ALL CATEGORY
LaNyalla Minta Peternak Kecil dan Mandiri Dapat Akses Subsidi Pakan Ternak
Jakarta, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyambut baik rencana pemerintah memberikan subsidi untuk pakan ternak. Hanya saja, LaNyalla mengingatkan pemerintah untuk menjamin akses bagi peternak kecil dan mandiri. \"Rencana pemerintah memberikan subsidi pakan ternak cukup positif. Apalagi tujuannya untuk melakukan stabilisasi harga daging dan telur. Tapi, subsidi itu harus benar-benar tepat sasaran,\" kata LaNyalla, Kamis (3/11/2022). Menurutnya, peternak skala kecil dan mandiri harus mendapatkan manfaat dari program ini. \"Karena merekalah sebenarnya objek dari subsidi. Oleh sebab itu, kebijakan subsidi pakan ternak harus dipastikan tidak meleset dan sampai ke mereka yang membutuhkan,\" katanya. Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, selama ini yang diuntungkan pasar adalah peternak korporasi. \"Dengan modal yang besar serta akses pasar yang kuat, peternak korporasi jelas lebih diuntungkan dalam kondisi harga yang tidak stabil. Di sisi lain, peternak skala kecil dan mandiri terancam gulung tikar alias bangkrut,\" ujarnya. LaNyalla juga berharap subsidi dapat berkontribusi maksimal terhadap stabilitas harga produksi. \"Jangan sampai subsidi hanya dapat dinikmati oleh pemodal besar sedangkan peternak kecil hanya menonton dan dapat angin surga semata. Kan kasian,\" ujarnya. (mth/*)
Semarakkan Muktamar Muhammadiyah, UBN Roadshow Dakwah
Jakarta, FNN – Pimpinan AQL Islamic Center KH Bachtiar Nasir atau akrab disapa UBN dijadwalkan melakukan roadshow dakwah di Sukoharjo dan Karanganyar, Jawa Tengah pada Sabtu-Ahad, 5-6 November 2022. Roadshow dakwah UBN di kedua kota tersebut dalam rangka menyemarakan Muktamar ke-48 Muhammadiyah dan Aisyiyah di Solo, Jawa Tengah pada 18-20 November 2022 mendatang. “Ya, UBN insyaallah akan melakukan kegiatan dakwah di Sukoharjo dan Karanganyar. Ini bagian dari memeriahkan Muktamar Muhammadiyah. Untuk diketahui, UBN ini kan bagian keluarga besar Muhammadiyah,” kata Humas AQL Islamic Center, Novitasari kepada media, Jum’at (4/11/2022). Diinformasikan Novitasari, pada Sabtu, 5 November 2022 pukul 19.30 WIB UBN dijadwalkan mengisi tablig akbar dengan tema “Memajukan Indonesia, Mencerahkan Semesta”. Lokasi acara di lapangan Desa Wonoreja, Sukoharjo. Sementara pada Ahad, 6 November 2022 pukul 07.00 WIB, UBN akan mengisi kajian Ahad pagi di Alun-alun Kabupaten Karanganyar. Adapun tema yang disampaikan “Membumikan Alquran di Bumi Intanpari”. “Insyaallah kedua kegiatan dakwah ini dapat disaksikan secara live streaming di kanal-kanal media sosial milik AQL,” jelas Novitasari. Novitasari berharap roadshow dakwah UBN berjalan sukses dan membawa manfaat keilmuan bagi umat Islam. Seperti diketahui, Muktamar Muhammadiyah ke-48 akan berlangsung di Kota Solo tanggal 18-20 November 2022. Muktamar ini sudah dua kali ditunda karena terkendala Pandemi Covid 19. (TG)
JATAM Temukan 53 Persen Politisi Terafiliasi dengan Bisnis Termasuk Tambang
