ALL CATEGORY
Darah Segar Muhammadiyah Itu Proporsional
Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, gerakan da\'wah dan gerakan tajdid adalah organisasi yang dilahirkan untuk siap menghadapi hal-hal tersebut di atas. Oleh: M Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Keagamaan MANTAN Ketum PP Muhammadiyah Prof DR Dien Syamsuddin menyampaikan pandangan segar tentang darah segar di Muhammadiyah. Agenda Muktamar Muhammadiyah ke-48 di Surakarta tanggal 18-20 Nopember 2022 di samping penyampaian jawaban atas tanggapan peserta Muktamar yang dikemukakan secara daring pada 5 Nopember 2022 juga fokus terhadap pemilihan anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2022-2027. Melalui Sidang Tanwir pada 18 Nopember 2022, 94 calon yang dinyatakan telah memenuhi syarat akan dipilih dan ditetapkan menjadi 39 calon tetap. Selanjutnya, 39 calon ini yang akan dipilih oleh seluruh peserta Muktamar menjadi 13 anggota PP Muhammadiyah. Ketua Umum dan Sekretaris Umum dimusyawarahkan oleh 13 Pimpinan terpilih. Inilah Demokrasi berbasis musyawarah yang berlaku di lingkungan Muhammadiyah. Kolektif kolegial menjadi prinsip kepemimpinan yang dijalankannya. Buya Anwar Abbas, salah seorang Ketua PP Muhammadiyah menyambut konstruktif ungkapan Prof Dien tentang darah segar tersebut. Tekanannya pada kriteria komitmen dan pemahaman nilai Al Qur\'an dan As Sunnah. Di samping segar menurutnya harus memiliki idealisme dan integritas. Mampu menghadapi tantangan perubahan di tingkat lokal, nasional maupun global. Muhammadiyah tentu memiliki sumber daya insani yang cukup untuk itu. Darah segar yang ideal adalah proporsional. Jika 13 anggota PP yang akan dipilih dan terpilih komposisi 7 personal lama dan 6 yang baru maka hal itu sudah cukup bagus. Apalagi kalau terbalik. Ada nuansa keberlanjutan dan perubahan. Inilah makna dari penyegaran tersebut. Bukankah tiga anggota PP Muhammadiyah yang ada telah meninggal dunia dan itu harus tergantikan? Tiga ledakan besar (three explotions) yang harus diantisipasi Muhammadiyah ke depan. Pertama, jumlah penduduk yang semakin meningkat (population). Hal ini menuntut kualitas sumber daya insani yang siap untuk berkompetisi. Apalagi dalam peluang “bonus demografi”. Kedua, ilmu pengetahuan dan teknologi (science and technology). Kemampuan untuk melakukan healing dengan sarana iptek yang berkembang cepat science tell us how to heal and how to kill. Ketiga, pergeseran nilai dan relasi (changing ethics and norms, relationship between man and man, man and nature). Pemahaman Qur\'an dan Sunnah secara bayani, burhani dan irfani akan mampu mengantisipasi perubahan nilai tersebut. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, gerakan da\'wah dan gerakan tajdid adalah organisasi yang dilahirkan untuk siap menghadapi hal-hal tersebut di atas. Pandemi Covid 19 telah berhasil di antisipasi dan warga Muhammadiyah nampak bersemangat untuk mensukseskan dan menggembirakan Muktamar ke-48. Berjuta anggota akan hadir di Solo dengan bahagia. Untuk melanjutkan dan melakukan perubahan. Dalam rangka \"memajukan Indonesia dan mencerahkan semesta\". Bandung, 31 Oktober 2022. (*)
Predator Politik Saling Menjegal
Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) Apakah Megawati akan diam saja? Kekuatan Megawati semakin melemah? PDIP sudah terpecah: semakin banyak yang mendukung Ganjar, bahkan mendukung Jokowi? PDIP memang “seksi”, bisa mengusulkan capres sendiri tanpa tergantung partai lainnya. PDIP bisa mengusung sendiri paslon Capres-Cawapres. Tapi, ketika tidak lagi sejalan dengan penguasa, maka keseksiannya bisa menjadi bumerang: target “dikudeta”. Tidak tanggung-tanggung, target penghancuran langsung diarahkan ke Puan Maharani dan Megawati Soekarnoputri, putri dan ibunya yang menjabat Ketua DPP dan Ketua Umum DPP PDIP. Sepertinya sikap politik PDIP dan Megawati bertentangan dengan keinginan para oligarki penguasa yang mau meneruskan status quo, akan mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres 2024. Di lain pihak, Megawati tidak berkenan, alasannya belum menentukan capres: atau mau mendorong Puan? Perselisihan semakin keras dan terbuka. Pertama, Puan langsung jadi sasaran tembak. Sekelompok orang mengaku Sahabat GP 2024 meminta KPK periksa Puan dalam skandal E-KTP: ini permintaan wajar atau politis? Puan dianggap penghalang untuk bisa capreskan Ganjar? Sahabat GP 2024 meminta KPK harus segera memeriksa Puan Maharani, yang juga Ketua DPR dalam skandal E-KTP. Semua nama yang disebut terpidana Setya Novanto termasuk Ganjar Pranowo sudah diperiksa KPK, namun sampai saat ini Puan belum diperiksa lembaga antirasuah itu. “Kami dari Sahabat GP 2024 menyerahkan secara tertulis dalam bentuk surat meminta KPK agar segera memeriksa Puan dalam skandal E-KTP,” kata Yonpie anggota Sahabat GP 2024, dalam video yang beredar. Yonpie mengatakan, KPK tidak boleh tebang pilih dalam kasus korupsi E-KTP. “Jangan ada tebang pilih dan Puan belum pernah diperiksa KPK padahal dalam dakwaan Mantan Ketum Partai Golkar Setya Novanto nama Puan mencuat di Persidangan Tindak Pidana Korupsi E-KTP. Kasus korupsi E-KTP ini harus dibuka terang benderang hukum tidak boleh tumpul ke atas tajam ke bawah,” ungkapnya. Hampir semua nama yang disebut Setya Novanto dalam Sidang Tipikor sudah dipanggil KPK termasuk Ganjar Pranowo yang juga dinyatakan tidak cukup bukti dan clear dalam kasus korupsi E-KTP tersebut. “Dikuatkan oleh kesaksian Novel Baswedan kala itu sebagai penyidik KPK menyebutkan Ganjar tidak termasuk dari orang yang mengembalikan hasil Korupsi E-KTP artinya Ganjar tidak terlibat dalam kasus tersebut,” paparnya. Sebelumnya, Setya Novanto menyebut ada uang hasil korupsi yang mengalir kepada dua politisi PDIP, yakni Puan Maharani dan Pramono Anung. Menurut Novanto, keduanya masing-masing mendapatkan US$ 500.000. Hal itu dikatakan Novanto saat sidang pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (22/3/2018). “Bu Puan Maharani, Ketua Fraksi PDI-P dan Pramono adalah 500.000. Itu keterangan Made Oka,” kata Setya Novanto kepada majelis hakim. Menurut Novanto, pada suatu waktu pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong dan Made Oka Masagung datang ke rumahnya. Ia menyebut, saat itu Oka menyampaikan bahwa ia sudah menyerahkan uang kepada anggota DPR. “Saya tanya pada waktu itu ‘Wah untuk siapa?’ Disebutlah, tidak mengurangi rasa hormat saya dan saya minta maaf, karena ada juga saudara Andi di situ, adalah untuk Puan Maharani 500.000 (dollar AS) dan untuk Pak Pramono 500.000 (dollar AS),” kata Novanto. Saat majelis hakim mengonfirmasi ulang keterangan itu, Novanto menegaskan bahwa ia hanya mendengar soal penyerahan uang kepada anggota DPR itu dari Oka Masagung dan Andi Narogong. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto juga membantah pernyataan Novanto tersebut. Ia mengatakan, saat proyek e-KTP dijalankan, PDIP sebagai oposisi tidak memiliki menteri di pemerintahan sehingga tidak ikut mendesain. Sasaran kedua langsung mengarah ke jantung lawan, mematikan. Relawan Ganjar lainnya doakan Jokowi terpilih jadi Ketum PDIP. Artinya, Megawati akan dikudeta? Apakah akan ada “PDIP tandingan” dan Megawati tersingkir? Apakah tanda Trah Soekarno akan berakhir? Koalisi Aktivis dan Millennial Indonesia untuk Ganjar Pranowo (KAMI-Ganjar) bakal menggelar doa, zikir dan istigasah agar Gubernur Jawa Tengah itu bisa menjadi Capres dan terpilih menjadi Presiden RI. Selain itu, mereka juga bakal mendoakan agar Presiden Jokowi menjadi Ketua Umum PDIP pada 2024. “Sebagai bangsa yang percaya terhadap Tuhan dan Pancasilais, segala usaha dan upaya yang akan kami lakukan harus diawali dengan doa dan harapan agar mendapat Ridho dan rahmat Allah SWT. Apalagi menetapkan calon pemimpin bangsa ini ke depan,\" ungkap Koordinator KAMI-Ganjar, Joko Priyoski dalam keterangan tertulis pada Rabu, 26 Oktober 2022 lalu. Ia menambahkan, KAMI-Ganjar bukan sekadar organisasi relawan biasa. Organisasi