ALL CATEGORY
Mahasiswa Universitas Bangka Blitung Ke Jakarta Menuntut Keadilan
Jakarta, FNN - Pasca keriuhan kasus sanksi terhadap 122 mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Bangka Belitung (UBB), pembungkaman kampus terhadap kebebasan akademik mahasiswa semakin masif karena pihak kampus memberikan sanksi skorsing kepada sembilan mahasiswa UBB lainnya. Kondisi itu membuat mereka ke Jakarta pada hari Kamis(10/11) . Sejak pagi hingga sore mereka mendatangi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. \"Pemberian surat kepada lembaga tinggi negara ini bertujuan untuk menguraikan situasi kebebasan akademik di UBB secara umum, dan kasus sanksi yang menimpa 131 mahasiswa secara khusus, \" ujar Presiden Mahasiswa UBB Fahlevi melalui rilis yang diterima FNN. Setelah mengirim surat kepada Komnas HAM dan Komisi X DPR RI, mahasiswa UBB beserta jejaring solidaritas dan organisasi sekawan seperti Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia Kerakyatan (BEM SI Kerakyatan), Sekolah Mahasiswa Progresif, dan Komite Revolusi Pendidikan Indonesia menyatakan sikap, dan ditutup deklarasi Komite Pembebasan Akademik sebagai saluran perjuangan. Di samping itu, mahasiswa UBB juga telah terhubung ke Lembaga Bantuan Hukum Jakarta untuk diadvokasi secara litigasi dan non-litigasi. \"Perjuangan ini harus menembus jarak ratusan kilometer untuk sampai di Jakarta dari Bangka Belitung. Namun, cita-cita mulia pendidikan yang adil dan demokratis menjadi nilai mati bagi seluruh kawan-kawan di Babel dan seluruh Indonesia. Maka itu, Komite Pembebasan Akademik akan memperluas basis dan jejaring kekuatan, serta mengobarkan perjuangan berdasarkan agenda dan rute yang telah ditetapkan bersama \" tegas Fahlevi. (sws)
Betawi vs Pate Hila
Oleh Ridwan Saidi Budayawan Pate Hila, bukan Fatahillah atau Fadillah. Ia bukan orang Arab. Ia ikut pasukan Yahudi Afro yang menyerang Islamic power system di Malaysia dan Indonesia pada 1539-1540. Gerakan mereka sejak bertolak dari Achem North Afro diikuti satu brigantin (prau 8 penumpang) Portugal yang ditugaskan rajanya. Mereka dipimpin Ferdinan Mendez Pinto. Pinto menuliskan laporan perjalanan dan pertempuran yang langsung ia dan teman-temannya saksikan. Akibatnya dari 7 teman Pinto 5 tewas di medan tempur. Pinto hasilkan 602 halaman laporan perjalanannya termasuk pertempuran-pertempuran. Pasukan Yahudi yang menyertakan tentara bayaran itu sesampainya di Selat Malaka dipecah dua: 1. Yang ke Malaysia dipimpin Aladin 2. Yang ke Indonesia dipimpin 3 Pate. Pate panggilan untuk pria Yahudi Afro. Time line perang: 1. Serang Trengganu 1539. Trengganu diduduki. Tak lama bangkit solidaritas persekutuan kerajaan Melayu Malaysia-Indonesia. Yahudi dihancurkan. Sultan Trengganu yang terusir balik bertahta. 2. Serangan terhadap Rao yang dipimpin Aladin. Raja Rao tewas. Kembali bangkit solidaritas Melayu. Yahudi lumpuh. Aladin, pimpinan, diihukum mati dengan godot leher sendiri. Umpama kepalanya tak coplok, algojo lakukan finishing touch. Hukum mati semacam ini di tempat sama pernah disaksikan Ibn Batuthah XIII M. 3. Serangan terhadap Demak 1540 dipimpin 3 Pate. Demak berhasil diduduki. 4. Serangan terhadap Pasuruan dipimpin 3 Pate. Pambekel pimpinan pertahanan berhasil bikin Yahudi remuk redam. 3 Pate dihukum mati dengan cara Rao. Sisa-sisa pasukan Yahudi yang hidup terpecah dua: 1. Ke Sumedang menyerang jamaah shalat Idul Adha di mesjid Tegal Kalong 1540. Mataram marah kemudian Yahudi yang masih diam di Sumedang dihabisi 2. Ke Jakarta pimpinan Pate Hila. Hasrat mereka serang Sunda Kalapa tapi sampai di Majakatera mereka dihadang pasukan Betawi pimpinan Wa Item (lihat litho atas). Yahudi dilumpuhkan dan dihancurkan. Sisa yang hidup dipimpin Pate Hila lari menuju Jl Kunir (sekarang) dan membakar pasar Pisang. Wa Item memburu mereka. Mereka berlarian sipat kuping. Pate Hila dalam luka lari ke Cirebon. Kata Babad Cirebon beberapa lama Pate Hila sakit kemudian neninggal. Dalam bahasa Betawi ti\'un. (RSaidi)
PKS Istiqamah Dukung Anies
Oleh Tony Rosyid - Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa BEREDAR isu PKS tidak dukung Anies. Namanya juga isu. Itu hal biasa. Apalagi kalau ada operasi untuk memisahkan PKS dari Anies, maka media dan medsos menjadi instrumen yang efektif untuk membangun opini. Menurut sejumlah sumber dari kader PKS, ada operasi untuk membangun kesan bahwa PKS tidak mendukung Anies. Ada dua target. Pertama, supaya para pendukung PKS kecewa dan ini efektif untuk menahan laju elektabilitas PKS yang sedang naik. Kedua, untuk membenturkan PKS dengan Anies, agar optimisme para pendukung Anies menurun. Dua alasan ini, masuk akal juga. Isu lainnya, PKS ditawari dua posisi menteri. Dan dua kementerian itu saat ini dijabat oleh kader Nasdem. Tidak saja tawaran menteri, kabarnya PKS pun ditawari logistik untuk kampanye di pileg 2024. Namanya