ALL CATEGORY
Anies Diteriaki Presiden Saat Peluncuran Buku Sabri Saiman
Jakarta, FNN – Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghadiri peluncuran buku biografi tokoh Jakarta Utara Sabri Saiman di Bidakara, Jakarta, Jumat malam (28/20/22). Kehadiran Anies saat memasuki ruangan, sontak membuat keriuhan peserta dan meneriaki Presiden. “Nah ini baru Presiden beneran, Allohu Akbar,” pekik seorang yang hadir. Meski terlambat datang, namun kehadiran Anies di penghujung acara ini kembali hangat. Anies datang mengenakan kostum batik coklat dan seperti biasa tetap segar dan penuh senyum ceria. Kedatangan Anies langsung disambut Sabri Saiman. Menurut Anies, Sabri Saiman adalah sosok yang dalam pergaulan sosial sangat unik, berkarakter dan penuh semangat, terutama di kalangan Jakarta Utara. “Bang Sabri adalah juga sosok yang senantiasa memikirkan orang (dan rakyat) dibandingkan dirinya sendiri,” ungkapnya. Anies juga mengisahkan, sebagian besar hidup Bang Sabri Saiman untuk kerja sosial kepada masyakat. Sehingga wajar selalu menjadi rujukan untuk studi dan pengembangan di Jakarta. Untuk itu pula, kata Anies, sepatutnya kita bersyukur sekali Jakarta Utara punya sosok seperti Sabri Saiman. “Jika Jakarta Utara aman, maka Jakarta juga aman,” nilai Anies. Menurut Bakal Capres RI Anies Baswedan, begitu banyak tokoh yang juga memiki pengalaman panjang dan menarik tapi hanya menempel di badan dan tidak ditulis. Namun, pengalaman orang itu tidak ditulis, sehingga pengalaman itu tidak bisa dipetik hikmahnya. Maka sudah tepat apa yang dilakukan teman-teman Bang Sabri untuk menulisnya. “Apa yang dialami Bang Sabri ini bisa jadi pelajaran kita semua. Kita punya banyak tokoh, tapi saat wafat hanya jadi dongeng saja tidak ada dokumentasi semasa hidupnya,” tuturnya. Anies juga mengungkapkan, ketika menjabat Gubernur DKI Jakarta, Anies adalah sosok terdepan dalam mengutamakan keinginan masyarakat. “Terus terang ini jadi cirinya, saya sering jika bediskusi dengan beliau mejanya ikut bergetar karena gebrakan Bang Sabri apalagi bila berbicara tentang sosial dan kemanusiaan,\" ungkap Anies sambil tersipu. (bunayya saifuddin)
Renungan Sumpah Pemuda: Pemuda, Bangkit Melawan atau Mati Kelaparan!
Persoalannya adalah bagaimana pemuda ini akan mampu menjadi Avant Garde bagi penjaga nasionalisme jika mereka sendiri dihantui kecemasan yang berjangka panjang. Oleh: Dr. Syahganda Nainggolan, Sabang Merauke Circle BERBAGAI berita hari-hari ini bicara tentang Sumpah Pemuda mengharapkan kejuangan pemuda untuk membangun persatuan nasional, sebagaimana yang diharapkan bangsa ini jika merujuk pada sejarahnya, Sumpah Pemuda 1928. Persoalannya adalah apakah pemuda kita saat ini, mempunyai kemampuan untuk berbicara nasionalisme? Atau sebaliknya, pemuda saat ini menjadi beban negara yang harus diselamatkan? Dalam tulisan saya terdahulu, “Gelombang PHK dan Perfect Storm: Buruknya Nasib Buruh Indonesia” (12/10/2022), yang dapat diakses beberapa media online, telah dibahas lebih dari satu juta pengangguran baru selama 9 bulan tahun ini. Hal itu dapat dilihat dari 2,2 juta pencairan JHT. Banyak diantara mereka kaum muda, karena tabungan JHT-nya masih beberapa tahun. Pertanyaannya seberapa besar pengangguran kaum muda? Dalam data bank dunia, https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.1524.ZS?locations=ID, pengangguran kaum muda usia 15-24 tahun berada pada angka 16% tahun 2021. Jauh di atas kelompok usia lainnya atau angka total 5,8 % (Februari 2022). Angka usia 15-24 ini berada pada 15,9% pada saat Jokowi mulai berkuasa. Pada saat SBY berkuasa, pengangguran kaum muda usia itu berkisar 26%, turun hampir 10% ketika SBY turun. Artinya, selama Jokowi berkuasa pengangguran kaum muda usia ini tetap begitu saja, secara rerata. Jumlah usia 15-24 berjumlah 21,3 juta jiwa dan usia 15-44 tahun berjumlah 88,61 juta jiwa. Jika kita asumsikan usia muda itu di bawah 45 tahun, maka jumlah usia sangat muda telah memasuki dunia kerja hampir mencapai 25%. Pengalaman buruk mereka sebagai pencari kerja di awal kehidupannya, seperti susah mendapatkan pekerjaan dan gaji yang tidak bisa mencukupi, membuat kemungkinan adanya krisis kehidupan pada hidup mereka kelak. Secara kualitatif sulitnya sarjana mendapatkan pekerjaan dan sulitnya mempunyai penghasilan yang cukup dalam bekerja diuraikan dalam artikel CNN Indonesia (28/10/2022), dalam “Sarjana Susah Cari Kerja, Siapa Yang Salah?” dan “Barisan Para Perantau Muda Ke Jakarta: Sulit Menabung, Dibunuh Sepi”. Memang pemerintah mengklaim telah terjadi penyerapan tenaga kerja sebanyak 4,45 juta selama kuartal Indonesia/2022, namun angkatan kerja baru yang masuk mencari kerja mencapai 4,2 juta, pada saat yang sama (merdeka.com, 9/5/2022). Dari penyerapan naker itu mayoritas pada pertanian, yang hampir 1,9 juta pekerja, lalu sektor pengolahan dan perdagangan, masing-masing 840 ribu dan 640 ribu. Tapi, gelombang PHK yang terjadi saat ini telah menunjukkan secara total terlihat tidak terjadi pertumbuhan lapangan kerja di Indonesia. Bagaimana dengan pemuda yang bekerja? Pada tulisan terdahulu saya, yang saya singgung di atas, saya sudah membahas temuan “Mekari White Paper”, April 2022 yang dilansir