ALL CATEGORY
Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono Ditugaskan Untuk Hapus Kerja Anies?
Oleh Asyari Usman - Jurnalis Sernior FNN MEMILIH kroni sendiri sebagai penjabat gubernur, bupati dan walikota, bisa dipahami. Biasalah itu. Tetapi, memilih kroni sendiri untuk melanjutkan polarisasi sosial-politik bangsa adalah suatu hal yang sangat mencengangkan. Tindakan ini ceroboh. Inilah bentuk vandalisme politik yang sangat mengerikan. Herannya, itulah yang dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk DKI Jakarta. Penunjukan Heru Budi Hartono tampaknya bertujuan untuk melakukan sebanyak mungkin pembalikan (reversal) kebijakan Anies Baswedan yang selama lima tahun ini menjadikan Jakarta teduh. Jakarta tanpa ribut-ribut. Lebih seram lagi, penunjukan Heru Budi seperti sengaja dilakukan untuk balas dendam. Dendam kesumat pada Anies. Agar Heru Budi melenyapkan semua jejak karya Anies di DKI. Sekaligus membalaskan dendam Ahok atas kekalahannya di pilkada 2017. Penilaian publik akan seperti itu jika Heru Budi memperlihatkan kebijakan yang sifatnya “de-aniesasi” Jakarta. Publik akan mudah dmembaca langkah penjabat gubernur itu. Heru Budi dilantik sebagai penjabat pada 17 Oktober. Beberapa hari kemudian dia melakukan “reinstall” (menghidupkan kembali) sistem pengaduan langsung warga ke Balai Kota. Anies mengubah sistem pengaduan langsung itu menjadi pengaduan online yang terkenal dengan sebutan JAKI (Jakarta Kini). Sistem ini memudahkan warga Jakarta untuk meyampaikan pengaduan atau keluhan tanpa harus datang ke Balai Kota. Semua pengaduan online ditanggapi cepat dan serius. Di era Jokowi dan Ahok, pengaduan langsung memang sangat populer. Sistem ini menimbulkan kesan bahwa gubernur dekat dengan rakyat. Tapi, sebenarnya, lebih banyak esensi pencitraan ketimbang solusi masalah. Balai Kota menjadi tempat berkumpul orang-orang yang ingin menyampaikan keluh-kesah, persoalan hukum, sosial, dlsb. Dulu, sering pengaduan langsung disampaikan kepada Ahok ketika dia menjadi gubernur DKI menggantikan Jokowi yang menjadi presiden pada bulan Oktober 2014. Gara-gara pengaduan langsung itu, sering pula Balai Kota menjadi riuh-rendah karena teriakan atau bentakan. Semasa Ahok pulalah sistem pengaduan langsung itu selalu dramatis. Terkadang Ahok harus menggunakan bahasa jalanan ketika dia marah terhadap orang yang menyampaikan pengaduan. Lalu, mengapa Heru Budi terkesan akan melakukan “de-aniesasi” Jakarta? Ada beberapa kemungkinan. Pertama, Heru Budi sudah tahu bahwa dia tidak akan punya banyak celah untuk menunjukkan inovasi baru. Nyaris semua bidang pelayanan sudah dibenahi dan dimapankan oleh Anies. Supaya kelihatan bekerja, Heru Budi harus melakukan tindakan-tindakan yang kontroversial untuk menunjukkan bahwa kerja Anies tak becus. Tidak untuk rakyat. Padahal, rakya Jakarta menyatakan tingkat kepuasan kerja Anies sampai 70 persen. Kedua, kemungkinan dia membawa misi politik atau order pihak-pihak yang tidak menginginkan keberadaan jejak kerja Anies. Untuk misi ini, penjabat gubernur harus menelisik dengan cermat kekurangan Anies dan kemudian diekspos. Dibuatkan penjelasan pers, dimuat oleh media lawan politik Anies, dan seterusnya diteriakkan oleh para buzzer rezim. Ketiga, agenda pilpres sudah dimulai walaupun belum resmi. Oligarki yang mendukung Jokowi merasa perlu melakukan de-aniesasi secepat dan seleuas mungkin agar opini publik Indonesia terpengaruh. Sehingga dukungan yang sangat kuat sekarang ini kepada mantan gubernur Jakarta itu bisa direduksi. Namun, mungkinkah de-aniesasi dilakukan? Jawabannya: tak mungkin. Dukungan politik untuk Anies sangat kuat dan semakin kuat. Para pejabat yang berposisi sebagai “key person” pun akan ragu-ragu melangkah untuk menjalankan agenda penghapusan kerja Anies di Jakarta. Sebab, semuanya bakal terekam. Meraka bisa melihat dengan jelas bahwa Anies sulit untuk dijegal masuk ke Istana. Kecuali Jokowi, Megawati, Luhut Panjaitan dan kelompok-kelompok pro-mereka nekat melakukan langkah-langkah jahat yang pasti akan direspon keras oleh rakyat. Jadi, tidaklah efektif dan juga tak bermanfaat bagi lawan-lawan politik Anies untuk menugaskan Heru Budi Hartono menghapuskan kerja Anies maupun melakukan de-aniesasi.[] (24 Oktober 2022).