juga isu. Benar salahnya masih harus diklarifikasi. Yang pasti, isu ini mencoba menghadap-hadapkan PKS dengan Nasdem. Padahal, keduanya sedang membangun koalisi dan memperkuat hubungan politik menghadapi pilpres 2024. Lebih dari separoh konstituen PKS dukung Anies (Survei Litbang Kompas). Selama ini, PKS termasuk partai yang konsisten mengakomodir aspirasi pemilihnya. Karena iti, konstituen PKS sangat militan dan berhasil menjadi mesin politik yang terus bekerja sepanjang musim. Selain PDIP, hanya PKS yang konstituenya solid dan terlihat bekerja secara masif. Hampir 10 tahun PKS mengambil jarak dengan pemerintahan Jokowi. Salah satu faktor utamanya karena konstituen PKS menginginkan partai dakwah ini ambil peran sebagai oposisi. Sampai di sini kita memahami cara PKS istiqamah (konsisten) menjaga konstituennya dengan secara sungguh-sungguh memenuhi aspirasi mereka. Logika normal, hampir tidak memungkinkan PKS, di ujung masa puasanya, akan bergabung dengan pemerintahan Jokowi. Ibarat orang puasa, 5 menit jelang berbuka, lalu batal. Ini pasti akan menjadi penyesalan seumur hidup. Jika nekat, sama juga PKS bunuh diri. Lihat rekam jejaknya, sepertinya PKS tidak akan melakukan tindakan sekonyol itu. Mengapa PKS tidak jadi deklarasi tanggal 10 nopember? Ini pertanyaan yang ramai di pekan ini. Mungkin bahasa yang lebih tepat bukan tidak jadi. PKS belum secara resmi menyatakan akan deklarasi tanggal 10 Nopember. Soal waktu, masih menjadi perbincangan diantara tiga parpol yang berencana akan mengusung Anies Baswedan. 11 November adalah hari milad atau ulang tahun Partai Nasdem. Partai Nasdem menggelar acara tanggal 9-11 November. Tentu ini tidak saja bagi PKS, tapi juga bagi Demokrat, 10 Novenber adalah waktu yang kurang tepat untuk deklarasi bersama. Kedua partai ini, yaitu PKS dan Nasdem akan merasa lebih nyaman deklarasi di luar hari yang bisa dikait-kaitkan dengan ulang tahun Nasdem. Adab Jawanya: gak mau gangguin hajat Nasdem. Deklarasi \"Koalisi Perubahan\" hanya soal waktu. Yang pasti, tiga parpol yaitu Nasdem, PKS dan Demokrat memiliki satu kesepakatan bersama yaitu usung Anies sebagai capres 2024. Soal ini clear dan mereka kompak. Andi Arief, ketua Bappilu Demokrat ngetwit: \"hanya burung hantu yang bisa menggagalkan koalisi Nasdem, PKS dan Demokrat\". Dan Mardani Ali Sera, salah satu petinggi PKS juga bilang: lebih cepat lebih baik. Dilihat dari perkembangan yang kita baca, ketiga parpol yang rencananya akan mengusung Anies tampaknya solid. Kabarnya, hanya tinggal 10 persen lagi tim kecil yang mereka bentuk akan mematangkan dan menuntaskan semua persiapan. (*)
Manurver Politik PDIP: Pemerintah Didorong Minta Maaf kepada Bung Karno dan Keluarga
PRESIDEN Joko Widodo menyatakan bahwa TAP MPRS Nomor 33 tahun 1967 telah dicabut dan tidak berlaku lagi. Aturan itu awalnya berisi pencabutan kekuasaan pemerintahan negara dari Presiden pertama RI Soekarno. Di bagian menimbang disebutkan bahwa Soekarno mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan kelompok G30S pada 1965. Kemudian, TAP MPRS itu dicabut pada 2003 lewat TAP MPR Nomor 1 Tahun 2003 (semasa Presiden Megawati Soekarnoputri. Setelah itu, Presiden Soeharto pada 1986 memberikan gelar Pahlawan Proklamator dan Pahlawan Nasional pada 2012 semasa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. “Artinya, Insinyur Soekarno telah dinyatakan memenuhi syarat setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara yang merupakan syarat penganugerahan gelar kepahlawanan,” kata Jokowi. Pencabutan aturan ini kemudian menuai pro kontra di kalangan elit politik tanah air. Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah berharap Pemerintah Indonesia menyampaikan permohonan maaf kepada Soekarno dan keluarga besarnya karena pernah mengeluarkan TAP MPRS tersebut. “Menurut kami setelah diperolehnya gelar pahlawan nasional, kepada Bung Karno di tahun 2012, maka seyogianya negara melalui pemerintah Republik Indonesia menyampaikan permohonan maaf kepada Bung Karno dan keluarga,” kata Basarah dalam keterangan tertulis, Selasa (8/11/2022). Basarah menegaskan bahwa tudingan yang ditujukan kepada Bung Karno dalam hal G30S tidak pernah terbukti. Oleh karena itu, Basarah menganggap negara perlu menyampaikan permohonan maaf kepada Sukarno dan keluarga besar. Sementara, Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra Desmond Junaidi Mahesa menilai permintaan tersebut mengada-ada. Dia meyakini desakan itu muncul atas kemauan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. “Kalau Sukarno direhabilitasi itu namanya mengada-ada kan,” kata Desmond di kompleks parlemen, Rabu (8/11/2022). Ia menilai, permintaan itu muncul karena pemerintahan saat ini merupakan bagian dari keluarga Soekarno. Sebab, Jokowi juga merupakan petugas partai yang dipimpin Mega sebagai putri Presiden RI pertama tersebut. Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani berpendapat negara tak harus meminta maaf ke Bung Karno karena Tap MPR menyatakan Soekarno tidak terlibat dalam G-30S/PKI. Bagaimana pengamat politik Rocky Gerung melihat persoalan ini? Berikut ini dialog wartawan senior FNN Hersubeno Arief dengan Rocky Gerung di Kanal Rocky Gerung Official, Kamis (10/11/2022). Saya mau tanya pada Anda Bung Rocky karena jujur saya bingung. Pak Jokowi ini kan sebenarnya sudah sejak beberapa hari yang lalu menyatakan bahwa TAP MPRS Nomor 33 tahun 1966 yang sudah dicabut dan beliau menyatakan bahwa ini kan soal Bung Karno melindungi tokoh komunis segala macam sudah dicabut. Saya waktu itu mengamati ada apa kok tiba-tiba isu ini dimunculkan, tapi tiba-tiba saja kemudian PDIP mengeluarkan statement bahwa pemerintah harus minta maaf pada keluarga Bung Karno dan kemudian sekarang, mulai hari ini, saya baca kemarin, saya baca ada penolakan dari Gerindra. Sebenarnya apa yang terjadi dan mengapa isu ini diangkat kembali. Kita bisa berspekulasi karena nggak ada yang jelas kan. Hal yang jelas Bung Karno adalah proklamator, sudah selesai sampai di situ. Itu sudah semuanya. Apa yang masih dipersoalkan? Bahwa Bung Karno nggak bikin salah, jelas dia bikin salah. Wong dia mau jadi presiden seumur hidup. Itu soal urusan para sejarawan. Tapi, urusan kita adalah menduga-duga bahwa di belakang ini ada semacam transaksi batin lagi Pak Jokowi dengan Bu Mega tuh. Kira-kira persyaratan Bu Mega “lakukan sesuatu baru saya maafin kamu”. Itu intinya kan. Ini jadi soal personal Bung Karno pada waktu itu melakukan kesalahan di dalam kalkulasi politik sehingga terjadi peristiwa ‘65 tuh. Kan waktu itu dia bukan ayahnya Megawati, dia Presiden Republik Indonesia. Dia bukan Soekarno dalam pengertian Bapak dari sebuah keluarga. Itu lain. Sama juga dengan Pak Harto. Pak Harto juga berkuasa karena dia memelihara kekuasaan militer. Lalu kita kritik dan itu akhirnya diterima diselesaikan. Jadi mesti bedakan, ini bukan problem keluarga Ibu Mega. Ibu Mega memang mungkin terkait secara biologis, tetapi ini soal ideologi Bung Karno, ini urusan bangsa tuh. Jadi, para sejarawan memeriksa dan enggak ada orang yang menganggap Bung Karno tidak bersalah. Bahwa Bung Karno adalah proklamator, betul. Tapi Bung Karno melakukan politik melanggar HAM, menahan lawan-lawan politik, membubarkan partai politik, PSI dibubarkan, Masyumi dibubarkan, lawan-lawan politiknya ditahan, Sultan Syahrir ditahan, Buya Hamka ditahan, segala macam. Kan itu peristiwa yang ada di dalam sejarah. Kalau dimaafkan, artinya Pak Karno itu nggak pernah membuat kesalahan kalau begitu kan. Nanti jadi ajaib. Nanti tiba-tiba romusha minta PDIP minta maaf pada keluarga romusha karena Bung Karno bahkan sudah bilang saya yang mengirim mereka ke dalam kematian. Bung Karno sendiri bilang begitu karena dia sadar bahwa dia salah bikin perhitungan. Tapi pada waktu itu Bung Karno masih hidup, lalu dia tahu bahwa sebagai ketua pengerahan romusha, itu buruh yang dipaksa kerja paksa oleh Jepang ke Sailon ke luar negeri itu, itu tanggung jawab Bung Karno. Bung Karno sudah bilang, dia yang merasa bersalah. Jadi, kalau begitu nanti romusha bilang enggak cukup Bung Karno, harus keluarga, harus PDIP minta maaf. Jadi kacau nanti. Kita hanya bisa menduga bahwa di belakang itu ada tukar tambah kepentingan dan bukan kepentingan negara. Ini kepentingan dua tokoh politik, yaitu Pak Jokowi dan Ibu Mega. Jangan dilibat-libatkan dengan soal sejarah. Itu intinya. Saya heran karena Tap MPRS itu sudah dicabut sendiri semasa pemerintahan Ibu Mega tahun 2003. Bahkan, gelar pahlawan proklamator itu kalau enggak salah itu zamannya Pak Harto bahkan, tahun 1986. Kemudian, zamannya Pak SBY tahun 2012, Pak Bung Karno diberi gelar Pahlawan Nasional. Saya kira sebenarnya bangsa ini sudah meletakkan Bung Karno pada posisi yang pada makomnya gitu. Memang, nggak ada orang yang menganggap Bung Karno itu pengecut, nggak ada orang yang menganggap Bung Karno pengkhianat atau macam-macam. Orang tetap di dalam balancing antara kemakrifatan dan keangkaramukaan, tetap Bung Karno dianggap Bapak Bangsa. Di mana-mana kita tahu itu. Jadi, buat apa mempersoalkan sesuatu yang secara faktual orang tahu bahwa Bung Karno punya kesalahan, bahkan kejahatan dalam sejarah demokrasi. Dan orang anggap oke, itu kecelakaan sejarah, karena ada konteks perang dunia, perang dingin segala macam. Ada kepentingan permainan ideologi Timur Barat. Jadi, Bung Karno ada di dalam wilayah yang pada waktu itu dia bisa untuk jadi semacam sekarang, mau jadi proksi China atau proksi Amerika. Bung Karno mau melinggis Inggris, mau menyetrika Amerika, lalu terjadi peristiwa G30S. Dan itu dalam ahli sejarawan, ya salah strategi saja PKI itu. Lakukan sesuatu yang tidak matang gitu. Dan kita baca semua otokritik dari kalangan PKI sendiri itu bahwa mereka salah