itu telah terstruktur dan diklaim tersebar di seluruh Indonesia. “Kami akan adakan acara sakral ini di seluruh Indonesia menurut ajaran Islam. Agar nanti kerja-kerja politik, bisa dimenangkan oleh Ganjar Pranowo sebagai Presiden RI. Lalu, agar Pak Jokowi paska tidak menjadi presiden lagi di 2024 bisa menjadi Ketum PDIP periode 2024-2029,” kata pria yang akrab disapa Jojo itu. Mengapa KAMI-Ganjar yakin Jokowi dapat dipilih menjadi Ketum PDIP pada kongres mendatang? KAMI-Ganjar yakin Jokowi bisa terpilih menjadi ketum karena PDIP bukan partai kerajaan Presiden Jokowi dan Megawati tiba di Rakernas PDIP, Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan. (dok. PDIP) Menurut Jojo, Jokowi berpeluang untuk memimpin PDIP pada 2024. Sebab, partai berlambang banteng hitam dan moncong putih itu adalah partai demokrasi. Fatsunnya PDIP, kata dia, bukan partai kerajaan. “Maka, kami berharap Pak Jokowi mau dan bisa terpilih kelak menjadi ketum ketika Kongres PDIP tahun 2024 nanti,” kata pria yang mengaku juga adalah aktivis 98 itu, seperti dilansir IDN Times. Ia mengaku yakin bila PDIP dipimpin oleh Jokowi dan Ganjar terpilih menjadi Presiden periode 2024-2029 maka itu akan berimbas semua program Nawacita Jokowi yang sudah dirintis dan telah direalisasikan bisa tetap dipertahankan. Apakah Megawati akan diam saja? Kekuatan Megawati semakin melemah? PDIP sudah terpecah: semakin banyak yang mendukung Ganjar, bahkan mendukung Jokowi? Atau Megawati akan melawan, dan balik “kudeta” Jokowi melalui parlemen, seperti kejatuhan Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur yang berhasil dijatuhkan? Apakah Megawati masih mampu? (*)
Hakim Sebut Cerita Putri Candrawathi Pingsan Tak Masuk Akal
Jakarta, FNN – Asisten rumah tangga (ART) Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi, Susi hadir untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi dari terdakwa Richard Eliezer atau Bharada E dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (31/10/22). Dalam persidangan, Ketua Majelis Hakim Wahyu Imam Santosa, sempat mencecar Susi yang dianggap tidak konsisten memberikan kesaksian. Keraguan hakim semakin menjadi ketika Susi menyampaikan cerita tak masuk akal saat Putri Candrawathi pingsan. Awalnya Susi yang mengatakan Putri Candrawathi pingsan di kamar mandi rumah Magelang, tiba-tiba Kuat Ma\'ruf memangilnya. Kuat meminta Susi naik ke lantai dua untuk mengecek Putri Candrawathi. Meskipun saat itu, Susi tidak mendengar ada teriak Putri yang mendadakan terjadi sesuatu. “Saudara Putri jatuh di kamar mandi di lantai berapa,” ujar hakim dalam persidangan (31/10/22). Dijelaskan Susi kalau Putri Candrawathi jatuh di lantai dua. \"Lantai dua,” jawab Susi. Dipertanyakan juga bagaimana Putri Candrawathi jatuh. “Bagaimana dia jatuh,” ujar hakim kembali. “Saya tidak tahu karena saya disuruh Om Kuat, ke atas saya melihat keadaan ibu udah tergeletak di depan kamar mandi,” jelasnya. Susi pun tidak tahu waktu terjatuhnya Putri Candrawathi. Sesampainya di lantai dua, Susi menemukan Putri yang katanya dalam keadaan tergeletak di depan kamar mandi. Disebutkan Susi, kondisi Putri tidak berdaya bahkan kaki dan tangannya dingin. “Kok bisa bilang dingin, emang megangin?” tanya hakim. “Pegang sambil peluk ibu, saya dalam keadaan panik, dan nangis,” kata Susi. Setelah itu, Susi berteriak minta tolong. Teriakannya saat itu membuat Putri setengah sadar dan meminta agar jangan Yoshua yang dipanggil. “Lalu saya panggil Om Kuat, Om Kuat lalu Om Kuat naik ke atas. Bi kenapa ibu kayak gini? Saya bilang gak tahu, saya naik ke sini udah begini,” kata Susi. Kemudian, Susi melanjutkan kesaksiannya dengan menyebut Brigadir J sempat akan naik juga ke lantai dua tetapi dihalau Kuat Ma\'ruf. Dia bahkan mengaku mendengar perdebatan Ma\'ruf dan Yosua. Kata Susi, dirinya sempat mendengar samar-samar Yoshua berkata tidak melakukan apa-apa pada Putri dan ingin mengatakan kejadian yang sebenarnya. “Lalu saya bilang udah om jangan ribut, tolong ibu dulu,” kata Susi. Pernyataan Susi membuat hakim merasakan keanehan. Hakim menilai Susi berasumsi. “Loh kok mungkin nanti dulu, belum sampai situ inilah ceritanya settingan seperti ini,” ujar hakim. “Kamu anggap kami ini bodoh, kan ketika saya tanya tergeletak saudara berharap siapa bisa mendengar untuk memapah saudara Putri,” tegasnya. (Lia)
