ALL CATEGORY
Politik Makin Konyol dan Nggak Bermutu, Ada Proyek De-Aniesasi di Jakarta
PENGGANTI Anies Baswedan, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, diduga telah berupaya melalukan De-Aniesasi atas beberapa kebijakan yang sebelumnya telah ditetapkan Anies. Seperti terkait dengan suksesnya Anies menurunkan emisi gas karbon hingga mencapai 26% saja. Sementara di berbagai kebijakannya mulai diamputasi. Jalur sepedanya ini, dihapus. Pembangunan jalur sepeda pada 2023 itu akan di-nolkan oleh Budi. Jadi, jika dinolkan itu artinya sama saja dihapus. Bahkan, ada program juga yang menarik ternyata untuk subsidi transportasi tarifnya itu, oleh Pj Gubernur yang sekarang ini dialihkan untuk dihibahkan ke TNI dan Polri membeli kendaraan operasional. Pj Gubernur Heru sempat didemo Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Perwakilan Daerah DKI Jakarta. Ketua Perwakilan Daerah KSPI DKI Jakarta Winarso mengingatkan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono jangan arogan dalam memimpin. Adapun arogansi yang dimaksud Winarso yakni terkait beredar kabar bahwa Kartu Pekerja Jakarta (KPJ) dan Kartu Jakarta Pintar (KJP) program Gubernur DKI Jakarta terdahulu Anies Baswedan bakal dihapuskan. “Saya katakan Heru Budi, jangan terlalu arogan dalam pemimpin DKI Jakarta. Kami mendengar ada isu, KPJ dan KJP dan juga kesejahteraan yang sudah digelontorkan era sebelumnya akan dihapus atau dikurangi,” kata Winarso di depan Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (10/11/2022). Winarso juga memperingatkan bahwa kesejahteraan masyarakat DKI Jakarta harus diutamakan dibandingkan kepentingan yang dibawa Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono. Program Kartu Pekerja Jakarta (KPJ) sendiri merupakan salah satu andalan Pemprov DKI Jakarta meningkatkan kesejahteraan buruh. Adapun manfaat yang bisa didapatkan gratis menggunakan Transjakarta, pangan murah/bersubsidi; daging sapi Rp 35.000/kg, daging ayam Rp 8.000/kg, beras Rp 30.000/5 kg/1 sak. Bagaimana pengamat politik Rocky Gerung terkait adanya upada De-Aniesasi beberapa program Anies Bawesdan yang dibangun sebelumnya? Berikut dialog wartawan senior FNN dengan Rocky Gerung di Kanal Rocky Gerung Official, Senin (14/11/2022). Soal Kompas yang kembali bikin blunder. Ini lagi rame, netizen membahasa soal Kompas yang bikin blunder lagi. Kemarin kita bahas soal ada satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat, yang meninggal dunia, karena katanya kelaparan, mungkin polisi sekarang belum menyatakan, langsung bantah belum pasti karena kelaparan. Tapi, yang dipersoalkan adalah kenapa ada artikel di Kompas yang membahas kaitan antara naik haji dengan kesalehan sosial. Kemudian ilustrasinya adalah foto dari keluarga di Kalideres itu. Nah ini kan mengingatkan kita pada kasus Anies Baswedan yang fotonya digunakan untuk ilustrasi berkaitan dengan remisi terhadap para koruptor. Yang menarik kemudian, orang/netizen membuat konten dengan kemarahan tapi dia menunjukkan persoalan, loh, kok yang disalahin orang naik haji. Ini kan tanggung jawab pemerintah, mestinya persoalan IKN, soal jalan kereta api cepat, kemudian Kompas meralat beritanya, tetapi tetap mengaitkan dengan kesalehan sosial. Itulah cara Kompas untuk membangun narasi yang insinuatif, menyodorkan sesuatu secara tersamar. Dan orang bisa baca, di belakang itu memang masih ada sisa-sisa pikiran yang tertuju pada satu kelompok, dan karena Kompas yang muat maka kelompok itu langsung dianggap sebagai Islam. Jadi, Islamofobia samar-samar juga masih ada pada Kompas. Itu bahayanya sebetulnya. Dan kalau misalnya kita lihat, nggak trade off ada kesalehan sosial dengan tanggung jawab pemerintah. Kesalehan itu istilah teologi, istilah agama, yang menyangkut hak orang untuk memperoleh kesalehan dengan menjalankan tugas-tugas keibadahan. Beda dengan tugas pemerintah. Tugas pemerintah dalam menjamin ada keadilan sosial. Itu soalnya. Keadilan sosial tidak diperoleh oleh keluarga yang ada di Jakarta Barat itu. Kan itu poinnya. Jadi, jangan dianggap bahwa trade off itu harus diperlihatkan sebagai zero zoom kind..... Nggak begitu cara melihat problem. Sesuatu yang secara batinnya ingin dibuat saleh, itu enggak ada urusannya dengan negara. Negara fasilitasi saja kan semua orang yang ingin menjadi saleh, tapi bukan berarti bahwa dengan itu lalu ditagih, karena ada kesolehan sosial yang berlebihan maka keadilan sosial jadi kurang. Tidak begitu trade off-nya. Negara harus menjamin kesalehan sosial, sekaligus menyediakan keadilan sosial. Begitu cara kita menguliahi kembali Kompas. Tapi saya kira kenapa ini kita singgung karena kontras dengan yang terjadi