Kronologi Andunisi
Oleh Ridwan Saidi Budayawan ANDUNISI kenegerian Ibu Suri. Ini bahasa Swahili sebagai nama sebelum Indonesia yang digunakan bangsa-bangsa Arab dan Moor. Banyak mukimin Indonesia di Nakah gunakan Andunisi sebagai nama fan a l Abdull Kadir Abdul Mutalib Al Andunisi penulis kitab Al Mazhab. Kronologi 9000 SM sampai abad XVII M 1. Sampai 9000 tahun lalu Era cave life (Bernard Grunn, 1984). 2. Setelah butir (1) sampai 3050 tahun lalu era river basin community. 3. Pertumbuhan peradaban dengan kedatangan bangsa Maya 3050 tahun lalu (Prof Kern, 1951). 4. Perdagangan klasik. Kedatangan bangsa Egypt IV SM. Bukti-bukti archaic sarcopagus di Tapamuli, Nias, Bali, Kalimantan, Banten. 5. Era Theism. Kedatangan Queen of Sheba Axumite II M (Giovanni, Italy, XV M, Raffles). 6. Perdagangan pra modern, kedatangan bangsa-bangsa berbahasa Swahili West Afro IV M. Bukti: Betsheba pulau Bidadari Jakarta, Mojokerto. Dan pemukiman Yahfat Sunda Kalapa. 7. Era alat tukar dan datangya Islam VII M. Kedatangan bangsa-bangsa Bahren. Kp Bahar Jakarta dan Tangerang. Gelang Bahar Sulawesi Maluku. Pulau Rubiyah Aceh Utara. Bangsa Imarat datang dengan bukti Zambia VII M di Aceh. Kp Emrat Sunda Kalapa. Orang Basrah Irak fam Hamadi. Mesjid pola Karbala VII M di Luwu Utara Sulsel. Pulau/bukit Hammadi di Raja Ampat, Papua. Migrasi bangsa2 peradaban Inca. 8. Era zona econ sejak IX M. Kedatangan bangsa-bangsa Caucasus a.l Samarkand lalu bangsa Koja Malbari India Selatan yang muslim XI M dan Melayu Malaka XIV M. Zona-zona ekonomi: Banda Aceh, Belawan, Palalawan Riau, Bandar Lampung, Bandar Sunda Kalapa, Samarang, Tuban, Gresik, Panarukan, Pasuruan, Lombok, Banjar (Masin), Makasar, Buton, Amurang, Saparua, Banda Neira. Era Mayor Power Systems nomenclatur kerajaan abad XIII M : Liwu, Samudra Pasai, Majapahit. Migrasi bangsa-bangsa Indochina. XIV M: Pagaruyung, Palembang lama Sunda, Sumedang, Lombok, Bima. Era Kesultanan Islam XV-XVI M: Aceh, Palembang, Banten, Mataram, Banjar, Gowa, Bone, Ternate. Kedatangan bangsa-bangsa Eropa XV-XVII M berturut-turut: Portugis, Inggris, Belanda. Migrasi orang China XVII M (re: sensus VOC). Note: orang India non muslim baru berhadir di bumi Pertiwi via Medan tahun 1873. Tidak ada bukti pada XIII M orang Gujarot India migrasi ke Indonesia. Sebagai kelana dan pedagang orang China sudah mundar mandir Andunisi sejak V M, sebagai migran XVII M. Orang Yemen nigrasi XVIII M. (*)
Gila HGB 160 Tahun, Memang Negara Milik Jokowi?
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan DALAM rangka menarik investor maka Pemerintah Jokowi main obral tanah dan pajak. Nekad dan jor-joran selah-olah negara ini milik sendiri, semau-maunya. Meski IKN sudah ditetapkan dalam Undang-Undang tetapi rakyat Indonesia banyak yang tidak setuju akan agenda pindah Ibu Kota. Undang-Undang pun dibuat secara licik dan tidak terbuka. Adalah gila jika Jokowi melalui Menteri ATR Hadi Tjahjanto menawarkan HGB untuk jangka waktu 80 tahun dan dapat diperpanjang 80 tahun sehingga total yang diizinkan 160 tahun. Aturan seenak udel dewek ini bertentangan dengan UU Pokok Agraria yang memberi hak HGB hanya untuk 30 tahun dengan perpanjangan 20 tahun. Presiden telah melakukan \"a bus de droit\" melanggar Undang Undang. Kepanikan luar biasa Pemerintah. Ngotot pindah IKN tapi modal dengkul akhirnya mengemis sana sini mencari belas kasihan investor. Memalukan dan membahayakan. Memalukan karena menjadi tertawaan rakyat dan dunia, nafsu besar tenaga kurang. Membahayakan karena tanah tumpah darah diobral murah. Rakyat semakin susah sementara kapitalis sumringah. Tawaran obralan menggiurkan bebas pajak 30 tahun diskon sampai 350 persen bisa pilih tanah yang mana saja. Belum memiliki aturan yang mendasarinya sudah cuap-cuap ke mana-mana. Ini ngurus negara atau jualan kaki lima. Jokowi ini Presiden atau Pasien. Pasien batuk-batuk bersuara berisik. Market Sounding IKN di Ballroom Jakarta Theater menjadi panggung teatrikal dagelan. Mana investor Saudi Arabia dan Uni Emirat Arab? Apa guna membawa Tony Blair jika investor Eropa geleng-geleng kepala. Softbank Group Corp sudah hengkang lebih dulu. Para investor tahu bahwa proyek IKN tidak rasional dan miskin dukungan rakyat. Presiden Jokowi banyak dihujat karena programnya omong doang dan semaunya sendiri. Tidak smart. Jokowi panik ketika masa jabatannya terus bergerak memendek. Proyek IKN diprediksi mangkrak bahkan berpeluang gagal, karena biaya akan terus membengkak di saat pertumbuhan ekonomi stagnan. Diprediksi awal anggaran 490 Trilyun akan terus