ALL CATEGORY
Jangan Kecelik Lagi, Kata Cak Nun...! (2)
Selain membiarkan terbentuknya Partai Koalisi yang menguasai suara mayoritas, keberadaan Tyranny Majority itu dibiarkan dan tetap melakukan voting! Itu namanya demokrasi lontong sayur! Oleh: Chris Komari, Activist Democracy, Activist Forum Tanah Air (FTA) USA & Global, City Council 2002 & 2008 ITULAH mengapa di US Senate, ada mekanisme Filibuster di mana 1 orang Senator bisa melakukan Filibuster untuk menghentikan 99 Senator lainnya untuk tidak mengambil voting. Alasannya? Karena 1 Senator yang mewakili satu negara bagian (State) itu suaranya bisa mewakili 40 juta orang, seperti State of California (CA). Bila ada RUU yang mau di-voting di US Senate dan RUU itu merugikan satu negara bagian, maka 1 Senator itu memiliki kekuasaan untuk melakukan Filibuster agar seluruh senate tidak melakukan voting. 3). Parliamen (MPR/DPR/DPD) harus menciptakan mekanisme seperti Filibuster di US Senate, untuk menghilangkan keberadaan Tyranny Majority, seperti terbentuknya Partai Koalisi pro pemerintah yang menguasai mayoritas suara di DPR. Sebab, bila tyranny majority yang berbentuk partai koalisi yang pro pemerintah itu dibiarkan begitu saja ketika voting akan dilakukan, kan sudah jelas kelompok mereka yang menang voting terus? This is no brainer! Ini sistem deliberation dan voting model apa? Tapi itu yang sudah dijalankan di Indonesia puluhan tahun, bukan? Karena itu, MPR/DPR/DPD harus membuat mekanisme sendiri untuk menghilangkan Tyranny Majority di Parliamen. Tidak sulit amat menciptakan sistem atau mekanisme itu untuk menghilangkan Tyranny Majority di MPR, DPR dan DPD, jika diperlukan, saya bisa membantu! Sehingga ketika terjadi deadlock (musyawarah untuk mufakat tetapi mufakat tidak dicapai), maka suara 1 orang anggota MPR, DPR atau DPD bisa menghentikan voting, karena mereka mewakili suara puluhan juta orang Daerah. Itulah mekanisme Filibuster di US Senate, karena 1 Senator mewakili 1 negara bagian, seperti California, mewakili 40 juta suara rakyat California. Tidak mungkin 1 suara Senator yang mewakili 40 juta suara di negara bagian, sama nilainya dengan suara Senator dari Alaska, Wyoming atau North Dakota yang hanya mewakili suara rakyat negara bagian yang lebih sedikit. Karena itu, supaya adil, fair dan square untuk semua Senator dari 50 negara bagian, diciptakan mekanisme Filibuster untuk semua Senator, guna melakukan Filibuster (menghentikan voting di US Senate), bila 1 Senator wakil negara bagian itu merasa dirugikan oleh RUU (Bill) yang akan di-voting. Itu artinya, di US Senate tidak ada Tyranny Majority meski, dalam satu masa, partai Republican menguasai US Senate, dan di masa lainnya, partai Demokrat menguasai US Senate. Tetapi setiap senator di US Senate itu bisa melakukan Filibuster, artinya 1 suara Senator bisa mengalahkan 99 suara Senator yang lain. Itulah konsep Deliberation dan Voting dalam Representative-Democracy. Tidak seperti konsep deliberation dan voting di DPR sekarang! Selain membiarkan terbentuknya Partai Koalisi yang menguasai suara mayoritas, keberadaan Tyranny Majority itu dibiarkan dan tetap melakukan voting! Itu namanya demokrasi lontong sayur! 4). Sistem, proses, prosedurial dan mekanisme deliberation di US House of Representative dan di US Senate itu sangat complex, ada banyak steps yan00g harus ditempuh, ketika terjadi deadlock dan sebelum voting diambil. Ini perlu penjelasan tersendiri karena sangat complex dan perplexing. 5). Ketika voting dilakukanpun, masih ada steps, proses, prosedur dan mekanisme serta kondisi yg harus dipenuhi untuk voting bisa dilakukan, salah satunya adalah tidak boleh ada Tyranny Majority. Tetapi steps, proses, prosedur dan mekanisme banyak sekali yang harus dipenuhi, sebelum akhirnya semua anggota House of Representative atau anggota US Senate itu setuju untuk mengambil voting up and down. Ini juga perlu penjelasan tersendiri karena sangat complex dan perplexing. Sistem deliberation di DPR, aturan sidang di DPR, aturan voting mulai dari sidang di era Konstituante tahun 50\'an dan 60\'an hingga sekarang, masih belum dan tidak ada yang demokratis, dalam pandangan saya sebagai activist democracy 20 tahun lebih. Bahkan acuan dan standards yang dipakai dari Sila ke-4 Pancasila, juga tidak jelas dan abstracts. 1). Bagaimana mengukur Hikmat/Hikmah (Kehikmatan) dan Kebijaksanaan seorang anggota Parliamen (DPR)? 2). Ukuran standarnya apa? 3). Dan siapa yang mengukur? Beda dengan di US Congress dan semua anggota State\'s Legislature, yang dipakai pedoman itu nyata, kongkrit dan jelas, seperti aturan yang ada di: 1). Robert\'s Rule of Order (Parliamentary Proceedings Guidelines) untuk semua anggota Legislatif di USA, mulai dari City Council hingga anggota US Congress. 2). Di masing-masing negara bagian (State) ada 1 aturan atau UU lagi sebagai penjelasan dan penyempurnaan aturan persidangan umum (public meetings) untuk anggota Legislatif negara bagian (State), mulai anggota City Council hingga anggota State\'s Legislature. Di negara bagian California ada UU tersendiri, yakni California Government Code Section 54950 to 54960 yang dikenal dengan disebutan: UU \"The Brown Act.\" (*)
Advokat Garda Hukum 508 Serahkan Maklumat Ke DPR RI Terkait Covid 19
Jakarta, FNN - Sebuah organisasi kemasyarakatan yang menamakan Garda Hukum 508 menyampaikan maklumat ke DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), terkait Covid-19. Mereka akan terus mengawal proses hukum meninggalnya satu juta rakyat Indonesia akibat virus tersebut. Sebab, mereka menuduh virus yang berasal dari Wuhan, Republik Rakyat Cina itu buatan manusia. \"Covid-19 adalah Virus SARS generasi ke-2 buatan manusia yang dikembangkan dengan teknologi revolusi industri generasi 5.0.