selama ini. Itu yang membuat bangsa kita ini menjadi terbelah dan sekarang ini selalu dieksploitasi. Kita lanjutkan dengan situasi sekarang di G20, yang sekarang ini sudah mulai, sangat ramai sekali karena kepala negara sudah mulai hadir dan besok akan dilaksanakan pertemuan KTT dan Pak Jokowi kelihatannya hari ini bersiap-siap meresmikan masjid Pangeran dari UEA di Solo. Yang lebih penting kemarin media ramai juga mengutip pernyataan Pak Jokowi dalam wawancara dengan Ekonomis, Pak Jokowi berencana setelah ini akan pulang kampung, ke Solo, dan kemudian katanya mau jadi apa ditanya aktivitasnya, ternyata mau jadi pemerhati lingkungan. Seru juga Bung Rocky. Kalau itu wellcome betul, Pak Jokowi akan bersahabat dengan saya. Karena itu harapan saya bukan sekadar pemerhati, tapi protector lingkungan. Jadi, harus lebih jauh lagi, bukan memperhatikan lingkungan, nggak ada gunanya kalau sekadar memperhatikan, tapi tidak membatalkan kebijakan-kebijakan yang merusak lingkungan. Dan, kalau ditagih konsistensi itu, itu artinya Pak Jokowi akan membatalkan IKN. Kalau niat untuk menjadi pengamat atau pemerhati lingkungan, itu pasti bertentangan dengan proyek yang sedang dia lakukan. Jadi, orang akan tagih konsisten enggak Pak Jokowi mengatakan pulang ke Solo sebagai pemerhati lingkungan. Sementara, dia masih berupaya pengganti dia itu meneruskan perusakan lingkungan di Kalimantan dengan bangun ibukota, dengan food estate yang gagal di Papua, gagal di Kalimantan, yang pohonnya sudah dipangkas, dijual, sementara food-nya, tanaman pangannya nggak tumbuh di situ. Jadi, kelihatannya juga orang akan meragukan keputusan Pak Jokowi untuk lengser dengan cara yang indah, lengser keprabon lalu mulai menjadi aktivis lingkungan. Nah, mulai dari sekarang saja Pak Jokowi aktivis lingkungan. Apa cara yang paling bagus, batalkan undang-undang omnibuslow, karena omnibuslow itu merusak lingkungan. Jadi begitu nasihat/kuliah saya untuk Pak Jokowi yang akan menjadi pemerhati lingkungan. Pada akhirnya Pak Jokowi tahu bahwa dunia ini sedang ada di dalam konsep baru tentang Green ekonomi, environmental etic segala macam. Itu artinya Pak Jokowi mesti juga mengkritik GP Ansor yang menghalangi Green Peace untuk pergi ke Bali. Green Peace adalah pemerhati lingkungan. Jadi, itu kira-kira. Kita mau menguji sebetulnya kebijakan publik dengan etika politik. Jadi kalau etika politik seorang pemimpin yang hari ini namanya Pak Jokowi ingin melindungi lingkungan maka public policy-nya harus tidak merusak lingkungan. Kan kontrasnya itu. Jadi, The Economist sekarang lagi seri pemberitaan ekonomis itu adalah untuk memastikan bahwa perdamaian dunia harus menghasilkan keadilan ekologi. Dan, saya baca berkali-kali Economist ingin menerangkan bahwa kita mungkin akan gagal untuk mencapai 1,5 derajat perjanjian penurunan suhu bumi, yang sangat mungkin enggak tercapai. Dalam keadaan itu, saya baca bahwa justru Anies Baswedan di Jakarta sudah melampaui target yang diwajibkan di 2030 bahwa emisi karbon harus turun 30%. Dalam pemerintahan Anies, Jakarta sudah turun 26%. Jadi Anies sudah sukses dalam soal lingkungan. Karena itu, mestinya Pak Jokowi belajar pada Anies. Soal De-Aniesisasi Malah yang terjadi sebaliknya Bung Rocky. Kayaknya pengen belajar dengan Anies itu Bloomberg. Bloomberg kan mengundang Anies Baswedan di side stage (bukan main stage). Jadi diundang, dia bicara di sana. Sementara, kemudian di Jakarta, berbagai kebijakannya mulai diamputasi tuh. Jalur sepedanya ini, dahsyatnya pembangunan jalur sepeda di tahun 2023 itu bukan tanggung-tanggung, dinolkan. Jadi, jika dinolkan itu artinya diamputasi, dibunuhlah gitu programnya. Kemudian, ada juga program yang menarik ternyata untuk subsidi transportasi tarifnya itu, oleh Gubernur yang sekarang ini dialihkan untuk dihibahkan ke TNI dan Polri membeli kendaraan operasional. Ini kan dua hal yang sangat berbeda. Ini satu orang mendorong naik sepeda kemudian pindah ke public transportasi, eh ini malah mobil lagi yang ditambah. Inilah akan ditonton dunia bahwa ada G20 di Bali dengan tema lingkungan dan perdamaian, dan semua orang tahu bahwa prinsip-prinsip awal G20 yang mulai diberlakukan sejak 23 tahun lalu, adalah soal emisi karbon. Jadi, sebetulnya nanti wartawan atau pemerintah tamu di G20 akan bingung baca headline. Indonesia mengundang kami untuk bicara tentang penurunan emisi karbon, sementara Jakarta justru melarang sepeda. Kan ajaib itu? Jadi, betul-betul kontras tuh. Apalagi orang mau lihat bagaimana sebetulnya Jakarta itu meneruskan target-target yang sudah mulai diselesaikan oleh Anies dalam soal lingkungan. Ada jalur sepeda khusus, itu artinya mengurangi emisi