ALL CATEGORY
Megawati dan Puan Tabur Bunga Tragedi Itaewon, Netizen: Lupa ya Kanjuruhan Lebih Dekat
IRONIS memang. Meski korban penembakan gas air mata polisi di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, 1 Oktober 2022, mencapai 135 orang tewas, ternyata Ketua DPR Puan Maharani dan ibunya yang juga Ketum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri lebih memilih ke Korea Selatan. Bertepatan dengan Hari Pahlawan, 10 November 2022, keduanya memilih ke lokasi Tragedi Itaewon di Kota Seoul, Korsel daripada ke Stadion Kanjuruhan, yang waktu tempuhnya hanya sekitar 1,5 jam saja dari Jakarta. Kedua tokoh politik itu juga mengekspresikan rasa duka atas tragedi tersebut dengan menaruh bunga. Kedatangan keduanya dipersiapkan oleh protokoler DPR, KBRI Seoul, dan pihak Korsel. Keduanya mendatangi tempat menyampaikan duka bagi VIP. Di situ keduanya menaruh bunga dan menuliskan ucapan duka cita. Jarak tempat duka bagi VIP dan lokasi tragedi sekitar 300 meter, masih di wilayah Itaewon. Keduanya membawa nama sebagai pimpinan DPR dan Ketum partai ketika mengucapkan bela sungkawa. Sedangkan korban akibat penembakan gas air mata di Kanjuruhan nyaris tak dapat ucapan bela sungkawa sama sekali, apalagi didatangani oleh keduanya, padahal jarak Jakarta – Malang cuma sekitar 1.000 km saja. Ironis bukan? Miris sekali. Selamat jalan “Pahlawan Aremania”! Meski kedua tokoh politik itu tidak peduli dengan korban Stadion Kanjuruhan, toh masih banyak rakyat yang menaruh empati kepada mereka. Bagaimana pengamat politik Rocky Gerung melihat kunjungan Megawati dan Puan ke Korsel itu? Berikut ini dialog wartawan senior FNN Hersubeno Arief dengan Rocky Gerung di Kanal Rocky Gerung Official, Jum’at (11/11/2022). Setelah memberi kuliah umum di Universitas Bengkulu, saya kira sama ya, Anda temukan di berbagai daerah apa yang dipikirkan oleh publik. Iya. Itu akhirnya saya bikin komparasi bahwa ekspresi lokal itu tidak bisa dipahami hanya melalui keterangan pers dari partai-partai di pusat. Jadi dari pusat itu nggak paham bahwa di daerah itu perintah partai pusat beda dengan keadaan lokalnya. Jadi, kelihatannya ini dari segi kepartaian itu nggak ada hubungan langsung antara DPP dan pengurus daerah. Keluh kesah dari pengurus daerah menunjukkan kepada siapa itu tidak online sebetulnya atau tidak inline apa yang menjadi ekspresi daerah dan apa yang diputuskan di pusat. Bagi mahasiswa kendati Bengkulu sedikit melemah karena prestasi akademis yang tidak tumbuh dengan baik dan itu masih takut untuk mengekspresikan pikirannya, tapi mereka anggap bahwa ini permulaan. Jadi, mereka mengundang saya dengan maksud berani untuk bicara. Jadi, terlihat bahwa kampus memang membutuhkan diasuh kembali oleh akal sehat. Kira-kira begitu tema mereka, karena dia nggak dapat informasi lain tentang politik selain dari FNN. Semua hal akhirnya dikembalikan pada kehadiran FNN. Itu jadi FNN sudah jadi talk of the town di Bengkulu. Syukurlah kalau memang apa yang kita lakukan itu semacam ada manfaatnya. Ada kontribusi kita terhadap pemikiran-pemikiran di daerah begitu, karena memang sejak awal kan channel ini kita dedikasikan untuk itu. Itu mahasiswa tanya bagaimana desa kalian tahu. Mereka bilang, di desa kami juga setiap hari itu ada komunitas untuk saling mengingatkan bahwa ini ada video FNN. Jadi, mereka sebut ibu-ibu, emak-emak, itu begitu ada pertemuan para petani, misalnya, itu membahas isu FNN. Mereka menganggap bahwa yang penting mereka dengar. Kalau mengerti itu mungkin masih susah. Jadi, begitu cara mereka mengapresasi percakapan-percakapan di FNN. Terima kasih. Nanti kita mencoba sedikit menurunkan bahasa, tapi susah juga. Saya kira mereka juga nanti lama-lama kalau ikuti kita terus juga paham. Jadi, hal yang menggembirakan sebetulnya kendati mereka jujur mengatakan bahwa sebetulnya mereka nggak paham tapi mereka tahu ini politik yang benar. Mereka cuma ingin ada suara yang bisa memungkinkan mereka tahu bahwa pikiran mereka disambungkan melalui jalur-jalur sosial media. Dan, FNN ya itu yang mereka lihat sebetulnya tuh. Dosen-dosen juga begitu tuh, hadir banyak dosen, ada yang berbisik-bisik, tapi ada yang langsung lantang. Oke Bung Rocky, sekarang kita bahas hal yang lagi rame, karena Bu Mega dan Mbak Puan sedang di Korea. Kan Mbak Puan mendapat gelar Doktor Honoris Causa yang kedua dan ini dia masih kalah jauh dibandingkan dengan Bu Megawati. Tapi sekarang ini netizen lagi heboh karena selama di Korea rupanya Ibu Mega dan Mbak Puan itu berkunjung ke Itaewan, tempat di mana ada tragedi di sana, kemudian dia meletakkan bunga di sana sebagai tanda duka cita. Saya kira ini bagus, tapi kemudian netizen mempersoalkan kenapa kok sampai Korea jauh-jauh datang ke situ, tapi ketika ada peristiwa di Kanjuruan kok tidak kedengaran Ibu Megawati dan Mbak Puan. Ini digugat oleh para netizen ini Bung Rocky. Ini soal standar etik pemimpin. Ini benar dan kan memang nggak ada pejabat yang datang ke situ dan tokoh-tokoh partai menganggap itu sekadar tragedi. Dia nggak bisa paham bahwa itu juga adalah konstituen, yang kalau Pemilu dikerahkan untuk mengusung tokoh tertentu, tapi ketika terjadi peristiwa itu, seoalah-olah lepas tangan. Karena itu hak publik