ALL CATEGORY
Ketua DPD RI Berharap Kolaborasi Efektif untuk Hasilkan Rekomendasi Bagi Pemimpin Dunia
Denpasar, FNN – KTT G20 yang berlangsung di Bali, 15-16 November 2022, diharapkan bisa menghasilkan rekomendasi untuk para pemimpin dunia. Menurut Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, hal tersebut bisa diwujudkan lewat kolaborasi antar unsur pemerintah dan non pemerintah. “Faktanya, besar harapan dunia terhadap hasil keputusan yang dihasilkan pada G20 di Indonesia. Terutama terkait pemulihan ekonomi global,” kata LaNyalla, saat tiba di Bali dalam agenda menghadiri KTT, Senin (14/11/2022). Menurutnya, hal yang sangat krusial ini harus diwujudkan melalui kolaborasi global. \"Sehingga mampu menghasilkan langkah-langkah nyata dan terobosan besar untuk mengatasi krisis pangan, energi, dan keuangan global yang terjadi saat ini, serta mempercepat pemulihan bersama,\" ujarnya. LaNyalla yakin tantangan global dan berbagai isu ekonomi non-finansial yang terjadi saat ini dapat dipecahkan bersama melalui keputusan bersama di tingkat Sherpa G20. “Sebagai salah satu workstream, komitmen bersama tingkat Sherpa diharapkan mampu memberikan rekomendasi terbaik yang dapat ditetapkan oleh para Kepala Negara dan Pemerintahan negara anggota G20 pada KTT G20 ini,\" ujarnya. Senator asal Jawa Timur itu menambahkan, Indonesia harus mampu memberikan jalan tengah dalam mendapatkan rekomendasi terbaik untuk kepentingan dunia global. \"Oleh karena itu, saya mendorong terjadinya kolaborasi yang dibangun Indonesia, baik dari unsur pemerintah maupun kelompok non-pemerintah, serta stakeholders dan pelaku utama pertumbuhan ekonomi,\" katanya. Pertemuan Sherpa G20 keempat yang sekaligus merupakan pertemuan terakhir menyongsong KTT G20 dalam Presidensi G20 Indonesia, telah dilangsungkan di Jimbaran, Bali, 11-14 November. Ketua DPD RI tiba di Bandara Ngurah Rai, Bali untuk menghadiri KTT G20, pada Senin (14/11/2022). LaNyalla didampingi Anggota DPD RI asal Aceh Fachrul Razi, Staf Khusus Ketua DPD RI Brigjen Pol Amostian, Staf Ahli Ketua DPD RI Baso Juherman dan Kabag Sekretariat Ketua DPD RI Azmaryadhy. (mth/*)
Yang Mahal di Indonesia Itu Membiayai Oligarki Konglomerat Busuk
Mereka semua oligarki konglomerat busuk tersebut harus ditangkap, jangan dibiarkan menguasai negara, pemerintahan, bank Indonesia, perbankan, sumber daya alam. Oleh: Salamuddin Daeng, Pengamat Ekonomi Politik Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) JANGAN dibalik ya, seolah olah oligarki konglomerat busuk yang membiayai kehidupan sosial, ekonomil, politik, pembangunan negara Indonesia. Bukan! Justru rakyat Indonesia-lah yang berkeringat membiayai kemewahan hidup oligarki konglomerat busuk. Ingatkan seluruh rakyat jangan terpengaruh oleh propaganda oligarki konglomerat busuk yang mengaku sebagai penyangga utama ekonomi Indonesia. Konglomerat busuk itu parasit kutu busuk. Rakyat Indonesia itu marhaen, rakyat dengan lahan sepetak, jendela rumah jadi kios, masak pagi-pagi jual ke tetangga, jualan kaki lima, jualan online skala kecil, rakyat Indonesia begitu mandiri, hampir tidak membutuhkan bantuan pemerintahan, mereka hidup guyub saling tolong menolong dalam komunitas komunitasmya. Rakyat Indonesia itu bisa membiayai pemerintah, menggaji para pejabat dari tingkat RT sampai presiden. Kebutuhan uang untuk itu tidaklah besar. Rakyat bisa iuran beras untuk membiayai mereka, iuran-iuran tersebut telah biasa dilakukan tanpa mengeluh, karena biaya pemerintahan itu murah sekali. Namun, membiayai kemewahan hidup konglomerat busuk itulah yang paling mahal. Lahan sepetak dipajaki, kios semeter dipajaki, rumah dipajaki, bayar iuran dipajaki, jualan dipajaki, semua untuk menumpuk uang di APBN yang kemudian dipakai belanja oleh oligarki konglomerat busuk. Mereka memperbesar kemewahan hidup mereka dengan mendapatkan belanja APBN dalam proyek-proyek mereka yang boros, tidak efisien dan korup. Untuk APBN itu rakyat yang dipajaki, oligarki konglomerat busuk yang belanjakan, pemerintahan yang diperalat. Kemewahan hidup para konglomerat busuk dengan diperbesar tidak hanya dengan memperalat pemerintahan, namun seluruh institusi moneter dan keuangan. Konglomerat busuk memperalat institusi moneter agar merusak stabilitas moneter. Mereka mendapatkan untung dengan menjatuhkan nilai tukar, mereka juga menjadi insider trading, memainkan nilai mata uang. Mereka itu adalah biang kerok hancurnya mata uang negara ini, setelah terlebih dahulu memindahkan aset-aset mereka ke luar negeri dan kembali disaat uang mereka bernilai besar terhadap rupiah. Coba lihat itu Bantuan Liquiditas Bank Indonesia (BLBI) dan Kredit Liquiditas Bank Indonesia (KLBI), mereka membangkitkan negara, memaksa negara agar meminjam uang, membuat uang, lalu dialirkan semua ke kantong-kantong konglomerat busuk. Tahu berapa jumlahnya, 6-7 kali APBN Indonesia di masa itu. Bagaimana mereka tidak kaya-raya, mereka itu parasit, kutu busuk yang tengik. Apa yang mereka lakukan terhadap ekonomi Indonesia? Mereka merusak, sumber daya alam dikeruk secara serampangan, sawit, batubara, minyak, tambang-tambang yang luas luas, mereka keruk, meninggalkan kerusakan kerusakan yang sangat parah, mewariskan