karbon. Ada transportasi umum, itu artinya mengurangi jumlah kendaraan pribadi yang boros energi. Kan semua itu yang dilakukan Anies sehingga Anies dapat undangan macam-macam soal di luar negeri dan sekarang diundang dengan tema yang sama di G20 di side event yang dibuat CNBC atau Bloomberg untuk melihat bagaimana Anies sebagai Gubernur mengupayakan target dunia, yaitu turunnya emisi karbon 30% di 2030. Anies lakukan itu dan sudah tercapai sebelum 2030 sebesasr 26%. Tinggal diteruskan oleh gubernur yang baru, tapi justru gubernur yang baru sedang menaikkan kembali emisi karbon dengan membatalkan anggaran transportasi umum, dengan membatalkan anggaran untuk memperpanjang jalur sepeda. Kan kontradiksi. Jadi, hal-hal semacam ini kita bisa pahami bahwa ada upaya untuk de-Aniesisasi. De-Aniesisasi itu tuh bertentangan dengan visi G20 yang hari ini dibuka oleh Presiden Jokowi. Jadi, itu ngaco sebetulnya, ya dungu juga sebetulnya. Dan yang menarik, yang paling kenceng kalau saya baca di media, itu memang PDIP, kemudian PSI. Ini dua partai yang selama ini memang sangat sangat anti Anies. Dan yang konyol ini apa yang dilakukan oleh PSI. Ini kan anak-anak muda, harusnya pasti pro pada soal lingkungan. Kalau PDIP okelah, itu kan memang old passionlah, kita maklum, tapi kalau terjadi pada PSI itu menyedihkan. Walaupun kemudian belakangan mencoba meralat dengan menyatakan bukan itu maksud dia. Itu PSI singkatan dari Pe-Sepeda Indonesia kan? PSI juga tanda tekanan atmosfer dari ban sepeda kan, 20 PSI biasanya atau 32 PSI, tekanan angin sepeda. Sekarang angin itu kempes, jadi sepeda nggak boleh lagi dipakai di Jakarta. Ya marahlah seluruh netizen yang muda. Jadi, sekali lagi, itu betul-betul enggak ada perspektifnya PSI itu, kan. Dia meralat sesuatu yang sudah dia ucapkan. Kan mestinya ada kepekaan. Kami partai milenial, karena itu kami pro lingkungan. Karena itu, kami dorong supaya ada energi alternatif, yaitu kaki buat dikayuh, bukan masukin timbal ke dalam mobil. Jadi, memang ini partai yang nggak punya perspektif, jadinya ya mau diapain. Sebetulnya, karena hanya ingin mendegradasi Anies maka PSI lakukan hal-hal yang konyol gitu. Ya sudah, tapi saya selalu menganggap bahwa memang berpolitik itu mesti punya otak. Tapi kan ini bahaya, karena kita selalu bicara soal etika. Etika publik, etika politik, dan saya kira kalau cuman karena persaingan untuk menuju tahun 2024 sehingga kita melakukan hal-hal yang yang negatif, apapun yang diwariskan oleh Anies dihajar terus, saya kira ini enggak sehat. Memang, dan kelihatannya orang sudah frustrasi. Jadi, PSI itu kelihatannya sudah frustrasi itu. Mau dukung Ganjar, Ganjar enggak mau didukung PSI. Mau anti-Anies, Anies justru lakukan hal yang membahagiakan milenial yang adalah komponen PSI. Jadi, kehilangan pakem. Sebetulnya bukan karena nggak mampu untuk melihat keadaan, tapi memang kurang otaknya. Jadi gampangnya begitulah. Kan orang yang punya perspektif pasti pakai akal. Dan, kemampuan memperspektifkan politik, itu nggak ada di situ. Karena PSI adalah partai yang bereaksi terhadap kebijakan, bukan dia yang punya perspektif. Dia bereaksi doang. Dia orang yang terus-menerus bereaksi tanpa dia sendiri punya konsep. Jadi, itu bahayanya kalau partai yang didesain oleh oligarki dan dikendalikan khusus hanya untuk menghalangi seseorang, itu konyolnya di situ. Kan parta mestinya punya jalan menuju cita-cita dia, bukan menghalangi orang. Itu dungunya di situ. (ida/sws)
Biden Mengucapkan Selamat kepada Indonesia Atas Penyelenggaraan KTT G20
Jakarta, FNN - Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dalam pertemuan dengan Presiden RI Joko Widodo pada Senin di Bali, menyampaikan ucapan selamat atas suksesnya penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi dan presidensi G20 oleh Indonesia.Dalam pertemuan tersebut, menurut keterangan Kedutaan Besar AS di Jakarta pada Senin, Presiden Biden menggarisbawahi pentingnya Kemitraan Strategis AS-Indonesia, dan kedua pemimpin mendiskusikan sejumlah cara untuk memperkuat kemitraan tersebut.Presiden AS itu pun mengutarakan dukungan terhadap kepemimpinan Indonesia di Indo-Pasifik sebagai negara demokrasi ketiga terbesar dan pendukung kuat tatanan internasional berbasis aturan.Selanjutnya, Presiden Biden dan Presiden Jokowi juga membicarakan kedudukan Indonesia sebagai Ketua ASEAN 2023, dan Biden menegaskan kembali komitmen Amerika Serikat terhadap sentralitas ASEAN serta dukungan terhadap ASEAN Outlook on the Indo-Pacific.Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan terima kasih atas kehadiran Presiden Biden pada KTT G20 di Indonesia. \"Presiden Biden, selamat datang di Bali. Saya mengapresiasi kehadiran Presiden Biden pada KTT G20 ini,\" ucap Presiden Jokowi.Presiden Jokowi pun menyampaikan harapan agar KTT G20 itu dapat menghasilkan kerja sama yang konkret. \"Saya berharap KTT G20 ini akan dapat menghasilkan kerja sama konkret yang dapat membantu dunia dalam pemulihan ekonomi global,\" ujar Jokowi.Pemerintah Indonesia berharap semua negara G20 dapat memberikan fleksibilitas agar komitmen konkret hasil KTT dapat tercapai.(Sof/ANTARA)