sebetulnya buat mengintip kegiatan Ibu Mega di Korea, dan mulai bikin penilaian. Jadi betul, kendati publik Indonesia itu seolah-olah tidak peduli, tapi begitu ada perbandingan mereka langsung anggap bahwa ini enggak benar tuh. Jadi kepekaan muncul selalu ketika ada perbandingan. Itu artinya, mereka sebetulnya dari awal tahu bahwa yang terjadi di Malang itu harus dapat perhatian lebih besar dari Ibu Mega. Karena di situ juga wong cilik tuh. Jadi, keluh kesah atau semacam sinisme itu menunjukkan bahwa rakyat kita peka terhadap ketidakadilan. Dan, itu yang mesti dipahami oleh Ibu Mega. Kalau Ibu Mega dapat doktor, belum balik ke Indonesia itu masih di Korea, sudah dinilai sebagai tidak peka, ya apa gunanya simbol-simbol akademis itu. Ya. Ini saya kira sebenarnya kayak gini nggak perlu baper juga kalau netizen mempersoalkan ini. Karena persoalan seperti ini saya kira sangat substansial. Jadi, kesannya itu kan seperti tidak ada ketulusan kalau di luar negeri bisa menunjukkan semacam itu, kenapa hal yang sama tidak bisa dilakukan, justru harusnya yang lebih diutamakan ketika terjadi dalam negeri, bukan di luar negeri. Ya itu yang kita maksud bahwa standard moral orang Indonesia sebetulnya tinggi dan begitu kontras diperlihatkan, muncul evaluasi dan evaluasi itu yang juga diberlakukan oleh rakyat Indonesia atau netizen kalau melihat kebijakan pemerintah yang timpang atau berbohong. Jadi, cara kita membaca oposisi sekarang adalah melalui sinisme, satire dari netizen, itu dasarnya. Jadi Pak Jokowi atau pemerintah jangan anggap bahwa oposisi itu berhenti ketika partai-partai itu diserap dalam kekuasaan. Tetap saja, suara masyarakat sipil itu suara yang jujur, suara yang jernih. Tentang Prabowo Didatangi Projo Oke, Bung Rocky kita ngomongin kelanjutan obrolan yang kemarin. Kemarin Pak Prabowo didatangi oleh Projo yang baru saja menyelenggarakan musra di Sumatera Barat dan kalau di Sumatera Barat kita pasti tahulah memang Pak Prabowo juga menang di sana pada pilpres yang lalu. Dan sebenarnya mereka ini juga tidak hanya akan menemui Pak Prabowo, tapi juga menemui orang lain seperti Erick Thohir, Sandiaga Uno dan sebagainya. Tetapi sekarang ini menjadi berbeda pertemuan itu setelah Pak Jokowi meng-endorse Pak Prabowo gitu, dan kata Projo, karena Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo, jadi Projo juga mendukung Pak Prabowo. Ini jadi sangat menarik dan Pak Prabowo juga memberikan sinyal bahwa dia merasa nyaman bekerja sama dengan Jokowi dan dia minta agar komunikasi dengan Projo terus berlanjut. Saya kira ini kan sebenarnya sinyal-sinyal politik yang kita bisa baca ke mana arahnya. Ya, apa gunanya lagi Projo kalau “kami mendukung apa yang didukung oleh Pak Jokowi”. Jadi, ngapain dukung lagi kalau presidennya sendiri sudah mendukung. Ngapain relawan sibuk-sibuk? Kan fungsi relawan memperkuat dukungan kepada presiden. Sekarang presiden bilang ya saya sudah pastikan, Presiden Jokowi mestinya bubarin saja kan. Nggak ada manfaatnya lagi. Karena presiden langsung. Lain kalau Projo yang tekan Jokowi untuk memberi sinyal pada Pak Prabowo maka Projo bisa klaim itu. Kalau sekarang Projo enggak klaim apa-apa. Kan Projo mau bilang ya Pak Jokowi sudah putuskan maka kami ikut. Itu bukan berita. Itu namanya pengikut Jokowi jadi apa yang diputuskan Jokowi dia ikut. Jadi Pak Jokowi bilang oke maka dia ikut. Bayangkan, misalnya dulu Projo sangat anti-Prabowo. Mereka merasa ini jijik, misalnya, menyebut nama itu. Sekarang mereka mesti nyebut itu karena Presiden Jokowi sebutkan nama dia, nama Pak Prabowo. Bagi Pak Prabowo itu enggak ada problem juga, didukung enggak didukung. Bagi Pak Prabowo yang penting dia dapat sinyal bahwa Jokowi tidak akan menghalangi Prabowo, maka Pak Prabowo mengkonsolidasi partainya tuh. Yang bekerja siapa nanti? Ya relawan Gerindra, bukan lagi relawan Jokowi sebetulnya. Jadi agak ajaib sebetulnya ini para relawan Pak Jokowi mondar-mandir atau ke sana kemari saja kerjaannya. Nggak ada poin di situ. Itu yang dari awal kita terangkan bahwa musra itu akhirnya akan berhenti itu sebelum tuntas 31 provinsi yang dijanjikan itu. Karena amunisinya juga habis, karena para sponsor tahu bahwa mending langsung saja Jokowi yang ucapkan daripada lewat musra. Jadi begitulah keadaan kita. Jadi terima saja bahwa memang pasti ada atau bahkan paradoks politik. Apalagi yang mesti diucapkan selain mengatakan “Selamat Datang Pak Prabowo”! Kira-kira begitu. (ida/sws)
Presiden Hanya Menjadi Badut Alat Kekuasaan Bandit dan Bandar Politik
