ALL CATEGORY
Isi Kuliah Umum di Universitas Hang Tuah, LaNyalla Bahas Ketahanan Pangan dari Sisi Maritim
Surabaya, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengupas habis masalah ketahanan pangan dari sisi maritim saat mengisi Kuliah Umum Wawasan Kebangsaan dan Tata Negara Indonesia, di Universitas Hang Tuah Surabaya, Kamis (27/10/2022). Di kampus yang didirikan oleh TNI Angkatan Laut itu, LaNyalla menyampaikan jika Ketahanan dan kedaulatan pangan adalah isu penting, selain energi dan pemanasan global serta lingkungan. “Karena, pangan bisa menjadi pemicu perang dan ketegangan kawasan di masa mendatang,” kata LaNyalla. Apalagi, krisis pangan dunia diperkirakan terjadi menjelang tahun 2030. Saat itu Indonesia juga menuju ledakan jumlah penduduk usia produktif, yang mencapai 70 persen populasi dari total penduduk di Indonesia. Badan Pangan Dunia (FAO) juga meramalkan akan terjadi peningkatan kebutuhan pangan sebanyak 60 persen di tahun 2030, agar penduduk dunia tidak terpuruk dalam kemiskinan dan kelaparan. Di sisi lain, negara-negara di dunia mulai menyiapkan diri untuk menghadapi perubahan global. Dengan melakukan re-posisi dan mempertajam keunggulan yang dimiliki sebagai andalan masa depan mereka. “Menurut saya masa depan Indonesia seharusnya adalah maritim. Karena Indonesia adalah negara maritim,” ulas dia. Namun, Senator asal Jawa Timur itu menilai Indonesia sebagai negara maritim membangun ketahanan pangan dengan paradigma yang tidak tepat. “Indonesia sebagai negara maritim seharusnya lebih banyak mengkonsumsi ikan. Bukan daging sapi. Karena populasi sapi yang lambat pasti tidak terkejar, bila ratusan juta penduduk ini terpola mengkonsumsi daging. Akibatnya kita harus selalu impor daging, sebab peternakan di dalam negeri tidak mencukupi,” ujar dia. Celakanya, begitu terjadi wabah penyakit hewan ternak, negara ini masih harus melakukan impor vaksin. Sebab industri dasar farmasi Indonesia masih lemah. “Itu artinya kita tidak mengamankan apa yang kita kembangbiakkan untuk kita makan dari ketergantungan komponen vital yang masih harus diimpor,” lanjut Mantan Ketua Kadin Jawa Timur itu. Paradigma keliru yang kedua, bangsa ini mengejar tingkat produksi beras nasional dengan menggunakan pupuk kimia dan pestisida. Bagi LaNyalla kebijakan sebuah bumerang. Selain merusak lingkungan, juga ada komponen utama yang harus diimpor. “Untuk memproduksi pupuk kimia dan pestisida, sebagian komponennya kita masih impor. Dan fakta sampai hari ini, Indonesia masih menjadi importir pupuk kimia,” paparnya. Lebih dari itu, LaNyalla menambahkan dampak pestisida dan pupuk kimia memperburuk kualitas tanah dan pencemaran laut. Pada akhirnya berdampak terhadap sektor perikanan. Karena ikan makin menjauh, dan itu menyusahkan nelayan skala kecil. “Dampak multi dimensi ini dalam jangka panjang membuat kita tergantung kepada impor beberapa komoditas pangan. Inilah yang menguntungkan para pemburu rente dari impor,” ucapnya. Ketiga, negara-negara di dunia sudah menerapkan bioteknologi agrikultural sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan. Tetapi Indonesia masih memperdebatkan, apakah aman untuk dikonsumsi. Padahal Indonesia memiliki Lembaga Riset dan Penelitian untuk itu. “Secara teori, bioteknologi juga bisa menjadi jawaban atas perubahan iklim global, krisis air, sekaligus pengurangan pestisida dan emisi karbon dunia. Itu jika orientasi bioteknologi dibaurkan dengan program lingkungan hidup dan energi hijau,” katanya. LaNyalla menambahkan di dunia ini masing-masing negara memiliki keunggulan berbeda. Dicontohkannya Amerika memastikan keunggulan kompetitif karena mereka punya ratusan perusahaan raksasa dunia dan berkantor pusat di sana. Sehingga milyaran US Dolar keuntungan mereka terdistribusi menjadi pemasukan pajak bagi negara. Korea Selatan melaunching posisi masa depannya sebagai negara industri senjata dan alat berat di Asia. Arab Saudi punya Saudi Vision 2030, dengan membangun kota