Sekjen PBB dan Direktur Pelaksana IMF tiba di Bali untuk KTT G20
Nusa Dua, Bali, FNN - Sekretaris Jenderal Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres dan Direktur Pelaksana International Monetary Fund (IMF) Kristalina Georgieva tiba di Bali untuk mengikuti rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20.Guterres dan Georgieva tiba dalam waktu yang hampir bersamaan, sekitar pukul 18.50. Dalam siaran langsung dari Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyambut Guterres, kemudian mereka masuk ke ruangan khusus menyambut tamu kenegaraan. Tidak lama setelah kedatangan Guterres, Georgieva datang.Selain PBB dan IMF, Presiden Dewan Eropa Charles Michel, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez dan Direktur Jenderal World Health Organization Tedros Adhanom Ghebreyesus juga sudah tiba di Bali malam ini.Menteri Luar Negeri Brazil Carlos Alberto Franco França juga tiba di Bali, dia disambut oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang.Sejumlah petinggi dari berbagai negara dijadwalkan datang sampai Senin malam untuk menghadiri KTT G20 keesokan harinya. Sore ini, Perdana Menteri Justin Trudeau dan Presiden China Xi Jinping tiba di Bali.Selain Trudeau dan Xi Jinping, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan sudah berada di Bali hari ini.Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden tiba di Bali pada Minggu (13/11) malam.Presidensi G20 Indonesia mengusung tiga agenda prioritas, yakni yaitu arsitektur kesehatan global, transformasi digital dan transisi energi berkelanjutan.Sebanyak 17 kepala negara dan pemerintahan anggota G20 akan hadir di KTT G20 di Apurva, Kempinski Hotel, Nusa Dua, Bali pada 15-16 November. Para delegasi, menurut rencana, akan diajak untuk mengunjungi Taman Hutan Rakyat Ngurah Rai dan taman Budaya Garuda Wisnu Kencana.(Sof/ANTARA)
Dibutuhkan Solidaritas dan Kerja Sama yang Kuat untuk Mengatasi Krisis Global
Jakarta, FNN - Sejarah dipenuhi oleh krisis, dan dari krisis itu dunia bangkit sebagai tempat yang lebih aman dan lebih baik. Masa-masa kritis itu menunjukkan bahwa persatuan dan kerja sama global adalah kekuatan penting untuk mengubah keadaan.Di seluruh dunia, pandemi COVID-19 yang berkepanjangan terus merajalela. Ekonomi global tertatih-tatih menuju jurang, dan bangkitnya kembali proteksionisme, unilateralisme, dan hegemonisme menjadi ancaman besar bagi perdamaian dan pembangunan dunia, belum lagi berbagai macam tantangan global mendesak lainnya seperti perubahan iklim.Ketika para pemimpin dari 20 ekonomi utama dunia bersiap untuk bertemu di Bali, tidak dapat dipungkiri bahwa penting bagi mereka untuk mengirimkan pesan yang jelas tentang menjunjung tinggi solidaritas serta menolak pola pikir menang-kalah (zero-sum) dan konfrontasi blok.Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kelompok 20 (G20) di Bali, yang mengusung tema \"Pulih Bersama, Bangkit Lebih Kuat\" (Recover Together, Recover Stronger), mengungkapkan realisme bahwa hanya dengan mendorong dan menyinergikan upaya internasional, umat manusia akan mampu mengatasi berbagai tantangan berat saat ini dan menjadi sejahtera di masa depan. Saat ini, dunia juga sangat membutuhkan ekonomi-ekonomi utama ini untuk memperkuat koordinasi kebijakan makroekonomi. Negara maju tertentu terus membuat kebijakan moneter yang agresif tanpa pertimbangan yang cukup mengenai dampaknya di belahan dunia lain, terutama di negara berkembang. Pemulihan ekonomi global yang lebih kuat membutuhkan kerja sama yang saling menguntungkan dan keterbukaan yang lebih besar. Sebagai ekonomi-ekonomi terdepan di dunia, negara-negara G20 perlu mengirimkan pesan yang jelas untuk menentang unilateralisme, proteksionisme, dan apa yang disebut sebagai keyakinan yang salah terkait pemisahan (decoupling).Mereka juga harus berkomitmen untuk membangun ekonomi dunia yang terbuka dan memfasilitasi arus talenta dan teknologi, faktor-faktor penting dalam mendorong kekuatan pertumbuhan baru dalam pemulihan yang kuat dan berkelanjutan. COVID-19 tentunya tidak akan menjadi krisis kesehatan global terakhir. Dengan pengaruh yang dimiliki oleh negara-negara anggotanya, G20 harus memimpin dalam upaya bersama untuk