ALL CATEGORY
Biden Mengucapkan Selamat kepada Indonesia Atas Penyelenggaraan KTT G20
Jakarta, FNN - Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dalam pertemuan dengan Presiden RI Joko Widodo pada Senin di Bali, menyampaikan ucapan selamat atas suksesnya penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi dan presidensi G20 oleh Indonesia.Dalam pertemuan tersebut, menurut keterangan Kedutaan Besar AS di Jakarta pada Senin, Presiden Biden menggarisbawahi pentingnya Kemitraan Strategis AS-Indonesia, dan kedua pemimpin mendiskusikan sejumlah cara untuk memperkuat kemitraan tersebut.Presiden AS itu pun mengutarakan dukungan terhadap kepemimpinan Indonesia di Indo-Pasifik sebagai negara demokrasi ketiga terbesar dan pendukung kuat tatanan internasional berbasis aturan.Selanjutnya, Presiden Biden dan Presiden Jokowi juga membicarakan kedudukan Indonesia sebagai Ketua ASEAN 2023, dan Biden menegaskan kembali komitmen Amerika Serikat terhadap sentralitas ASEAN serta dukungan terhadap ASEAN Outlook on the Indo-Pacific.Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan terima kasih atas kehadiran Presiden Biden pada KTT G20 di Indonesia. \"Presiden Biden, selamat datang di Bali. Saya mengapresiasi kehadiran Presiden Biden pada KTT G20 ini,\" ucap Presiden Jokowi.Presiden Jokowi pun menyampaikan harapan agar KTT G20 itu dapat menghasilkan kerja sama yang konkret. \"Saya berharap KTT G20 ini akan dapat menghasilkan kerja sama konkret yang dapat membantu dunia dalam pemulihan ekonomi global,\" ujar Jokowi.Pemerintah Indonesia berharap semua negara G20 dapat memberikan fleksibilitas agar komitmen konkret hasil KTT dapat tercapai.(Sof/ANTARA)
Sekjen PBB dan Direktur Pelaksana IMF tiba di Bali untuk KTT G20
Nusa Dua, Bali, FNN - Sekretaris Jenderal Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres dan Direktur Pelaksana International Monetary Fund (IMF) Kristalina Georgieva tiba di Bali untuk mengikuti rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20.Guterres dan Georgieva tiba dalam waktu yang hampir bersamaan, sekitar pukul 18.50. Dalam siaran langsung dari Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyambut Guterres, kemudian mereka masuk ke ruangan khusus menyambut tamu kenegaraan. Tidak lama setelah kedatangan Guterres, Georgieva datang.Selain PBB dan IMF, Presiden Dewan Eropa Charles Michel, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez dan Direktur Jenderal World Health Organization Tedros Adhanom Ghebreyesus juga sudah tiba di Bali malam ini.Menteri Luar Negeri Brazil Carlos Alberto Franco França juga tiba di Bali, dia disambut oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang.Sejumlah petinggi dari berbagai negara dijadwalkan datang sampai Senin malam untuk menghadiri KTT G20 keesokan harinya. Sore ini, Perdana Menteri Justin Trudeau dan Presiden China Xi Jinping tiba di Bali.Selain Trudeau dan Xi Jinping, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan sudah berada di Bali hari ini.Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden tiba di Bali pada Minggu (13/11) malam.Presidensi G20 Indonesia mengusung tiga agenda prioritas, yakni yaitu arsitektur kesehatan global, transformasi digital dan transisi energi berkelanjutan.Sebanyak 17 kepala negara dan pemerintahan anggota G20 akan hadir di KTT G20 di Apurva, Kempinski Hotel, Nusa Dua, Bali pada 15-16 November. Para delegasi, menurut rencana, akan diajak untuk mengunjungi Taman Hutan Rakyat Ngurah Rai dan taman Budaya Garuda Wisnu Kencana.(Sof/ANTARA)
Dibutuhkan Solidaritas dan Kerja Sama yang Kuat untuk Mengatasi Krisis Global