baru di Kota Neom, sebagai magnet pariwisata dunia. Karena mereka mulai menyadari minyak mereka akan habis dan menjadi energi yang bukan primadona lagi. Indonesia, kata LaNyalla, memiliki keunggulan komparatif yaitu iklim tropis, tanah subur, laut yang luas, garis pantai terpanjang kedua di dunia, hutan dengan biodiversity lengkap, sumber daya alam dan mineral di dalam bumi, serta alam yang sangat indah. “Keunggulan itulah yang harus dioptimalkan untuk menghadapi masa depan. Indonesia bisa menjadi harapan hidup penduduk bumi. Sebab sangat bisa menjadi lumbung pangan dunia, sekaligus penyedia oksigen bagi penduduk bumi,” ulasnya. Tetapi faktanya, justru paradoksal yang terjadi pada bangsa ini. Jutaan rakyat Indonesia sangat miskin dan jutaan lagi rentan menjadi miskin. Sedangkan Oligarki Ekonomi semakin membesar dan menguasai apa saja. Termasuk menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak. “Mereka juga masuk ke politik dan memaksa kekuasaan berpihak kepada mereka melalui puluhan Undang-Undang dan peraturan yang melanggengkan kepentingan mereka,” tuturnya. Demi masa depan Indonesia yang lebih baik, LaNyalla mengajak semua elemen bangsa untuk kembali kepada rumusan yang digagas para pendiri bangsa. Yakni tentang sistem demokrasi dan sistem ekonomi yang paling sesuai dengan bangsa yang super majemuk dan bangsa yang luas dan kaya akan sumber daya alam ini. Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Rektor I UHT, Prof Dr Dian Mulawarmanti, drg, MS, PBO, Wakil Rektor II Dr Ir Siswo HS, MMT, IPU, Wakil Rektor III Dr Sulistiyanto, SE, MM, MSc, PSC, para Dekan dan seluruh Kaprodi, serta civitas akademika Universitas Hang Tuah. Ketua DPD RI didampingi Ketua Kadin Surabaya M Ali Affandi, Ketua KONI Jatim Muhammad Nabil dan Ketua Umum Pengprov Muaythai Jatim yang juga Staf Ahli Ketua DPD RI Baso Juherman. (Sof/LC)
Masyarakat Aceh Diajak untuk Menghindari Fitnah Terhadap Anies Baswedan
Banda Aceh, FNN - DPW Partai Nasdem Aceh mengajak masyarakat di tanah rencong untuk menghindari apapun informasi yang tidak benar dan mengandung fitnah terhadap bakal calon Presiden Anies Baswedan yang diusung partai berslogan restorasi itu.\"Kita mengajak masyarakat Aceh untuk bersama-sama mencegah dan menyingkirkan fitnah terhadap Anies Baswedan,\" kata Ketua DPW Nasdem Aceh Teuku Taufiqulhadi, di Banda Aceh, Kamis.Taufiq mengatakan, sejauh ini tingkat elektabilitas Anies Baswedan di Aceh cukup tinggi, hal itu karena sosok mantan Gubernur DKI Jakarta itu disukai oleh masyarakat Aceh atas nilai keislaman.Elektabilitas ini, kata Taufiq, perlu dijaga dari isu-isu yang tidak benar atau fitnah yang dapat berdampak terhadap nilai positif Anies di kalangan masyarakat Aceh. \"Kita serukan kepada masyarakat bersama dengan Nasdem dan Anies, menyingkirkan berbagai rintangan, baik itu berupa fitnah dan informasi negatif tidak benar lainnya,\" ujarnya.Taufiq menuturkan, proses menuju pemilihan Presiden 2024 itu masih sangat lama. Artinya, masih sangat banyak rintangan yang dihadapi baik oleh Anies Baswedan sendiri, partai politik serta masyarakat pendukung.\"Sebelum proses ini sampai ke tahap pendaftaran, maka sudah pasti rintangannya banyak sekali. Masalah kecil akan menjadi besar, sudah seharusnya kita menghadapi semua rintangan,\" katanya.Selain itu, Taufiq juga mengajak pendukung Anies Baswedan di Aceh juga memberikan kepercayaannya kepada partai politik pengusung, dan sejauh ini baru Nasdem. Sehingga posisinya nanti ada yang membackup Presiden terpilih.\"Karena itu kalau kita masyarakat Aceh pendukung Anies, maka dukung Nasdem, sehingga nantinya ada yang mampu menjaga Anies dengan baik ketika terpilih jadi Presiden,\" demikian Taufiqulhadi.(Sof/ANTARA)
Kampanye di Kampus Perlu Diizinkan Karena Mencerdaskan