memperkuat ketahanan kesehatan global dan membantu menjadikan sistem kesehatan global lebih inklusif, adil, dan tanggap terhadap krisis.Jika sejarah dijadikan pedoman, masa depan umat manusia bergantung pada solidaritas dan penyelesaian masalah di masa-masa sulit. Semua negara menaiki bahtera raksasa yang menjadi penopang masa depan mereka. Itulah cara agar mereka bisa menjadi cukup kuat untuk menghadapi badai bersama.Berdiri di persimpangan penting dalam sejarah umat manusia, ekonomi-ekonomi utama dunia memikul tanggung jawab yang signifikan untuk tetap berada di jalur yang benar. Berkomitmen untuk membagikan peluang pengembangannya dengan seluruh dunia, China membuktikan ucapannya tentang keterbukaan dan bekerja sama dengan seluruh dunia.Dalam upacara pembukaan Pameran Impor Internasional China (China International Import Expo/CIIE) kelima pada awal bulan ini, Presiden China Xi Jinping mengatakan China akan bekerja sama dengan semua negara dan semua pihak untuk membagikan peluang di pasarnya yang luas, dari keterbukaan institusionalnya, dan dari kerja sama internasional yang diperdalam.\"China siap bekerja sama dengan semua negara untuk mempraktikkan multilateralisme sejati, membangun lebih banyak konsensus untuk keterbukaan, bersama-sama mengatasi kesulitan dan tantangan yang dihadapi pertumbuhan ekonomi global, dan memastikan bahwa komitmen kami terhadap keterbukaan akan membawa prospek yang luas bagi pembangunan global,\" ujar Xi.Umat manusia sekali lagi berada di titik kritis, dan semua mata tertuju pada para pemimpin. G20, yang menyumbangkan sekitar dua pertiga populasi dunia dan mewakili lebih dari 80 persen produk domestik bruto dunia serta 75 persen perdagangan internasional, harus menanggapi seruan tersebut dan bekerja sama untuk mengamankan pemulihan dan kemakmuran ekonomi global.(Sof/ANTARA)
Ketua DPD RI Berharap Kolaborasi Efektif untuk Hasilkan Rekomendasi Bagi Pemimpin Dunia
Bali, FNN – KTT G20 yang berlangsung di Bali, 15-16 November 2022, diharapkan bisa menghasilkan rekomendasi untuk para pemimpin dunia. Menurut Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, hal tersebut bisa diwujudkan lewat kolaborasi antar unsur pemerintah dan non pemerintah. “Faktanya, besar harapan dunia terhadap hasil keputusan yang dihasilkan pada G20 di Indonesia. Terutama terkait pemulihan ekonomi global,” kata LaNyalla, saat tiba di Bali dalam agenda menghadiri KTT, Senin (14/11/2022). Menurutnya, hal yang sangat krusial ini harus diwujudkan melalui kolaborasi global. “Sehingga mampu menghasilkan langkah-langkah nyata dan terobosan besar untuk mengatasi krisis pangan, energi, dan keuangan global yang terjadi saat ini, serta mempercepat pemulihan bersama,” ujarnya. LaNyalla yakin tantangan global dan berbagai isu ekonomi non-finansial yang terjadi saat ini dapat dipecahkan bersama melalui keputusan bersama di tingkat Sherpa G20. “Sebagai salah satu workstream, komitmen bersama tingkat Sherpa diharapkan mampu memberikan rekomendasi terbaik yang dapat ditetapkan oleh para Kepala Negara dan Pemerintahan negara anggota G20 pada KTT G20 ini,” ujarnya. Senator asal Jawa Timur itu menambahkan, Indonesia harus mampu memberikan jalan tengah dalam mendapatkan rekomendasi terbaik untuk kepentingan dunia global. “Oleh karena itu, saya mendorong terjadinya kolaborasi yang dibangun Indonesia, baik dari unsur pemerintah maupun kelompok non-pemerintah, serta stakeholders dan pelaku utama pertumbuhan ekonomi,” katanya. Pertemuan Sherpa G20 keempat yang sekaligus merupakan pertemuan terakhir menyongsong KTT G20 dalam Presidensi G20 Indonesia, telah dilangsungkan di Jimbaran, Bali, 11-14 November. Ketua DPD RI tiba di Bandara Ngurah Rai, Bali untuk menghadiri KTT G20, pada hari, Senin (14/11/2022). LaNyalla didampingi Anggota DPD RI asal Aceh Fachrul Razi, Staf Khusus Ketua DPD RI Brigjen Pol Amostian, Staf Ahli Ketua DPD RI Baso Juherman dan Kabag Sekretariat Ketua DPD RI Azmaryadhy. (Sof/LC)
Pasal Penyerangan Kehormatan Presiden Dihukum Kerja Sosial