bencana alam, seperti tragedi kemanusiaan di seantero negeri. Uang mereka dibawa kabur ke luar negeri. Mereka simpan di Panama Papers, pandora papers atas nama pejabat negara dan budak-budak piaraan mereka. Para konglomerat busuk dan antek-anteknya pada dasarnya anti dengan kebangsaan Indonesia. Jadi, sekali lagi yang mahal itu bukan transisi energi, bukan pelaksanaan politik dan pemerintahan, bukan penyelenggaraan hajat hidup orang banyak. tapi yang mahal itu adalah biaya yang harus ditanggung untuk menopang kemewahan hidup para konglomerat busuk yang sepanjang hari merampas sumber daya ekonomi rakyat dan merusak kemampuan produksi serta produktifitas rakyat. Mereka semua oligarki konglomerat busuk tersebut harus ditangkap, jangan dibiarkan menguasai negara, pemerintahan, bank Indonesia, perbankan, sumber daya alam. Karena para konglomerat busuk itu hanya akan terus melanjutkan kerusakan yang tidak berkesudahan. Mereka harus ditangkap karena telah melakukan kudeta, makar kepada bangsa dan negara Indonesia. (*)
Spirit Sejati
Selalu ada sisi terang dari gelap. Di tengah lautan kegelapan bisa saja terbit rembulan pandu penerang. Kalaupun tiada purnama, kita bisa menyibakkan kelam dengan menyalakan lentera sendiri. Oleh: Yudi Latif, Cendikiawan Muslim, Anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia SAUDARAKU, kita hidup di zaman buih keterapungan. Saat huruf-huruf tak jadi kata; kata tak jadi kalimat; kalimat tak jadi ayat; ayat tak menjangkau alamat. Di seantero negeri, ucapan menggelembung mudah pecah tanpa isi yang bisa ditangkap. Orang mudah berganti posisi tanpa konsistensi posisi etis. Pusat perhatian lekas bergeser dari suatu isu ke isu lain seperti ikan berebut umpan. Tak ada kesetiaan menggumuli masalah. Persoalan menjadi debu beterbangan yang menghilang sendiri dihempas angin. Dalam kerumunan nunut hanyut, kesadaran takluk pada sihir kemasan. Jutaan orang tanpa tumpuan rentan terbius hipnosis pencitraan. Frustrasi gelombang hati yang ringkih mudah berserah pada titah mesiah gadungan. Di zaman gelisah kepalsuan, saat orang terempas tunggang-langgang tanpa jangkar jatidiri, jalan terbaik pulang ke akar. Yakni, akar keyakinan yang menumbuhkan pohon harapan. Bahwa kesenjangan antara impian dan kenyataan bisa dipecahkan dengan menghidupkan spirit, yang menyatukan pikiran dan hati. Di bawah terang spirit, katastropi tak perlu terlalu diratapi. Krisis bisa dilihat sebagai derita ibu hamil yang mengandung anak kemajuan. Seperti kata Hegel, sejarah memang mahkamah penjagalan, namun bukannya tanpa tujuan. Kekacauan memberi ruang kemunculan para pencerah; bintang penuntun yangg dapat menyingkap pola-pola tersembunyi sebagai pemandu manusia keluar dari lorong gelap menuju jalan cahaya. Maka, tetaplah teguh dalam menyusuri gelap malam. Semakin jauh kita melangkah, makin dekat dengan fajar. Tak usah terlalu gundah mengarungi kegelapan. Di kelam malam manusia bisa menyadari arti kehadiran bintang penuntun. Selalu ada sisi terang dari gelap. Di tengah lautan kegelapan bisa saja terbit rembulan pandu penerang. Kalaupun tiada purnama, kita bisa menyibakkan kelam dengan menyalakan lentera sendiri. Satu pijar lentera kecil bisa menuntun langkah di gulita malam. Jutaan lentera serentak menyala, pancarkan gelombang pencerahan. Satu hal yang pasti, gelap tak bisa disingkirkan dengan gelap. Gelap hanya bisa dienyahkan oleh cahaya. Daripada mengutuk kegelapan, marilah masing-masing pribadi tetap eling dan waspada, dengan menghidupkan kembali spirit kasih-sejati yang bisa menyalakan lentera jiwa. (*)
Ibu Iriana Terpeleset di Tangga Pesawat, Petanda Apa Ini?
Jakarta, FNN - Video terpelesetnya Ibu Negara, Ibu Iriana Jokowi, di tangga pesawat ketika akan mendarat di Bali masih terus viral dan luar biasa heboh di media sosial. Bahkan, sampai ada yang membawa soal ini ke persoalan mistik, ini petanda apa? Namun demikian, tidak semua menanggapi terpelesetnya ibu Iriana Jokowi di tangga pesawat itu dengan berlebihan. Aktivis Hak Asasi Manusia dari Papua, Natalius Pigai, misalnya, meminta agar dilakukan investigasi bagaimana mungkin Ibu Negara bisa jatuh terpeleset di tangga pesawat dalam sebuah momen yang sangat penting. Seperti kita ketahui bahwa saat ini Indonesia, terutama Bali, sedang menjadi fokus perhatian dunia karena sejumlah kepala negara, ada 17 kepala negara, termasuk Presiden Jokowi, sedang berada di Bali untuk menghadiri KTT G20. Peristiwa jatuhnya Ibu Riana Jokowi ini tentu menjadi sorotan dunia internasional. Oleh karena itu, Natalius Pigai meminta agar dilakukan investigasi dan harus diperiksa, mulai dari direksi Angkasa Pura yang bertanggung jawab menyediakan tangga ketika pesawat presiden akan turun, kemudian direksi Garuda, juga Paspampres. Akibat peristiwa ini, menurut keterangan dari Biro Protokol Istana, tidak terjadi hal yang serius pada Ibu Iriana. Hal ini terlihat dari video bahwa Ibu Iriana dan Pak Jokowi tetap bisa melanjutkan berbagai agenda yang berkaitan dengan KTT G20 yang sedang berlangsung di Denpasar, Bali (15-16 November 2022). Namun, menurut Hersubeno Arif, wartawan senior FNN, dalam kanal YouTube Hersubeno Point, Senin (14/11/22), bagaimanapun juga karena yang jatuh