Kejati Jatim Diminta Aremania untuk Mengembalikan Berkas Perkara Kanjuruhan
Malang, Jawa Timur, FNN - Ratusan suporter Arema FC, yang biasa dikenal dengan sebutan Aremania, menggelar unjuk rasa damai di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Malang, Senin, menuntut Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur mengembalikan berkas perkara tragedi Kanjuruhan ke pihak kepolisian.Pada unjuk rasa tersebut, ratusan suporter Arema FC tersebut mengenakan pakaian serba hitam dan membawa sejumlah poster yang menyuarakan tuntutan mereka. Sejumlah poster tersebut berisi tulisan, di antaranya adalah “RIP Hati Nurani”, “Nyanyian Rakyat! Suara Kejujuran,” dan lainnya.“Meminta kejaksaan tinggi menolak atau mengembalikan berkas perkara yang disampaikan oleh penyidik Polda Jatim,” kata salah satu perwakilan Aremania yang membacakan tuntutan tersebut.Pengembalian berkas tersebut, katanya lagi, perlu dilakukan karena dinilai tidak lengkap dan tidak sesuai dengan fakta hukum sebenarnya. Kejati Jatim diminta untuk menolak atau tidak melakukan P21 terhadap berkas perkara tragedi Kanjuruhan yang diserahkan oleh penyidik Polri. P21 merupakan istilah pemberitahuan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap.Dalam kesempatan itu, tuntutan lain yang disampaikan adalah meminta kejaksaan tinggi bersikap adil dan memiliki tanggung jawab moral untuk melakukan penanganan perkara tragedi Kanjuruhan yang menelan korban 135 jiwa tersebut, dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku. “Kemudian, memasukkan atau menerapkan pasal baru yakni Pasal 338 dan Pasal 340 KUHP (tentang tindak pidana pembunuhan berencana),” katanya pula.Selain itu, meminta kejaksaan memastikan agar seluruh penyelenggara dan seluruh tenaga pengamanan yang terlibat langsung dalam melakukan penembakan gas air mata di Stadion Kanjuruhan, untuk dapat diadili sesuai dengan hukum yang berlaku.Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menerima berkas perkara tragedi Kanjuruhan dari Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Timur, Selasa 25 Oktober 2022. Total ada tiga berkas perkara untuk enam tersangka yang diserahkan.Enam tersangka tersebut adalah Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru (LIB) Ahmad Hadian Lukita, Ketua Panitia Pelaksana Arema Malang Abdul Haris, dan Security Steward Suko Sutrisno.Kemudian, Kabag Ops Polres Malang Kompol Wahyu Setyo Pranoto, Kasat Samapta Polres Malang AKP Bambang Sidik Achmadi, dan Komandan Kompi Brimob Polda Jawa Timur AKP Hasdarman.Rencananya, unjuk rasa tersebut juga akan dilakukan di Kota Batu dan Kabupaten Malang, Jawa Timur dan menyerukan tuntutan serupa.(Ida/ANTARA)
Operasional Truk Batu Bara Kembali Dihentikan Sementara oleh Polda Jambi
Jambi, FNN - Operasional angkutan batu bara di Jambi kembali dihentikan untuk sementara waktu, dikarenakan Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Jambi akan melakukan perbaikan kerusakan jalan di jalur Muaratembesi-Muarabulian, Kabupaten Batanghari, Jambi.\"Banyaknya lobang di badan jalan menyebabkan angkutan batu bara dari arah Muaratembesi, Batanghari mengambil lajur kanan untuk menghindari lubang, sehingga akhirnya membuat kendaraan yang datang dari arah berlawanan ikut terjebak,\" kata Direktur Lalu Lintas Polda Jambi Kombes Pol Dhafi, di Jambi, Senin.Sejak Senin pagi, terjadi kemacetan parah di jalur Muaratembesi-Muarabulian disebabkan jalan rusak dan adanya truk yang patah as. \"Tadi pihak BPJN sudah saya hubungi. Dan hari ini mereka mau bekerja termasuk mau disedot genangannya,\" katanya menjelaskan.Terkait akan dilakukannya perbaikan