Jakarta, FNN – Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Melky Nahar memaparkan jaringan-jaringan yang terlibat dalam bisnis tambang yang di antaranya juga menyangkut aparat kepolisian hingga lembaga legislatif. Hal tersebut dipaparkannya dalam acara KOPI Party Movement bertemakan \"Mengungkap Persekongkolan Geng Tambang di Polisi dengan Oligarki Tambang #ReformasiTotalPolri\" yang bertempat di Dapoe Pejaten, Jakarta Selatan, Kamis (03/11). Mengutip pembicara lain yang mengatakan tambang seperti instrumen politik dan bisnis, namun Melky berpendapat bahwa aparat keamanan justru menjadi instrumen di balik seluruh bisnis tambang di Indonesia. Hal ini didasarkan oleh urusan bisnis tambang merupakan kebijakan politik karena menyangkut kepentingan. \"Ketika ini menjadi kebijakan politik, maka keputusan-keputusan apapun yang dikeluarkan, entah itu dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah tentu tidak terlepas dari yang namanya konflik kepentingan,\" katanya dalam diskusi tersebut. Melky menyoroti bahwa polisi sebagai institusi tentu tidak berdiri sendiri dalam polemik tambang di Indonesia. Ia juga mengungkap adanya keterlibatan kedua pasangan calon pilpres pemilu 2019 dengan urusan bisnis tambang. Kemudian, kebijakan dan regulasi yang muncul dari pemimpin terpilih itu rentan dengan konflik. Selain lembaga eksekutif, Melky juga menyebut bahwa dari 575 anggota lembaga legislatif, sebanyak 43% terafiliasi dengan berbagai bisnis, salah satunya bisnis tambang dan energi. Setelah terpilih, angka persentase tersebut naik menjadi 53%. Temuan tersebut berdasarkan hasil riset yang dilakukan JATAM. \"Artinya di sini adalah bagaimana ceritanya orang yang kita mandatkan, entah itu di eksekutif maupun di legislatif, yang harusnya bekerja untuk warga, untuk rakyat, tetapi kental dengan kepentingan-kepentingan para pebisnis ini. Jadi, di satu sisi saya ini politisi misalnya, tapi di saat yang sama saya punya bisnis tambang,\" papar Melky. Peran institusi polri menjadi pelengkap, kata Melky, untuk mengamankan investasi bisnis pertambangan tersebut. JATAM melihat terdapat empat pola mengenai keterkaitan aparat keamanan dalam urusan bisnis tambang. Pertama, ada yang terlibat secara langsung, seperti memodali operasi tambang ilegal. Kemudian, aparat yang berpangkat purnawirawan memegang jabatan strategis tertentu di perusahaan tersebut. Ketiga, aparat ikut mengkawal operasi dari perusahaan tambang dari berbagai wilayah di Indonesia. Yang terakhir, terkait dengan intervensi proses hukum. (oct)
Penyakit Itu Bernama Wahan
Diakui atau tidak, sadar atau tidak, bahwa kehinaan demi kehinaan telah menyelimuti kehidupan Umat ini. Dan itu terjadi hampir dalam semua lini kehidupan. Oleh: Imam Shamsi Ali, Presiden Nusantara Foundation DALAM sebuah haditsnya Rasulullah SAW pernah memprediksi bahwa Umat ini suatu ketika akan menjadi bagaikan “buih” di tengah lautan. Terombang-ambing seiring tiupan angin yang berlalu. Di hadits yang lain disebutkan bahwa suatu masa Umat ini akan menjadi bagaikan “sepotong daging” (lezat) yang diperebutkan oleh anjing-anjing (yang kelaparan). Di