Kompas (10/10/2022), di mana terjadi kemerosotan daya beli karyawan sebesar 74%, 61% tidak mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari dan 15% saja yang masih punya tabungan jika di-PHK, serta uraian survei Litbang Kemenhub (Kompas, 9/10/2022) tentang penghasilan Ojek online, berkisar Rp 50.000 – Rp 100.000 per hari yang langsung habis dalam sehari. Mereka adalah kaum muda, yang sebesar 40,6% berusia 20-30 tahun. Data kuantitatif ini jika kita sambungkan dengan laporan CNN Indonesia di atas, yang menggambarkan sosok-sosok pekerja muda di Jakarta, yang bertahan hidup tanpa tabungan, namun harus bertahan di Jakarta, karena tidak punya alternatif kerja dengan penghasilan lebih baik, apalagi balik ke desa, tentu lebih semakin nyata, bahwa kaum muda sudah terjebak dalam kehidupan pas-pasan. Kesulitan menciptakan lapangan kerja, sebenarnya juga dapat terlihat dari laporan CNN Indonesia (27/10/2022), dalam judul \"Turun Naik Nasib BLK dan Asa Pemuda Mengejar Mimpi”. Berita ini menggambarkan upaya pemerintah menciptakan pelatihan berorientasi kerja. Di mana disebutkan bahwa dari anggaran yang disalurkan pemerintah pada Balai Latihan Kerja (BLK) di Bandung, Sidoarjo, dan Solo masing-masing Rp 100 miliar hanya mampu menciptakan naker terserap sebanyak 674 orang, 1.257 orang, dan 1.432 orang. Sejumlah 3.000-an orang pekerja dengan anggaran lebih 300 miliar pelatihan menunjukkan susahnya menciptakan “link and match” antara pencari kerja (skill and competence) dan penyedia kerja. Gambaran tentang buruknya nasib kaum muda sudah kita gambarkan. Kita masih melihat ini dalam standar resmi pengangguran. Jika kita bicara riil, maka cakupan defenisi pengangguran dapat diperluas lagi. Jika di Amerika, BPS mereka menentukan angka pengangguran standar dengan ukuran U3, namun ukuran riil dengan U6, angkanya berbeda jauh. Dalam kamus Britannica, “How is the U.S. Unemploynent Rate Calculated”, yang memuat pengertian U3 dan U6 tersebut, disebutkan bahwa angka standar pengangguran Amerika 2022 adalah 4,4%, namun secara riil sesungguhnya 8,7%. Secara umum kita sudah memperlihatkan bahwa kaum muda dan pemuda mengalami persoalan besar bagi dirinya sendiri. Mereka menjadi bagian dari sistem perekonomian kita yang menempatkan mereka sebagai alat produksi semata, yang digunakan untuk memenuhi rumus-rumus pembangunan ekonomi ala neoliberal. Mengapa demikian? Sistem ekonomi kapitalis yang berkembang di Indonesia memang dijalankan dengan prinsip sebagai berikut: pertama, ekonomi harus bertumbuh tanpa memikirkan pertumbuhan untuk siapa. Yang pasti pertumbuhan ekonomi selama ini lebih menguntungkan kaum kapitalis oligarki yang segelintir jumlahnya. Kedua, jika inflasi tidak terkendali, maka pemerintah dan Bank Sentral harus merem inflasi dengan menaikkan suku bunga. Dengan suku bunga yang tinggi uang beredar berkurang. Namun, resikonya adalah PHK. Mengatur inflasi pada tingkat 2-3 % adalah rumusan yang tidak perduli nasib pekerja. Ketiga, Flexicurity. Ini sebuah prinsip di mana hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja diusahakan pada titik kepentingan terbatas sekali. Kapan merekrut pekerja dan mem-PHK dipersilakan pada pengusaha. Ini disebut Flexiblity Labour Market. Aspek Security, yakni kesejahteraan pekerja atau pekerja yang di PHK, diserahkan pada negara. Pengusaha tidak mau terlibat. Pekerja Indonesia sudah masuk pada fase ini, sehingga pekerja tidak punya lagi kepastian hidup dan karir. Bangkit Melawan atau Mati Kelaparan Krisis ekonomi yang akan melanda Indonesia, sudah pasti akan (dijadikan alasan) memperburuk nasib kaum muda pekerja. PHK, pembayaran upah jam-jaman, penurunan upah riil, dan lain sebagainya akan terus terjadi dan bertambah buruk. Banyak orang memprediksi akan terjadi tahun depan. Persoalannya adalah bagaimana pemuda ini akan mampu menjadi Avant Garde bagi penjaga nasionalisme jika mereka sendiri dihantui kecemasan yang berjangka panjang. Ini adalah pertanyaan besar bagi kaum muda ketimbang orang-orang meminta kaum muda menjaga persatuan nasional. Sebab, pula perpecahan nasional selama ini bukanlah tanggung jawab pemuda, melainkan pertarungan politik kaum tua. Tanggung jawab pemuda saat ini adalah merebut Indonesia untuk mereka miliki demi masa depan mereka. Merebut artinya tidak membiarkan Indonesia berjalan tanpa memastikan kepentingan kesejahteraan kaum muda meningkat dan berkelanjutan. Sedangkan memiliki artinya memastikan mereka bukan sekedar buruh murah yang tergantung pada kepentingan segelintir kapitalis pemilik kekuasaan. Di sinilah letak kepentingan kita membicarakan kaum muda dan pemuda kita. Bukan menyerahkan urusan politik perpecahan, isu persatuan dan tetek bengek lainnya. Pemuda harus kita sadarkan untuk bangkit melawan kaum kapitalis atau mati kelaparan. Salam. (*)
Ultimatum Jokowi, Mahasiswa dan Buruh Kembali Bergerak