Untuk mengantisipasi tuntutan adaptasi dengan lanskap global strategis yang berkembang, perubahan atas UUD 1945 dimungkinkan dengan metode adendum, tanpa mengubah Pembukaan, batang tubuh, dan penjelasannya. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih PROF Salim Said mengatakan bahwa negara Indonesia sekarang ini dikuasai Oligarki. “Saya takut bahwa banyak yang dilakukan oleh Jokowi itu adalah akomodasi dia terhadap banyak group-group oligarki,” katanya. “Negara kita sekarang dikuasai oleh para Oligar termasuk Pak Jokowi. Saya tidak tahu dia sadar atau tidak,” lanjut Prof Salim Said. Dengan modal yang dimiliki oligarki, mereka bisa bersama-sama mengelola kekuasaan. Demokrasi dan Oligarki yang tidak terkendali mengarah ke tirani (Aristoteles). Kekuasaan akan menjadi hukum. Kalau itu terjadi, John Locke, Where-ever law ends, tyranny begins. Ketika hukum berakhir (mati), maka tirani mulai (berkembang). Pondasi negara hukum dan demokrasi akan mati suri. Bertambah runyam kalau PKI sudah masuk pada semua pos penyelenggaraan negara. Komunisme ini menganut faham Antroposentrism (artinya, orang yang menganggap kebenaran berdasarkan diri sendiri). Persis dengan keadaan dan kelakuan Rezim saat ini. Oligarki dan PKI baik sendiri-sendiri maupun dengan bersenyawa akan dan telah melakukan kudeta dan menghancurkan negara ini. Oligarki telah mampu membajak UUD 1945 Asli diubah menjadi UUD 2002, rezim ini sadar atau tidak telah mengubah arah negara tanpa arah. UUD 1945 itu bukan sekedar dokumen akademik, tapi ia adalah dokumen sejarah yang menjadi fondasi negara ini, telah dihancurkan. Jika UUD bisa diganti oleh MPR hasil Pemilu, maka kesesatan praktik politik akan selalu memperoleh pembenaran UUD melalui penggantian tersebut. Kita telah kehilangan norma-norma dasar negara. Ini berbahaya sekali karena kita kehilangan pedoman. Jika setiap generasi boleh mengganti kesepakatan awal pendirian negara. UUD 2002 telah membuka bagi kesalahan tata kelola kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga para Bandar dan Bandit politik leluasa melakukan apa saja. Sudah cukup banyak bukti bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita mengalami deformasi serius setelah penggantian UUD 1945 dengan UUD 2002. UUD 2002 dan UU turunannya telah menjadi papan lontar banyak masalah mal administrasi publik di mana UU dibuat bukan untuk kepentingan rakyat, tapi untuk kepentingan Bandar dan Bandit politik dengan segala kuasanya berakibat negara di jurang kehancurannya. Semua lembaga negara produk UUD 2002 kini jatuh menjadi alat kekuasaan dengan dukungan para Bandar dan Bandit politik yang makin kekenyangan dalam menikmati berbagai kuasa politik kekebalan hukum dan konsesi ekonomi yang telah membahayakan negara. Presiden kini hanya menjadi badut politik yang dengan sukarela menjadi alat kekuasaan para Bandit dan Bandar politik. Seruan secepatnya negara harus mengagendakan Dekrit Presiden untuk kembali ke UUD 1945 asli versi Dekrit Presiden Soekarno 5 Juli 1959. Untuk mengantisipasi tuntutan adaptasi dengan lanskap global strategis yang berkembang, perubahan atas UUD 1945 dimungkinkan dengan metode adendum, tanpa mengubah Pembukaan, batang tubuh, dan penjelasannya. Kembali ke UUD 1945 adalah pertobatan dari kemurtadan bangsa ini. Paska mengganti menjadi UUD 2002 semua kehidupan berbangsa dan bernegara yang tercengkeram Bandit, Bandar dan Badut politik saat ini adalah ekspresi para penguasa yang terkutuk. (*)
Mengapa Mesti Anies?
Tapi, sebaliknya justru berhasil mengendalikan oligarki. Contohnya, dia tidak surut ketika menghadapi tekanan untuk menetapkan kebijakan menghentikan perluasan reklamasi Teluk Jakarta. Oleh: Nasmay L. Anas, Wartawan Senior dan Pemerhati Persoalan Publik DEKLARASI pencapresan Anies Rasyid Baswedan oleh Partai Nasdem tentu saja melahirkan pro dan kontra. Sesuatu yang wajar terjadi, ketika terjadi pembelahan di masyarakat selama ini dibiarkan saja. Apalagi Anies adalah orang pertama yang dideklarasikan sebagai Bakal Calon Presiden (Bacapres) dalam pemilu 2024 mendatang. Ketika partai-partai lain bahkan masih ragu untuk menunjukkan calonnya. Dan, hal itu diawali dengan begitu ngototnya Ketua KPK Firli Bahuri untuk menjadikan Anies sebagai tersangka dalam dugaan korupsi balap Formula E, dengan barang bukti yang tak cukup. Sehingga Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mendahuluinya dengan mendeklarasikan Anies sebagai Bacapres. Terlepas dari permainan politik di tingkat elit, masyarakat banyak ternyata melihat sesuatu yang lain pada mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Tidak terbayangkan sebelumnya, bahwa pendeklarasian dirinya sebagai salah satu Bacapres 2024 melahirkan antusiasme yang luar biasa di kalangan rakyat. Tidak hanya di ibukota Jakarta. Tapi bahkan di seantero kepulauan Nusantara. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Miangas sampai ke Pulau Rote. Sebuah fenomena pertama yang belum pernah terjadi dalam perjalanan sejarah bangsa, jutaan relawan Anies tumbuh bagaikan jamur di musim hujan. Fenomena itu menimbulkan pandangan yang beragam. Tapi tak dapat dipungkiri, Anies begitu digandrungi. Dia seolah dipandang bagai manusia setengah dewa yang diutus Tuhan. Saat negara sedang dalam masalah besar. Anies diharapkan rakyat sebagai tokoh yang akan melahirkan perubahan yang besar. Dari keterpurukan multi dimensi yang ada sekarang menjadi kejayaan yang dicita-citakan. Dari kehidupan rakyat yang morat-marit secara ekonomi menjadi kesejahteraan yang merata bagi semua kalangan. Bahkan, juga dari ketidakadilan penegakan hukum menjadi penegakan hukum yang adil buat semua. Dan berbagai persoalan bangsa yang sudah sangat mendesak untuk dibenahi. Suatu pemandangan yang aneh bisa kita lihat nyata sebagai bukti begitu eratnya kaitan Anies dengan hasrat rakyat banyak untuk bisa merasakan perubahan. Ketika masa jabatannya habis, misalnya, dan dia harus