Jakarta, FNN - Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mengusulkan agar pasal terkait penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat presiden dan/atau wakil presiden dalam draf terbaru Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Hukum Pidana (RKUHP) dihapuskan, atau setidak-tidaknya diturunkan dengan ancaman hukuman penjara paling lama enam bulan demi mengefektifkan hukuman kerja sosial.“Penghinaan kami berharap di ancaman enam bulan, supaya apa? Supaya kerja sosial langsung bisa digunakan karena dalam konteks harkat martabat yang paling penting adalah pengadilan mengatakan yang disampaikan itu salah sehingga harkat martabatnya terpulihkan, bukan untuk memenjara orang. Jadi ancaman pidana 6 bulan untuk mengefektifkan kerja sosial,” kata Direktur Eksekutif ICJR Erasmus Napitupulu dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi III DPR RI di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin.Erasmus menilai bahwa kekerasan lisan atau verbal crime seharusnya tidak memiliki konsekuensi terhadap pembatasan pidana terhadap ruang gerak dan tubuh. Ia juga mengusulkan agar definisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat presiden dan/atau wakil presiden yang dimaksud dibatasi yakni berupa fitnah, yang memiliki pengertian menuduhkan suatu hal yang diketahuinya tidak benar terhadap presiden dan wakil presiden.Definisi penghinaan tersebut, kata Erasmus, agar juga berlaku sama untuk pasal terkait penghinaan terhadap pemerintah, kekuasaan umum dan lembaga negara. Selain itu, Erasmus mengusulkan agar penghinaan terhadap pemerintah, kekuasaan umum dan lembaga negara dapat dilebur menjadi satu yakni dalam perspektif penghinaan lembaga negara.Lebih lanjut, ia merekomendasikan agar apa yang dimaksud dengan lembaga negara dalam pasal terkait juga dilakukan pembatasan agar tidak melebar yakni lembaga yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Di antaranya, DPR, DPD, MPR, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pemerintah Daerah.“Jadi logikanya bukan supaya melindungi lembaga negara saja semata, tapi untuk memberikan pembatasan supaya lembaga-lembaga lain, (misal) Satpol PP tiba-tiba melapor dan lain-lain itu sangat berbahaya,” ujarnya.Ia juga meminta agar Pasal 240 terkait penghinaan terhadap pemerintah yang mengakibatkan terjadinya kerusuhan dalam masyarakat agar dihapuskan, atau setidak-tidaknya ia memberi rekomendasi alternatif agar Pasal 240 ayat (1) berbunyi, “Setiap orang yang di muka umum menuduhkan suatu hal yang diketahuinya tidak benar terhadap lembaga negara dengan maksud menyebabkan terjadinya kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II”.Kemudian rekomendasi selanjutnya, ujarnya lagi, Pasal 240 ayat (2) berbunyi, “Dalam hal tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terjadinya kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV”.Adapun pasal terkait tindak pidana penghinaan terhadap individu, Erasmus menyebut pihaknya merekomendasikan agar ancaman hukuman pidananya dirubah menjadi lebih rendah. Ia menilai ancaman hukuman pidana yang diberlakukan Indonesia terlalu tinggi, padahal di negara lain ancaman hukuman pidana terkait telah mengalami perubahan.“Ancaman pidana kita terlalu tinggi? Kenapa kita punya ancaman pidana di pencemaran (itu) sembilan bulan dan difitnah sampai dengan empat tahun karena menurut Belanda kita adalah bangsa kelas sekian yang harus diberikan hukuman lebih berat, di Belanda ancaman pidananya 6 bulan, pimpinan,” katanya.Oleh karenanya, ia berharap pemerintah dan DPR memiliki semangat dekolonialisasi dalam menyusun RKUHP baru yang berdasarkan HAM dan Indonesia sebagai negara demokrasi yang modern.Sebelumnya, Rabu (9/11), Komisi III DPR RI menerima draf atau naskah Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Hukum Pidana (RUU KUHP) versi 9 November hasil dialog publik dan sosialisasi dalam rapat kerja (raker) dengan Menteri Hukum dan HAM di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta.(Sof/ANTARA)
Media Center KTT G20 Ditinjau Presiden Jokowi
Bali, FNN - Presiden RI Joko Widodo meninjau Media Center KTT G20 di Bali International Convention Centre, Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Senin malam.Jokowi datang secara tiba-tiba sekitar pukul 07.00 WITA, di tengah kesibukan ratusan jurnalis yang sedang bekerja memberitakan rangkaian KTT G20 Indonesia di media center.Meilhat Jokowi masuk ke media center, para jurnalis langsung beranjak dari kursi mengambil alat peliputan mulai dari kamera video, kamera foto, alat perekam hingga telepon genggam, dan berupaya merekam serta bertanya berbagai pertanyaan kepada Jokowi.Namun, Jokowi menyatakan kehadirannya ke media center tidak dalam rangka memberikan keterangan apa pun. Hal itu berulang kali disampaikan Jokowi dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris kepada awak media. \"Saya mau ngecek ini. I have no comment to make this time,\" kata Presiden Jokowi. \"Saya nggak mau komen untuk saat ini,\" ucap Jokowi lagi.Presiden meninjau media center sekitar kurang dari 10 menit, ia sempat melihat-lihat dan berkeliling. Beberapa jurnalis asing sempat memanfaatkan momentum untuk berswafoto bersama orang nomor satu Indonesia itu.Sementara itu Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko usai mendampingi Presiden dalam kesempatan tersebut menjelaskan kepada jurnalis bahwa kehadiran Presiden di media center memang sesuai jadwal.