ALL CATEGORY
Rotasi Pengangkatan Panglima TNI Wujud Hikmat Kebijaksanaan
Jakarta, FNN - Pengamat Intelijen, Pertahanan, dan Keamanan Ngasiman Djoyonegoro mengatakan bahwa tradisi rotasi lintas matra pada pergantian panglima TNI merupakan wujud hikmat kebijaksanaan. \"Rotasi antarmatra ini saya kira sebagai bentuk hikmat kebijaksanaan yang dipegang teguh oleh para pemimpin kita dan dituangkan dalam undang-undang. Jika melihat rutenya, peluang ada di TNI AL,\" tutur Simon, panggilan akrab Ngasiman, dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Jumat. Simon mengatakan bahwa pergantian panglima TNI kemungkinan akan dilaksanakan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam waktu dekat ini.Pengangkatan Panglima TNI merupakan hak prerogatif Presiden. Seharusnya, tutur dia melanjutkan, tidak ada intervensi dari pihak mana pun. Ia meyakini bahwa presiden akan melanjutkan tradisi rotasi lintas matra pada pergantian panglima TNI tahun ini.Lebih lanjut, Simon menuturkan bahwa ke depan terdapat sejumlah agenda strategis pertahanan negara. Pertama, pengamanan wilayah laut dan kepulauan dari pencaplokan oleh negara-negara lain.“Potensi eskalasi konflik lintas di kawasan laut Indo-Pasifik cukup tinggi. Ada potensi militerisasi di kawasan tersebut yang disebabkan oleh persaingan antara dua negara Amerika Serikat dan China,” ucap Simon.Dukungan penjagaan laut merupakan garda terdepan dalam menjaga kedaulatan, tentu upaya diplomasi tetap dijalankan. Di samping itu, ucap dia melanjutkan, kejahatan transnasional seperti penyelundupan senjata juga terjadi di laut.“Kedua, visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia perlu dilanjutkan,” tuturnya.Poros Maritim Dunia bertujuan menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang besar, kuat, dan makmur melalui pengembalian identitas Indonesia sebagai bangsa maritim, pengamanan kepentingan dan keamanan maritim, serta memberdayakan potensi maritim untuk mewujudkan pemerataan ekonomi Indonesia.“Aspek pertahanan maritim merupakan aspek pokok dalam mewujudkan visi Poros Maritim Dunia,\" katanya.Sesuai filosofi dalam G20, di bagian bawah terdapat tulisan G20 Indonesia. Tulisan tersebut berwarna biru tua, yang merepresentasikan identitas Indonesia sebagai negara maritim, laut yang luas, kaya sumber daya, dan memiliki kekuatan menghubungkan dunia dan bangsa.“Sebagai negara maritim, laut sangat dekat dengan kehidupan rakyat Indonesia,” ucap Simon.Ketiga, Perang Ukraina-Rusia yang sedang berlangsung berdampak pada krisis energi dan pangan yang telah menghantui negara-negara di seluruh dunia. Indonesia adalah negara yang berpotensi terdampak krisis tersebut.Secara internal, TNI juga memiliki banyak pekerjaan rumah, terutama pada penguatan Minimum Essential Force (MEF) dan teknologi alutsista. “Tapi yang lebih penting, seorang Panglima TNI adalah sosok yang memiliki chemistry dan sepemikiran dengan Presiden,” kata Simon. (Ida/ANTARA)
Komitmen G20 pada Transformasi Digital Ditunjukkan dalam Deklarasi Bali
Nusa Dua, Bali, FNN - Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang berlangsung pada 15-16 November menghasilkan Bali Leaders\' Declaration atau Deklarasi Bali berisi kesepakatan para pemimpin anggota G20.Kesepakatan yang dimuat pada Deklarasi Bali mencakup isu transformasi digital. Dari 52 hal yang dimuat pada Deklarasi Bali, sekurang-kurangnya terdapat enam poin yang menunjukkan komitmen G20 pada perkembangan terkini dunia digital.Anggota G20 pada Deklarasi Bali sepakat bahwa dunia perlu menambah kolaborasi untuk mengembangkan kemampuan digital dan literasi digital masyarakat, khususnya untuk perempuan dan kelompok rentan.Pelatihan literasi digital juga akan diberikan kepada pelajar, guru, pimpinan sekolah dan profesi lainnya yang berkaitan dengan pendidikan.Kemampuan digital dan literasi