meninggalkan Balai Bota Jakarta, Anies diapresiasi dan dielu-elukan jutaan warga miskin ibukota. Seperti diberitakan banyak media, ribuan warga menyerbu Balai Kota DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Ahad (16/10/2022). Mereka ingin menyaksikan Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria yang hendak mengucapkan kata-kata perpisahan. Ketika tiba di Bundaran HI sekitar pukul 07.57 WIB, Anies menyapa para peserta Car Free Day yang ada di lokasi itu. Tapi menjelang kedatangannya, warga Jakarta sudah bentangkan spanduk Terima Kasih Anies di Depan Plaza Indonesia. Ada juga yang meneriakkan “Anies for Presiden”. Pemandangan itu kontras sekali dengan Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) saat kalah dalam Pilkada DKI Jakarta pada 2017 dan mesti meninggalkan kantornya di Balai Kota Jakarta dalam kesunyian. Karena Ahok hanya mendapatkan kiriman karangan bunga oleh sejumlah kalangan. Tidak ada rakyat yang melepas dan mengelu-elukannya. Dan, bisa ditebak bahwa puluhan karangan bunga itu berasal dari orang-orang kaya yang tentu saja pemuja Ahok. Mengapa Anies? Pertanyaan ini bisa jadi datang dari mereka yang tidak suka Anies. Atau, mereka yang lebih setuju dengan statusquo yang ada sekarang. Meskipun di hati kecilnya mengakui bahwa keadaan bangsa dan negara saat ini tidak baik-baik saja. Dan tentu saja pertanyaan ini bisa dijawab oleh sebagian besar rakyat kecil yang kini terseok-seok menghadapi kenyataan beratnya beban ekonomi yang mesti mereka tanggung sehari-hari. Dalam suatu kesempatan, mantan Menteri Pendidikan di periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini pernah mengemukakan pandangannya tentang kebijakan masa lalu sejumlah pemerintahan di ibukota Jakarta. “Selama bertahun-tahun di Jakarta, selalu dilakukan operasi yustisia. Untuk menjaring rakyat kecil dan orang-orang miskin dari desa yang ingin mencari penghidupan yang lebih baik di ibukota,” begitu kata Anies. Dan, pastinya mereka yang pernah tinggal dan menetap di Jakarta bisa memaklumi karena pernah menyaksikan langsung operasi yang dianggap melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) itu. Dapat dibayangkan, orang-orang yang miskin dan papa itu ditangkapi di terminal-terminal, stasiun-stasiun kereta dan di berbagai tempat kumuh lainnya. Mereka dikejar-kejar, digelandang dan diperlakukan secara semena-mena di suatu tempat yang layaknya disebut penjara. Mereka bukan penjahat. Mereka hanya ingin mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Tapi mereka kemudian dipaksa pulang kembali ke kampung halaman mereka. Mereka seolah tidak dibolehkan untuk sejenak merasakan kenyamanan ibukota yang baru ada di angan-angan mereka. Suatu kebijakan yang tidak menghargai harkat kemanusiaan mereka. Harus dimaklumi bahwa kebijakan itu sudah menjadi rahasia umum bagi sebagian besar rakyat Indonesia. Bahwa penduduk luar Jakarta seolah tak berhak untuk tinggal dan menetap di ibukota. Dan ini hanyalah salah satu contoh kecil saja dari sejumlah kebijakan tentang keberpihakan Pemda DKI Jakarta kepada rakyat jelata yang papa. Menurut Anies, operasi yustisia tidak pernah dilakukan di airport-airport yang merupakan tempat kedatangan orang-orang kaya. Sehingga, begitu jelas bagaimana pemerintah DKI Jakarta memperlakukan rakyat kecil yang papa itu. Perlakuan yang sangat kontras dengan kebijakan terhadap mereka yang berpunya. Selama bertahun-tahun, persoalan ini seolah dianggap tidak masalah. Tapi di masa kepemimpinan Anies, kebijakan itu dihapuskan. “Kami melakukan perubahan terhadap kebijakan ini. Karena, menurut kami, Jakarta adalah kota untuk seluruh rakyat Indonesia. Tidak boleh lagi ada rakyat yang diperlakukan semena-mena,” katanya. Pengendali Oligarki Berbeda dengan Joko Widodo yang selama ini oleh Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri disebut sebagai petugas partai dan oleh sejumlah pakar politik dianggap sebagai boneka oligarki, Anies tidaklah demikian. Menurut pandangan pakar politik Eep Saefulah Fatah, selama lima tahun menjadi Gubernur DKI Jakarta, Anies tidak menjadi petugas partai. Dia juga tidak dikendalikan oligarki. Tapi, sebaliknya justru berhasil mengendalikan oligarki. Contohnya, dia tidak surut ketika menghadapi tekanan untuk menetapkan kebijakan menghentikan perluasan reklamasi Teluk Jakarta. Meskipun triliunan dana disiapkan untuk menjegal Anies agar tidak lolos jadi presiden, namun para relawan yang sekarang bermunculan di mana-mana tidak mengalah. Karena dalam pandangan mereka, saat ini hanya Anies yang dapat diharapkan untuk melakukan perubahan yang mendasar. Mengapa? Karena rakyat melihat bahwa Anies telah berhasil memenuhi janji-janji kampanyenya. Tidak seperti banyak tokoh lainnya yang tidak bebas membuat kebijakan demi rakyat banyak. Terutama janji-janjinya yang telah mengubah ibukota Jakarta menjadi lebih baik. Semua itu jadi pusat perhatian rakyat Indonesia. Bukan hanya warga Jakarta. Di antaranya, Anies telah membangun Jakarta International Stadium (JIS) yang membanggakan. Stadion beratap penuh terbesar di Asia-Pasifik, yang dibangun dengan APBD Rp 4,5 triliun. Atapnya bisa dibuka tutup, kapasitasnya 82 ribu penonton. Begitu juga penyelenggaraan balap