bukanlah orang sembarangan, beliau adalah Ibu Negara, maka netizen cenderung bersikap lebay. Padahal, lanjut Hersu, sebenarnya kalau kita lihat bisa saja terjadi karena kelelahan setelah mengikuti rangkaian acara yang sangat padat. Seperti diketahui bahwa Ibu Iriana baru saja kembali dari Kamboja mendampingi Pak Jokowi yang menghadiri KTT ASEAN. Dalam ingatan Hersubeno Arif, sebenarnya soal peristiwa Ibu Iriana jatuh di depan umum bukan peristiwa yang pertama. Pada tahun 2019, saat kampanye Pilpres untuk periode yang kedua dari Pak Jokowi, Ibu Iriana juga jatuh, bahkan posisinya lebih parah. Saat itu sedang berlangsung kampanye di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dan ibu Iriana naik ke panggung bersama dengan Pak Jokowi, kemudian Pak Jokowi sedang bersalaman dengan para pendukungnya. Begitu juga dengan Ibu Iriana, beliau jongkok di atas panggung, kemudian tiba-tiba terjengkang ke belakang. Saat itu, foto-foto dan videonya juga viral. Jadi, jika dibandingkan maka terpelesetnya Ibu Iriana di tangga pesawat kemarin tidak separah ketika jatuh di Banjarmasin. Kemudian, terkait pertanyaan netizen apakah ada petanda buruk, Hersubeno Arif mengatakan bahwa kalau kita mengaca pada kejadian 2019, di mana ketika itu Ibu Iriana jatuh dan lebih parah, ternyata bukan pertanda buruk karena kemudian Pak Jokowi terpilih lagi untuk periode yang kedua. Kalau dikaitkan dengan akan lengsernya Pak Jokowi setelah tahun 2024 di mana Pak Jokowi sendiri sudah menyatakan akan pulang kampung ke Solo, tetapi kita tahu gerakan relawan yang mendorong Pak Jokowi untuk tetap melanjutkan kepemimpinan 3 periode atau memperpanjang masa jabatannya, kelihatannya masih terus berjalan. Musyawarah rakyat, misalnya, yang tadinya dibatalkan di Makassar, Sulawesi Selatan, akhirnya dilaksanakan kembali, dan direncanakan nanti akan berlanjut di seluruh kota di Indonesia. Selain itu, baliho-baliho Pak Jokowi berkaitan dengan bantuan langsung tunai dan bantuan-bantuan sosial lainnya terpasang di mana-mana, di seluruh Indonesia. Ini mengesankan bahwa memang seolah-olah Pak Jokowi masih kampanye. Tetapi, menurut Hersu, beberapa hari ini memang kelihatannya keluarga Pak Jokowi sedang terkena apes. Putra Pak Jokowi yang bungsu, Kaesang Pangarep, yang baru terbang dari Changi menuju ke Sidoarjo, mungkin dalam rangka pulang ke Solo, tiba-tiba kopernya nyasar sampai ke Bandara Kualanamu, Medan. Peristiwa ini juga membuat heboh sehingga dengan cepat Batik Air melakukan investigasi dan koper itu ditemukan dan segera dikirim ke Kaesang Pangarep. Selain minta maaf, Batik Air juga sedang melakukan investigasi internal mengapa sampai kejadian semacam itu. Jadi, menurut Hersu, netizen yang masih menghubungkan peritiwa-peritiwa ini dengan mistik atau politik, disarankan untuk tidak menghubungkannya dengan persoalan yang mistik. Lebih baik, seperti yang disarankan oleh Natalius Pigai, lakukan investigasi terhadap para pihak yang bertanggung jawab. (ida)
Hari Ini, Polisi Menutup Jalur Lalu-lintas Menuju GWK
Denpasar, FNN - Polisi akan menutup dan mengalihkan jalur lalu-lintas menuju kompleks wisata Garuda Wisnu Kencana di Desa Ungasan, kawasan Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali, pada Selasa 15 November 2022.Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Bali, Komisaris Besar Polisi Stefanus Setianto, di Denpasar, Bali, Senin, mengatakan, penutupan dan pengalihan arus lalulintas itu untuk memperlancar perjalanan para kepala negara dan delegasi KTT G20 2022 menuju tempat makan malam di kawasan Wisata Garuda Wisnu Kencana. Ia mengatakan, pemberlakuan penutupan dan pengalihan arus lalulintas jalan yang akan menuju ke GWK dilaksanakan pada Selasa 15 November 2022 pada pukul 17.30-19.30 WITA dan pada pukul 20.30-22.00 WITA. \"Kami menghimbau masyarakat, sehubungan dengan adanya kegiatan gala dinner KTT G20 yang akan dilaksanakan di kawasan Garuda Wisnu Kencana, kami akan menutup dan mengalihkan arus lalu-lintas di kawasan itu. Bagi masyarakat dan wisatawan yang akan menuju kawasan tersebut agar mencari jalur alternatif,\" kata dia. Ia berharap dengan adanya himbauan dan informasi itu masyarakat dapat mengetahui dan memahami tujuan pembatasan tersebut guna mendukung pelaksanaan KTT G20 2022 di Indonesia. \"Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Ini semua untuk kelancaran kegiatan G20 yang dilaksanakan di Bali,\" kata dia. Dalam menjamin keamanan perjalanan para kepala negara dan delegasi yang menghadiri KTT G20 di Bali, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan juga telah lebih dahulu mengeluarkan surat edaran tentang pemberlakuan ganjil-genap selama pergelaran KTT G20. Direktur Lalu Lintas Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Cucu Mulyana, beberapa waktu lalu melalui Surat Edaran Nomor SE-DRJD 3/2022 tentang Pengaturan Lalu Lintas Selama Penyelenggaraan KTT G20 2022 di Bali telah menetapkan beberapa ruas jalan yang terkena dampak ganjil-genap itu. Berikut 10 ruas jalan yang berlaku ganjil genap selama KTT G20 di Bali: 1. Simpang Sanur-Simpang Pesanggaran 2. Simpang Pesanggaran-Gerbang Benoa 3. Simpang Pesanggaran-Simpang Kuta 4. GT Bali Mandara Benoa -Simpang Tugu Nugrah Rai-GT Bali Mandara Nusa Dua 5. Simpang Kuta-Simpang Tugu Ngurah Rai 6. Simpang Tugu Ngurah Rai-Simpang Lapangan Terbang (Denpasar) 7. Simpang Tugu Ngurah Rai-Simpang Nusa Dua 8. Simpang Kampus Universitas Udayana-Simpang Nakula Sadewa/Jalan Uluwatu 9. Simpang Kampus UNUD-Simpang Uluwatu SPBU/Jalan Raya Kampus Udayana 10. Simpang Jimbaran-Simpang Nirmala Selanjutnya, ada 13 simpang yang jadi perhatian karena berpotensi adanya kepadatan kendaraan yakni Sanur, Pesanggaran, GT Bali Mandara Benoa, Kuta, Tugu Nugrah Rai, Lapangan Terbang, Benoa Square, Kampus UNUD, GT Bali Mandara Nusa Dua, Nusa Dua, Nakula Sadewa, Uluwatu, dan Simpang Nirmala.(Ida/ANTARA)
