ALL CATEGORY
Meraih Kemenangan Itu Dengan Gerakan, Bukan Oleh Dogma Teori Statis
Kalau negara makin zalim dan tirani, Perubahan dengan revolusi mungkin mengejutkan, namun menyegarkan bahkan menggairahkan. Negara harus dikembalikan dengan kita bertindak dan bergerak cepat sesuai dinamikanya. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih KEBIJAKAN saya adalah tidak mempunyai kebijakan (Abraham Lincoln). Kemenangan seseorang dalam sebuah peperangan tidak dapat diulang – semua kemenangan merupakan jawaban atas berbagai keadaan yang selalu berubah (Sun-Yzu). Bahwa kelemahan untuk menang dan kekalahan dalam setiap perjuangan perlawanan kita selalu menyimpang sejak awal, karena tidak selaras dengan momen sekarang, tidak peka terhadap keadaan. Reaksinya selalu berubah terhadap hal-hal yang pernah terjadi di masa lalu. Teori dan ide yang dicerna dianggap sebagai pamungkas padahal tidak ada hubungan dengan masa kondisi kita sekarang. Semakin banyak buku, teori dan pemikiran hanyalah memperparah masalahnya. Para pahlawan pejuang kita saat itu, menjadi ahli strategi yang paling kreatif bukan karena mempunyai pengetahuan lebih banyak, melainkan mereka sanggup (apabila perlu) menyingkirkan anggapan sebelumnya dan hanya fokus pada momen/keadaan sekarang (saat itu). Pengetahuan, pengalaman, dan teori mempunyai keterbatasannya sendiri. Menghadapi kekacauan kehidupan adalah keadaan saat ini. Carl von Clause (filsuf besar perang): menyebut itu sebagai fiksi yaitu perbedaan antara cara pandang kita yang berbeda dengan apa yang sebenarnya terjadi. Para pejuang pahlawan kita saat itu adalah kesanggupan menyesuaikan pemikiran dengan keadaan yang berubah-ubah, sehingga responnya menjadi sangat realistis. Kalau hanya mendasarkan pada teori-teori yang pernah dicerna dengan pengalaman masa lalu responnya akan sangat lamban, mengecewakan dan pasti akan gagal. Ahli strategi yang sesungguhnya, pikirannya seperti sebuah sungai, semakin cepat mengalir akan semakin baik mengikuti perkembangan dan menanggapi perubahan. Menyegarkan dirinya dan energi akan semaki besar. Ahli teori seperti lumpur dalam sungai akan menetap dan mengeras di sana, menghambat alirannya. Kebutuhan untuk memerangi dan memenangkan sebuah perjuangan adalah memulihkan aliran pikiran alami. Menurut Napoleon Bonaparte, prinsip perang apa yang ia ikuti, dia menjawab tidak mengikuti prinsip perang manapun. Kejeniusan adalah kemampuan menanggapi keadaan, memanfaatkan keadaan yang ada dengan sebaik-baiknya – ia seorang oportunis sejati. Demikian pula Jenderal Sudirman atau strategi Pangeran Diponegoro dan lainnya. Meyakini teori secara kaku mempunyai hukum yang sulit dijelaskan atau aturan abadi yang sama dengan mengambil posisi kaku, statis, yang akan menjatuhkan kita sendiri. Teori akan memperluas visi, tetapi tidak boleh menjadi dogma. Pada situasi yang baru lebih baik berprinsip tidak tahu apa-apa. Dan harus siap belajar dari awal yang akan melahirkan teori sendiri yang lebih canggih daripada mengandalkan teori dari buku orang lain. Vo Nguyen Giap mengatakan operasi militer yang sukses adalah kemampuan menelaah setiap situasi yang sama sekali baru. Strategi yang mutahir dan unggulan memandang segala sesuatu apa adanya sangat peka terhadap bahaya dan kesempatan. Mereka melupakan masa lalu – kondisi aktual sekarang terlalu menarik bagi mereka. Pasukan Pangeran Diponegoro tidak pernah mengulang strateginya – strategi terus mengikuti kerumitan dan kekacauan dengan mengambil kemungkinan baru untuk mengatasi keadaan. Perluasan hakiki dari evolusi tersebut adalah perang gerilya yang memandang kekacauan dengan menjadikan ketidak teraturan tidak mudah diramalkan sebagai strategi. Pasukan gerilya tidak akan pernah mengulang taktik yang sama. Jangan pernah menerapkan taktik dan teori manapun secara kaku, jangan biarkan menetap pada posisi statis, mempertahankan ide tertentu mengulang manuver yang sama yang tidak hidup. Aristoteles mendefinisikan bahwa kehidupan oleh gerakan, maka yang tidak bergerak sudah mati. Jangan menyia-nyiakan waktu untuk hal-hal yang sia- sia. Pastikan kita terus bergerak untuk negara ini kembali kepada kiblat perjuangannya. Kalau negara makin zalim dan tirani, Perubahan dengan revolusi mungkin mengejutkan, namun menyegarkan bahkan menggairahkan. Negara harus dikembalikan dengan kita bertindak dan bergerak cepat sesuai dinamikanya. Orang yang berperang menurut aturan yang sama pasti gagal. Sebab perang itu progresif (Ulysses). Sama halnya kita melawan kekuasaan yang zalim harus digulingkan atau dihentikan dengan dengan gerakan yang menyesuaikan keadaan saat ini. (*)
Nestapa UUD 1945
Bahwa, kita telah kehilangan norma-norma dasar negara. Ini berbahaya karena kita kehilangan pedoman. Jika setiap generasi boleh mengganti kesepakatan awal pendirian negara. Oleh: Muhammad Chirzin, Guru Besar Tafsir Al-Quran UIN Sunan Kalijaga, Jogjakarta PASCA Reformasi 1998, UUD 1945 mengalami empat kali amandemen, yakni 1999, 2000, 2001, dan 2002. UUD 1945 hasil amandemen dinamai UUD NRI 1945. Para aktivis peduli konstitusi dan masalah negara yang tergabung dalam sebuah grup WhatsApp dengan 296 peserta menolak amandemen UUD 1945 dan berjuang untuk kembali ke UUD 1945. Mereka menyebut UUD 1945 hasil amandemen sebagai UUD 2002. Efek fatal amandemen tersebut adalah hapusnya kedudukan MPR sebagai pemberi mandat Presiden. Akibatnya, Presiden memiliki kedudukan yang setara dengan MPR. Karena itu tidak ada lembaga negara yang bisa meminta pertanggungjawaban Presiden. Jika Presiden bertanggung jawab langsung kepada Rakyat, apakah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bertaji untuk mengontrol kebijakan dan sepak terjang Presiden, sedangkan mayoritas anggota DPR adalah