membengkak menjadi 1.470 Trilyun. Menyedot dana APBN akibat swasta yang \"wait and see\". Ketika prioritas awal pembangunan adalah gedung-gedung pemerintahan maka swasta tidak begitu tertarik. Jokowi mimpi punya istana baru. Demikian juga dengan dukungan rakyat yang minim karena dinilai bukan proyek penting bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. IKN Nusantara lebih pada urgensi Presiden dan oligarkinya. Proyek apapun tanpa dukungan rakyat dipastikan ambyar. Kereta Cepat dan pembangunan Bandara Kertajati adalah contoh. Belum lagi persoalan memindahkan ASN dan kondisi geografis IKN yang berada di area tambang rawan bencana. HGB 160 tahun itu melanggar hukum, menginjak-injak hak rakyat kecil serta merendahkan harga diri bangsa. HGB 160 tahun adalah wujud dari kepanikan dan frustrasi. Awal dari kegagalan proyek yang tidak jelas. Dari mana angka 160 tahun itu muncul ? Jangan jangan nasehat dukun. IKN ditengarai berada di ruang mistik dan klenik. Kendi air dan kumpulan tanah Kepala Daerah. IKN tidak membawa berkah hanya membuat negara tambah parah. Inilah proyek rudapaksa dari penguasa yang merengek ingin segera punya istana. (*)
Dollar Sepuluh Ribu #NotFound
Oleh Dr. Syahganda Nainggolan, Sabang Merauke Circle MUSRA-musra (musyawarah rakyat) untuk mendukung perpanjangan masa jabatan Jokowi terus berlangsung. Belum ada lagi meneruskan isu rupiah meroket dan 1 dollar menjadi sepuluh ribu rupiah dari pendukung Jokowi. Musra mungkin memandang urusan dollar versus rupiah sudah masa lalu, tidak ditemukan alias not found. Persoalan rupiah versus dollar ini dulunya menjadi andalan pendukung utama Jokowi untuk meyakinkan rakyat Indonesia bahkan rakyat dunia bahwa jika Jokowi presiden maka dollar akan melemah terhadap rupiah, dari posisi saat itu (2014) yang hampir mencapai Rp. 12.000 perdollar menjadi Rp. 10.000. Tidak tanggung-tanggung pernyataan ini dikeluarkan oleh berbagai bankers maupun ekonom dari lembaga keuangan (securities) ternama. Di mata mereka Jokowi adalah lelaki tangguh, yang bisa memulihkan ekonomi Indonesia. Tempo dalam \"Jokowi Jadi Presiden, Rupiah Bisa Tembus 10 Ribu\", 24/2/2014, misalnya, mengemukakan argumen yang dinyatakan seorang ekonom perusahaan keuangan, yakni, jika Jokowi presiden, maka stabilitas politik menguat, kepercayaan investor menguat, investasi akan masuk banyak, perekonomian membaik dan konsekuensinya rupiah terapresiasi terhadap dollar. Beberapa ekonom itu, kemudian hari, memberi alibi bahwa dollar tidak menjadi Rp. 10.000 karena faktor konstanta atau variabel yang diasumsikan konstan dalam pembuatan model ternyata berubah. Ini adalah alibi yang gampang. Padahal, setelah krisis ekonomi 2008, seluruh manusia di dunia meminta para bankers, dan profesional terkait institusi keuangan, untuk memperbaiki moralitas. Jangan asal ngomong alias asbun. Sebab, tahun 2008 terbukti mayoritas mereka adalah pembohongan dan merugikan nasabah, tapi senang berpesta-pesta. Dollar versus rupiah bukanlah satu-satunya indikator untuk menilai kehebatan Jokowi. Indikator ekonomi lainnya seringkali didengungkan, seperti pertumbuhan ekonomi, produk dimestik bruto (GDP), cadangan devisa, neraca perdagangan, tax ratio, ratio utang terhadap PDB, tingkat inflasi, tingkat unemployment, dlsb. GDP perkapita merupakan indikator utama. Jika pertumbuhan ekonomi (GDP) bagus, maka dikatakan ekonomi masih baik. Sebenarnya semua indikator ekonomi tidak dicapai Jokowi. Indikator utama, pertumbuhan ekonomi, malah jauh di bawah target Jokowi rerata 7% selama periode pertama, yakni hanya rerata 5,04%. Tapi, rezim Jokowi menjelaskan hal itu terjadi karena masalah regulasi dan institusi. Bambang Bojonegoro, kepala Bappenas kala itu mengatakan, \'Untuk melihat apa penyebab lambatnya pertumbuhan tersebut kami melakukan yang namanya diagnosa pertumbuhan, dan ternyata faktor pertama dalam ekonomi Indonesia yang menghambat pertumbuhan adalah masalah regulasi dan institusi,\" (CNBC Indonesia, 9/7/19). Alasan lainnya adalah perlambatan ekonomi dunia, serta perang dagang Amerika-China. Sedangkan pertumbuhan ekonomi era Jokowi jilid dua, karena pandemi, wajar dicarikan alasannya, yakni pandemi covid itu sendiri. Namun, Jokowi tetap mengklaim keberhasilan dan keberhasilan, karena kemudian angka itu di relativisir pada negara-negara lainnya, yang pertumbuhannya buruk. Kebanggaan Jokowi dan rezimnya saat ini adalah catatan pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 5% atau 5,4% pada kuartal ke 2 tahun ini. Bahkan, sangat bangga dengan istilah Indonesia