ALL CATEGORY
Dakwaan Penuhi Syarat, Eksepsi Kuat Ma’ruf Ditolak Hakim
Jakarta, FNN - Majelis hakim Pengadilan Jakarta Selatan menolak nota keberatan atau eksepsi terdakwa kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat, Kuat Ma’ruf. Hal tersebut disampaikan majelis hakim dalam sidang putusan sela yang digelar Rabu (26/10/22) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. “Mengadili, menyatakan menolak keberatan atau eksepsi tim penasihat hukum terdakwa Kuat Ma\'ruf secara seluruhnya,” ujar ketua majelis hakim Wahyu Iman Santosa saat membacakan putusan sela. Majelis hakim mengatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) telah memenuhi syarat formil dan materiil. Dengan begitu, sidang akan belanjut ke tahap pembuktian dengan menghadirkan saksi-saksi di muka persidangan. Sebelumnya, dalam perkara ini, Kuat Ma\'ruf didakwa melanggar Pasal 340 KUHP subsider Pasal 338 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Kuat Ma’ruf didakwa bersama-sama Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Hutabarat. Kuat Ma\'ruf disebut jaksa turut terlibat dalam pembunuhan berencana kepada Yosua.(Lia)
Hakim Tolak Eksepsi Terdakwa Ferdy Sambo
Jakarta, FNN - Sidang lanjutan terdakwa Ferdy Sambo kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (26/10/22) dengan materi agenda putusan sela. Selain Ferdy Sambo, ketiga terdakwa yang juga menjalani sidang putusan sela yakni Putri Candrawathi, Bripka Ricky Rizal, dan Kuat Ma’ruf. Dalam putusan sela, Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menolak nota keberatan atau eksepsi yang diajukan pihak Ferdy Sambo. “Menolak seluruh nota keberatan atau eksepsi penasihat hukum terdakwa Ferdy Sambo,\" ujar Ketua Majelis Hakim, Wahyu Iman Santoso saat membacakan putusan sela, Rabu (26/10/22). “Menerima surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum,” lanjut Majelis Hakim. Selanjutnya, Majelis Hakim memerintahkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) agar melanjutkan pembuktian terkait perkara yang menjerat Ferdy Sambo dengan menghadirkan seluruh saksi. Agenda pemeriksaan terhadap saksi merupakan agenda berikutnya yang akan dilaksanakan pada Selasa (1/11/22). Sebelumnya, Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Bripka Ricky Rizal, dan Kuat Ma\'ruf, telah mengajukan nota keberatan atau eksepsi atas dakwaan yang telah dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU). JPU telah menanggapi eksepsi yang diajukan para penasihat hukum masing-masing terdakwa. Dalam perkara ini, Ferdy Sambo cs didakwa melanggar Pasal 340 KUHP subsider Pasal 338 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (Lia)
Letjen Purn Suharto: Rakyat Harus Bergerak Lakukan Revolusi!
Jakarta, FNN – Polisi telah dimanfaatkan oleh presiden untuk meraih dan mengamankan kekuasaan. Polisi dengan kewenangan yang berlebih ikut bermain politik. “Karena selama ini Polri memang dijadikan alat oleh Presiden untuk meraih sekaligus mengamankan kekuasaannya,” kata mantan Komandan Jenderal Marinir Letjen (Purn) Suharto saat menjadi nara sumber diskusi bertajuk “Tegakkan Martabat Bangsa: Reformasi Total Polri Dimulai Dengan Audit Satgassus Merah Putih Segera” di Jakarta, Selasa (25/10/2022). Kata Suharto, kalau hanya mendengungkan reformasi Polri itu sama saja mengikuti keinginan pemerintah. “Yang harus dilakukan adalah mereformasi pemerintahan secara keseluruhan,” ungkapnya. Artinya, harus dilakukan revolusi. “Rakyat harus bersatu untuk bergerak melakukan revolusi untuk memperbaiki kondisi bangsa yang sudah sangat carut-marut ini,” tandasnya. Suharto berharap revolusi bisa menghasilkan kesepakatan agar Bangsa Indonesia kembali menggunakan UUD 1945 yang asli. Sedangkan pembicara lain, Marwan Batubara mengungkapkan, ada dugaan Satgassus Merah Putih berperan menjadi salah satu organ penting untuk mensukseskan Capres-Cawapres dukungan rezim oligarki, termasuk dalam mengepul dana dan promosi media secara massif. Satgassus terindikasi pula terlibat dalam kasus pembantaian enam pengawal Habib Rizieq Syihab di KM 50 jalan Tol Jakarta Cikampek. Dalam kasus ini, Ferdy Sambo berperan sebagai pimpinan penanganan kasus dengan didukung oleh sekitar 30 anggota Satgassus. Modus manipulasi serta rekayasa atas kasus dan penghilangan barang bukti, hingga penggusuran TKP seperti terjadi pada rest area KM 50, merupakan hal yang sudah biasa dilakukan. “Dengan berbagai kejahatan berkategori mafia di atas, termasuk kejahatan politik, maka pembubaran Satgassus oleh pemerintah melalui Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, tanpa pertanggungjawaban, pada 11 Agustus 2022 yang lalu, sangat tidak cukup,” ungkap Marwan Batubara. Karena, “Sepak terjang Satgassus jelas bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945 dan hukum yang berlaku. Dan, rakyat pun jelas menolak sikap dan kebijakan pemerintah tersebut,” tegasnya. Sementara Anthony Budiawan mempertanyakan, apakah Indonesia sudah menjelma menjadi negara Kepolisian, alias Police State, dengan Satgassus sebagai Secret Police? A police state is a country in which the government controls people\'s freedom by means of the police, especially secret police. Negara Kepolisian atau Police State adalah negara otoritarian, menggunakan kekuatan polisi (rahasia) untuk mengawasi aktivitas warga, membatasi kebebasan berpendapat, anti kritik serta represif, terhadap pihak yang berseberangan. Apakah Satgassus memainkan peran polisi rahasia? (mth/*)
Degradasi Regulasi Ketenagalistrikan Agar PLN Bubar Lebih Cepat?