pendukung Penguasa? Anthony Budiawan menulis bahwa keputusan amandemen UUD 1945 tidak lepas dari pengaruh “Washington Consensus”, yakni kebijakan ekonomi yang dijalankan oleh “Washington(-based) Instutitions”, yaitu IMF dan World Bank. Program Kebijakan Ekonomi tersebut wajib diikuti negara penerima bantuan IMF seperti Indonesia pada 1997/1998, sebagai persyaratan bantuan. Masih menurut Anthony Budiawan, untuk menjalankan program kebijakan ekonomi tersebut agar lancar, maka UU, bahkan UUD, yang bertentangan dengan program kebijakan ekonomi, wajib diubah. Program IMF tersebut dinamakan Structural Adjustment Programs (SAP), yang isinya Liberalisasi, Privatisasi, dan Globalisasi (LPG). Maka itu, tidak heran banyak sekali UU yang diubah secara mendasar pada periode Indonesia di bawah cengkeraman IMF, termasuk Perubahan UUD. Hasilnya, ekonomi Indonesia sangat terbuka untuk asing, Indonesia menjadi pasar perusahaan global (Globalisasi), BUMN, termasuk BUMN strategis diprivatisasi, dan tidak ada batasan PMA (Liberalisasi). UUD (amandemen) 2002 merampas kedaulatan daerah. Utusan daerah dan utusan golongan dikeluarkan dari MPR yang juga sudah tidak berdaulat lagi. Pilpres langsung membuat daerah tidak berdaya. Terjadi perampasan kekayaan Daerah ke Pusat bersama kroni oligarki. Pihak status quo berupaya keras mempertahankan UUD 2002, karena bisa berkuasa mutlak. Mereka menuduh pihak yang ingin kembali ke UUD asli sebagai antek Orba. Padahal UUD asli tidak ada hubungannya dengan Orba. Justru yang menghidupkan kembali UUD asli adalah Soekarno melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Penggantian UUD 1945 itu adalah sebuah penghianatan. Upaya kembali ke UUD 1945 Asli itu juga harus ekstra hati-hati dan tidak tergesa-gesa. Bukan tidak mungkin itu juga akan dimanfaatkan oleh rezim saat ini beserta para oligarki di belakangnya untuk menjadikan kekuasaan Presiden sekarang 3 periode, atau bahkan presiden seumur hidup. Maka pembatasan 2 periode jabatan presiden tetap perlu dipertahankan. Kembali ke UUD 1945 dengan adendum. Aktivis yang lain berpendapat bahwa kembali ke UUD 1945 asli adalah wajib, tapi tidak di era Jokowi; tunggu presiden baru, karena masih ada orang-orang yang berusaha 3 periode lewat amandemen UUD 2002 atau dekrit kembali ke UUD 1945 asli dengan menekan Ketua Umum partai untuk mendukung amandemen terbatas UUD 2002. Para pendiri negara ini sudah memikirkan segala kemungkinan, kalau batang tubuh kurang jelas, misal tentang pembatasan masa jabatan Presiden, bisa ditulis dalam penjelasan. Kalau ada aturan yang perlu ditambahkan, misalnya pasal 33, bumi air dan \"udara\", bisa masuk pada aturan tambahan. Kalau ada pasal yang perlu direvisi bisa masuk dalam aturan peralihan. Begitu kembali ke UUD 1945 Presiden adalah Mandataris MPR. Sewaktu-waktu MPR bisa menurunkannya. Tidak harus melalui MK, karena MK sudah bubar, dan masuk menjadi kamar MA. Perjuangan itu memerlukan persatuan dan pengorbanan. Apalagi perjuangan untuk melakukan perubahan secara total dan \'radikal\'. Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928, adalah refleksi persatuan pemuda dari berbagai wilayah di Indonesia. Mereka telah berhasil membuat sejarah perjuangan bangsa. Jika kita memang menghendaki perubahan, maka harus berani berkorban dan menggalang persatuan. Sayangnya, di antara kita belum bersatu, bahkan ada mencurigai dan menghujat dengan penuh kebencian terhadap orang-orang yang sebenarnya satu barisan dalam gerakan perubahan. Pasal 7 UUD 1945 sudah disalahtafsirkan sedemikian rupa, sehingga Suharto berkali-kali dipilih kembali, dan tak seorang pun berani menolak interpretasi tersebut, hingga tiba masa reformasi. Sayangnya, Reformasi akhirnya juga telah disimpangkan demikian rupa, hingga membuahkan UUD 2002 yang membawa nestapa pada Bangsa. Kembali ke UUD 45 Asli adalah sebuah keharusan, kalau masih ingin mempertahankan Negara Republik Indonesia yang terdiri atas daerah-daerah yang sebelumnya di bawah kekuasaan kerajaan, kesultanan atau bangsawan yang berdaulat, sebelum mereka sepakat menyerahkan kedaulatannya dengan mendirikan Negara baru, Negara Republik Indonesia, pada 17 Agustus 1945. UUD 2002 hasil empat kali amandemen sudah merampas Kedaulatan Daerah, dengan menghapus Utusan Daerah, sehingga Daerah tidak mempunyai suara lagi untuk menentukan Presiden dan Wakil Presiden, dan hanya menjadi (suku) bangsa inferior di Negara Republik Indonesia yang dikuasai sekelompok kecil elit politik dan oligarki pengusaha. Mereka merampas kekayaan Daerah, seperti batubara, mineral, hutan dan perkebunan, untuk memperkaya kelompok mereka sendiri dengan cara membuat UU untuk kepentingan mereka, agar perampasan kekayaan sumber daya alam tersebut dapat dilakukan seolah-olah legal. Sedangkan rakyat Daerah pemilik kekayaan alam tersebut dibiarkan miskin, bahkan diusir dari lahan pertambangan, perkebunan atau kawasan proyek real-estate untuk oligarki. Mereka bahkan diintimidasi kalau melawan. Kasus Wadas adalah contoh yang masih segar dalam ingatan kita. Hanya dalam waktu 20 tahun cengkeraman kekuasaan Pusat terhadap Daerah semakin memburuk dan sudah pada tahap tidak bisa ditoleransi lagi. Eksploitasi kekayaan alam Daerah semakin tidak terkendali. Di lain sisi, kerusakan alam semakin buruk dan mengakibatkan bencana alam yang tak terperi. Kalau kondisi ini tidak segera diperbaiki maka tinggal tunggu waktu Daerah akan memisahkan diri dari Negara. Efek amandemen UUD 1945 lainnya adalah pemilihan Presiden langsung oleh semua Rakyat Indonesia. Hal ini bertentangan dengan sila keempat Pancasila bahwa: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Efek domino perubahan mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden ialah