adalah \"bright spot\" yang disebutkan IMF, merujuk pada Indonesia yang masih bercahaya diantara badai krisis yang melanda dunia. Bahkan, selanjutnya Jokowi yakin Indonesia akan tetap tumbuh 5% atau lebih ketika badai krisis benar-benar datang tahun depan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini, yang masih diklaim baik, sebenarnya tertolong oleh naiknya harga komoditas, khususnya batu bara dan minyak goreng. Secara volume, ekspor kita pada beberapa bulan terakhir volumenya sama, namun karena harga tinggi, keuntungan terus tinggi. Ini yang disebut \"Wind fall profit\". Sri Mulyani meyakini bahwa tahun ini penerima negara dari \"windfall\" komoditi ini sebesar Rp. 279 Triliin, naik dari Rp. 117 T tahun lalu (liputan6.com, 16/8). Uang ini menurut Sri Mulyani untuk bantalan subsidi dalam APBN kita. Kenaikan harga yang tinggi tentunya diuntungkan oleh adanya penguatan dollar atau depresiasi pada rupiah. Dalam teori inflasi, akibat dollar vs rupiah itu, menciptakan total permintaan atas komoditi, baik ekpor maupun lokal, meningkat, sehingga menciptakan inflasi di dalam negeri, karena harga di sini juga meroket. Hal itu terjadi ketika harga minyak goreng beberapa waktu lalu tidak terkendali meroketnya. Begitu juga batubara. Dollar yang tinggi juga mengakibatkan harga BBM dalam negeri naik. Terutama karena asumsi harga BBM dalam APBN sebelumnya jauh di bawah harga yang kini terjadi. Lalu, apakah uang \"windfall\" dari komoditi bersifat subtitusi terhadap kenaikan harga BBM? Faktanya harga BBM yang naik dibebankan kepada rakyat, sedangkan keuntungan dari komoditi digunakan untuk bukan hanya subsidi, tetapi juga untuk infrastruktur seperti IKK, Kereta Api Cepat, dlsb. Sehingga, rakyat langsung menanggung beban inflasi dan kesulitan hidup, sementara pemerintahan masih aman dengan uang APBN mereka. Di sinilah politik kutak-katik keuangan pemerintah. Dalam ekonomi yang sulit, mereka tidak membuat kebijakan yang langsung memaksimalkan kesejahteraan rakyat. Siapa yang untung dari komoditi dan batu bara karena dollar menguat? Itu kita bisa ketahui hanya dinikmati segelintir orang saja. (Lihat: \"Indonesia commodity stocks benefit from high prices\", asiafundmanagers. com). Memang rakyat menerima subsidi, ala kadarnya. Tapi bagaimana kalau seluruh batubara dan perkebunan dimiliki negara atau rakyat sebagimana Pasal 33 UUD 45? Pasti harga BBM tetap murah dan listrik serta gas juga murah. Di Inggris, misalnya, transparansi keuangan, baik sumber dan penggunaannya langsung harus diketahui rakyat. Liz Truss harus mundur dari Perdana Menteri Inggris beberapa hari lalu karena tidak menyebutkan darimana dia mengganti uang APBN ketika membuat kebijakan pengurangan pajak. Liz Truss, hanya menjabat 45 hari, atau tepatnya 44 hari. Di Inggris, Truss gagal meyakinkan rakyatnya dalam mengelola ekonomi. Truss menjanjikan pemotongan pajak bagi orang-orang kaya, khususnya pengusaha yang menerima \"wind fall profit\" dari harga energi dan menjanjikan \"mini budget\" ketika rakyat membutuhkan subsidi karena harga-harga melambung. Truss yakin dengan prinsip pertumbuhan yang tinggi dan pajak yang rendah. Dalam CNN Internasional, 17/10/22, Truss mengatakan \"Truss said she still believed in the \"high growth, low tax\" formula she campaigned on to win the Conservative Party leadership in early September -- but said she recognized the UK was facing \"very difficult circumstances at the moment\". Ketika rakyat sulit, pemimpin yang tidak mampu meyakinkan rakyat langsung mundur. Sebelum perdana menteri mundur, dua menterinya, termasuk menkeu, sudah mundur atau dipecat. Dalam suvei You.Gov, kesukaan publik terhadap Truss mencapai -70%, sebagaimana dilansir Washington Post, 20/10/22. Mereka adalah masyarakat dengan high-trust level society, jabatan bukan segalanya. Apakah ada urusan dollar di Inggris itu? Tentunya, karena cerminan keterpurukan Inggris tergambar dari hancurnya nilai mata uang mereka, Poundsterling, terhadap dollar. Penutup Kita tidak akan pernah mencapai cita-cita pendukung Jokowi bahwa 1 dollar akan menjadi Rp 10.000 jika Jokowi presiden. Sekarang dollar sudah meroket tajam dan rupiah nyungsep. Catatan terakhir hari kerja minggu lalu, satu dollar sudah mencaipai Rp. 15.600. Perang Rusia-Ukraina mendorong harga-harga komoditas dan energi naik tajam. Beberapa pengusaha Indonesia menjadi super kaya raya sekali. Wind fall profit. Juga karena dollar semakin kuat terhadap rupiah. Pemerintah menerima tambahan pajak, yang diasumsikan meningkat menjadi Rp 279 T dari Rp.117 