Untuk memperlancar pengalihan aset ini, maka digunakan seabrek istilah dalam bahasa asing, tapi kesannya asal comot. Lah kok rasanya saya tahu siapa konsultannya. Oleh: Salamuddin Daeng, Pengamat Ekonomi Politik Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) KATA orang tua di kampung, air itu jernih di hulunya tetapi semakin ke hilir makin keruh, karena perilaku manusianya. Ini adalah pengibaratan yang tepat untuk menggambarkan bagaimana negara awalnya mengatur semua yang berkaitan dengan ketenagalistrikan, tetapi seiring perjalanan waktu semua dirusak oleh para pengurus negara, pemerintah, dan legislatif. Pada 37 tahun yang lalu, Indonesia sudah memiliki UU Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan. UU ini dengan baik mengatur bagaimana negara memastikan rakyat berdaulat atas ketenagalistrikan. PLN ditunjuk sebagai perusahaan negara yang bertugas untuk menjalankan layanan ketenagalistrikan nasional. Demikian juga pelaku usaha yang ingin berpartisipasi dalam layanan ketenagalistrikan diberikan peluang. Sistem kelembagaan yang dibangun dalam UU Nomor15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan yakni: (1) Integrasi dalam penyediaan ketenagalistrikan mulai dari pembangkit listrik, Transmisi hingga Distribusi; (2) Pengadaan listrik di mulai dari titik pembangkitan sampai masyarakat. Kaidah ini yang selalu mau dirongrong oleh berbagai kepentingan; (3) Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (KUK) diberikan peluang usaha. UU ini mempersilakan berbisnis, yang penting tidak merugikan negara dan ada dalam integrasi layanan listrik yang dijalankan oleh negara. Namun, sejak era reformasi yang semangatnya liberalisasi ekonomi terjadilah pergeseran filosofi, strategi melalui regulasi pelembagaan liberalisasi dalam sektor ketenagalistrikan. UU ketenagalistrikan dibongkar secara total. Strategi pengusahaan negara terhadap cabang-cabang produksi yang penting bagi negara sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak lagi diutamakan. UU Ketenagalistrikan era reformasi memang bermaksud menyerahkan bisnis listrik kepada oligarki modal. Ora Kapok Di bawah sikap takluk pada agenda liberalisasi ekonomi yang disponsori modal asing bekerja sama dengan konglomerat busuk dan oligarki nasional, maka disahkanlah UU Nomor 20 tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan. UU ini mempreteli hak menguasai negara dalam penyediaan ketenagalistrikan melalui pasal pasal unbandling pengelolaan PLN baik secara vertikal maupun horizontal. Usaha penyedian listrik oleh PLN selaku perpanjangan tangan negara hendak dipotong-potong untuk sebagian diserahkan ke pihak swasta atau agar sebagian menjadi bisnis yang dikuasai swasta. UU ini dinyatakan bertentangan dengan pasal 33 UUD 1945, sehingga tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat. Putusan MK yang disampaikan majelis hakim MK dalam sidang pembacaan putusan atas permohonan judicial review UU 20/2002 terhadap UUD 1945 yang diajukan oleh BHI, Serikat Pekerja PLN, dan Ikatan Keluarga Pensiunan Listrik Negara (IKA PLN) di kantor MK, Jl. Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (15/12/2004). Amar putusan ini dibacakan oleh 9 hakim, termasuk Ketua MK Jimly Ash-Shiddiqie, secara bergiliran. Dalam amar putusannya, MK menetapkan bahwa pasal 27, 28, 33, dan 54 UUD 1945 telah dilanggar oleh ketentuan di dalam UU 20 Tahun 2002. Pelanggaran itu, terutama terhadap pasal yang menyatakan bahwa listrik merupakan komoditi yang dapat dikompetisikan dan ditingkatkan harga jualnya dan listrik merupakan cabang usaha yang cukup dikuasai oleh negara dalam konsep perdata. Lima tahun kemudian disahkan UU 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. UU ini sama dengan UU sebelumnya yang membawa konsep penyelenggaraan ketenagalistrikan secara unbandling. Skema yang dibangun UU ini adalah pengelolaan ketenagalistrikan secara terpisah pisah baik secara horizontal maupun vertikal atau keduanya secara bersamaan. Tentu saja maksudnya supaya listrik yang dipisah-pisah itu dapat diambil-alih oleh swasta atau diserahkan bagian bagiannya secara utuh 100 persen kepada swasta. UU yang sudah mati dibangkitkan lagi oleh oligarki Indonesia. Lagi-lagi UU Nomor 30 Tahun 2009 dibatalkan oleh MK. Dari pasal-pasal yang diuji itu, ada 2 pasal yang akhirnya dibatalkan oleh MK karena bertentangan dengan Undang Undang Dasar (UUD) 1945, yaitu Pasal 10 ayat 2 dan Pasal 11 ayat 1. “Menyatakan Pasal 10 ayat (2) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” demikian bunyi salinan putusan MK. MK juga menyatakan, “Pasal 11 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Oligarki Indonesia memang gak akan bisa