mobil Formula E yang monumental, pembangunan setidaknya 103 jalur sepeda, penciptaan aplikasi moda transportasi terintegrasi JakLingko, pelebaran trotoar yang membuat Jakarta tambah cantik dan warga merasa sangat nyaman, pembangunan sumur resapan, pembangunan taman-taman kota yang indah, penggratisan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di bawah Rp 2 miliar, pembangunan instalasi jalur kabel bawah tanah yang dinamakan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT), dan banyak lagi lainnya. Semua itulah yang dilihat rakyat pada Anies. Mereka lalu membayangkan bagaimana kalau Anies jadi presiden. Yang dapat melakukan perubahan di banyak bidang. Yang paling mendesak, pertama, adalah membangun perekonomian bangsa dengan memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah. Kedua, membebaskan diri dari ketergantungan kepada pihak asing mana pun. Termasuk mengembalikan seluruh Tenaga Kerja Asing (TKA) China yang kian banyak jumlahnya ke negara asal mereka. Ketiga, merombak sistem penegakan hukum ke arah yang berkeadilan. Dengan meninggalkan sistem penegakan hukum yang bobrok sekarang ini. Selain itu, rakyat juga akan merasa bangga melihat pemimpin mereka mampu berbicara sekaligus berwibawa di forum-forum internasional. Mengembalikan harkat dan martabat bangsa sebagai bangsa yang setara dengan bangsa-bangsa maju lainnya. Semua itu tampaknya untuk saat ini hanya mungkin dilakukan oleh Anies. Tidak oleh para tokoh lain yang digadang-gadang akan menjadi Bacapres mendatang. (*)
Distributor Farmasi Oplos Obat dengan Etilen Glikol
Jakarta, FNN- Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menemukan adanya cemaran etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG) pada obat sirup yang belakangan diketahui menjadi penyebab gangguan ginjal akut progresif atipikal pada anak. Demikian perbincangan dua wartawan senior FNN Hersubeno Arief dan Agi Betha dalam kanal YouTube Off The Record, Jumat (11/11/22) di Jakarta. Agi menyebut bahwa BPOM menemukan cemaran etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG) di dalam obat sirup yang melebihi ambang batas. Tak tanggung-tanggung cemarannya mencapai 99 persen. Padalah menurut ambang batas aman, cemaran etilen glikol (EG) maupun dietilen glikol (DEG) yang boleh digunakan tidak lebih dari 0,1 miligram per milliliter. Menurut Agi, tak heran apabila banyak anak-anak yang mengalami gangguan fungsi tubuh lantaran tingginya kadar cemaran yang digunakan dalam bahan baku obat sirup tersebut. “Jadi ini ribuan kali dari ambang batas yang dibolehkan, makanya tidak heran kenapa anak yang baru satu hari sebelumnya masih bisa berbicara dan lainnya, kemudian tiba-tiba dia panas dan tidak bisa pipis, dan satu hari setelahnya sudah tidak sadar lalu meninggal,” ujar Agi. Kemudian, Agi juga menyebut BPOM menemukan penyebabnya dikarenakan adanya unsur pemalsuan pada label yang dilakukan CV Samudra Chemical. Di mana pada label drum bahan baku obat yang ditemukan BPOM bertuliskan propilen glikol tapi nyatanya malah berisi EG. Maka dari itu, BPOM menginstruksikan seluruh industri obat dan makanan serta pedagang besar farmasi yang pernah bekerja sama dengan CV Samudra Chemical dalam pengadaan propilen glikol untuk melakukan pengujian cemaran EG dan DEG. Hersubeno panggilan akrab Hersu menyampaikan seharusnya bahan-bahan yang ditemukan tersebut bukan untuk campuran obat, melainkan untuk fungsi lain karena termasuk bahan kimia. Lebih lanjut, Agi betha menyimpulkan selain BPOM, hal ini juga dikarenakan masalah industri-industri. “Kalau saya lihat akhirnya kita sampai juga dikesimpulan, bahwa antar lembaga atau kementerian itu memang hubungannya dalam hal pengawasan tidak baik, mereka tidak bisa saling bekerja sama, manakah celah-celah yang harus diisi, ini tanggung jawab siapa saja. Makanya sampai sekarang belum ada tersangkanya,” pungkasnya. (Lia)
Pakar PBB Serukan Pencabutan Sejumlah Sanksi terhadap Suriah
Jakarta, FNN - Sanksi-sanksi sepihak terhadap Suriah harus dicabut sesegera mungkin, demikian dikatakan seorang pakar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Kamis (10/11).Sanksi-sanksi tersebut berkontribusi pada kehancuran dan trauma yang diderita oleh rakyat Suriah, kata Alena Douhan, Pelapor Khusus PBB (UN Special Rapporteur) untuk tindakan pemaksaan sepihak dan hak asasi manusia.Setelah kunjungannya selama 12 hari ke Suriah, Douhan mengaku terkejut akan dampak kemanusiaan dari sejumlah tindakan yang diberlakukan terhadap Suriah, sebuah negara yang berusaha untuk bangkit kembali pascaperang selama satu dekade.Douhan mengatakan bahwa 90 persen penduduk Suriah saat ini hidup di bawah garis kemiskinan, dengan akses yang terbatas ke makanan, air, listrik, tempat tinggal, bahan bakar, transportasi, dan perawatan kesehatan. Negara tersebut sedang menghadapi pengurasan keterampilan atau \"brain-drain\" dalam skala besar karena meningkatnya kesulitan ekonomi, katanya.