,\" seru salah satu orator, Habib Muhammad Ali bin Abdul Amar Atthas dalam menyampaikan orasinya. Diketahui, apabila demo kali ini tidak lagi digubris, pendemo berjanji akan mendatangkan massa yang lebih besar dalam gelaran Aksi 212 yang digelar setiap tahunnya dengan membawa tuntutan yang sama. Para demonstran menolak untuk membubarkan diri sebelum akhirnya hujan deras disertai petir mengguyur kawasan sekitar Monas dan massa terpaksa membubarkan diri sekitar pukul 18.30 WIB. (oct)
Donald Trump Menggugat Jaksa Agung New York
Jakarta, FNN - Mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengajukan gugatan pada Rabu (2/11) malam yang menuduh Jaksa Agung New York Letitia James memicu \"perang intimidasi dan pelecehan.\"Gugatan itu menuduh James melanggar hukum Florida dan New York selama penyelidikannya terhadap aktivitas bisnis Trump. Trump mengklaim penyelidikan yang dilakukan James bermotif politik.James menggugat Trump dan beberapa anggota keluarganya pada September lalu, mengklaim bahwa ada penipuan dalam bisnis real estate keluarga Trump.James menuduh Trump memanipulasi nilai sejumlah aset, termasuk rumah dan lapangan golf mantan presiden tersebut, menjadi lebih tinggi dalam upaya untuk mendapatkan beberapa keuntungan pajak.(Sof/ANTARA)
Partisipasi TNI AL di HUT ke-70 Militer Jepang Bentuk Diplomasi
Yokosuka, FNN - Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang Heri Akhmadi menilai partisipasi TNI Angkatan Laut (AL) dalam peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-70 Japan Maritime Self Defense Force (JMSDF) merupakan salah satu bentuk diplomasi.“Sudah menjadi kebiasaan kapal-kapal perang melakukan perjalanan juga berkunjung untuk melakukan kunjungan-kunjungan persahabatan,” kata Heri saat ditemui di Yokosuka, Prefektur Kanagawa, Jumat.Menurut dia, alat diplomasi yang sangat penting adalah persahabatan di antara perwira ataupun prajurit militer itu sendiri guna mengurangi ketegangan-ketegangan yang mungkin akan timbul. “Sehingga, fungsi kapal perang di mana pun di seluruh dunia pada masa damai itu adalah bagian dari diplomasi itu sendiri,” katanya.Dalam kesempatan sama, Laksma TNI Retiono Kunto berharap keikutsertaan TNI AL dalam International Fleet Review 2022 di Jepang dapat menjembatani diplomasi, terutama meningkatkan hubungan baik di antara para prajurit angkatan laut.Retiono adalah ketua Delegasi Markas Besar AL untuk International Fleet Review 2022. Selain itu, dia berharap partisipasi seperti itu dapat meningkatkan kerja sama di bidang pertahanan, terutama dengan Jepang.Retiono menyebutkan hingga saat ini sudah banyak kerja sama yang dijalin dengan Jepang, termasuk kerja sama latihan dan pertukaran perwira TNI AL. “Banyak di antaranya juga yang sekolah NDU (National Defense University) Jepang,” ujarnya.Perwakilan AL Indonesia yang diangkut dengan KRI Diponegoro-365 tiba di Jepang pada Selasa (1/11), disambut oleh Atase Pertahanan KBRI Tokyo Kolonel Pnb Andi Nur Abadi. KRI Diponegoro-365 dipimpin oleh Letkol Laut (P) Kurniawan Koes Atmadja. Sebanyak 108 anak buah kapal (ABK) yang dibawa KRI Diponegoro-365, termasuk 12 tim pendukung dari Kopaska, penyelam, intelijen, dan kesehatan, akan berlatih selama 45 hari.Terdapat 40 kapal perang yang berpartisipasi dalam International Fleet Review 2022 di Jepang, di antaranya 40 kapal JMSDF dan 21 kapal negara peserta.Kegiatan tersebut akan dilanjutkan dengan kegiatan multilateral, di antaranya latihan pencarian dan penyelamatan (search and rescue exercise), pada 6-7 November mendatang.(Sof/ANTARA)
Aksi Rights Issue Lebih Marak di Tengah Ketidakpastian Global