lahirnya Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, terutama pasal 222 tentang Presidential Threshold 20%. Dampak Pilpres langsung adalah pembelahan anak bangsa serius. Menurut Anthony Budiawan, pada era ini publik sengaja dipecah-belah oleh rezim melalui buzzeRp dan survei. Bahkan, Mesin buzzeRp langsung bekerja siap menghancurkan dan mematikan pendapat yang tidak diinginkan, sekaligus membentuk opini menyesatkan: memproduksi masyarakat akal sehat versus akal bulus. Pada 8 Oktober 2022 Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Lintas Provinsi membuat pernyataan sikap antara lain sebagai berikut. Bahwa, UUD 2002 telah membuka bagi kesalahan tata kelola kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga para Bandar dan Bandit politik leluasa melakukan apa saja. Bahwa, peran DPR, MK, KPU, KPK hingga POLRI kini hanya menjadi badut politik yang dengan sukarela menjadi alat kekuasaan para Bandit dan Bandar politik. Bahwa, praktik politik tidak bisa menjadi alasan mengganti UUD45 diganti dengan UUD2002. Jika UUD bisa diganti oleh MPR hasil Pemilu, maka kesesatan praktik politik akan selalu memperoleh pembenaran UUD melalui penggantian tersebut. Bahwa, kita telah kehilangan norma-norma dasar negara. Ini berbahaya karena kita kehilangan pedoman. Jika setiap generasi boleh mengganti kesepakatan awal pendirian negara. Bahwa, UUD 1945 bukan sekadar dokumen akademik, tapi dokumen sejarah yang menjadi fondasi negara ini. Atas kesimpulan telaah dan kajian tersebut, KAMI Lintas Provinsi, bersikap bahwa: 1. Saatnya rakyat meminta dan mewajibkan Negara secepatnya mengagendakan Dekrit Presiden untuk kembali ke UUD 1945 asli versi Dekrit Presiden Soekarno 1959. 2. Untuk mengantisipasi tuntutan adaptasi dengan lanskap global strategis yang berkembang, perubahan atas UUD 1945 dimungkinkan dengan metode adendum, tanpa mengubah Pembukaan, batang tubuh, dan penjelasannya. 3. Memfungsikan dan mereposisi MPR RI kembali sebagai lembaga tertinggi negara. Kedaulatan harus dikembalikan ke tangan rakyat, bukan ke partai politik. 4. Presiden dipilih oleh MPR sebagai mandataris MPR untuk menjalankan GBHN sebagai amanah rakyat, bukan petugas partai, apalagi menjadi badut politik kaki tangan para taipan. 5. Kembali ke UUD45 adalah pertobatan bangsa ini. Paska mengganti menjadi UU 2002 semua kehidupan berbangsa dan bernegara yang tercengkeram Bandar dan Badut politik saat ini adalah ekspresi para penguasa yang terkutuk. Ya Allah satukan hati dan langkah kami untuk melakukan perubahan ke arah kebaikan. Bimbinglah dan berikan petunjuk yang benar, serta ridhai perjuangan ini, amin. (*)
Dilema Ganjar, Antara Penumpang Gelap dan PDIP
DUKUNGAN Presiden Joko Widodo kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk bisa maju pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 semakin tampak. Apalagi, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang di dalamnya terdapat Golkar, PAN, dan PPP, mulai terang-terangan bakal mengusung Ganjar. Zulkifli Hasan, Ketum DPP PAN, misalnya, secara terbuka menyatakan, jika PDIP tidak mencalonkan Ganjar, maka KIB akan mengusung Ganjar. Semua itu sudah atas “restu” Presiden Jokowi. Tampaknya, dengan kekuasaan yang dipegangnya, Jokowi juga mulai “main sandera” terkait tokoh-tokoh partai yang kasusnya sudah ada di tangan KPK. Kartu truk “sprindik” KPK sengaja dilempar ke publik untuk memberi sinyal, kalau macam-macam KPK akan “turun tangan”. Anies Baswedan dengan Formula-E. Ketum DPP PKB Muhaimin Iskandar juga disandera dengan memunculkan kembali kasus “kardus durian”. Ketum DPP Gerindra Prabowo Subianto pun tak lepas dari sandera Komponen Cadangan (Komcad). Sebagai partai yang sudah bergabung di KIB pun, Ketum DPP Golkar Airlangga Hartarto juga tak lepas dari “sandera sprindik”. Bagaimana pengamat politik melihat fenomena tersebut? Berikut ini kutipan dialog wartawan senior FNN Hersubeno Arief dengan Rocky Gerung di Kanal Rocky Gerung Official, Senin (1/11/2022). Kita kembali ngomongin soal politik Indonesia dan kelihatannya ada tanda tanya makin menarik tentang kekhawatiran Pak SBY bahwa Pilpres itu hanya akan dilaksanakan dua calon, itu mulai tampak bentuknya. Sekarang ini, bukan hanya soal Anies Baswedan dengan formula E, Cak Imin (Muhaimin Iskadar) dengan kardus durian, ini muncul lagi ini soal Komcad, anggaran Komcad pasti mengaitkan dengan Pak Prabowo, yang dimuat Tempo ini soal borok anggaran pasukan cadangan. Nah, sejumlah pengadaan barang sudah mendahului kontrak, sebagian barang didatangkan sebelum ada anggaran. Payung hukum ke Pasukan Cadangan ini dinilai memberi celah penyelewengannya. Mungkin saja ini betul, ada persoalan-persoalan itu, tapi orang jadi sensitif. Apa ini bagian dari upaya supaya tetap dua calon, dan tanda-tanda bahwa Ganjar Pranowo itu akan jadi capres dari KIB itu sudah makin jelas, karena sudah disuarakan oleh PAN yang menginginkan agar Ganjar maju ke Pilpres. Saya kira memang begitu, karena apapun rumus yang kita pasang untuk menghitung politik, di ujungnya hasilnya adalah jaminan bahwa Pak Jokowi tidak akan diganggu gugat, paling nggak 5 tahun ke depan. Itu yang dimulai dari upaya Pak Jokowi dan timnya untuk memastikan hanya ada dua calon. Calon yang satu adalah calon dia yang pasti jadi, calon yang lain boleh tapi nggak akan jadi. Jadi sebetulnya itu. Kan nggak ada cara lain untuk membaca kemampuan Pak Jokowi politiking. Karena Pak Jokowi masih punya kekuasaan maka semua partai pasti ada dalam kendali dia tuh. Apakah Pak Jokowi punya komorbid, banyak. Tapi, dia lebih banyak mengendalikan mereka yang berupaya untuk melawan dia tuh. Buat sementara begitu teknik politiknya. Nah, kalau setiap pesaing mulai diajukan kasus, itu artinya ada kecemasan