hadits pertama para sahabat bertanya: “Apakah ketika itu kita sedikit (minoritas) ya Rasulullah?” Beliau menjawab: bahkan kalian ketika itu banyak (mayoritas). Tapi saat itu kalian dihinggapi penyakit “wahan”. Sahabat kembali bertanya: “apa itu wahan ya Rasulullah?” Baginda Rasul menjawab: cinta dunia dan benci (takut) mati”. Informasi yang disampaikan oleh Rasulullah di atas terasa semakin nyata ketika kita mau dan berani membuka mata kesadaran bahwa Umat ini memang sedang dihinggapi penyakit itu. Penyakit yang terindikasi oleh tendensi “materialistik” dengan mengabaikan nilai-nilai ukhrawi (spiritualitas). Ketika Rasulullah menjawab tentang apa itu wahan sesungguhnya beliau tidak memberikan arti kata maupun defenisi dari kata itu. Justeru yang beliau sampaikan adalah indikator atau penyebab terjadinya penyakit wahan itu. Seolah beliau ingin menyampaikan bahwa terjadinya penyakit wahan ini disebabkan oleh “حب الدنيا وكراهية الموت\" (cinta dunia, takut mati). Cinta dunia adalah penggambaran situasi kejiwaan (mental state) manusia yang sangat terkungkung oleh tendensi duniawi. Penyebutan cinta dunia ini merupakan penggambaran dari cara pandang kehidupan manusia yang materialis dan bersifat sementara. Dalam bahasa kininya “cinta dunia” ini lebih dikenal dengan cara pandang atau konsep hidup yang materialis. Pahamnya dikenal dengan materialisme. Perilakunya dikenal dengan materislistik. Dalam bahasa Arab lebih dikenal dengan “المادية” atau cara pandang kehidupan yang dibatasi oleh hal-hal yang bersifat fisikal. Dengan demikian peringatan Rasulullah SAW tentang penyebab penyakit tadi sesungguhnya ada pada konsep kehidupan manusia yang saat ini telah mendominasi dunia, hampir tanpa kecuali. Paham materialisme seolah menjadi “diin” (jalan hidup) yang menguasai dunia. Dan Umat ini telah terpenjara di dalam paham itu. Untuk itu, dengan sendirinya sudah pasti penyakit wahan itu menjadi penyakit kronis yang menimpa Umat ini. Penyakit yang menjadikannya tidak memiliki posisi (stand) yang jelas dan tegas dalam merespon berbagai pergerakan global masa kini. Jika kita lihat lebih dekat lagi, sebenarnya kata “wahan” itu memiliki koneksi dengan kata “kehinaan” (hinatun). Kata ini juga memiliki konotasi yang dekat dengan kata “hayyin” (هين) yang bermakna lemah (tidak memiliki sofistikasi). Saya tidak bermaksud menggali derivasi kata ini. Tapi intinya adalah bahwa Umat ini sejak masa Rasulullah SAW telah diprediksi akan menderita penyakit wahan. Dan wahan dapat dimaknai sebagai kehinaan, rendah diri, atau situasi di mana Umat ini kehilangan “izzah” (kemuliaan). Diakui atau tidak, sadar atau tidak, bahwa kehinaan demi kehinaan telah menyelimuti kehidupan Umat ini. Dan, itu terjadi hampir dalam semua lini kehidupan. Di bidang perekonomian Umat tetinggal bahkan sering jadi sapi perahan. Secara militer jadi obyek dagang dan uji coba peralatan militer dunia. Secara ilmu dan tekonologi sangat terbelakang. Secara politik seringkali jadi mainan dunia global dan kekuatan dunia. Bahkan, secara sosial budaya jadi obyek kapitalisasi budaya orang lain. Dan semua itu terjadi karena cinta dunia tanpa kontrol (materialisme) yang mengakibatkan hilangnya harga diri (kemuliaan). Tanpa harga diri dan perasaan mulia dengan agama ini Umat tidak akan punya pegangan yang kuat (العروة الوثقي). Akibatnya, Umat hanya akan terbawa arus kekuatan dunia sesuai keinginan dan kepentingan mereka. Masanya membuka mata! NYC Subway, 2 Nopember 2022. (*)