Jakarta, FNN - Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Ma’mun Murod menilai penyelenggaraan kampanye di kampus sepatutnya diizinkan oleh pihak terkait, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), karena dapat mencerdaskan warga kampus, dalam hal ini berkenaan dengan wawasan politik.“Kampanye di kampus kalau perlu dibolehkan, diizinkan kampus dijadikan sebagai ajang kampanye, justru itu mencerdaskan,” ujar Ma’mun saat menjadi narasumber dalam webinar yang diselenggarakan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) bertajuk Peran Perguruan Tinggi dalam Menyikapi Potensi Politik Identitas pada Pemilu 2024, sebagaimana dipantau melalui kanal YouTube Seknas JPPR di Jakarta, Kamis.Dia menambahkan, selama pihak kampus memberikan kesempatan yang sama kepada partai-partai politik ataupun kandidat politik untuk berkampanye di lingkungan mereka, kampanye di kampus tidak masalah untuk diselenggarakan, justru akan membuat warga kampus melek politik.“Yang salah adalah ketika kampus itu kemudian hanya memilah dan memilih partai tertentu atau kandidat politik tertentu yang boleh masuk kampus. Itu yang tidak benar. Tapi, kalau semua diberikan kesempatan yang sama apa yang salah? Justru biar masyarakat kampus juga melek politik,” ucap Ma’mun.Ia mengatakan bahwa larangan berkampanye di kampus justru secara tidak langsung memunculkan anggapan bahwa warga kampus memiliki kecenderungan mudah dipengaruhi oleh partai ataupun kandidat politik tertentu.”Itu sebenarnya sama dengan melecehkan masyarakat kampus, seolah-olah masyarakat kampus itu bodoh, gampang dipengaruhi, nanti akan dipengaruhi oleh calon tertentu, partai politik tertentu,” ucap dia.Dalam kesempatan yang sama, pemerhati pemilu Masykurudin Hafidz mengatakan pihak kampus atau perguruan tinggi memang sepatutnya ikut terlibat dalam penyelenggaraan pemilu.Ia pun menyambut baik pernyataan dari Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari yang sempat menyinggung kampanye di kampus dimungkinkan untuk dilaksanakan, selama partai politik atau peserta pemilu bersangkutan diundang untuk berkampanye oleh pihak kampus“Kita tunggu saja (kepastian izin kampanye di kampus), tapi proses keterbukaan pemilu dan demokrasi di kampus itu sebenarnya sudah mulai dibuka oleh penyelenggara pemilu,” ujar dia.Dari sisi regulasi, persoalan kampanye di kampus diatur dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).Pasal tersebut menyebutkan pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Meskipun begitu, di bagian penjelasan UU Pemilu, disebutkan bahwa tiga sarana tersebut dapat digunakan untuk kampanye jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye atas undangan dari pihak penanggung jawab ketiga fasilitas tersebut.(Sof/ANTARA)
Surat Ketua PDKN kepada Staf Ahli Menhan Soal Sengketa Pulau Pasir
Oleh: Dr.Rahman Sabon Nama Yth.Bpk Laksda TNI Dr.Eko Djalmo Staf Ahli Menteri Pertahanan RI mantan Dirjen KKP RI. Terima kasih atas tanggapan catatan saya untuk pemerintah bahwa Pulau Pasir di wilayah gugusan kepulaun propinsi NTT adalah wilayah kedaulatan NKRI. Terkait dengan itu dalam kapasitas saya sebagai Ketua Umum Partai Daulat Kerajaan Nusantara (PDKN) mencoba memberikan pencerahan sebagai masukan untuk pemerintah agar menjadi perhatian Menkopolhukam, Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, Panglima TNI dan KASAL. Harapan saya agar hal ini bisa menjadi agenda pembicaraan dalam Pertemuan negara G 20 Nopember 2022 di Bali nanti guna mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Pulau Pasir berdasarkan Kode Collateral 101 dalam Akta Eigendom Verponding yang dipegang oleh para raja/sultan yang tergabung dalam Partai PDKN adalah wilayah Kedalautan NKRI. Kode 101 menjadi Simbol Partai Daulat Kerajaan Nusantara (PDKN) adalah kode sakral untuk mempertahankan wilayah kedalautan NKRI. Memang betul sekali bahwa Pulau Pasir Ini adalah jalur transit nelayan tradisional Indonesia sehingga banyak nelayan Indonesia asal (Makassar/Bugis dan pulau Rote) sering mencari kan dan teripang di Pulau Pasir dan mereka ditangkap aparat Australia bila istirahat/berlindung di Pulau itu. Terkait dengan hal tersebut