pada Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi nggak cemas, dia bilang saja siapapun boleh, yang penting saya sudah pilih Ganjar. Sekalian kalian bertanding melawan Ganjar. Mau Puan, mau Prabowo, Anies, siapa pun. Tapi kelihatannya di hitungan di istana itu fifty-fifty. Sebab jangan sampai sangat mungkin Ganjar iya, tapi Anies yang menang. Ganjar iya, tapi Prabowo yang menang, Ganjar iya, tapi si orang lain yang menang. Jadi, tetap akan diatur bahwa pesaing nomor 2 itu nggak boleh terlalu dielu-elukan. Kalau misalnya soal Komcad tadi, Komponen Cadangan, semacam cadangan sipil untuk mem-backup (wamil kalau dulu), itu kemudian juga pasti kena ada anggaran besar di situ, mulai diumpankan soal Komcad ini. Balik pada isu politik tadi, menurut saya, potensi Pak Prabowo untuk melampaui Ganjar juga tersedia tuh. Karena Pak Prabowo langsung mau bersama dengan PKB, dengan Cak Imin. Itu dua kekuatan yang justru bisa komplementer. Kan Pak Prabowo kemarin kehilangan dukungan umat Islam karena Prabowo masuk ke kabinet. Jadi, teknik Pak Prabowo atau Gerindra untuk minta dukungan umat Islam lewat Cak Imin itu pasti signifikan. Jadi, ketakutan istana kalau Cak Imin dan Pak Prabowo bergabung. Nah, kalau sekarang ini ada soal Komcad dipersoalkan itu sebetulnya sinyal bahwa Pak Prabowo belum diizinkan untuk menggandeng Cak Imin, kira-kira begitu. Kalau Cak Imin, langsung dikasih tahu, Anda jangan macam-macam ya. Jadi, perintah istana selalu jangan macam-macam. Kira-kira begitu kan. Itu buruknya demokrasi, karena tadi PT 20% itu kan sehingga sibuk kasak-kusuk cari koalisi. Jadi, kira-kira di dalam keadaan sekarang semuanya masih debatebel, bahkan Ganjar masih sangat jauh untuk dinyatakan sebagai tokoh yang sudah diedarkan ke mana-mana tuh. Sementara Anies juga diedarkan, tapi oleh relawan yang betul-betul konsisten, nggak tunggu uang relawan Anies. Saya tahu. Kemaren saya mondar-mandir di Jawa Barat dan saya lihat betul bahwa relawan itu lakukan hal yang harapan besar supaya Anies jadi. Jadi, harapan besar itu dibaca oleh istana sebagai ancaman. Lain jika Anies bilang, melalui Nasdem saya akan melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi. Maka Pak Jokowi atau tim Pak Jokowi nggak akan terlalu takut dengan kemunculan Anies. Tapi, sekali lagi, Nasdem juga pasang posisi untuk siap-siap ditendang dari koalisi kan. Itu makin berbahaya lagi tuh. Kalau Nasdem yang ditendang dari koalisi, itu artinya Nasdem akan all out dukung Anies dan bergerilya ke mana-mana. Nanti uang Nasdem sebetulnya juga nggak ada untuk melawan uang oligarki. Tetapi, oligarki bisa terbagi dua juga, karena menganggap ya sudahlah, kalau Anies secara faktual, walaupun secara elektroniral belum bisa dinyatakan sebagai capres, tapi secara faktual sudah ada di mana-mana. Lalu diam-diam ada yang mulai pindahin fokus amplop itu dari Ganjar ke Anies. Jadi, kira-kira terbaca oleh istana bahwa Anies sebetulnya sedang menguat dan ada indikasi akan dapat sumbangan dana dari oligarki. Nah, bagi kita yang menghendaki Anies untuk bersih, itu akan kita tantang tuh. Karena Anies harusnya di percobaan politik di Indonesia bahwa dia bisa menang jadi presiden tanpa uang oligarki kok. Jadi bayangin misalnya kalau satu juta orang itu kumpulin masing-masing Rp 100.000, itu jadi Anies jadi presiden. Itu sudah Rp 10 triliun dia peroleh. Tetapi, Anies juga punya semacam mental yang ragu-ragu, antara ikut di dalam perpolitikan yang normal atau memanfaatkan momentum ini untuk mengajari Indonesia bahwa dia bisa jadi pemimpin tanpa asuhan oligarki. Ini betul-betul pemimpin yang tumbuh dari kerelaan orang untuk menitipkan harapan pada dia tuh. Itu yang kita dorong pada Anies sebetulnya. Dan potensi itu ada ya pada rakyat kita. Ada, dan potensinya besar sekali. Orang ingin melihat kontras saja. Orang nggak mau lihat Ganjar siapa, ya Jokowi; siapa lagi, Prabowo, Prabowo adalah Jokowi. Kira-kira begitu kan. Sandi (Sandiaga Uno) bahkan yang masih punya standing agak khusus, karena masih dekat dengan emak-emak, tetap dianggap begitu. Jadi, keributan di istana akan dimulai oleh dukungan yang berlebih pada Anies. Oke. Tapi, supaya jangan salah paham dulu ya publik. Kita menyatakan, soal korupsi itu dua hal yang berbeda. Bahwa kemudian sekarang BPK menemukan penyimpangan-penyimpangan dana di komponen cadangan, ya oke itu silakan dilanjut. Bahwa kemudian dari kasusnya Cak Imin itu silakan dilanjut. Tapi, yang jadi persoalan buat kita kan sekarang menjadi threat off. Ada yang tidak dilanjutkan karena dia berada dalam dukungan pemerintah, tetapi ada yang dicari-cari karena dia berpotensi akan menjadi oposisi dari pemerintah. Itu yang kita persoalkan kan. Itu yang orang akhirnya rumuskan bahwa KPK itu sudah jadi peralatan politik istana kan. Kan susul-menyusul. Padahal kita dari awal saya sudah bilang, Cak Imin Anda masih ada problem lo dengan kardus. Cak Imin temen saya, jadi saya suka-suka aja bicara sama dia. Dia ketawa-ketawa saja tuh. Jadi, sekali lagi, memang dicicil, istana itu mencicil bersamaan dengan naiknya elektabilitas lawan politiknya, dia cicil ancaman sprindik kan. Itu ngeheknya begitu. Dari awal saja kan bilang bahwa nggak bisa maju karena potensi sprindik. Ini orang sudah maju, Anies sudah maju dihalang-halangi oleh formula E, Cak Imin sudah maju, kardus tiba-tiba dibongkar, Pak Prabowo walaupun menteri tapi kemudian ada sinyal bahwa ada Komcad di bawah Departemen Pertahanan. Komponen cadangan itu rekrutmennya seluruh daerah, itu berarti ada uang besar di situ. Jadi, permainan politik yang mungkin juga ada soal permainan uang, tapi permainan kasak-kusuk ini untuk menghalangi seseorang, itu yang menjengkelkan sebetulnya. Publik makin merasa kalau begitu ya sudah nggak usah