\" Demikian Ketua Garda Hukum 508, Rusdi dan Pendiri Garda Hukum 508, Joko Ahmad Sampurno dalam siaran persnya, di Jakarta, Selasa, 25 Oktober 2022. Sehari sebelumnya, mereka mendatangi gedung DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) RI, di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, bermaksud menyampaikan maklumat. Akan tetapi, rombongan tidak berhasil menemui satu orang pun anggota DPR karena masih reses. Garda Hukum 508 mengeluarkan 17 maklumat yang diperuntukkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Mereka meminta pertanggungjawaban DPR yang yang membuat Undang-Undang Karantina Tahun 2018 sebagai pintu masuk menyambut Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) untuk membunuh rakyat Indonesia. Pihak GH 508 meminta pertanggungjawaban DPR atas terbitnya UU Karantina tersebut. Rusdi dan Joko mengatakan siap mengawal proses hukum terhadap masyarakat dan keluarga korban yang menjadi Covid-19. Virus corona bisa mematikan karena memicu pengentalan darah dengan membatasi Oksigen (O2) sehingga berkurang mengikat atom carbon dan menciptakan kelebihan atom carbon di dalam darah. Kelebihan atom carbon di dalam darah itulah yang akhirnya berujung pada pengentalan darah. “Carbon yang menjadi hasil buang metabolisme sel-sel seluruh organ manusia dibuang melalui respirasi paru-paru mengikat dengan senyawa Gas Oksigen (O2) menjadi CO2. Virus itu juga menyerang sel-sel dan menciptakan Sputum (Cairan Flue) untuk menutup organ-organ pernafasan dan organ antibody yang bisa menutup saluran pernafasan,” kata Joko. Menurut Joko, virus itulah yang bertugas mencegat atau membatasi agar oksigen tidak masuk ke paru-paru dan tidak bisa diserap ke dalam darah. \"jika respirasi paru-paru kekurangan mendapatkan Oksigen (O2), maka Atom Carbon berlebih dalam darah. Kondisi tersebut menyebabkan pengentalan darah dan berlanjutnya ke pembekuan darah dan menyebabkan gagal Jantung atau kematian,\" ujar Joko. Joko mengatakab, sejauh ini pihaknya menduga kelembaban udara menjadi pemicu terjadinya pandemisasi Covid-19 di Indonesia. Khususnya, berawal ketika ada karyawan Kapal Pesiar Diamond Jepang yang dibawa ke Pulau Seribu pada Februari 2020 lalu. \"Dengan menggunakan kelembaban Udara, Covid-19 di Pulau Seribu dalam satu hari dapat menjangkau ke Jakarta. Dengan begitu pandemisasi Covid 19 di Indonesia diduga berasal dari Kapal Pesiar Diamond di Jepang yang karyawannya dibawa ke Pulau Seribu bulan Febuari 2020. Selanjutnya, seminggu kemudian Ibu Kota Negara Indonesia, Jakarta menjadi Pusat Pandemi Covid-19,\" ujarnya. Menurut Joko, berlarutnya penyelesaian masalah pandemi disebabkan prosedur penanganan kementerian kesehatan di seluruh dunia yang tidak sesuai Ilmu Biologi dan Ilmu Kedokteran. Menkes di seluruh dunia mengambil strategi Karantina, 5 M dan vaksin sehingga justru diduga menghasilkan pembesaran Covid-19 di seluruh negara di dunia. “Cara kementerian kesehatan di seluruh dunia tidak menggunakan prosedur penghentian pendemi Covid 19 sesuai Ilmu Biologi dan Ilmu Kedokteran, karena penghentian Pandemi Pathogen (Virus/Bakteri) dilakukan dengan membasmi Virus/Bakteri atau membasmi pembawanya. Artinya, cara ampuh untuk menghentikannya adalah dengan membasmi Covid-19 nya atau mengecilkan kelembaban udara,\" tutur Joko. Joko menyebutkan, empat teknologi basmi Covid-19 itu. Pertama, Artificial Intelligence Lung Respirasition. Kedua, Eukalyptus Machine Air : Mesin pemburu dan pembasmi Covid 19 di dalam tubuh dan di luar tubuh manusia. Ketiga, Humidity Machine Reducer: mesin penurun kelembaban udara berbasis basmi Covid 19. Keempat, Program Zero Mortalitas Medis Covid -19. Formula ilmu dan teknologi Covid-19 ini beserta empat teknologi basmi akan segera di launching Lembaga Perlindungan Konsumen negara-negara di dunia (149 Negara Negara PBB) yang berpusat di Genewa PBB dalam Kongres ISO COPOLCO – PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) Basmi Covid-19 di dunia yang rencananya diselenggarakan pada Nopember 2022 di Bali. (Anw).
Peta Dukungan Pilpres 2024: Ganjar China; Anies, Prabowo, Andika, Amerika Serikat
SETELAH sempat “dicekal” selama beberapa tahun, Prabowo Subianto pekan lalu akhirnya bisa masuk dan berkunjung ke Kementerian Pertahanan AS di Pentagon. Prabowo datang sebagai Menteri Pertahanan RI. Adakah pembicaraan dengan koleganya di Pentagon itu terkait dengan gelaran Pilpres 2024 dan dukungan kepada tokoh-tokoh Indonesia yang bakal tarung dalam Pilpres 2024 nanti? Ataukah ada agenda lain menyangkut situasi politik di Indo Pasifik yang perlu mendapat perhatian serius dari AS dan Indonesia? Terutama ancaman China yang juga berkepentingan dengan isu Pilpres 2024? Untuk mengetahui itu semua, berikut dialog wartawan senior FNN Hersubeno Arief dengan pengamat politik Rocky Gerung di Kanal Rocky Gerung Official, Selasa (25/10/2022). Tentang Geopolitik Global Halo halo, apa kabar Anda semua. Senang sekali masih terus bisa meng-update berbagai informasi aktual untuk Anda semua lewat channel Rocky Gerung official, bersama saya Hersbeno Arif dan Bung Rocky Gerung. Cerah nih, Bung Rocky, latar belakangnya bunga-bunga lagi menghijau. Ya, bunga menghijau, yang sedang gugur adalah kekuasaan. Oh, begitu ya. Ya, kalau ada yang gugur, pasti selalu ada yang tumbuh. Itu juga yang terjadi di Inggris, yang kita amati ini menarik sekali karena untuk pertama kalinya saya kira dalam sejarah, ada imigran India itu yang menjadi Perdana Menteri di Inggris, di tengah situasi yang sangat menantang di Inggris. Kita nggak tahu berapa lamanya akan bertahan. Yang sebelumnya kan cuma 44 hari bertahan. Nah, sementara di China, ini kelihatannya Xi Jinping makin menguatkan mencengkeramkan kukunya di sana karena dia menjadi presiden di periode ketiga, dan bisa jadi mengarah ke seumur hidup gitu nanti. Dan, dia sudah mulai menyingkirkan lawan-lawan politiknya. Nah, kalau kita ngomongin China, bagaimanapun juga itu pasti ada kaitannya dengan geopolitik global dan terutama Indonesia kalau untuk kawasan Asia Tenggara. Sementara, untuk Inggris itu juga jangan lupa bagian dari kaukus, kaukus antara Amerika Serikat, Inggris, dan Australia yang pasti juga memperhatikan Indonesia. Mari kita bicarakan ini dari dampak globalnya Bung Rocky. Ini pembicaraan yang tiba-tiba harus kita lakukan karena ada perubahan dalam geopolitik sebetulnya. Dan betul, kalau kita mulai dari Inggris, kita anggap bahwa itu satu terobosan bahwa akhirnya politik identitas nggak bekerja lagi di situ. Bayangkan kalau di Indonesia, misalnya, nggak mungkin itu terjadi. Karena ini mesti dicari macam-macam cara, nanti kalau ada seseorang yang punya potensi dilabeli politik identitas. Nah, ini keturunan India yang betul-betul karena kemampuan dia, dulu dia Menteri Keuangannya Boris Johnson, jadi dari partai yang sama, partai konservatif. Dan kelihatannya Inggris mengandalkan pikiran-pikiran partai konservatif yang sangat liberal untuk menyelesaikan perekonomian di negeri itu. Dan, kelihatannya publik Inggris masih percaya. Tetapi, yang lebih penting adalah sinyal bahwa partai konservatif, kalau dia memerintah, itu dia pasti akan sejalan dengan politik