jalan Muaratembesi-Muarabulian, Dhafi mengatakan pihak BPJN Jambi meminta agar tidak ada dulu kegiatan angkutan batu bara supaya mempermudah pekerjaan. \"Nanti kami koordinasi dengan Dinas Perhubungan dan seluruh pemilik tambang untuk hari ini mobilisasi angkutan batu baranya dipending dulu, karena ada perbaikan jalan di wilayah Sridadi, Kabupaten Batanghari,\" katanya menerangkan.Lebih lanjut, nantinya angkutan batu bara yang kondisinya sudah berada di jalan tetap diperbolehkan melintas. \"Kalau yang saat ini sudah di jalan, silakan melintas, nanti kami atur biar tidak macet,\" katanya lagi.Namun bagi angkutan batu bara yang masih berada di lokasi pertambangan atau sebelum Muara Tembesi, diminta untuk tidak melintas terlebih dahulu. \"Kami juga masih menunggu surat resmi dari BPJN. Kemungkinan dalam satu atau dua hari ini,\" katanya pula.Dia menerangkan, kerusakan jalan yang terjadi juga dipicu oleh tonase muatan angkutan batu bara yang berlebihan. Saat ini, pihak kepolisian masih terus melakukan pengaturan jalan mengurangi kemacetan di kawasan tersebut.(Ida/ANTARA)
Dasar Pernyataan Kemlu Soal Pepemilikan Pulau Pasir Dipertanyakan oleh Ferdi
Kupang, FNN - Pemegang Mandat Hak Ulayat Masyarakat Adat Laut Timor, Nusa Tenggara Timur (NTT) Ferdi Tanoni mempertanyakan dasar pernyataan dari Kementerian Luar Negeri RI bahwa Pulau Pasir atau Ashmore Reef bukan milik Indonesia.“Kami meminta agar Bapak Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kemlu L Amrih Jinangkung menjelaskan soal MoU Indonesia-Australia terhadap Pulau Pasir tahun 1974 itu dasarnya apa dan bagaimana?,” kata Ferdi Tanoni, di Kupang, Senin.Hal itu disampaikannya menanggapi pernyataan dari Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kemlu L Amrih Jinangkung yang menegaskan bahwa Pulau Pasir adalah milik Pemerintah Australia.Ferdi mempertanyakan mengapa MoU itu dibuat pada tahun 1974 dan bukan pada tahun 1933 atau 1942 sesuai dengan pengakuan dari Amrih bahwa Pulau Pasir adalah milik Pemerintah Inggris.Ferdi yang juga Ketua Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB) itu, juga mempertanyakan soal pernyataan Amrih bahwa gugusan Pulau Pasir tidak termasuk dalam kedaulatan NKRI karena tidak ada dalam catatan Kementerian Luar Negeri.Dia mengatakan bahwa sebelum adanya MoU antara Pemerintah Indonesia dan Australia soal gugusan Pulau Pasir, Pemerintah Kabupaten Kupang justru selalu menerbitkan surat jalan bagi para nelayan yang hendak bertolak ke gugusan Pulau Pasir untuk mengumpulkan teripang hingga tahun 1974. “Sebelum dicaplok Australia, nelayan Indonesia yang ingin ke Pulau Pasir wajib kantongi izin dari Pemerintah Kabupaten Kupang,” ujar dia menegaskan.Dia menegaskan lagi, walaupun Kementerian Luar Negeri RI menyatakan bahwa Pulau Pasir itu milik Australia, pihaknya akan tetap melayangkan gugatan ke Pengadilan Commonwealth Australia di Canberra.Sebelumnya Kementerian Luar Negeri RI menegaskan bahwa Pulau Pasir atau Ashmore Reef bukan milik Indonesia, melainkan Australia.Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kemlu L Amrih Jinangkung menjelaskan bahwa Pulau Pasir tidak pernah menjadi bagian dari wilayah Hindia Belanda, yang setelah Indonesia merdeka kemudian menjadi NKRI.Pemerintah Hindia Belanda juga disebut tidak pernah memprotes klaim atau kepemilikan Pulau Pasir oleh Inggris, yang kemudian mewariskan wilayah tersebut sebagai wilayah Australia. “Dalam konteks ini, Indonesia tidak pernah memiliki atau tidak punya klaim terhadap Pulau Pasir,” kata Amrih dalam pengarahan media di Jakarta, Kamis, (27/10).Informasi tersebut ditegaskan dalam Deklarasi Juanda Tahun 1957 yang kemudian diundangkan melalui UU Nomor 4 Tahun 1960, yang menyatakan bahwa Pulau Pasir tidak masuk dalam wilayah atau peta NKRI sejak tahun 1957, 1960, maupun pada peta-peta yang dibuat setelah periode itu.(Ida/ANTARA)
TNI AL Siapkan 12 KRI untuk Mengamankan KTT G20