T (2021). Sayangnya rakyat tidak menerima keuntungan apapun dari situasi ini, kecuali subsidi yang terbatas. Sedangkan beban rakyat terjadi, dollar mengakibatkan BBM naik, mie instan naik, tahu tempe naik, spare part naik, bunga kredit naik, dll yang intinya biaya hidup makin sulit. Belum lagi PHK massal terjadi karena banyaknya perusahaan gulung tikar. Namun, pemerintah, karena masih mengklaim keberhasilan, dari aspek adanya pertumbuhan dan pernyataan IMF tetang \"bright spotspot of global economy\", masih berbicara dalam bahasa yang sama. Seolah-olah tidak ada ancaman serius. Semua tentang infrastruktur, IKN, Kereta Api Cepat dlsb. Padahal, dengan hancurnya nilai tukar rupiah, yang berlangsung lama, sudah memperlihatkan ketangguhan Jokowi tidak pernah terjadi. (*)
LaNyalla: Sila 1 Pancasila Adalah Spirit Utama Menjalankan Negara
Kediri, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengingatkan negara ini untuk berpegang pada spirit Ketuhanan dalam mengatur kehidupan rakyat, sebagaimana tertuang dalam Sila Pertama Pancasila. Dijelaskan LaNyalla, Sila Pertama Pancasila, ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’, merupakan payung hukum spirit teologis dan kosmologis dalam menjalankan negara. \"Oleh karena itu sudah seharusnya kebijakan apapun yang dibuat dan diputuskan, wajib diletakkan dalam kerangka etis dan moral serta spirit agama,\" ujar LaNyalla saat mengisi Wawasan Kebangsaan dan Kewirausahaan di Pondok Pesantren Wali Barokah, Kota Kediri, Minggu (23/10/2022). Oleh sebab itu, LaNyalla menegaskan jika kebijakan yang hanya menguntungkan kelompok tertentu, apalagi merugikan rakyat, jelas telah melanggar kerangka etis dan moral serta spirit agama yang artinya telah melanggar norma hukum tertinggi, Pancasila. Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, para pendiri bangsa sudah berpikir jauh ke depan untuk menyiapkan negara ini sebagai negara yang berketuhanan. Agar mampu menjaga marwah rakyat Indonesia yang juga berketuhanan. Namun, bangsa ini sudah durhaka pada para pendiri bangsa. Pemikiran-pemikiran luhur mereka yang tertuang dalam Pancasila ditinggalkan. Bangsa ini tercerabut dari akar bangsanya sehingga menjadi bangsa yang tidak memiliki jati diri dan karakter. \"Kita tahu perubahan atas Naskah Asli UUD 1945 pada tahun 1999 hingga 2002 silam telah mengubah 95 persen isi Pasal-Pasal di dalamnya, sehingga tidak nyambung lagi dengan Pancasila. Bahkan Penjelasan UUD 1945 naskah asli dihapus total. Sehingga Pasal-Pasal dalam Konstitusi baru itu justru menjabarkan Ideologi lain, yaitu Individualisme dan Liberalisme. Tak heran jika belakangan ini Kapitalisme dan Sekulerisme semakin menguat di Indonesia,\" paparnya. Penghilangan Pancasila sebagai Identitas Konstitusi yang dilakukan secara “malu-malu tapi mau”, atau “malu-malu kucing” inilah, kata LaNyalla, sebagai pangkal dari semua persoalan yang semakin membuat Indonesia karut marut. \"Untuk itu kita harus kembali membuka sejarah. Membaca pemikiran luhur para pendiri bangsa. Membaca ulang Pancasila yang hari ini sudah ditinggalkan,\" ungkapnya. Menurut LaNyalla, bangsa ini harus membaca kembali watak dasar dan DNA asli sistem Demokrasi bangsa ini. Dimana para pendiri bangsa telah sepakat menggunakan Sistem Syuro, yang sebenarnya diadopsi dari sistem yang sudah sangat dikenal dalam ajaran Islam. Yaitu kedaulatan rakyat yang diberikan kepada para hikmat yang duduk di Lembaga Tertinggi Negara sebagai penjelmaan dari seluruh elemen rakyat sebagai pemilik sah bangsa dan negara. Didalamnya bukan saja diisi oleh politisi dari Partai Politik. Tetapi juga ada Utusan dari seluruh Daerah dan Utusan Golongan-Golongan yang lengkap. \"Karena itulah saat ini saya berkampanye untuk menata ulang Indonesia demi menghadapi tantangan masa depan yang akan semakin berat. Kita harus menjadikan bangsa ini berdaulat, mandiri dan berdikari. Untuk itu kita harus kembali kepada Pancasila,\" tukasnya. Hadir Ketua Ponpes Wali Barokah Kota Kediri, Drs. H. Sunarto, M.Si, Ketua DPD LDII Kota Kediri, H. Agung Riyanto, S.Si, Ketua DPD LDII Kab. Kediri, dr. H. Agus Sukisno, Ketua Kadin Kab. Kediri, David Tompo Wahyudi, Segenap guru dan pengurus Ponpes Wali Barokah, jajaran Pengurus DPD LDII Kab. & Kota Kediri dan Santriwan-Santriwati Ponpes Wali Barokah Kota Kediri. (mth/*)
Isi Kuliah Umum di UNP Kediri, LaNyalla Paparkan Penyebab APBN Selalu Minus