sangat disayangkan pernyataan bodoh dan konyol Sdr.Abdul Kadir Jaila Dirjen Asia Pasifik dan Afrika Kementrian Luar Negeri (24 Oktober 2022) bahwa Pulau Pasir milik Australia berdasarkan warisan Inggris. Oleh karena itu saya minta Menteri Luar Negeri Ibu Retno untuk segera mencopot Dirjen itu dan saya berharap agar KPK dan Kejaksaan Agung agar segera memeriksanya apa motif di balik pernyataan itu. Sudah 77 tahun Indonesia merdeka di bawah pemerintahan Republik peningkatan kesejahteraan bangsa dalam mencapai cita-cita kemerdekaan jauh panggang dari api. Para raja atau sultan yang tergabung dalam PDKN sudah waktunya menagih janji atas komitmen penyerahan kedalautan kesultanan atau kerajaan pada Republik apabila pemerintah lalai melindungi wilayah kedaulatan NKRI atas Pulau Pasir. Pulau Pasir menyangkut bagian dari upaya terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat bsgi para nelayan NTT dan Bugis Makassar sehingga diperlukan kemampuan negara melindungi teritori NKRi untuk memberdayakan ekonomi, politik dan militer dari negara guna mencegah penggunaan pulau dan laut oleh negara lain atau Australia yangg merugikan Indonesia. Indonesia memiliki kedalautan penuh atas Pulau Pasir Provinsi NTT yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan perairan pendalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya serta ruang udara di atasnya termasuk seluruh sumber kekayaan alam terkandung di dalamnya. Kami selaku pimpinan dari partai berhimpunnya para raja dan sultan kerajaan se Nusantara ikut bertanggung jawab untuk mengingatkan pemerintah bahwa wilayah laut meliputi laut teritorial dan perairan kepulauan ,merupakan wilayah negara dengan kepulauan dibatasi sebagaimana diatur dalam UNCLOS 1982. Wilayah laut disekitar Pulau mengakomodasikan berbagai kepentingan Internasional seperti lintas damai,lintas transit maupun.lintas alur laut kepulauan . Indonesia memiliki hak diwilayah perairan yuridiksi Pulau Pasir atas zona tambahan Zona Ekonomi Ekslusif dan landas kontinen seperti perikanan,pertambangan, pelestarian lingkungan laut dan untuk tangkal kejahatan di laut. Hemat saya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa untuk segera mengerahkan pasukan untuk penegakan kedaulatan dan hukum di Pulau Pasir Propinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan bagian dari wilayah kedaulatan NKRI itu. (*)
Wanita Berjilbab Masuk Istana: Taktik “Etok Etok”
Jangan direspon atau kalaulah akan direspon beritahu, dugaan sinetron ini mereka sedang latihan saja. Mereka sering tidak menyadari melakukan taktik yang sama pada kondisi-kondisi yang berbeda itu kesalahan dan fatal. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih DIKATAKAN oleh Prof Din Syamsuddin: Istana tersebut ia anggap sebagai self fulfilling prophecy atau perkabaran tentang sesuatu yang bakal terjadi. Masyarakat luaspun sudah paham paska Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko singgung tentang radikalisme, tidak makan waktu lama akan ada kejadian etok-etok (pura-pura) sebagai pembenaran atas ucapannya. “Membatasi diri dengan taktik yang itu-itu saja tidak selalu perlu. Kalau mampu beradaptasi terhadap keadaan, kita akan lebih dapat melepaskan diri dari bahaya” (Fables Aesop). Kesalahan fatal adalah mengganggap sukses dengan taktik yang sama pada keadaan yang sudah berubah. Dalam forum kajian politik Merah Putih, peristiwa wanita berjilbab berusaha masuk Istana – bukan topik penting sekalipun dengan kelakar tetap dibahas sekenanya dengan super santai. Seorang wanita yang \"berjilbab dan berhijab\" disertai cadar berjalan di depan Istana Merdeka. Tiba-tiba di depan gerbang utama dia menodongkan pistol FN ke arah seorang Paspampres. Polisi lalu-lintas yang bertugas di sekitar Istana lantas segera mengamankan perempuan tersebut. Kini yang bersangkutan berada di Polres Metro Jakarta Pusat, dan menurut Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran kasus ini “masih didalami”. Dugaan