Jakarta, FNN - Sejarah dipenuhi oleh krisis, dan dari krisis itu dunia bangkit sebagai tempat yang lebih aman dan lebih baik. Masa-masa kritis itu menunjukkan bahwa persatuan dan kerja sama global adalah kekuatan penting untuk mengubah keadaan.Di seluruh dunia, pandemi COVID-19 yang berkepanjangan terus merajalela. Ekonomi global tertatih-tatih menuju jurang, dan bangkitnya kembali proteksionisme, unilateralisme, dan hegemonisme menjadi ancaman besar bagi perdamaian dan pembangunan dunia, belum lagi berbagai macam tantangan global mendesak lainnya seperti perubahan iklim.Ketika para pemimpin dari 20 ekonomi utama dunia bersiap untuk bertemu di Bali, tidak dapat dipungkiri bahwa penting bagi mereka untuk mengirimkan pesan yang jelas tentang menjunjung tinggi solidaritas serta menolak pola pikir menang-kalah (zero-sum) dan konfrontasi blok.Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kelompok 20 (G20) di Bali, yang mengusung tema \"Pulih Bersama, Bangkit Lebih Kuat\" (Recover Together, Recover Stronger), mengungkapkan realisme bahwa hanya dengan mendorong dan menyinergikan upaya internasional, umat manusia akan mampu mengatasi berbagai tantangan berat saat ini dan menjadi sejahtera di masa depan. Saat ini, dunia juga sangat membutuhkan ekonomi-ekonomi utama ini untuk memperkuat koordinasi kebijakan makroekonomi. Negara maju tertentu terus membuat kebijakan moneter yang agresif tanpa pertimbangan yang cukup mengenai dampaknya di belahan dunia lain, terutama di negara berkembang. Pemulihan ekonomi global yang lebih kuat membutuhkan kerja sama yang saling menguntungkan dan keterbukaan yang lebih besar. Sebagai ekonomi-ekonomi terdepan di dunia, negara-negara G20 perlu mengirimkan pesan yang jelas untuk menentang unilateralisme, proteksionisme, dan apa yang disebut sebagai keyakinan yang salah terkait pemisahan (decoupling).Mereka juga harus berkomitmen untuk membangun ekonomi dunia yang terbuka dan memfasilitasi arus talenta dan teknologi, faktor-faktor penting dalam mendorong kekuatan pertumbuhan baru dalam pemulihan yang kuat dan berkelanjutan. COVID-19 tentunya tidak akan menjadi krisis kesehatan global terakhir. Dengan pengaruh yang dimiliki oleh negara-negara anggotanya, G20 harus memimpin dalam upaya bersama untuk memperkuat ketahanan kesehatan global dan membantu menjadikan sistem kesehatan global lebih inklusif, adil, dan tanggap terhadap krisis.Jika sejarah dijadikan pedoman, masa depan umat manusia bergantung pada solidaritas dan penyelesaian masalah di masa-masa sulit. Semua negara menaiki bahtera raksasa yang menjadi penopang masa depan mereka. Itulah cara agar mereka bisa menjadi cukup kuat untuk menghadapi badai bersama.Berdiri di persimpangan penting dalam sejarah umat manusia, ekonomi-ekonomi utama dunia memikul tanggung jawab yang signifikan untuk tetap berada di jalur yang benar. Berkomitmen untuk membagikan peluang pengembangannya dengan seluruh dunia, China membuktikan ucapannya tentang keterbukaan dan bekerja sama dengan seluruh dunia.Dalam upacara pembukaan Pameran Impor Internasional China (China International Import Expo/CIIE) kelima pada awal bulan ini, Presiden China Xi Jinping mengatakan China akan bekerja sama dengan semua negara dan semua pihak untuk membagikan peluang di pasarnya yang luas, dari keterbukaan institusionalnya, dan dari kerja sama internasional yang diperdalam.\"China siap bekerja sama dengan semua negara untuk mempraktikkan multilateralisme sejati, membangun lebih banyak konsensus untuk keterbukaan, bersama-sama mengatasi kesulitan dan tantangan yang dihadapi pertumbuhan ekonomi global, dan memastikan bahwa komitmen kami terhadap keterbukaan akan membawa prospek yang luas bagi pembangunan global,\" ujar Xi.Umat manusia sekali lagi berada di titik kritis, dan semua mata tertuju pada para pemimpin. G20, yang menyumbangkan sekitar dua pertiga populasi dunia dan mewakili lebih dari 80 persen produk domestik bruto dunia serta 75 persen perdagangan internasional, harus menanggapi seruan tersebut dan bekerja sama untuk mengamankan pemulihan dan kemakmuran ekonomi global.(Sof/ANTARA)