Amerika Serikat. Kebetulan AS bukan partai konservatif. Tetapi ada kepentingan bersama, yaitu di kawasan Indo Pasifik dan Australia justru. Karena kita tahu Amerika lagi bikin konsolidasi untuk memastikan bahwa China tidak boleh terlibat di Ukraina, melalui proksi Rusia. Jadi, kelihatannya Perdana Menteri Inggris yang baru itu akan ada di dalam jaringan baru politik di Asia dan Indo Pasifik, yaitu untuk mengkontain China. Kan tradisi partai konservatif akan selalu hati-hati atau bahkan bersifat reaktif terhadap China tuh. Kalau partai buruh mungkin sedikit lebih demokrat atau lebih luwes atau lebih moderat. Kalau partai konservatif di Inggris pasti dalam upaya untuk membentengi ekspansi ekonomi China, terutama, walaupun China sekarang lagi melarat karena ekonominya enggak tumbuh. Tapi itu soal penting buat kita pelajari. Ada sebut saja realignment di Eropa untuk memastikan bahwa China enggak boleh masuk di dalam persaingan dengan Eropa, terutama, karena krisis di Ukraina. Itu satu poin. Yang kedua, yang lebih menarik lagi, tentu adalah perubahan di China yang akhirnya dipastikan bahwa Xi Jinping kembali memimpin China tuh. Kendati kita baca banyak protes di masyarakat China bahwa Xi Jinping selama ini tidak memperlihatkan proses pembaruan demokratis. Jadi, kalau periode ketiga itu pasti nggak ada beban lagi pada Xi Jinping, untuk melakukan politik yang semakin otoriter. Kan dalam sejarah China Xi Jinping ini adalah orang yang menanamkan ideologinya sendiri itu, yang disebut Xi Jinpingcort, pikiran-pikiran Jinping yang dianggap sebagai sukses. Sekarang Xi Jinping dianggap sebagai semacam dewa. Karena itu, China harus diajari pikiran Xi Jinping. Itu yang ada di kurikulum-kurikulum Universitas sekarang, yang diprotes sebetulnya. Jadi, sebetulnya, kalau kita lihat tadi apa inchargement-nya bagi Indonesia, pasti Jinping akan meneruskan aktivitas koboi-koboian di China Selatan, di Indo Pasifik tuh. Karena memang nggak mungkin Jinping berubah menjadi lebih moderat. Justru dia ingin dapat kekuasaan tambahan supaya dia bisa pastikan bahwa China akan jadi setara dengan Amerika, senior super power. Kalau sekarang ini masih junior super power. Nah, yang menarik adalah apa nanti reaksi Amerika terhadap Xi Jinping? Ya pasti Amerika akan pasang barikade laut, segala macam kemampuan militer Amerika akan dikerahkan ke Indo Pasifik dan China Selatan atau Asia umumnya tuh. Sekarang, bagi Indonesia kira-kira mau ngapain gitu. Kan Amerika tetap akan tekan Indonesia untuk jadi proksi dia untuk menghalangi ekspansi China. Jadi, presiden berikutnya pasti tangan Amerika akan bermain di Indonesia. Kira-kira begitu gampangnya kan. Sebab, dalam dua tahun ke depan, Amerika pasti akan minta kepastian, Anda proksi mana. Jadi, kita lihat nanti, kampanye-kampanye presiden pasti akan diwarnai oleh kepentingan politik regional Amerika di Indo Pasifik. Ya, sebelum kita masuk ke Indonesia, kita terusin sedikit ya supaya analisisnya nyambung katanya. Kan walaupun tidak liberal, ini partai Demokrat itu justru dalam geopolitik global itu selama ini sangat berbeda dengan Partai Republik di mana Partai Republik lebih pada mementingkan kepentingan dalam negeri. Tapi kalau Partai Demokrat, persoalan HAM akan menjadi soal yang dia seriusin kan. Jelas bertabrakan dengan China kan. Itu betul yang diingatkan Hersu bahwa Partai Republik selalu dia melihat ke dalam kekuatan Amerika, gitu. Nah, itu yang disebut tadi sebagai American first. Tetapi, dalam politik luar negeri, apalagi kalau dipimpin oleh Demokrat, itu tema HAM jadi kekuatan sekali. Karena ada doktrin sejak perang dunia ke-2 bagi Amerika, siapapun yang melanggar HAM, siapapun yang mengkhianati kebebasan politik, siapapun yang berupaya untuk menganeksasi dengan kekerasan, itu artinya melanggar prinsip-prinsip universal human right declaration yang Amerika pasti ada di belakangnya tuh. Jadi, Amerika enggak peduli itu, mau negara apapun, kalau tanda-tanda ekspansionis, dia akan hajar. Amerika sendiri ekspansionis, tapi dia nggak memperluas wilayah itu. Nah, beda dengan Rusia pasti akan perluas wilayah, China akan perluas wilayah, Amerika tidak pernah memperluas wilayahnya, itu bedanya. Karena dia menganggap bahwa dia dapat mandat dari para pendirinya untuk mempertahankan wilayah bebas, di manapun. Jadi, kalau dibilang Amerika akan intervensi pasti, karena itu adalah perintah sejarah. Bahwa tidak boleh ada negara yang menganeksasi negara lain atas dasar kekuasaan. Jadi, itu pentingnya. Jadi, betul bahwa kita akan lihat bahwa dalam politik luar negeri, China terhadap China, Amerika akan sama dengan Inggris, yaitu kepentingannya sama, yaitu mencegah ekspansi teritorial dari China, terutama yang sedang terancam adalah Taiwan. Politik Indonesia Ya. Oke. Nah, ini mari kita masuk ke Indonesia. Kemarin kita lihat betapa pengaruh kuat dari Xi Jinping yang kelihatan adalah salah satu pesaingnya ya. Kemarin kita belum dapet konfirmasi tentang bagaimana Hu Jintao presiden sebelumnya ditarik keluar dari Kongres Partai Komunis China. Seperti biasa, kita enggak pernah dapat penjelasan yang resmi, tetapi video-video menunjukkan perdana menteri yang dari partainya Hu Jintao dan ini proksinya Hu Jintao digusur dari PKC. Artinya, memang ini semakin powerfull Xi Jinping ini. Dan seperti Anda sebutkan tadi, ini pertempurannya di Indonesia bagaimanapun 2024 mereka pasti akan mengamati itu. China akan mengamati, Amerika juga akan mengamati dengan cermat. Itu nasib kita tuh. Karena kita mau sebut negara besar iya, tapi kita nggak punya kemampuan sebagai super power. Negara kita besar doang gitu. Tapi dalam politik proksi itu lebih menentukan daripada besarnya negara tuh. Jadi, kelihatannya memang all the President Man itu, Xi Jinping mau pastikan bahwa saya mau diingat sebagai pembentuk China yang super power. Karena itu, nggak boleh ada satupun elemen dalam pemerintahan saya yang masih mendua tuh. Jadi, ekspansionisme atau watak ekspansionis dari Xi Jinping akhirnya diperlihatkan dengan mencegah siapapun yang masuk ke situ. Karena yang unik dalam China itu, kalau dia presiden sekaligus menguasai tentara merah, itu kuat sekali kan. Nah, ini baru jarang sebetulnya Presiden itu sekaligus jadi komandan tentara merah. Di sini Xi Jinping memastikan bahwa militer ada di bawah dia tuh. Jadi, komandonya bisa lebih cepat dan saya kira itu dari beberapa tahun lalu Jinping melakukan perubahan habis-habisan di tubuh militer supaya dengan mudah