\"Dengan lebih dari separuh infrastruktur vital hancur total maupun rusak parah, penjatuhan sanksi sepihak terhadap sektor-sektor ekonomi utama, termasuk minyak, gas, listrik, perdagangan, konstruksi, dan rekayasa, telah menghapus pendapatan nasional, dan melemahkan upaya menuju pemulihan dan rekonstruksi ekonomi,\" imbuh Douhan \"Dalam situasi kemanusiaan yang kritis dan masih memburuk saat ini, di saat 12 juta warga Suriah bergulat dengan kerawanan pangan, saya mendesak pencabutan segera semua sanksi sepihak yang sangat merugikan hak asasi manusia dan menghalangi segala upaya untuk pemulihan dini, pembangunan kembali, dan rekonstruksi,\" tegasnya.Pelapor khusus PBB tersebut juga menyebutkan dampak negatif lain dari sanksi-sanksi itu, termasuk pada kerja sama internasional di bidang ilmu pengetahuan, seni, olahraga, warisan budaya, akses ke teknologi baru, dunia maya, kriminalitas, dan keamanan. Dia juga merujuk pada aset asing milik sejumlah lembaga keuangan Suriah yang dibekukan.\"Saya mendesak masyarakat internasional dan negara-negara pemberi sanksi, khususnya, untuk memperhatikan dampak buruk dari sanksi, serta untuk mengambil langkah cepat dan konkret guna mengatasi kepatuhan berlebihan (tanpa peduli dampak) yang dilakukan sejumlah perusahaan dan bank sesuai dengan hukum hak asasi manusia internasional,\" katanya.(Ida/ANTARA)
Pengguna QRIS Mencapai 25 Juta Orang dan 22 Juta Merchant
Jakarta, FNN- Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti menyampaikan bahwa pengguna Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di Indonesia sudah mencapai lebih dari 25 juta orang dan 22 juta merchant.Dalam acara 4th Indonesia Fintech Summit 2022 yang dipantau secara daring di Jakarta, Jumat, dia menjelaskan 90 persen dari jumlah merchant itu adalah pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), yang mana capaian ini sesuai dengan tujuan awal diluncurkan layanan ini oleh BI pada Agustus 2019. “Arah kita adalah memberikan akses kepada UMKM untuk sistem pembayaran, keuangan, hingga fintech,” kata Destry.Dia menyampaikan saat ini QRIS telah berkembang dari yang target awalnya low income mulai bergerak naik ke medium income, yang mana tadinya batas atas transaksi sebesar Rp2 juta, lalu naik jadi Rp5 juta, dan saat ini naik menjadi Rp10 juta. “Kami ingin target groupnya makin lama makin naik,” kata Destry.Menurut dia, perkembangan QRIS secara langsung akan mendorong perkembangan ekonomi dan keuangan digital di Tanah AirDia mengatakan ke depan ekonomi Indonesia harus terintegrasi antara ekonomi digital dengan keuangan digital, agar tidak terjadi shadow banking, di mana pergerakan cepat keuangan digital, seperti fintech (financial technology), tidak diimbangi dengan ekonomi digital. “Dengan ekonomi keuangan digital, inklusivitas dari target ekonomi bisa tercapai relatif cepat,” kata Destry.Nilai ekonomi digital Indonesia telah mencapai Rp1.042 triliun pada 2021, dan diperkirakan akan tumbuh mencapai Rp4.698 triliun pada 2030.(Ida/ANTARA)
Uang Tunai hingga Emas Batangan Disita KPK Terkait Kasus Lukas Enembe
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita bukti berupa uang tunai hingga emas batangan dari penggeledahan di Jakarta dalam penyidikan kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Gubernur Papua Lukas Enembe (LE). \"Tim penyidik KPK, Rabu (9/11) dalam perkara dengan tersangka LE, telah selesai menggeledah di dua lokasi berbeda di Jakarta, yaitu rumah kediaman tersangka LE dan juga sebuah apartemen,\" kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Kamis.Dari penggeledahan tersebut, kata dia, tim penyidik menemukan beberapa dokumen terkait perkara, bukti elektronik, catatan keuangan, uang tunai dalam bentuk rupiah, dan emas batangan. \"Segera dilakukan analisis dan penyitaan sebagai barang bukti dalam perkara dengan tersangka LE dan kawan-kawan,\" ucap Ali.Sebelumnya pada Jumat (4/11), KPK juga telah menggeledah tiga lokasi di Kota Jayapura, yakni rumah dari pihak yang terkait kasus itu dan dua kantor perusahaan swasta.Dari lokasi tersebut, ditemukan dan diamankan berbagai dokumen dan bukti elektronik yang diduga memiliki keterkaitan dengan pembuktian kasus tersebut.Dalam penyidikan kasus itu, tim penyidik KPK telah memanggil Lukas Enembe untuk diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi di Mako Brimob Papua pada Senin (12/9). Namun, Lukas Enembe tidak hadir.Berikutnya, KPK juga telah memanggil Lukas Enembe untuk diperiksa sebagai tersangka di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (26/9). Namun, yang bersangkutan juga tidak hadir dengan alasan sakit dan mengajukan surat untuk berobat ke Singapura.Tim penyidik KPK pun menemui Lukas Enembe di kediamannya di Kota Jayapura, Papua, Kamis (3/11) dalam rangka pemeriksaan kasus. Selain itu, tim yang terdiri dari dokter KPK dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) juga menemui Lukas Enembe untuk pemeriksaan kesehatan. Turut hadir dalam rombongan tersebut Ketua KPK Firli Bahuri.Firli menegaskan kedatangan tim KPK di kediaman Lukas Enembe semata-mata untuk kepentingan penegakan hukum. Kendati demikian, kata dia, KPK dalam prosesnya juga mempertimbangkan hak-hak yang dimiliki tersangka.Ia menjelaskan tim KPK memeriksa Lukas Enembe selama 1,5 jam, yakni terkait perkara sekaligus kondisi kesehatannya. Pemeriksaan dibantu empat orang dokter dari IDI Pusat dan IDI daerah. Di akhir pemeriksaan, juga dilakukan penandatanganan berkas berita acara dan administrasi lainnya oleh pihak KPK dan LE.KPK belum mengumumkan secara resmi soal status tersangka Lukas Enembe. Terkait publikasi konstruksi perkara dan pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka akan dilakukan pada saat telah dilakukan upaya paksa baik penangkapan maupun penahanan terhadap tersangka.(Ida/ANTARA)