RASANYA sulit sekali untuk minta Presiden Joko Widodo “turun tahta”, meski demo besar-besaran telah dilakukan oleh mahasiswa, buruh, emak-emak, dan elemen masyarakat lainnya. Tidak kurang juga Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) telah pula memberi penilaian Kabinet Joko Widodo – Ma’ruf Amin: NASAKOM, “Nasib Satu Koma”. Ini karena indeks prestasinya “satu koma” saja. Praktis tidak ada satu prestasi pun yang bisa dibanggakan dari slogan “kerja-kerja-kerja” itu. Jokowi – Ma’ruf lebih mengejar pembangunan infrastruktur ketimbang menyejahterakan rakyatnya. Mahasiswa dan buruh pun akhirnya mengancam Jokowi bakal menurunkan massa yang lebih besar lagi. Apakah Jokowi masih bisa bertahan? Berikut ini dialog Wartawan Senior FNN Hersubeno Arief dengan pengamat politik Rocky Gerung dalam Kanal Rocky Gerung Official, Jum’at (28/10/2022). Tentang Sumpah Pemuda, 28 Oktober Halo-halo, apa kabar Anda semua? Ketemu hari Jumat ini, ya bersama dengan saya Hersubeno Arif dan Bung Rocky Gerung, dari Rocky Gerung official Forum News Network. Bung Rocky, hari ini tanggal 28 Oktober ya, ini bersamaan dengan hari Sumpah Pemuda dan juga hari ini ada unjuk rasa besar-besaran di Jakarta dan beberapa tempat di kota di Indonesia. Ya, ada kebangkitan kembali semangat Sumpah Pemuda dan justru karena bangsa ini ada di depan pintu gerbang perpecahan. Jadi, kita harus mengingat kembali bahwa jauh sebelum Indonesia merdeka, 17 tahun sebelum Indonesia merdeka, justru para pemuda ini yang sudah memerdekakan bangsa ini sebelum negara ini merdeka itu. Dan kita ingat bahwa kan janji Sumpah Pemuda itu nusa satu, bangsa satu, dan bahasa persatuan satu. Dia nggak bilang satu bahasa, bahasa Indonesia itu bahasa persatuan di antara bahasa-bahasa daerah yang berbeda itu. Jadi jelas dari awal, filosofi dari Sumpah Pemuda itu kira-kira bunyinya begini: karena kami berbeda maka kami memerlukan persatuan. Jadi, itu pentingnya ontologinya karena kami berbeda, kami memerlukan persatuan. Sekarang, rezim ini justru membalik, demi persatuan tidak boleh ada perbedaan. Kan itu konyolnya begitu kan. Jadi, sebetulnya pengertian-pengertian pluralitas itu dari awal dipahami oleh anak-anak muda ini. Mereka tahu bahwa Sulawesi pasti beda wataknya dengan Sumatera, orang Batak beda dengan Jawa, tetapi demi sesuatu di masa depan, dia bersatu. Dengan kata lain, jangan hapuskan perbedaan itu, karena justru adanya perbedaan itu yang membuat mereka bergembira untuk bersatu. Sekarang kami Pancasila, yang lain berarti bukan. Jadi, demi Pancasila semua nggak boleh. Itu kacau kan sebetulnya. Jadi, Pancasila itu harus dianggap sebagai ide yang mempersatukan, bukan ide yang membasmi perbedaan. Itu soalnya tuh. Itu terkait dengan soal Islamofobia. Islamofobia itu seolah-olah menganggap bahwa semua hal yang berbau Islam itu berbahaya buat persatuan. Justru karena ada Islam, ada Kristen, ada Hindu, segala macam diperlukan merawat perbedaan. Jadi, kita mengingat Sumpah Pemuda dalam upaya merawat perbedaan, bukan memusuhi perbedaan. Itu poinnya. Dan yang lebih penting sebetulnya anak muda cuma bersumpah Satu Nusa Satu Bangsa Satu Bahasa. Mereka nggak bersumpah satu pajak. Dan kalau kemudian kita proyeksikan sekarang, dengan rendah hati kita mesti bilang bahwa tokoh-tokoh Pemuda dulu, para founding parent kita itu jauh lebih cerdas dan jauh lebih bijak dibandingkan kita sekarang ini ya. Iya betul, karena mereka nggak pernah berkoalisi. Mereka datang dengan indentitas sendiri bahwa kami datang dengan perbedaan tapi kami bangga dengan perbedaan itu. Itu sebetulnya yang mesti dirayakan dalam demokrasi. Kalau sekarang, itu semuanya menganggap ini mesti koalisi demi supaya menghimpun kekuatan. Semua partai itu justru kuat, ngapain ada koalisi-koalisi. Memangnya sistem parlementer, ada koalisi segala macam. Ini sebetulnya etika politik kita dari awal itu paham betul apa itu demokrasi, apa itu pluralitas, apa itu perbedaan. Sekarang nggak ada, jadi harus sama ya. Koalisi ini harus sama, walaupun partai-partai berbeda, tapi kita sama-sama harus tunggu sinyal dari Presiden Jokowi. La itu untuk apa. Bagaimana mental begitu. Tentang Buzzer (Komisari BUMN) yang Mengubah Kata Khilafah Menjadi Khilafuck Dan beberapa hari ini kita kembali diganggu buzzer yang menjadi komisaris. Dan ketika menjadi komisaris juga dia nggak berubah sifatnya dari buzzer, misalnya mengubah kalimat Khilafah menjadi Khilafuck. Itu apa? Kadang-kadang saya bingung. Ini kalau kita biarkan ini ngaco, tapi kalau kita ikut mengomentari kita jadi ikut bodoh, gitu. Itu kalau dia ikut Kongres ‘28 bisa ditempeleng sama anak-anak muda ’28, lo bego banget sih. Bayangkan, misalnya 100 sekian tahun setelah Sumpah Pemuda masih ada kunyuk-kunyuk seperti itu tuh, yang berupaya untuk menyelipkan kebencian dengan framing, dengan frasa-frasa bodoh semacam itu kan. Jadi, kelihatan memang orang ini nggak ada otaknya itu. Mau diapain kan. Dia orang yang gak ngerti, mau ditempeleng juga nggak ngerti kenapa dia harus ditempeleng, mau dihina dia merasa ya sudah memang bagian gua menghina-hina kan. Jadi, ini yang disebut sebagai ,,,, g itu. Bahkan, yang banal pun, yang kejahatan pun dia nggak paham. Dia nggak paham bahwa dia komisaris dari BUMN yang adalah digaji oleh rakyat. Kan itu lembaga negara. Kalau dia anak swasta mungkin dia bisa bilang ya gua kan nggak digaji. Ini Komisaris BUMN, digaji oleh negara lewat APBN, tapi menghina rakyat yang menggaji dia. Mau diapain coba. Itu dalam bahasa filosofi ada namanya nausea, rasa muak dari rakyat