Jakarta, FNN - Analis Pilarmas Investindo Sekuritas Desy Israhyanti menilai aksi penawaran umum terbatas atau hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) alias rights issue akan lebih marak dilakukan oleh korporasi di tengah ketidakpastian ekonomi global.\"Kami melihat aksi korporasi right issue akan lebih marak seiring dengan potensi perlambatan ekonomi imbas ketimpangan supply-demand, inflasi tinggi, dan kebijakan agresif mayoritas bank sentral sehingga, mendapatkan dana murah akan lebih menarik di era kenaikan suku bunga,\" ujar Desy saat dihubungi di Jakarta, Jumat.Di sektor konstruksi, saat ini tengah berlangsung proses perdagangan rights issue PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI sejak 28 Oktober hingga 8 November. ADHI mendapatkan setoran modal secara penuh dari Pemerintah sebesar Rp1,97 triliun pada hari pertama perdagangan rights issue perseroan.Dana hasil rights issue emiten berkode saham ADHI itu ditargetkan mencapai Rp3,8 triliun dan seluruhnya akan digunakan untuk pengembangan bisnis sekaligus memperkuat struktur modal perseroan.\"Aksi right issue tersebut memang untuk mendapat sokongan dana PMN. Dana tersebut tentunya meningkatkan struktur permodalan perusahaan dengan tambahan modal yang mana berpotensi meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Apalagi ADHI ini juga mendapatkan proyek pekerjaan IKN yang mana meningkatkan raihan kontrak baru dan menopang profitabilitas perusahaan,\" kata Desy.ADHI juga baru saja merilis laporan keuangan kuartal III 2022 di mana pendapatan perseroan meningkat 24 persen (yoy) menjadi Rp9,1 triliun dan laba bersih juga naik 24 persen (yoy) menjadi Rp21 miliar.Menurut Desy, memang berlanjutnya pemulihan ekonomi pada tahun ini, membuka peluang positif bagi emiten konstruksi mengingat pembangunan infrastruktur sejalan dengan rencana kerja pemerintah di mana sempat terhenti saat pandemi.\"Di samping itu, pendapatan ADHI secara konsolidasi juga mengalami kenaikan di mana masih ditopang oleh segmen konstruksi. Tak hanya itu, terpantau juga diversifikasi pendapatan dari segmen properti yang mengalami kenaikan meskipun tipis saja sebesar 13 persen. Segmen investasi dan konsesi pun mengalami kenaikan signifikan sebesar 234 persen,\" ujarnyaDesy pun merekomendasikan kepada investor untuk melakukan aksi beli atau BUY saham ADHI dengan target harga saham di Rp900.Sementara itu, Senior Investment Information PT Mirae Asset Serkuritas Indonesia Nafan Aji mengatakan, aksi rights issue ADHI yang juga didukung oleh pemerintah dapat menambah likuiditas perseroan.\"Pemerintah saat ini fokus untuk menyelesaikan proyek-proyek strategis nasional. Kami berharap dari penambahan likuiditas melalui rights issue ini ADHI bisa mengembangkan bisnis dan memperkuat struktur modal perusahaan. Jadi semestinya investor juga berharap kinerja emiten tersebut masih mencatatkan kinerja yang positif. Hanya saja tantangannya debt to equity ratio yang masih relatif tinggi, ini kan berpengaruh sekali ke cashflow emiten,\" ujar Nafan.Debt to Equity Ratio (hutang berbunga) ADHI pada September 2022 menurun menjadi 1,75x dibandingkan 2,03x pada September 2021. Selain itu, current ratio ADHI juga meningkat menjadi 1,20x pada September 2022 dari 1,02x pada September 2021.(Sof/ANTARA)
Garut Memberlakukan Larangan Konser Musik Malam Hari