Ubedilah Badrun Bicara di Forum BEM SI: Waspada Rezim Bisa Semakin Otoriter
Jakarta, FNN - Analis Sosial Politik UNJ Ubedilah Badrun mengemukakan bahwa korupsi yang merajalela, demokrasi yang semakin memburuk, performa aparat kepolisian yang semakin tidak dipercaya, produksi regulasi yang dikendalikan oligarki, PHK buruh yang terus terjadi, dan resesi ekonomi tahun depan berpotensi memicu meluasnya gerakan protes masyarakat. Menurut Ubedilah Badrun, dalam situasi penuh gejolak protes itu jika pemerintah menganggap bahwa gejolak protes itu mengancam kekuasaannya yang penuh masalah, dapat membuat pemerintah semakin menampakkan perilaku otoriterian. \"Kecenderungan memburuknya praktek demokrasi saat pandemi covid-19 lalu masih terasa, saat itu pemerintah secara arogan mengabaikan aspirasi publik, misalnya pengabaian atas aspirasi penolakan rakyat teehadap UU Ciptakerja. Jika tahun depan resesi ekonomi terjadi disaat yang sama performa pemerintah buruk diberbagai sektor, ini cenderung akan memicu pemerintah untuk membungkam meluasnya protes dengan cara-cara represif otoriterian\" ungkap Ubedilah Badrun di Jakarta, Kamis (03/11/22). Ubedilah Badrun berbicara dalam forum Mimbar Kedaulatan Rakyat yang diselenggarakan BEM SI di Jakarta dengan tema \"Kemajuan Terbalik Indonesia\". Selain Ubedilah Badrun, hadir juga ahli hukum tata negara Bivitri Susanti dan ekonom INDEF Nailul Huda. Menurut Bivitri dalam proses pembentukan Undang-Undang pada tiga tahun rezim Jokowi ini telah terjadi semacam dominanya kepentingan oligarki di hampir semua undang-undang yang telah dibuat. \" Terbaca secara jelas proses pembuatan Undang-undang dalam tiga tahun terakhir ini lebih banyak mengutamakan oligarki \" tegas Bivitri. Dari sisi ekonomi Nailul Huda mengemukakan bahwa dalam tiga tahun terakhir ini ekonomi juga memburuk. \" Selain karena Covid-19, buruknya ekonomi juga akibat kebijakan pemerintah yang tidak pro-rakyat. Misalnya kebijakan kenaikan BBM, itu pasti mendorong terjadinya inflasi dan kolapsnya sejumlah perusahaan sehingga PHK (pemutusan hubungsn kerja) tidak bisa dihindari akan banyak terjadi dan jumlah pengangguran terus meningkat. Angkanya bisa ratusan ribu orang yang nganggur dan di PHK \" ungkap Nailul Huda. Ditemui usai acara, Ubedilah Badrun mengungkapkan perlunya cara-cara berbasis ilmu pengetahuan, riset dan gerakan perubahan yang sistemik untuk mengatasi situasi yang kompleks. \" problem negeri ini semakin rumit karena ulah rezim yang tidak pro-rakyat. Dalam situasi problem yang kompleks tersebut memerlukan perubahan sistemik berbasis ilmu pengetahuan, riset dan gerakan perubahan yang sistemik \" tegas Ubedilah Badrun. (sws).