dikendalikan oleh dia tuh. Faksi-faksi dibuat atas nama kepentingan nasional, tapi yang dia taruh adalah orang-orang dia. Kira-kira kalau di Indonesia itu panglima-panglima teritorial itu punya mandat langsung dari Xi Jinping. Jadi sebagai presiden dia dengan mudah menggerakkan kekuatan militer. Jadi di situ bertumpu ambisi Xi Jinping untuk menjadi pemimpin dunia, sekaligus Ambisi ekspansionisnya, dengan akibat demokrasi makin merosot di China tuh. Dan pada saat bersamaan juga itu terjadi di Indonesia ya. Artinya, sekarang kelihatan sekali bahwa Pak Jokowi di bawah era Pak Jokowi itu kita bergerak lebih mendekat kepada China, meski Pak Luhut mencoba membuat balancing dengan tetap menjalin hubungan baik dengan Amerika Serikat. Tapi ada trend yang sama itu antara China dengan Indonesia, yakni semakin memburuknya iklim demokrasi. Ini ada satu penelitian terbaru yang ditulis oleh Profesor Leadle dengan Pak Saiful Mujani yang akan didiskusikan juga menyoroti bagaimana demokrasi Indonesia di era Jokowi ini menurun. Ya, saya baca itu artikel yang ditulis oleh Saiful Mujani kawan saya. Dan orang bertanya-tanya wah sudah mulai kritis ini Pak Saiful Mujani pada Presiden. Tapi kita tahu Saiful Mujani adalah orang yang belajar komparatif politik dan terpaksa dia musti terangkan bahwa Indonesia dalam ukuran apapun buruk demokrasinya. Kan itu. Walaupun dia suka bikin survei yang seolah-olah mengindikasikan kepemimpinan Jokowi, tetapi ini terjadi semacam paradoks, bagaimanapun lembaga survei mau mempromosikan Jokowi, ya di internasional Jokowi itu jatuh indeks demografinya itu. Apalagi di Leadle. Kan enggak bisa disogok untuk mengatakan ini baik-baik saja. Jadi, sebetulnya kita tahu bahwa keadaan kita memang buruk. Jadi, penting untuk mengetahui pikiran dunia bahwa Indonesia buruk. Karena itu, dalam persaingan 2024 nanti, ketika Xi Jinping mulai menyusun kembali kekuatan di Indo Pasifik, tentu Amerika akan cari partner Indonesia, siapa? Kan secara historis Indonesia itu selalu menjadi proksi Amerika untuk kontain komunis di Asia Tenggara itu. Yang terjadi kemudian berubah, Amerika mensponsori pemerintahan otoriter demi stabilitas di Asia Pasifik. Kan itu yang terjadi sehingga pada waktu itu Indonesia punya kepemimpinan politik di ASEAN melalui figur Pak Harto. Tapi kemudian pemburukan ekonomi menyebabkan perubahan macam-macam. Nah, sekarang kita lagi berpikir, di mata Indonesia kira-kira yang paham soal global politik siapa ya? Ganjar Pranowo? Itu agak susah tuh karena Ganjar paham soal Wadas doang, kira-kira begitu. Anies Baswedan, itu mungkin karena Anies sekolah di sana dan kedekatan dengan tokoh-tokoh Senator di Amerika cukup punya akses. Yang lebih potensial pasti Prabowo karena Prabowo kemarin sudah diterima di Departemen Pertahanan di Pentagon. Sangat mungkin itu juga dibicarakan. Seminggu yang lalu kan kita dapat berita dari Amerika bahwa Prabowo bertemu dengan petinggi di Pentagon itu. Dan itu pasti terkait dengan keamanan di Indo Pasifik tuh. Jadi, secara logis ya mungkin Prabowo akhirnya diterima Amerika, walaupun dulu tidak boleh masuk Amerika karena soal HAM. Tetapi, sejak dua tahun terakhir kan Amerika memungkinkan Prabowo untuk masuk ke Amerika. Jadi, sekali lagi, Indonesia ada di dalam kawasan yang agak rawan karena intervensi Amerika pasti akan masuk dalam pemilu Indonesia itu. Jadi bagi kita, ini kita cuma bikin analisis ya, bukan kita Pro Prabowo atau Pro Anies atau anti Ganjar, enggak, kita cuma memberitahu bahwa publik internasional akan menghitung faktor kepemimpinan baru Indonesia di dalam konteks keamanan Indo Pasifik, kira-kira begitu. Oke, tapi kalau kita buat pemetaannya supaya lebih mudah gitu ya, kita menyebut nama-nama calon yang sudah muncul di publik ya, ada Ganjar, Prabowo, Anies, bahkan juga mungkin kalau kita ngomongin soal geopolitik lokal kita mau memasukkan faktor Andika Perkasa di situ ya, Panglima TNI yang jelas ke Amerika gitu. Jadi kita bisa lihat misalnya ini posisinya kalau bicara soal kepentingan Pak Jokowi dan proksi Pak Jokowi, Ganjar dalam hal ini pasti akan lebih dekat dengan China gitu. Artinya, China punya kepentingan untuk men-support Ganjar, dalam hal ini begitu ya. Kemudian, tapi kalau Amerika mungkin referensinya Amerika akan ada Prabowo, Andika Perkasa, maupun Anies Baswedan. Gitu kan Bung Rocky. Itu selalu ada faktor yang nggak pernah dihitung oleh para politisi Indonesia tuh. Bahwa menguatnya China itu artinya mengajak duel Amerika. Amerika selalu punya posisi bila Anda ingin damai, bersiap-siaplah untuk perang. Jadi, sebetulnya penguatan China itu justru membahayakan Ganjar karena Ganjar nggak akan dipromosikan Amerika karena sinyalnya Ganjar adalah proksi Jokowi, dan Jokowi pasti proksinya China tuh. Dan Pak Luhut berupaya balancing itu. Pak Luhut kan paham tentang perubahan politik ke depan. Nah, Pak Jokowi enggak paham itu, jadi Pak Jokowi masih ngotot soal Ganjar, padahal sebetulnya dalam segi perhitungan politik global ya Ganjar itu nonfaktor karena dia enggak paham politik internasional. Karena ya ada dalam sejarah record dekat dengan China tuh. Jadi itu soalnya tuh. Sementara Prabowo tentu paham politik global, paham sebagai Menteri Pertahanan apalagi. Jadi, Pak Prabowo diuntungkan dalam situasi ketegangan di Indo Pasifik. Dia punya kedudukan yang strategis untuk menyatakan bahwa Indonesia dalam bahaya, persiapannya mesti ini-ini tuh. Kira-kira itu. Jadi, mungkin Pak Prabowo bilang ya itu kan gua sudah bilang kan. Gua sudah prediksi bahwa Indo Pasifik ini berbahaya, karena itu sudah betul saya ada di dalam, dan Pak Jokowi memang instingnya bagus. Kira-kira begitu. Oke, ini kan kita memetakan saja Bung Rocky, bagi kita memberikan panduan pada publik bahwa sebenarnya kita, bagaimanapun juga Indonesia itu, kita tidak bisa hidup dalam tempurung. Geopolitik global itu sangat berpengaruh, dan karena itu tentu saja kita harus memilih figur-figur pemimpin itu yang memang paham geopolitik global, punya kecakapan dalam mengelola politik geopolitik global, dan juga diterima oleh komunitas-komunitas politik global gitu kan harusnya. Itu yang kita sebut sebagai momentum yang pragmatik sebetulnya. Walaupun Indonesia secara normatif dituntun oleh prinsip bebas aktif segala macam, tapi nanti harus ditafsirkan bebas aktif itu bebas untuk aktif ke mana? Kira-kira begitu kan. Bebas aktif bukan berarti yang sana oke yang sini oke, yang sana enggak yang sini enggak. Enggak begitu, karena