Jakarta, FNN - Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono mengatakan TNI Angkatan Laut telah menyiapkan 12 Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) untuk mengamankan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali, 15-16 November 2022. \"Ini untuk mengamankan pemimpin-pemimpin negara sehingga kita harus betul-betul menyiapkan kapal-kapal yang siap tempur,\" kata Kasal usai meresmikan Stasiun Pengisian Bahan Bakar TNI (SPBT) Terpadu I di Markas Kodamar, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin. Namun, Yudo tidak menjelaskan kapal apa saja yang akan dikerahkan untuk mengamankan kegiatan KTT G20 tersebut. Menurut Yudo, 12 kapal perang TNI AL itu akan ditempatkan dalam jarak radius 12 mil di wilayah perairan Bali dan sekitarnya. \"Kemudian kita lapis lagi di luarnya dengan kapal yang lebih besar. Tentunya akan menjaga dari hal hal yang kemungkinan buruk terjadi dari laut lepas maupun dari ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif),\" ujarnya. Selain kapal perang, jumlah personel yang dikerahkan sekitar 3.000 orang, termasuk awak KRI serta beberapa satuan, seperti Lantamal V Surabaya, Lanal Banyuwangi, Lanal Denpasar, Marinir, dan unsur gabungan lainnya dari Koarmada I, II, dan III. \"Termasuk, pesawat udara, semua KRI kombatan yang memiliki \'helideck\' saya perintahkan untuk membawa heli semuanya sehingga bisa terpadu, kemudian ada pasukan khusus dari Denjaka dan Kopaska yang \'on board\' di KRI tersebut,\" papar Yudo. Mantan Panglima Kogabwilan I ini menambahkan dalam waktu dekat akan menggelar \"tactical floorgame (TFG) untuk mematangkan persiapan pengamanan KTT G20 tersebut. \"Saya selaku pembina, saya ingin tahu bagaimana Panglima Koarmada II Laksda TNI T.S.N.B. Hutabarat sebagai Komandan Satuan Tugas Laut (Dansatgasla) dalam menyelenggarakan pengamanan G20 dengan unsur-unsur gabungan dari armada 1, 2, dan 3 dengan personel marinir sehingga saya harus memastikan berapa jumlah yang diproyeksikan,\" kata Yudo.KTT Ke-17 G20 diselenggarakan di Bali pada 15-16 November 2022. KTT tersebut menjadi puncak dari proses dan usaha intensif seluruh alur kerja G20 (Pertemuan Tingkat Menteri, Kelompok Kerja, dan Engagement Groups) selama setahun Keketuaan Indonesia.Tema yang diangkat Indonesia dalam Presidensi G20 2022 adalah \"Recover Together, Recover Stronger\". Melalui tema tersebut, Pemerintah Indonesia ingin mengajak seluruh dunia untuk bahu-membahu, saling mendukung untuk pulih bersama, serta tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan. Tiga isu prioritas utama yang diangkat dalam pertemuan tersebut ialah arsitektur kesehatan global, transisi energi berkelanjutan, transformasi digital, dan ekonomi. G20 adalah forum kerja sama multilateral yang terdiri atas 19 negara utama dan Uni Eropa. G20 merepresentasikan lebih dari 60 persen populasi bumi, 75 persen perdagangan global, dan 80 persen Produk Domestik Bruto (PDB) dunia. Anggota G20 terdiri atas Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brasil, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Meksiko, Republik Korea, Rusia, Prancis, China, Turki, dan Uni Eropa. (Ida/ANTARA)
Sapaan Capres ke Prabowo sebagai Penghormatan kepada Tamu, Ujar Cak Imin
Jakarta, FNN - Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengatakan sapaan calon presiden kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam acara “PKB Road to Election”, Minggu (30/10), merupakan bentuk penghormatan tertinggi kepada tamu.Meskipun demikian, Muhaimin ketika dikonfirmasi di Jakarta, Senin, mengatakan belum ada keputusan resmi dari PKB untuk capres dalam Pemilu 2024. “Tunggu pengumuman resminya (soal capres). Tapi itu penghormatan tertinggi dari kami kepada tamu,” kata Cak Imin sapaan akrab Muhaimin di Kompleks Istana Kepresidenan.Cak Imin mengatakan PKB masih memperhitungkan banyak hal untuk menetapkan capres pada Pemilu 2024. “Segera kita kabari kalau sudah. Kita masih menghitung segala macam,” kata Cak Imin.Prabowo merupakan calon presiden yang sudah