Nusa Kalapa
Oleh Ridwan Saidi Budayawan KOTA yang kita sebut Jakarta awal bernama Kalapa. Ini nama dari orang Maya yang berasal dari kota lahirnya Xalapa,, Veracruz. Mexico. Cumda artimya terang benderang. Ini term navigasi seperti Cumda straits, Cumda Besar, Cumda Kecil. Cumda Kalapa nama labuhan bukan nama kota. Jakarta dari Majakatera , blok di seberang menara Syahbandar. Pada 1485 jadi Jakatera, 1512 jadi Jacatra, kemudian Jakarta sebagai nama kota. Sunda Kalapa sebagai nama labuhan tetap digunakan yang meliputi wilayah Kali Aden dan Muara Angke. Sunda dari Cumda dan tak terkait nama sebuah etnik. Em sori. Pelabuhan awal Sunda Kalapa di Kali Adem Muara Angke sejak IX M. Pelabuhan ini bukan bekerja penuh setahunan karena gangguan rob. Pada 1540 pindah ke bum (boom) baru, labuhan, di Kota Inten dan Pasar Ikan. Pujangga Manik dalam Lalampahan menysbut urang Kalapa untuk native di Jakarta. Pangeran Panembong pada XVI M menbuat peta Nusa Kakapa, Kalapa dan sekitarnya. Versi Pangeran batas barat Kalapa sungai Cisadane, timur Citarum, selatan Cibinong. Mungkin indikator yang digunakan bahasa. Barangsiapa berminat bicara atau menulis Betawi garing (garis miring) Jakarta, baik sejarah mau pun peradaban, diimbau agar sudi apalah kiranya memahami toponim dan geografi Jakarta dengan sebenar-benar pehahaman supaya omongan/tulisan tidak seperti bubur kacang ijo campur ta\'oco. Salam ta\'zim. (RSaidi)
Tak Peduli Istri Terpeleset
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan SAAT tiba di Bali dan menuruni tangga pesawat tiba-tiba Ibu Negara Iriana terpeleset jatuh. Hendak ditolong ajudan dari bawah namun dicegah oleh Jokowi. Fenomena menariknya adalah Jokowi tidak terlihat menolong istrinya untuk berdiri kembali. Cuma planga-plongo. Mungkin menganggap kecil hal tersebut. Gestur tubuh Jokowi yang \"tidak ada empati\" apalagi melakukan bantuan nyata itu menjadi sangat menarik. Ini terjatuh kedua kalinya Iriana tanpa empati penuh Jokowi. Adalah saat kampanye akbar di Banjarmasin saat berswafoto dengan pendukungnya di panggung Iriana terjengkang ke belakang. Jokowi hanya melihat, sementara dua personal Paspampres bergegas menolong. Barulah seadanya Jokowi ikut menolong. Keduanya sedang bahagia menikmati panggung kampanye Pilpres 2019 tersebut. Insiden adalah hal biasa tetapi tanpa empati pada istri menjadi luar biasa. Presiden yang hanya peduli dengan dirinya sendiri. Pantas urusan kesulitan rakyat pun sepertinya tanpa rasa empati apa-apa. Menikmati sendiri lempar lemparan kaos dan bingkisan kepada rakyat yang berebut terengah-engah. Luar biasa hati Presiden di negara Pancasila ini. Ada yang berkomentar atas terpeleset atau jatuhnya ibu Iriana sebagai tanda bahwa Jokowi akan lengser. Sebenarnya itu pasti. Tidak ada jabatan abadi. Bahkan Jokowi sendiri sudah berandai andai dan berencana pulang Solo lalu menjadi rakyat biasa yang akan \"peduli lingkungan hidup\". Masalahnya adalah jika itu sinyal kejatuhan bukan lengser natural. Jatuh di ujung masa jabatan. Ini akan menjadi masalah karena dosa-dosa politik bisa tidak diampuni. Rakyat menuntut tanggung jawab atas perbuatan melakukan kerusakan di muka bumi. Merusak lingkungan hidup dengan membabat hutan 600 hektar di Kalteng. Program food estate yang aneh di samping jenis tanamannya adalah singkong juga ditangani oleh Menhankam bukan Menteri Pertanian. Tuntutan atas kebijakan hutang luar negeri yang menggunung dengan kebohongan memiliki uang di kantong 11 Trilyun. Pelanggaran HAM atas tewasnya 800 an petugas Pemilu, pembunuhan demonstran 21-22 Mei, pembantaian 6 anggota laskar FPI hingga korban gas air mata 130 an penonton Stadion Kanjuruhan. Semua itu tidak ditangani serius. Disikapi dengan \"tidak peduli\" dan \"tanpa empati\". Tidak peduli dan tanpa empati atas terpeleset atau jatuhnya ibu negara adalah tanda bahwa kelak rakyat juga tidak peduli dan tidak akan ada empati atas kejatuhan Jokowi. Bahkan rakyat akan meminta agar Jokowi diproses hukum untuk banyak kasus baik korupsi, kolusi maupun nepotisme. Hidup tenang pasca lengser, belum tentu. Ketika tuntutan mundur saat ini tidak dipedulikan maka ketika nanti sudah mundur rakyat pun tidak akan peduli. Di panggung Iriana terjengkang, di tangga pesawat terpeleset. Jokowi tak peduli. Itulah panggung politik. Biasanya ia suka pada pencitraan kini pencitraan sebagai suami yang baik ternyata tidak dimanfaatkan. Padahal ia sedang berjalan menuju forum yang sedang disorot dan diberitakan dunia. KTT G-20. Bandung, 15 Nopember 2022
G20, Apa yang Kita Harapkan?