kuat pengulangan taktis yang sama dengan kejadian wanita berjilbab yang tiba-tiba menerobos Mabes Polri di Jl Trunojoyo. Rakyat lebih cepat cara mendalaminya bahwa itu hanya sekedar mainan. Kesan pendapat netizen di medsos bahwa yang bersangkutan hanya bermain-main menodongkan senjata. Dugaan kuat pistol mainan dan sama sekali tidak terdengar ada tembakan. Terlalu sering munculnya skenario yang sama orang stres, gila atau gemblung jadi-jadian. Terkesan semuanya hanya skenario siapa yang menjadi peran action-nya di pintu gerbang Istana dan siapa Paspampres yang harus pura-pura beraksi cepat merespon satu paket rekayasa yang biasa dengan taktik yang sudah usang tidak menyediakan keadaan yang sudah berubah. Sangat mungkin hanya untuk mengalihkan tekanan isu ijazah palsu yang sangat kuat menerpa Istana. Apalagi Presiden Joko Widodo barusan salah counter attack dengan mengatakan ijazah tidak penting, yang penting skill. Pernyataan itu jelas sangat fatal. Spontan rakyat mencibir dengan sindiran tersebut, “itu benar skill menipu, bohong-bohongan dll. We…” Framing ke sentuhan tuduhan stigma dan radikalisme akan coba ditiupkan kembali atau setelah Moeldoko menyinggung politik identitas, dan skenario pelaku harus memakai jilbab bisa saja dalam paket skenarionya. Hanya itu kecil arahnya nyasar ke sana. Drama diupayakan ke arah islamophobia bisa terjadi, tetap saja sasaran jangka pendek agar masyarakat beralih perhatian ke istana terkait ijazah palsu bagaikan bom nuklir yang jatuh di istana. Sangat mungkin kalau test the water ini gagal sesuai tujuan akan ada plan skenario baru semata untuk menolong istana dari serangan peluru ijazah palsu yang sudah dicoba terus-menerus di-counter tetap gagal total. Kalau skenario perempuan bercadar gagal menarik dan mengalihkan isu ijazah palsu, maka peristiwa itu akan segera di senyapkan, plan lanjutan harus dihidupkan pada penangkapan teroris jadi-jadian tetap dalam kendali skenarionya. Antisipasi atas kejadian dengan taktik yang selalu sama, terlalu vulgar dan abal-abal diduga dan terduga kuat hanya main-mainan dan dagelan. Jangan direspon atau kalaulah akan direspon beritahu, dugaan sinetron ini mereka sedang latihan saja. Mereka sering tidak menyadari melakukan taktik yang sama pada kondisi-kondisi yang berbeda itu kesalahan dan fatal. Cara yang sama, taktik etok-etok atas kejadian tersebut sudah ada dalam memori kamus rakyat itu kekonyolan yang sia-sia. (*)
Tujuh Jenderal Purnawirawan Menemui Listyo Sigit untuk Memberi Dukungan Moral
Jakarta, FNN - Tujuh jenderal purnawirawan polisi menemui Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo di Gedung Rupattam Mabes Polri, Kamis, untuk memberikan dukungan moral.Ketujuh jenderal tersebut adalah Kapolri ke-14 Jenderal Pol. (Purn) Roesmanhadir, Kapolri ke-16 Jenderal Pol. (Purn) Chaerudin Ismail, Kapolri ke-17 Jenderal Pol. (Purn) Da\'i Bachtiar, Kapolri ke-18 Jenderal Pol. (Purn) Soetanto, Kapolri ke-19 Jenderal Pol. (Purn) Bambang Hendarso Danuri, Kapolri ke-20 Jenderal Pol. (Purn) Timur Pradopo, dan Kapolri ke-22 Jenderal Pol. (Purn) Badrodin Haiti.\"Kehadiran kami, para purnawirawan Polri ini, terpanggil tentu dengan situasi yang kami sama-sama prihatin dengan adanya berbagai peristiwa; dan memang pertemuan antara para purnawirawan Polri yang katakanlah senior-seniornya mereka yang lagi menjabat itu adalah hal biasa, rutin,\" kata Da’i Bactiar usai pertemuan di lobi depan Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Kamis.Dalam pertemuan itu, Da\'i Bachtiar mengatakan para jenderal senior memberikan berbagai masukan kepada Listyo Sigit Prabowo dan para pejabat utama Polri yang saat ini sedang menjabat. Masukan itu mengenai cara mengembalikan kepercayaan publik yang menurun akibat beberapa peristiwa melibatkan anggota Polri akhir-akhir ini.Selain itu, tambahnya, para purnawirawan juga ingin melihat, mendengar, dan mengetahui apa yang sudah dilakukan, akan dilakukan, dan sedang dilakukan oleh