ditetapkan oleh Gerindra dalam Rapimnas Partai Gerindra pada Agustus 2024. PKB dan Gerindra telah sepakat menjalin koalisi untuk Pemilu 2024.Dalam acara “PKB Road To Election 2024” di Senayan, Jakarta, Minggu (30/10), Cak Imin menyambut hangat kedatangan Prabowo Subianto. Dalam pidatonya, Cak Imin menyambut kehadiran Prabowo dengan menyebut sebagai calon presiden (capres).Sementara itu, Prabowo dalam pidatonya mengatakan kerja sama Gerindra dan PKB akan menjadi faktor penyejuk perpolitikan Indonesia.Prabowo mengapresiasi Cak Imin yang sejak dini sudah berani mengambil keputusan untuk bekerja sama dengan Partai Gerindra. \"Beberapa waktu lalu kita telah berkumpul di Sentul Bogor, dan kita telah mengambil keputusan untuk melaksanakan kerja sama politik. Kita telah memutuskan untuk menjadi kawan seperjuangan. Kita telah memutuskan untuk bahu-membahu berbakti untuk masa depan anak-anak cucu-cucu kita,\" ujarnya. (Ida/ANTARA)
Sidang Perkara Pembunuhan Joshua: Hakim Sebut Asisten Rumah Tangga Putri Bohong
Jakarta, FNN - Sebelas orang saksi dihadirkan dalam sidang pemeriksaan perkara terdakwa Bharada Richard Eliezer sebagai salah satu tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir Yoshua Hutabarat. Sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin, 31 Oktober 2022 beragendakan pemeriksaan saksi yang dihadirkam Jaksa Penuntut Umum. Salah seorang dari 11 orang saksi yang dkhadirkan dalam persidangan, Senin, 31 Oktober 2022 adalah Susi yang menjadi ART (Asisten Rumah Tangga) Putri Chandrawathi. Dalam kesaksiannya Susi mengatakan, Yoshua sudah menjadi ajudan Putri sejak pindah rumah ke Jalan Sagiling. Yang dimaksud dengan rumah tersebut adalah salah satu kediaman pribadi Ferdy Sambo terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Joshua. Rumah tersebut berlokasi di Kompleks Pertambangan Jalan Saguling III, Mampang, Jakarta Selatan. Kediaman pribadi Sambo dan Putri tersebut tidak terlalu jauh dari rumah dinas Sambo, saat menjabat Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri, di Kompleks Polri Duren Tiga, Jakarta Selatan. Di rumah dinas inilah Joshua dibunuh dengan cara ditembak oleh Eliezer atas perintah Sambo. Sambo juga didakwa turut menembak Joshua di bagian kepala. “Sejak kapan Yosua menjadi ajudan dari Putri?” tanya Ketua Majelis Hakim, Wahyu Imam Santosa. “Siap yang mulia! Sejak pindah ke rumah Saguling.” kata Susi. Akan tetapi, dalam penjelasannya Susi mengatakan tidak mengetahui siapa saja yang suka hadir di rumah Saguling. “Anda jangan mikir-mikir dulu. Kalau Anda mikir itu berarti Anda bohong.” kata Wahyu. (Anw).
Haedar Nasir Versus LD-PBNU Dalam Merespon Program Deradikalisasi Rezim Joko Widodo
Betapa tolerannya umat Islam Indonesia, dengan adanya fakta telanjang, bahwa ada segelintir etnis lain dan beragama lain, atau minoritas etnik dan minoritas agama tapi bisa menguasai 50% (mayoritas) aset nasional negeri ini. Oleh: Budi Nurastowo Bintriman, Pengamat Sosial Politik BARU-baru ini, Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (LD-PBNU) mengadakan Rakernas. Tentu ada beberapa tema yang dibahas di dalamnya. Namun ada satu hal yang menarik perhatian publik, yaitu respon NU terhadap fenomena intoleransi, ektremisme, radikalisme, dan terorisme. Isu-isu tersebut juga menjadi perhatian bagi Haedar Nasir. Perhatiannya tersebut berwujud dalam pidato pengukuhan profesornya dalam bidang sosiologi. Ia memberi judul “Moderasi Indonesia dan Keindonesiaan Perspektif Sosiologi”. Antara LD-PBNU dengan Haedar Nasir ternyata banyak perbedaan, bahkan pertentangan. Maka perbedaan dan pertentangan tersebut menjadi sangat menarik pula untuk diangkat ke publik. Semoga tulisan ini mendewasakan, mencerdaskan, dan mencerahkan bangsa ini, dan umat Islam ini. Atas rumusan-rumusan yang terpublikasi (yaitu: ekstremisme, radikalisme, dan terorisme) yang hendak diberantas, tampak nyata terasa, bahwa LD-PBNU lebih fokus menyasar ke Islam. Ini bisa dirunut dengan istilah-istilah