ada Pemilu aja. Langsung saja aklamasi. Tinggal ditunggu setelah aklamasi ditangkap KPK apa enggak? Oke. Sekarang mari kita bicara KIB. KIB ini kemarin, misalnya kita tangkap sinyal ini, terutama dari PAN, mereka akan menunggu PDIP. Kalau ternyata PDIP tidak mencalonkan Ganjar Pranowo maka KIB akan mencalonkan. Tidak lama kemudian juga muncul pernyataan dari Zulkifli Hasan. Jadi ini resmilah dan mereka ingin memasangkan Ganjar Pranowo dengan Ridwan Kamil. Tetapi, Golkar, selama ini kan menyebut sebagai harga mati bahwa Airlangga Hartarto itu, meskipun belakangan Airlangga sendiri tidak mau menanggapi soal pencalonan Ganjar ini, dan kita tahu bahwa sebenarnya Pak Airlangga juga tahu bahwa ini harus dikonsultasikan ke Pak Jokowi dulu. Jadi, ini sudah mulai mengerucut. Sebenarnya memang kita sudah tahulah karena PPP dan PAN sudah deklarasi-deklarasi di berbagai daerah untuk mendukung Ganjar gitu. Sementara Golkar sendiri kelihatannya masih dilematis soal ini. Cara berpikir Golkar selalu dia pragmatis, tapi sekaligus gak mau kehilangan kesempatan. Kan ada yang pragmatis tiba-tiba dia melipir sendiri saja. Karena itu, bagi Airlangga kan, Airlangga juga mengerti bahwa Golkar itu kuat loh sebetulnya. Dalam wilayah-wilayah tertentu di mana orde baru berhasil itu, Golkar nggak pernah kalah. Jadi, kita tahu ada komponen caption market dari Golkar yang memang diasuh oleh jumlah proyek yang bisa diperlihatkan langsung sebagai proyek Golkar tuh. Misalnya, soal BLT, kan tetap Airlangga yang dapat poin di situ, walaupun di klaim-klaim oleh Erick Thohir di beberapa tempat. Tetapi, Golkar juga tahu bahwa BLT itu banyak yang dikorupsi oleh Kepala Desa. Dan saya baca sebetulnya banyak betul kepala desa yang dipanggil Kejaksaan karena salah BLT. Tetapi, soal BLT ini kan yang harusnya jadi tempat Golkar mempromosikan diri, itu juga bisa dijadikan sebagai sinyal bahwa Golkar mengonsumsi BLT. Padahal, sebetulnya bukan Golkar yang korupsi, tapi Golkar menyalurkan itu untuk dikorupsi atau dibiarkan dikorupsi oleh sejumlah kepala desa yang lebih dekat dengan partai yang lain sebetulnya kan. Jadi, Golkar menunggu sebetulnya isu apa yang bisa diajukan supaya orang ingat bahwa Golkar itu partai modern. Nah, itu kehilangan momentum karena sudah diledek duluan oleh Pak Jokowi sehingga Airlangga sebetulnya secara sederhana sudah separuh tangannya sudah ditarik-tarik oleh Pak Jokowi untuk pergi ke Ganjar. Tapi Golkar ini kan faksinya macam-macam. Ada yang masih mau ke Anies, ada yang mau ke Ganjar. Jadi, nggak mungkin Golkar itu diarahkan sama seperti Pak Jokowi mengarahkan PPP atau PAN. Itu lebih mudah. Kalau Golkar susah. Dia punya, namanya juga beringin akarnya ke mana-mana, dibongkar satu yang sana masih bisa bertahan. Itu uniknya Golkar atau itu enaknya Golkar. Oke. Jadi, walaupun sebenarnya tadinya sudah selesai lah itu KIB, itu sudah di tangan Pak Jokowi, tapi tetap muncul kerumitan-kerumitan internal gitu. Saya menginginkan kerumitan itu dibikin lebih rumit lagi sampai kekacauan berlangsung lama. Golkar kan nggak perlu terlalu takut karena Pak Airlangga mungkin ada sprindiknya tapi Pak Airlangga mampu untuk mengucapkan kembali janji dia pada anggota bahwa dia akan tunduk pada kongres, bahwa dia adalah ketua terpilih untuk jadi presiden. Kan itu yang mesti dipegang. Kalau enggak orang anggap ya buat apa kalian kongres dan memutuskan presiden kalau mau jadi presiden akhirnya tidak berdasarkan hasil kongres, tapi restu Presiden Jokowi. Kan begitu. Itu yang mungkin membedakan Golkar dengan Nasdem, yang secara langsung tunjuk saja Anies tuh atau PDIP yang masih ngotot bahwa harus ada kader dari PDIP. Jadi Pak Jokowi sebetulnya juga disandera oleh ambisi dia sendiri kan. Dia mau ambisi tapi yang bisa dia perintah di KIB ya cuma PAN dan PPP. Golkar belum tentu bisa dia perintah. Golkar paham itu dan kirim-kirim sinyal lah. (ida/sws)
Biro Arsitek Ir. Soekarno
Oleh Ridwan Saidi Budayawan BIOSKOP Astoria di Pintu Air putar film Bill Haley \"Rock Around the Clock\" selama berbulan-bulan pada tahun 1957. Umat Islam marah lalu bikin rapat akbar di Taman Wijaya Kusuma yang dulunya Wilhelmina Park. Kini mesjid Istiqlal. Posisinya berseberangan dengan bioskop Astoria. Sebagai pembicara tunggal dalam rapat akbar itu Kyai Isa Anshari. Beliau putra Minang yang tokoh Masyumi, juga Persatuan Islam. Kyai Isa juga pendiri dan Pemred Majalah Daulah Islamyah. Kyai Isa dalam pidatonya serang pemutaran film itu di bioskop bersejarah karena pemborong bangunannya Biro Arsitek Ir Sukarno. Berdasar penuturan KH Saifudin Zuhri pada saya, biro arsitek yang didirikan BK ini domisili Bandung, dan Abikusno Tjokrosuyoso juga ikut. Kata Kyai Isa dalam pidato: jarak bioskop ini dengan Istana beberapa ratus meter saja. Jangan putar film semacam ini di bioskop ini. Tahun 1967 aku ke Bandung karena ada acara HMI yang akan dihadiri Kyai Isa. Kyai Isa datang di acara memaksakan diri karena dalam keadaan sakit. Aku duduk dekat Kyai Isa, beliau cuma senyum dan membisiki aku, saya kena diabetes. Pada 1980-an aku banyak menulis di majalah Panji Masyarakat pimpinan Buya Hamka. Suatu hari Buya kata padaku, penulis-penulis angkatan Buya seperti Kyai Isa, tengoklah ada ruh dalam tulisannya. Buya senang baca tulisan kamu Ridwan, usahakan tulisanmu ada ruhnya. Pemimpin di era itu dari kalangan mana pun behaviour-nya mendidik. Perhatikan pidato Kyai Isa, betapa pun mencerminkan loyalitasnya pada negara. Kembali pada Biro Arsitek Ir Soekarno, fakta ini memberi pelajaran pada kita hal kemandirian pemimpin zaman lampau. Biro Arsitek ini didirikan sekembalinya BK dari buangan Ende. Tak begitu lama di Bandung dengan kesibukan Biro Arsiteknya dan aktivitas politik, BK dibuang lagi ke Bengkulu. Di sini BK bertemu Fatmawati. Jelang kedatangan Jepang, pada bulan Februari 1942 Bung Karno dibebaskan. BK tak mau kembali ke Bandung, mau ke Jakarta saja. BK dan ibu Fat pertama tinggal di Jl Diponegoro.Tiba-tiba muncul pengusaha Martak yang meminjamkan rumah miliknya pada BK. BK dan Bu Fat kemudian pindah ke jalan Pegangsaan Timur 56. Bung Karno dan Ibu Fat diam di rumah ini sampai tahun 1952. Tahun itu BK dan keluarga pindah tinggal di Istana . Rumah Pegangsaan Timur 56 kemudian dibeli negara. (RSaidi)