Ketua DPD RI Berharap Kolaborasi Efektif untuk Hasilkan Rekomendasi Bagi Pemimpin Dunia
Bali, FNN – KTT G20 yang berlangsung di Bali, 15-16 November 2022, diharapkan bisa menghasilkan rekomendasi untuk para pemimpin dunia. Menurut Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, hal tersebut bisa diwujudkan lewat kolaborasi antar unsur pemerintah dan non pemerintah. “Faktanya, besar harapan dunia terhadap hasil keputusan yang dihasilkan pada G20 di Indonesia. Terutama terkait pemulihan ekonomi global,” kata LaNyalla, saat tiba di Bali dalam agenda menghadiri KTT, Senin (14/11/2022). Menurutnya, hal yang sangat krusial ini harus diwujudkan melalui kolaborasi global. “Sehingga mampu menghasilkan langkah-langkah nyata dan terobosan besar untuk mengatasi krisis pangan, energi, dan keuangan global yang terjadi saat ini, serta mempercepat pemulihan bersama,” ujarnya. LaNyalla yakin tantangan global dan berbagai isu ekonomi non-finansial yang terjadi saat ini dapat dipecahkan bersama melalui keputusan bersama di tingkat Sherpa G20. “Sebagai salah satu workstream, komitmen bersama tingkat Sherpa diharapkan mampu memberikan rekomendasi terbaik yang dapat ditetapkan oleh para Kepala Negara dan Pemerintahan negara anggota G20 pada KTT G20 ini,” ujarnya. Senator asal Jawa Timur itu menambahkan, Indonesia harus mampu memberikan jalan tengah dalam mendapatkan rekomendasi terbaik untuk kepentingan dunia global. “Oleh karena itu, saya mendorong terjadinya kolaborasi yang dibangun Indonesia, baik dari unsur pemerintah maupun kelompok non-pemerintah, serta stakeholders dan pelaku utama pertumbuhan ekonomi,” katanya. Pertemuan Sherpa G20 keempat yang sekaligus merupakan pertemuan terakhir menyongsong KTT G20 dalam Presidensi G20 Indonesia, telah dilangsungkan di Jimbaran, Bali, 11-14 November. Ketua DPD RI tiba di Bandara Ngurah Rai, Bali untuk menghadiri KTT G20, pada hari, Senin (14/11/2022). LaNyalla didampingi Anggota DPD RI asal Aceh Fachrul Razi, Staf Khusus Ketua DPD RI Brigjen Pol Amostian, Staf Ahli Ketua DPD RI Baso Juherman dan Kabag Sekretariat Ketua DPD RI Azmaryadhy. (Sof/LC)
Pasal Penyerangan Kehormatan Presiden Dihukum Kerja Sosial
Jakarta, FNN - Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mengusulkan agar pasal terkait penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat presiden dan/atau wakil presiden dalam draf terbaru Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Hukum Pidana (RKUHP) dihapuskan, atau setidak-tidaknya diturunkan dengan ancaman hukuman penjara paling lama enam bulan demi mengefektifkan hukuman kerja sosial.“Penghinaan kami berharap di ancaman enam bulan, supaya apa? Supaya kerja sosial langsung bisa digunakan karena dalam konteks harkat martabat yang paling penting adalah pengadilan mengatakan yang disampaikan itu salah sehingga harkat martabatnya terpulihkan, bukan untuk memenjara orang. Jadi ancaman pidana 6 bulan untuk mengefektifkan kerja sosial,” kata Direktur Eksekutif ICJR Erasmus Napitupulu dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi III DPR RI di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin.Erasmus menilai bahwa kekerasan lisan atau verbal crime seharusnya tidak memiliki konsekuensi terhadap pembatasan pidana terhadap ruang gerak dan tubuh. Ia juga mengusulkan agar definisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat presiden dan/atau wakil presiden yang dimaksud dibatasi yakni berupa fitnah, yang memiliki pengertian menuduhkan suatu hal yang diketahuinya tidak benar terhadap presiden dan wakil presiden.Definisi penghinaan tersebut, kata Erasmus, agar juga berlaku sama untuk pasal terkait penghinaan terhadap pemerintah, kekuasaan umum dan lembaga negara. Selain itu, Erasmus mengusulkan agar penghinaan terhadap pemerintah, kekuasaan umum dan lembaga negara dapat dilebur menjadi satu yakni dalam perspektif penghinaan lembaga negara.Lebih lanjut, ia merekomendasikan agar apa yang dimaksud dengan lembaga negara dalam pasal terkait juga dilakukan pembatasan agar tidak melebar yakni lembaga yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Di antaranya, DPR, DPD, MPR, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pemerintah Daerah.