ketegangan dunia itu sekarang imperatifnya adalah soal ekonomi itu. Dan kemiskinan di Eropa sudah menjadi-jadi dan selalu orang anggap, kalau terjadi krisis ekonomi dunia maka cara penyelesaiannya adalah dengan perang. Itu yang sudah menjadi standar berpikir bahwa perang itu akan memulihkan semangat untuk membangun. Kira-kira begitu kan. Itu yang terjadi di perang dunia ke-2 ketika Eropa dihajar habis oleh pasukan sekutu Amerika lalu datang pemulihan melalui Marshall Plan, lalu Eropa dibangun kembali, lalu Bank Dunia kumpulin uang untuk merekonstruksi Eropa. Lalu efeknya bagi dunia ekonomi tumbuh lagi. Itu semacam dalil bahwa ekonomi itu bisa ditumbuhkan melalui perang. Jadi kita juga harus bersiap untuk menerima fakta itu bahwa ke depan seseorang yang disebut calon presiden Indonesia pasti akan diasuh oleh kepentingan Amerika itu. Dan itu riil. Itu yang namanya riil politik. Yang normatif politik tentu kita ingin supaya kita tidak mengulangi masuk dalam jebakan kolonialisme atau imperialisme. Tapi, sekali lagi, kita cuma mau hitung itu di peta sebetulnya, sebagai analis. Kita nggak pro Ganjar, tidak ingin mengelu-elukan Pak Prabowo, ingin menasihati Anies supaya juga belajar lebih banyak tentang potensi 2024, karena nanti Anies akan ditagih bahwa mampu nggak dia menyelesaikan potensi konflik China dan Amerika tuh. Sementara hutang kita pada China masih sangat besar kan. Jadi, ini soal-soal itu. Jadi, Anies diuji apakah dia akan masuk dalam jebakan baru, dia harus punya proksi oligarki. Ganjar juga akan diuji mampu nggak membaca politik kawasan. Nah, kalau Prabowo akan merasa tanpa diuji saya sudah paham. Kira-kira begitu. Itu faktanya begitu sih. (sof/sws)
Kalau Rakyat Menghendaki, Mudrick SM Sangidu Siap Pimpin Revolusi
“Apakah kalian sanggup melawan kezaliman yang dilakukan oleh rezim saat ini?” tanya Mudrik kepada peserta. Serentak peserta menjawab: \"Sanggup...!!!\" seraya menggemakan kalimat takbir. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih BERSAMA Bapak Mudrick SM Sangidu: telah bergerak dari Solo Raya – sekalipun masih skala kecil dan lokal – adalah bagian dari gelombang dahsyat people power yang akan terjadi. Berangkat dengan kesadaran bahwa sumber masalah itu dari orang Solo. Kata Rocky Gerung, orang Solo harus ikut bertanggung jawab. Politik Solo adalah sumbunya pendek. Sejarah pernah membuktikan diawali dari Solo melebar ke Semarang – Jogja berubah menjadi huru-hara Nasional. People/Revolusi satu-satunya pintu perubauan, Solo Raya siap atas segala kemungkinan yang akan terjadi. Konsolidasi langsung dengan tokoh masyarakat masing-masing daerah (Solo - Wonogiri - Sragen, Klaten, Karanganyar, Sukoharjo dan Boyolali). Segera dan secepatnya adakan koordinasi dengan semua tokoh pergerakan dari masing-masing daerah menyamakan pikiran, kekuatan, dan dukungan logistik (satu paket). Menentukan langkah gerakan riil dan taktis. Menunjuk pemberani sebagai leader pergerakan. Suasana psikologis saat awal mereka kita temui: Selama ini mereka hanya mengeluh, takut, dan ke mana harus mengadu. Mereka hanya menunggu ada pimpinan penggerak dan pemberani. Awalnya mendengar people power atau Revolusi tidak paham, dan bahkan hanya ketakutan. Setelah ada penjelasan versi bahasa yang mereka bisa pahami, ini hak rakyat sebagai pemilik kedaulatan – mereka baru mengerti, memahami, dan barulah muncul ghiroh semangat dan keberanian. Kekuatan Solo Raya harus dikoordinasikan dengan kekuatan Magelang Raya, Jogjakarta, dan Semarang. Kekuatan Jogjakarta dan Semarang serta belahan daerah lainnya, harus secepatnya dikoordinasikan. Apa yang akan dilakukan harus segera dirumuskan dengan jelas dan pasti menjadi pergerakan setelah pertemuan para tokoh pergerakan dalam waktu dekat. Perjuangan ini harus dan akan konek dengan arus pergerakan dengan daerah lainnya khususnya dengan gerakan di Jakarta. Bergerak dan berjuang bersama, kita harus bergerak dan berjuang bersama semua sadar dan menyadari ada pembagian tugas masing-masing dan tetap harus bersinergi menghadapi keadaan yang makin tidak menentu dengan segala kemungkinan yang terjadi. Jangan pernah mencela atau menyepelekan setiap pergerakan demo sekecil apapun – mereka telah bergerak dengan tenaga, pikiran, waktu dan finansialnya masing masing. Satu orang yang telah bergerak di depan lebih mulia daripada ribuan orang yang hanya diam ditempat. Dalam setiap sambutannya, Mudrick menyampaikan bahwa people power yang kita lakukan ini adalah dalam rangka ber-amar makruf nahi munkar. “Kondisi negara saat ini tidak boleh dibiarkan berlarut larut. Kewajiban kita adalah untuk melawan kezaliman dan ketidakadilan yang dilakukan oleh rezim saat ini,” katanya. Lebih lanjut Mudrick mengajak seluruh Aktivis Pergerakan khususnya dan rakyat Indonesia pada umumnya untuk bangkit melawan rezim yang zalim kepada rakyatnya. \"Ini saatnya, kita diam ditindas atau bangkit melawan,” tegas Mudrick yang diikuti pekikan takbir peserta. “Apakah kalian sanggup melawan kezaliman yang dilakukan oleh rezim saat ini?” tanya Mudrik kepada peserta. Serentak peserta menjawab: \"Sanggup...!!!\" seraya menggemakan kalimat takbir. Salah satu peserta ada yang bertanya, kapan people power ini akan dilakukan? Maka Mudrick menjawab, “Saatnya adalah sekarang. Dan kita semua adalah pemimpin. Jangan pernah bergantung kepada siapa pun. Kita adalah pemimpin.” Selanjutnya Mudrick menyampaikan bahwa semua komponen masyarakat harus saling bersinergi. Jangan mudah terpecah-belah. Yang tidak ada keberanian berada dalam gelanggang, jangan mengendurkan semangat teman-temannya. Bahkan bisa membantu dengan apapun dan sekecil apapun bantuan tersebut. Bisa dengan dana maupun doa. Mudrick meminta segera disosialisasikan ke seluruh kecamatan di Kabupaten Klaten. Ada koordinator-koordinator di tiap-tiap kecamatan untuk lebih memudahkan komunikasi dan mensinergikan kekuatan rakyat. Pasti Terjadi Kerusakan negara datang dari Solo, maka masyarakat Solo juga harus ikut bertanggung jawab! People power pasti terjadi. Rakyat selama ini hanya mengeluh tak tahu kemana harus mengadu. Rakyat makin takut dengan ganasnya rezim melakukan penangkapan hanya beda aspirasi. Rakyat hanya menunggu dan menunggu pemimpin berani untuk bergerak menghentikan keadaan yang makin carut marut dan rakyat menjadi korbannya. People power atau Revolusi hanya itulah jalannya setelah semua pendekatan secara konstitusional dan demo-demo diabaikan dan tidak gubris sama sekali. Gerakan Solo Raya telah terkoordinasi dan dipastikan akan sambung dengan gerakan dari Jogjakarta. Nyambung dengan Magelang Raya dan daerah di Jawa Tengah khususnya. Tentunya akan sambung dengan gerakan di Jakarta. People power adalah hak rakyat sebagai pemilik kekuasaan negara. Sekiranya rakyat menghendaki Mudrick SM Sangidu siap pimpin people power. Dan people power pasti terjadi kalau rezim tetap ambigu dan menyepelekan aspirasi rakyat yang saat ini pada puncak kemarahan dan menginginkan ada perubahan negara ke arah yang lebih baik. (*)