digital dinilai bisa memberikan dampak positif pada transformasi digital, karena membantu masyarakat memiliki kemampuan dan literasi digital yang bisa diandalkan.Anggota G20 dalam Deklarasi Bali mengemukakan, terdapat peningkatan permintaan untuk pekerja yang mahir menggunakan teknologi yang sedang berkembang, pendidikan dan pelatihan, penambahan dan pelatihan ulang untuk memenuhi permintaan itu.Sambil mengembangkan kemampuan dan literasi digital masyarakat, anggota G20 sepakat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang aman dan berkapasitas tinggi.Anggota G20 mengakui bahwa teknologi digital berperan penting untuk pemulihan dan pemberdayaan di berbagai sektor pendidikan, termasuk untuk membangun sistem pangan dan agrikultur yang tangguh dan berkelanjutan, menciptakan pekerjaan dan pengembangan kapasitas manusia yang berkelanjutan dan layak, menambah produktivitas dan berpihak pada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).Forum itu mendukung penerapan Peta Jalan G20 untuk Meningkatkan Pembayaran Lintas Batas, G20 Roadmap for Enhancing Cross-Border Payments. Mereka mendorong bank sentral dan otoritas keuangan publik dan industri pembayaran bekerja sama untuk meningkatkan pembayaran lintas batas.Anggota G20 menyatakan dukungan untuk Kerangka Kerja Inklusi Finansial Yogyakarta yang dipandu oleh Rencana Aksi Inklusi Finansial G20 2020 (Yogyakarta Financial Inclusion Framework guided by the G20 2020 Financial Inclusion Action Plan).Keberpihakan anggota G20 pada digitalisasi dan pengembangan keuangan yang berkelanjutan juga ditunjukkan melalui dukungan terhadap G20/OECD High-Level Principles on Financial Consumer Protection yang diperbarui dan G20/OECD High-Level Principles on SME Financing.Deklarasi Bali juga membahas ekosistem aset kripto, termasuk stablecoin. Anggota G20 sepakat bahwa aset kripto harus diawasi dan tunduk pada regulasi, pengawasan dan pemeriksaan untuk mengurangi potensi risiko terhadap stabilitas finansial.Mereka menerima usulan Dewan Stabilitas Keuangan G20 (Financial Stability Board) untuk membuat kerangka kerja internasional yang komprehensif untuk regulasi aset kripto.G20 melihat adalah penting bagi publik untuk mengetahui risiko aset kripto, memperkuat regulasi dan mendukung kesempatan yang sama selagi dunia memetik manfaat inovasi.Deklarasi Bali juga menyoroti disrupsi yang terjadi pada dunia kerja sebagai konsekuensi dari teknologi digital dan otomasi. Digitalisasi dan pandemi memberikan tantangan bagi banyak negara terutama kepada perempuan, anak muda, pekerja usia tua, pekerja migran dan penyandang disabilitas.Anggota G20 tetap berkomitmen pada dukungan terhadap pekerjaan yang layak dan eliminasi pekerja anak dan buruh paksa (forced labour).Perhatian Presidensi G20 Indonesia pada transformasi digital didasari kondisi pandemi virus corona yang mendadak membuat seluruh aspek kehidupan menjadi serba digital. Diperkirakan ada 2 miliar penduduk di dunia yang belum bisa mendapatkan akses ke internet, termasuk di Indonesia.Isu transformasi digital pada Presidensi G20 Indonesia dibahas melalui sherpa track Digital Economy Working Group (DEWG) dan Digital Economy Minister Meeting (DEMM). Forum itu memiliki tiga bahasan utama, yaitu konektivitas digital dan pemulihan pascapandemi COVID-19; kecakapan digital dan literasi digital; dan arus data lintas batas negara.Respons anggota G20Deklarasi Bali menuai apresiasi dari sejumlah kepala negara dan pemerintahan yang menghadiri KTT G20. Perdana Menteri Inggris Raya Rishi Sunak mengatakan,Baca juga: DTE G20 tampilkan empat pilar transformasi digital IndonesiaBaca juga: DTE G20 tampilkan empat pilar transformasi digital Indonesia Deklarasi Bali bersifat substantif, komprehensif dan berorientasi pada aksi.Dia melihat Deklarasi Bali menyoroti masalah ekonomi internasional