“Jadi logikanya bukan supaya melindungi lembaga negara saja semata, tapi untuk memberikan pembatasan supaya lembaga-lembaga lain, (misal) Satpol PP tiba-tiba melapor dan lain-lain itu sangat berbahaya,” ujarnya.Ia juga meminta agar Pasal 240 terkait penghinaan terhadap pemerintah yang mengakibatkan terjadinya kerusuhan dalam masyarakat agar dihapuskan, atau setidak-tidaknya ia memberi rekomendasi alternatif agar Pasal 240 ayat (1) berbunyi, “Setiap orang yang di muka umum menuduhkan suatu hal yang diketahuinya tidak benar terhadap lembaga negara dengan maksud menyebabkan terjadinya kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II”.Kemudian rekomendasi selanjutnya, ujarnya lagi, Pasal 240 ayat (2) berbunyi, “Dalam hal tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terjadinya kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV”.Adapun pasal terkait tindak pidana penghinaan terhadap individu, Erasmus menyebut pihaknya merekomendasikan agar ancaman hukuman pidananya dirubah menjadi lebih rendah. Ia menilai ancaman hukuman pidana yang diberlakukan Indonesia terlalu tinggi, padahal di negara lain ancaman hukuman pidana terkait telah mengalami perubahan.“Ancaman pidana kita terlalu tinggi? Kenapa kita punya ancaman pidana di pencemaran (itu) sembilan bulan dan difitnah sampai dengan empat tahun karena menurut Belanda kita adalah bangsa kelas sekian yang harus diberikan hukuman lebih berat, di Belanda ancaman pidananya 6 bulan, pimpinan,” katanya.Oleh karenanya, ia berharap pemerintah dan DPR memiliki semangat dekolonialisasi dalam menyusun RKUHP baru yang berdasarkan HAM dan Indonesia sebagai negara demokrasi yang modern.Sebelumnya, Rabu (9/11), Komisi III DPR RI menerima draf atau naskah Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Hukum Pidana (RUU KUHP) versi 9 November hasil dialog publik dan sosialisasi dalam rapat kerja (raker) dengan Menteri Hukum dan HAM di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta.(Sof/ANTARA)
Media Center KTT G20 Ditinjau Presiden Jokowi
Bali, FNN - Presiden RI Joko Widodo meninjau Media Center KTT G20 di Bali International Convention Centre, Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Senin malam.Jokowi datang secara tiba-tiba sekitar pukul 07.00 WITA, di tengah kesibukan ratusan jurnalis yang sedang bekerja memberitakan rangkaian KTT G20 Indonesia di media center.Meilhat Jokowi masuk ke media center, para jurnalis langsung beranjak dari kursi mengambil alat peliputan mulai dari kamera video, kamera foto, alat perekam hingga telepon genggam, dan berupaya merekam serta bertanya berbagai pertanyaan kepada Jokowi.Namun, Jokowi menyatakan kehadirannya ke media center tidak dalam rangka memberikan keterangan apa pun. Hal itu berulang kali disampaikan Jokowi dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris kepada awak media. \"Saya mau ngecek ini. I have no comment to make this time,\" kata Presiden Jokowi. \"Saya nggak mau komen untuk saat ini,\" ucap Jokowi lagi.Presiden meninjau media center sekitar kurang dari 10 menit, ia sempat melihat-lihat dan berkeliling. Beberapa jurnalis asing sempat memanfaatkan momentum untuk berswafoto bersama orang nomor satu Indonesia itu.Sementara itu Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko usai mendampingi Presiden dalam kesempatan tersebut menjelaskan kepada jurnalis bahwa kehadiran Presiden di media center memang sesuai jadwal.