tobat. Kegagalan dua kali tidak menjadikan mereka kapok. UU Ketenagalistrikan kembali dimasukkan ke dalam Omnibuslaw yakni UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. UU Ketenagalistrikan yang sudah mati dua kali dihidupkan kembali. Dalam cluster ketenagalistrikan UU Cipta Kerja konsep liberalisasi ketenagalistrikan dibangkitkan lagi dari dalam kuburnya. Lagi-lagi UU ini dibatalkan oleh MK. Kali ini yang dibatalkan adalah proses formalnya dan memberi tenggang waktu kepada pemerintah dan DPR untuk memperbaiki UU ini. Pokrol Bambu Namun, bukannya memperbaiki kesalahan formil dalam UU Ciptaker, akan tetapi malah menjadikan UU Ciptaker sebagai dasar bagi pemerintah untuk menerbitkan peraturan turunan dari UU Ciptaker terutama dalam sektor ketenagalistrikan. Oligarki Indonesia seperti orang kebelet pipis tidak tahan untuk mempercepat liberalisasi PLN atau bahasa lainnya agar aset-aset PLN segera bisa dipreteli, sehingga bisnis listrik ke depan tidak didominasi PLN. Wah ini adalah main pokrol bambu. Pemerintah bergerak bagaikan hantu membuat berbagai agenda privatisasi PLN, yakni melalui sub holding PLN. Anak anak perusahaan PLN dipisahkan dari induknya, agar bisa dilepas ke swasta. Usaha melepaskan ke swasta melalui sub holding dilanjutkan dengan IPO, lease back, strategic partner hingga pengalihan aset. Baru-baru ini Pemerintah mengalihkan aset PLN pada PT Bukit Asam, BUMN tambang batubara yang sebagian sahamnya dimiliki pihak swasta. Alasannya untuk mempercepat penutupan pembangkit batubara tersebut, dengan alasan mencapai target Net Zero Emission (NZE). Kok kayaknya gak nyambung antara tujuan dan tindakan. Apakah PT BA kesulitan jual batubara sehingga diserahkan pembangkit PLN? Atau apakah PT BA kesulitan uang sehingga diajak jualan listrik PLTU dengan sistem take or pay dengan PLN? Untuk memperlancar pengalihan aset ini, maka digunakan seabrek istilah dalam bahasa asing, tapi kesannya asal comot. Lah kok rasanya saya tahu siapa konsultannya. Saya pernah dengar dia orang yang suka deception dengan bahasa asing itu ceramah tentang taktik seperti begitu. Gunakan istilah asing yang banyak dalam menjual aset negara. Pertama dialihkan ke BUMN Tbk, setelah itu dialihkan ke swasta murni. Kalau ini sudah jual aset namanya. Ngono Mas. (*)
Meneropong Nakhoda Baru di Muhammadiyah Menjelang Muktamar
Dan, hebatnya pula Muhammadiyah tidak mengambil bagian Amar Ma\'ruf dan Nahi Mungkar dalam kedzaliman ini. Maka jadilah kemungkaran menari-nari di hadapan kita semua. Oleh: Moh. Naufal Dunggio, Aktivis dan Ustadz Kampung MUKTAMAR adalah forum tertinggi di setiap Ormas. Mengubah aturan dan memilih pemimpin dalam 5 tahun sekali di setiap Ormas, maka Muktamar tempatnya. Begitu juga di Muhammadiyah. Di Muktamar nanti harus ada penyegaran kepengurusan. Ayahanda yang sudah tua-tua dan mulai sakit-sakitan silakan legowo diganti dengan yang yunior yang smart dan berenergi serta Berani menentang badai. Sebagaimana dulu Yai Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah. Berani menentang badai di tengah-tengah kepungan penjajahan. Alhamdulillah Muhammadiyah masih berlanjut sampai sekarang. Kalau sekarang kita butuh NAKHODA seperti itu bukan sebaliknya hanya suka main di ZONA AMAN dan gak mau di koreksi dan dikritik. Apalagi era sekarang era milenial. Pengurus yang gak mau dikritik silakan diam di rumah sambil tahlilan. Kalau mengkritik berdasarkan argumen maka terimalah kritik itu. Tapi, kalau berdasarkan sentimen cukup didengar saja. Masuk kuping kanan dan keluar kuping kiri. Makin kedepan tantangan Muhammadiyah makin kencang. Apalagi kalau gak mau nurut penguasa. Maka dicari² celah untuk mengacaukan dari dalam Muhammadiyah. Sekarang saja ada ayahanda yang tidak disukai oleh rezim dan berniat mau singkirkan ayahanda tersebut dari kepengurusan Muhammadiyah yang 13 itu. Tapi karena sistem yang dipakai muhammadiyah tidak sama dengan Ormas-ormas lain maka susah Muhammadiyah diintervensi. Di pimpinan pusat ada tiga nama yang pantas untuk jadi Nakhoda Baru di Muhammadiyah setelah era Ayahanda Haidar Nasir. Yakni Ayahanda Anwar Abbas, ada ayahanda Busro Muqoddas dan ada ayahanda Abdul Mukti. Ketiga ayahanda itu sudah teruji dalam kepemimpinan kemarin. Kenapa hanya tiga itu. Itu karena penulis hanya tahu ketiga ayahanda ini di saat merespon persoalan umat dan penguasa. Kalau yang lain banyak yang pintar tapi lebih banyak diam main di zona aman. Kenapa ayahanda Haidar Nasir harus diganti, karena Muhammadiyah butuh penyegaran pengurus. Kalau ditanya kepada penulis cenderung ke mana, maka ane akan jawab ayahanda Abdul Mukti lebih cocok dan lebih segar dalam memimpin Muhammadiyah. Sebab kalau beliau yang