Indonesia Mulai Restrukturisasi dan Reformasi Ekonomi Setelah Pandemi
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut Indonesia mulai melakukan restrukturisasi dan reformasi ekonomi setelah pandemi COVID-19 hampir berakhir pada saat ini. \"Reformasi yang mungkin bisa membutuhkan waktu 70 tahun untuk menyelesaikannya, namun Indonesia bisa melakukannya selama pandemi COVID-19. Sehingga ketika pandemi hampir berakhir, kami mulai melakukan restrukturisasi dan reformasi ekonomi,” kata Menko Airlangga dalam Public Lecture pada The CSIS ASEAN Leadership Forum berjudul \"Indonesia\'s Economic Priorities: A Conversation with Airlangga Hartarto\", yang dikutip dari keterangan di Jakarta, Selasa.Menurut Airlangga, Indonesia juga memanfaatkan momentum pandemi COVID-19 untuk mengembangkan transformasi digital, yang meliputi penggunaan aplikasi PeduliLindungi dan pengembangan sistem e-payment melalui QRIS.Kemudian, Indonesia juga berkomitmen untuk turut berperan menghadapi tantangan perubahan iklim global melalui transformasi energi dengan upaya diversifikasi energi dan upaya konservasi energi.“Perekonomian Indonesia saat ini telah berjalan dengan sangat baik, dan dengan recovery ekonomi dari pandemi yang terus berlanjut dengan kecepatan tinggi. Pertumbuhan PDB Indonesia sebesar lebih 5 persen saat ini telah melampaui pertumbuhan PDB Indonesia pra-pandemi,\" kata Airlangga.Dalam laporan World Economic Outlook terbaru pada Oktober 2022, International Monetary Fund (IMF) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia di angka 5,3 persen, di tengah perkiraan penurunan pertumbuhan ekonomi global yang menjadi 3,2 persen.Selain itu, Indonesia juga akan menjadi ketua ASEAN pada 2023, dimana terdapat peluang perluasan kerja sama regional dengan mitra ASEAN dan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).Dalam keketuaan ini, Indonesia akan melanjutkan keempat pilar yang dibahas dalam G20, yakni arsitektur kesehatan global, transformasi digital, transisi energi, dan ketahanan pangan.Sementara, terkait RCEP, Airlangga menyebut daya tariknya saat ini lebih tinggi, dimana penting untuk mendukung rantai pasokan global, serta menghilangkan 92 persen dari tarif bea masuk negara- negara anggota.Dalam pertemuan itu turut hadir Menteri Perindustrian beserta beberapa pejabat Kemenko Perekonomian dan Kementerian Perindustrian, CEO CSIS John J. Hamre, dan Director CSIS untuk Kawasan Asia Tenggara Gregory B. Poling.(Ida/ANTARA)
Bharada E Berjanji akan Jujur dalam Persidangan Kasus Pembunuhan Brigadir J
Jakarta, FNN - Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada E berjanji untuk berkata jujur dalam sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa.\"Saya cuma menyampaikan saya akan berkata jujur, saya akan membela abang saya, Bang Yos (Brigadir J), terakhir kalinya,\" kata Bharada E di akhir sidang menanggapi kesaksian keluarga korban.Ia kemudian mengaku secara pribadi tidak mempercayai Brigadir J melakukan pelecehan terhadap Putri Candrawathi, istri mantan Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo. \"Saya tidak menyakini Bang Yos melakukan pelecehan, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan,\" ujarnya.Dia juga menyatakan siap dengan konsekuensi hukum yang harus diterima atas keterlibatannya dalam pembunuhan berencana Brigadir J yang nantinya diputuskan oleh majelis hakim dalam persidangan.\"Saya ingin mengatakan saya siap apa pun yang akan terjadi dan apa pun keputusan hukum terhadap diri saya,\" ujarnya pula.Hakim ketua Wahyu Iman Santosa pun kemudian bertanya kepada Bhatada E kebenaran keterangan saksi yang disampaikan di persidangan. \"Mohon izin Yang Mulia untuk keterangan saksi benar semua,\" jawab Bharada E.Usai sidang, kuasa hukum Bharada E, Ronny Talapessy menegaskan permohonan maaf dan penyesalan kliennya terhadap keluarga Brigadir J. Ia pun menyebut kliennya tidak mengelak atas perbuatannya dan telah memberikan keterangan secara terbuka dalam persidangan.\"Klien kami mengutarakan rasa penyesalannya, ya. Permintaan maafnya tadi pada keluarga korban, semoga ini bisa diterima. Kami sampaikan bahwa proses hukumnya tetap berjalan, kami hormati faktanya klien saya sudah menyampaikan semuanya,\" ujarnya lagi.Ronny kemudian merinci bentuk penyesalan dan permintaan maaf yang telah disampaikan Bharada E kepada keluarga Brigadir J. Mulai dari mengirimkan surat permohonan maaf kepada keluarga Brigadir J, hingga kembali membacakan surat permohonan maaf usai sidang perdana pada Selasa (18/10).Ronny menyebut dengan pangkat Bharada E yang berada pada tingkatan paling bawah, kliennya tersebut mengaku hanya melaksanakan perintah atasan. Ia pun menyebut beban yang dipikul Bharada E di usianya yang masih 24 tahun amat berat.\"Dia mengaku apa yang terjadi, kemudian yang bukan tembak-menembak tetapi penembakan, kemudian dia tulis surat. Kemudian kemarin dia bacakan permohonan maaf dan hari ini secara spontanitas tadi teman-teman lihat bahwa sebelum sidang mulai, dia sudah samperin tadi, secara tulus dia menyampaikan permohonan maaf,\" katanya.Pada kesempatan itu, Ronny juga mengklarifikasi pernyataan kuasa hukum Brigadir J Kamaruddin Simanjuntak yang menyebut Putri Candrawathi ikut menembak Brigadir J adalah tidak benar. \"Jadi yang perlu kita luruskan di sini bahwa penembakan itu adalah klien saya Richard Eliezer pertama kali, kemudian disusul oleh Ferdy Sambo,\" katanya lagi.Sebelum sidang dimulai, Bharada E tampak melakukan sungkeman kepada Samuel Hutabarat dan Rosti Simanjuntak yang merupakan orangtua dari Brigadir J sebagai bentuk permohonan maaf.PN Jakarta Selatan hari ini menggelar sidang dengan agenda pemeriksaan 12 saksi terdakwa Bharada E dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J dari pihak korban dan keluarga korban.Dua belas orang saksi itu, adalah Kamarudin Simanjuntak, Samuel Hutabarat, Rosti Simanjuntak, Mahareza Rizky, Yuni Artika Hutabarat, Devianita Hutabarat, Novita Sari Nadeak, Rohani Simanjuntak, Sangga Parulian Sianturi, Roslin Emika Simanjuntak, Indrawanto Pasaribu, dan Vera Mareta Simanjuntak. (Ida/ANTARA)