Garut, FNN - Kepolisian Resor Garut memberlakukan larangan kegiatan konser musik pada malam hari di Kabupaten Garut, Jawa Barat untuk menghindari sesuatu yang bisa membahayakan keselamatan jiwa saat digelarnya acara yang melibatkan orang banyak. \"Jadi tidak ada yang main (acara konser) di malam hari,\" kata Kepala Kepolisian Resor Garut AKBP Wirdhanto Hadicaksono kepada wartawan di Garut, Jumat.Ia menuturkan larangan konser musik malam hari itu merupakan perintah dari Kepala Kepolisian Daerah Jabar sebagai langkah antisipasi dari sesuatu yang tidak diinginkan dampak dari kerumunan orang di malam hari.Perintahnya, kata dia, kegiatan yang melibatkan kerumunan orang seperti konser musik hanya diberlakukan sampai sore hari atau batas waktu pukul 18.00, perintah itu akan berlaku sampai akhir tahun. \"Diupayakan sore, maksimal kegiatan sampai pukul 18.00,\" kata Kapolres.Ia mengingatkan kepada panitia yang berencana menyelenggarakan konser musik untuk secepatnya berkomunikasi dengan kepolisian terkait memperhitungkan aspek keamanannya. \"Panitia harus komunikasi jauh-jauh hari, karena keamanan sekarang menjadi hal penting,\" kata Kapolres.Ia mengatakan Polres Garut dalam menerapkan aturan tersebut akan lebih ketat memberikan izin, dan terlebih dahulu memperhitungkan jenis kegiatannya.Polres Garut, lanjut dia, akan memperhitungkan aspek keamanan lokasi dan memperkirakan orang yang akan datang dalam suatu acara tersebut serta aspek lainnya. \"Kita akan hitung nilai layak atau tidak di lokasi itu, keamanannya, khususnya aspek legalitas tempat,\" katanya.Ia menambahkan selain aspek memperhitungkan keamanan lokasi, juga harus mematuhi aturan protokol kesehatan seperti pakai masker dan membatasi jumlah orang yakni 75 persen dari kapasitas tempat karena saat ini masih pandemi COVID-19. \"Sesuaikan dengan kaitan panduan pandemi COVID-19, karena masih pandemi, termasuk di lapangan terbuka, kapasitas kita hitung,\" katanya.(Sof/ANTARA)
Komunike R20 sebagai 11 Upaya Memastikan Agama Menjadi Sumber Solusi
Bandung, FNN - Para pemimpin agama dunia bertemu dalam Forum Agama G20 atau R20 di Nusa Dua, Bali, 2—3 November 2022, menghasilkan komunike yang berisi 11 upaya menjadikan agama sebagai sumber solusi terhadap permasalahan global.\"Untuk mencapai tujuan ini, R20 memobilisasi tokoh agama, sosial, ekonomi, dan politik dari seluruh dunia untuk memastikan bahwa agama berfungsi sebagai sumber solusi yang dinamis, bukan masalah,\" dikutip dari Komunike R20 yang diterima di Badung, Bali, Jumat.Pertemuan ini menyerukan kepada para pemimpin agama, pemimpin politik, dan seluruh masyarakat dunia untuk bergabung dalam gerakan global yang berdasarkan nilai-nilai peradaban bersama.R20 menyerukan kepada para pemimpin agama, pemimpin politik, dan orang-orang yang berkehendak baik dari setiap agama dan bangsa untuk bergabung dalam membangun sebuah aliansi global yang didirikan di atas nilai-nilai peradaban bersama, demikian bunyi Komunike.Adapun upaya forum R20 dalam rangka menjadikan agama sebagai sumber solusi global adalah mengembangkan dan mengimplementasikan inisiatif nyata yang akan membangun jembatan antarbangsa dan peradaban, mendorong dialog yang jujur dan realistis di dalam maupun di antara umat beragama guna menjamin agar agama berfungsi sebagai sumber solusi, alih-alih masalah, serta menyuntikkan struktur kekuatan sosial, politik, dan ekonomi dunia dengan nilai moral dan spiritual.Poin keempat adalah mencegah identitas sebagai senjata politik, kemudian membatasi penyebaran kebencian komunal, mempromosikan solidaritas dan rasa hormat di antara beragam masyarakat, budaya, dan bangsa-bangsa di dunia, dan melindungi manusia dari kekerasan dan penderitaan yang dipicu oleh konflik.Selanjutnya, pada poin kedelapan, R20 menyerukan kepada dunia untuk secara aktif membantu mereka