Apalagi survei yang dirilis Kompas hari ini (14/11/2022) menunjukkan loyalis Jokowi tinggal 15% saja (lihat \"Survei Litbang Kompas: 15,1 Persen Warga Pilih Capres yang Didukung Jokowi\"). Oleh: DR. Syahganda Nainggolan, Sabang Merauke Circle DALAM Crux Channel, YouTube, pertemuan bilateral US-China yang di-upload beberapa jam lalu, Joe Biden menyampaikan kepada Xi Jin Ping bahwa dia ingin memastikan kedua negara itu mampu memenej perbedaan dan memelihara kompetisi untuk tidak menjadi konflik dan bersama dalam menyelesaikan isu global. Ketika masuk pada isu global, Biden menekankan dua hal, yakni soal perubahan iklim dan \"food security\". Xi dalam responnya setuju dengan perlunya komunikasi yang baik diantara kedua negara itu, namun tidak merespon isu kritis perubahan iklim dan kelangkaan pangan. Xi malah menekankan isu stabilitas dan keamanan dunia. Pertemuan kedua pimpinan negara besar dunia ini, hari ini, yang didampingi oleh para menterinya, pastinya akan menjadi \"guidance\" besok dan lusa, dalam pertemuan resmi G20. Indonesia sendiri selama ini mengusung tema \"Global Health Architecture, Digital Transformation and Sustainable Energy Transisition\". Hilangnya tema \"Climate Change\", sebagai agenda utama, yang dimainkan Indonesia tentu saja sejalan dengan Tiongkok, India, Brazil dan Rusia yang masih menghadapi isu lingkungan. Kelompok negara ini, khususnya Indonesia dan China, berada pada Environment Index performance yang rendah sekali, di bawah 30, sementara Amerika 51, German dan Prancis di atas 60, sebagai bandingan (EPI, 2022). Lebih dalam soal Indonesia, Greenpeace mencatat misalnya selama 2015-2019, pemerintah Joko Widodo jilid 1, seluas 4,4 juta Ha lahan terbakar. Sebanyak 30% diantaranya berada pada konsesi kelapa sawit dan bubur kertas. (BBC Indonesia, 24/9/22). Sebelum Jokowi melakukan moratorium kelapa sawit, The Jakarta Post melaporkan 2,6 juta Ha hutan terbakar tahun 2015 (6/11/21), 80% untuk pembukaan lahan sawit, dan BBC Indonesia mengatakan tahun 2016 saja deforestasi mencapai 929.000 Ha. (BBC, 20/11/21). Pengrusakan lingkungan lainnya adalah batubara. Eksploitasi batubara sengaja terus digenjot, khususnya ketika harga tinggi, yang membuat sumber energi tidak ramah lingkungan ini menjadi andalan Indonesia. Selain energi ini ikut memperkaya segelintir elit yang terlibat dalam wajah-wajah berseri di G20. Biden memang konsisten bicara climate change. Pada Agustus 2021 di Inggris, sebelum acara G7 saat itu, bahkan dia menyebutkan Jakarta akan tenggelam dalam 10 tahun mendatang. Ini adalah peringatan besar juga bagi kita tentang seriusnya ancaman perubahan iklim. Namun, dalam situasi dunia yang tidak pasti, khususnya akibat perang Rusia vs Ukraina, dan munculnya krisis energi, akan membuat tema lingkungan dan energi bersih sulit untuk menjadi kesadaran bersama. Batubara Indonesia sendiri menjadi incaran berbagai negara barat yang sedang krisis energi saat ini. Begitu pula minyak sawit kita diborong habis oleh (jejaring) negara-negara maju yang ingin mengoplos sumber energi mereka, beberapa waktu lalu. Biden dan Xi tidak menyinggung soal \"Global Health Architecture\" pada saat pertemuan mereka tadi. Kepentingan isu ini lebih pada negara-negara miskin seperti Indonesia yang menderita ketika pandemi terjadi. Sebagamana kita ketahui pada masa pandemi Covid19, negara barat dan China mengontrol penemuan, pabrikan dan distribusi vaksin COVID-19. Bahkan, Rusia yang sudah menemukan vaksin Sputnik, tidak diakui secara internasional oleh barat. Isu Global Fund mungkin kurang menarik, karena WHO (World Health Organization) sebagai lembaga kredibel sulit untuk \"disaingi\". Menkes Budi Sadikin, dalam \"Forum: G20 and APEC\", Chinadaily (14/11/22) meyakini Global Fund ini menjadi salah satu andalan untuk menopang ketimpangan antara negara miskin dan kaya ketika terjadi krisis. Tapi, sesungguhnya begitulah hubungan antara negara kaya dan miskin sepanjang sejarah manusia, kecuali negara miskin mempunyai daya tawar kolektif melakukan tekanan. Dalam G20 ini sesungguhnya Indonesia kurang mengerti strategi yang tepat. Seharusnya Indonesia menggalang berbagai negara menengah yang tergabung dalam BRICS, yang ada di G20, yakni Brazil, Rusia, India dan China, serta Turky tentunya, membentuk front besar dalam menekan barat pada isu-isu dimana negara miskin atau menengah ini membutuhkan keadilan (share prosperity), seperti isu aku akses vaksin dan pengobatan yang adil, serta isu ekonomi lainnya. Sayangnya Indonesia selalu berpikir bahwa dengan menjadi organiser pertemuan G20 seolah-olah menjadi pimpinan. Dengan merasa pemimpin, seakan-akan bisa menjadi magnet bagi semua negara dan bisa menjadikan transaksi bisnis. Ini momentum menjadi kurang termanfaatkan. Kelemahan Indonesia lainnya adalah \"event organizer mindset\". Indonesia menghabiskan uang triliuan untuk G20 ini, baik infrastruktur di Bali (Rp 850 miliar), TMII (Rp 1,2 triliun), sebagaimana disebut Kompas (10/6/22). Belum termasuk anggaran keamanan dan berbagai event lainnya. Semangatnya adalah pada perhelatan yang mewah dan gemerlap. Berbeda dengan berbagai G20 sebelumnya di Itali, Brisbane, London, Hamburg dll, masyarakat sipil diberikan ruang yang besar, bahkan demonstrasi yang melibatkan ribuan orang, seperti mahasiswa dan pecinta lingkungan, untuk menekan pertemuan fokus pada tujuan kehidupan global. Di Indonesia, pecinta lingkungan, seperti Greenpeace, Walhi, dll dihadang untuk melakukan aktivitas. Bahkan, Lembaga Bantuan Hukum diintimidasi hari ini karena diperkirakan akan melakukan aktivitas terkait G20. Dalam negara demokrasi, seharusnya peranan rakyat, masyarakat sipil, sama derajatnya dengan kalangan bisnis. Dengan mindset