melakukan analisis. Sampai sekarang, data-data itu berseliweran, belum bisa dibuatkan semacam keutuhan keterangan apa yang terjadi. Tetapi, bahwa ada peristiwa itu jelas dan ada kerugian pada pihak Muslim, jelas. Dan, kita tahu bahwa semua hal itu adalah kontroversi. Jadi, buat saya, biarkan Pak Karno itu ada di dalam spektrum kontroversi. Dan, bagus juga kan, orang menilai Bung Karno dalam kontroversi itu. Kalau PDIP ngotot, apalagi keluarga Bung Karno ngotot, itu agak absurd, karena ini PDIP mau menghalangi negara. Kalau begitu Bung Karno dikecilkan lagi jadi sekadar kepala keluarga. Beliau besar sekali namanya. Jadi, apapun yang dicapkan orang pada beliau, tidak memengaruhi kemuliaan atau keagungan dia sebagai orang yang meletakkan dasar negara modern di Indonesia. Tapi kemudian, dia salah langkah karena ingin jadi presiden seumur hidup, lalu orang mulai bikin analisis kenapa jadi begitu? Karena ada sifat manusia dan ada kepentingan yang lebih besar karena Bung Karno melihat dia harus jadi Bapak Asia dengan doktrin sosio-nasionalisme itu yang didalamnya ada komunismenya. Jadi, semua variabel itu sudah kita pelajari di bangku akademi dan orang tahu bahwa Ibu Mega sebetulnya hanya bayang-bayang sederhana dari figur Bung Karno, nggak sebesar Bung Karno, apalagi Puan segala macam. Dan, orang mengerti bahwa memang enggak mungkin menandingi Bung Karno. Mau siapapun enggak bisa menandingi Bung Karno. Jadi, PDIP jangan memonopoli ke-Bungkarno-an dan menganggap bahwa kesalahan Bung Karno harus dipulihkan, apalagi minta maaf. Itu agak susah karena sejarah selalu punya cacat. Enggak ada yang jalan bagus di dalam kehidupan di dalam kehidupan seorang tokoh. Justru kesempurnaan manusia itu kan di situ ya. Ya. Berbuat salah itu adalah manusia. Antropologi politik selalu mengajarkan kesalahan pasti harus terjadi supaya dia dianggap manusia. Oke. Karena itu maka ketika beberapa hari lalu Pak Jokowi menyampaikan itu kita mencoba mengendapkan, apa maksdunya. Tiba-tiba muncul pernyataan PDIP dan kemudian sekarang ditolak oleh Gerindra dan sebagainya. Memang kita tidak terlalu salah kalau seperti Anda tadi menyimpulkan ini ada tukar tambah soal politik, apakah ini berkaitan dengan ketegangan antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega, berkaitan dengan pencalonan Ganjar dan sebagainya. Kan orang kemudian analisis bisa ke mana-mana. Ya, analisis saya ini soal di belakang layar adalah tukar tambah itu. Tetapi, kalau kita mau perluas sedikit analisisnya, ini juga mau memancing soal politik identitas, supaya ramai. Pasti nanti pihak Islam akan menganggap enggak, Bung Karno itu bersalah dan salahnya besar sekali, karena PKI berkelahi atau melakukan kekerasan terhadap HMI. Dan, itu semua yang mengalir dalam sejarah kan. Tapi, apakah itu yang mau diungkit-ungkit hanya untuk permainan elektabilitas. Kan kacau. Jadi, tetap ini ada operasi intelijen, tapi di belakang itu juga ada semacam ya tahu sama tahu bahwa siapa yang mengeluarkan isu, tentu dia punya kepentingan pertama tuh. Jadi, kita tagih sekarang Pak Jokowi keluarin isu itu, lalu ditanggapi oleh PDIP. Itu artinya, kepentingan dia berdua saja. Mana ada kepentingan rakyat di situ. Kan rakyatnya nggak peduli soal-soal semacam itu. Tiba-tiba ada soal permintaan maaf. Jadi Gerindra pasti bereaksi karena secara historis kan mesti dibuka ulang dan faksi-faksi yang ada dalam Gerindra juga banyak yang tahu, memang Bung Karno itu otoriter. Jadi gampang saja. Memang otoriter. Membubarkan partai sikap otoriter, menahan lawan-lawan politik juga sikap otoriter. Jadi, jangan sampai PDIP dikesankan ingin mengembalikan versi otoriterianisme Bung Karno. Satu partai, Nasakom saja yang ada di Indonesia. Itu juga otoriter. Jadi, percuma sebetulnya mengungkit-ungkit sesuatu yang nanti akan membongkar banyak hal. Padahal, sebenarnya buat kita persoalan itu sudah selesai dan saya kira bagi generasi yang baru sekarang bahkan itu jauh sekali ya persoalannya. Mereka sendiri mungkin bingung mengapa soal-soal seperti ini mesti diributkan. Iya, ini tahun Pemilu. Semua hal mau dijadikan bahan buat ambil suara, buat kampanye segala macam. Dan Pak Jokowi yang mestinya beliau sebagai presiden yang sudah nggak boleh mengambil keputusan sebetulnya. Biarkan saja banyak proyek Pak Jokowi yang pasti kalau dia bagus diteruskan oleh successornya, kalau buruk ya pasti dihentikan. Nggak usah dipaksain. Pak Jokowi nggak perlu memaksakan bahwa semua proyek dia itu harus diteruskan oleh presiden berikutnya. Kan itu artinya menahan presiden berikutnya untuk tidak boleh berimajinasi atau membuat program lain. Jadi, Pak Jokowi juga salah itu. Dia minta supaya ada kelanjutan dari program dia. Enggak ada. Nggak perlu ada. Kenapa mesti ada. Kan kalau memang baik pasti dilanjutkan, tapi bukan karena dia program Pak Jokowi, tapi karena kemasuk-akalan suatu proyek secara ekonomi