tetapi muaknya aneh. Muak lihat orang bodoh. Kira-kira begitu. Ya kalau dia memang sudah susah gitu, mau diapain. Tapi, yang jadi persoalan kok justru malah pemerintah mengangkat dia menjadi komisaris, dan kemudian juga ketika kasus-kasus semacam ini dilaporkan ke polisi justru dilindungi. Itu kan yang jadi persoalan serius malah. Ya, saya bergaul dengan rakyat bawah. Setiap kali saya naik gunung, masuk desa-desa, pasti saya ketemu tukang ojek, penjaga keamanan sekolah, segala macam itu, dan mereka adalah rakyat biasa, rakyat kecil itu, yang punya pandangan politik berbeda dengan Pak Jokowi. tetapi, kalau saya bicara dengan mereka yang orang sering bilang bodoh, enggak. Itu pintar semua, rakyat kecil itu pintar. Mereka paham bagaimana membedakan isu itu kebencian dan kritik itu. Ini komisaris kok bisa dungu. Apapun istilahnya, memang dia dungu sebetulnya, dan itu yang justru akan diselamatkan oleh pimpinan BUMN. Oh, ini nggak begitu, dia begini. Apa? Itu dari segi pernyataan, memilih kalimat saja sudah buruk gitu kan. Jadi, di saat kita justru merayakan Sumpah Pemuda, ada seorang pemuda dungu yang berupaya memecah-belah bangsa. Tentang Gerakan (Demo) Mahasiswa Tetapi, di tengah kedunguan itu kita masih punya harapan karena mahasiswa, terutama dari BEM seluruh Indonesia hari ini mulaibergerak gitu. Dan tuntutan mereka juga sangat substansial karena mereka ingin Presiden Jokowi mencabut omnibuslaw dan kemudian segera mengeluarkan Perpu. Kalau tidak, ini akan unjuk rasa terus-menerus. Dan kita tahu kan dampak dari omnibuslaw itu seperti apa. Iya itu. Dan, disambut oleh buruh. Jadi akan ada gerakan baliklah gitu. Mungkin si Komisaris ini minta ditakar IQ-nya oleh BEM UI. Dan BEM UI tidak pernah anggap, itu barang, bukan orang. Tapi balik tadi pada kritik BEM UI dan itu kemudian diikuti oleh banyak daerah sekarang, menganggap bahwa yang diucapkan oleh BEM UI memang itu proposal alternatif itu. Artinya, kalau negara membiarkan hal-hal yang fundamental itu dilindungi oleh hukum yang dia buat sendiri juga, itu artinya ada hak rakyat untuk terus mempersoalkan. Dan demonstrasi akan berlanjut. Jadi terlihat betul bahwa kemampuan publik untuk membuat kontras bahwa yang dilakukan oleh rezim ini sudah buruk semua tuh. Bahkan, dalam omnibuslaw ternyata ada bagian pasal yang menganulir sifat pidana dari ijazah. Kan hal-hal begituan yang kemudian orang curiga, kalau begitu sudah berlangsung jauh, sehingga kemudian yang kita baca kemarin lawyer-nya Bambang Tri itu atas permintaan Bambang Tri konsultasi menarik kembali kasus itu. Tentu saja orang lantas berpikir ada apa di belakang itu, segala macam alasan teknikalitas, nggak mungkin orang lagi di penjara itu dibawa ke dalam sidang untuk peristiwa yang lain. Itu sebetulnya memang diakali begitu supaya dia nggak masuk dalam sidang kan. Jadi, terlihat bahwa semakin soal ijazah ini ditutup-tutupi itu justru semakin terlihat atau semakin terasa bahaya memang ada yang enggak benar kan. Jadi, apapun, itu entah alasan lawyernya nebis in idem nanti, agar mencegah nebis in idem, tapi publik sudah merasa bahwa kalau begitu ini akan jadi black number lagi nih kasus ini. Jadi, balik pada BEM, BEM melihat semua itu bahwa ada ketidakadilan yang dipalsukan, ada pemerataan yang enggak jadi, ada akumulasi yang berlanjut dengan konsekuensi disparitas, karena semua itu enggak ada satupun di antara anggota kabinet, termasuk presiden, yang IP-nya dikasih dua. Semua di bawah dua. Artinya buruk. Jadi, kalau istana saja buruk, apalagi buzzer-buzzer-nya kan. Saya sebenarnya termasuk orang yang menghindari untuk membicarakan para buzzer ini, karena menurut saya ini pekerjaan mubazir dan mengotori pikiran kita saja. Tapi kalau sudah berlebihan seperti ini, ya mau nggak mau kita mesti membicarakannya. Ya, sekadar untuk melampiaskan kebingungan kita dalam memahami persoalan kok bisa ada sebuah negara dikelola seperti ini. Jadi, semua hal yang diucapkan Presiden Jokowi itu, “nanti kita ada bonus demografi”, apa? Apa deviden yang akan kita peroleh kalau kita nggak kasih investasi baik pada bangsa ini. Jadi, sekali lagi, ada yang masih nikmat untuk menunggu deklarasi-deklarasi capres ini, tetapi secara umum masyarakat menganggap ya adalah, tapi buat apa kita masuk ke dalam kerumitan itu. Ya, putuskan saja Anies Baswedan jadi presiden. Kira-kira begitu. Jadi, orang sudah frustrasi sebenarnya, lu mau ngapain gitu. Walaupun tetap Anies mesti diuji, tapi di benak publik menganggap semuanya bohong begitu kan. Lebih baik proteksi Anies, tapi kemudian Anies juga masuk di dalam jebakan-jebakan tuh. Jadi, hal-hal semacam ini akan terbawa terus, sementara di depan mata kita itu ada ancaman krisis pangan dan energi, Indonesia sudah mau kehilangan kemampuan untuk memproduksi pangan sendiri. Gitu-gitulah. Iya, betul-betul. Untung diingatkan Anda. Saya juga baru baca itu Pak Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, mengingatkan agar Bulog segera serap produksi gabah dari para petani karena katanya stok beras itu sekarang menipis di Bulog. Ini serius sekali Bung Rocky kalau sampai terjadi. Ya, itu stok kurang itu artinya ya ada betulnya juga di Bulog buffer stoknya itu buffernya dinaikin, tapi sekaligus Menteri Perdagangan memberi sinyal silakan para importir mulai mengimpor. Mendua sebetulnya itu. Tetapi, ya Menteri Perdagangan lebih enak meng-import daripada ngurusin pertanian rakyat. Kalau Menteri Pertanian sih iya, dia pasti ingin beras rakyat itu di-stok di Bulog. Tapi kalau Menteri Perdagangan ya itu nggak ada fee-nya tuh, mending import-lah. Jadi kita mesti waspada kalau, pokoknya kalau kabinet yang ngomong itu soal laporan rakyat, itu mesti waspada. Bisa sebaliknya tuh. (ida/sws)