sebagai event organizer, uang besar yang dikeluarkan Indonesia untuk G20 kelihatan tidak sebanding dengan hasil yang akan deperoleh nantinya. Misalnya, jika Indonesia mengklaim adanya investasi masuk yang besar, itu bukanlah terkait dengan G20, khususnya, melainkan berbagai \"obral\" ijin, tax dlsb yang selama ini sudah terjadi. Di bidang keuangan sendiri, obral suku bunga bond kita sudah dianggap ketinggian oleh IMF. Alih teknologi sendiri belum terlihat, hampir semua mobil listrik yang disimbolkan pro lingkungan dalam event G20 tidak ada mobil Esemka, kebanggaan Jokowi, mayoritas atau semua impor (belum jelas produksi INKA murni buatan dalam negeri). Sebenarnya kita berharap apa pada G20? Sebagai rakyat kita tentu senang banyak pemimpin dunia datang berkunjung ke Bali. Ini adalah kesempatan mempromosikan Bali ke dunia. Namun, sesungguhnya harus lebih daripada itu, yakni mempromosikan seluruh Indonesia. Bali sejak dulu kala sudah dikenal dunia, bahkan untuk sebagian orang, Bali lebih populer. Kedua, Indonesia mempertanggung jawabkan pengeluaran yang besar pada event G20 ini terhadap kepentingan kemajuan kita, baik secara ekonomi maupun politik. Apalagi Indonesia sudah menjadi pemimpin ASEAN. G20 diharapkan memperlancar hubungan bilateral antara Indonesia dengan berbagai negara member, juga hubungan people to people, bukan sekedar bussiness to bussiness saja. Contohnya pertukaran kebudayaan, pendidikan dll. Ketiga, kita berharap Jokowi merasakan \"sense of being a global leader\". Ini untuk membuat Jokowi berambisi pada politik global sebagai bagian karir hidupnya, sejak walikota, gubernur, presiden dan lalu sekjen PBB atau lainnya. Sehingga sirkulasi kekuasaan di dalam negeri dapat mulus ke depan. Apalagi survei yang dirilis Kompas hari ini (14/11/2022) menunjukkan loyalis Jokowi tinggal 15% saja (lihat \"Survei Litbang Kompas: 15,1 Persen Warga Pilih Capres yang Didukung Jokowi\"). Jadi Jokowi jangan lagi terlalu banyak turut campur dalam urusan pilpres 2024. Biarkan saja itu urusan parpol. Selamat menjalankan G20 untuk Jokowi, Chairman Xi Jin Ping, Joe Biden, Erdogan, Modi, Sunak, pemimpin Afrika, dll. Kami berharap yang terbaik untuk dunia menjadi tempat hidup yang indah. (*)
Deklarasi Dukung Anies Baswedan, Rabu di Yogyakarta
Jakarta, FNN – Forum Kabah Membangun (FKM) dan Forum Ulama Membangun (FUM) besutan mantan senior pengurus,anggota dewan,maupun yunior Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan menggelar deklarasi serta dukungan untuk Anies Baswedan, di Yogyakarta. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada Rabu, 16 Nopember 2022 dari pukul 12.00 hingga pukul 15.00. Pada awalnya, kegiatan ini akan diselenggarakan pada 13 Oktober 2022. Dengan berbagai macam pertimbangan, kegiatan ditunda ke 30 Oktober 2022. Jadwal terus mengalami pergeseran secara dinamis. Hingga akhirnya, fix pada 16 November 2022. Ketua Panitia, Bambang Ari S, dalam rilis yang dikirim ke redaksi FNN malam ini,mengatakan, kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka menyalurkan aspirasi keluarga besar PPP. Pertama, untuk mengangkat kader umat berprestasi ke dalam pucuk pimpinan nasional. Kedua, untuk menyelamatkan PPP agar lolos Parlementary Threshold dalam Pemilu 2024. Dengan mendukung Anies Baswedan, diperkirakan elektabilitas PPP akan meningkat pesat. Mengapa dipilih lokasi DIY untuk Deklarasi dukungan FKM dan FUM kepada Anies? Hal ini tidak lepas dari sejarah Yogyakarta sebagai Kota yang pernah menjadi ibukota negara. Serta perannya yang dianggap menyelamatkan keberadaan Republik Indonesia melalui Serangan Umum 1 Maret. Kegiatan Deklarasi akan diikuti oleh para peserta lintas elemen. Ada peserta dari simpul-simpul relawan, perwakilan partai politik, keluarga besar PPP berbagai propinsi, barisan Mak-Mak, aktifis gerakan, dan lain-lain. Menurut rencana, Anies akan dijemput oleh para pendukung di bandara YIA. Kemudian diarak menuju lokasi kegiatan, di gedung Pacific Jalan Magelang Km 4,5. Baik pendukung dari FKM, FUM, hingga pendukung dari berbagai simpul relawan yang ada di DIY maupun Jawa Tengah. Siapapun diperbolehkan untuk hadir dalam kegiatan Deklarasi ini. Dengan harapan, semua peserta agar berperilaku tertib dan santun selama mengikuti berlangsungnya acara. Kegiatan ini diiperkirakan akan melibatkan sekitar 5000 peserta dari berbagai wilayah. (IP)
Politik Makin Konyol dan Nggak Bermutu, Ada Proyek De-Aniesasi di Jakarta
PENGGANTI Anies Baswedan, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, diduga telah berupaya melalukan De-Aniesasi atas beberapa kebijakan yang sebelumnya telah ditetapkan Anies. Seperti terkait dengan suksesnya Anies menurunkan emisi gas karbon hingga mencapai 26% saja. Sementara di berbagai kebijakannya mulai diamputasi. Jalur sepedanya ini, dihapus. Pembangunan jalur sepeda pada 2023 itu akan di-nolkan oleh Budi. Jadi, jika dinolkan itu artinya sama saja dihapus. Bahkan, ada program juga yang menarik ternyata untuk subsidi transportasi tarifnya itu, oleh Pj Gubernur yang sekarang ini dialihkan untuk dihibahkan ke TNI dan Polri membeli kendaraan operasional. Pj Gubernur Heru sempat didemo Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Perwakilan Daerah DKI Jakarta. Ketua Perwakilan Daerah KSPI DKI Jakarta Winarso mengingatkan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono jangan arogan dalam memimpin. Adapun arogansi yang dimaksud Winarso yakni terkait beredar kabar bahwa Kartu Pekerja Jakarta (KPJ) dan Kartu Jakarta Pintar (KJP) program Gubernur DKI Jakarta terdahulu Anies Baswedan bakal dihapuskan. “Saya katakan Heru Budi, jangan terlalu arogan dalam pemimpin DKI Jakarta. Kami mendengar ada isu, KPJ dan KJP dan juga kesejahteraan