Mohamad Masseri Penggagas Kaum Betawi
Oleh Ridwan Saidi Budayawan KAUM Betawi perkumpulan yang didirikan MH Thanrin 1918 sebenarnya gagasan Mohamad Masserie. Mungkin dirangsang oleh berdirinya Boedi Oetomo pada 1908. Masserie seperti jugaThanrin anak Betawi Tengah. Rohyani Suud tokoh Sumpah Pemuda juga orang Tengah. Ia di Gg Kernolong . Lingkungan Masserie yang kota membantunya melahirkan gagasan keorganisasian. Memahami seorang Masserie mestilah pula melongok ke belakang riwayat kota yang membesarkan dia. 1. Kota ini bernama Xalapa. Migran Mexico Maya yang menamakannya. 2. Cumda istilah navigasi yang artinya terang atau cemerlang. Selat Cumda , Cumda Xalapa, Cumda Besar, Cumda Kecil. 3. Penduduk native disebut Betawi, bahasa orang Samarkand untuk gerbang. Ciri kampung Betawi ada gerbang. Pada tahun 2002 seorang sarjana IPB Wolly Chandramila melakukan penelitian DNA Betawi. Penelitian dilakukan atas 50 kantong komunitas Betawi. Ternyata Wolly berhasil memformula DNA Betawi. Jadi gunjingan selama ini bahwa Betawi suku campur-campur ucapan yang tidak layak. Kongres Boedi Oetomo 1909 di Jakarta membahas hambatan Belanda terhadap anak-anak Betawi bersekolah. Ternyata Belanda takut dengan track record perlawanan Betawi terhadap Belanda. Karena desakan kaum pergerakan akhirnya Belanda membuka kesempatan bersekolah bagi anak Betawi. Komisi Nasional Untuk Hukum Adat yang dipimpin a.l oleh Krannenburg memutuskan dan menetapkan pada tahun 1918 bahwa Adat Betawi adalah rechtsring. Wilayah hukum adat. (RSaidi)
Selain Oligarki, Denny Indrayana Sebut Keterlibatan Polisi dan TNi dalam Tambang Ilegal
Jakarta, FNN – Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana menyebut adanya keterlibatan penguasa serta aparat kepolisian dan TNI dalam tambang ilegal di Kalimantan Selatan. Hal tersebut disampaikannya pada acara Kolaborasi Peduli Indonesia (KOPI Party Movement) bertemakan \"Mengungkap Persekongkolan Geng Tambang di Polisi dengan Oligarki Tambang #ReformasiTotalPolri\" yang digelar di Dapoe Pejaten, Jakarta Selatan, Kamis (03/11). Berbicara soal tambang, Denny memulai dengan mengungkit kembali kasus-kasus tentang konflik lahan dan Sumber Daya Alam (SDA) di Kalimantan Selatan, seperti Advokat Jurkani yang tewas menderita luka setelah menyoalkan tentang tambang ilegal, seorang guru yang juga menjadi korban bacok karena tambang batu bara, hingga wartawan yang meninggal di penjara dikarenakan memberitakan lahan batu bara dan sawit. Pendiri sekaligus Direktur Indonesian Court Monitoring (ICM) tersebut mengatakan potret Kalimantan Selatan saat ini adalah kerusakan lingkungan akibat dilakukan tambang ilegal. Ia kemudian mengaitkannya dengan polisi. \"Kita semua paham, kalau bicara tambang, maka yang terjadi adalah mafia,\" ujar Denny. Denny menjelaskan bahwa tambang ilegal ini berkaitan erat dengan praktik mafia yang melakukan kolusi dan melibatkan kelompok penguasa dan oligarki. Para oligarki memanfaatkan tambang dan tidak sadar bahwa usaha mereka merusak lingkungan. \"Praktik mafia seperti yang kita sering tonton. Kalau memang ada kolusi, relasi yang merusak antara penguasa, kepala-kepala daerah, kepala-kepala pemerintahan, dan pengusaha. Sekarang ini disebut dengan oligarki. Oligarki yang bagaimana? Oligarki yang tidak mengerti dan memahami bahwa usaha mereka itu sangat merusak lingkungan,\" jelasnya. Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) tersebut mengatakan mafia tambang sangat mudah untuk ditangkap karena menggunakan alat berat. Denny mengungkap, tambang ilegal yang tidak terungkap disebabkan karena terdapat oknum di balik penegak hukum. \"Jadi, bagaimana kalau ini tidak terungkap? Karena penegak hukumnya sendiri oknumnya itu sudah berada di balik illegal mining ini,\" tegas Denny. Ia juga menyinggung perusahaan swasta yang menjanjikan izin negara kepada perusahaan lain dengan kompensasi sejumlah triliunan rupiah. Denny mengungkap, para oligarki yang terlibat menempatkan kerabat mereka sebagai kepala daerah dengan bantuan aparat keamanan untuk mendapatkan izin tersebut. \"Jadi, pengusaha, oligarki mendudukkan kerabatnya sebagai kepala daerah dan di- _backingi_, dicentengi dengan aparat keamanan. Sayangnya, ada oknum kepolisian, ada oknum TNI juga,\" ungkap Denny. Denny sempat berpesan kepada Mahfud MD, apabila tidak hati-hati mengelola Kalimantan Selatan, terdapat potensi terjadinya konflik horizontal yang bersifat etnis antara aparat kepolisian dan TNI terkait lahan tambang batu bara. Ia menambahkan untuk membenahi demokrasi yang problematik ini dengan pemilihan kepemimpinan yang tidak melibatkan politik uang (money politics). Selain Denny Indrayana, acara ini juga menghadirkan beberapa pembicara lain, di antaranya Adrianus Meliala (Pakar Kriminologi UI), Muhammad Uhaib As\'ad (Dosen Universitas Islam Kalimantan Selatan), Sugeng Teguh Santoso (Indonesia Police Watch/IPW), dan lain sebagainya. (oct)
Ketika Indonesia dan Presiden Jokowi Mendapat Mandat Memimpin Dunia
Bagaimana bisa Indonesia menjalankan. Apakah Indonesia mampu? Setahu kita, dunia sudah mampu gayuh sepeda 100 km, Indonesia merasa dirinya hanya bisa gayuh sepeda 2 km. Bagaimana memimpin? Oleh: Salamuddin Daeng, Pengamat Ekonomi Politik Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) INDONESIA memimpin dunia sudah benar, Presiden Jokowi sudah dilantik sebagai G20 Presidency, dan Indonesia telah diangkat menjadi Climate Change Super Power. Percaya tidak percaya, ini merupakan takdirnya Indonesia dan Jokowi. Secara spiritual ini wahyu jagat telah turun. Banyak yang mengira ini bukanlah sebuah posisi yang penting, bahkan ini cuma giliran kepemimpinan G20. Pandangan demikian sah-sah saja. Namun, dari sisi geopolitik saat ini dugaan semacam itu keliru. Karena ini adalah ujian terakhir bagi G20. Kredibel, kuat atau cuma dahan rapuh atau kerupuk. Selain itu, ini untuk pertama kali Indonesia berada pada posisi kepemimpinan yang sejalan dengan kebutuhan geopolitik dengan pembukaan UUD 1945, yakni menjaga ketertiban dunia, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Oleh karenanya butuh cara yang benar, satu cara saja bagi Indonesia untuk menuntaskan amanahnya. Kesempatan yang tidak akan datang lagi, kalau sekarang tidak bisa menjalankan, maka tidak akan pernah bisa apa-apa. Jokowi mesti berpikir keras, satu cara bisa tuntaskan banyak masalah. Satu kali dayung 7000 kilometer lebih panjang Indonesia terlampaui, jadi cara apa yang bisa dilakukan Indonesia – Jokowi? Coba kita perhatikan bagaimana kepemimpinan dunia pernah terjadi dalam sejarah modern yang kita dengar. Pertama, harus dipimpin atau dipandu oleh sebuah falsafah dan ideologi. Sebuah cara pandang baru yang merupakan jalan yang harus ditempuh dan itu tentu saja menjadi tawaran Indonesia. Selanjutnya yang kedua adalah strategi, yakni sebuah konstitusi baru dunia, konstitusi bersama yang jika dipegang secara konsisten maka masih ada peluang dunia selamat. Sebaliknya, jika tidak konsisten dan konsekuen maka dunia terus meluncur ke arah jurang sebagaimana yang terjadi sekarang sedang meluncur deras ke jurang. Ada yang berpegangan pada pohon, dahan, dan