Legenda Si Mata Biru
Oleh Ridwan Saidi Budayawan PADA tahun 1979 saya pindah dari Sawah Besar ke Kelapa Gading. Boleh dikata tiap hari saya melintas Jl Prrintis Kemerdekaan. Dan acap kali melintas saya selalu lempar pandang ke waduk alami di Pulo Mas: Ria Rio. Wah Brazil. Rio itu air atau juga sungai. Ria tentu bukan gembira tapi penyedap dalam kata berulang a-simetris macam sungsang sumbel. Yang prnyedap di sini: sumbel, kata kedua. Pada Ria Rio yang penyedap Ria, kata pertama. Di Indonesia etnografi tak dilibatkan dalam mendalami sejarah, sehingga pakar-pakar terkait hanya punya koleksi 3 bangsa: India, China, dan Portugis yang migrasi ke Indonesi. Padahal migran yang malah datang lebih dulu dari Amerika Selatan, Pacific. Asia Tengah, Afrika, Arab, Eropa. Maka jika membaca karya tulis sejarah oleh orang Indonesia terkesan dianya pasti punya ijazah asli tapi tak punya SEKIL (skill). Kalau orang bermata biru langsung dibilang Portugis. Orang-orang suku Lamno, Aceh Jaya, suku pedalaman Lingon di Yamini, Halmahera Timur, itu banyak yang bermata biru dan kadang-kadang berambut pirang. Mereka bukan Portugis seperti yang disangka sementara pakar, mereka Csucasia, Asia Tengah. Orang Portugis tidak berdiam di pedalaman. Portugis berdiam di zona ekonomi. Mereka pebisnis. Yang juga bermata biru suku pedalaman Buton. Suku Togutil tidak bermata biru, mereka diam di Halmahera Timur. Di antara mereka banyak yang Islam. Suku Maya di Mexico sejak 1995 banyak yang masuk Islam. Bermula tahun 1995 kala suku Maya berdemo di kota-kota Meksico menuntut keadilan yang akhirnya menuntun sebagian mereka masuk Islam. Per 2021 orang Maya yang Islam seribuan. Juga untuk generasi muda muslim Maya sudah ada pusat pengajaran Islam. Lebih 3000 tahun lalu migran Maya di Indonesia berkata: Ahu aviki. Aku tahu Tuhan, tapi aku tak tahu apa-apa tentang itu. Sekarang muslim Maya berkata: Aku tahu Tuhan, dan aku menyembahNya. Allahu Akbar. (RSaidi)
Todongkan Pistol Mau Ketemu Jokowi?
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan MENURUT keterangan Kepolisian motif Siti Elina berjalan di depan luar pagar Istana dan mengacungkan pistol FN ke anggota Paspampres adalah ingin menemui Jokowi dan menyampaikan bahwa bernegara berdasar Pancasila itu salah seharusnya Islam. Keberadaannya dikait-kaitkan dengan Negara Islam Indonesia (NII). Aksinya dengan mudah dilumpuhkan oleh beberapa personal polisi lalu lintas. Motif jauh dari relevansi aksi. Mau ketemu Presiden Jokowi dengan cara menodongkan pistol FN ke arah Paspampres. Lucu sekali. Menurut berita tetangga, Siti Elina baru menjadi guru ngaji dan stress terhimpit oleh persoalan ekonomi. Nah mulai ketemu benang merahnya lebih kuat ke ekonomi ketimbang ideologi. Mungkin kecebur kolam jebakan. Bahrul Ulum suaminya yang dituduhkan terkait NII konon ditangkap bukan untuk kasus Siti Elina. Lalu siapa yang memainkan Siti Elina ? Ketika kasus ini diambil alih oleh Densus 88 maka jadilah bagian dari dugaan terorisme. Lalu ini akan segera masuk ke ruang yang semakin gelap. Kasus karet multi dimensional. Kiri kanan oke. Cerita dimulai dari motif perjuangan ideologi yang dilakukan dengan cara naif, lucu dan bodoh. Rekayasa lebih relevan menjadi model gerakan Satgassus Sambo ketimbang mendirikan Negara Islam. Singgungan kepada umat Islam yang masif, tendensius dan berulang. Moeldoko dan BNPT mulai ikut mengatur ritme orkestra. Konon 2023 dan 2024 akan meningkat radikalisme. Ia mencoba menjadi tukang sihir eh tukang ramal. Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi menyatakan Siti Elina terkait kelompok radikalisme \"Setelah kami lakukan riksa ternyata benar tersangka ini mengarah kepada hal hal berkait radikalisme dan teror\". Belum terekspose darimana ia memiliki pistol dan mengapa melakukan tindakan sebodoh dan selinglung itu. Mungkin akan segera tercatat dalam buku sejarah bahwa pernah ada radikalis atau teroris terbodoh di dunia yang ingin jumpa Presiden dengan cara mengacungkan pistol kaliber FN. Jauh di luar gerbang Istana. Memakai jilbab dan hijab lagi. Sungguh pelecehan luar biasa dalam perekayasaan yang keji. Gawatnya, buku-buku yang disita dan dikaitkan dengan radikalisme adalah \"Jalan Menuju Hidayah\", \"luruskan Aqidah Anda\" dan \"Pribadi dan Akhlaq Rosul\". Waduh jika buku-buku agama dengan judul seperti ini dianggap radikal apalagi teror maka semakin ngawur saja negara ini dibawa. Mungkin ada benarnya jika para mantan Kapolri berkumpul dan sengaja mendatangi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mendukung dan mendorong perbaikan kinerja Kepolisian yang dinilai semakin babak belur pasca terbongkarnya perilaku \"mafia\" dan \"tukang rekayasa\" Satgassus pimpinan Ferdy Sambo. Terorisme termasuk mainannya pula. Kasus Siti Elina yang aneh dan tidak rasional itu perlu dicermati apakah kejahatan sebenarnya atau kejahatan buatan. Isunya terorisme dan radikalisme. Isu itu selalu digunakan untuk memojokkan umat Islam. Mengapa dibangun framing HTI dan NII itu organisasi teroris ? Apa dasar hukum nya ? Sungguh zalim sekali. Sebaiknya bapak Densus 88 membaca dan mendalami buku-buku \"Jalan Menuju Hidayah\", \"Luruskan Aqidah Anda\" dan \"Pribadi dan Akhlak Rosul\". Semoga dengan mendalami itu bapak mendapat hidayah Allah, lurus akidah dan senantiasa meneladani akhlak Rosulullah SAW. Bandung, 29 Oktober 2022