dan mendukung ketahanan pangan terutama untuk kelompok rentan.Deklarasi Bali juga dinilai menyatakan pesan yang jelas untuk mengakhiri perang Rusia dengan Ukraina.Menurut Presiden Prancis Emmanuel Macron, anggota G20 tidak menutup mata terhadap perang dan menilai masih ada ruang pembicaraan untuk mendorong Rusia mengakhiri konflik.Sementara Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau melihat Deklarasi Bali memiliki banyak target yang ambisius, terutama untuk yang berkaitan dengan arsitektur kesehatan global dan aksi iklim.KTT G20 di Bali tidak hanya menghasilkan Deklarasi Bali, tapi, juga rencana aksi. Kementerian Luar Negeri menyatakan terdapat negosiasi terpisah yang dimasukkan ke dalam G20 Action for Strong and Inclusive Recovery.Dokumen itu berisi daftar proyek, negosiasi dan diskusi yang dilakukan selama Presidensi G20 Indonesia. Rencana aksi yang dimuat dalam dokumen itu beragam bentuknya, antara lain berupa hibah, program pembangunan kapasitas, investasi dan riset pengembangan.Keketuaan Indonesia untuk G20 sudah resmi selesai sejak KTT G20 di Bali berakhir. Indonesia sudah menyerahkan keketuaan pada India.(Ida/ANTARA)
Pemain Naturalisasi Timnas Jordi Amat dan Sandy Walsh Resmi Warga Negara Indonesia
Jakarta, FNN – Pemain Timnas, Jordi Amat berkewarganegaraan Spanyol dan Sandy Walsh warga negara Belanda resmi menjadi Warga Negara Indonesia, setelah diambil sumpah janji setia pewarganegaraan di Kantor Kemenkum HAM, Jakata Selatan, Kamis, 16 November 2022. Acara pemindah kewarganegaraan ini di langsungkan secara tertutup. Media peliput difasilitasi layar monitor yang terletak di depan gedung. Ketua Umum PSSI Mochammad Irawan tampak mendampingi keduanya. Diawali pembacaan Keputusan Presiden mengenai Status Warga Negara Indonesia (WNI) kepada kedua pemain tersebut. Selanjutnya Jordi Amat dan Sandi Walsh membacakan sumpah kewarganegaraan yang dilakukan secara bersama. “Demi Tuhan yang Maha Esa, saya menyatakan, dan berjanji dengan sungguh-sungguh melepaskan seluruh kesetiaan saya kepada kekuasaan asing, mengakui, tunduk dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan akan menjalani dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara kepada saya sebagai Warga Negara Indonesia dengan tulus ikhlas. Kiranya Tuhan menolong saya,” ujar Jordy Ahmad dan Sandy Walsh. Selanjutnya mereka dilantik sebagai Warga Negara Indonesia yang kemudian mereka melakukan penandatanganan berkas. (Anw)
Demokrat dan PKS Penentu Anies Jadi Capres, Aam Sapulete Ingatkan NasDem dalam Berikan Pernyataan di Media
Jakarta, FNN- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat penentu Anies Rasyid Baswedan menjadi calon presiden (capres) 2024 untuk memenuhi Presidential Threshold (PT) 20 persen. NasDem yang sudah mengusung Anies menjadi capres 2024 belum memenuhi syarat PT 20 persen. \"Tidak melarang untuk bicara atau mengeluarkan pendapat hendaknya NasDem bisa menjaga perasaan kader-kader Demokrat dan PKS ketika memberikan pernyataan di media, bersafari sosial atau bersafari politik ketika menemui rakyat atau elite politik,\" kata Pendiri Jaringan Nusantara Aam Sapulete kepada wartawan, Jumat (18/11/2022). Kata Aam, saat ini masih dalam proses menuju koalisi perubahan NasDem, Demokrat dan PKS. \"Semua masih berproses, perjuangan masih panjang, godaan dan gangguan di sana-sini masih banyak, hendaknya NasDem bisa menjaga perasaan kader-kader Demokrat dan PKS agar Anies Rasyid Baswedan sukses menjadi Capres 2024. Dalam menentukan pendamping Anies di Pilpres 2024, Aam meminta NasDem, PKS dan Demokrat tidak menjalankan politik transaksional. \"NasDem, Demokrat dan PKS harus membangun Politik Bersih artinya dalam memutuskan sesuatu termasuk mencari siapa yang pas menjadi cawapresnya harus dijauhkan dari dagang dan transaksi,\" pungkasnya.(*)