para pejabat Polri dalam mengatasi situasi sulit saat ini. \"Tentu kami memberikan dorongan semangat, spirit bagi mereka untuk tabah, dan juga berpikir rasional untuk menghadapi situasi ini,\" jelas Dai Bachtiar.Dia memastikan kedatangan para jenderal mantan kapolri itu bukan bermaksud menghakimi atau menggurui para pejabat Polri yang saat ini sedang menjabat, melainkan untuk memberikan dukungan kepada Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo beserta jajarannya.Dia juga berharap melalui pertemuan tersebut akan ada perbaikan yang dilakukan jajaran Polri saat ini. Sehingga, kepercayaan masyarakat yang sempat menurun kepada Polri dapat dikembalikan, bahkan ditingkatkan, dengan berbagai langkah konkret.\"Sehingga, apa yang diharapkan oleh masyarakat pada umumnya ini dapat dijalankan oleh Polri; dan kami juga tentu memberikan dukungan atas apa yang sudah dilakukan Kapolri (Listyo Sigit) serta jajarannya menghadapi situasi seperti itu,\" kata Da\'i Bactiar.Sementara itu, Bambang Hendarso Danuri menambahkan kedatangan para jenderal purnawirawan Polri itu dalam rangka memberikan dukungan dan memastikan Listyo Sigit beserta jajaran menjalankan arahan Presiden Joko Widodo yang disampaikan dalam pertemuan di Istana Merdeka pada Jumat lalu (14/10).\"Sepenuhnya, kami semua para purnawirawan dari pusat dan daerah sampai dengan ranting akan memberikan dukungan sepenuhnya untuk bagaimana Kapolri (Listyo Sigit) bisa melaksanakan tahapan-tahapan secara konkret apa yang menjadi arahan Bapak Presiden (Jokowi),\" kata Bambang Hendarso.Dia juga mengakui tantangan yang dialami institusi Polri saat ini cukup berat. Oleh karena itu, kehadiran para jenderal purnawirawan itu untuk memberikan dukungan dan dorongan, sehingga pimpinan Polri saat ini bisa menjalankan arahan Presiden Jokowi dan harapan masyarakat.\"Mudah-mudahan apa yang menjadi arahan dan kebijakan Bapak Presiden dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya; dan kemudian insya Allah tingkat kepercayaan masyarakat kepada Polri pada waktu yang akan datang mudah-mudahan apa yang disampaikan Bapak Kapolri pada akhir tahun akan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, bangsa Indonesia yang kita cintai,\" ujar Bambang Hendarso Danuri.(Ida/ANTARA)
Soal "Justice Collaborator", LPSK Tegaskan Tak Terpengaruh Hotman Paris
Jakarta, FNN - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menegaskan tidak akan terpengaruh pengacara Inspektur Jenderal Polisi Teddy Minahasa, yakni Hotman Paris, yang meminta agar lembaga tersebut menolak permohonan \"justice collaborator\" yang diajukan tersangka AKBP Doddy Prawiranegara.\"Kita tidak terpengaruh itu. Kita bekerja independen dan nanti hasil investigasi maupun asesmen yang menentukan apakah yang bersangkutan layak atau tidak sebagai justice collaborator,\" kata Ketua LPSK, Hasto Atmojo Suroyo, saat dihubungi di Jakarta, Kamis.Ia menegaskan lembaga yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 13/2006 tersebut tidak bisa menolak pengajuan perlindungan atau justice collaborator yang diajukan seseorang selama yang bersangkutan memenuhi syarat. \"Semua orang berhak mengajukan permohonan. Tetapi permohonan itu diterima atau tidak maka sepenuhnya menjadi kewenangan LPSK,\" tegas dia.Oleh karena itu, pernyataan atau permintaan Hotman Paris agar LPSK menolak permohonan justice collaborator AKBP Doddy Prawiranegara, sama sekali tidak akan mempengaruhi kinerja lembaga itu. Sebab, LPSK merupakan lembaga mandiri dan tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun dalam menentukan seseorang layak atau tidak ditetapkan sebagai terlindung. \"Pengacara kan punya kepentingan sendiri untuk kliennya, dan itu haknya pengacara tetapi pernyataan Pak Hotman tidak akan memengaruhi kinerja LPSK,\" jelasnya.Dalam prosesnya, kasus yang cukup menyita perhatian publik tersebut bisa saja LPSK mendatangi langsung tersangka mantan kepala Polres Bukittinggi, Sumatera Barat, tersebut untuk menginvestigasi dan melakukan asesmen. \"Karena nama yang diajukan itu AKBP Doddy tentu kami akan menemui yang bersangkutan,\" ujarnya.Terakhir, Suroyo mengatakan belum mengetahui banyak apakah kasus dugaan transaksi jual beli narkoba itu murni perintah atasan atau hal lainnya.Namun, informasi dari pengacara Prawiranegara mengatakan, kliennya hanya mendapatkan perintah dari atasan. Untuk menguji kesahihannya maka perlu dilakukan investigasi mendalam.(Ida/ANTARA)