Kasus Gagal Ginjal Akut pada Anak, Kepala BPOM: Belum Ada Standar Pengukuran EG dan DEG dalam Produk Jadi
Jakarta, FNN – Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Kusumastuti Lukito menyatakan belum ada standar pengukuran kandungan Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG) dalam produk jadi. Seperti yang diketahui, EG dan DEG menjadi penyebab dari kasus Acute Kidney Injury (AKI) pada anak sejak Agustus lalu. Hal ini dibahas dalam Seminar Online yang diselenggarakan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) dengan tema \"Lonjakan Kasus Gagal Ginjal Akut pada Anak: Perspektif Kesehatan Masyarakat\" yang diselenggarakan secara daring melalui Zoom Meeting pada Jumat (28/10). Penny dalam pemaparannya mengajak masyarakat untuk selalu berpikir secara terbuka (open-minded) menanggapi kasus ini. Salah satu dugaan penyebabnya adalah obat, yang dalam proses menjamin keamanan, mutu, dan khasiatnya melibatkan banyak pihak. Ia mengingatkan agar masyarakat tidak hanya menyalahkan BPOM dalam persoalan tersebut. \"Dari banyak stakeholder ya, bukan hanya Badan POM saja. Jadi kalau sekarang lagi ada penggiringan menuju pada \'Salah Badan POM\' dan sebagainya. Nah, kita harus lebih open-minded lagi ya, karena di dalam sistem jaminan dan mutu obat melibatkan banyak pihak,\" ucap Penny menyampaikan materinya dalam webinar FKM UI Seri 23 pada Jumat, 28 Oktober 2022. Meskipun demikian, Penny mengomentari pelayanan kesehatan belum tertata dengan baik mengingat belum adanya sistem rekaman/jejak (recording) obat yang jelas, seperti penomoran batch sehingga memudahkan pencarian catatan obat tertentu. \"Demikian seharusnya pusat layanan kesehatan juga mempunyai sistem recording obat yang jelas sampai ke titik batch-nya nomor berapa. Saya kira itu belum kita lakukan dengan baik di dalam sistem layanan kesehatan,\" ucapnya menambahkan. Mengaitkan dengan penyebab utama kasus gagal ginjal pada anak, Penny mengatakan Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG) sebagai pencemar sebanyak 0,1%. Ia menjelaskan bahwa belum ada standar pengukuran kandungan EG dan DEG dalam produk jadi, bahkan di tingkat internasional. Hal ini menyebabkan BPOM tidak dapat melakukan pengawasan terkait hal tersebut. \"Di internasional pun, EG dan DEG itu belum ada standarnya dan pengukurannya, pengawasannya, metode pengukurannya di produk jadi. Tidak ada ya, belum ada. Nah itulah kalau ditanya \'Kenapa Badan POM nggak melakukan pengawasan?\' Karena belum ada dalam standar yang ada, pengujian khusus untuk mengukur kandungan EG dan DEG di dalam produk jadi,\" jelas Penny. Penny juga menyarankan Kementerian Kesehatan untuk melakukan revisi terkait hal tersebut agar menjadi arahan acuan dalam pengawasan selanjutnya. Ia menyampaikan agar adanya penguatan regulasi obat dan makanan serta pengawasan yang lebih intensif terkait cemaran EG/DEG. Lonjakan kasus per tanggal 26 Oktober diketahui telah mencapai 269 kasus dengan 157 kematian (58%) yang berasal dari 27 provinsi. Acute Kidney Injury (AKI) atau gagal ginjal akut merupakan penurunan fungsi filtrasi atau penyaringan ginjal secara cepat dan tiba-tiba. (oct)
Indonesia Siap Menjadi Lokomotif Kolaborasi di Kawasan
Jakarta, FNN - Duta Besar RI untuk Jepang dan Negara Federasi Mikronesia Heri Akhmadi mengatakan Indonesia siap menjadi lokomotif kolaborasi di kawasan untuk mewujudkan keamanan dan kemakmuran.“Indonesia siap menjadi lokomotif kolaborasi global untuk mewujudkan keamanan dan kemakmuran di kawasan,” kata Heri pada resepsi diplomatik HUT RI ke-77 di Wisma Duta Kedutaan Besar RI di Tokyo pada Kamis, seperti dikutip dalam keterangan tertulisnya, Jumat.Dia mengatakan Jepang merupakan salah satu mitra terpenting dan strategis bagi Indonesia sejak 1958, dan kedua negara telah bekerja sama erat di forum regional dan multilateral.Pada tahun ini, kata Heri, pemimpin kedua negara telah bertemu dan membahas sejumlah isu yang menjadi perhatian bersama. Dia menekankan bahwa dalam menghadapi dinamika global yang berkembang saat ini, kolaborasi antarnegara mutlak dilakukan.Sementara itu, Menteri Luar Negeri Jepang Hayashi Yoshimasa, yang menghadiri acara tersebut, mengatakan bahwa kepemimpinan Indonesia pada forum G20 2022 dan ASEAN 2023, serta kepemimpinan Jepang di forum G7 2023 mendatang, menjadi kesempatan bagi kedua negara untuk menangani masalah global di kawasan dan dunia.“Tahun depan, Jepang dan Indonesia akan memperingati hubungan diplomatik yang ke-65. Dengan jalinan persahabatan selama ini, saya harap kerja sama bilateral dapat terus meningkat, baik di bidang infrastruktur, ekonomi serta keamanan,” katanya menambahkan.Resepsi diplomatik itu juga dihadiri Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel, Wakil Menteri Luar Negeri Takagi Kei, mantan Perdana Menteri Jepang Yasuo Fukuda yang juga Ketua Asosiasi Indonesia Jepang (JAPINDA), Ketua Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) Parlemen Indonesia-Jepang Puti Guntur Soekarno, Konsul Jenderal RI di Osaka Diana Sutikno dan Konsul Kehormatan RI di Nagoya Hideo Sugimoto.(Sof/ANTARA)