jadi Nakhoda banyak anak muda yang jadi kader lebih dimanfaatkan untuk kelanjutan Muhammadiyah. Tapi yang jelas Muhammadiyah Tidak Boleh Melepaskan ketiga aset ini dalam kepengurusannya yang 13 nanti. Ini harus diperhatikan oleh para peserta Muktamirin. Jangan sampai salah memilih pemimpin. Ketiga ayahada tersebut di atas adalah Top Ten dalam menggawangi Muhammadiyah ke depan. Dan kalau nanti ayahanda terpilih jadi Nakhoda harus hati-hati dan siap dikritik karena kritik itu bukan barang haram. Dan, yang paling penting Ijazah para ayahanda yang terpilih harus jelas, jangan Aspal. Jangan ditanya salah satu pengurus, tapi yang jawab satu angkatan sambil pakai acara reunian yang basa-basi yang baru kenalan waktu itu. Sekarang negeri ini lagi dilanda tsunami kepalsuan dan tipu-tipu. Dan hebatnya yang bersangkutan tidak merasa berdosa melakukan itu. Dan, hebatnya pula Muhammadiyah tidak mengambil bagian Amar Ma\'ruf dan Nahi Mungkar dalam kedzaliman ini. Maka jadilah kemungkaran menari-nari di hadapan kita semua. Kalau kedzaliman ini kita biarkan dan dianggap lumrah maka tidak mustahil tsunami beneran akan melanda negeri ini terutama Jakarta. Na\'udzubillahi Mindzalik. Selamat bermuktamar. Carilah pemimpin yang Smart, \'Alim, Shaleh dan Berani menentang badai penguasa. Semoga Muhammadiyah tetap jaya dan selalu membangun negeri dan membantu umat yang papa. Wallahu A\'lam ... (*)
Teroris Aneh Muncul Lagi
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan BIASANYA saat situasi politik sedang gaduh dan mengganggu lingkaran kekuasaan, teroris itu muncul. Rupanya si teroris memiliki instink atau kepekaan intelegensia tinggi. Saking tingginya sering berperilaku abnormal, gila misalnya. Sulit membongkar siapa dia, karena memang tidak ada niat yang kuat untuk membuka, sebaliknya mengambangkan bahkan menutup. Dahulu seorang wanita yang \"dikemas\" berjilbab tiba-tiba menerobos Mabes Polri di Jl Trunojoyo setelah berjalan ke sana ke sini seperti linglung lalu menodongkan senjata seperti siap menembak Polisi yang berada di pos penjagaan. Dengan \"sigap\" Polisi lain segera menembak perempuan \"teroris\" yang menodongkan pistol tersebut dan tewas. Kini seorang wanita yang \"berjilbab dan berhijab\" berjalan di depan Istana Merdeka. Tiba-tiba di depan gerbang utama dia menodongkan pistol FN ke arah seorang Paspampres. Polisi lalu lintas segera mengamankan perempuan tersebut. Kini yang bersangkutan berada di Polres Metro Jakarta Pusat dan menurut Kapolda Jaya Irjen Pol Fadil Imran kasus ini \"masih didalami\". Publik merespons kasus aneh ini dengan pandangan beragam ada yang berkeyakinan ini serius bagian dari aksi terorisme. Sebagian besar diduga menganggap kejadian ini hanya \"main-mainan\". Dua skenario mainan : Pertama, perempuan ini \"stress\" atau \"linglung\" yang dikendalikan oleh aktor intelektual termasuk yang memberi pistol FN. Sang aktor mengarahkan halusinasi perempuan tentang \"orang jahat\" yang harus ia tembak dengan didahului penodongan pistol. Kedua, perempuan sehat yang diiming-iming uang asal mau mengikuti skenario untuk berjalan di luar pagar Istana dan mengarahkan pistol ke paspampres. Dibohongi bahwa pistol yang dibawa hanya mainan. Nanti akan ada polisi yang pura-pura menangkap. Ternyata ditangkap betulan. Perempuan ini nantinya dilepas diam diam atau skenario bunuh diri. Apapun skenario untuk si perempuan itu namun maksud dan tujuannya adalah citra adanya ancaman dan pembuktian kebenaran isu radikalisme dan terorisme. Arah kepada umat sangat jelas sebab beratribut pakaian muslimah dan bercadar. Berulang framing dan tuduhan keji seperti ini ditujukan kepada umat Islam. Teroris yang datang secara periodik dan pada musim tertentu adalah bukti bahwa terorisme itu artifisial. Baik di tingkat lokal, regional maupun mondial. Proyek terorisme global sudah dihentikan dengan aturan UU Amerika dan Resolusi PBB tentang \"Internasional Day to Combat Islamophobia\". Perempuan bercadar penodong pistol FN ke Paspampres dapat dibilang nekad bagi orang sehat. Dengan senjata api yang ia arahkan dapat berisiko ia yang ditembak balik. Atau memang ini awal skenario agar tidak meninggalkan saksi hidup? Artinya ketika ternyata hidup maka plan A misi telah gagal. Rakyat kini menunggu apakah pendeskriditan umat melalui perempuan bercadar itu sampai pada proses peradilan hingga terbuka siapa, apa, dan mengapa termasuk disainernya atau seperti biasa peristiwa ini akan menguap begitu saja. Cukup dengan sakit jiwa. Meski dengan tanda tanya besar soal pistol FN. Namanya juga main-mainan. Melucu dan membodohi rakyat Indonesia. Negeri yang terus dilecehkan dengan berbagai dagelan. Bandung, 26 Oktober 2022.