Kediri, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengatakan ada beberapa hal yang menyebabkan APBN Indonesia selalu minus. Pertama, Indonesia harus menutup defisit APBN dengan utang luar negeri yang berbunga sangat tinggi. \"Tahun ini bunga utang saja mencapai Rp400 triliun,\" ujar LaNyalla, saat mengisi Kuliah umum Wawasan Kebangsaan dan Kewirausahaan di Universitas Nusantara PGRI (UNP) Kediri, Jawa Timur, Ahad (23/10/2022). Sementara di tahun 2023 nanti, dalam nota Rancangan APBN, pemerintah akan menambah utang lagi sekitar Rp 700 triliun. \"Penyebab utamanya karena perubahan Pasal 33 UUD 1945 akibat Amandemen Konstitusi pada 1999 hingga 2002. Pasal 33 yang terdiri dari 3 ayat berikut penjelasan, diubah menjadi 5 ayat dengan menghapus naskah penjelasannya. Perubahan itu telah mengubah sistem ekonomi Indonesia menjadi sistem ekonomi liberal kapitalistik,\" ujarnya. LaNyalla menjelaskan, dari situlah lahir puluhan undang-undang privatisasi dan swastanisasi cabang-cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak. Perekonomian bangsa kemudian dibiarkan tersusun oleh mekanisme pasar bukan atas usaha bersama antara rakyat, perusahaan negara dan swasta. \"Negara akhirnya sudah tidak lagi menguasai secara mutlak bumi air dan kekayaan alam. Negara hanya berfungsi sebagai pemberi ijin atas konsesi-konsesi yang diberikan kepada swasta nasional yang sudah berbagi saham dengan swasta asing,\" ujarnya. Mazhab perekonomian Indonesia pun berubah, dari mazhab pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat menjadi mazhab pertumbuhan ekonomi yang ekuivalen dengan pendapatan pajak dari rakyat. \"Neraca APBN Indonesia menjadikan Pendapatan Negara dari Pajak sebagai sumber pendapatan utama negara. Sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak, yang berasal dari pengelolaan atau penguasaan negara atas Sumber Daya Alam, justru menjadi sumber pendapatan sampingan,\" katanya. Mantan Ketua Kadin Jawa Timur itu mengatakan, negara dengan keunggulan komparatif sumber daya alam seperti Indonesia, seharusnya lebih mengutamakan Pendapatan Negara Bukan Pajak. \"Indonesia negara kaya, punya keunggulan komparatif sumber daya alam dan biodiversity hutan serta iklim yang mendukung untuk menjadi lumbung pangan. Apalagi sumber kekayaan laut dan garis pantai Indonesia, yang merupakan negara dengan garis pantai terpanjang kedua setelah Kanada. Pendapatan dari pengelolaan itu yang harusnya dimaksimalkan,\" papar LaNyalla. Ditambahkan oleh dia, konsep mazhab ekonomi yang mengandalkan pemasukan negara dari Pajak Rakyat atas Pendapatan Domestik Bruto hanya tepat bagi negara seperti Amerika Serikat. “Di sana terdapat ratusan perusahaan raksasa dunia yang dimiliki warga Amerika dan berkantor pusat di Amerika. Sehingga pajak yang mereka kontribusikan juga besar ke dalam neraca APBN mereka sendiri 0,” imbuhnya. Begitu pula industri lainnya, seperti industri film Hollywood yang sampai hari ini mampu mencetak laba miliaran US Dolar dari monetize royalty atas pemutaran film-film produksi mereka di ratusan negara di dunia. Juga industri-industri lainnya, termasuk farmasi dan obat-obatan, industri militer serta industri besar lainnya. Karena itulah, saat ini LaNyalla menawarkan gagasan untuk mengingat kembali pikiran para pendiri bangsa. Tentang sistem demokrasi dan sistem ekonomi yang paling sesuai dengan bangsa yang super majemuk dan kaya akan sumber daya alam ini. Supaya bangsa ini bisa mewujudkan tujuan nasional yaitu memajukan Kesejahteraan Umum. Supaya penduduk Indonesia tidak semakin miskin dan bangsa ini tidak terus menerus menjadi negara berpendapatan rendah. \"Kita harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli yang disusun oleh para pendiri bangsa. Untuk kemudian kita sempurnakan dengan cara yang benar, dengan cara adendum, sehingga tidak menghilangkan Pancasila sebagai Norma Hukum Tertinggi,\" tuturnya. Hadir dalam Kuliah Umum, Ketua Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi (YPLP PT) PGRI, Juli Sulaksono MM, Rektor Universitas Nusantara PGRI Kediri, Dr Zainal Afandi MPd, Seluruh pejabat struktural di lingkungan UNP Kediri dan para mahasiswa UNP Kediri. (mth/*)
Relawan Go-Anies Siap Melawan Kampanye Hitam