Visa Second Home Magnet Bagi China
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan KESEMBRONOAN Pemerintah Indonesia yang berdalih demi investasi atau pengembangan wisata adalah kebijakan second home visa melalui Surat Edaran (SE) Dirjen Imigrasi No. IMI-0740. GR. 01.01 tahun 2022 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Rumah Kedua tanggal 25 Oktober 2022. Meski kamuflase untuk destinasi wisata Bali tetapi dengan kalimat \"dan destinasi lainnya\" membuka pintu WNA untuk dapat datang di seluruh Indonesia. Orang asing dan eks WNI dapat izin menetap selama 5 atau 10 tahun dalam rangka berinvestasi \"dan kegiatan lainnya\". Alasan Dirjen Imigrasi bahwa dengan Surat Edaran ini kelak dapat membuka lapangan kerja adalah pembelokan substansi ke arah manipulasi. Orang asing atau WNA yang datang berinvestasi adalah para tuan-tuan, pemilik modal atau kaum majikan. Lapangan kerja bagi pribumi mungkin hanya menjadi sopir, tukang kebun, cleaning service atau penjaga keamanan. Sadar atau tidak bahwa hal ini akan menjadi jalan bagi pembentukan komunitas budak pada kaum pribumi. Penjajahan asing atas penduduk bumiputera. Siapa yang tertarik oleh kekuatan magnetik Surat Edaran ini ? Warga Negara Amerika tentu kecil kemungkinannya, jikapun ada tidak banyak. Begitu juga dengan negara-negara Eropa. Negeri mereka jauh lebih makmur karenanya buat apa menetap 10 tahun di Indonesia. Indonesia bukan \"second home\" bagi mereka. Jepang, Korea, Arab? Tidak juga. Yang memungkinkan sangat tertarik adalah Republik Rakyat China. Etnis China sangat banyak di Indonesia. Dan bagi Warga Negara RRC Indonesia adalah \"second home\" yang nyaman dan menjanjikan. Lahan migrasi atau diaspora dari 1,5 milyar penduduk China. Tiga bahaya Surat Edaran Dirjen Imigrasi sebagai magnet WNA China, yaitu : Pertama, 10 tahun adalah waktu yang cukup untuk melakukan \"invasi\" atau \"infiltrasi\" budaya, ekonomi dan politik dalam rangka penguatan dan dominasi etnis China di Indonesia. Isu investasi dan destinasi menjadi gerbang \"karpet merah\" untuk \"konsolidasi\" dan \"aneksasi\". Kedua, mempersilahkan menjadi \"second home\" sama saja dengan melegalisasi keinginan RRC untuk ekspansi dalam rangka hegemoni. Hubungan erat Indonesia dengan RRC selama ini menjadi semakin kuat dengan Surat Edaran. TKA China yang sudah membanjir dapat meningkat menjadi air bah. Tidak tegas dan jelas kontrol kedatangan. Ketiga, WNI etnis China yang diperkirakan jumlahnya besar akan bahagia dengan kebijakan \"second home visa\" ini. Terbuka untuk membantu kehadiran \"saudara-saudaranya\" yang \"berwisata\" 10 tahun di Indonesia. Dengan bantuannya akan mempersulit Pemerintah Indonesia dalam mendeportasi dan menangkal WNA China yang kelak melebihi 10 tahun menetap. Surat Edaran ini jelas-jelas melanggar hukum karena mengatur keputusan strategis yang berdampak besar. Surat Edaran semestinya hanya untuk kebijakan internal. Ini bukan bagian dari peraturan perundang-undangan. Mengatur \"second home visa\" seharusnya dalam bentuk Undang-Undang atau setingkat Undang-Undang. Perlu keterlibatan rakyat. Pemerintah Jokowi seharusnya memiliki \"awareness\" dan \"alertness\" tinggi tentang bahaya asing khususnya RRC atas bangsa Indonesia. Rakyat Indonesia merasa khawatir dengan peningkatan jumlah etnis China dan penguasaan berbagai bidang kehidupan kemasyarakatan baik sosial ekonomi maupun politik. Surat Edaran tentang \"second home visa\" adalah bahaya. Karenanya harus ditolak keras. Dalam kaitan keamanan, maka second home visa yang lebih menarik bagi WNA China ini telah masuk dalam kategori Ancaman Tantangan Hambatan dan Gangguan (ATHG). Keberadaan WNA China bukan semata urusan imigrasi tetapi TNI, Kepolisian dan DPR/MPR. Rakyat pun tidak boleh diabaikan keikutsertaan dalam pengaturan dan pengawasannya. Second home visa adalah kebijakan berbahaya yang harus ditolak. Bandung, 2 Nopember 2022
FEB UI Meraih Akreditasi Internasional AACSB
Depok, FNN - Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) memperoleh akreditasi internasional Association to Advance Collegiate School of Business (AACSB), salah satu penilaian paling bergengsi di dunia untuk sekolah bisnis.Bahkan dari sekitar 13.000 sekolah bisnis di dunia, kurang dari 6 persen yang telah masuk pengesahaan AACSB mengingat ketatnya proses akreditasi tersebut.\"UI merasakan manfaat keikutsertaan FEB UI sebagai duta UI dalam akreditasi tingkat internasional ini, dengan diterapkannya berbagai proses perbaikan dan peningkatan, inovasi, kerjasama serta kontribusi pada masyarakat, sebagai bagian yang dituntut oleh akreditasi AACSB,\" kata Rektor UI, Prof. Ari Kuncoro, Ph.D. dalam acara Perayaan Akreditasi Internasional FEB UI di Auditorium Dekanat FEB UI di Kampus UI, Depok, Jawa Barat.Ia mengatakan semuanya akan mempengaruhi semangat UI dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu, pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.