Rishi Sunak dan Anies Baswedan: Warna Kulit vs Ideologis
Apakah Indonesia lebih rasis dari Inggris? Apakah moralitas kita terganggu jika warna kulit Anies berbeda dengan kita, seperti yang dituduhkan antara lain oleh Sri Bintang Pamungkas? Oleh: Dr. Syahganda Nainggolan, Sabang Merauke Circle RISHI Sunak, 42 tahun, keturunan India, istrinya India, telah dilantik menjadi orang nomer satu di Inggris kemarin. Satu miliar empat ratus juta penduduk India ikut merayakan pelantikan itu, penuh bangga. Berbagai media internasional dan lokal (India), pada Senin (24/10/2022), telah mengaitkan Hari Raya Hindu, Diwali, sebaai hari kemenangan kebaikan atas keburukan, memberikan dua berkah besar, yakni India menang Cricket atas Pakistan dan dilantiknya Sunak sebagai Perdana Menteri. Kejadian ini membawa kenangan manusia pada seorang bernama Mahatma Gandhi. Pada 129 tahun lalu, Gandhi yang baru menyelesaikan kuliahnya di bidang hukum di Inggris, menggigil kedinginan di stasiun KA Pietermaritzburg, Afsel. Gandhi diturunkan paksa di stasiun itu oleh petugas kereta karena dia naik kereta kelas bisnis. Tujuannya masih jauh ke Pretoria. Kelas bisnis hanya untuk kulit putih, namun tidak dicantumkan di tiket. Awalnya Gandhi menolak turun. Tapi apa daya. Bahkan, Gandhi ketakutan untuk mengambil selimutnya di tas. Akhirnya dia merintih dalam kedinginan sepanjang malam. Namun, dari sinilah Gandhi mulai bangkit menjadi pemimpin Bangsa India. “I was born ini India, but was made in South Africa,” kata Gandhi sebagaimana dimuat The Hindu (2019) dalam artikel “A visit to Pietermaritzburg station, where Gandhi was pushed off the train in South Africa”. Artikel ini juga memuat hari itu adalah hari kebangkitan “Satyagraha”. Gandhi marah dengan diskriminasi rasial yang menimpanya. (Sebagai catatan ajaran Satya Graha atau menolak kerjasama dengan musuh telah mengilhami perjuangan Bung Karno). Gandhi (dan Nehru) berhasil memerdekan India 74 tahun lalu dari Inggris. Inggris telah menjajah India selama 89 tahun, setelah mereka tercatat menduduki Benggali tahun 1757 (190 tahun sebelum merdeka). Setelah kemerdekaan, orang-orang India menjadikan Inggris sebagai tempat utama migrasi, baik untuk mengais rejeki maupun menggapai pendidikan tinggi. Beberapa waktu lalu, seorang menteri Inggris mempersoalkan banyaknya orang India yang tidak pulang ke India, melewati batas visa kunjungan yang diberikan. Namun, tanpa bisa dibayangkan, sekarang orang India bukan lagi menjadi pedagang kelontong di London, tapi dengan Sunak menjadi Perdana Menteri, telah jadi orang tertinggi. Jauh dari London, di Indonesia seorang keturunan Arab, Anies Baswedan, 53 tahun, telah dilantik Partai Nasdem, beberapa waktu lalu, sebagai kandidat presiden Indonesia 2024. Puluhan ribu rakyat pun tumpah ruah di Jakarta melepaskan Anies dari posisi Gubernur tanggal (16/10/2022) lalu. Mereka semakin cinta kepada Anies, khususnya sejak dia dicalonkan sebagai Presiden. Drone Emprit, lembaga survei model tercanggih, Crowdsourcing Methode, menunjukkan kepopuleran Anies Baswedan jauh sekali di atas kandidat lainnya, di medsos saat ini, antara lain 4,4 kali lipat dari Ganjar Pranowo dan 16,7 kali dari Prabowo. Namun, jalan panjang masih menghantui Anies Baswedan, karena dia masih membutuhkan partai pendukung lainnya, rencana KPK mentersangkakan atas kasus Formula E dan Presiden Jokowi yang mendukung kandidat lainnya. Lalu untuk apa judul artikel ini membandingkan Rishi Sunak dan Anies Baswedan? Pertama adalah soal warna kulit. Sebagai India, Sunak saat ini menjadi simbol kebhinekaan. The New York Times, (24/10/2022) menulis berita dengan judul “Sunak’s Ascent Is a Breakthrough for Diversity, With Privilege Attached”. Bahwa Penerimaan rakyat Inggris ini sekaligus penerimaan atas dua simbol minoritas, bukan kulit putih dan bukan Kristen, sebagai pemimpin mereka. Kedua, soal pendidikan. Sunak merupakan sosok yang menempuh pendidikan di tempat utama di Inggris dan Amerika. Dia berhasil lulus kuliah di Oxford, Inggris dan Stanford, Amerika. Ketiga, soal profesionalisme. Sunak merupakan Bankers dari Goldman Sach, salah satu perusahaan keuangan terkemuka di dunia. Keempat, Sunak merupakan India-Inggris, yakni orang yang lahir dan dibesarkan di Inggris. Bukan imigran seperti kakeknya. Kelima, dia