Jakarta, FNN - Koordinator Nasional relawan Go-Anies, Sirajuddin Abdul Wahab, menegaskan siap melawan kampanye hitam yang ditujukan kepada Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) pada Pemilu 2024 mendatang.\"Go-Anies siap menjadi relawan putih untuk melawan setiap isu hitam yang merusak citra Bapak Anies Baswedan sebagai calon presiden,\" katanya dalam penutupan Rakernas Relawan Go-Anies di Jakarta, Minggu.Penutupan Rakernas itu ditandai dengan ikrar kebulatan tekad relawan Go-Anies yang dihadiri langsung oleh Anies Baswedan.Sirajuddin menegaskan para relawan Go-Anies akan terus menyosialisasikan Anies Baswedan dan mengedukasi masyarakat agar dapat menyaring segala informasi dan kampanye hitam yang disebar melalui media sosial.\"Rakyat Indonesia harus menjadi pemilih yang cerdas sehingga dapat mewujudkan cita-cita untuk menghadirkan Presiden Indonesia untuk seluruh rakyat Indonesia,\" harapnya.Dia menjelaskan Go-Anies berkomitmen kuat untuk bekerja menyebarluaskan kesuksesan Anies Baswedan dalam membangun Jakarta selama lima tahun terakhir. \"Capaian dan karya dan kesuksesan yang dilakukan Anies telah menjadikan Jakarta kota global, kota kolaborasi dengan semangat Jakarta maju kotanya bahagia warganya,\" jelasnya.Dia mengungkapkan sejumlah lembaga survei melaporkan tanggapan masyarakat atas kinerja Anies Baswedan di Jakarta, diantaranya Lembaga Survei Indonesia dengan tingkat kepuasan 80,9 persen dan Populi Center dengan 83,5 persen.Sirajuddin pun menyambut sejumlah politisi senior Golkar yang hadir. Dia menyebut beberapa tokoh Go-Anies merupakan politisi Golkar. Beberapa tokoh itu diantaranya Sofhian Mile dan Andi Sinulingga.Dia berkata pendirian Go-Anies tak terlepas dari Partai Golkar. Mengutip survei, Sirajuddin menyebut sebagian besar pendukung Anies merupakan pemilih Partai Golkar pada Pemilu 2019. \"Dari mulai hasil pemilu Partai Golkar pada 2019, 17 juta pemilih yang memilih Anies 26 persen. Inilah menjadi titik awal pergerakan kita,\" ungkapnya.(Sof/ANTARA)
Untuk Mengusut Impor Bahan Obat Sirop, Polri Membentuk Tim Gabungan
Jakarta, FNN - Kepolisian Negara Republik Indonesia membentuk tim gabungan untuk mengusut dugaan tindak pidana impor bahan obat sirup dalam kasus gagal ginjal akut yang dialami ratusan anak di Tanah Air.Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Polisi Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi di Jakarta, Minggu, menjelaskan Polri menindaklanjuti permintaan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadir Effendy kepada Polri untuk mengusut dugaan tindak pidana impor bahan obat sirop dalam kasus gagal ginjal akut yang mengakibatkan sejumlah anak meninggal dunia. \"Tentunya Polri akan segera membentuk tim,\" kata Dedi.Menurut ia, dalam mengusut dugaan tindak pidana itu, tim Polri akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan serta Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). \"Polri berkoordinasi dengan Kemenkes dan BPOM untuk bersama-sama mendalami kasus tersebut sesuai atensi pimpinan,\" katanya.Jenderal polisi bintang dua itu menambahkan pengusutan kasus obat sirop tersebut dikomandoi oleh Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri.Secara terpisah, Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Polisi Krisno H. Siregar mengatahkan Dittipidnarkoba dan jajaran melakukan pemantauan sekaligus imbauan kepada seluruh pelaku usaha serta masyarakat untuk tidak menjual atau membeli produk obat yang peredarannya dilarang oleh pemerintah. \"Untuk pelaksanaannya kami bekerja sama dengan BPOM RI,\" kata Krisno.Sementara itu, Kementerian Kesehatan telah mengumumkan sebanyak 102 merek obat sirop yang dikonsumsi para pasien gagal ginjal akut progresif atipikal (acute kidney injury/AKI) di Indonesia.Seluruh produk obat sirop tersebut terbukti secara klinis mengandung bahan polyethylene glikol yang sebenarnya tidak berbahaya sebagai pelarut obat sirop selama penggunaannya berada pada ambang batas aman.Sesuai Farmakope dan standar baku nasional yang diakui, ambang batas aman atau Tolerable Daily Intake (TDI) untuk cemaran EG dan DEG sebesar 0,5 mg/kg berat badan per hari.Namun, kalau formula campurannya buruk, polyethylene glikol bisa memicu cemaran, seperti Etilen Glikol (EG), Dietilen Glikol (DEG), dan Etilen Glikol Butil Ether (EGBE). Polyethylene glikol adalah pelarut tambahan yang jarang dicatat dalam informasi produk obat.Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy meminta Polri mengusut dugaan tindak pidana impor bahan obat sirop dalam kasus gagal ginjal akut yang dialami ratusan anak di Tanah Air.Muhadjir Effendy mengatakan pengusutan perlu dilakukan karena berdasarkan data awal bahan baku obat sirop yang mengakibatkan ratusan anak Indonesia gagal ginjal akut diimpor dari sebuah negara yang justru tidak terkena kasus ini.\"Kita sudah melakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan, BPOM, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian dan kita telah mendapatkan masukan dari semua pihak. Tadi malam saya sudah telepon Pak Kapolri agar kasus gagal ginjal akut ini diusut dan ditelaah kemungkinan ada tidaknya tindak pidana,\" jelasnya.Muhadjir menyebutkan ada tiga negara importir bahan obat sirop, yakni Indonesia dengan kasus terbanyak di atas 100 orang anak yang diperkirakan akan terus bertambah, negara Zambia di Afrika Selatan sebanyak 70 kasus, dan Nigeria di Afrika Barat berjumlah 25 kasus.Pemerintah, kata Muhadjir, akan menelisik ke bagian yang paling hulu dari mulai asal bahan baku obat sirup itu, bagaimana proses masuk ke Indonesia, dan terdistribusi pabrik-pabrik farmasi mana serta macam-macam produk yang dihasilkan dari bahan tersebut.(Sof/ANTARA)