Penasihat Hukum: Arif Rachman Melaksanakan Perintah Sambo Sesuai Aturan Administrasi
Jakarta, FNN - Junaedi Saibih, penasihat hukum mantan Wakaden B Ropaminal Div Propam Polri AKBP Arif Rachman Arifin, menegaskan bahwa tindakan kliennya melaksanakan perintah atasan yakni eks Kadiv Propam Polri Irjen Pol. Ferdy Sambo sesuai dengan peraturan administrasi. \"Tindakan terdakwa Arif Rachman Arifin yang mendapatkan perintah dari Kadiv Propam saksi Ferdy Sambo telah bersesuaian dengan peraturan administrasi, yaitu Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 7/2022,\" kata Junaedi saat membacakan nota keberatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat.Arif menyebut dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polisi (KEPP) dan Komisi Kode Etik Polisi (KKEP) disebutkan bahwa setiap pejabat Polri yang berkedudukan sebagai bawahan dilarang untuk melawan atau menentang atasan dan menyampaikan laporan yang tidak benar kepada atasan.\"Sekarang dia sudah melakukan itu semua, itu dianggap sebagai suatu kesalahan? Enggak bisa begitu cara menariknya. Nah, ini yang harusnya ditarik bahwa kalau itu ada dalam proses administrasi maka sanksinya pun administrasi,\" ujar Junaedi yang dijumpai usai sidang. Selain Perpol tersebut, Arif juga menjadikan Peraturan Kepala Kepolisian (Perkap) Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia dasar acuan tindakan Arif dalam memenuhi perintah Sambo.\"Pimpinan unit kerja di lingkungan Div Propam Polri wajib: ... e. Menjabarkan dan menindaklanjuti setiap kebijakan pimpinan,\" sebut Junaedi mengutip Perkap.Ia pun menyebut eksepsi yang diajukan pihaknya hari ini, ini tidak saja ditujukan untuk kliennya melainkan seluruh pejabat pemerintah pelaksana, baik itu aparatur sipil negara (ASN) maupun anggota Polri.Menurutnya, yang seharusnya diproses penyidikan ialah aparatur pemerintah penyelenggaranya atau pimpinannya dan bukan aparatur pemerintah pelaksana.\"Jadi jangan sampai ada lagi pejabat pemerintah pelaksana yang dikorbankan oleh pejabat pemerintah penyelenggara, karena dalam undang-undang pelayanan publik, pejabat pemerintah pelaksana itu enggak punya hak, dia cuma punya kewajiban. Kewajibannya apa? Tidak boleh menolak perintah,\" katanya.Dalam petitumnya, kuasa hukum Arif meminta majelis hakim yang diketuai Ahmad Suhel untuk membebaskan kliennya dari segala dakwaan, termasuk memulihkan harkat dan martabatnya, serta membebankan biaya perkara kepada negara.\"Melepaskan terdakwa Arif Rachman Arifin dari tahanan,\" kata Junaedi.Sebelumnya, Arif yang merupakan anak buah eks Karo Paminal Div Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan diperintahkan Sambo untuk menghapus salinan rekaman DVR CCTV di Komplek Polri, Duren Tiga, Jakarta Selatan.Sambo meminta agar rekaman yang memperlihatkan Brigadir J masih hidup ketika Sambo tiba di Komplek Polri Duren Tiga itu dihapus karena telah ditonton oleh beberapa orang, yakni Arif beserta Kompol Baiquni Wibowo, Kompol Chuck Putranto, dan AKBP Ridwan Rhekynellson Soplangit.Perintah Sambo kepada Arif disampaikan dengan nada tinggi, disaksikan Brigjen Hendra Kurniawan pada 13 Juli. Arif kemudian menemui Chuck Putranto dan Baiquni Wibowo guna meneruskan perintah Sambo menghapus rekaman CCTV tersebut.\"Saksi Ferdy Sambo mengatakan, \'Berarti kalau ada bocor dari kalian berempat\'. Saksi Ferdy Sambo menjelaskan dengan wajah tegang dan marah,\" kata JPU saat membacakan dakwaan Arif berisi perintah Sambo di PN Jaksel pada Rabu (19/10).Pada 14 Juli, Baiquni menyampaikan kepada Arif telah menghapus salinan rekaman CCTV di laptop kemudian menyerahkan laptop tersebut untuk disimpan di mobil Arif. Keesokan harinya, Arif dengan sengaja mematahkan laptop tersebut dengan kedua tangannya menjadi beberapa bagian.\"Dengan demikian mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya atau tidak dapat berfungsi lagi, lalu masukkan ke \'papper bag\' atau kantong warna hijau,\" kata jaksa.JPU mendakwa Arif dengan Pasal 49 jo Pasal 33 subsider Pasal 48 Ayat (1) jo Pasal 32 Ayat (1) UU Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 233 subsider Pasal 221 Ayat (1) ke-2 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.(Sof/ANTARA)
Kunjungan Prabowo ke Pentagon Bagian dari Menjaga Stabilitas Kawasan