Timsus Siber Bareskrim Menerima Tiga DVR CCTV Kosong
Jakarta, FNN - Kompol Aditya Cahya Sumonang mengatakan Tim Khusus (Timsus) Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menerima tiga digital video recorder (DVR) kamera pengawas (CCTV) kosong dari pihak penyidik Polres Jakarta Selatan.Aditya, saksi dalam persidangan kasus perintangan keadilan (obstruction of justice) dengan terdakwa Brigjen Pol. Hendra Kurniawan dan Kombes Pol. Agus Nur Patria, di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis, mengatakan tidak menemukan data elektronik apa pun dalam DVR CCTV yang merekam bukti kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat. \"Bahwa tiga unit DVR yang diserahkan oleh penyidik Polres Jakarta Selatan itu semuanya tidak ditemukan data elektronik apa pun,\" kata Aditya.Terungkapnya DVR CCTV kosong pada Agustus lalu itu bermula ketika Timsus Siber Bareskrim Polri mendapat informasi dari Kompol Heri, ahli pemeriksa barang bukti digital, yang merupakan anggota Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Polri mengenai penyerahan DVR CCTV dari Polres Metro Jakarta Selatan.\"Kami mendapat informasi dari senior kami, kebetulan yang melakukan pemeriksaan Kompol Heri, senior kami,\" tambah Aditya.Dengan adanya informasi itu, timsus kemudian langsung melakukan pendalaman dengan mendatangi lokasi kejadian di Komplek Polri Duren Tiga, Jakarta Selatan, tempat kejadian perkara pembunuhan Brigadir Yosua di rumah dinas Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri yang saat dijabat Irjen Pol. Ferdy Sambo.Selanjutnya, pada 9 Juli, timsus meminta keterangan petugas keamanan Komplek Polri Duren Tiga Marzuki. \"Kami melakukan wawancara langsung dengan Pak Marzuki yang memberikan informasi kepada kami \'Pak ini dus-nya (kardus) masih ada\',\" ucapnya.Dari situ, kemudian diketahui ada anggota Polri yang telah mengambil DVR CCTV di pos keamanan Komplek Polri Duren Tiga dan mengganti dengan DVR baru.Selain dibenarkan Marzuki, penggantian DVR dengan yang baru itu juga dikonfirmasi dengan pencocokan antara nomor seri DVR yang disita menjadi barang bukti dan kardus DVR lama yang masih disimpan Marzuki.Namun, menurut Aditya, Marzuki mengaku tidak mengetahui siapa anggota Polri yang telah mengganti DVR CCTV tersebut karena petugas keamanan yang berjaga di pos sekuriti Komplek Polri Duren Tiga saat itu adalah Abdul Zapar.\"Kami yakin bahwa di pos sekuriti itu sudah menggunakan DVR baru. Itu dibenarkan oleh Pak Marzuki bahwa DVR itu baru dipasang 9 Juli, yang sebelumnya mereknya beda, ia masih mengenali merek yang sebelumnya,\" tutur Aditya.Saat menyidik perkara obstruction of justice penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Yosua, DVR CCTV yang hilang tersebut menampilkan potongan rekaman dengan durasi dua jam mulai pukul 16.00 hingga 18.00 WIB pada 8 Juli 2022. Hal itu berdasarkan barang bukti hard disk eksternal yang disita dari terdakwa lain, yakni Kompol Baiquni Wibowo.Rekaman DVR CCTV tersebut, tambah Aditya, memuat informasi penting berupa isi rekaman di pos sekuriti mengarah ke rumah Ferdy Sambo yang memperlihatkan kedatangan Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, beserta Brigadir Yosua yang saat itu masih hidup.\"Memperlihatkan pada saat kedatangan ibu PC (Putri Candrawathi), pada saat kedatangan Pak Ferdy Sambo, bahkan di situ sempat memperlihatkan bahwa Yosua masih ada,\" jelas Aditya.Selain itu, dalam kesaksiannya, Aditya juga mengatakan bahwa CCTV di Komplek Polri Duren Tiga tersambar petir. Dia mendalami hal itu karena mendapat informasi bahwa CCTV tersebut tersambar petir.