ranting yang telah rapuh. Pegangan yang lain belum disediakan oleh Indonesia. Ketiga, Indonesia harus dapat menyediakan uang. Untuk bisa menyediakan uang maka ada tiga cara yang bisa ditempuh oleh Indonesia yakni: Pertama, Indonesia harus membuat uang yang dapat digunakan seluruh dunia untuk dapat keluar dari masalah tidak adanya uang untuk menjalankan sistem baru yang ditawarkan indonesia. Kedua, kalau tidak bisa membuat uang maka Indonesia harus mencari uang. Ketiga, kalau tidak bisa mencari uang maka Indonensia harus meminta semua orang mengumpulkan uang. Tapi menjadi pemimpin kalau cuma bisa meminta orang mengumpulkan uang, wibawa pemimpin itu tidak ada. Pemimpin tidak boleh menjadi pengengemis, apalagi mengemis kepada yang sedang susah. Setelah selesai dalam masalah uang, maka harus membangun organisasi kerja multilateral yang kuat, tangguh dipercaya, dan mempunyai kredibilitas untuk menjalankan strategi yang ada. Di dunia ini terdiri jua dari orang tidak baik. Orang orang yang punya uang tapi membuat kerusakan. Juga, ada orang baik, tapi tidak punya kekuatan untuk berbuat kebaikan. Inilah fungsi organisasi baru yang akan dibangun. Organisasi yang mengurus perusahaan, mengurus negara dan mengurus seluruh anggota masyarakat dunia. Tapi mungkin pemerintah Indonesia, Jokowi bingung bagaimana memimpin dunia, bukan hanya memimpin negara-negara, tapi memimpin masyarakat dunia. Bagaimana bisa Indonesia menjalankan. Apakah Indonesia mampu? Setahu kita, dunia sudah mampu gayuh sepeda 100 km, Indonesia merasa dirinya hanya bisa gayuh sepeda 2 km. Bagaimana memimpin? Begini saja dulu, coba tunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia mau, dan bersedia mengemban amanah ini. Cara menunjukkan kemauan itu bisa dimulai dari APBN Indonesia dan dana CSR Indonesia akan dialokasikan untuk membiayai komunitas global yang mau mendedikasikan hidup mereka pada perbaikan dunia, membangun inisiatif iklim dan mendorong keterbukaan digitalisasi secara internasional bagi transparansi. Kalau belum punya uang bisa dimulai dengan membiayai Asia dulu, kalau uang masih sangat sedikit bisa dimulai dari Asean. Intinya mulai dengan menjadi pemimpin yang banyak memberi. Bagaimana sinuhun, iso apa ora? (*)
GNPR Desak Jokowi Turun
Jakarta, FNN – Gerakan Nasional Pembela Rakyat (GNPR) akan menggelar aksi damai Akbar 411 di Istana Negara, Jakarta Pusat pada Jumat (4/11/2022). Dalam jumpa pers, Presidium GNPR yang diwakili oleh Muhammad Husein Al Attas menyampaikan ada enam poin terkait aksi Akbar 411, yaitu: 1. Mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengawasi, meninjau, dan mengkritisi kinerja pemerintahan; 2. Kebebasan berserikat yang dilindungi pasal 28E UUD 1945; 3. GNPR dan rakyat sudah beberapa kali turun tapi tidak digubris, hal itu menandakan kegagalan pemerintahan; 4. Menuntut presiden untuk mundur; 5. Tuntutan GNPR merupakan permintaan demokrasi yang dilindungi UU; 6. Mengajak seluruh elemen untuk turun ke jalan. Acara yang sudah direncanakan dan memberikan surat pemberitahuan kepada pihak kepolisian sejak Kamis (20/10/2022) lalu tersebut akan melibatkan ribuan massa dari berbagai organisasi dan tokoh masyarakat dengan pengamanan internal 1000 orang dan 100 orang tenaga medis. Jokowi dituntut untuk mundur, meskipun sudah 8 tahun menjabat, tapi tidak ada perubahan yang signifikan. Dan ada banyak kasus yang terjadi selama kepemimpinannya, antara lain kasus KM 50, pembunuhan Brigadir J, tragedi kemanusia Kanjuruhan, dan lainnya. (Rac)
Surat Terbuka Untuk Menteri Keuangan