maupun secara politik. Yang bahaya kalau Pak Jokowi tetap punya ambisi, seluruh proyek dia harus diteruskan oleh suksesornya. Itu artinya Pak Jokowi juga mengalami mental seperti Soekarno, mau ngatur terus-menerus. Itu bahayanya, Soekarnoisme yang otoriter bisa dipraktekkan oleh Presiden Jokowi hari ini. Saya kira sebenarnya kita harusnya dalam negara demokrasi itu kita tidak pernah membayangkan bahwa akan ada akhir masa jabatan seorang kepala negara itu kemudian terjadi kekacauan semacam ini. Karena sebenarnya demokrasi sudah mengatur mekanisme sendiri. Katakanlah kita punya pengalaman yang pertama kali kan Pak SBY yang dua periode itu dalam era demokrasi ini. Dan pada waktu itu, saat Pak SBY selesai, ya selesai. Kemudian ganti Pak Jokowi. Harusnya, kita membayangkan pola yang sama juga berlaku begitu. Tapi yang terjadi kita malah bingung nih kok seperti ini negara jadinya. Jadi, bayangkan misalnya Pak SBY ngotot supaya proyek-proyek Pak SBY harus diteruskan Pak Jokowi itu. Maka enggak mungkin Pak Jokowi ngledek ada proyek mangkrak di Hambalang waktu itu. Kan itu jelas Pak Jokowi mau kasih sinyal bahwa ini mangkrak. Sekarang banyak yang mangkrak ini di era Pak Jokowi. Jadi, biasa saja tuh. Nanti orang juga akan anggap bahwa itu karena ada salah kebijakan. Jadi, banyak hal yang enggak perlu dipaksakan. Jadi, susah nanti kalau setiap pemimpin itu harus menunjuk suksesornya. Contohnya saja SBY. SBY nggak peduli itu siapa yang mau terpilih itu karena dia nggak mau meninggalkan kesan bahwa dia mengatur masa depan orang lain tuh. Kan begitu. Bahkan, kalau Pak Jokowi ingin terpilih lagi, nggak ada orang yang ingin mengatur apa yang mesti dilakukan oleh Pak Jokowi selain dirinya sendiri itu. Jadi, sebetulnya yang disebut sirkulasi elit tersebut artinya pergantian visi kepemimpinan, bukan sekedar pergantian orang, pergantian rezim. Kalau terus-menerus Pak Jokowi ingin begitu, nanti pengganti Pak Jokowi juga akan bilang oke nanti terusin ya. Jadi terus-menerus. Jadi sejarah ini sejarah Jokowi doang. Demikian juga emosi dari teman-teman di PDIP, seolah-olah sejarah Bung Karno sudah macet. Enggak. Orang akan ingat Bung Karno terus. Nah, kalau mau dipersoalkan kenapa sejarah Bung Karno itu berhenti, ya karena Pak Jokowi tidak meneruskan proyek-proyek pikiran Pak Bung Karno yang sosialistis. Kan Pak Jokowi itu bertentangan sama sekali dengan teori ekonomi Bung Karno: kemadirian, ternyata kita nggak mandiri, tergantung pada China. Kesetaraan bangsa-bangsa, kita nggak setara, kita diatur-atur di dalam kompetisi global. Pro keadilan rakyat, enggak. Karena Bung Karno dari alam baka dia bisa lihat bahwa disparitas tinggi sekali itu. Jadi, nggak ada satu pun poin yang bisa kita katakan Jokowi itu meneruskan proyek Bung Karno. Padahal, di awal orang tahu, Pak Jokowi sebagai petugas partai diwajibkan untuk pro pada pikiran-pikiran Bung Karno dan kita nggak lihat itu dalam kenyataan. Bahkan, dalam narasinya Pak Jokowi itu tidak punya semacam kesamaan dengan Bung Karno, walaupun nggak boleh disama-samakan, tapi jauh betul. Jadi bagaimana kita menempatkan ini secara proporsional Bung Rocky? Ini permainan sementara dalam upaya memancing opini itu. Biasanya, ketika opini terbentuk, akan ada yang ambil keuntungan dari penyesatan opini. Kan itu saja. Karena itu, kita mau terangkan pada publik nggak usah peduli saja. Kan ini nggak ada urusan dengan pemilu yang jujur, gak ada urusan dengan kesulitan ekonomi hari-hari ini. Satu-satunya hal yang bisa kita duga secara kuat adalah persaingan antara Jokowi dan Megawati belum selesai. Oleh karena itu, dicari jembatan. Jembatannya adalah memunculkan isu semacam ini. Yang kedua, sekaligus memancing reaksi dari masyarakat kaum muslim politik. Setiap kali Bung Karno diajukan itu sebetulnya reaksi pertama dari umat muslim. (sof/sws)
Peringati Hari Pahlawan, Ketua DPD Ingatkan Kalimat Merdeka atau Mati
Surabaya, FNN – Peringatan hari Pahlawan 10 November harus dimaknai dengan mengingat kembali pilihan kata yang diucapkan para pejuang kemerdekaan, yaitu Merdeka atau Mati. Demikian dikatakan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Kamis (10/11/2022) di Surabaya. Kata Merdeka atau Mati, lanjut LaNyalla, mungkin terasa absurd bagi generasi muda saat ini. Padahal kalimat itu adalah wujud kerelaan para pejuang demi kemerdekaan. Demi kecintaan mereka kepada tanah air. Dan demi satu harapan mulia; agar tumbuh generasi yang lebih baik. “Tetapi apa yang tumbuh hari ini? Yang tumbuh subur adalah Oligarki Ekonomi yang menyatu dengan Oligarki Politik, yang menyandera kekuasaan agar berpihak kepada kepentingan mereka,” tandas LaNyalla. Karena itu, tambahnya, dirinya terus meresonansikan pentingnya kesadaran kolektif berbangsa kepada seluruh elemen bangsa ini. Bahwa kedaulatan rakyat harus kita rebut kembali. Karena rakyat adalah pemilik sah negara yang