Samen Bundeling van Alle G-20 Krachten
Oleh Ridwan Saidi Budayawan KALAU Bung Karno mengatakan bahwa Samen bundeling van alle revolusionaire krachten. Menyatukan segala kekuatan revolusioner. Tapi saya ingin nemakai politieke phrase BK dalam bahasan G20 Bali. Tiga (3) bulan sebelum G20 Bali Menlu USA Blinken mengatakan Rusia cuma tantangan tapi China ancamann. Kiranya saat itu USA-China lagi rendezvous. Kurang dari 2 bulan lalu Menteri Sandiaga bicara dengan menghebat-hebati Rusia. Di Pnompenh Pak Joko mengajak negara-negara ASEAN untuk tidak jadi negara proxy. Menjelang G20 Menko LBP dalam pernyataannya terkesan ogah-ogahan kalau G20 mengeluarkan komunike. Mungkin sudah diduga G20 akan mengeluarkan kecaman terhadap Rusia. Zaman James Bond memang From Russia with love. Kini \'kan Ukraine dihancurkan. Pak Joko memberi solusi lewat pidato pembukaan G20, I repeat stop war. Izin. Stop war itu normatif. G20 seharusnya mencari solusi yang dapat diaplikasi demi menyelamatkan Ukraine. Bahasa kini solutip mirip selotip buat tempek koreng. Di tengah konferensi Bali PM UK menyampaikan info bahwa ada 80 missile ditembakkan Rusia ke Kiev Ukraine. Kata Dubes Ukraine untuk Indonesia, yang 2 menyasar ke Polandia. Ini cara Rusia marah ke G20. Ini sudah bukan lagi Rusia yang dikisahkan dalam karya sastra Anton Chekov yang jenaka.tentang saudagar yang ketakutan karena bersin. Pebisnis itu suatu malam yang dingin nonton teater duduk di balkon. Tiba-tiba ia bersin, haaatchih. Dan dahak warna hijau daun terlempar ke bawah. Buru-buru ia julurkan kepala. Ampun. Dahak nan kental itu jatuh di lkepala Tsar yang botak. G20 akhitnya ketok martil ACC komunike yang a .l isinya minta Rusia keluar dari Ukraine. Komunike juga dikukung Ibdonesia. Tergalang kekuatan G20 vis a vis Rusia. Tanggapan delegasi Indonesia setelah komunike/deklarasi: 1. Pak Jokowi Semua negara mendukung deklarasi kok. Note; Terkesan apologi. Komunike sebagai format tentu didukung. Sedangkan konten, hal yang lain . 2. Menlu Retno: Declaration dan komunike itu artinya sama. Note; Ini terminologi. It\'s beyond the problem 3. Menkeu Mulyani; Nanti juga ada bilateral lah. Note: It\'s there any problem will come out from certain country? (RSaidi)
Refleksi atas UU Sisdiknas
Peran dominan persekolahan dalam sisdiknas telah melemahkan keluarga sebagai satuan pendidikan yang sah. Keluarga hanya diberi peran sebagai penghasil manusia yg akan disekolahkan untuk menjadi buruh trampil bagi kepentingan investor, bukan untuk menjadi warga negara yang bebas dan bertanggungjawab. Oleh: Daniel Mohammad Rosyid, Departemen Teknik Kelautan ITS Surabaya 1. Tujuan pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa pada dasarnya adalah untuk membangun jiwa merdeka sebagai prasyarat budaya bagi bangsa yg merdeka. Sisdiknas adalah platform untuk belajar merdeka. Pembangunan adab dan akhlaq hanya mungkin dilakukan atas warga negara yang berjiwa merdeka. 2. Belajar sebagai konsep kunci dalam pendidikan belum didefinisikan sehingga Wajib Belajar diartikan secara sembrono sebagai Wajib Sekolah. Padahal belajar sebagai proses tidak pernah mensyaratkan formalisme persekolahan yg rumit. Mengatakan Wajib Belajar sebagai Wajib Sekolah menyembunyikan misi persekolahan sebagai instrumen teknokratik untuk menyiapkan buruh yg cukup trampil menjalankan mesin2 pabrik sekaligus cukup dungu untuk setia bekerja bagi kepentingan investor. 3. Terlalu berorientsi mutu berbasis standard, lalu menomorduakan relevansi personal, keluarga, spasial dan temporal. Penyeragaman menjadi fitur utama persekolahan sehingga keunikan setiap warga belajar tidak dikenali, tidak dihargai, lalu terbengkalai dan tidak berkembang. 