Jakarta, FNN - Rasanya makin hangat dan menarik mengamati situasi politik dalam negeri. Apalagi ketika Ketua Umum PP Muhammadiyah terpilih, Prof. Dr. K.H. Haedar Nashir, M.Si., dalam pidato pertama keterpilihannya kembali mengingatkan agar pemerintah tidak terlibat dalam kontestasi Pemilu.

"Ini benar-benar peringatan yang keras. Tidak hanya Ketua Umum yang memberi peringatan keras, tetapi juga salah satu formatur, Bapak Anwar Abbas, yang ketika ditanya mengenai syarat seorang capres, jawabannya adalah paham Pancasila dan Konstitusi. Jawaban yang manarik sekaligus menusuk," kata pengamat politik Rocky Gerung dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Senin (21/11/22).

Rocky menegaskan bahwa hal itu merupakan poin yang bagus untuk memulai suatu organisasi yang basisnya pendidikan, tapi tidak mungkin lepas dari kritik sosial. Muhammadiyah dikenal sebagai tempat pikiran itu diuji, diperlihatkan secara akademis. "Kira-kira mungkin sekarang 200 Perguruan Tinggi Muhammadiyah di seluruh Indonesia dan saya sering bertemu dengan mereka. Mereka menganggap bahwa Muhammadiyah diminta sebetulnya oleh sejarah untuk mengingat peristiwa 108 tahun lalu ketika seorang pemuda, namanya Ahmad Dahlan, itu memutuskan untuk mendirikan sekolah. Dia tidak mendirikan partai politik dan itu yang sering saya terangkan kepada kalangan Muhammadiyah, bayangkan kalau Kyai Ahmad Dahlan pada waktu itu nyaleg, maka nggak akan ada sekolah-sekolah Muhammadiyah," paparnya.

Dalam acara yang dipandu oleh Hersubeno Arif, wartawan senior FNN, itu Rocky Gerung menegaskan bahwa Muhammadiyah sebetulnya jadi penuntun pertama bangsa ini untuk mengingatkan bahwa pendidikan adalah hal terpenting, karena itu memilih leader itu juga dengan basis sejarah yang sama.

"Jadi sejarah pendidikan nasional, jadi sejarah intelektualitas. Jadi kalau Muhammadiyah tumbuh dan berupaya untuk melindungi kapasitas akademis kita, itu menunjukkan Muhammadiyah melakukan politik oposisi dari perspektif akademis. Dan itu yang terbaca di dalam pidato Pak Haedar Nashir yang menganggap bahwa memang Muhammadiyah harus mengawasi dengan baik proses pemilu ke depan atau proses rekrutmen elit politik. Dan itu yang sebetulnya dari periode pertama Pak Ketua Muhammadiyah ini sudah sangat kritis. Dan itu menjadi tradisi Muhammadiyah: Amien Rais juga sangat kritis, Dien Syamsudin waktu jadi ketua juga sangat kritis, HR Fachrudin juga begitu. Jadi, kritisnya tidak mungkin hilang dari perspektif Muhammadiyah. Apalagi kalau kita ingat bahwa bangsa ini berhutang pendidikan pada Muhammadiyah karena Muhammadiyah mengasuh berbagai macam sekolah. Jadi, sekali lagi, perspektif Muhammadiyah adalah perspektif kritis sesuai dengan asal-usul sejarahnya, yaitu mendirikan lembaga pendidikan. Tidak ada lembaga pendidikan yang manggut-manggut. Lembaga pendidikan dirancang untukberpikir kritis, jadi Kyai Haji Ahmad Dahlan kita hormati sebagai tokoh yang tahu bahwa negara harus dituntun akal sehat," paparnya.

Rocky mengaku selalu menarik membahas tentang peringatan dari Ketum Muhammadiyah agar negara jangan terlibat dalam kontestasi Pemilu, karena dalam dua kali kepemimpinan Pak Jokowi sangat nyata terlihat di lapangan bagaimana aparat negara terlibat dalam suatu pemenangan kontestasi Pemilu. Dan memang, yang dimaksud negara itu banyak sekali  dalamnya, mulai dari seluruh pejabat pemerintah sampai aparat negara.