dipenuhi darah para pejuang ini. “Dan kedaulatan hakiki serta kesejahteraan rakyat, hanya dapat diraih melalui sistem demokrasi dan sistem ekonomi Pancasila. Yang telah kita tinggalkan demi demokrasi liberal yang tidak sesuai dengan DNA dan watak dasar bangsa ini,” tukasnya. Karena itu, mantan Ketua Umum PSSI itu, mengajak semua generasi muda, untuk membaca kembali pikiran-pikiran para pendiri bangsa. Serta kembali menyelami suasana kebatinan para patriot bangsa itu. “Jauh sebelum Indonesia merdeka, Ki Hajar Dewantoro sudah mengingatkan, jika anak didik tidak kita ajar dengan kebangsaan dan nasionalisme, maka di masa depan, sangat mungkin mereka akan menjadi lawan kita,” tandasnya. Karena penghancuran ingatan kolektif suatu bangsa dapat dilakukan dengan metode non perang militer. Tetapi dengan memecah belah persatuan, menguasai dan mengendalikan pikiran warga bangsa, agar tidak memiliki kesadaran, kewaspadaan dan jati diri. “Dan sekarang kita menjadi bangsa yang terpolarisasi. Bangsa yang terbelah. Dan tidak mempunyai karakter serta jati diri. Karena bangsa ini dipenuhi buzzer yang menggunakan narasi kebencian dan penghinaan kepada sesama anak bangsa,” pungkasnya. (Sof/LC)
Gerakan Suporter Lapor Usut Tuntas Tragedi Kanjuruhan Digaungkan TGA
Malang, Jawa Timur, FNN - Tim Gabungan Aremania (TGA) menggaungkan Gerakan Suporter Lapor atau Gaspol, kepada para korban untuk upaya usut tuntas tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur pada 1 Oktober 2022.Anggota Tim Hukum Gabungan Aremania Anjar Nawan Yusky, di Kota Malang, Jawa Timur, Kamis, mengatakan bahwa Gaspol merupakan salah satu langkah konkret TGA untuk mengusut tuntas tragedi yang menewaskan 135 orang tersebut. \"Ini langkah konkret kami, ada gerakan Gaspol. Aremania berjuang melawan ketidakadilan,\" kata Anjar.Anjar menjelaskan, untuk saat ini sudah ada sebanyak 60 orang yang melapor kepada Tim Gabungan Aremania dan nantinya akan dijadikan bahan pelaporan ke pihak kepolisian. Rencananya, TGA akan melaporkan perkara tersebut ke Mabes Polri di Jakarta.Menurutnya, para korban tragedi Kanjuruhan diharapkan bisa turut serta melapor ke TGA. Dalam waktu dekat, pihaknya berencana untuk berangkat ke Jakarta dan melaporkan kasus tragedi Kanjuruhan dengan konstruksi pasal yang berbeda.Pasal yang akan dipergunakan antara lain meliputi peristiwa yang menyebabkan korban meninggal dunia, kemudian peristiwa tindak pidana yang mengakibatkan orang luka dan kekerasan terhadap anak. \"Aksi unjuk rasa damai yang digelar di Kota Malang kali ini merupakan langkah awal sebelum langkah-langkah lainnya,\" katanya pula.Sekjen Federasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Andy Irfan menambahkan, selain ke Mabes Polri, laporan yang dikumpulkan oleh TGA akan disampaikan ke sejumlah lembaga negara lainnya.Sejumlah lembaga lain tersebut, katanya lagi, antara lain adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komnas Perempuan hingga kantor-kantor kementerian terkait, termasuk disampaikan kepada Presiden Joko Widodo.\"Sasaran utama adalah Presiden Jokowi sebagai pimpinan tertinggi. Saya kira tidak cukup membentuk TGIPF, tapi juga harus membuat kebijakan yang lebih konkret dan memenuhi rasa keadilan seluruh korban,\" katanya.Dalam kesempatan itu, ribuan Aremania menggelar aksi damai di Kota Malang, Jawa Timur, Rabu (9/11/2022), dan menyuarakan tuntutan untuk mengusut tuntas peristiwa yang menewaskan 135 orang dalam tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan.Ada sejumlah tuntutan yang disampaikan oleh Aremania. Beberapa tuntutan itu, di antaranya adalah melakukan proses hukum kepada seluruh aktor di balik Tragedi Kanjuruhan 1 Oktober 2022, termasuk seluruh eksekutor lapangan penembak gas air mata.Selain itu, menjadikan tragedi Kanjuruhan sebagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat, bukan hanya sebagai pelanggaran HAM ringan, serta membayar segala kerugian yang diderita korban dan keluarga korban tragedi Kanjuruhan melalui mekanisme kompensasi dan restitusi.(Sof/ANTARA)
Kemenkes Diminta Cepat Menangani Kenaikan Kasus COVID-19
Jakarta, FNN - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk mengambil langkah cepat dalam menangani kenaikan kasus COVID-19 di Indonesia beberapa waktu terakhir. \"Oleh karena itu, kami meminta pada Menteri Kesehatan dalam hal ini Kementerian Kesehatan untuk melakukan langkah cepat untuk mengantisipasi hal-hal seperti ini,\" kata Dasco di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis. Keputusan terkait langkah yang akan diambil dalam menghadapi lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia, kata Dasco, ia serahkan berdasarkan hasil kajian dari Kemenkes. \"Apakah kemudian langkah tersebut untuk memulai vaksin bagi yang belum atau kemudian vaksin gelombang berikutnya,\" katanya. Ia menyebut DPR juga akan menjalankan fungsi pengawasannya