4. Pendidikan informal oleh keluarga dipandang tidak sepenting pendidikan formal, sehingga keluarga tidak dilihat sebagai satuan pendidikan yang penting dalam Sisdiknas; pengaturannya diletakkan pada pasal-pasal penutup. Peran dominan persekolahan dalam sisdiknas telah melemahkan keluarga sebagai satuan pendidikan yang sah. Keluarga hanya diberi peran sebagai penghasil manusia yg akan disekolahkan untuk menjadi buruh trampil bagi kepentingan investor, bukan untuk menjadi warga negara yang bebas dan bertanggungjawab. 5. Pendidikan tinggi secara keliru dirumuskan sebagai kelanjutan pendidikan menengah. Padahal pendidikan menengah seharusnya pendidikan terminal yang menghasilkan warga negara yg mandiri, bertanggung jawab, sehat dan produktif pada usia 18 tahun. Pendidikan tinggi bersifat tambahan saja bagi warga negara yang memiliki bakat akademik tertentu. Mayoritas warga negara muda harus sudah mampu mandiri pada usia 18 tahun. Banyak perguruan tinggi dibangun hanya untuk menutup-nutupi kegagalan pendidikan menengah menghasilkan warga muda yang mandiri. Kebutuhan pendidikan tinggi yang meningkat sejatinya adalah kebutuhan semu. Kegagalan membangun budaya sehat telah menyebabkan banyak PT membuka fakultas kedokteran, dan swasta membuka rumah sakit. 6. Kehadiran internet telah mengurangi peran pendidikan formal melalui persekolahan secara signifikan. Akses pada sumber2 belajar makin terbuka. Sisdiknas perlu dirumuskan kembali sebagai Jejaring Belajar yang lentur sehingga membuka peluang belajar yang lebih besar bagi warga belajar. Pendidikan akan semakin mengarah pada pola berguru atau magang pada empu atau pakar atau apprenticeship. 7. Persekolahan sebelum internet telah mempersempit peluang belajar, menjadikan pendidikan sebagai barang publik menjadi makin langka, dan mahal. Pendidikan untuk semua makin mudah dilaksanakan dengan mengurangi dominasi sekolah dalam Sisdiknas. Sisdiknas harus dirumuskan kembali sebagai platform untuk memperluas learning opportunity. Surabaya, 17 November 2022. (*)
Meminta Klarifikasi MUI Soal Ahli Agama dan Fatwa Mubahalah dalam Pandangan Agama Islam
Namun, do\'a kaum muslimin yang diijabah akan mendatangkan pertolongan Allah SWT kepada kami. Saat Allah SWT menolong, maka tak ada satu makhluk pun yang bisa mencelakakan. Oleh: Ahmad Khozinudin, SH, Advokat, Kuasa Hukum Gus Nur PADA hari Kamis (17/11), Penulis bersama Tim Advokasi Gus Nur (Bang Eggi Sudjana, Rekan Ricky Fattamazaya, Anwar Silalahi) dan sejumlah Tokoh dan Ulama (Ustadz Irwan Syaifulloh, Ustadz Bukhori Muslim, Ustadz Salman, dll) mendatangi Kantor Pusat MUI, di Jl. Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat. Kami ingin menemui Pimpinan atau Perwakilan dari MUI, sehubungan dengan surat Permohonan Informasi dan Fatwa Keagamaan Soal Mubahalah yang telah kami kirim tanggal 14 November 2022 lalu. Sayangnya, kami tidak dilayani dengan baik. Tak ada perwakilan MUI yang menemui kami, tidak diberitahu pula kapan unsur Pimpinan MUI bisa mengagendakan waktu untuk menerima kami. Padahal, kami sudah berkirim surat resmi sebelumnya pada 14 November 2022. Di dalam surat tersebut, selain meminta informasi soal ahli agama dan mohon fatwa keagamaan soal Mubahalah, kami juga menyampaikan informasi hari Kamis, tanggal 17 November 2022 berkunjung ke MUI. Karena tidak ditemui, tidak pula ada kejelasan kapan akan diagendakan pertemuan untuk menerima dan beraudiensi, akhirnya kami membuat video pernyataan di depan Kantor Pusat MUI. Beberapa substansi pernyataan kami adalah sebagai berikut: Pertama, kami menyayangkan pelayanan MUI dalam menindaklanjuti permohonan masyarakat dan penerimaan tamu. Kedepan, kami berharap MUI dapat lebih memperbaiki layanan dan penerimaan aduan atau kunjungan masyarakat. Kedua, Klien kami Sugi Nur Raharja alias Gus Nur dipersoalkan secara hukum dan menjadi Tersangka diantaranya karena dianggap telah melakukan tindak pidana penodaan agama berdasarkan ketentuan pasal 156 a KUHP, sehubungan dengan