“Tentu kami berharap keberhasilan ini juga akan mendorong UI dalam perankingan internasional, sehingga dapat menaikkan pendidikan Indonesia di kancah dunia,\" ujar Prof.Ari.Sementara itu Dekan FEB UI Teguh Dartanto, mengatakan proses panjang untuk mendapatkan pengakuan dari AACSB International ini merupakan suatu proses perbaikan berkelanjutan bagi institusi yang dipimpinnya.Dia merinci bahwa terdapat 15 standar yang dinilai dalam proses akreditasi ini.Termasuk di dalamnya penentuan visi misi FEB UI, strategi pengelolaan pendidikan, pengembangan dosen, dan lain-lain.\"Ada 12 program studi yang kami ikutkan dalam proses akreditasi ini sehingga menjadikan FEB UI sebagaiFakultas Ekonomi dan Bisnis yang memperoleh akreditasi terbesar (dalam arti jumlah) se-Indonesia sejauh ini,\" ujar Teguh menegaskan.FEB UI menurutnya telah melakukan berbagai inovasi dalam pengembangan kualitas dan mutu pendidikan, di antaranya menjalin hubungan dengan berbagai pihak dan menghadirkan kontribusi positif dalam 72 tahun kehadiran FEB UI di Indonesia.\"Pengakuan internasional ini membuat kami lebih bersemangat memasuki usia ke 72 tahun dan akan terus menjalankan misi kami untuk berkontribusi pada pengembangan pengetahuan di bidang ekonomi dan bisnis, serta menyiapkan pemimpin yang inklusif, relevan dan bereputasi, yang memiliki tanggung jawab sosial serta mampu menghadapi tantangan global,\" tutur Teguh penuh optimisme.Teguh pun menambahkan bahwa FEB UI juga telah memperbarui akreditasi Internasional Association of MBAs (AMBA) untuk program studi Magister Manajemen (MM FEB UI). Sehingga menjadikan FEB UI sebagai satu-satunya sekolah bisnis di Indonesia yang memiliki ‘Double Crown’ yaitu tingkat tertinggi pengakuan internasional atas pendidikan tinggi sekolah bisnis (AACSB dan AMBA).Dalam acara pengumuman perolehan akreditasi tersebut hadir pula Executive Vice President AACSB International Dr. Geoff Perry. Dia mengatakan bahwa akreditasi dari pihaknya identik dengan standar kualitas tertinggi sehingga dapat menginspirasi cara berpikir baru dalam pendidikan bisnis secara global.\"Kami mengucapkan selamat kepada Universitas Indonesia,Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yang telah memperoleh akreditasi AACSB dan memberikan apresiasi kepada Dekan Teguh Dartanto dan seluruh tim Fakultas Ekonomi dan Bisnisatas peran mereka dalam meraih penghargaan yang terhormat ini,\" katanya.Selain Geoff, Executive Vice President and Chief Accreditation Officer of AACSB Stephanie Bryant pun memberikan apresiasinya terkait pendapaian FEB UI tersebut. Menurut Stephanie komitmen FEB UI untuk mendapatkan akreditasi merupakan cerminan nyata dari dedikasi terhadap peningkatan kualitas institusi pendidikan.\"Dedikasi tersebut tidak hanya kepada mahasiswa, jaringan alumni, dan komunitas bisnis yang lebih besar, tetapi juga kepada industri pendidikan tinggi secara keseluruhan. Mahasiswa hari ini adalah pemimpin bisnis masa depan, dan penambahan FEBUI ke jaringan sekolah bisnis terakreditasi AACSB akan memiliki dampak positifbaik secara lokal maupun global,\" kata Stephanie secara tertulis.Pada acara tersebut, Ketua Umum Ikatan Alumni (ILUNI) FEB UI Alexandra Askandar yang juga merupakan Wakil Direktur Utama Bank Mandiri turut menyampaikan apresiasi dan kebanggaan terhadap almamaternya.Menurutnya perolehan akreditasi AACSB merupakan bagian dari perjalanan FEB UI untuk terus selalu melakukan perbaikan berkelanjutan, memberikan impact yang positif kepada masyarakat, berperan serta dalam pembangunan nasional serta pengembangan ilmu pengetahuan.\"Saya mewakili seluruh alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, mengucapkan selamat kepada seluruh sivitas akademika FEB UI, dan kami sebagai alumni, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari FEB UI akan terus mendukung perjalanan FEB UI ke depannya,” ujar Alexandra.(Sof/ANTARA)
Pesta Halloween di AS Menimbulkan Korban Tewas dan Luka
London, FNN - Satu orang tewas dan sekitar 20 lainnya terluka dalam dua aksi penembakan di Kota Kansas City dan Chicago di Amerika Serikat pada malam Halloween, kata polisi.Lima sampai tujuh orang ditembak dan seorang lagi tewas saat penembakan terjadi di sebuah rumah di Kansas City, di mana sekitar 70-100 remaja berpesta pada Senin (31/10) malam, ungkap kepala kepolisian setempat Karl Oakman.Sejumlah orang yang tak dikenali oleh pemilik rumah mulai melepaskan tembakan saat mereka diminta pergi, kata Oakman kepada awak media.Di Chicago, sebanyak 14 orang, termasuk dua anak dan seorang remaja, terluka dalam aksi penembakan, namun belum ada laporan langsung mengenai korban tewas, menurut kepolisian setempat.Tujuh korban luka, termasuk tiga anak di bawah umur, dalam kondisi kritis.Dua pelaku yang menggunakan SUV berwarna gelap menembaki sekelompok orang yang sedang berdiri di perempatan, ungkap polisi. Menurut petugas, tiga belas orang terkena tembakan, sedangkan seorang lagi ditabrak, merevisi pernyataan sebelumnya yang menyebutkan bahwa 14 orang ditembak.Polisi belum mengidentifikasi atau mengantongi rincian tentang motif dari aksi tersebut, kata pengawas kepolisian Chicago David Brown saat konferensi pers.Aksi berdarah itu menyusul serentetan penembakan sekolah di AS yang menyebabkan puluhan orang tewas dan terluka sepanjang tahun ini saja, menambah perdebatan panjang AS mengenai kontrol senjata.Salah satu insiden yang paling mematikan terjadi pada Mei ketika seorang pria bersenjata membunuh 19 anak dan dua orang dewasa di Uvalde, Texas. (Sof/ANTARA/Reuters)
Elon Musk Sah Menjadi Pemilik Twitter, Kripto DOGE Naik 111 Persen