yang sudah digelontorkan era sebelumnya akan dihapus atau dikurangi,” kata Winarso di depan Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (10/11/2022). Winarso juga memperingatkan bahwa kesejahteraan masyarakat DKI Jakarta harus diutamakan dibandingkan kepentingan yang dibawa Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono. Program Kartu Pekerja Jakarta (KPJ) sendiri merupakan salah satu andalan Pemprov DKI Jakarta meningkatkan kesejahteraan buruh. Adapun manfaat yang bisa didapatkan gratis menggunakan Transjakarta, pangan murah/bersubsidi; daging sapi Rp 35.000/kg, daging ayam Rp 8.000/kg, beras Rp 30.000/5 kg/1 sak. Bagaimana pengamat politik Rocky Gerung terkait adanya upada De-Aniesasi beberapa program Anies Bawesdan yang dibangun sebelumnya? Berikut dialog wartawan senior FNN dengan Rocky Gerung di Kanal Rocky Gerung Official, Senin (14/11/2022). Soal Kompas yang kembali bikin blunder. Ini lagi rame, netizen membahasa soal Kompas yang bikin blunder lagi. Kemarin kita bahas soal ada satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat, yang meninggal dunia, karena katanya kelaparan, mungkin polisi sekarang belum menyatakan, langsung bantah belum pasti karena kelaparan. Tapi, yang dipersoalkan adalah kenapa ada artikel di Kompas yang membahas kaitan antara naik haji dengan kesalehan sosial. Kemudian ilustrasinya adalah foto dari keluarga di Kalideres itu. Nah ini kan mengingatkan kita pada kasus Anies Baswedan yang fotonya digunakan untuk ilustrasi berkaitan dengan remisi terhadap para koruptor. Yang menarik kemudian, orang/netizen membuat konten dengan kemarahan tapi dia menunjukkan persoalan, loh, kok yang disalahin orang naik haji. Ini kan tanggung jawab pemerintah, mestinya persoalan IKN, soal jalan kereta api cepat, kemudian Kompas meralat beritanya, tetapi tetap mengaitkan dengan kesalehan sosial. Itulah cara Kompas untuk membangun narasi yang insinuatif, menyodorkan sesuatu secara tersamar. Dan orang bisa baca, di belakang itu memang masih ada sisa-sisa pikiran yang tertuju pada satu kelompok, dan karena Kompas yang muat maka kelompok itu langsung dianggap sebagai Islam. Jadi, Islamofobia samar-samar juga masih ada pada Kompas. Itu bahayanya sebetulnya. Dan kalau misalnya kita lihat, nggak trade off ada kesalehan sosial dengan tanggung jawab pemerintah. Kesalehan itu istilah teologi, istilah agama, yang menyangkut hak orang untuk memperoleh kesalehan dengan menjalankan tugas-tugas keibadahan. Beda dengan tugas pemerintah. Tugas pemerintah dalam menjamin ada keadilan sosial. Itu soalnya. Keadilan sosial tidak diperoleh oleh keluarga yang ada di Jakarta Barat itu. Kan itu poinnya. Jadi, jangan dianggap bahwa trade off itu harus diperlihatkan sebagai zero zoom kind..... Nggak begitu cara melihat problem. Sesuatu yang secara batinnya ingin dibuat saleh, itu enggak ada urusannya dengan negara. Negara fasilitasi saja kan semua orang yang ingin menjadi saleh, tapi bukan berarti bahwa dengan itu lalu ditagih, karena ada kesolehan sosial yang berlebihan maka keadilan sosial jadi kurang. Tidak begitu trade off-nya. Negara harus menjamin kesalehan sosial, sekaligus menyediakan keadilan sosial. Begitu cara kita menguliahi kembali Kompas. Tapi saya kira kenapa ini kita singgung karena kontras dengan yang terjadi selama ini. Itu yang membuat bangsa kita ini menjadi terbelah dan sekarang ini selalu dieksploitasi. Kita lanjutkan dengan situasi sekarang di G20, yang sekarang ini sudah mulai, sangat ramai sekali karena kepala negara sudah mulai hadir dan besok akan dilaksanakan pertemuan KTT dan Pak Jokowi kelihatannya hari ini bersiap-siap meresmikan masjid Pangeran dari UEA di Solo. Yang lebih penting kemarin media ramai juga mengutip pernyataan Pak Jokowi dalam wawancara dengan Ekonomis, Pak Jokowi berencana setelah ini akan pulang kampung, ke Solo, dan kemudian katanya mau jadi apa ditanya aktivitasnya, ternyata mau jadi pemerhati lingkungan. Seru juga Bung Rocky. Kalau itu wellcome betul, Pak Jokowi akan bersahabat dengan saya. Karena itu harapan saya bukan sekadar pemerhati, tapi protector lingkungan. Jadi, harus lebih jauh lagi, bukan memperhatikan lingkungan, nggak ada gunanya kalau sekadar memperhatikan, tapi tidak membatalkan kebijakan-kebijakan yang merusak lingkungan. Dan, kalau ditagih konsistensi itu, itu artinya Pak Jokowi akan membatalkan IKN. Kalau niat untuk menjadi pengamat atau pemerhati lingkungan, itu pasti bertentangan dengan proyek yang sedang dia lakukan. Jadi, orang akan tagih konsisten enggak Pak Jokowi mengatakan pulang ke Solo sebagai pemerhati lingkungan. Sementara, dia masih berupaya pengganti dia itu meneruskan perusakan lingkungan di Kalimantan dengan bangun ibukota, dengan food estate yang gagal di Papua, gagal di Kalimantan, yang pohonnya sudah dipangkas, dijual, sementara food-nya, tanaman pangannya nggak tumbuh di situ. Jadi, kelihatannya juga orang akan meragukan keputusan Pak Jokowi untuk lengser dengan cara yang indah, lengser keprabon lalu mulai menjadi aktivis lingkungan. Nah, mulai dari sekarang saja Pak Jokowi aktivis lingkungan. Apa cara yang paling bagus, batalkan undang-undang omnibuslow, karena omnibuslow itu merusak lingkungan. Jadi begitu nasihat/kuliah saya untuk Pak Jokowi yang akan menjadi pemerhati lingkungan. Pada akhirnya Pak Jokowi tahu bahwa dunia ini sedang ada di dalam konsep baru tentang Green ekonomi, environmental etic segala macam. Itu artinya Pak Jokowi mesti juga mengkritik GP Ansor yang menghalangi Green Peace untuk pergi ke Bali. Green Peace adalah pemerhati lingkungan. Jadi, itu kira-kira. Kita mau menguji sebetulnya kebijakan publik dengan etika politik. Jadi kalau etika politik seorang pemimpin yang hari