Jakarta, FNN - Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai kunjungan Menteri Pertahanan (Menhan) RI Prabowo Subianto ke Pentagon, Amerika Serikat, merupakan upaya Indonesia menjadi \"pemain kunci\" dalam menjaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik.Karena itu dia menilai kunjungan Prabowo bertemu Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd J Austin III di Pentagon, Kamis (20/10), tidak bisa dilihat sekadar sebagai bentuk keseriusan rencana pembelian F-15.\"Prabowo tidak datang dengan agenda tunggal atau terbatas, sehingga pertemuan itu harus dilihat dalam kerangka yang lebih besar, yaitu kerangka diplomasi pertahanan, terutama sebagai respon terhadap dinamika lingkungan strategis,\" kata Khairul Fahmi di Jakarta, Jumat.Dia menilai kunjungan Menhan Prabowo tersebut karena Indonesia harus terus meningkatkan posisi tawar dan memperkuat diplomasi ekonomi dan pertahanannya, terutama dengan China dan AS sebagai dua kekuatan utama di Indo-Pasifik.Karena itu menurut dia, perlu meningkatkan kepercayaan dan mengurangi rasa takut serta kesalahpahaman dengan kedua pihak yang berseteru tersebut. \"Indonesia harus menunjukkan bahwa hubungan Indonesia-AS adalah hubungan berbasis kesepahaman kepentingan dan kemitraan, bukan hegemon-proksi. Karena itu dalam konteks diplomasi pertahanan disebut sebagai diplomasi pertahanan untuk membangun kepercayaan,\" ujarnya.Khairul mengatakan rencana pembelian F-15 bisa saja merupakan salah satu agenda turunan yang didiskusikan antara Menhan Prabowo dan Menhan Austin.Namun menurut dia, ada komitmen-komitmen lain seperti kerjasama latihan-pelatihan dan pengembangan alat utama sistem senjata (alutsista) bersama. \"Ini bukan soal keseriusan namun memastikan dan menjajaki peluang manfaat tambahan serta kelonggaran dari batasan-batasan, termasuk dari potensi embargo dan syarat penggunaan tertentu, yang bisa diperoleh jika pembelian dapat direalisasikan,\" katanya.Selain itu dia menilai langkah Prabowo tersebut relevan dengan situasi di negara-negara ASEAN saat ini sebagai salah satu aktor penting kawasan Indo-Pasifik yang tampak ambigu.Hal itu menurut dia terlihat ketika terdapat perbedaan sikap dan kepentingan beberapa negara anggota ASEAN, terutama terhadap AS dan China. \"Sulit terwujudnya sikap bersama dan multilateralisme ASEAN, memaksa Indonesia sebagai \'disputing state\' di perairan Natuna Utara, secara mandiri merespons dinamika dengan kebijakan politik, ekonomi, dan pertahanan yang cenderung pragmatis atas nama politik luar negeri bebas aktif dan kepentingan nasional,\" ujarnya.Sebelumnya, Menhan Prabowo melakukan pertemuan dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd J Austin III di Pentagon, Virginia, AS, Kamis (20/10).Dalam pertemuan tersebut, kedua menteri pertahanan ini mendiskusikan penyelarasan kerja sama ke depan antara AS dan Indonesia, di mana kedua negara menginginkan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka.Austin juga mengapresiasi kepemimpinan Indonesia di ASEAN, Indo-Pasifik, dan di dunia. Prabowo dan Austin menekankan pentingnya kerja sama yang berkelanjutan di tengah dinamika keamanan regional yang semakin kompleks.(Sof/ANTARA)
Ketua DPD RI Minta Pemerintah Segera Stabilkan Harga Kedelai
Jakarta, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti berharap pemerintah cepat mengambil langkah dalam menstabilkan harga kedelai. Sebab, saat ini harga kedelai melonjak tak terkendali, sehingga produksi tahu dan tempe terdampak signifikan. “Tentu pemerintah harus menstabilkan harga kedelai. Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian harus segera mengambil langkah strategis soal ini. Segera action kerja sama dengan Kementerian Perdagangan,” kata LaNyalla, Jumat (28/10/2022). Senator asal Jawa Timur itu menilai, melonjaknya harga kedelai berdampak pada ukuran tahu dan tempe yang dijual. Ketika ukurannya semakin mengecil, maka hal itu berdampak pada penjualan. “Tak terkendalinya harga kedelai tentu saja efek dominonya terasa hingga kepada konsumen. Kasihan rakyat kita dong,” tutur LaNyalla. Oleh karenanya, tokoh asal Bugis yang besar di Surabaya itu meminta pemerintah bertindak cepat mengambil kebijakan mengatasi hal ini. Sebab, kata dia, tahu dan tempe merupakan sumber protein ekonomis yang dibutuhkan masyarakat. “Selain kaya akan gizi, tahu dan tempe merupakan menu favorit masyarakat dalam memenuhi sumber protein. Jika tak terpenuhi, maka akan berdampak pula pada gizi dan kesehatan keluarga,” ujar LaNyalla. Alhasil, sejumlah pedagang di pasar pun mengeluhkan naiknya harga kedelai. Sebab, stoknya pun dikabarkan semakin menipis. Kedelai di pasaran hanya cukup untuk tujuh hari ke depan. “Tentu ini kondisi yang mengkhawatirkan. Pemerintah tak boleh menutup mata terhadap hal ini,” tutur Ketua Dewan Penasehat KADIN Jatim itu. Sebagaimana diketahui, sudah hampir satu minggu tepatnya sejak 19 Oktober, harga kedelai impor terus mengalami kenaikan.K ini harga bahan utama pembuatan tahu dan tempe itu telah tembus harga Rp14 ribu dari harga sebelumnya Rp13 ribu. Sementara untuk kedelai lokal harga per kilogramnya mencapai Rp11.500,00 dari harga sebelumnya yang hanya Rp9.000,00. Dengan naiknya harga kedelai ini membuat pengusaha dan pengerajin tahu tempe memutar otak agar usahanya tetap berjalan dan tidak gulung tikar. Para pengusaha dan pengerajin tahu tempe terpaksa mengurangi ukuran menjadi lebih kecil. Hal tersebut dilakukan lantaran mereka enggan menaikan harga tahu tempe karena takut pelanggan beralih ke pedagang lain. (Sof/LC)
POPULER