unggul sebagai kandidat di partai yang memerintah, yakni partai Konservatif. Khususnya untuk menggantikan Liz Truss sebagai pemimpin partai, sekaligus Perdana Menteri. Bagaimana dengan Anies? Soal warna kulit, Sri Bintang Pamungkas (SBP) telah menyerang Anies dalam artikelnya 3 hari lalu, yang menyebar di berbagai group WA. Arab seperti Anies Baswedan, seperti juga orang-orang China menurut SBP tidak punya hak dan moralitas politik untuk menjadi pemimpin di Indonesia. Mereka adalah manusia yang seharusnya berterima kasih sudah dapat makan dan minum di negeri ini. Pikiran seperti SBP ini memang telah berkembang sepuluh tahun lalu, ketika SBP, yang terang-terangan, dan berbagai pihak lainnya yang samar, menolak Jokowi jadi pemimpin, karena dia dianggap mereka tidak Indonesia asli. Kalimat “Indonesia Asli” memang tercantum dalam UUD 1945 asli sebagai calon presiden. Namun, setelah UUD itu diamandemen, tahun 1999-2002, kalimat Indonesia asli itu diubah menjadi hanya “Warga Negara Indonesia” sejak kelahirannya. Artinya, secara legal itu tidak menjadi persoalan. Yang digugat SBP adalah soal kepantasan dan moralitas. Untuk di Inggris kejadian Sunak dapat diperkirakan sebagai berikut, pertama, memang ada diversity dalam masyarakat mereka saat ini, atau kedua, mereka terpaksa membutuhkan orang yang tepat dan mampu menyelamatkan perekonomian mereka dari krisis. Atau ketiga, rakyat Inggris telah hancur lebur karena krisis begitu besar, sehingga mereka tidak mampu lagi mengontrol sirkulasi elite politik. Perkiraan ini sebenarnya merupakan analisa dari berbagai analis dalam media-media internasional. Semuanya tentu perlu didalami. Dalam asumsi kebhinekaan (diversity) seharusnya Indonesia lebih baik dari bangsa kulit putih. Sejarah 250 tahun bangsa kulit putih menjajah dunia, diskriminasi dan kebencian rasial selalu menjadi senjata utama mereka untuk membantai manusia lainnya. Alasan Sri Bintang memojokkan Anies Baswedan secara rasialis tentunya justru kurang bermoral. Memang benar bahwa boleh jadi kita akan memberikan tongkat komando menyelamatkan negara ini pada bangsa pribumi, atau akan lebih bermoral, dengan catatan memang ada pemimpin bangsa kita yang bebas korupsi. Namun, kita harus membuka peluang Anies untuk bisa muncul sebagai pilihan yang terbaik. Jangan dibunuh karakternya sebelum bertanding. Sehingga ini memperluas pilihan yang ada. Namun, dibanding dengan Sunak, orang biasa, Anies Baswedan memiliki warisan kejuangan dari kakeknya sebagai pendiri Negara Indonesia 77 tahun lalu. Warisan sejarah ini adalah warisan patriotisme yang mampu menjamin kecintaan Anies pada Indonesia. Moralitas yang seharusnya ditantang oleh oposite Anies adalah kemampuan Anies untuk membangun kembali negeri kita. Sebab, pertanyaan semua negara yang dihancurkan pandemi COVID-19, perang dingin dunia barat versus Rusia/China dan badai krisis ekonomi dunia saat ini, adalah bisakah bangsa itu bangkit, bukannya bangkrut? Apakah Anies akan membawa keselamatan atau kehancuran? Untuk menjawab ini sangat terhubung dengan kapasitas dan jejak langkah Anies itu sendiri. Dalam ukuran kapasitas, ditambah jejak pendidikan, Anies tentu jauh di atas semua kandidat yang ada. Skala pengelolaan negara, baik sebagai Menteri Diknas maupun Gubernur DKI, Anies telah melewati kerja dengan kompleksitas dan skala yang tinggi. Gubernur Jateng, seperti Ganjar Pranowo, misalnya, merupakan jabatan yang terdesentralisasi kekuasaannya, terbagi dengan walikota dan bupati di sana, tidak sebesar Anies. Kapasitas dan pendidikan Anies setara dengan Sunak di Inggris itu. Meskipun, negara mereka jauh lebih besar. Perbedaan Anies dan Sunak terletak pada ideologinya. Sunak mewakili simbol kapitalis, di mana mazhab berpikir dia mempunyai rujukan pada Adam Smith dan Margareth Thatcher, yakni Mini Government, Pajak Rendah, dan Pertumbuhan Tinggi. Sementara Anies akan lebih sosialistik alias Pancasilais, yakni membangun negara dan rakyat sekaligus, sebagaimana selama Gubernur dia membuat jargon “Maju Kotanya, Bahagia Warganya”. Ideologi Anies bertumpu pada pembangunan manusia, keadilan bersama dan demokrasi. Untuk kemenangan Sunak tersebut, kaum buruh dan sosialis di Inggris tidak menyambut gembira. Nadia Whittome, tokoh buruh Inggris keturunan India