ini namanya Pak Jokowi ingin melindungi lingkungan maka public policy-nya harus tidak merusak lingkungan. Kan kontrasnya itu. Jadi, The Economist sekarang lagi seri pemberitaan ekonomis itu adalah untuk memastikan bahwa perdamaian dunia harus menghasilkan keadilan ekologi. Dan, saya baca berkali-kali Economist ingin menerangkan bahwa kita mungkin akan gagal untuk mencapai 1,5 derajat perjanjian penurunan suhu bumi, yang sangat mungkin enggak tercapai. Dalam keadaan itu, saya baca bahwa justru Anies Baswedan di Jakarta sudah melampaui target yang diwajibkan di 2030 bahwa emisi karbon harus turun 30%. Dalam pemerintahan Anies, Jakarta sudah turun 26%. Jadi Anies sudah sukses dalam soal lingkungan. Karena itu, mestinya Pak Jokowi belajar pada Anies. Soal De-Aniesisasi Malah yang terjadi sebaliknya Bung Rocky. Kayaknya pengen belajar dengan Anies itu Bloomberg. Bloomberg kan mengundang Anies Baswedan di side stage (bukan main stage). Jadi diundang, dia bicara di sana. Sementara, kemudian di Jakarta, berbagai kebijakannya mulai diamputasi tuh. Jalur sepedanya ini, dahsyatnya pembangunan jalur sepeda di tahun 2023 itu bukan tanggung-tanggung, dinolkan. Jadi, jika dinolkan itu artinya diamputasi, dibunuhlah gitu programnya. Kemudian, ada juga program yang menarik ternyata untuk subsidi transportasi tarifnya itu, oleh Gubernur yang sekarang ini dialihkan untuk dihibahkan ke TNI dan Polri membeli kendaraan operasional. Ini kan dua hal yang sangat berbeda. Ini satu orang mendorong naik sepeda kemudian pindah ke public transportasi, eh ini malah mobil lagi yang ditambah. Inilah akan ditonton dunia bahwa ada G20 di Bali dengan tema lingkungan dan perdamaian, dan semua orang tahu bahwa prinsip-prinsip awal G20 yang mulai diberlakukan sejak 23 tahun lalu, adalah soal emisi karbon. Jadi, sebetulnya nanti wartawan atau pemerintah tamu di G20 akan bingung baca headline. Indonesia mengundang kami untuk bicara tentang penurunan emisi karbon, sementara Jakarta justru melarang sepeda. Kan ajaib itu? Jadi, betul-betul kontras tuh. Apalagi orang mau lihat bagaimana sebetulnya Jakarta itu meneruskan target-target yang sudah mulai diselesaikan oleh Anies dalam soal lingkungan. Ada jalur sepeda khusus, itu artinya mengurangi emisi karbon. Ada transportasi umum, itu artinya mengurangi jumlah kendaraan pribadi yang boros energi. Kan semua itu yang dilakukan Anies sehingga Anies dapat undangan macam-macam soal di luar negeri dan sekarang diundang dengan tema yang sama di G20 di side event yang dibuat CNBC atau Bloomberg untuk melihat bagaimana Anies sebagai Gubernur mengupayakan target dunia, yaitu turunnya emisi karbon 30% di 2030. Anies lakukan itu dan sudah tercapai sebelum 2030 sebesasr 26%. Tinggal diteruskan oleh gubernur yang baru, tapi justru gubernur yang baru sedang menaikkan kembali emisi karbon dengan membatalkan anggaran transportasi umum, dengan membatalkan anggaran untuk memperpanjang jalur sepeda. Kan kontradiksi. Jadi, hal-hal semacam ini kita bisa pahami bahwa ada upaya untuk de-Aniesisasi. De-Aniesisasi itu tuh bertentangan dengan visi G20 yang hari ini dibuka oleh Presiden Jokowi. Jadi, itu ngaco sebetulnya, ya dungu juga sebetulnya. Dan yang menarik, yang paling kenceng kalau saya baca di media, itu memang PDIP, kemudian PSI. Ini dua partai yang selama ini memang sangat sangat anti Anies. Dan yang konyol ini apa yang dilakukan oleh PSI. Ini kan anak-anak muda, harusnya pasti pro pada soal lingkungan. Kalau PDIP okelah, itu kan memang old passionlah, kita maklum, tapi kalau terjadi pada PSI itu menyedihkan. Walaupun kemudian belakangan mencoba meralat dengan menyatakan bukan itu maksud dia. Itu PSI singkatan dari Pe-Sepeda Indonesia kan? PSI juga tanda tekanan atmosfer dari ban sepeda kan, 20 PSI biasanya atau 32 PSI, tekanan angin sepeda. Sekarang angin itu kempes, jadi sepeda nggak boleh lagi dipakai di Jakarta. Ya marahlah seluruh netizen yang muda. Jadi, sekali lagi, itu betul-betul enggak ada perspektifnya PSI itu, kan. Dia meralat sesuatu yang sudah dia ucapkan. Kan mestinya ada kepekaan. Kami partai milenial, karena itu kami pro lingkungan. Karena itu, kami dorong supaya ada energi alternatif, yaitu kaki buat dikayuh, bukan masukin timbal ke dalam mobil. Jadi, memang ini partai yang nggak punya perspektif, jadinya ya mau diapain. Sebetulnya, karena hanya ingin mendegradasi Anies maka PSI lakukan hal-hal yang konyol gitu. Ya sudah, tapi saya selalu menganggap bahwa memang berpolitik itu mesti punya otak. Tapi kan ini bahaya, karena kita selalu bicara soal etika. Etika publik, etika politik, dan saya kira kalau cuman karena persaingan untuk menuju tahun 2024 sehingga kita melakukan hal-hal yang yang negatif, apapun yang diwariskan oleh Anies dihajar terus, saya kira ini enggak sehat. Memang, dan kelihatannya orang sudah frustrasi. Jadi, PSI itu kelihatannya sudah frustrasi itu. Mau dukung Ganjar, Ganjar enggak mau didukung PSI. Mau anti-Anies, Anies justru lakukan hal yang membahagiakan milenial yang adalah komponen PSI. Jadi, kehilangan pakem. Sebetulnya bukan karena nggak mampu untuk melihat keadaan, tapi memang kurang otaknya. Jadi gampangnya begitulah. Kan orang yang punya perspektif pasti pakai akal. Dan, kemampuan memperspektifkan politik, itu nggak ada di situ. Karena PSI adalah partai yang bereaksi terhadap kebijakan, bukan dia yang punya perspektif. Dia bereaksi doang. Dia orang yang terus-menerus bereaksi tanpa dia sendiri punya konsep. Jadi, itu bahayanya kalau partai yang didesain oleh oligarki dan dikendalikan khusus hanya untuk menghalangi seseorang, itu konyolnya di situ. Kan parta mestinya punya jalan menuju cita-cita dia, bukan menghalangi orang. Itu dungunya di situ. (ida/sws)