Kapal Tanker yang Kandas di Perairan Batam Dievakusi dengan Enam Kapal
Batam, FNN - Enam kapal dikerahkan untuk membantu mengevakuasi Kapal tanker MT. Young Yong berbendera Djibouti bermuatan minyak mentah yang kandas di perairan Selat Singapura dekat Pulau Nipah, Batam, Kepulauan Riau.\"Ada enam kapal yang membantu evakuasi kapal tersebut, salah satunya unsur Satuan Kapal Patroli (Satrol) Lantamal IV Batam, KRI Silea-858 ikut bergabung dalam kegiatan evakuasi penarikan kapal tanker tersebut sampai berhasil keluar dari area kandas nya,” ujar Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut IV (Lantamal IV) Batam Laksma TNI Kemas M. Ikhwan dari keterangan yang diterima ANTARA di Batam, Jumat.Kapal-kapal yang tergabung dalam proses evakuasi tersebut antara lain KRI Silea-858, TB. Pelangi Escort, TB. Maiden Center, TB. Rawabi Opal, Logindo Stature dan TB. Sumber Tractor II.Sebelum penarikan kapal ke luar area kandas, muatan kapal tersebut dipindahkan ke kapal lainnya MT. Simba untuk mengurangi beban kapal, baru kemudian ditarik dan dibawa menuju ke area sandar di salah satu perusahaan.Kemas menyebutkan, dari mulai kapal kandas sampai berhasil di evakuasi, pihaknya tidak menemukan adanya kerusakan lingkungan di sekitar kapal. \"Kami tidak menemukan tumpahan minyak di area bekas kandas nya kapal, dan sampai saat ini juga belum ditemukan adanya kebocoran di lambung tengah maupun belakang,\" ujarnya.Kapal tanker MT Young Yong itu kandas pada Kamis (27/10) malam sekitar pukul 20.18 WIB. Kapal itu mengalami kandas di Utara Pulau Takong Kecil di koordinat 1\' 07.670 N / 103\" 42.940 E.Lokasi kapal kandas berada di atas jalur pipa gas Indonesia ke Singapura. Kapal tanker itu memiliki ukuran panjang 320.28 meter dan lebar 58.00 meter dan diketahui tengah bermuatan minyak mentah sebanyak 284.429 ton.(Ida/ANTARA)
Ada Kemungkinan Putin Menghadiri KTT G20 Secara Virtual
Bali, FNN - Ketua Bidang Penyelenggaraan Acara G20 Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan kemungkinan Presiden Rusia Vladimir Putin atau perwakilannya menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 secara virtual.\"Mereka (Rusia) sepertinya akan virtual ya. Kita lihat deh,\" kata Luhut usai menghadiri Net Zero Summit 2022 yang merupakan rangkaian acara Business 20 (B20) Summit di Nusa Dua, Bali, Jumat.Sebelumnya, Luhut mengungkapkan Putin tidak akan menghadiri KTT G20 secara langsung di Bali dan akan diwakili Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov. Kementerian Luar Negeri Rusia sempat menyatakan Sergei akan menghadiri langsung dan memimpin delegasi Rusia pada KTT G20 di Bali.Hingga kini, belum dapat dipastikan apakah perwakilan Rusia akan hadir langsung di Bali atau tidak, menyusul kondisi konflik antara negara tersebut dengan Ukraina.Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy memastikan akan menghadiri KTT G20 di Bali \"dalam format tertentu\", kata Jubir Kepresidenan Ukraina Sergii Nykyforov.KTT G20 dijadwalkan berlangsung pada 15-16 November. Indonesia mengangkat tiga isu prioritas dalam KTT G20, yaitu arsitektur kesehatan global, transisi energi berkelanjutan, dan transformasi digital.(Ida/ANTARA)
Jum’ah Mubarak: Mengenal Madinah
Singkatnya bangsa/negara yang bernama Madinah itu adalah aktualisasi dari cita-cita Qur’ani untuk membentuk “baldatun thoyyibatun wa Rabbun Gafhuur”. Oleh: Imam Shamsi Ali, Presiden Nusantara Foundation ADA dua kubu ekstrim dalam tubuh Umat Islam dalam memandang negara kebangsaan (nation state). Kubu pertama melihatnya bahwa Rasulullah diutus sebagai Rasul dalam arti yang terbatas. Rasulullah tidak mengurus kehidupan dunia secara umum, apalagi negara kebangsaan secara khusus. Kubu kedua kemudian hadir dengan konsep kenegaraan yang spesifik. Bahkan lebih jauh mengaitkan segala hal dalam agama dengan bentuk negara spesifik itu. Penganut paham kedua ini terjatuh ke dalam paham, salah satunya paham “khilafah” dalam arti sempit. Kedua golongan itu memiliki argumentasi referensi keagamaan (ayat atau hadits) yang seringkali memiliki penafsiran yang dipaksakan. Sehingga pada akhirnya penafsiran itu cenderung menyalahkan, bahkan mengkafirkan dan “menerakakan” pendapat yang tidak sejalan. Jika kita ikuti secara dekat perjalanan hidup (sirah) Rasul akan didapati bahwa perjalanan hidup beliau imemang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan publik (jama’ah). Dalam artian bahwa beliau adalah seorang nabi dan rasul yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan agar kehidupan manusia sesuai dengan ajaran Ilahi (Al-Qur’an dan Sunnah). Kehidupan di sini tentunya dimaknai secara utuh (kaffah) atau menyeluruh (syamil). Baik secara pribadi-pribadi (individual) dan jamaah (kolektif). Juga pada aspek fisikal (material duniawi) dan aspek ruhiyah (spiritual ukhrawi). Sebuah pemahaman kehidupan yang tidak parsial. Rasulullah memulai hidup dan perjuangannya di