\"Secara jadwal Bapak Presiden Jokowi memang ada rencana kunjungan ke sini. Tujuannya adalah ingin melihat dari dekat ketersediaan dan kesiapan dari ruangan yang disiapkan untuk para jurnalis. Itu tujuan utamanya, jadi bukan mendadak, bukan sidak,\" ujar Moeldoko.Moeldoko mengatakan kedatangan Presiden ke media center memang sudah direncanakan. Menurutnya, Presiden ingin meminta masukan dari para jurnalis mengenai hal-hal di media center yang perlu dibenahi.Namun, kata Moeldoko, sejak awal Presiden sudah berpesan kepada dirinya bahwa tidak ada konferensi pers atau wawancara doorstop dengan awak media.\"Sehingga tadi memang semua pertanyaan tidak dijawab karena dari awal sudah pesan ke saya. Jadi seperti itu ya, biar tidak salah penafsiran dan persepsi. Beliau hanya ingin melihat dan memastikan apakah semua sarana memadai atau apa ada yang perlu ditambahkan,\" tutur Moeldoko. (Sof/ANTARA)
Akademisi Mendesak Rektor UBB Cabut Sanksi Terhadap Mahasiswa
Jakarta, FNN - Akademisi Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) Ubedilah Badrun mendesak Rektor Universitas Bangka Belitung (UBB) untuk mencabut sanksi terhadap 131 mahasiswa UBB. Hal itu disampaikan Ubedilah Badrun dalam diskusi publik bertema Menggugat Pemberangusan Kebebasan Akademik yang diselenggarakan sejumlah aliansi mahasiswa dan buruh yang tergabung dalam Komite Pembebasan Akademik (KPA) di Gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Jakarta pada Senin (14/11/2022). \"Secara kronologis, secara regulasi dan secara argumen substansial paradigma pendidikan modern, tidak ada alasan kuat yang diterima akal sehat untuk memberi sanksi skorsing perkuliahan, pelarangan aktivitas di kampus dan sanksi pengulangan mata kuliah kepada mahasiswa hanya karena berkegiatan melewati jam yang dijadwalkan dan karena berdemonstrasi menyampaikan aspirasi, \" ucap Ubedilah Badrun saat ditemui jurnalis usai diskusi. \"Oleh karena itu sanksi terhadap 131 mahasiswa UBB tersebut harus dicabut. Rektor UBB punya otiritas untuk segera mencabut sanksi tersebut,\" tegas Ubedilah Badrun yang juga akademisi Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Sebelumnya diberitakan bahwa 131 mahasiswa UBB dikenakan sanksi skorsing dan pengulangan mata kuliah karena dinilai berkegiatan melewati jadwal yang telah ditetapkan dan berdemonstrasi. Selain Ubedilah Badrun, hadir sebagai pembicara Presma UBB Fahlefi Aditama dan dari KASBI Unang Sunarno. \" Kami mencoba berjuang di dalam kampus agar sanksi dicabut, tetapi sampai saat ini belum berhasil, bahkan cara kekeluargaan berdiskusi juga mereka pejabat kampus sulit untuk mendengarkan aspirasi kami,\" ungkap Fahlefi dalam forum diskusi publik tersebut. (*)
PM Inggris Akan Menyampaikan 5 Rencana Ekonomi pada KTT G20
Jakarta, FNN - Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak akan menghadiri konferensi tingkat tinggi (KTT) G20 di Bali di mana ia akan menyampaikan lima rencana ekonomi pada forum internasional itu.\"Perdana Menteri Sunak tiba di KTT G20 di Indonesia pada Senin untuk berdiskusi dengan negara-negara ekonomi terbesar dunia,\" demikian menurut Kedutaan Besar Inggris di Jakarta dalam keterangannya pada Senin.Para pemimpin anggota G20 pertama kali bertemu pada krisis ekonomi 2008, dan melihat fakta bahwa sistem ekonomi internasional yang kompleks tidak dapat berfungsi tanpa aksi yang terkoordinasi dari negara-negara dengan perekonomian terbesar.Tahun ini, dunia akan kembali melihat G20 untuk memastikan kestabilan pasar internasional dan meringankan beban masyarakat termiskin dunia.Menurut Kedubes Inggris, Sunak akan menyuarakan aksi global yang terkoordinasi untuk mengatasi ketidakstabilan perekonomian internasional dan menangani kenaikan biaya hidup pada KTT G20 pekan ini.\"Namun, mengatasi krisis ekonomi terbesar dalam dekade ini memerlukan usaha bersama dari negara dengan perekonomian terbesar dunia – ini bukanlah masalah yang bisa kita atasi sendiri,\" kata Sunak, seperti disampaikan dalam keterangan tersebut.Untuk itu, Sunak menetapkan lima rencana ekonomi untuk para pemimpin dunia guna mengatasi ketidakstabilan global, yang meliputi perubahan ke pasar energi global, suplai makanan internasional dan sistem keuangan dunia.Di bawah lima rencana ekonomi tersebut, Perdana Menteri Inggris akan meminta para anggota G20 untuk melakukan lima hal utama.Pertama, anggota G20 harus mengarahkan bantuan langsung pemerintah secara efektif ke orang-orang yang paling membutuhkan, baik di negara sendiri maupun secara internasional.