LaNyalla: Demokrasi Pancasila Adalah Konsep Majelis Syuro Sama-sama Permusyawaratan Perwakilan
Jember, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menilai Demokrasi Pancasila yang digagas para pendiri bangsa sejalan dengan konsep Majelis Syuro yang sangat dikenal dalam Islam. Keduanya sama-sama menekankan pada permusyawaratan perwakilan.Hal itu disampaikan LaNyalla saat memberi Kuliah Umum Kebangsaan dan Tata Negara Indonesia di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember, Selasa (25/10/2022).“Para pendiri bangsa sepakat menggunakan Demokrasi Pancasila karena memahami betul taksonomi Indonesia sebagai bangsa yang super majemuk dengan beribu pulau, ratusan suku dan banyak agama. Mereka juga memiliki suasana kebatinan yang sama. Merasakan langsung menjadi bangsa yang terjajah, menjadi inlander atau bangsa kelas bawah,” kata LaNyalla.Karena itu para pendiri bangsa bersepakat untuk menggunakan sebuah sistem sendiri. Sistem yang berbeda dengan Isme-Isme yang ada saat itu, seperti Liberalisme di Barat atau Komunisme di Timur.“Dan kita semua tahu, para pendiri bangsa kita bukan orang sembarangan. Mereka yang terlibat dalam perumusan lahirnya negara ini berlatar beragam. Mulai dari intelektual, ulama, raja dan sultan Nusantara, hingga tokoh pergerakan. Dan banyak di antara mereka adalah tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama, termasuk Kiai Wachid Hasyim dan Kiai Achmad Siddiq,” ungkap LaNyalla.Ia menambahkan, ciri utama dari Demokrasi Pancasila adalah semua elemen bangsa, yang berbeda-beda, harus terwakili sebagai pemilik kedaulatan utama yang berada di dalam sebuah Lembaga Tertinggi di negara ini. Sehingga terjadi penjelmaan rakyat. Tidak sekedar perwakilan rakyat.“Mereka kemudian menyusun arah perjalanan bangsa dan memilih petugas rakyat yang diberi mandat untuk menjalankan arah tersebut. Artinya, rakyatlah yang menentukan cara bagaimana mereka harus diperintah oleh pemerintah yang mereka bentuk,” ulasnya.Senator asal Jawa Timur itu menjelaskan, konsep keterwakilan itu seperti halnya konsep Majelis Syuro yang sebenarnya sangat dikenal dalam Islam. Dimana sesuai Pasal 29 ayat 1 UUD 1945, agama menjadi dasar negara ini.“Artinya sangat jelas bahwa negara ini adalah negara yang berketuhanan. Oleh karena itu negara ini tempat orang-orang yang beradab dan membangun peradaban dengan persatuan,” katanya.(Ida/LC)“Negara ini juga tempat semua perwakilan elemen bangsa yang disebut para hikmat untuk bermusyawarah. Demi menuju satu hakikat tujuan negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” paparnya.Namun sistem demokrasi Indonesia dari konsep perwakilan berubah menjadi presidensial murni dengan mengadopsi sistem demokrasi liberal. Hal itu terjadi saat bangsa ini melakukan Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 empat tahap di tahun 1999 hingga 2002 yang lalu.“Yang kita lakukan saat itu adalah mengganti total UUD 1945 naskah asli menjadi Undang-Undang Dasar baru. Karena isi pasal-pasalnya telah berubah lebih dari 95 persen. Sistem Demokrasi Pancasila ditinggalkan. Naskah Pembukaan Konstitusi sudah tidak nyambung lagi dengan isi pasal-pasal yang ada di dalam Batang Tubuh. Bahkan Perubahan saat itu, menghapus total Penjelasan UUD 1945. Padahal Pembukaan, Batang Tubuh dan Penjelasan adalah satu kesatuan yang utuh,” paparnya.Senator asal Jawa Timur itu menambahkan, kondisi tersebut merupakan paradoksal terbesar dalam ketatanegaraan Indonesia. Dimana sistem demokrasi liberal melahirkan spirit sekularisme dan individualisme serta ekonomi kapitalistik. Sehingga Indonesia semakin karut marut dan dikuasai oleh Oligarki Ekonomi yang bersatu dengan Oligarki Politik. “Hari ini kita sudah merasakan dan mengalami situasi dimana kita sudah menjadi bangsa yang terpolarisasi dan tidak mempunyai karakter serta jati diri. Bangsa ini dipenuhi buzzer yang menggunakan narasi kebencian dan penghinaan sesama anak bangsa.Dari sisi ekonomi, terjadi ketidakadilan yang melampaui batas dan nyata-nyata membuat jutaan rakyat, sebagai pemilik sah kedaulatan negara ini menjadi sengsara,” ungkap dia.Karena itu, LaNyalla sangat berharap, mahasiswa dan kalangan akademisi di perguruan tinggi membaca kembali pikiran-pikiran para pendiri bangsa.Menurutnya mahasiswa bukan saja agent of change, tetapi juga agent of repair. Karena hakikat dari Intelektual adalah wajib menawarkan gagasan atas hal-hal yang dilihat tidak benar. “Rumusan yang digagas para pendiri bangsa tentang sistem demokrasi dan sistem ekonomi sudah sangat tepat untuk Indonesia. Untuk itu marilah kita satukan tekad untuk kembali kepada Pancasila. Kembali kepada UUD 1945 naskah asli untuk kemudian kita sempurnakan dengan cara yang benar. Dengan cara adendum, sehingga tidak menghilangkan Pancasila sebagai staats fundamental norm,” ungkapnya.Hadir Wakil Rektor III UIN KHAS Dr. Hefni Zein, S.Ag., M.M yang mewakili Rektor, Para Dosen dan mahasiswa
strasi
Jakarta, FNN - Kementerian Pertahanan (Kemhan) mendorong industri pertahanan dalam negeri untuk memproduksi amunisi dalam memenuhi kebutuhan TNI. \"Kemhan membuka seluas-luasnya industri pertahanan swasta yang memenuhi syarat untuk terlibat,\" kata Juru Bicara Kemhan Dahnil Azhar Simanjuntak ketika dikonfirmasi di Jakarta, Selasa. Hal itu, lanjut dia, sudah diperintahkan oleh Presiden Joko Widodo agar Indonesia bisa memperkuat industri pertahanan domestik. Dahnil membenarkan kebutuhan amunisi Kemhan sebanyak 5 miliar amunisi untuk menyuplai kebutuhan TNI hingga 2023. Sementara itu, PT Amerind Global akan membangun pabrik amunisi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, untuk memenuhi kebutuhan amunisi untuk TNI. Direktur Utama PT Amerind Global Mayjen TNI (Purn) George E. Supit mengatakan, pihaknya telah menggandeng tiga perusahaan alutsista ternama asal Amerika Serikat yaitu Northrop Grumman, Bliss, dan Olin/Winchester untuk membangun pabrik amunisi di Indonesia, khususnya amunisi kaliber 5.56 mm. Menurut Supit, keinginan membangun pabrik munisi di dalam negeri itu dilakukan guna memenuhi kebutuhan amunisi sebanyak 5 miliar amunisi yang telah direncanakan oleh Kemhan untuk kebutuhan operasional dan cadangan institusi TNI. \"Menhan (Prabowo Subianto) memberikan kesempatan kepada swasta untuk bisa