Jakarta, FNN - CEO Indodax Oscar Darmawan menanggapi kenaikan harga aset kripto DOGE usai pengumuman Elon Musk yang telah resmi menjadi pemilik Twitter.Berdasarkan data pada market Indodax, DOGE mengalami kenaikan sebesar 111,46 persen harga pada periode 25-30 Oktober 2022. Sementara data Coin Gecko pada Selasa ini, DOGE kini menempati urutan kedelapan kripto dengan kapitalisasi pasar terbesar mengalahkan Cardano dan SolanaOscar optimistis aset kripto DOGE akan memiliki utilitas yang lebih baik. \"Dengan adanya fenomena ini, bukan tidak mungkin rumor tentang DOGE akan masuk dalam ekosistem Twitter bisa jadi kenyataan. Opini ini berdasar disebabkan oleh pernyataan Elon Musk beberapa waktu lalu dimana ia ingin menggunakan kripto tersebut untuk membatasi spam dan menggunakan sistem blockchain bagi Twitter,\" ujar Oscar dalam keterangan di Jakarta, Selasa.Berkaca pada pasar Indonesia, DOGE juga merupakan salah satu kripto favorit di Indonesia. Oscar mengatakan member Indodax juga banyak mengoleksi kripto tersebut.Sebagai pelaku industri, Oscar pun optimis bahwa ekosistem kripto dan blockchain ke depan akan semakin berkembang. Jika pernyataan Elon menjadi kenyataan, isu tentang utilitas DOGE di Twitter tersebut tentunya akan membuat teknologi blockchain semakin masif digunakan dan semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat di seluruh dunia.Meskipun DOGE sedang naik karena fenomena tersebut, Oscar tetap mengingatkan masyarakat untuk tidak Fear of Missing Out (FOMO) dan tetap melakukan riset dan analisa yang tepat. \"Dengan analisa yang tepat diharapkan investor tidak terjebak pada bull trap,\" kata Oscar.Terkait prospek kripto dan blockchain ke depan, Oscar masih optimistis bisnis tersebut akan terus berkembang. Indodax juga tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan justru sedang melakukan penambahan tim khususnya di bidang IT (developer blockchain) untuk bisa beradaptasi dengan dinamika terkini.Dengan pengalaman panjang di dunia kripto, Indodax juga sudah mempelajari dan terus optimistis dengan perkembangan ekosistem kripto di Indonesia. \"Dengan pengalaman tersebut, kami terus meningkatkan skalabilitas operasional perusahaan untuk memastikan member terlayani dengan baik,\" ujar Oscar.(Sof/ANTARA)
Ibu Brigadir J Minta Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi untuk Sadar
Jakarta, FNN - Ibu Brigadir Yoshua Hutabarat (Brigadir J), Rosti Simanjuntak, meminta pasangan terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi untuk sadar dan mengakui perbuatan mereka.\"Buat Ferdy Sambo, segeralah sadar buat Bapak. Hidup ini tidak kekal dan abadi. Kekuatan apa pun, pangkat apa pun, apa pun keberadaan dia, Tuhan akan menghendaki semua adanya. Akan musnah. Mohon sadarlah sebagai ciptaan Tuhan,\" katanya saat bersaksi dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa.Menurut Rosti, Yoshua merupakan anak yang menjadi kebanggaan keluarga dan tidak pernah mengeluh akan tugas diberikan Ferdy Sambo. \"Yang harus diketahui Bapak, dia tidak pernah mengeluh seberapa pun tugasnya dan tidak bercerita ada apa yang kurang, tetap mengabari yang baik dan aman,\" ungkapnya.Kepada Putri Candrawathi, Rosti meminta agar nama baik anaknya, Nofriansyah Yoshua, untuk dipulihkan dari fitnah dan kebohongan mereka. \"Segeralah sadar, bertaubat, dan berkata jujur di dalam kasus ini agar arwah anakku tenang,\" ucapnya.Sementara itu, Ferdy Sambo menyatakan siap bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya. \"Saya yakini saya berbuat salah. Saya akan bertanggung jawab,\" katanya di hadapan orang tua Brigadir J.Sambo pun menyatakan penyesalannya dan memohon maaf karena tidak dapat mengontrol emosi. Akibat dari kemarahannya, Brigadir J meninggal dunia. \"Dari hati yang paling dalam, saya mohon maaf untuk Ibunda Yoshua beserta keluarga atas peristiwa ini,\" kata Putri Candrawathi.(Sof/ANTARA)
Polres Lombok Barat Memperketat Pengawasan "Jalur Tikus" Jelang KTT G20
Lombok Barat, FNN - Kepolisian Resor Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, memperketat pengawasan keluar masuk orang dan barang dari Bali ke Pulau Lombok menggunakan \"jalur tikus\" menjelang pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi G20 pada 15-16 November 2022.\"Ada 10 jalur tikus dan kebanyakan di wilayah Sekotong, ini termasuk tempat yang kita monitor sehingga harapannya nanti lalu lintas orang bisa dimonitor dan diperketat selama pelaksanaan KTT G20,\" kata Kepala Polres Lombok Barat Ajun Komisaris Besar Polisi Wirasto Adi Nugroho di Lombok Barat, Selasa.Dalam pelaksanaan KTT G20 di Bali, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat dan Polres Lombok Barat termasuk sebagai polda dan polres penyangga.Oleh sebab itu, Polres Lombok Barat melaksanakan kegiatan imbangan berupa kegiatan rutin yang ditingkatkan, meliputi kegiatan preemtif, preventif, dan kegiatan represif yang difokuskan pada pintu-pintu masuk pelabuhan.Untuk wilayah Kabupaten Lombok Barat ada satu pelabuhan resmi, yaitu Pelabuhan Lembar dan beberapa jalur tikus (jalur alternatif).\"Sebenarnya kegiatan ini telah dilaksanakan rutin setiap saat, namun kita tingkatkan menjelang pelaksanaan KTT G20 di Bali, dengan harapan pelaksanaannya menjadi aman,\" ujarnya.Kapolres menambahkan kegiatan preemtif melibatkan Satuan Bina Masyarakat untuk cipta kondisi dengan cara melakukan kunjungan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk ikut menyukseskan pelaksanaan KTT G20.Sementara tindakan represif dilakukan apabila menemukan kasus-kasus hukum di lapangan, kemudian ditindaklanjuti dengan penegakan hukum.Khusus di area Pelabuhan Lembar, Tim Samapta Polres Lombok Barat juga melibatkan dua anjing pelacak untuk mengendus barang masyarakat yang akan melintas menuju Bali selama KTT G20 berlangsung.\"Ini berkaitan dengan ancaman teror dan kelompok radikal. Kita sudah latih untuk dua anjing pelacak. Dua anjing ini bisa melacak bahan peledak dan narkotika,\" ucapnya.Mengenai pelibatan personel, Wirasto mengatakan sebanyak 40 orang personel Polres Lombok Barat dilibatkan untuk membantu pengamanan cipta kondisi jelang KTT G20.(Sof/ANTARA)
POPULER