\"Menciptakan sistem internasional yang stabil yang akan melindungi mereka yang paling lemah akan menjadi inti dari rencana ini,\" kata Sunak, seperti disampaikan dalam keterangan tersebut.Kedua, anggota G20 harus mengakhiri penggunaan produksi dan distribusi makanan sebagai \"senjata\" serta mengambil tindakan segera untuk mendukung perdagangan makanan global guna menurunkan biaya hidup bagi semua orang dan menyelamatkan mereka yang terancam kelaparan.Ketiga, anggota G20 harus memperkuat keamanan energi dan mengurangi ketergantungan energi hanya pada sejumlah pihak, terutama melalui kerja sama dengan para mitra untuk membuka investasi yang dibutuhkan guna mempercepat transisi ke energi hijau.Keempat, anggota G20 harus membuka perdagangan global, termasuk dengan meningkatkan persetujuan perdagangan bebas bilateral dan dengan reformasi Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).Kelima, anggota G20 harus memberikan (bantuan) keuangan yang jujur dan transparan sehingga dapat diandalkan untuk membantu negara berkembang untuk tumbuh secara berkelanjutan serta memastikan sistem keuangan internasional memiliki daya yang dibutuhkan untuk membantu negara berkembang tumbuh tanpa adanya ketergantungan pada pemberi pinjaman.Kelima rencana ekonomi itu menjadi bagian dari usaha Perdana Menteri Inggris untuk menciptakan stabilitas ekonomi dan kepercayaan pada agenda pemerintahannya.Hal itu juga berarti Inggris berupaya menjadi anggota (G20) yang konstruktif dan dapat diandalkan bagi perekonomian dunia dan menggunakan pengaruhnya untuk menciptakan sistem ekonomi internasional yang lebih kuat.(Ida/ANTARA)
Reformasi Polri Harus Dimulai Sejak Rekrutmen
Jakarta, FNN - Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso mengatakan bahwa reformasi di tubuh Polri harus dimulai sejak proses rekrutmen personel untuk mewujudkan polisi idaman masyarakat.Hal tersebut terangkum dalam diskusi publik \"Polisi Sipil Idaman Masyarakat\" yang digelar Korps Mahasiswa dan Pemuda NKRI (Kompan) di Kota Serang, Banten, Minggu (13/11).\"Dalam rekrutmen polisi ada satu prinsip yang harus ditetapkan kepolisian, yakni bersih, transparan, akuntabel, dan humanis,\" kata Sugeng dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.Polri sendiri, kata Sugeng, telah mengalami berkali-kali reformasi yang mampu dijalankan, mulai dari reformasi struktural yang sebelumnya di bawah TNI hingga kini berada langsung di bawah Presiden dengan tujuan agar tidak menggunakan cara-cara kekerasan dalam bertindak. \"Reformasi kultural ini yang belum berhasil, yang tidak berjalan,\" ujarnya.Ia kemudian mencontohkan kasus yang perlu menjadi perhatian, yakni Calon Siswa (Casis) Bintara Polri Gelombang II 2022 bernama Sulastri Irwan asal Kepulauan Sula, Maluku Utara, yang sempat tidak lolos gegara faktor usia sebagai casis diberitakan telah lulus dalam seleksi panitia penentu akhir (pantukhir).\"Dalam fenomena Sulastri timbul polemik yang membuat publik makin tidak percaya institusi kepolisian. Sulastri mengaku sudah lulus sampai pantukhir, polisi bilang tidak lulus, lalu dibilang batas umur melewati syarat saat diumumkan. Nah, itu fenomena yang perlu menjadi perhatian,\" katanya.Untuk itu, Sugeng menekankan demi reformasi Polri untuk menghasilkan polisi sipil idaman masyarakat maka seluruh pihak di lapisan masyarakat harus berperan aktif dalam membangun kepolisian dengan cara-cara yang baik. \"Polisi harus diajak dialog, kita harus menjadi sahabat polisi untuk mendidik,\" kata Sugeng.Embay Mulya Syarief, tokoh masyarakat Banten sekaligus Ketua Umum Pengurus Besar Mathlaul Anwar mengatakan saat ini merupakan momentum yang tepat bagi Polri melakukan perbaikan guna memenuhi harapan masyarakat pascaperistiwa yang menuai sorotan publik.Menurutnya, perbaikan yang seyogianya dilakukan institusi Polri merupakan perbaikan sistem yang dimulai dari proses awal, yakni rekrutmen personel.\"Sebagai sebuah institusi bisa dimulai dari \'input\', proses, dan nanti baru \'output\'-nya. \'Input\'-nya itu dari proses awal, yakni rekrutmen yang jujur, terbuka, dan akuntabel. Sementara prosesnya adalah pembinaan melekat,\" katanya.Proses pembinaan personel kepolisian, ujarnya, meliputi kecerdasan emosional maupun kecerdasan spiritualitas. Ia meyakini dengan berbagai perpaduan kecerdasan yang dimiliki personel tersebut, maka Polri ke depannya akan lebih dekat dengan kata humanis dan profesional.\"Jangan hanya mengandalkan kecerdasan intelektual, percuma hanya berperilaku baik di depan komandannya, sementara di belakangnya tidak. Tapi kalau mereka merasa diawasi oleh Tuhan maka akan disiplin kapan pun dan di mana pun,\" tuturnya.(Ida/ANTARA)
POPULER