mengingatkan kaum buruh bahwa Sunak adalah pilihan buruk buat rakyat kecil. Menurutnya, dalam Al-jazeera, Senin (24/10/2022), “Rishi Sunak as Prime Minister isn’t a win for Asian representation,” katanya. “He’s a multi-millionaire who, as chancellor, cut taxes on bank profits while overseeing the biggest drop in living standards since 1956. Black, white or Asian: if you work for a living, he is not on your side,” lanjutnya. Dikaitkan dengan ideologis, pemikiran Sri Bintang yang mengutamakan “presence” bukan “Essence”, perlu kita singkirkan untuk sementara waktu. Sebab, Bangsa Indonesia saat ini benar-benar membutuhkan pemimpin yang dengan segenap jiwanya ingin menyelamatkan bangsa. Jadi, Sunak dan Anies mempunyai kesamaan dalam kebutuhan suatu bangsa ketika dilanda krisis. Mereka hadir ketika krisis besar datang. Keduanya mempunyai kapasitas dan sekolah yang baik. Keduanya lahir dan besar di dalam negerinya. Bedanya Sunak besar dalam lingkungan Partai Konservatif yang pro kapitalis, sedangkan Anies Baswedan tumbuh dalam “Kawah Candradimuka” Pancasila yang sosialistik. Penutup Perdana Menteri Inggris yang berdarah India dan Anies Baswedan berdarah Arab mempunyai kemampuan, kapasitas dan pendidikan yang sama mumpuni untuk membangun negaranya. Semua bangsa di dunia benar-benar mengharapkan pemimpin yang mampu membangun kembali sebuah negara setelah pandemi Covid-19, perang dingin Barat vs. Rusia/China dan badai krisis ekonomi saat ini. Kerelaan Bangsa kulit putih Inggris yang biasanya rasis, menunuk Sunak, bisa jadi benar-benar menunjukkan adanya diversity atau kebhinekaan pada masyarakat Inggris saat ini, setidaknya dalam membawa mereka keluar dari krisis. Apakah Indonesia lebih rasis dari Inggris? Apakah moralitas kita terganggu jika warna kulit Anies berbeda dengan kita, seperti yang dituduhkan antara lain oleh Sri Bintang Pamungkas? Kita perlu menghindari pembunuhan karakter pada calon pemimpin yang mungkin bangsa ini sedang membutuhkan. Dengan bolehnya setiap WNI bertarung untuk Capres, sesuai dengan UUD 1945 Amandemen, setidaknya pertanyaan moralitas calon presiden ke depan adalah terkait dengan patriotisme dan kecintaan mereka pada negara, bangsa dan rakyat. Kita membutuhkan Essensi bukan Eksistensi saja. (*)
Benteng el Alamein dalam Politik Lokal
Oleh Ridwan Saidi Budayawan LOKASI gurun barat Afro dan berjarak 66 Km dari Iskandaria, Mesir. Pada PD II benteng dikuasai pasukan poros Jerman-Italia. Letak benteng strategis. Mau masuk Afro mustahil tanpa merebut benteng ini. PM Inggris Churchil sembari menghisap lisong duduk berhari-hari sama General Montgomery berdiskusi bagaimana menaklukkan benteng. Akhirnya ketok martil: 27 Juli 1942 Montgomery serang el Alamein, dan benteng jatuh ke Inggris. Dengan kuasai el Alamein, Sekutu menguasai seluruh Afrika. Jokowi, pemerintah, KIB menghadapi persoalan dan serial serangan. 1. Untuk Jokowi menyangkut kasus ijazah palsu. Untuk Pemerintah: 2. Ekonomi yang gelap dalam waktu dekat. Pengakuan pemerintah sendiri. Ditambah kewajiban bayar bunga dan cicilan hutang yang makin hari makin mahal karena rupiah jatuh. 3. Kasus-kasus terkait polisi: Somba dan Kanjuruhan. Dan kasus Km 50 yang dalam pengungkapan. 4. Mensukseskan G20 yang bisa-bisa berjalan via zoom webinar karena Putin terserang deman ambruknya Cremea Bridge dan Jin Ping dilanda Revolusi Toilet setelah Kongres PKC 16/10. Dinding jamban di China dicoret-coret pemerotes. PM Ingris yang baru terpilih juga tak dapat dikata siap berhadir di Bali. Untuk KIB: 5. Jelang pemilu Pilpres: 5.1. PPP ganti Ketum secara darurat. Ketum hasil muktamar dicpot, Ketum Plt dibetot. 5.2. Yeny Wahid aktif mengerahkan massa untuk Anies, tentunya tak membahagiakan PKB 5.3. Pra kampanye Anies dikuningkan di mana-mana menyusul langkah Akbar Tanjung dukung Anies Baswedan. 5.4. Hubungan Ganjar Pranowo tak dapat dikatakan bagus dengan DPP PDIP Sementara itu ribuan pendemo pelajar, mahasiswa, emak-emak, buruh hampir tiap hari di seluruh Indonesia mengalir ke jalan. Dari masalah terurai tak dapat diketahui mana yang benteng el Alamein, atau kolektifa masalah-masalah adalah benteng el Alamein. Moga-moga Tuhan selamatkan bangsa dan negara Indonesia. (RSaidi)
Berpidato di Hadapan Berbagai Tokoh Agama Dunia, Din Syamsuddin Kutip Alquran.