\"Ternyata memang benar, Pak. Jadi, untuk tersambar petir itu kameranya, bukan DVR-nya; (DVR) tidak terganggu, menurut keterangan Pak Marzuki tidak terganggu,\" ujar Aditya.Hendra Kurniawan dan Agus Nur Patria merupakan dua dari tujuh terdakwa kasus perintangan keadilan terhadap penyidikan pembunuhan Brigadir Yosua. Lima terdakwa lain adalah Ferdy Sambo, Kompol Baiquni Wibowo, AKBP Arif Rachman Arifin, Kompol Chuck Putranto, dan AKP Irfan Widyanto.Hendra dan Agus didakwa dengan Pasal 49 jo Pasal 33 subsider Pasal 48 Ayat (1) jo Pasal 32 Ayat (1) UU Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 233 subsider Pasal 221 Ayat (1) ke-2 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (Ida/ANTARA)
Waspada! Ada Penipuan Bermodus Perekrutan Karyawan Pegadaian
Balikpapan, FNN - Humas PT Pegadaian Wilayah IV Balikpapan yang membawahkan Pegadaian se-Kalimantan, Fariz Fauzan, mengimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap upaya penipuan yang mengatasnamakan direksi yang beredar akhir-akhir ini. “Saat ini beredar upaya penipuan rekrutmen karyawan yang mengatasnamakan Direktur Utama, Damar Latri Setiawan,\" kata Fauzan.Adapun modusnya adalah dengan mengirimkan undangan penerimaan calon karyawan baru untuk mengikuti tahapan seleksi di Jakarta. Selanjutnya mereka diminta mentransfer sejumlah uang untuk biaya transportasi dan penginapan. \"Informasi ini jelas palsu mengingat dalam setiap rekrutmen karyawan, para pelamar tidak dipungut biaya apapun,” kata dia. Lebih lanjut ia juga menuturkan bahwa saat ini juga beredar nomor Telegram dan WhatsApp palsu, di mana melalui nomor itu ada yang mengaku sebagai Direktur Pemasaran dan Pengembangan Produk, Elvi R Hidayah. Melalui nomor ini pelaku menawarkan barang-barang yang diklaim sebagai lelang dari Pegadaian.“Perlu saya sampaikan bahwa sejalan dengan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik seluruh Insan Pegadaian dilarang melakukan bisnis pribadi yang berkaitan dengan bisnis perusahaan. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan bagi para pihak.Proses lelang dilakukan melalui proses resmi yang dilakukan di outlet-outlet Pegadaian, bazar atau pameran yang digelar Pegadaian.”Dalam hal ini, direktur utama tidak menangani proses rekrutmen karyawan. Begitu pula Direktur Pemasaran dan Pengembangan Produk tidak melakukan transaksi langsung dalam proses lelang barang jaminan. Oleh karena itu masyarakat diminta untuk hati-hati apabila mendapatkan informasi senada.Ia mengharapkan agar masyarakat hati-hati dan waspada, serta melakukan konfirmasi melalui outlet Pegadaian terdekat, pusat panggilan 1500569 atau WhatsApp resmi 08111500569 bila ada hal-hal yang mencurigakan tersebut.(Ida/ANTARA)
Marak Kasus Ginjal Anak, Partai Buruh Akan Gelar Aksi di Kemenkes
Jakarta, FNN – Partai Buruh dan Serikat Buruh akan menggelar demonstrasi di kantor Kementerian Kesehatan. Menurut Presiden Partai Buruh yang juga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, dalam siaran persnya pada Selasa (16/10/2022), mereka menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Kementerian Kesehatan pada Jumat (28/10/2022) pukul 10.00 WIB. Aksi unjuk rasa itu adalah bentuk protes dan keprihatinan atas maraknya kasus gagal ginjal akut pada anak yang telah menelan 143 korban tewas. Partai Buruh juga mendesak tanggung jawab kepada seluruh institusi atau fasilitas kesehatan di dalam negeri dan membentuk tim pencari fakta untuk mengungkap apa yang terjadi. “Kami minta agar dibentuk tim nasional pencari fakta terhadap melayangnya 143 nyawa anak anak,” ujar Said Iqbal. Partai Buruh dan organisasi Buruh juga mendesak agar Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Penny Kusumastuti Lukito untuk mengundurkan diri. “Ini ada ratusan nyawa melayang, tetapi mereka yang bertanggungjawab seperti tidak merasa bersalah,” tegasnya. (Rac)
POPULER