terhadap langkah yang nantinya diambil pemerintah dalam menangani lonjakan kasus COVID-19. \"Kami akan meminta komisi teknis dalam hal ini Komisi IX untuk memantau kerja-kerja dari Kementerian Kesehatan dalam mengantisipasi masalah ini,\" tuturnya. Sebelumnya, Dasco menyampaikan pula keprihatinannya atas kasus COVID-19 yang kembali merebak di Tanah Air, yang menyebabkan tak sedikit di antaranya wafat karena belum divaksinasi. \"Kami turut prihatin bahwa kasus COVID-19 ini kembali naik sampai enam ribu kasus dan ditengarai yang meninggal karena belum divaksin,\" ucap Dasco. Sebelumnya, Rabu (9/11), Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa meningkatnya kasus COVID-19 di Indonesia akhir-akhir ini disebabkan oleh munculnya tiga sub-varian baru. \"Jadi memang sekarang kasusnya naik disebabkan varian baru. Varian baru ada tiga, BA2.75, XBB dan BQ1. Yang banyak di Indonesia adalah BQ1, banyak di Eropa dan Amerika dan XBB ada di Singapura,\" katanya di Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Jawa Timur. Saat ini, kata dia, yang dirawat mencapai 24.000 pasien. Kondisi berat ada 10.000 pasien dan yang meninggal dunia ada 1.300 orang sejak Oktober 2022. \"Itu untuk yang berat saya kaget, 40 persen belum vaksin atau 70 persen belum booster. Yang meninggal dari 1.300 itu 50 persen belum vaksin dan 80 persen belum booster,\" paparnya.(Sof/ANTARA)
NasDem Belum Efektif Menyerap Suara Pemilih Anies Baswedan
Jakarta, FNN - Survei yang dilakukan oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan Partai NasDem belum efektif menyerap pemilih bakal capresnya, Anies Baswedan.\"Survei ini menemukan bahwa dari total 23,6 persen pemilih Anies, hanya 12 persen di antaranya yang menyatakan memilih NasDem,\" kata pendiri SMRC Saiful Mujani saat memaparkan hasil surveinya dalam \'Program Bedah Politik bersama Saiful Mujani\' yang bertajuk \"Anies Bantu Elektabilitas NasDem?\", yang disiarkan melalui kanal Youtube SMRC TV, Kamis.Perolehan suara NasDem dari pemilih Anies sama dengan dukungan pemilih Anies pada PDIP (12 persen), Gerindra (12 persen), dan Demokrat (11 persen) . \"Suara Anies terdistribusi hampir merata di banyak partai,\" kata Saiful.Distribusi suara Anies yang paling banyak terjadi pada PKS. Partai ini mendapatkan sekitar 20 persen pemilih Anies. PKS yang paling diuntungkan oleh suara Anies, walaupun partai ini belum melakukan deklarasi mendukung Anies sebagai calon presiden mereka.Sementara ini, kata Saiful, NasDem belum mengambil keuntungan atau belum terlihat cukup menonjol untuk mampu menampung suara pendukung Anies. \"NasDem tidak berbeda dengan Gerindra dan PDIP, bahkan kalah oleh PKS dalam menarik suara Anies,\" ujarnya pula.Survei ini dilakukan secara tatap muka setelah deklarasi NasDem untuk mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden, 3 sampai 9 Oktober 2022.Hasilnya menunjukkan bahwa dalam simulasi lima nama, Anies mendapatkan dukungan 23,6 persen. Sementara Ganjar Pranowo didukung 30,5 persen suara, Prabowo 25,7 persen, Puan Maharani 5,1 persen, dan Airlangga Hartarto 2,4 persen. Masih ada 12,7 persen yang belum menyatakan pilihan.Saiful menyatakan bahwa masih minimnya dukungan pemilih Anies pada NasDem, karena partai ini mengubah warna atau wajah dari pemilih NasDem itu sendiri ketika mendeklarasikan Anies sebagai bakal calon presiden. \"Ada sebagian dari pemilih NasDem yang kurang senang dengan keputusan partai tersebut, bahkan ada elitenya yang menyatakan mengundurkan diri,\" ujarnya.Saiful mengatakan, suara NasDem yang sekarang sekitar 5,4 persen menunjukkan bahwa suara dari daerah seperti Sumatera sudah mulai masuk ke NasDem sebagai pengganti pemilih yang keluar dari Indonesia bagian timur.Saiful melihat karakter pemilih Anies cukup unik, umumnya berasal dari luar Jawa dan Muslim. Segmen pemilih ini cukup besar. Ada peluang bagi Anies untuk memperkuat suara dari segmen ini. Dan jika ini bisa dimanfaatkan dengan baik, secara teoritis, menurut Saiful, NasDem kemungkinan bisa mencapai target menjadi partai dua besar. Namun sekarang belum terlihat. \"Yang perlu dilakukan oleh NasDem sekarang adalah bagaimana membuat suara Anies sekarang secara sistematik bisa lebih cenderung ke NasDem,\" ujarnya lagi.Saiful menambahkan partai seperti Gerindra yang sudah mencalonkan Prabowo mestinya tidak sanggup menarik pemilih dari Anies. \"Namun sekarang, hal itu belum terjadi karena kenyataannya masih banyak pemilih Anies yang memilih Gerindra,\" kata Saiful.Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan.Dari populasi itu dipilih secara random (stratified multistage random sampling) 1.220 responden. Response rate sebesar 1.027 atau 84 persen. Margin of error survei dengan ukuran sampel tersebut diperkirakan sebesar 3,1 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen (asumsi simple random sampling).(Sof/ANTARA)