Mekah. Sekitar 13 tahun beliau berjuang untuk menata kehidupan manusia pada tataran pribadi (individual) tadi. Hal yang paling menonjol pada fase ini adalah pembentukan “hati” manusia dengan konsep Tauhid: “Laa ilaaha illallah”. Fase selanjutnya dimulai dengan perpindahan Rasulullah dari Mekah ke kota Yatsrib. Perpindahan ini dikenal dalam sejarah dengan hijrah (migration). Pada umumnya Ulama menyebut penyebab Hijrah ini karena kesulitan dakwah di Mekah. Alasan yang menurut saya kurang relevan. Karena Dakwah memang tidak pernah disikapi dengan hamparan karpet merah. Rasulullah diperintah hijrah bukan karena kesulitan/tantangan dakwah di Mekah karena dakwah pastinya tertantang. Juga seorang Rasul tidak akan menghindar dari tantangan dakwah itu. Beliau diperintah hijrah karena memang fase dakwah selanjutnya, fase dakwah, akan segera dimulai. Fase dakwah selanjutnya yang dimaksud adalah fase penataan kehidupan “jama’i” (kolektif) dengan membangun komunitas (Umat/bangsa). Tempat di mana komunitas ini terbentuk dan berkembang dikenal dengan “daulah” (negara). Karakter bangsa dan negara inilah yang akan dibahas secara singkat. Berganti dari Yatsrib ke Madinah Hal pertama yang menjadi perhatian kita adalah penggantian nama kota itu dari Yatsrib menjadi “Madinah”. Apa Urgensi perubahan nama ini? Apa arti Madinah dan relevansinya dalam membangun komunitas (ummah/bangsa dan negara? Kata Madinah ternyata memiliki makna dan konotasi yang dahsyat. Pada umumnya Umat menerjemahkan kata ini secara sederhana dengan “kota” (city). Kota yang dipahami sebagai sebuah tempat dengan karamaian, gedung-gedung pencakar langit, bahkan dengan kehebatan sains dan teknologinya. Ternyata kata Madinah tidak sekedar berarti kota. Tapi memiliki makna yang lebih luas dan mulia, lebih dari sekedar sebuah kota. Apalagi jika kota itu sekedar terimajinasikan dengan kota-kota besar dunia, seperti New York, London, Paris, dan Tokyo misalnya. Kata Madinah merupakan derivasi dari kata “daana-yadiinu-diinun”. Dari kata ini terlahir ragam konotasi dengan makna-makna yang saling terkait. Saya ambil beberapa makna penting saja dari kata “diin” ini. Pertama, kata diin mengandung makna “agama dan ketaatan”. Lihat misalnya firman Allah di Surah An-Nisa ayat 125: “Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah, sedang dia mengerjakan kebaikan, dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus? Dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangan-(Nya).” Pada makna ini tegas bahwa negara yang dicita-citakan oleh Islam itu adalah negara yang terbangun di atas agama dan ketaatan. Satu hal yang memaknai itu pada realita bahwa hal pertama yang dilakukan Rasulullah di Madinah adalah membangun masjid. Tentu masjid di sini dipahami tidak sekedar pada pemaknaan ritual. Tapi lebih kepada simbolisasi bahwa negara/bangsa itu adalah “masjid” yang secara literal diartikan “tempat sujud”. Dan sujud itu diartikan sebagai “ketaatan”. Maka negara adalah tempat untuk taat kepada Pencipta. Kedua, kata diin juga mengandung makna keteraturan dan tanggung jawab. Diin itu bermakna aturan yang mengatur kehidupan manusia dan konsekwensinya dipertanggung jawabkan. Diin dihadirkan untuk memberikan pengaturan kepada kehidupan manusia yang cenderung “chaotic” (kacau balau) akibat dorongan hawa nafsu yang pada ghalibnya tak terkendali. Pada makna ini jelas bahwa ummah (bangsa/negara) yang dibangun oleh Rasulullah itu adalah bangsa dan negara dengan aturan (Konstitusi) yang solid, serta memiliki pertanggung jawaban yang jelas. Itulah yang kemudian teraplikasikan dalam bentuk Konstitusi Madinah yang dikenal dengan “Piagam Madinah” (the Charter of Madinah). Piagam Madinah ini diakui oleh banyak ahli sebagai Konstitusi Sipil (civic constitution) yang pertama dalam sejarah manusia. Ketiga, kata diin juga bermakna “tamaddun” atau peradaban (civilization). Dengan demikian Madinah dimaknai sebagai tempat di mana peradaban itu terbentuk dan berkembang. Sehingga kota yang bernama Madinah itu sejak awalnya dimaksudkan untuk menjadi tempat di mana Umat/bangsa menjalani hidup kolektifnya dengan peradaban. Umat (bangsa/komunitas) yang civilized (berperadaban) itu tentunya ditandai (characterized) oleh banyak hal. Tapi semua itu tersimpulkan dalam dua kata; social justice. Di sebuah negara yang berperadaban itu nilai-nilai keadilan sosial ditegakkan secara jujur dan konsisten. Pada kehidupan yang berperadaban itu terjadi kesetaraan dalam segala hal; ras, gender, kesetaraan peluang (equal opportunities) di segala lini kehidupan; ekonomi, politik, dll. Dan pastinya bangsa yang berperadaban (civilized nation) itu adalah bangsa yang secara terus menerus mengupayakan kemakmuran yang berkeadilan. Singkatnya bangsa/negara yang bernama Madinah itu adalah aktualisasi dari cita-cita Qur’ani untuk membentuk “baldatun thoyyibatun wa Rabbun Gafhuur”. Tapi pastinya, hal itu hanya akan terwujud jika dibangun dengan nilai-nilai “diin” (ketaatan, keteraturan, dan berperadaban). Kemajuan pembangunan sebuah bangsa/negara secara fisikal tanpa “diin” justeru boleh jadi diakui sebagai bangsa/negara perperadaban (civilized) tapi tidak beradab (uncivilized). NYC Subway, 10 Nopember 2022. (*)
POPULER