Demokrat Yakin NasDem tetap Komitmen Mendukung Pemerintahan Jokowi
Jakarta, FNN - Partai Demokrat meyakini Partai NasDem tetap komitmen untuk mendukung pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma\'ruf Amin meskipun telah mengusung Anies Baswedan di Pilpres 2024.\"Saya ingat salah satu yang mengusung Pak Jokowi, \'Jokowi adalah kita\' itu NasDem. Saya kira sangat konsisten dan komitmen tetapi sebagai partai politik tentu punya hak ke depannya mau seperti apa kira-kira, kami sangat menghormati dan menghargai itu,\" kata Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra dalam diskusi \"Utak- Atik Tiket Capres\" sebagaimana dipantau dari YouTube Survei KedaiKopi di Jakarta, Minggu.Ia menganggap setiap partai mempunyai hak untuk mengusung calon presiden, termasuk NasDem. Namun, kata dia, bukan berarti NasDem lepas dari koalisi. \"Kalau kami sangat apresiasi, mengapa? karena kalau kami bicara katakan lah, \'wah, kalau misalnya Pak Taslim (Hermawi Taslim/Wasekjen Partai NasDem) ini atau NasDem kan pendukungnya Pak Jokowi\' misalnya, tetapi itu kan bagian dari desain pemerintahan saat ini. Pada saat sebagai partai ke depannya beliau mau apa kan haknya Jadi, tidak masalah, bukan berarti beliau lepas,\" ucap Herzaky.\"Parpol itu punya hak, kami sebagai identitas yang sah dan legal di negara ini yang dijamin oleh konstitusi, kami ingin mencalonkan siapa saja boleh dan tidak seharusnya diintervensi atau diarah-arahkan,\" ujarnya.Ia juga mengungkapkan bahwa Demokrat sebenarnya juga mempunyai capres yang diusung sendiri, yakni Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Namun, kata dia, Demokrat realistis karena terbentur \"presidential threshold\".\"Kami juga ada, kalau bicara mengenai capres di internal aspirasi konstituen kami dan juga kader inginnya mas AHY tetapi mas AHY juga sampaikan dalam berbagai kesempatan, kami masih realistis sekarang 20 persen, Demokrat punya modal 9,36 persen. Jadi, masih bicarakan bersama teman-teman koalisi yang lain,\" ujar Herzaky. (Sof/ANTARA)
PDIP Akan Panggil Ganjar Pranowo
Jakarta, FNN - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan PDIP akan memanggil Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo atas pernyataannya yang siap jika ditugaskan sebagai calon presiden (capres). \"Ganjar pun akan kami lakukan klarifikasi terkait pernyataannya,\" kata Hasto di Jakarta, Minggu.Dia menyatakan klarifikasi itu akan dilakukan oleh Ketua Dewan Kehormatan DPP PDIP Komaruddin Watubun. Saat ini kata dia, Komaruddin sedang berada di Papua.Hasto menegaskan PDIP kini belum memprioritaskan soal pencapresan untuk Pemilu 2024. Kata dia, terkait pencapresan akan diumumkan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.\"PDI Perjuangan makin menguat dalam bergerak ke bawah untuk menyatu dengan kekuatan rakyat. Masalah capres belum dilakukan pengumuman oleh Bu Mega,\" jelasnya.Selain Ganjar, Hasto mengatakan partainya juga akan menegakkan disiplin organisasi terhadap Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo. Hal itu dilakukan setelah Rudy kedapatan mendukung Ganjar yang menyatakan siap maju sebagai Capres 2024.\"Kami melakukan hal yang sama karena hukum harus berkeadilan di PDI Perjuangan, sehingga Pak Rudy pun juga akan kami tegakkan disiplin organisasi,\" katanya menegaskan.Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memberi sinyal siap untuk menjadi calon presiden (capres) pada pemilu 2024. Ganjar mengatakan, bahwa demi kepentingan bangsa dan negara, dirinya menyatakan siap menjadi capres. Hal itu disampaikan Ganjar dalam wawancara dengan salah satu stasiun televisi swasta.“Saya itu anggota partai, tentu saya melihat ada dua realitas. Pertama saya anggota partai dan ada proses politik di dalam partai yang harus kita hormati. Kedua ada realitas sosial, realitas survei yang memang itu ada,” kata Ganjar.(Sof/ANTARA)
POPULER