membangun pabrik amunisi karena dalam kebijakan beliau akan mengadakan 5 miliar butir amunisi, untuk kebutuhan TNI, baik untuk cadangan maupun operasional kegiatan,\" ujarnya dihubungi secara terpisah. Mantan Pangdam XVII/Cenderawasih itu mengaku amunisi dari perusahaan alutsista asal Amerika Serikat yang kini telah menjadi principal PT Amerind Global telah menjalani uji amunisi di Dinas Penelitian dan Pengembangan TNI Angkatan Darat (Dislitbangad). \"Amunisi ini sudah kita uji di Dislitbang Angkatan Darat yang laboratorium nya ada di Batu Jajar. Amunisi yang sudah kita uji ada 3 jenis, yaitu kaliber 5.56 mm, kaliber 7.62 mm, dan kaliber 12.7 mm, dan semuanya sudah dinyatakan lulus uji. Dan kita sudah dapat sertifikat nya, sudah disertifikasi jadi kami jamin amunisi ini sangat layak digunakan untuk TNI,\" papar Supit. Oleh karena itu, dia berharap PT Amerind Global dapat membantu, mendukung pengadaan amunisi 5.56 mm yang menjadi kebutuhan Kementerian Pertahanan itu. Rencana pembangunan pabrik amunisi sudah disetujui oleh Kemhan. Kemhan RI dan Kementerian ATR/BPN sudah menyetujui untuk mendirikan pabrik amunisi bertaraf internasional di atas lahan seluas 100 hektare di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang, Kabupaten Bintan, Kepri. \"Pabrik amunisi di KEK Galang Batang, Bintan akan mampu memproduksi 360 juta/tahun,\" tutur purnawirawan jenderal bintang dua ini. Namun demikian, tambah Aster Panglima TNI tahun 2018 itu, saat ini proses pendirian pabrik amunisi berteknologi tinggi itu masih menunggu proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). \"Kalau sudah ada AMDAL dari KLHK, nanti diserahkan ke Kemhan RI, baru kemudian Kemhan yang mengeluarkan izin pendirian pabrik di tempat yang sudah ditentukan oleh Kemhan,\" ujar Supit.(Ida/ANTARA)
Pertemuan Tim kecil NasDem, Demokrat, dan PKS Membahas Bakal Cawapres Anies
Jakarta, FNN - Tim kecil dari Partai NasDem, Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kembali melakukan pertemuan untuk membahas tokoh yang akan menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres) untuk mendampingi Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Pertemuan itu digelar di kediaman Anies Baswedan di Jalan Lebak Bulus II Dalam, Cilandak, Jakarta Selatan, Selasa. Hadir perwakilan dari ketiga partai politik itu, yakni dari Partai NasDem, Ketua DPP Partai NasDem Sugeng Suparwoto dan Ketua DPP Willy Aditya. Dari PKS, ada M Sohibul Iman sebagai Wakil Ketua Majelis Syuro didampingi Jubir PKS Pipin Sofian dan M Kholid, sedangkan dari Partai Demokrat terlihat Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman dan Iftitah. Selain perwakilan dari tiga parpol itu, hadir juga Sudirman Said sebagai Liaison Officer (LO). LO adalah seorang penghubung atau pendamping. Saat diskusi santai berlangsung, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) datang bergabung. \"Hadir juga menyusul Ketum Demokrat, Mas AHY,\" ujar Willy Aditya dalam keterangan tertulisnya. Dia mengatakan pertemuan di rumah Anies Baswedan merupakan pertemuan lanjutan dari sejumlah pertemuan sebelumnya. Menurut Willy, pembahasan tim sudah pada tahap pendalaman kriteria dan mekanisme penentuan cawapres yang bakal berduet dengan Anies. \"Dalam suasana santai diskusi tim kecil terus berlanjut mematangkan agenda pembahasan terkait cawapres termasuk pendalaman kriteria dan mekanismenya,\" katanya pula. Untuk saat ini, kata Willy, PKS menyodorkan nama mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan sebagai kandidat cawapres bagi Anies Baswedan. Sementara Partai Demokrat tetap mengusulkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai cawapres. \"Partai NasDem menyerahkan kepada capres (Anies Baswedan). Komitmen itu sudah dikuatkan oleh pernyataan Pak Surya Paloh yang telah memberikan kewenangan kepada Anies,\" kata Willy. Sejauh ini, kata dia lagi, pertemuan tim kecil ketiga parpol yang dikemas dengan makan siang itu sangat demokratis. Pembahasan terjadi secara dinamis.(Ida/ANTARA)
Audit Satgassus, Letjen Suharto Sebut UU Polri Juga Perlu Diubah
Jakarta, FNN – Letjen Marinir Purn. Suharto menyoroti undang-undang Polri yang perlu diubah sebagai awal dari langkah reformasi Polri dan audit Satgasus Merah Putih. Hal ini disampaikan dalam seminar bertemakan \"Tegakkan Martabat Bangsa: Reformasi Total Polri Dimulai dengan Audit Satgasus Merah Putih Segera!\" yang diselenggarakan di Hotel Sofyan, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (25/10). Mantan Irjen Departemen Pertahanan Keamanan tersebut mengungkap bahwa kelemahan pada pembentukan satgasus berawal dari kelalaian bangsa yang membiarkan undang-undang Polri tahun 2002 disahkan. \"Kalau saya melihat kelemahan kita adalah sebetulnya di intelejen. Satgasus ini hanyalah badan yang dibentuk sebagai akibat daripada kelalaian kita. Kelalaian kita membiarkan undang-undang Polri tahun 2002 yang isinya seperti itu, kita biarkan,\" ujar Suharto dalam seminar yang dimoderatori oleh Rahma Sarita pada Selasa, 25 Oktober 2022. Suharto membahas isi UU Polri yang salah satunya berisi tentang polisi yang berada di bawah kekuasaan presiden. Ia juga menyebut pasal tentang organisasi polri yang ditentukan oleh Kapolri sehingga polisi memiliki kekuasaan penuh atas pembentukan Satgassus. \"Jadi, yang namanya Satgasus Merah Putih ini, itu adalah akibat dari undang-undang yang memberikan keleluasaan dan kekuatan penuh kepada Polri,\" kata Suharto. Kekuatan tersebut dimanfaatkan polisi. Suharto menyebutkan contoh seperti Kementerian Dalam Negeri (Mendagri), logistik, hingga imigrasi yang semuanya dikuasai Polri. Kekuasaan yang berlebihan tersebut menghasilkan Satgassus Merah Putih yang salah satunya mengarah pada kekuasaan. Menurutnya, persoalan audit Satgassus perlu dibarengi dengan pergantian UU Polri sehingga tidak terjadi lagi pembentukan Satgassus di bawah kekuasaan kepolisian yang dikatakannya menguras kemampuan republik. \"Sekarang kita reformasi, kita ganti Satgassusnya. Tapi undang-undang polisi tidak pernah kita ganti, timbul lagi Satgassus merah putih berikutnya. Timbul lagi dan lebih pintar dia nanti, dan lebih cerdik dan lebih menguras kemampuan republik ini,\" ucap Suharto. Selain Letjen Suharto, seminar yang dikoordinatori oleh Marwan Batubara ini juga menghadirkan pembicara Abdullah Hehamahua dari Front Kedaulatan Negara (FKN) dan Usman Hamid dari Transparansi Internasional yang bergabung melalui Zoom Meeting. (oct)
POPULER