yang menderita konsekuensi dari kekerasan tersebut, memanfaatkan kebijaksanaan ekologi spiritual yang tertanam di dalam tradisi agama dunia untuk memastikan penghormatan, dan pelestarian dari lingkungan alam, termasuk unsur bumi, udara, dan air, mendorong munculnya tatanan dunia yang benar-benar adil dan harmonis, didasarkan pada penghormatan terhadap persamaan hak dan martabat setiap manusia, serta menjamin pengakuan atas R20 sebagai sebagai bagian dari acara resmi (official engagement group) G20.Upaya ini dilatarbelakangi oleh keprihatinan para pemimpin agama dari negara anggota G20 atas berbagai persoalan pelik dunia saat ini.\"Kami, para pemimpin agama dari Negara Anggota G20 dan di tempat lain di seluruh dunia, sangat prihatin dengan tantangan global, seperti kerusakan lingkungan, bencana alam, dan buatan manusia, kemiskinan, pengangguran, orang telantar, ekstremisme, dan terorisme,\" demikian bunyi Komunike.(Sof/ANTARA)
Sebanyak 98 Persen Masyarakat Siap Beralih ke TV Digital
Jakarta, FNN - Menteri Kordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan 98 persen masyarakat Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) sudah siap beralih dari siaran televisi analog ke digital. \"Ini jangan dikatakan ini tak siap. 98 persen masyarakat sudah siap (mengganti ke TV digital),\" kata Mahfud usai menghadiri diskusi ilmiah \"Pemikiran Geopolitik Bung Karno dalam Suara Kebangsaan\" di Jakarta, Jumat. Mahfud mengatakan bagi masyarakat yang belum siap dengan penghentian siaran analog atau analog switch off (ASO) pihaknya pun telah menyiapkan posko-posko bantuan.\"Sudah dibentuk posko-posko, siapa yang belum siap datang ke posko nanti dibantu, yang (belum siap) dua persen dari Jabodetabek, dan 209 kabupaten/kota lainnya. Jadi kita sudah siap semua,\" ujarnya.Ia mengatakan pula bahwa siaran televisi analog ke digital tersebut merupakan arahan dari The International Telecommunication Union (ITU) yang merupakan badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada bidang teknologi informasi dan komunikasi \"Harus segera agar masyarakat bisa menikmati teknologinya bagus dan lebih murah,\" ucapnya.Sehingga, kebijakan penghentian siaran analog tersebut bukanlah kebijakan baru, bahkan sudah ada sebelum adanya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Undang-Undang Cipta Kerja.\"Ini bukan kebijakan baru, kan putusan MK berlaku ke depan. Tidak bisa berlaku surut. Nah, ini sudah berlaku sebelum ada putusan MK. Kita enggak khawatir soal itu,\" katanya.Lebih jauh, ia mengatakan pihaknya tidak mempermasalahkan dan siap bila ada pihak-pihak yang melayangkan tuntutan terkait hal tersebut. \"Ya, silakan saja. Itu biasa,\" kata mantan Ketua MK itu.Indonesia memasuki era siaran digital per 2 November 2022. Per tanggal itu, terdapat 230 kabupaten dan kota yang sudah migrasi ke siaran digital, antara lain adalah Jabodetabek, Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Meranti, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Malaka, Kabupaten Belu, Kota Sorong dan Kabupaten Sorong.Migrasi siaran analog ke digital merupakan perintah UU Cipta Kerja untuk dilakukan paling lambat dua tahun sejak mulai berlakunya aturan tersebut.Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran mengungkapkan kewajiban penghentian siaran televisi analog paling lambat 2 November 2022 pukul 24.00 WIB (Pasal 97 ayat (1) b).Peraturan Menkominfo No. 11 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran juga mengungkapkan kewajiban semua lembaga penyiaran untuk menyetop siaran analog pada 2 November 2022.(Sof/ANTARA)
POPULER