Jakarta, 3 November 2022 Kepada Yth. Ibu Sri Mulyani Indrawati Menteri Keuangan RI Cq. Dirjend Pajak Kementerian Keuangan RI Di Jakarta. Perihal : Bayar PPN 2 (Dua) Kali untuk Barang Yang Sama Dengan hormat, Semoga Ibu sehat selalu sehingga bisa berfikir dan bertindak dengan jernih dalam menjalankan tugas-tugas kepemerintahan. Selanjutnya perkenankan saya atas nama keluarga menyampaikan pertanyaan atau keluhan karena saya merasa dirugikan atas suatu transaksi yang mengharuskan saya membayar PPN hingga 2 (Dua) Kali. Adapun kronologinya adalah sebagai berikut: 1. Pada tahun 2012 saya membeli apartemen di Kota Kasablanka Jakarta Selatan dengan cara dicicil dan setelah hampir 10 tahun, saya mengalami kesulitan keuangan terutama karena saya dipenjara akibat mengungkapkan ketidaksetujuan saya terhadap UU Omnibuslaw Cipta Kerja yang saat ini sudah dinyatakan Inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Pada saat saya dipenjara itulah cicilan ke bank itu benar-benar macet. 2. Saat saya bebas untuk sementara, saya berusaha keras untuk melunasi hutang ke bank tersebut namun ternyata sudah di buy back (diambil kembali) oleh developernya yaitu dari GRUP PAKUWON dengan membayarkan sisa hutang saya ke bank. 3. Selanjutnya saya berencana untuk membayar sisa hutang ke bank tersebut (dana buy back) kepada developer namun developer tidak mengijinkan. Menurut developer, apartemen itu bisa kembali menjadi milik saya dengan skema yaitu saya harus membeli lagi apartemen yang sama tersebut dari developer. Adapun dananya adalah dari dana saya yang sudah diterima developer selama 10 tahun itu kemudian menambahkan lagi kekuarangannya sehingga sama dengan harga jualnya, dan dengan keharusan membayar PPN lagi. 4. Karena saya terjepit maka akhirnya saya terpaksa menyetujui skema tersebut walau sebelumnya saya sudah bertanya kepada seorang pejabat pada Ditjend Pajak namun tidak bisa memberi penjelasan dan jalan keluar. 5. Dengan skema ini artinya saya membayar PPN sebanyak 2 (Dua) Kali untuk barang yang sama. Padahal setahu saya, PPN itu adalah pajak kepada konsumen akhir dan hanya dibayarkan 1 (Satu) Kali saja. 6. Terkait hal ini saya ingin mempertanyakan dan menyampaikan keluhan terhadap kejadian yang menimpa saya ini. Namun lebih daripada itu, saya meyakini bahwa peristiwa yang saya alami ini boleh jadi menimpa banyak orang lainnya. 7. Pertanyaan saya, apakah skema seperti yang saya uraikan di atas itu dibenarkan menurut aturan pajak? Kalau aturan itu memang benar, maka sebaiknya aturan itu diubah karena sangat merugikan konsumen dalam hal ini rakyat Indonesia karena dalam keadaan kesulitan, bukannya dibantu pemerintah malah diperas dengan membayar PPN hingga 2 (Dua) Kali. Sekiranya pembayaran PPN 2 (Dua) Kali itu suatu kesalahan penerapan, maka tolong segera kembalikan uang saya dan juga mungkin uang konsumen lainnya yang mengalami hal serupa, karena uang itu tentulah sangat berharga buat keluarga saya dan juga keluarga lainnya. 8. Saya sadar betul bahwa selama ini APBN telah dikelola secara ugal-ugalan yang akhirnya pemerintah tidak punya uang. Menurut saya, silahkan mengambil langkah-langkah cerdas untuk memperkokoh APBN namun janganlah dengan cara memajaki rakyat seenaknya. Saya menunggu jawaban dari Ibu Menteri Keuangan cq. Dirjen Pajak tentang hal ini dan semoga harapan saya terkabul yaitu pemerintah tidak “memeras rakyat” dengan cara memajaki rakyat dengan seenaknya. Demikian surat ini saya sampaikan dan atas perhatian Ibu Menteri, saya ucapkan terimakasih. Salam, Moh Jumhur Hidayat Rakyat Indonesia (*)
POPULER