“Tetapi, negara ada kepala negaranya, jadi kepala negaranyalah yang harus bertanggung jawab supaya negara netral. Netral karena negara itu birokrasi. Supaya negara netral, Kepala Negara tidak boleh mengucapkan sinyal yang memihakkan. Itu kalau kita terjemahkan pikiran Muhammadiyah pasti begitu. Kan nggak mungkin nggak ada subjeknya. Jadi, subjeknya adalah negara dan setiap negara punya kepala negara.Tapi, Muhammadiyah tahu bahwa kepala negara itu diminta untuk betul-betul awas dan betul-betul lakukan sesuatu yang membuat rakyat percaya bahwa dia memimpin negara, bukan memimpin kelompoknya saja. Mungkin itu masih terlalu sumir, tapi orang langsung lihat bahwa itu satu paket dengan pikiran-pikiran pertama,” tandas Rocky Gerung. 

Menurut Rocky Gerung, mungkin suatu saat akan ada catatan sejarah politik Pak Jokowi bahwa aparat negara memang dikerahkan, baik Depdagri, BUMN, bahkan itu tentara juga dikerahkan semua. Saat ini pun, menjelang pemilu 2024  arahnya begitu. Pejabat-pejabat negara justru mengerahkan instansinya untuk kepentingan dia sendiri. Menteri BUMN Erick Thohir, Ganjar yang adalah Gubernur juga pejabat negara, dan macam-macamlah.

"Jadi, semua yang menjabat menteri dan dalam kedudukan ketua partai politik, pasti akan memanfaatkan fasilitas negara, diam-diam atau terang-terangan. Jadi, teguran etis dari Muhammadiyah harus diperhatikan, bukan hanya oleh Kepala Negara terutama memang, tapi juga oleh pembantu-pembantu dia, supaya jangan memakai negara untuk kepentingan politik. Sebetulnya itu tradisi yang bagus sehingga kita meminta sebetulnya menteri-menteri yang mau jadi presiden mundur saja, karena nggak mungkin dia nggak punya conflict of intenrest," tegasnya.

“Jadi, Pak Jokowi juga seolah-olah menganggap bahwa menteri biarin saja di kabinet, dia boleh kampanye, tapi sekaligus gua tahan dia dengan potensi sprint.  Ini kasus yang terbaru tentu soal Surya Paloh. Surya Paloh juga ditegur oleh Muhammadiyah. Kalau Anda mau berpolitik, lepaskan jabatan Anda di negara karena bagaimanapun menteri diri Anda akan memanfaatkan fasilitas untuk berkampanye  demi Anies. Jadi, sekali lagi ini teguran etis dan baik betul dalam suatu pidato keterpilihan, dipimpin kembali dengan prinsip bahwa Muhammadiyah harus menjadi penjaga moral bangsa,” terang Rocky.

Muhammadiyah adalah organisasi yang basisnya teologi, tetapi matang dan akuntansinya bagus betul. Ada organisasi yang setara juga yang tidak pernah diaudit, tapi Muhammadiyah kita tahu punya auditor, bahkan auditor eksternal, dan itu yang menyebabkan orang memang percaya pada etos yang dipesankan oleh Pak Ahmad Dahlan supaya jangan cari hidup di Muhammadiyah melainkan hidupkanlah Muhammadiyah. Itu membekas terus. Jadi hanya satu narasi pendek, tapi itu dalam sekali maknanya. Kiranya pesan ini dipegang oleh semua kader Muhammadiyah sehingga mereka paham bahwa negeri ini majemuk sehingga mengutamakan kesepakatan bersama yang mereka sebut Pancasila. Selamat untuk kepengurusan Muhammadiyah yang baru. (ida, sws)