Jelang Presidensi G20 DPRD Bali Sementara Tidak Menerima Aspirasi
Denpasar, FNN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali untuk sementara tidak menerima aspirasi dalam bentuk keramaian sebagai salah salah upaya menjaga situasi politik tetap kondusif menjelang puncak Presidensi G20, terhitung 10-20 November 2022,\"Termasuk apapun itu, baik (aspirasi) adat, apapun, karena itu rentan memancing. Apalagi yang anarkis, saya titip Brimob sikat aja kalau ada yang mengacaukan kantor DPRD ini,\" kata Ketua DPRD Bali, Adi Wiryatama di Denpasar, Kamis.Adi Wiryatama menyampaikan hal tersebut saat dihubungi usai bertemu dengan pasukan Brimob di aula belakang Kantor DPRD Bali.Menurut dia, keamanan rentan dengan situasi politik karena jika keamanan kacau, maka politik juga hancur.Oleh karena itu, bersama unsur pimpinan lain, DPRD Bali mufakat untuk tidak menerima aspirasi dalam bentuk keramaian hingga 20 November mendatang. Jika aspirasi ingin melibatkan massa, dipersilahkan setelah 20 November.DPRD Bali, lanjut dia, memang benar rumah rakyat hanya tidak elok juga jika kemudian penyampaian aspirasi sengaja memilih waktu ketika anggota dewan tidak ada di tempat.Misalnya janji datang pukul 10.00 Wita, namun datang pukul 14.00 Wita. \"Lalu datang gamelan baleganjur, bilang bahwa DPRD sepi tidak ada siapa, mereka foto-foto,\" ujarnya.Dia mengatakan tindakan seperti itu dinilai meremehkan dewan. \"Tidak boleh dicoreng hal kecil berupa demo. Saya titip jaga juga itu ke rekan-rekan Brimob jaga rumah rakyat yang juga rumah politik ini,\" kata mantan Bupati Tabanan itu.Saat berbincang dengan sebagian korps baret biru yang dipimpin AKP Wayan D W Regama itu, Adi menitip pesan agar mereka menjaga hajatan Presidensi G20 dengan optimal.\"Bila sukses, tentu akan berimbas kepada pengakuan dan nama baik Bali sebagai daerah yang aman dikunjungi. Kesuksesan itu bergantung dari tingkat keamanan rekan-rekan aparat, termasuk Brimob yang ada di sini,\" katanya.Adi menyilakan Brimob menggunakan fasilitas apapun yang ada di DPRD Bali untuk bertugas dengan baik menjaga Presidensi G20 Indonesia. \"Dasarnya adalah keamanan, kalau tercoreng sedikit berarti kita gagal. Kita tidak mau gagal, keamanan harga mati, harga mutlak,\" ucapnya.Selain itu, Adi Wiryatama berharap Presidensi G20 aman dan lancar demi menjaga harkat-martabat bangsa di mata dunia.(Sof/ANTARA)
Putin Dipastikan Absen Hadiri Puncak KTT G20 di Bali
Denpasar, FNN - Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memastikan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin absen untuk menghadiri puncak KTT G20 yang akan diselenggarakan di Nusa Dua, Badung, Bali pada 15-16 November 2022. \"Saya kira sudah resmi diberitahu, Presiden Rusia (Vladimir Putin) tidak datang, tetapi diwakili oleh petingginya. Presiden sebagai ketua G20 sudah menyampaikan bertelepon juga dengan presiden Putin,\" kata dia usai meninjau kesiapan Command Center Polda Bali, Kamis. Meskipun tidak memberikan informasi rinci terkait absen nya Presiden Rusia Vladimir Putin pada puncak KTT G20, Luhut menyatakan itu keputusan yang mesti dihargai oleh Indonesia sebagai ketua G20 kali ini. \"Ya mungkin ada kesibukan Presiden Putin di dalam negeri. Ya, kita juga harus hormati. Presiden tentu ingin mengakomodasi semua. Beliau berkomunikasi dengan semua leaders, tetapi itu yang terjadi dan itu yang terbaik untuk kita semua,\" ujar dia. Luhut menyatakan sampai hari ini jumlah kepala negara yang terkonfirmasi bakal menghadiri puncak KTT G20 di Nusa Dua, Badung, Bali sudah berjumlah 17 kepala negara, termasuk Presiden Amerika Joe Biden dan Presiden China Xi Jinping. Beberapa kepala negara/kepala pemerintahan lainnya yang terkonfirmasi bakal menghadiri KTT G20 secara langsung di Bali yaitu Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, dan Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak. Meskipun tanpa kehadiran Presiden Rusia Vladimir Putin, Luhut mengatakan langkah Presiden Indonesia Joko Widodo telah tepat dimana sebagai ketua, Jokowi telah melakukan fungsinya untuk mengkomunikasikan dan mencoba untuk membuat perdamaian. \"Saya kira pertemuan nantinya, bilateral antara presiden Jokowi dan Biden dan presiden negara lain yang diatur dan dijembatani oleh Presiden Jokowi untuk menunjukkan suatu successfull leadership daripada presidensi G20 ini,\" tutur Luhut Panjaitan. Luhut sendiri juga menyatakan bahwa persiapan Indonesia sebagai Presidensi G20 telah mencapai 100 persen baik dari sisi pengamanan, infrastruktur maupun aspek lainnya. \"Saya kira apa yang kita lakukan ini one of the best. Mungkin the best ever in the history of G20,\" kata dia didampingi oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa, Kadiv Humas Polri Irjen Polisi Dedy Prasetyo dan sejumlah pejabat tinggi Polri dan TNI lainnya di Command Center Polda Bali, di Denpasar.(Sof/ANTARA)
POPULER