unggahan konten Mubahalah Gus Nur pada akun Youtube GN-13. Salah satu unsur pasal 156 a KUHP tentang penodaan agama harus dipenuhi dengan adanya keterangan ahli agama, yang dalam hal ini ahli agama Islam yang harus representatif, yakni harus ahli agama yang ditunjuk atau mewakili Majelis Ulama Indonesia (MUI). Mubahalah adalah salah satu ajaran syariat Islam. Menjadikan konten Mubahalah sebagai dasar pengenaan pasal penodaan agama adalah tindakan yang absurd bahkan justru berpotensi menodai agama Islam. Sehingga, Majelis Ulama Indonesia perlu mengeluarkan fatwa keagamaan tentang Mubahalah agar dapat memberikan pencerahan kepada segenap masyarakat. Berdasarkan hal itu, kami mendatangi Majelis Ulama Indonesia agar dapat mengkonfirmasi apakah telah mengutus atau menunjuk ahli agama kepada tim Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dalam perkara yang menjerat klien kami. Mengingat, penyidik Ditsiber Bareskrim Polri mengaku telah berkoordinasi dengan MUI sehubungan dengan penetapan Tersangka penista agana terhadap klien kami Gus Nur. Padahal, sangat aneh Mubahalah dijadikan kasus penistaan agama. Kami juga meminta agar MUI dapat menerbitkan fatwa keagamaan tentang Mubahalah. Sehingga, kedepan tidak ada lagi kriminalisasi terhadap Mubahalah, siapapun yang melakukannya. Ketiga, kami menyampaikan himbauan kepada Kapolri Pak Listyo Sigit Prabowo agat segera menghentikan kasus ini. Mengingat, kasus ini jika diteruskan dikhawatirkan akan memicu kegaduhan. Bahkan, akan ada kesan Penyidik Polri melakukan kriminalisasi terhadap ajaran Islam Mubahalah. Tindakan seperti ini semestinya selesai dengan penyelesaian Restorative Justice. Bukan dengan pemidanaan. Keempat, penangkapan Gus Nur dengan kasus Mubahalah ini tidak dapat dipisahkan dengan Gugatan Ijazah Palsu yang dilayangkan Bambang Tri Mulyono (klien Kami yang lain). Sebab, tanggal 3 Oktober 2022 kami mendaftarkan gugatan Ijazah Palsu, tanggal 18 Oktober 2022 panggilan sidang, pada tanggal 13 Oktober 2022 Bambang Tri dan Gus Nur ditangkap, ditetapkan tersangka dan ditahan di Rutan Bareskrim. Selain dipersoalkan dengan kasus penodaan agama, klien kami Gus Nur juga dikasuskan dengan pasal mengedarkan berita bohong (pasal 14 UU No 2/1946). Kebohongan itu terkait ijazah palsu Joko Widodo yang menjadi objek Mubahalah Gus Nur. Kalau kasus Gus Nur dilanjutkan, Gus Nur dituduh mengedarkan berita bohong soal Ijazah palsu melalui Mubahalah, maka harus dibuktikan terlebih dahulu ijazah Joko Widodo asli. Penyidik Bareskrim harus menyidik Saudara Joko Widodo dan meneliti keaslian Ijazah Joko Widodo. Materi ini tentunya akan kami maksimalkan untuk diungkap di pengadilan, agar dapat diketahui siapa yang bohong. Kalau penyidik tidak memeriksa Saudara Joko Widodo, maka unsur \'mengedarkan berita bohong tidak terpenuhi\' dan kasus yang menimpa klien kami benar-benar hanya digunakan untuk membungkam klien kami dan menghalangi upaya mencari kebenaran soal ijazah palsu Joko Widodo melalui gugatan (yang telah kami cabut sebelumnya, karena faktor penangkapan terhadap Bambang Tri Mulyono). Terakhir sebagai penutup, kami memohon doa dan dukungan kepada segenap umat Islam agar kami bisa maksimal membela Gus Nur. Kami menyadari, tidak mudah menghadapi kekuasaan, apalagi secara substansi ini berhadapan dengan RI-1. Namun, do\'a kaum muslimin yang diijabah akan mendatangkan pertolongan Allah SWT kepada kami. Saat Allah SWT menolong, maka tak ada satu makhluk pun yang bisa mencelakakan. Mohon doa juga, agar Gus Nur, Bambang Tri Mulyono, serta segenap keluarga Gus Nur diberikan kesabaran dan keikhlasan. Dan kepada pengurus MUI, kami masih siap untuk menunggu undangan resmi untuk menerima kunjungan kami, sebagaimana telah resmi kami kirimkan melalui surat sebelumnya. (*)
Bahas Mafia Tambang, Anthony Budiawan: Peran Satgassus Perlu Diselidiki