\"Secara jadwal Bapak Presiden Jokowi memang ada rencana kunjungan ke sini. Tujuannya adalah ingin melihat dari dekat ketersediaan dan kesiapan dari ruangan yang disiapkan untuk para jurnalis. Itu tujuan utamanya, jadi bukan mendadak, bukan sidak,\" ujar Moeldoko.Moeldoko mengatakan kedatangan Presiden ke media center memang sudah direncanakan. Menurutnya, Presiden ingin meminta masukan dari para jurnalis mengenai hal-hal di media center yang perlu dibenahi.Namun, kata Moeldoko, sejak awal Presiden sudah berpesan kepada dirinya bahwa tidak ada konferensi pers atau wawancara doorstop dengan awak media.\"Sehingga tadi memang semua pertanyaan tidak dijawab karena dari awal sudah pesan ke saya. Jadi seperti itu ya, biar tidak salah penafsiran dan persepsi. Beliau hanya ingin melihat dan memastikan apakah semua sarana memadai atau apa ada yang perlu ditambahkan,\" tutur Moeldoko. (Sof/ANTARA)
Akademisi Mendesak Rektor UBB Cabut Sanksi Terhadap Mahasiswa
Jakarta, FNN - Akademisi Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) Ubedilah Badrun mendesak Rektor Universitas Bangka Belitung (UBB) untuk mencabut sanksi terhadap 131 mahasiswa UBB. Hal itu disampaikan Ubedilah Badrun dalam diskusi publik bertema Menggugat Pemberangusan Kebebasan Akademik yang diselenggarakan sejumlah aliansi mahasiswa dan buruh yang tergabung dalam Komite Pembebasan Akademik (KPA) di Gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Jakarta pada Senin (14/11/2022). \"Secara kronologis, secara regulasi dan secara argumen substansial paradigma pendidikan modern, tidak ada alasan kuat yang diterima akal sehat untuk memberi sanksi skorsing perkuliahan, pelarangan aktivitas di kampus dan sanksi pengulangan mata kuliah kepada mahasiswa hanya karena berkegiatan melewati jam yang dijadwalkan dan karena berdemonstrasi menyampaikan aspirasi, \" ucap Ubedilah Badrun saat ditemui jurnalis usai diskusi. \"Oleh karena itu sanksi terhadap 131 mahasiswa UBB tersebut harus dicabut. Rektor UBB punya otiritas untuk segera mencabut sanksi tersebut,\" tegas Ubedilah Badrun yang juga akademisi Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Sebelumnya diberitakan bahwa 131 mahasiswa UBB dikenakan sanksi skorsing dan pengulangan mata kuliah karena dinilai berkegiatan melewati jadwal yang telah ditetapkan dan berdemonstrasi. Selain Ubedilah Badrun, hadir sebagai pembicara Presma UBB Fahlefi Aditama dan dari KASBI Unang Sunarno. \" Kami mencoba berjuang di dalam kampus agar sanksi dicabut, tetapi sampai saat ini belum berhasil, bahkan cara kekeluargaan berdiskusi juga mereka pejabat kampus sulit untuk mendengarkan aspirasi kami,\" ungkap Fahlefi dalam forum diskusi publik tersebut. (*)
PM Inggris Akan Menyampaikan 5 Rencana Ekonomi pada KTT G20
Jakarta, FNN - Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak akan menghadiri konferensi tingkat tinggi (KTT) G20 di Bali di mana ia akan menyampaikan lima rencana ekonomi pada forum internasional itu.\"Perdana Menteri Sunak tiba di KTT G20 di Indonesia pada Senin untuk berdiskusi dengan negara-negara ekonomi terbesar dunia,\" demikian menurut Kedutaan Besar Inggris di Jakarta dalam keterangannya pada Senin.Para pemimpin anggota G20 pertama kali bertemu pada krisis ekonomi 2008, dan melihat fakta bahwa sistem ekonomi internasional yang kompleks tidak dapat berfungsi tanpa aksi yang terkoordinasi dari negara-negara dengan perekonomian terbesar.Tahun ini, dunia akan kembali melihat G20 untuk memastikan kestabilan pasar internasional dan meringankan beban masyarakat termiskin dunia.Menurut Kedubes Inggris, Sunak akan menyuarakan aksi global yang terkoordinasi untuk mengatasi ketidakstabilan perekonomian internasional dan menangani kenaikan biaya hidup pada KTT G20 pekan ini.