yang dimunculkan, seperti: wahabi, takfiri, tuduhan bid\'ah, hijrah fest ataupun hijab fest. Ditambah lagi, LD-PBNU merujuk pernyataan Menkopolhukam Mahfud MD, bahwa ajaran wahabi sama sekali tidak cocok dengan corak, kultur, dan karakter umat Islam Indonesia. Dan ,Said Aqil Siraj menyatakan bahwa ajaran wahabi adalah pintu masuk terorisme di Indonesia. Sementara bagi Haedar, fenomena intoleran, ekstremisme, radikalisme, dan terorisme mempunyai spektrum universal. Artinya, semua ajaran entah itu agama, kepercayaan, filsafat dan lain sebagainya mempunyai peluang yang sama untuk terhinggapi penyimpangan-penyimpangan tersebut. Itu bukan melulu ada dalam Islam saja. Di sini tampak jelas, bahwa LD-PBNU terlalu menyederhanakan persoalan. Akibatnya bisa terjadi distorsi yang justeru menyesatkan masyarakat. Haedar mengistilahkannya justeru terjadi “bias islamophobia”. Kemudian LD-PBNU mengusulkan pada pemerintah agar lebih menggencarkan lagi program deradikalisasi dengan istilah Da\'i Kamtibmas dan Satgas Da\'i Maritim. Dan, ke sini-sininya, LD-PBNU menawarkan kerjasama NU-Polri untuk program deradikalisasi pemerintah. Istilah “Da\'i Kamtibmas” dan “Satgas Da\'i Maritim” sangat berbau pendekatan keamanan-militeristik. Maka itu seolah mengkonfirmasi apa yang ditengarai oleh Haedar Nasir. Cara-cara rezim Joko Widodo dalam menghadapi isu intoleran, ekstremisme, radikalisme, dan terorisme masih sama dengan cara-cara rezim Orla dan Orba, yaitu dengan pendekatan keamanan-militeristik. Haedar mengkhawatirkan bahwa kekerasan yang dihadapi dengan kekerasan justeru akan melahirkan kekerasan baru tanpa berkesudahan. Ini terbukti dengan sangat terang-benderang, bahwa fenomena intoleransi, ekstremisme, radikalisme, dan terorisme tak pernah tuntas, tak pernah ada kejelasan, dan justeru semakin samar serta misterius. Makanya Haedar malah menengara bahwa sebenarnya persoalan intoleransi, ekstremisme, radikalisme, dan terorisme itu sangat erat kaitannya dengan konspirasi global. Menurutnya semua itu pasti ada backing-nya, ada sponsor dan dana besar di belakangnya. Kekuatan global itu bermain dan berkelindan dengan kekuatan domestik. Tujuannya tentu untuk menangguk keuntungan besar-besaran material dari bumi Indonesia. Parahnya, Haedar menengarai, bahwa program deradikalisasi yang bias Islamophobia itu memang justru untuk terus diproduksi meskipun sejatinya obyeknya itu sendiri tak ada. Sebab program ini beraroma proyek. Maka pihak-pihak yang mudah goyah terhadap godaan rupiah pasti menjadi pendukung program tersebut. Menurut Haedar, rezim Joko Widodo yang menerapkan program deradikalisasi (beraroma islamophobia) sejatinya sedang merugikan bangsa sendiri, wabil khusus merugikan umat Islam. Maka Haedar mengajukan konsep “Moderasi Indonesia dan Keindonesiaan dalam Perspektif Sosiologi”. Konsep yang nir kekerasan. Ini sejalan dengan nilai kasih-sayang yang ada pada semua agama yang ada di Indonesia. Karena bangsa Indonesia sudah teruji sebagai bangsa yang memiliki sifat adaptif dan akukturatif. Contoh ekstremnya adalah penerimaan bangsa ini terhadap agama Katholik atau Protestan yang menjadi agama kaum penjajah. Satu fakta lagi yang bisa diungkap untuk mengkonfirmasi analisis Haedar betapa baiknya dan betapa tolerannya bangsa Indonesia yang notabene mayoritas beragama Islam. Betapa tolerannya umat Islam Indonesia, dengan adanya fakta telanjang, bahwa ada segelintir etnis lain dan beragama lain, atau minoritas etnik dan minoritas agama tapi bisa menguasai 50% (mayoritas) aset nasional negeri ini. Untuk itu, kita tidak boleh lelah mendorong moderasi atau sikap tawasuth! Kita musti terus menyadarkan pihak-pihak yang menggelorakan program deradikalisasi yang beraroma islamophobia! Konsep deradikalisasi yang dilahirkan dari Barat. Yaitu bangsa Barat yang daam sejarah panjangnya (ratusan tahun) kotor oleh lumuran darah kekejian dan kedzaliman (sejak era merkantilisme hingga detik ini). Wallahu a\'lam bishshawwab... (*)
POPULER