Jakarta, FNN – Anthony Budiawan menegaskan bahwa peran Satgassus dalam aktivitas tambang dan alur pencucian uang perlu diusut tuntas. Pendapat tersebut disampaikan dalam diskusi Kolaborasi Peduli Indonesia (KOPI) Party Movement yang mengangkat tema \"Gurita Energi Kotor dari Lubang Tambang (Dari Skandal Uang Kotor 303 Hingga Pengkhianatan Pasal 33 UUD 1945)\" di Dapoe Pejaten, Jakarta Selatan, Kamis (17/11). Anthony mengatakan bahwa dalam tambang legal pun dapat menghasilkan uang \'kotor\'. Hal tersebut diketahui berdasarkan under-reporting secara kuantitas dan harga. Apabila dengan asumsi 10% produksi yang tidak dilaporkan dan biaya ekspor, maka menimbulkan kerugian keuangan negara yang bisa mencapai Rp. 200-320 triliun. Pengamat ekonomi tersebut mengungkapkan bahwa tambang yang tidak dilaporkan tersebut mendapat perlindungan, misalnya dari Satgassus. Ia percaya bahwa ada pihak yang melindungi, terlebih dengan terungkapnya kasus tambang ilegal yang melibatkan mantan anggota Polri, Ismail Bolong. \"Tata kelola yang tidak baik justru adalah di-backingi. Jadi, apakah bisa bekerja sama dengan yang backing tadi. Nah, inilah pokoknya, apakah di sini Satgassus berperan untuk membackingi itu? Satgassus sudah tidak ada, apakah turunan-turunannya itu masih berperan juga apa tidak? Kemarin, dengan terbongkarnya Ismail Bolong dan sebagainya, ini kelihatannya memang yang melindungi ini semua,\" jelas Anthony. Berdasarkan data Kementerian ESDM, terdapat 2700 tambang ilegal. Anthony sempat memaparkan potensi kerugian negara dari tambang batu bara di tahun 2021 dengan asumsi 40% yang mencapai Rp. 60 triliun. Hal tersebut belum termasuk penjualan dan ekspor yang tidak dilaporkan. \"Dan ini adalah kejahatan terhadap rakyat daerah yang harusnya adalah milik rakyat daerah, tetapi dirampas hanya oleh segelintir orang dan difasilitasi oleh kekuasaan yang berkuasa bahkan penegak hukum,\" kata Anthony. Anthony berharap peran Satgassus di pertambangan turut diselidiki, mulai dari perusahaan investasi hingga penyaluran dana yang perlu diusut. \"Perlu diingat bahwa penanggung jawab dari Satgassus menurut hierarki itu harus diselidiki apakah mereka tau apa tidak. Dan kalau mereka tahu dan mereka juga wajib untuk diselidiki,\" tutup Anthony. (oct)
Uhaib: Membangun Koalisi untuk Negeri Tidak Sembarangan
Jakarta, FNN – Pada Kamis (17/11/2022) berlangsung Diskusi Kopi Party Movement dengan tema Gurita Energi Kotor Dari Lubang Tambang (Dari Skandal Uang Kotor 303 Hingga Pengkhianatan Pasal 33 UUD 1945) di Dapoe Pejaten, Jl. Raya Pasar Minggu, Pejaten Barat, Jakarta Selatan. Diskusi tersebut dimoderatori oleh Gigih Guntoro, kemudian mengundang narasumber Prof. Anthony Budiawan (Pakar Ekonomi), Abraham Samad (Mantan Ketua KPK), DR. Faisal Basri (Dosen UI), Faisal Ratuela (Direktur Eksekutif Walhi Malut), Salamuddin Daeng (Peneliti AEPI), Yohana Toko (Direktur Walhi Kaltim), serta DR. M. Uhaib As\'ad (Dosen Universitas Islam Kalsel). DR. M. Uhaib As\'ad kerap disapa Uhaib membuka bahasan dengan kilas balik terhadap VOC jaman dahulu yang pernah dilakukan oleh Indonesia sebelum merdeka. “Pembahasan kali ini sangat menarik. Saya awali dengan kilas balik yang terjadi di Indonesia yaitu VOC. Sejarah VOC hanya mengambil kekayaan SDA Indonesia seperti cengkeh, pala, atau rempah lainnya. Namun, yang terjadi saat ini adalah VOC juga. Tapi, cukup erat kaitannya dengan politik,” tuturnya. Menurutnya, VOC modern Indonesia sejatinya merampok kekuasaan negara lewat partai politik. Poin bersamanya tidak hanya praktik ekonomi yang menghabiskan SDA saja. Ada korelasinya dengan politik. “Di negara yang kaya dengan SDA kaitannya dengan pasal 33, ya seharusnya kita juga kaya semua. Faktanya, ditengah kekayaan SDA masih ada rakyat Indonesia yang stunting, kekurangan, kelaparan,” tegas Uhaib. Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan fundamen sistem perekonomian nassional. Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Uhaib menegaskan untuk tidak main-main dengan pasal tersebut. “Lihat, Papua dikeruk, hanya dapat royalti berapa? Regulasi politik sekarang bergeser menjadi kapitalisme. Bicara demokrasi sangat erat dengan SDA. Bukan hanya sekedar bisnis, ada instrumen perselingkuhan politik,” ungkap Uhaib. Dalam penutupnya, Uhaib berharap untuk Indonesia terus memperbaiki sistem pendidikan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan human resources. “Teman-teman yang hadir pada diskusi kali ini, Jepang kaya bukan karena SDA tapi dari Human Resources-nya. Diharapkan kedepannya Indonesia juga bisa seperti itu. Kita bukan sedang membangun jembatan, yang hanya 2-3 tahun selesai dan jadi. Tapi, kita harus bisa membangun koalisi yang kuat untuk negeri, tidak sembarangan,” tutupnya. (Ind)
LaNyalla Minta Presiden Jokowi Keluarkan Dekrit Kembali ke UUD 1945 Asli
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo diminta mengeluarkan Dekrit supaya kembali ke Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 asli. Sebab, selama 20 tahun sejak amandemen UUD 1945 yang dimulai pada tahun 2000, rakyat semakin tertindas di berbagai bidang, terutama bidang ekonomi yang terus dikuasai oligarki. “Rakyat menunggu dan mendukung Jokowi mengeluarkan dekrit,” kata Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPD) RI, AA LaNyalla Mahmud Mattaliti ketika berkunjung ke kantor FNN, di Gedung SOHO, kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu, 16 November 2022 sore. Dalam kunjungan yang tidak direncanakan itu, ia didampingi anggota DPD asal pemilihan Aceh, Fachrul Razi. Menurut LaNyalla, dengan kembali ke UUD 1945 asli jelas akan berpengaruh besar terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara ke masa mendatang. Agar bisa seperti itu, maka kembali ke UUD 1945 asli itu kemudian disempurnakan dengan cara adendum, sehingga tidak menghilangkan Pancasila sebagai norma hukum tertinggi. Ia yakin betul rakyat mendukung jika Jokowi mengeluarkan dekrit yang tujuan utamanya menyelamatkan bangsa dan negara sehingga tetap kokoh dalam koridor NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). “Resistensi (sedikit) pasti ada dari sebagian kecil anggota DPR/MPR, termasuk dari partai politik. Itu tidak masalah. Yang jelas, rakyat (sudah) mendukung kembalinya ke UUD 1945 asli,” kata senator asal pemilihan Jawa Timur itu. LaNyalla mengaku sudah banyak menyerap aspirasi rakyat akan hal itu. Aspirasi itu diperoleh dan didengarkannya secara langsung ketika melakukan kunjungan kerja sejumlah daerah di Indonesia dan berdialog dengan berbagai lapisan masyarakat. “Kalangan akademisi (rektor, dosen, guru besar dan mahasiswa) para sultan, tokoh agama dan pemudia, tokoh-tokoh lainnya di daerah menunggu kembali ke UUD 1945 asli,” katanya. Tidak hanya dari daerah, sejumlah tokoh bangsa pun turut mendukung gagasan dan desakannya supaya kembali ke UUD 1945 asli itu. “Saat saya bertemu dengan Try Soetrisno (mantan Wakil Presiden), Pak Try sangat mendukungnya. Yang kencang (mendukung kembali ke UUD 1945 asli, begitu ucap Pak Try,” katanya. Dalam waktu dekat, dia pun akan menemui sejumlah pejabat negara guna menyampaikan usulannye supaya kembali ke UUD 1945 asli. Dengan cara itu, dia semakin yakin pada akhirnya presiden mengeluarkan dekrit. Dia menyebutkan keinginan kembali ke UUD 1945 itu sudah disampaikan kepada Presiden Jokowi. “Tidak lama setelah saya sampaikan, anggota Wantimpres (Dewan Pertimbangan Presiden) menemui saya. Saya sudah sampaikan dan serahkan “Peta Jalan mengembalikan Kedaulatan dan Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat” sebanyak 36 halaman yang intinya kembali ke UUD 1945 asli,”ucapnya. (Anw).
POPULER