\"Namun, mengatasi krisis ekonomi terbesar dalam dekade ini memerlukan usaha bersama dari negara dengan perekonomian terbesar dunia – ini bukanlah masalah yang bisa kita atasi sendiri,\" kata Sunak, seperti disampaikan dalam keterangan tersebut.Untuk itu, Sunak menetapkan lima rencana ekonomi untuk para pemimpin dunia guna mengatasi ketidakstabilan global, yang meliputi perubahan ke pasar energi global, suplai makanan internasional dan sistem keuangan dunia.Di bawah lima rencana ekonomi tersebut, Perdana Menteri Inggris akan meminta para anggota G20 untuk melakukan lima hal utama.Pertama, anggota G20 harus mengarahkan bantuan langsung pemerintah secara efektif ke orang-orang yang paling membutuhkan, baik di negara sendiri maupun secara internasional.\"Menciptakan sistem internasional yang stabil yang akan melindungi mereka yang paling lemah akan menjadi inti dari rencana ini,\" kata Sunak, seperti disampaikan dalam keterangan tersebut.Kedua, anggota G20 harus mengakhiri penggunaan produksi dan distribusi makanan sebagai \"senjata\" serta mengambil tindakan segera untuk mendukung perdagangan makanan global guna menurunkan biaya hidup bagi semua orang dan menyelamatkan mereka yang terancam kelaparan.Ketiga, anggota G20 harus memperkuat keamanan energi dan mengurangi ketergantungan energi hanya pada sejumlah pihak, terutama melalui kerja sama dengan para mitra untuk membuka investasi yang dibutuhkan guna mempercepat transisi ke energi hijau.Keempat, anggota G20 harus membuka perdagangan global, termasuk dengan meningkatkan persetujuan perdagangan bebas bilateral dan dengan reformasi Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).Kelima, anggota G20 harus memberikan (bantuan) keuangan yang jujur dan transparan sehingga dapat diandalkan untuk membantu negara berkembang untuk tumbuh secara berkelanjutan serta memastikan sistem keuangan internasional memiliki daya yang dibutuhkan untuk membantu negara berkembang tumbuh tanpa adanya ketergantungan pada pemberi pinjaman.Kelima rencana ekonomi itu menjadi bagian dari usaha Perdana Menteri Inggris untuk menciptakan stabilitas ekonomi dan kepercayaan pada agenda pemerintahannya.Hal itu juga berarti Inggris berupaya menjadi anggota (G20) yang konstruktif dan dapat diandalkan bagi perekonomian dunia dan menggunakan pengaruhnya untuk menciptakan sistem ekonomi internasional yang lebih kuat.(Ida/ANTARA)
Reformasi Polri Harus Dimulai Sejak Rekrutmen
Jakarta, FNN - Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso mengatakan bahwa reformasi di tubuh Polri harus dimulai sejak proses rekrutmen personel untuk mewujudkan polisi idaman masyarakat.Hal tersebut terangkum dalam diskusi publik \"Polisi Sipil Idaman Masyarakat\" yang digelar Korps Mahasiswa dan Pemuda NKRI (Kompan) di Kota Serang, Banten, Minggu (13/11).\"Dalam rekrutmen polisi ada satu prinsip yang harus ditetapkan kepolisian, yakni bersih, transparan, akuntabel, dan humanis,\" kata Sugeng dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.Polri sendiri, kata Sugeng, telah mengalami berkali-kali reformasi yang mampu dijalankan, mulai dari reformasi struktural yang sebelumnya di bawah TNI hingga kini berada langsung di bawah Presiden dengan tujuan agar tidak menggunakan cara-cara kekerasan dalam bertindak. \"Reformasi kultural ini yang belum berhasil, yang tidak berjalan,\" ujarnya.Ia kemudian mencontohkan kasus yang perlu menjadi perhatian, yakni Calon Siswa (Casis) Bintara Polri Gelombang II 2022 bernama Sulastri Irwan asal Kepulauan Sula, Maluku Utara, yang sempat tidak lolos gegara faktor usia sebagai casis diberitakan telah lulus dalam seleksi panitia penentu akhir (pantukhir).