Jakarta, (FNN) - Ketua Centre for Dialogue and Cooperation Among Civilizations, Din Syamsuddin mengatakan, telah tiba saatnya umat lintas agama bekerjasama membangun peradaban dunia baru pasca pandemi. Hal itu dikatakan Din Syamsuddin dalam pidatonya pada Konperensi Internasional Komunitas Sant\'Egidio di Roma, 25 Oktober 2022. Konperensi tahunan tersebut mengangkat tema The Cry for Peace/Il Grido della Pace (Jeritan untuk Perdamaian) dihadiri 300 peserta dari berbagai agama dari banyak negara, dan ribuan pengembira anggota Komunitas Sant\'Egidio dari berbagai negara. Dari Indonesia ikut hadir Wakil Ketua MUI (Majelis Ulama Indonesia), Marsudi Masyhudi. Pada upacara pembukaan yang berlangsung di La Nuvola atau Rome Convention Centre, hadir antara lain Presiden Italia, Sergio Mattarella; Presiden Perancis, Emmanuel Macron, dan Sekretaris Jenderal Liga Muslim Sedunia, Muhammad Abdul Karim Al-Isa. Sergio dan Macron sama-sama mengatakan agama sangat diperlukan pada masa sekarang, khususnya pasca pandemi. Di awal pidatonya pada sesi tentang Pelajaran dari Pandemi (Lessons from the Pandemic), Din Syamsuddin mengatakan, pandemi adalah bentuk musibah yang merupakan takdir Ilahi, tetapi juga merupakan akibat ulah insani. Ia mengutip ayat al-Qur\'an Surah Ar-Rum Ayat 41 bahwa \"Telah nyata kerusakan di darat dan di laut akibat perbuatan manusia, maka Allah Subhanahu Wa Ta\'ala akan merasakan sedikit dari apa yang mereka perbuatkan agar mereka kembali\". Din menegaskan, pandemi Covid-19 adalah kejadian luar biasa yang perlu dijadikan pelajaran. Oleh karena itu, kata Chairman of World Peace Forum (Forum Perdamaian Dunia) itu, umat berbagai agama harus mengambil hikmah dari musibah, yaitu membangun solidaritas atas dasar persaudaraan kemanusiaan. Kolaborasi Lintas Agama adalah suatu kemustian. Karena menurut Guru Besar Politik Islam Global FISIP UIN (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri) Jakarta itu, tidak ada satu kelompok agama yang bisa mengatasi masalah sendiri, tetapi harus dalam bentuk kerjasama. Kolaborasi Lintas Agama, menurut mantan Ketua Dewan Pertimbangan MUI ini, tidak berarti mencampuradukkan keyakinan agama-agama, tetapi mengambil bentuk kerjasama kemanusiaan. Sejatinya, agama diturunkan bagi umat manusia dan kemanusiaan. Kolaborasi lintas agama bukanlah hal baru. Umat berbagai agama sudah banyak bekerjasama. Di Indonesia Muhammadiyah Disaster Management Centre (MDMC) sudah sering bekerjasama dengan Catholic Relief Service, World Vision (Protestan), Buddha Tzechi, dan lainnya, khususnya dalam penanggulangan bencana alam. Kini saatnya, umat berbagai agama perlu mengembangkan kerjasama dalam menanggulangi masalah akibat pandemi, dan membangun peradaban dunia baru pasca pandemi. (Anw).
Gerakan Nasional Pembela Rakyat Akan Gelar Aksi 411
Jakarta, (FNN) - Aksi Bela Rakyat (ABR) keempat akan digelar pada Jum\'at, 4 November 2022. Selain tema sentral sebelumnya, aksi unjuk rasa yang berpusat di sekitar Patung Kuda, Jakarta Pusat itu menuntut supaya Joko Widodo (Jokowi) segera mundur dari presiden. Konsolidasi aksi dilakukan di aula Masjid Baiturrohman, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa, 25 Oktober 2022 malam. Selain konsolidasi, pertemuan juga menghasilkan terbentuknya Presidium GNPR (Gerakan Nasional Pembela Rakyat). Presidium GNPR beranggotakan 11 orang. Mereka antara lain, Ketua Umum Front Persaudaraan Islam (FPI), Muhammad Alatas; Ketua Umum Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-U), Yusuf M. Martak; Ketua Umum Persaudaraan 212 (PA 212), KH. Rd. Abdul Qohar; mantan penasihat KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Abdullah Hehamahua, Marwan Batubara. Sedangkan Slamet Ma\'arif dalam kesempatan tersebut juga ditunjuk menjadi Panglima Aksi. ABR ke-4 digelar karena tidak ada satu pun tuntutan yang disampaikan sebelumnya dipenuhi Jokowi. Tuntutan mereka dalam aksi sebelumnya adalah turunkan harga BBM (Bahan Bakar Minyak), turunkan harga-hara dan tegakkan supremasi hukum. Oleh karena itu, aksi pada Jum\'at pekan depan itu lebih fokus meminta Jokowi mundur sesuai UUD 1945. Tuntutan mundur tersebut juga sesuai dengan kebebasan berpendapat. Muhammad Alatas mengajak umat Islam datang dan bergabung. Titik kumpulnya, antara lain melakukan shalat Jum\'at di Masjid Istiqlal. Dia berharap peserta aksi datang sebanyak-banyaknya. (Anw).
POPULER