\"Dalam fenomena Sulastri timbul polemik yang membuat publik makin tidak percaya institusi kepolisian. Sulastri mengaku sudah lulus sampai pantukhir, polisi bilang tidak lulus, lalu dibilang batas umur melewati syarat saat diumumkan. Nah, itu fenomena yang perlu menjadi perhatian,\" katanya.Untuk itu, Sugeng menekankan demi reformasi Polri untuk menghasilkan polisi sipil idaman masyarakat maka seluruh pihak di lapisan masyarakat harus berperan aktif dalam membangun kepolisian dengan cara-cara yang baik. \"Polisi harus diajak dialog, kita harus menjadi sahabat polisi untuk mendidik,\" kata Sugeng.Embay Mulya Syarief, tokoh masyarakat Banten sekaligus Ketua Umum Pengurus Besar Mathlaul Anwar mengatakan saat ini merupakan momentum yang tepat bagi Polri melakukan perbaikan guna memenuhi harapan masyarakat pascaperistiwa yang menuai sorotan publik.Menurutnya, perbaikan yang seyogianya dilakukan institusi Polri merupakan perbaikan sistem yang dimulai dari proses awal, yakni rekrutmen personel.\"Sebagai sebuah institusi bisa dimulai dari \'input\', proses, dan nanti baru \'output\'-nya. \'Input\'-nya itu dari proses awal, yakni rekrutmen yang jujur, terbuka, dan akuntabel. Sementara prosesnya adalah pembinaan melekat,\" katanya.Proses pembinaan personel kepolisian, ujarnya, meliputi kecerdasan emosional maupun kecerdasan spiritualitas. Ia meyakini dengan berbagai perpaduan kecerdasan yang dimiliki personel tersebut, maka Polri ke depannya akan lebih dekat dengan kata humanis dan profesional.\"Jangan hanya mengandalkan kecerdasan intelektual, percuma hanya berperilaku baik di depan komandannya, sementara di belakangnya tidak. Tapi kalau mereka merasa diawasi oleh Tuhan maka akan disiplin kapan pun dan di mana pun,\" tuturnya.(Ida/ANTARA)
Karena Tertekan Dolar Kuat dan Lonjakan COVID China, Harga Minyak Jatuh di Asia
Singapura, FNN - Harga minyak memangkas kenaikan awal dan jatuh di sesi perdagangan Asia pada Senin sore, terseret oleh penguatan dolar AS dan rekor kasus Virus Corona yang tinggi di kota-kota besar China yang memupus harapan pembukaan kembali ekonomi importir minyak mentah terbesar dunia itu.Kontrak untuk minyak mentah berjangka Brent dan West Texas Intermediate (WTI) AS yang telah naik hampir satu persen di awal sesi tetapi kemudian membalikkan lintasannya dan bergerak lebih rendah.Harga minyak mentah berjangka Brent turun 32 sen atau 0,3 persen, menjadi diperdagangkan di 95,67 dolar AS per barel pada pukul 07.25 GMT setelah naik 1,1 persen pada Jumat (11/11/2022). Harga minyak mentah berjangka WTI merosot 39 sen atau 0,4 persen, menjadi diperdagangkan di 88,57 dolar AS per barel, setelah ditutup 2,9 persen lebih tinggi akhir pekan lalu.\"Penguatan dolar AS tampaknya membebani minyak dan kompleks komoditas yang lebih luas sore ini,\" kata Kepala Strategi Komoditas ING, Warren Patterson. \"Mungkin ada juga elemen di mana pasar menjadi sedikit lebih cepat pada Jumat (11/11/2022) menyusul pelonggaran tindakan karantina terkait COVID di China.\"Harga-harga komoditas naik pada Jumat (11/11/2022) setelah Komisi Kesehatan Nasional China menyesuaikan langkah-langkah pencegahan dan pengendalian COVID-nya untuk mempersingkat waktu karantina untuk kasus kontak dekat dan pelancong yang masuk, serta menghapuskan penalti pada maskapai penerbangan karena membawa penumpang yang terinfeksi.Tetapi kasus COVID meningkat di China selama akhir pekan, dengan Beijing dan kota-kota besar lainnya melaporkan rekor infeksi pada Senin.Permintaan China untuk minyak dari eksportir utama dunia Arab Saudi, juga tetap lemah karena beberapa kilang telah meminta untuk mengangkat lebih sedikit minyak mentah pada Desember.Penguatan dolar setelah komentar dari Anggota Dewan Gubernur Federal Reserve (Fed) AS Christopher Waller juga membebani minyak. Waller mengatakan pada Minggu (13/11/2022) bahwa Federal Reserve dapat mempertimbangkan untuk memperlambat laju kenaikan suku bunga pada pertemuan berikutnya, tetapi itu tidak boleh dilihat sebagai \"pelunakan\" dalam komitmennya untuk menurunkan inflasi.\"Ini condong ke narasi inflasi atau resesi yang negatif untuk minyak dan pasar berisiko lainnya,\" kata Direktur Pelaksana SPI Asset Management, Stephen Innes.(Ida/ANTARA)
POPULER
